PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU...
Transcript of PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU...
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DITINJAU DARI FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
Tesis
Untuk memenuhi sebagian
Persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi
Magister Administrasi Publik (MAP)
Nama : I GEDE ARY WIJAYA
NIM : 2008 – 02 – 044
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2014
i
ii
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha
Esa atas berkat dan cintanya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyusun
dan menyelesaikan Tesis dengan baik dan tepat pada waktunya.
Tesis yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor
Komunikasi dan Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini disusun
sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memenuhi syarat kelulusan
serta untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Esa
Unggul.
Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik membangun sangat
penulis harapkan untuk memperbaiki segala ketidaksempurnaan itu.
Selama proses penulisan, penulis telah menerima bimbingan, nasehat dan
semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D, selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta. Yang telah banyak
memberikan masukan dan motivasi.
3. Bapak Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP., selaku dosen pembimbing dan
Ketua Program Studi Magister Adminitrasi Publik Universitas Esa
iii
Unggul. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dorongan serta penjelasan
dan kesabaran yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian Tesis ini.
4. Orang tua tercinta, yang telah mendorong penulis untuk mencurahkan
semangat, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan serta doanya.
5. Maureen Arlinda, AMK, isteri tercinta yang dengan kesabaran, keuletan,
kesetiaan yang diiringi dengan rasa sayang dan cinta tidak henti-hentinya
memberi semangat serta selalu mendoakan penulis.
6. Bapak Drs. Suprijono Tahir (alm) dan Ibu Izumi Rotinsulu, mertua penulis
yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. I G Parama Ardana Keshav dan I Made Praditya Arkananta Kenzie, buah
hati kami yang merupakan anugerah paling indah yang penulis miliki.
8. Tim Dosen serta Staf Administrasi dan Sekretariat Program Pascasarjana
Universitas Esa Unggul Jakarta.
9. Teman-teman Magister Administrasi Publik Angkatan X atas masukan,
saran-saran serta dorongan semangatnya agar Tesis ini cepat selesai.
Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di
bidang ilmu administrasi publik. Penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan kontribusi berarti yang berkaitan dengan kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di masa mendatang.
Jakarta, 12 Juli 2014
Penulis.
iv
ABSTRAK
I Gede Ary Wijaya, Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Pelayanan dalam pembuatan KTP elektronik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan implementasi kebijakan administrasi kependudukan.
Penelitian ini akan mengupas secara mendalam tentang pengaruh implementasi kebijakan ditinjau dari faktor komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik dilihat dari beberapa variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP elektronik.
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi dan sumber daya dapat menjelaskan variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test.
Nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,618 atau sebesar 61,8% mencerminkan variasi perubahan pada variabel kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, bahwa kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik dapat ditentukan oleh semua variabel secara simultan sebesar 61,8% dan sisanya yaitu sebesar 38,2% merupakan determinasi dari dimensi lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik sebesar 0,163, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,014, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik sebesar 0,092, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,022.
Dari hasil analisa regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, karena itu disarankan agar informasi dalam pembuatan KTP elektronik merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan.
Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, dan Kualitas Pelayanan Pembuatan
KTP Elektronik.
v
ABSTRACT
I Gede Ary Wijaya. The Influence of Policy Implementation Seen From Communications and Resource Development Factors on Service Quality of Making Electronic Identity Card in Civil Organization of South Tangerang City.
Population administration is a series of structuring and regulating the issuance and registration of population data through the population, civil registration, population administration information management and utilization of the results for public service. Services in the manufacture of electronic ID cards in Civil Organization of South Tangerang City is the implementation of population policy.
This study explores in depth about the influence of policy implementation seen from communications and resource development factors on service quality of making electronic ID card in view of several variables, namely Communication, Resources Development, and Service Quality of Making electronic ID card.
Analysis used in this study is a multiple linear regression analysis to measure how much the communication variables and resources development can explain the dependent variable. Hypothesis testing is done by t - test to test the influence of independent variables on the dependent variable partially. While to examine the independent variables simultaneously used the F -test.
The coefficient of determination obtained is equal to 0.618 or 61.8 % of variation reflecting changes in the variable on service quality of making electronic Identitiy Card, that service quality of making electronic ID card can be determined by all variables simultaneously at 61.8 % and the remainder is equal to 38.2 % is the determination of the other dimensions that are not included in this study. The results also show that there is a significant influence toward communications on service quality of making electronic ID card amounted to 0.163, which the p-value (sig) worth 0,014, and there is significant influence of the resources development on service quality of making electronic ID card amounted to 0.092, where the value p - value (sig) worth 0,022.
From the results of multiple regression analysis it can be concluded that the communication variables are the most dominant variable affecting on service quality of making electronic ID card, it is suggested that the information of making electronic ID card is a measure of service delivery procedures and other matters relating to the service process shall be informed openly to those in need. To be easy to know, understand and be understood by all personnel, whether requested or not requested. That means the service user satisfaction is influenced by openness in service. Keywords : Communication, Resources Development, and Service Quality of
Making Electronic Identity Card.
vi
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul …………………………………………………………………
Lembar Pernyataan …………………………………………………………….
Prakata …………………………………………………………………………
Abstrak …………………………………………………………………………
Abstract ………………………………………………………………………...
Daftar Isi ……………………………………………………………………….
i
ii
iii
v
vi
vii
Daftar Tabel ....................................................................................................... x
Daftar Gambar ................................................................................................... xi
Daftar Lampiran ................................................................................................. xii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………….. 1
1.2. Identifikasi Masalah ………………………………………… 6
1.3. Pembatasan Masalah ……………………………………….. 7
1.4. Perumusan Masalah ………………………………………… 7
1.5.
1.6.
Tujuan Penelitian ……………………………………………
Manfaat Penelitian …………………………………………..
8
8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Deskripsi Teori …………………………………………….... 10
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik ……………………...
2.1.2. Informasi Publik ……………………………………...
2.1.3. Komunikasi …………………………………………..
10
21
26
vii
2.1.4. Sumber Daya …………………………………………
2.1.5. Kualitas Pelayanan Publik …………………………… 2.1.6. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ……………………...
28
29
34
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan …………………. 38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian ………………………………………… 40
3.2. Hipotesis Penelitian …………………………………………. 45
3.3. Desain Penelitian ……………………………………………. 46
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel …………….. 47
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel ……… 50
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
Teknik Pengumpulan Data ………………………...
Populasi ……………………………………………
Sampel ……………………………………………..
50
51
51
3.6. Uji Instrumen ……………………………………………….. 52
3.7. Metode Analisis …………………………………………….. 54
3.7.1. Uji Asumsi Klasik ………………………………… 54
3.7.2. Uji Hipotesis ………………………………………. 56
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ………………………...
4.1.1. Visi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan ………….
4.1.2. Misi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan …………...
4.1.3. Struktur Organisasi …………………………………...
59
59
59
59
viii
4.2. Hasil Penelitian ……………………………………………... 61
4.2.1. Karakteristik Responden ………………………….. 61
4.2.1.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin …………………………………..
4.2.1.2. Komposisi Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir ……………………... 4.2.1.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status
Pernikahan ………………………………..
61
62
63
4.3. Hasil Uji Kualitas Data ……………………………………... 63
4.3.1. Hasil Uji Validitas ………………………………… 63
4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas ………………………………. 65
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik ……………………………………. 66
4.4.1. Hasil Uji Multikolinearitas ………………………... 66
4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas ……………………… 67
4.4.3. Hasil Uji Normalitas ………………………………. 68
4.5.
4.6.
Hasil Uji Hipotesis ………………………………………….. 4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi …………………….. 4.5.2. Hasil Uji t ……………………………………………. 4.5.3. Hasil Uji F …………………………………………… Pembahasan Hasil Penelitian ………………………………..
70
70
72
75
76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.
5.2.
Kesimpulan ………………………………………………….
Saran …………………………………………………………
95
98
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 101
ix
DAFTAR TABEL
No. Tabel Keterangan Halaman
2.1.
3.1.
Penelitian Terdahulu yang Relevan ……………………………….. Operasional Variabel ………………………………………………
38
48
3.2. Kriteria Penentuan Koefisien Alpha Menurut Balian …………….. 53
4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ………………. 62
4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ………... 62
4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan …………... 63
4.4. Hasil Uji Validitas ………………………………………………… 64
4.5. Hasil Uji Reliabilitas ……………………………………………… 65
4.6. Hasil Uji Multikolinearitas ………………………………………... 66
4.7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test …………………………... 70
4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ………………………………….. 71
4.9. Hasil Uji t …………………………………………………………. 72
4.10. Hasil Uji F ………………………………………………………… 76
x
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Keterangan Halaman
3.1. Kerangka Berpikir ………………………………………………… 42
4.1. Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan ………... 60
4.2. Scatterplot ………………………………………………………… 68
4.3. Normalitas ………………………………………………………… 69
xi
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran Keterangan Halaman
1 Kuesioner Penelitian ……………………………………………… 103
2 Jawaban Karakteristik Responden ………………………………… 107
3 Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Komunikasi (X1) ……. 110
4 Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sumber Daya (X2) …...
112
5 Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP …………………………………………………
113
6 Distribusi Ferekuensi Karakteristik Responden …………………... 115
7 Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi (X1) …..
116
8 Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber daya (X2) … 117
9 Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y) ……………………………………………..
118
10 Regresi Linear Berganda ………………………………………….. 119
xii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan
untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Selama ini data
kependudukan sebagai data dasar daerah sifatnya relatif statis seperti data
perubahan migrasi antar daerah, perubahan struktur umum penduduk,
struktur sosial ekonomi, mobilitas penduduk secara vertikal dan horizontal
menjadi bagian penting pendataan dan perencanaan penduduk di tingkat
daerah maupun tingkat nasional. Data kependudukan yang tidak valid
merupakan salah satu titik lemah dilaksanakannya rancangan pembangunan
berkelanjutan di daerah. Oleh karena itulah dukungan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan yang lengkap di daerah sangat diperlukan
dalam pelaksanaan desentralisasi.
Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di seluruh
tanah air, tidak saja mempermudah pembuatan data kependudukan secara
cepat dan akurat. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat
mempercepat upaya pembangunan untuk memacu kemajuan bangsa serta
menyimpan data-data penting dari penduduk mulai dari data kematian, data
kelahiran hingga mobilitas penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa administrasi kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
1
dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta
pelayanan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.1
Data-data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan ini akan dimutakhirkan dan ditertibkan Nomor Induk
Kependudukannya oleh pemerintah pusat dan segera dicetak Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan merupakan program besar Kementerian Dalam
Negeri untuk membenahi data kependudukan dengan sistem ini semua data
kependudukan di seluruh wilayah Indonesia disatukan dalam satu sistem
integral. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan mulai dari
tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian
sasaran Program Strategis Nasional yaitu Pemutakhiran Data
Kependudukan, Penertiban Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Untuk melancarkan Program Strategis
Nasional ini dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara nasional.
Dengan demikian implementasi kebijakan KTP berbasis NIK
mengandung makna proses menafsirkan alternatif-alternatif pelayanan
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2
dokumen kependudukan ke dalam kegiatan nyata dari unit-unit pelaksana
sehingga terwujud penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen
kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sebagaimana
tujuan kebijakan.
Penerapan KTP berbasis NIK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan bekerjasama dengan pihak
kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta masyarakat. Dalam penerapannya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya penduduk yang lahir,
meninggal ataupun penduduk yang pindah domisilinya belum tercatat atau
terdata oleh pihak kecamatan. Data penduduk ini dikenal dengan sebutan
Database. Database yang berasal dari masing-masing kecamatan di Kota
Tangerang Selatan ini sangat penting karena data ini merupakan data yang
akan dimutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukan untuk
membantu kelancaran Penerapan KTP berbasis NIK di Kota Tangerang
Selatan.
Database kependudukan yang dimutakhirkan tersebut, disamping
untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan
kepada setiap penduduk, juga sangat bermanfaat untuk mendukung tertib
administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik,
pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Database kependudukan yang dimutakhirkan dalam jangka panjang juga
digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk
3
Nasional, Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat
mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dimaksud. Pemutakhiran Database kependudukan tersebut
dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar dapat dimanfaatkan secara
optimal. Tujuan dari pemutakhiran database di lapangan adalah
memutakhirkan data penduduk yang ada di database kependudukan yang
telah sesuai dengan kondisi terkini dan dapat digunakan sebagai dasar
pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk yang
digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk
Nasional.
Hal yang mendasari dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sebagai
suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari
penyelenggaraan administrasi seperti pelayanan publik serta perlindungan
yang berkenaan dengan dokumen kependudukan masyarakat dapat
terpenuhi.
Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan
pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan
antara konsep good governance (tata pemerintahan yang baik) dengan
konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya.
Pelayanan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan
rakyat. Pelayanan publik yang berkualitas tentu saja akan menciptakan
kepuasan dari masyarakat, selaku pemanfaat pelayanan publik. Pelayanan
4
publik harus senantiasa dilakukan pemerintah dalam kedudukannya sebagai
pengemban kekuasaan negara, sesuai dengan harapan dan tuntutan
warganya. Hak dalam memperoleh jasa pelayanan publik yang
diselenggarakan pemerintah harus dipandang sebagai hak warga negara
yang sudah seharusnya didasarkan pada norma-norma hukum yang
mengatur secara jelas.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, masih menimbulkan polemik
yang berkembang di masyarakat Kota Tangerang Selatan pada khususnya.
Mampu atau tidaknya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan untuk mengelola serta menyelesaikan segala
permasalahan yang timbul seperti yang telah dipaparkan di atas, akan sangat
mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan e-KTP di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Sebagai wujud pengelolaan masalah yang terjadi, atas dasar hal
tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah
tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan
Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas
Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tangerang Selatan”.
5
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang penelitian, dapat
diketahui beberapa temuan yang perlu ditemukan solusi untuk
mengatasinya. Berikut dikumpulkan masalah-masalah yang berhasil
diidentifikasi yang pada gilirannya akan diteliti sesuai dengan batasan
kemampuan peneliti, yaitu:
1. Pemerintah Pusat dan daerah belum siap untuk mengimplementasikan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.
2. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi
tidak bisa membuat KTP Elektronik itu karena tidak terdaftar di
kecamatan, dan namanya tidak terdata di dalam Database yang akan
dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan, hal ini disebabkan karena berbagai macam kesalahan
dalam pendataan. Pegawai di kantor kecamatan sudah siap untuk
melakukan perekaman tetapi masih kurangnya kesadaran dari masyarakat
untuk segera membuat KTP elektronik, sehingga menghambat proses
pembuatan KTP elektronik, serta waktu yang relatif singkat untuk bisa
menerapkan KTP berbasis NIK di Kota Tengerang Selatan menjadi
kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tim
pelaksananya.
6
1.3. Pembatasan Masalah
Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian
yang akan dilaksanakan terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta
pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak
menyimpang dari sasarannya. Menyadari akan kemungkinan tidak fokusnya
penelitian sebagai akibat dari melebarnya pembahasan masalah, maka
batasan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan pada aparat pemerintah yang memberikan jasa
pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tangerang Selatan.
2. Penelitian dibatasi dalam ruang lingkup pendapat responden tentang
analisis implementasi kebijakan ditinjau dari faktor komunikasi dan
sumber daya dalam pemberian pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
1.4. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang
telah disebutkan di atas, maka permasalahannya difokuskan pada pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan?
7
2. Apakah sumber daya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan?
3. Apakah komunikasi dan sumber daya berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tangerang Selatan?
1.5. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
1.6. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memberikan
manfaat secara teoritis terutama bagi para pengambil kebijakan dalam hal
ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
8
Tangerang Selatan. Dalam rangka kualitas pelayanan yang dilakukan oleh
pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis di bidang keilmuan dan secara praktis untuk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dari segi akademik diharapkan menjadi masukan bagi
pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan konsep kebijakan publik, konsep implementasi kebijakan,
dan diharapkan pula dapat memberikan masukan bagi pengembangan
konsep pelayanan pemerintah daerah yang berkualitas kepada
masyarakat.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dalam segi praktis diharapkan dapat menjadi acuan
solusi atas berbagai permasalahan publik dan kebijakan publik, terutama
berkaitan dengan implementasi kebijakan penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik ditinjau dari faktor komunikasi dan sumber daya,
dan meningkatkan pemanfaatan layanan demi terciptanya kualitas
pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Deskripsi Teori
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang
kemudian diselaraskan atau disesuaikan dengan masalah yang muncul.
Berikut ini adalah paparan tentang konsep-konsep teori yang digunakan oleh
peneliti, sebagai berikut:
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Winarno (2007:16), dalam kehidupan sehari-hari
istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku
seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun
suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang
kegiatan tertentu. Lebih lanjut Winarno menambahkan untuk
keperluan sehari-hari definisi tersebut relatif memadai namun
menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang
lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan
publik.2
Menurut Winarno (2007:15), pada dasarnya kebijakan publik
dapat dibagi dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli
yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan
pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap
2 Winarno, B, 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 16.
10
bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan
publik. Pendangan kedua berangkat dari para ahli yang memberikan
perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang
masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka
yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan
pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu,
dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai yang
memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.3
Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan publik yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan yang
diambil oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan
masalah dunia nyata yang berisi seperangkat tujuan yang ingin
dicapai. Keputusan pemerintah adalah produk dari pemerintah yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,
sehingga setiap kebijakan pemerintah idealnya harus mempunyai
manfaat bagi masyarakat.
Pembuatan kebijakan publik, terjadi melalui proses yang
kompleks karena melibatkan banyak proses dan tahapan. Menurut
Winarno (2007:32-34) menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan
publik sebagai berikut:
3 Ibid, hal. 15. 11
1. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah
pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah itu
berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk dalam agenda
kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk pada agenda kebijakan,
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah
tadi didefinisikan, kemudian dicari pemecahan terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau
pilihan kebijakan (policy alternatives) yang ada.
3. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan
pengadilan.
4. Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan
elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena
itu, keputusan program kebijakan yang diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan
oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di
12
tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial
dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan
akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat
dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin
akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.
5. Tahap evaluasi kebijakan
Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai
atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat
telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada
dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam
hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh
karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang
menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah
meraih dampak yang diinginkan.4
Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dilihat dari sistem
kebijakan secara keseluruhan, maka implementasi kebijakan
merupakan salah satu proses dari sistem kebijakan publik secara
keseluruhan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang
sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena tahapan ini
akan menentukan tercapai tidaknya sasaran-sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam kebijakan.
4 Ibid, hal. 32-34. 13
Winarno (2007:144) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap
dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.
Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di
berbagai sektor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih
tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.5
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting
dari rangkaian kegiatan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan
yang diuraikan para ahli kebijakan mempunyai kesepakatan bahwa
tahap ini mempunyai resiko terjadinya konflik dan hambatan yang
tidak diinginkan, sehingga penggunaan penting untuk
mengimplementasikan sarana-sarana yang perlu mendapat perhatian
sampai dicapainya hasil.
Berbagai tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli,
tidak satupun yang melewatkan tahapan implementasi. Hal ini
karena implementasi ini yang merealisasikan kebijakan publik
menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga
tidak hanya menjadi rencana-rencana bagus di atas kertas semata.
Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting
dalam kebijakan negara karena betapapun baiknya suatu
5 Ibid, hal. 144. 14
kebijaksanaan yang dirumuskan, tidak akan berdampak apa-apa
apabila tidak dilaksanakan.
Menurut Nugroho (2008:460), konteks manajemen
implementasi kebijakan berada dalam kerangka organizing-leading-
controlling. Ketika kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya adalah
mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin
pelaksana dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.6
Penelitian ini, implementasi kebijakan publik dimaksudkan
sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, yakni
tahapan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil secara
konsisten oleh unit-unit administrasi yang ada di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai
lokasi penelitian, dengan cara memobilisasi berbagai sumber daya
yang diperlukan dalam mewujudkan tertib administrasi
kependudukan melalui penataan penyelenggaraan dan penertiban
dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan
berkesinambungan.
Intinya adalah bahwa proses implementasi kebijakan publik
tidak akan mulai sebelum tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau
diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan
demikian, tahap-tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-
6 Nugroho, R, 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 460.
15
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai
implementasi kebijakan tersebut. Jadi, dari pendapat-pendapat di atas
dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan
keputusan kebijakan yang telah ditetapkan tujuan sebelumnya
yang tidak hanya mempengaruhi pelaksana kebijakan sebagai
penanggung jawab dan mempengaruhi kelompok sasaran, tetapi
juga mempengaruhi seluruh elemen yang ada baik secara politik,
ekonomi maupun sosial yang akan membawa dampak atau
akibat-akibat dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut baik
itu secara positif maupun negatif.
2. Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk usaha untuk
mengubah tujuan menjadi hasil yang diinginkan dari kebijakan
tersebut.
3. Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari seberapa jauh
hasil suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan,
sedangkan secara politis keberhasilannya diukur dari seberapa
jauh tindakan dari kebijakan tersebut mendapat dukungan dan
perhatian yang baik dari para stakeholder yang ada di
masyarakat.
Hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut dapat dilihat setelah
kebijakan tersebut diimplementasikan, Van Meter dan Horn (1974)
16
dalam Winarno (2007:146) mengatakan bahwa implementasi
kebijakan mempunyai pengertian sebagai berikut:
“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.7
Sedangkan menurut Suharto (2005:87) implementasi kebijakan
merupakan pernyataan mengenai cara atau metode dengan kebijakan
diterapkan, termasuk juga pengoperasian alternatif kebijakan yang
dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.8
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi
merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan
publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan
evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai
tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada
masyarakat yang terkena kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan
tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi
bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Dalam praktek
implementasi kebijakan negara cenderung mengalami kegagalan.
Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan,
dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi
yang salah serta kebijakan yang salah.
7 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 146.
8 Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta, hal. 87.
17
Selanjutnya, dalam proses implementasi diperlukan adanya
persiapan yang perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan Darwin
(1998) dalam Widodo (2001:194) setidaknya terdapat tiga hal
penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan
sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi
dan manfaat publik. Aktivitas implementasi kebijakan publik
melibatkan tiga hal, yaitu: (1) aktivitas pengorganisasian
(organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata
kembali unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya
mewujudkan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan
sasaran kebijakan, (2) aktivitas interpretasi (interpretation)
merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan
dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga
substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para
pelaku dan sasaran kebijakan, (3) aktivitas aplikasi (application)
merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran
atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.
Dengan demikian implementasi merupakan proses yang memerlukan
tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan
aplikasi.9
Van Meter dan Horn dalam Winarno (2007:152)
menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karaktersitik yang
9 Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia, hal. 194.
18
berbeda, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana
konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses
implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan
karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:
1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan
menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal itu,
perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan
tanggapan positif daripada perubahan drastis (rasional).
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan
organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa
implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika
lembaga tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis.10
Jika suatu kebijakan tidak tepat waktu atau tidak dapat
mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka itu
mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu
kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan
jika kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana
kebijakan.
Menurut Edward III dalam Winarno (2007:175-203)
menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap
implementasi kebijakan, sebagai berikut:
10 Winarno, Budi. Op. Cit., hal. 152. 19
1. Komunikasi
Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi
kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor
pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah
transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan
keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat
dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan
adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan
kebijakan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan,
tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang
mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu
jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka
perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
2. Sumber-sumber
Sumber yang terpenting meliputi staf yang memadai serta
keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas
mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan
pelayanan-pelayanan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan
tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar
20
mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan
oleh para pembuat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda
dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan menjadi semakin sulit.
4. Struktur organisasi
Birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk
organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka
memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka
tidak hanya berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain
bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu
sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu
kebijakan tertentu.11
2.1.2. Informasi Publik
Informasi layanan pemerintah pada saat sekarang ini
merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan serta mempunyai
peranan yang penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial bagi
setiap negara, tidak hanya Indonesia. Apalagi dalam era reformasi
yang sekarang melanda dunia, kebutuhan akan informasi terasa
sangat kuat dan menuntut kemudahan-kemudahan serta kualitas dari
informasi yang semakin meningkat.
Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang
dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasia Negara) kepada
11 Ibid, hal. 175-203. 21
seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan
mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya.
Fisher (2007:74) memberikan 3 (tiga) konsep informasi
sebagai berikut:
1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama
proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai
kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang
lain, individu satu kepada individu yang lain, atau medium yang
satu ke medium yang lainnya. Semakin banyak memperoleh fakta
atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak
informasi.
2. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti,
maksud atau makna yang terkandung dalam data. Peranan
seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna data.
Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi
seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk
memberikan makna pada data akan menentukan kepemilikan
informasi. Penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima
otak akan menentukan kualitas informasi. Sebagai produk sebuah
“pabrik” otak, kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai
unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang
masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, kemudian
22
diteruskan ke otak untuk diolah berdasarkan pengetahuan,
pengalaman, selera, dan keimanan seseorang. Semakin luas
pengetahuan, pengalaman, dan semakin baik selara dan moralitas
maka informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Proses di
dalam otak manusia tersebut dikenal dengan proses intelektual.
3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara
mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat
dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak
menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang
dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian.12
Pengertian informasi publik mencakup: Pertama, informasi
tentang kebijakan nasional yang mempunyai dampak luas dan
pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus
diketahui dan dipahami masyarakat. Kedua, informasi yang
dibutuhkan masyarakat sebagai penjelasan atas isu yang sedang
berkembang di dalam masyarakat.
Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan,
dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik,
sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dijalankan
dan melekat pada badan tersebut, serta mempunyai dampak baik
langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.
12 Fisher, B. Aubrey. 2007. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 74.
23
Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting
bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal
dalam suatu Negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan
terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya.
Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat
berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan
dan wawasan warga Negara yang pada akhirnya juga berdampak
pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi
penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat
diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang
otoriter dan tidak demokratis.
Hak atas informasi tersebut meliputi: (1) hak publik untuk
memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam
menjalankan fungsi publiknya, (2) hak publik untuk
mendapatkan/mengakses informasi, (3) hak publik untuk
berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan, (4) kebebasan
berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers, (5) hak
publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas
diabaikan baik melalui administrasi maupun adjudikasi
(menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrasi maupun
pengadilan).
Selain itu penyebaran informasi publik memberi peluang
rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat
24
yang well- informed akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses
penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan
pada pemikiran dan pengalaman empiris bahwa:
1. Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat
berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi.
2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti
dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah, kerahasiaan adalah
hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah.
3. Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting
yang berdampak pada kepentingan publik, dan agar bertanggung
jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa yang dikerjakan.
4. Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang
efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel.
5. Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat
karena informasi yang semakin banyak tersedia.
Informasi dapat digambarkan sebagai oksigen dalam suatu
Negara demokrasi terkait dengan pertanggungjawaban dan tata
pemerintahan yang baik. Rakyat diharapkan dapat berpartisipasi
aktif dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu pemberian hak
kepada rakyat atas informasi merupakan tiang penyangga yang
penting bagi demokrasi.
25
Dalam konteks fasilitasi pelancaran arus informasi kewajiban
lembaga informasi publik adalah untuk mendukung penyebaran dan
pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat. Salah
satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi publik adalah
terciptanya jaringan komunikasi dan koordinasi antar lembaga-
lembaga pemerintahan di pusat dan daerah dalam penyediaan dan
pelayanan informasi publik, serta terciptanya program-program
komunikasi yang konvergen dan sirkular antara lembaga publik
dengan masyarakat.
2.1.3. Komunikasi
Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia
dalam menyampaikan isi pernyataanya atau maksud dalam
pikirannya atau kehendaknya kepada manusia lain. Komunikasi
merupakan proses pertukaran pesan dengan orang lain.
Manusia selalu berusaha berkomunikasi antara satu dengan
yang lain dan mereka berinteraksi dalam keperluan melengkapi dan
menyempurnakan pengetahuan yang mereka miliki guna beradaptasi
dengan lingkungan. Semakin sering berkomunikasi, maka semakin
sering mereka mendapatkan sesuatu yang baru dalam membangkitan
rasa keingintahuannya. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris
communication, berasal dari kata latin communication yang
bersumber dari kata communis berarti sama. Sama disini maksudnya
adalah sama makna. Jadi menurut Effendy (2004:10), komunikasi
26
adalah sebagai proses transfer pesan melalui sarana atau media
komunikasi kepada komunikan yang dituju.13
Ardianto dan Lukiati Komala (2009:73) mendefinisikan
komunikasi sebagai suatu interaksi, proses yang menghendaki orang-
orang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antar
sesama, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan
tingkah laku, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan
dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk
mengubah sikap dan tingkah laku.14
Berdasarkan definisi tersebut, peneliti memahami bahwa
berkomunikasi dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku
seseorang. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian gagasan,
harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu,
mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan dan ditujukan
kepada penerima pesan.
Menurut Edward III dalam Winarno (2007:179) faktor-faktor
komunikasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan
adalah:
1. Penyampaian/Transmission
Policy decisions and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementers. Artinya
13 Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 10.
14 Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 73.
27
keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirimkan kepada personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi ini harus akurat, dan dirasakan oleh pelaksana.
2. Kejelasan/Clarity
If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own on the implementation of policies. Artinya jika kebijakan harus diterapkan dengan benar, arahan pelaksanaan harus tidak hanya diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
3. Konsistensi/Consistency
Contradictory decisions confuse and frustrate administrative staff and constrain their ability to implement policies effectively. Artinya kontradiksi keputusan membingungkan dan menggagalkan staf administrasi dan membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
2.1.4. Sumber Daya
Dalam literatur sumber daya, pengertian atau konsep sumber
daya didefinisikan cukup beragam. Menurut Fauzi (2004:48)
mendefinisikan sumber daya sebagai sesuatu yang dipandang
memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya
adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa
yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.
Sesuai model implementasi kebijakan dari Edwards III, terdapat
komponen dalam sumber daya, yaitu staff/sumber daya manusia,
informasi, kewenangan dan fasilitas.
28
Menurut Muktianto (2005:26) sumber daya merupakan proses
menggunakan sumber daya perusahaan dalam cara yang mungkin
paling efisien. Sumber daya ini dapat termasuk sumber daya berwujud
seperti barang dan peralatan, sumber daya keuangan, dan sumber daya
tenaga kerja seperti karyawan.15
Dalam bidang kebijakan publik, menurut Winarno (2007:47),
mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting yang mencakup
staf dengan ukuran yang tepat sesuai dengan keahlian, informasi yang
relevan dan memadai tentang cara menerapkan kebijakan dan pada
kepatuhan lain yang terlibat dalam pelaksanaan, otoritas untuk
memastikan bahwa kebijakan yang dilakukan memiliki maksud dan
tujuan, dan fasilitas (bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan)
dimana hal tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan jasa
pelayanan publik.16
Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya adalah penyediaan
suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat
berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan dan fasilitas.
2.1.5. Kualitas Pelayanan Publik
Hakekat adanya pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan
produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dibidang
pelayanan publik, guna mendorong upaya serta mengefektifkan sistem
dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat
15 Muktianto, Ali. 2005. Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem Kelembagaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 26.
16 Winarno, 2007, Op.Cit., hal. 47. 29
diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam
mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta
masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang mengandung arti
relatif karena besifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai
atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan
atau spesifikasinya. Sebenarnya tidak mudah mendefinisikan kualitas
dengan tepat, tetapi umumnya kualitas dapat dirinci. Banyak pakar
dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan
sudut pandangnya masing-masing.
Pengertian pokok tentang kualitas menurut Sinambela (2008:6-
7) adalah:
1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik
keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang
memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas
penggunaan produk.
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan
atau kerusakan.17
Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan proses pemberian
pelayanan kepada publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu
dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan sejumlah biaya tertentu
17 Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 6-7.
30
sehingga kelompok yang paling rendah sekalipun dapat
menjangkaunya. Masyarakat tidak bisa lepas dari pelayanan publik
yang diselenggarakan pemerintah karena pemerintah dan aparat
birokrasi ada untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin
kompleks secara efektif dan efisien.
Definisi pelayanan menurut Moenir (2008:16-17) adalah proses
pemenuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung untuk
mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang
maupun jasa.18
Pelayanan menurut Pasolong (2010:128) pada dasarnya dapat
diidentifikasikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau
organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan.19
Definisi kualitas jasa atau pelayanan menurut Arief (2007:118),
berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan
serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan
pelanggan.20
Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai
dengan yang diharapkan maka kualitas jasa atau pelayanan
dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang
diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa atau
18 Moenir, H.A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 16-17.
19 Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 128. 20 Arief, 2007. Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan. Jakarta: Bayumedia Publishing,
hal. 118. 31
pelayanan yang dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya,
jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang
diharapkan maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk.
Menurut Sinambela (2008:6), kualitas pelayanan prima dari
pelayanan publik tercermin dari:
1. Transpransi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras,
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
32
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.21
Hak untuk memperoleh pelayanan sifatnya universal berlaku
terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh
organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.
Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan, yang didambakan
adalah: (Moenir, 2008:41-44)
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan
pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang terkadang
terlihat dibuat-buat.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau
untaian kata-kata lain semacamnya yang nadanya mengarah pada
permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas, atau alasan
untuk kesejahteraan.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada
hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dilakukan
hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu-
nunggu sesuatu yang tidak menentu.22
21 Sinambela, Op.Cit., hal. 6. 22 Moenir, H.A.S., Op.Cit., hal. 41-44.
33
2.1.6. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional
Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga disebut e-KTP yang
didesain dengan metode autentifikasi dan pengamanan data tinggi. Hal
ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang
memiliki kemampuan autentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.
Dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006,
menjelaskan bahwa “Mewajibkan kepada pemerintah, bahwa dalam
Kartu Tanda Penduduk harus disediakan ruang untuk memuat kode
keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting”.23
Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional bahwa di dalam rekaman
elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan
penduduk.
Pada Pasal 1 Ayat (1) Perpres 26 Tahun 2009 menjelaskan
bahwa: “Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 26
Tahun 2009 bahwa KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP
23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 34
Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP
Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai
identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan sebuah program
pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk di Indonesia
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2009
Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “untuk keperluan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional, pemerintah menyediakan perangkat
keras, perangkat lunak dan blangko KTP berbasis NIK yang
dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik serta pemberian
bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK”. Selanjutnya
dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Standar dan spesifikasi
perangkat keras dan perangkat lunak dan blanko e-KTP diatur dengan
peraturan menteri”.24
Lebih lanjut pada Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat
(1) disebutkan bahwa “e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan
rekaman elektronik (chip) sebagai alat verifikasi jati diri dalam
pelayanan publik”.
Tandatangan terdigitalisasi penduduk pada Kartu Tanda
Penduduk Elektronik juga disimpan di dalam rekaman elektronik
24 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
35
berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari
tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan
yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu. Sehingga Kartu
Tanda Penduduk elektronik menyimpan informasi pemiliknya dengan
ciri-ciri fisik yang sulit di ubah-ubah atau biometric, dalam hal ini
adalah sidik jari. Karakteristik sidik jari yang tidak pernah berubah
dan tidak ada dua sidik jari yang sama menjadi pertimbangan
mengapa biometric tersebut dipilih untuk digunakan dalam Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1)
disebutkan bahwa “KTP Non Elektronik tetap berlaku dan harus
disesuaikan dengan Perpres ini paling lambat tanggal 31 Desember
2013”.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat
mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu.
Data kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui
program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data
penduduk Wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih
pada pemilihan umum yang selama ini sering bermasalah tidak lain
tidak perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk
yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang
baru.
36
Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan sudah mengalami tiga kali perubahan dalam
penyempurnaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
dan selanjutnya disempurnakan lagi menjadi Peraturan Presiden
Nomor 126 Tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5
Juli 2011 Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan
Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan e-KTP 2011.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KTP
berbasis NIK di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Melalui
Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat mencegah dan
menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data
kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui program
Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data penduduk Wajib
KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada pemilihan
umum yang selama ini sering bermasalah tidak perlu membuat KTP
setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap
harus merubah KTP sesuai domisili yang baru.
37
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Untuk memperkuat hasil penelitian, berikut adalah beberapa penjelasan
yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan
No. Jenis, Nama dan Tahun Penelitian
Judul Penelitian Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
1. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina (2011)
Impelementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan
Komunikasi (X1) Sumber daya (X2) Disposisi (X3) Struktur Organisasi (X4) Implementasi Program (Y)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pilot project program e-KTP di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.
38
Tabel 2.1 (Lanjutan)
No. Jenis, Nama, Tahun Penelitian
Judul Penelitian Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Purnawati Ireine Robot (2012)
Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
Komunikasi (X1) Sumber daya (X2) Disposisi (X3) Struktur Organisasi (X4) Implementasi Kebijakan Pelayanan (Y)
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kecamatan Amurang Barat adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.
3. Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Heriod Dodopo (2012)
Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga (suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara)
Komunikasi (X1) Sumber daya (X2) Disposisi (X3) Struktur Birokrasi (X4) Implementasi kebijakan pelayanan (Y)
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui jawaban dan pengamatan langsung oleh penulis implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga sudah berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan telah mengalami peningkatan dalam hal pemberian layanan pembuatan kartu keluarga. Kurangnya sosialisasi pejabat dinas kepada masyarakat di tingkat kecamatan atau desa-desa tentang kelengkapan berkas dalam hal pembuatan kartu keluarga. Dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terlebih khusus pimpinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pembuatan kartu keluarga.
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
39
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu
instansi/organisasi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan
pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang
kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk
berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang
lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan
pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta penertiban dokumen
kependudukan yang keabsahannya diakui oleh semua pihak.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib akan
mendukung terwujudnya good governance, mengoptimalkan demokratisasi
dan melindungi hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut tidaklah mudah,
karena membutuhkan prasyarat yang kompleks seperti piranti hukum,
kemantapan kelembagaan, kemampuan aparatur, keteraturan manajemen,
ketersediaan pembiayaan sampai dengan dukungan kesadaran masyarakat.
Strategi yang dilakukan pemerintah agar administrasi kependudukan
dapat tertib adalah dengan menerapkan Program KTP berbasis NIK.
Program strategis nasional dilaksanakan secara tiga tahap yaitu mulai dari
40
tahap memutakhirkan data kependudukan, menertibkan Nomor Induk
Kependudukan sampai menerapkan e-KTP.
Kondisi penduduk yang semakin bertambah, telah membuka peluang
yang besar beredarnya KTP ganda dan KTP palsu dikalangan masyarakat,
KTP ganda dan KTP palsu selama ini digunakan para pelaku kriminal
termasuk teroris untuk melakukan tindak kejahatan, KTP ganda juga
digunakan untuk menggelembungkan suara pada pemilihan umum ataupun
pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah langsung mengambil
kebijakan yang tepat untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang
semakin berkembang dikalangan masyarakat agar masyarakat merasa aman.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah
Kota Tangerang Selatan khususnya pada pelayanan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil akan menempuh langkah-langkah antara lain
memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, menerapkan standar
pelayanan minimal pelayanan publik, dan pengembangan sistem evaluasi
kinerja pelayanan publik. Salah satu upaya yang ditekankan adalah
pengembangan, penyempurnaan dan penerapan manajemen pengaduan
masyarakat, untuk menjamin kualitas pelayanan, hak dan kewajiban
masyarakat, dan memastikan bahwa peraturan, prosedur, dan standar
pelayanan diterapkan secara baik.
Peningkatan kualitas dalam sebuah pelayanan merupakan proses yang
sistematis dalam pelayanan yang secara kontinuitas dievaluasi dan
ditingkatkan. Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:
41
Komunikasi (X1)
Sumber Daya (X2)
Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Gambar 3.1Kerangka Berpikir
keterangan:
Simultan
Parsial
Dalam penelitian ini variabel independen adalah komunikasi (X1), dan
sumber daya (X2) dan sebagai variabel dependen adalah kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP. Seperti pada gambar di atas. Pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen dijelaskan dibawah ini:
1. Pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Komunikasi yang dilakukan Kepala Disdukcapil kepada aparatur
pelaksana kebijakan e-KTP harus benar-benar diketahui oleh aparatur
pelaksana kebijakan e-KTP dengan tujuan para aparatur pelaksana
kebijakan e-KTP dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka
lakukan. Pembagian tugas yang disampaikan wajib dijalankan aparatur
pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP dengan baik guna
menciptakan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.
42
Dalam melaksanakan program e-KTP, dinas kependudukan dan
pencatatan sipil memainkan peranan komunikasi agar program e-KTP
dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah
satu penentu bagi terlaksananya e-KTP. Komunikasi berkaitan dengan
kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan,
mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP.
Penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan beserta elemen-elemen masyarakatnya dapat
bermanfaat. Penyampaian informasi mengenai e-KTP ini dapat
membantu masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi
administrasi kependudukan berbasis elektronik dengan segala manfaat,
kelebihan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang terdapat pada e-
KTP tersebut. Persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk
melaksanakan proses perekaman data e-KTP tidak hanya dapat
dilaksanakan di Kecamatan saja namun Disdukcapil membuka dan
memberikan pelayanan yang ekonomis bagi seluruh masyarakat Kota
Tangerang Selatan.
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang cara
penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada
pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat
mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal
tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang
43
dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
2. Pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam
diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung
didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya
manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah
unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya
manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya
tujuan organisasi.
Staff selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil juga
hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja
secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staff yang kurang mampu,
kurang cakap, dan kurang terampil salah satunya dapat mengakibatkan
pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal dengan cepat dan
tepat pada waktunya. Staff ini merupakan aset yang sangat penting dan
berharga untuk instansi-instansi khususnya pada Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan
perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
44
3. Pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa komunikasi dan sumber
daya mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-
KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Selatan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau
tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan
tergantung pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.
Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas
pelayanan kebijakan semata, melainkan bagaimana kebijakan itu
diimplementasikan.
3.2. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:93). Hipotesis yang
diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:25
1. Ho : β1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara komunikasi
dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
25 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, hal. 93.
45
Ha : β1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh secara parsial antara komunikasi dengan
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
2. Ho : β2 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara sumber daya
dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Ha : β2 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh secara parsial antara sumber daya dengan
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
3. Ho : β1,2,3 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh antara komunikasi dan sumber
daya secara simultan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Ha : β1,2,3 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh antara komunikasi dan sumber daya
secara simultan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
3.3. Desain Penelitian
Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan dan tujuan
penelitian, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh
antara variabel implementasi kebijakan (komunikasi dan sumber daya)
dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Berdasarkan tingkat penjelasan yang ingin dihasilkan untuk menjawab
permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu
penelitian yang bertujuan membuat paparan pada variabel-variabel yang
diteliti, misalnya tentang siapa, yang mana, kapan, dan di mana, maupun
ketergantungan variabel pada sub-sub variabelnya.26 Studi dengan desain ini
dapat dilakukan secara sederhana atau rumit dan dapat melibatkan data
26 Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 8.
46
kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif.27 Dengan demikian, hasil
penelitian dengan desain ini akan menghasilkan informasi yang
komprehensif mengenai variabel yang diteliti.28 Sedangkan manfaat
penggunaan penelitian deskriptif, menurut Kuncoro (2003:9), selain untuk
mengenali distribusi dan perilaku data yang dimiliki juga sebagai dasar
pengambilan keputusan.29 Menurut jenis datanya, penelitian ini
menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan
secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil
studi mengenai fenomena yang akan diteliti dan mempertajam analisis
penelitian.
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel penelitian adalah
komunikasi, sumber daya, dan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Pengukuran variabel menggunakan data interval dengan menetapkan skala
sikap yaitu Skala Likert. Rincian variabel, dimensi, dan indikator
komunikasi, sumber daya, dan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP dapat
dilihat pada tabel berikut:
27 Ibid. hal. 8. 28 Ibid. hal. 8. 29 Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga, hal. 9.
47
Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, Indikator, dan Sumber Data Instrumen
No. Variabel
Dimensi
Indikator Pengukuran
1. Komunikasi (X1) 1. Penyampaian informasi (transmission)
2. Kejelasan (clarity) 3. Konsisten (consistency)
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lain yang terdapat dalam e-KTP kepada masyarakat.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi.
b. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas perekaman yang disebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan.
a. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
b. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan konsisten dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Kepala Disdukcapil.
Interval dengan Skala
Likert
2. Sumber daya (X2) 1. Staff
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat mengoperasikan alat-alat kerja
Interval dengan Skala
Likert
48
2. Informasi 3. Fasilitas 4. Wewenang
berbasis teknologi. a. Informasi yang disampaikan
aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus relevan dengan implementasi kebijakan e-KTP dan harus terintegrasi dengan baik.
b. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kembali kepada masyarakat.
c. Informasi yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat harus jelas dan konsisten.
a. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya dibutuhkan aparatur untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
b. Keahlian aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkat-perangkat berbasis teknologi.
a. Kewenangan yang dimiliki Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan jajaran aparatur bersifat formal.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
49
3. Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y)
1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional 4. Partisipatif 5. Kesamaan hak 6. Keseimbangan hak dan
kewajiban
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.
b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan selalu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanannya.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembuatan e-KTP.
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan jasa pelayanan selalu mempertimbangkan aspek keadilan kepada masyarakat.
Interval dengan Skala
Likert
Sumber: Pengolahan data penulis
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan cara studi lapangan. Studi lapangan dilakukan
50
dengan maksud agar didapatkan data primer sebagai data empiris
yang berhubungan dengan variabel penelitian, yang dilakukan
dengan cara penyebaran angket berupa kuesioner, dengan jawaban
bersifat tertutup, artinya responden tinggal memilih jawaban yang
telah disediakan. Angket digunakan dengan metode skala sikap,
yaitu skala Likert. Dalam skala Likert ini, setiap pertanyaan berisi
lima alternatif jawaban dengan gradasi dari positif sampai dengan
negatif.
3.5.2. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya30 (Sugiono, 2009:90), dan pengertian populasi
menurut (Irawan, 2003:72) adalah sekumpulan elemen yang akan
dijelaskan oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya.31 Dalam
penelitian ini, populasi yang dimaksud aparatur Disdukcapil Kota
Tengerang Selatan.
3.5.3. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:91).32 Mengingat
tujuannya, sampel ditetapkan untuk menarik informasi apa yang ada
30 Sugiyono. Op.Cit., hal. 90. 31 Irawan, P., 2003. Logika dan Prosedur Penelitian, 5 rd ed. Jakarta: STIA_LAN Press,
hal. 72. 32 Sugiyono, Op.Cit., hal.91.
51
dalam sampel yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai
populasinya, maka sangat penting untuk mendefinisikan populasi
yang menjadi sasaran, sehingga mendapatkan suatu sampel yang
mewakili populasi tersebut.
Dalam penetapan sampel, sering timbul pertanyaan mengenai
besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang
mewakili. Ukuran sampel dan teknik sampling tergantung dari sifat
populasi. Semakin homogen populasi, sampel semakin besar.
Berdasarkan pertimbangan di atas, sebanyak 40 sampel ditujukan
bagi aparatur pemerintah Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah
disebar.
3.6. Uji Instrumen
Data yang diperoleh dari kuesioner belum tentu seluruhnya dapat
digunakan atau belum tentu valid. Oleh karena itu, seluruh data sampel yang
diperoleh telebih dahulu dilakukan uji validasi data dengan menggunakan
metode korelasi product moment (korelasi Pearson), dengan rumus-rumus
sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
Untuk mengetahui apakah nilai/skor jawaban dari pertanyaan dalam
kuesioner mencerminkan nilai/skor yang sebenarnya, atau seberapa jauh
tingkat konsistensi jawaban yang diberikan, maka dilakukan pengujian
reliabilitas.
Reliabilitas didefinisikan sebagai suatu nilai yang menunjukkan
konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama (Umar,
52
2003:86).33 Untuk pengujian ini digunakan metode koefisien Alpha (α ) dari
Cronbach. Operasionalisasi dari metode ini adalah untuk menentukan nilai
koefisien α (koefisien keandalan).
Rentang nilai koefisien tersebut adalah antara 0 sampai dengan 1.
Semakin tinggi nilai koefisien keandalan tersebut berarti semakin baik alat
ukurnya. Adapun rumus koefisien Alpha Cronbach adalah:
k.r α = ---------------- 1 + (k-1) r Keterangan:
α = Koefisien realibilitas Alpha Cronbach k = Jumlah item r = Korelasi item rata-rata
Tabel 3.2
Kriteria Penentuan Koefisien Alpha Menurut Balian
Koefisien Alpha Ketentuan
Kurang dari 0,70 Kurang (poor)
+0,70 - < +0,79 Cukup (fair)
+0,80 - < +0,84 Bagus (good)
+0,84 - < +0,89 Sangat Bagus (Very good)
+0,90 - < +1,00 Luar Biasa Bagus (excellent)
Sumber: Balian (Setiawaty:2003)
33 Umar, Husein. 2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 86.
53
3.7. Metode Analisis
3.7.1. Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka
peneliti melakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan
uji normalitas.
1. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance atau
besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a)
dan Variance Inflation Factor (VIF) atau faktor inflasi
penyimpangan baku kuadarat. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran
korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011:91).34 Suatu
model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai
nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance
mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar
variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan
bebas multiko jika koefisien korelasi antar variabel independen
34 Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Pogram SPSS. Edisi Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, hal. 91.
54
haruslah lemah (dibawah 0.05). Jika korelasinya kuat, maka
terjadi problem multiko.
2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji
heteroskedasisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot
antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual
(SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti
titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit,
maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka
tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105).35
3. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam
model regresi variabel independen dan variabel dependen
keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau
mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas
menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu variabel
dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data
35 Ibid, hal. 105. 55
yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik
data searah mengikuti garis diagonal (Santoso, 2004:212).36
3.7.2. Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan
model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk
memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data
variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso,
2004:163).37 Variabel independen terdiri dari komunikasi dan
sumber daya. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas
pelayanan pembuatan e-KTP.
Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut.
Keterangan:
Y : Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP a : Konstanta (harga Y, bila X=0) b₁-2: Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau
penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)
X₁ : Komunikasi X₂ : Sumber daya e : Error Pengujian hipotesis dilakukan melalui:
1. Koefisien Determinasi
36 Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 212.
37 Ibid, hal. 163.
Y = a + b₁X₁ + b₂X₂ + e
56
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1
(satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen
(Ghozali, 2011:83).38
2. Uji t
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada
atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen
secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada
tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 2011:84).39
Menurut Santoso (2004:168) dasar pengambilan keputusan adalah
sebagai berikut:40
a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima
atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel
independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara
individual terhadap variabel dependen atau terikat.
38 Ghozali, Op. Cit., hal. 83. 39 Ibid, hal. 84. 40 Santoso, Op.Cit., hal. 168.
57
b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak
atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel
independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual
terhadap variabel dependen atau terikat.
3. Uji F
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji
F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model regresi secara
bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat
signifikan 0.05 (Ghozali, 2011:84).41 Menurut Santoso
(2004:120) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai
berikut:42
a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima
atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel
independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak
atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua
variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
41 Ghozali, Op. Cit., hal. 84. 42 Santoso, Op. Cit., hal. 120.
58
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1. Visi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
Terwujudnya pelayanan terdepan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan menuju penduduk yang berkualitas.
4.1.2. Misi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi
kependudukan.
3. Membangun kualitas manajemen sistem informasi administrasi
kependudukan (SIAK) yang handal.
4.1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:
59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris Dinas, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Keuangan.
3) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, membawahi:
1) Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi.
2) Seksi Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan.
3) Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
d. Bidang Catatan Sipil, membawahi:
1) Seksi Kelahiran dan Kematian.
2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen.
60
e. Bidang Kependudukan, membawahi:
1) Seksi Pendaftaran Penduduk.
2) Seksi Perpindahan Penduduk.
3) Seksi Pengendalian Penduduk.
4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang diukur menunjukkan besarnya
frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin responden, pendidikan
terakhir responden dan status pernikahan responden. Responden yang
digunakan dalam penelitan ini adalah aparatur pemerintah yang
memberikan jasa pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Kuesioner disebar dengan
harapan dapat diisi berdasarkan pengalaman aparatur pemerintah atas
pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat di wilayah Kota
Tangerang Selatan, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang
relevan dengan kenyataan.
4.2.1.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Ditinjau dari sudut jenis kelaminnya, aparatur pemerintah yang
telah memberikan jasa pelayanan yang disurvei, pengamatan peneliti
bahwa mayoritas aparatur pemerintah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang mengurus administrasi
kependudukan didominasi oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh
tingkat pemahaman dan kesempatan waktu perempuan lebih besar
61
dibandingkan dengan laki-laki dan komposisi berdasarkan jenis
kelamin tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 4.1. Komposisi Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid laki-laki 19 47.5 47.5 47.5
Perempuan 21 52.5 52.5 100.0
Total 40 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
4.2.1.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Ditinjau dari sudut pendidikan terakhir aparatur pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
yang disurvei sebanyak 40 orang tersebut, aparatur pemerintah yang
memiliki pendidikan terakhir SMU sebanyak 2 orang atau 5%,
pendidikan terakhir D3 sebanyak 15 orang atau 37,5%, dan
pendidikan terakhir S1 sebanyak 23 orang atau 57,5%. Komposisi
berdasarkan pendidikan terakhir tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut:
Tabel 4.2. Komposisi Responden
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid SMU 2 5.0 5.0 5.0
D3 15 37.5 37.5 42.5
S1 23 57.5 57.5 100.0
Total 40 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
62
4.2.1.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan
Ditinjau dari sudut status pernikahan, aparatur pemerintah yang
telah memberikan jasa pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang disurvei sebanyak 40
orang tersebut, aparatur pemerintah yang memiliki status belum
menikah sebanyak 27 orang atau 67,5% dan yang memiliki status
menikah sebanyak 13 orang atau 32,5%. Komposisi berdasarkan
status pernikahan tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 4.3. Komposisi Responden
Berdasarkan Status Pernikahan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Nikah 13 32.5 32.5 32.5
Belum menikah 27 67.5 67.5 100.0
Total 40 100.0 100.0 Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 4.3. Hasil Uji Kualitas Data
4.3.1. Hasil Uji Validitas
Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan
menghitung angka korelasional atau rhitung dari nilai jawaban tiap
responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan
rtabel. Nilai rtabel 0,312, didapat dari jumlah responden - 2, atau 40 – 2 =
38, tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,312. Setiap butir
pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari
63
perhitungan lebih besar atau sama dengan rtabel (Ghozali, 2011:53).43
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan
dikatakan valid, karena koefisien korelasi (rhitung) > rtabel. Tabel di
bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari masing-masing variabel
penelitian dengan 40 sampel responden.
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas
Variabel Pertanyaan Nilai
rhitung Nilai rtabel
Kriteria
Komunikasi (X1) Item 1 0,529 0,312 Valid Item 2 0,667 0,312 Valid Item 3 0,789 0,312 Valid Item 4 0,559 0,312 Valid Item 5 0,708 0,312 Valid Item 6 0,536 0,312 Valid
Sumber daya (X2) Item 1 0,358 0,312 Valid Item 2 0,536 0,312 Valid Item 3 0,708 0,312 Valid Item 4 0,447 0,312 Valid Item 5 0,498 0,312 Valid Item 6 0,663 0,312 Valid Item 7 0,480 0,312 Valid Item 8 0,341 0,312 Valid Item 9 0,431 0,312 Valid
Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Item 1 0,633 0,312 Valid Item 2 0,617 0,312 Valid Item 3 0,678 0,312 Valid Item 4 0,652 0,312 Valid Item 5 0,606 0,312 Valid Item 6 0,624 0,312 Valid Item 7 0,643 0,312 Valid
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
variabel komunikasi (X1) terdiri atas 6 butir pertanyaan, variabel
sumber daya (X2) terdiri dari 9 butir pertanyaan, dan variabel kualitas
43 Ghozali, Imam, Op. Cit., hal. 53. 64
pelayanan publik (Y) terdiri dari 7 butir pertanyaan. Dari 22 butir
pertanyaan yang diajukan kepada aparatur pemerintah yang
memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
dinyatakan valid semua karena memiliki nilai (rhitung > rtabel).
4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas
Untuk mengetahui tingkat keandalan pengukuran, dilakukan
pengujian dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel
2007 dan SPSS ver 16. Pengolahan dilakukan dengan menjumlahkan
skor pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi
dari instrument penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan
reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,60 maka data tersebut
mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2011: 48).44
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's
Alpha N of Items
Keterangan
Komunikasi (X1) 0,796 6 Reliabel Sumber daya (X2) 0,780 9 Reliabel Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
0,864 7 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Tabel 4.5 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel
komunikasi sebesar 0,796, variabel sumber daya sebesar 0,780, dan
variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP sebesar 0,864. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner tersebut semua
44 Ghozali, Op. Cit., hal. 48. 65
variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih
besar dari 0,6.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang
digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti
bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang
relatif sama dengan jawaban sebelumnya.
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik
4.4.1. Hasil Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel
independen lain dalam satu model atau terdapat hubungan yang kuat
diantara variabel independen. Pada Tabel 4.6 ini disajikan hasil uji
multikolinieritas.
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant) Komunikasi .684 1.463
sumber daya .684 1.463 a. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Berdasarkan pada tabel terlihat bahwa nilai Tolerance tidak
kurang dari 0,1 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari
10, analisa ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda
66
terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas dan dapat digunakan
dalam penelitian.
4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat
dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel
terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot
menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau
melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah
terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola
yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105).45
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat
dilihat pada gambar berikut:
45 Ibid, hal. 105. 67
Gambar 4.1 Scatterplot
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Output SPSS pada gambar Scatterplot menunjukkan penyebaran
titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
Penyebaran titik tidak berbentuk pola. Berdasarkan hasil analisa di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda bebas
dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam
penelitian.
4.4.3. Hasil Uji Normalitas
Data yang baik dan layak digunakan dalam suatu penelitian
adalah data yang terdistribusi dengan normal. Menurut Santoso
(2004:212) ada beberapa cara mendeteksi normalitas dengan melihat
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P plot. Dasar
pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (1) jika data
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
68
maka regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar dari
garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Adapun hasil test P-
P plot pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4.2
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variabel: Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Dari grafik P-P plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat
pada nilai rata-rata dan median atau nilai PP terletak di garis diagonal,
maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki penyebaran
dan terdistribusi normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini
maka penelitian ini dapat diteruskan.
Untuk menegaskan hasil uji normalitas di atas maka peneliti
melakukan uji kolmogorov-smirnov dengan hasil sebagai berikut:
69
Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
komunikasi sumber daya
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
N 40 40 40 Normal Parametersa Mean 23.48 32.22 28.05
Std. Deviation 3.258 4.599 3.762 Most Extreme Differences Absolute .170 .130 .116
Positive .170 .130 .116 Negative -.150 -.102 -.084
Kolmogorov-Smirnov Z 1.074 .822 .735 Asymp. Sig. (2-tailed) .199 .508 .652 a. Test distribution is Normal. Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Berdasarkan hasil uji Kolmogorof-Smirnov di atas, terlihat nilai
Asymp.Sig memiliki nilai > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data
pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi
tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP berdasarkan masukan
variabel independen yaitu komunikasi dan sumber daya. Maka data
penelitian layak digunakan sebagai penelitian.
4.5. Hasil Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model
analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu:
4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel
independen, yaitu komunikasi dan sumber daya dalam menjelaskan
variasi variabel dependen, yaitu kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
70
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R square, yang
ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 .692a .618 .532 3.827 2.399 a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Tabel 4.8 menunjukkan nilai R sebesar 0,692 atau 69,2%. Hal ini
berarti bahwa hubungan atau korelasi antara komunikasi dan sumber
daya adalah sedang karena berada dikisaran 0.50-0.699 (Riduwan dan
Engkos Achmad Kuncoro, 2007: 62).46 Nilai R Square sebesar 0,618
atau 61,8%, ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP yang dapat dijelaskan oleh variabel komunikasi dan
sumber daya adalah sebesar 61,8%, sedangkan sisanya sebesar 0,382
atau 38,2% (1-0,618) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian
ini. Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 3,827. Makin kecil nilai
SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi
variabel dependen.
46 Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta, hal. 62.
71
4.5.2. Hasil Uji t
Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9, jika nilai probability t lebih
kecil dari 0.05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai
probability t lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima dan menolak Ha.
Tabel 4.9 Hasil Uji t
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 26.067 4.965 5.250 .000
komunikasi .188 .227 .163 5.827 .014
sumber daya .075 .161 .092 4.468 .022 a. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di
atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 26,067 + 0,188 X1 + 0,075 X2
Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta
sebesar 26,067. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel komunikasi
dan sumber daya dianggap konstan, maka kualitas pelayanan
pembuatan e-KTP akan konstan sebesar 26,067 satuan.
Koefisien regresi pada variabel komunikasi sebesar 0,188, hal ini
berarti jika variabel komunikasi bertambah satu satuan maka variabel
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP bertambah sebesar 0,188 satuan.
72
Koefisien regresi pada variabel sumber daya sebesar 0,075, hal ini
berarti jika variabel sumber daya bertambah satu satuan maka variabel
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP bertambah sebesar 0,075 satuan.
Kemudian dapat dilihat pada tabel di atas, pada kolom
Standardized Coefficients Beta menunjukkan nilai variabel komunikasi
yaitu sebesar 0,163, artinya bahwa variabel komunikasi lebih dominan
mempengaruhi variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
dibandingkan variabel sumber daya, hal ini dapat diartikan bahwa
penentu keberhasilan pemberian kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman yang nantinya akan berdampak buruk pada
pelaksanaan kebijakan e-KTP, bila dibandingkan dengan sumber daya
komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan
pelayanan pembuatan e-KTP terdapat hambatan yang terjadi dalam
proses pelayanan.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah harus lebih
responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan yang prima dan
dapat memuaskan masyarakat. maka dengan demikian pelayanan publik
dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang
ditujukan untuk publik atau masyarakat yang mengandung adanya
unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksana
pelayanan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih
meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi
73
sebagai public service (pelayan publik), sehingga pelayanan yang
diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan
kepada masyarakat.
Untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima tentu
diperlukan suatu perencanaan yang matang atau strategi komunikasi
agar tujuan dapat tercapai. Tujuan strategi komunikasi adalah
memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi dan
dalam bentuk pelayanan yang prima yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah. strategi komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan
pemerintahan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan hal ini dapat
dilaksanakan melalui strategi operasional ataupun strategi pendekatan
ke masyarakat melalui publikasi ataupun event.
Hipotesis 1: Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan
Pembuatan e-KTP
Dari hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.9, dapat
terlihat bahwa thitung koefisien komunikasi adalah 5,827, sedangkan
ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan
hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025
dan df = 38 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah
responden, 40 – 2 = 38). Didapat ttabel adalah 2,021.
Variabel komunikasi memiliki nilai p-value 0,014 (0,014 < 0,05),
sedangkan thitung > ttabel (5,827 > 2,021) maka hipotesis alternatif
pertama (Ha1) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti secara
74
parsial terdapat pengaruh antara variabel independen komunikasi (X1)
terhadap variabel dependen kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y).
Hipotesis 2: Pengaruh Sumber daya terhadap Kualitas Pelayanan
Pembuatan e-KTP
Dari hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.9, dapat
terlihat bahwa thitung koefisien sumber daya adalah 4,468, sedangkan
ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan
hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025
dan df = 38 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah
responden, 40 – 2 = 38). Didapat ttabel adalah 2,021.
Variabel sumber daya memiliki nilai p-value 0,022 (0,022 <
0,05), sedangkan thitung > ttabel (4,468 > 2,021) maka hipotesis alternatif
kedua (Ha2) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak, berarti secara
parsial terdapat pengaruh antara variabel independen sumber daya (X2)
terhadap variabel dependen kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y).
4.5.3. Hasil Uji F (Hipotesis 3: Pengaruh Komunikasi dan Sumber Daya
terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP)
Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang
digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan
secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji F,
hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
75
Tabel 4.10 Hasil Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 510.013 2 235.006 16.046 .000a
Residual 41.887 37 14.646 Total 551.900 39
a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan
sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05
(0.000 < 0.05), ini berarti bahwa variabel independen yaitu komunikasi
dan sumber daya berpengaruh positif dan signifikan secara simultan
terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian
4.6.1. Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Selatan
Faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya
suatu efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan
lancar diantara pelaksana kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Komunikasi dikonsepsikan
sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain
atau pemberi pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi
kebijakan e-KTP dimaksudkan untuk memudahkan aparatur pelaksana
kebijakan e-KTP kepada masyarakat. Penentu keberhasilan e-KTP
76
adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman (miss communication) yang berdampak buruk pada
pelaksanaan kebijakan e-KTP.
Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila aparaturnya dapat
memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan komunikasi dan
apa pentingnya komunikasi untuk kelancaran dalam melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik karena kebijakan dapat
berjalan apabila komunikasi dapat terjalin dengan sangat baik.
Hubungan aparatur dengan komunikasi adalah dua faktor yang
berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Aparatur merupakan
orang yang akan menjadi komunikator, dan komunikasi adalah salah
satu variabel penting dalam menjalankan suatu kebijakan.
Kebijakan akan berjalan efektif apabila aparatur yang
melaksanakan keputusan dalam suatu kebijakan mengetahui apa yang
harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti
dengan cermat oleh pelaksana kebijakan e-KTP. Komunikasi
merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu
peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interprestasi yang sama
dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparatur pelaksana
kebijakan tersebut.
Komunikasi yang diberikan tidak berbelit-belit dan tidak bertele-
tele, sehingga aparatur pelaksana kebijakan dapat mengerti dan
memahami tentang pelaksanaan kebijakan e-KTP dengan baik. Proses
77
komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP, berdasarkan
mekanisme yang telah ditetapkan bahwa terdiri dari transmission
(penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency
(konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan
oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan apabila dijalankan
dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi
pelaksanaan kebijakan e-KTP, dengan komunikasi yang baik tersebut
maka aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi.
Kenyataan di lapangan bahwa proses komunikasi yang
disampaikan kepada aparatur maupun kepada masyarakat sudah
terintegrasi dan terhubung dengan baik, dalam pelaksanaannya bahwa
komunikasi dalam kebijakan e-KTP tidak berbelit-belit dan bertele-tele.
Penyampaian informasi yang diberikan Kepala Disdukcapil kepada
aparatur pelaksana kebijakan jelas dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku dan ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.
Penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik akan
menghasilkan pelaksanaan kebijakan dengan baik, dalam penyampaian
informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik namun dalam
penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah yaitu adanya salah
pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan
birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.
Adanya komunikasi yang berkesinambungan antara Kepala Disdukcapil
Kota Tangerang Selatan sebagai instansi pelaksana dengan aparatur
78
pelaksana kebijakan e-KTP harus terdapat jalur komunikasi dengan
penyampaian informasi yang baik. Penyampaian informasi harus tepat
dan jelas sesuai dengan jalur komunikasi tersebut. Kenyataan di
lapangan Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah
menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan.
Proses penyampaian informasi dalam kebijakan dapat berjalan
dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan aparatur Disdukcapil
Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab sesuai dengan tujuannya. Tujuan yang direncanakan Disdukcapil
Kota Tangerang Selatan adalah memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat melalui kebijakan e-KTP dan dapat memenuhi serta
mencapai target penyelesaian perekaman data kependudukan wajib e-
KTP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan beserta elemen-elemen masyarakatnya dapat
bermanfaat. Penyampaian informasi mengenai e-KTP ini dapat
membantu masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi
administrasi kependudukan berbasis elektronik dengan segala manfaat,
kelebihan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang terdapat pada e-
KTP tersebut. Persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk
melaksanakan proses perekaman data e-KTP tidak hanya dapat
dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan namun Disdukcapil membuka
79
dan memberikan pelayanan yang ekonomis bagi seluruh masyarakat
Kota Tangerang Selatan.
Masyarakat dapat mengikuti proses perekaman data e-KTP
langsung di Kecamatan-Kecamatan pada lingkungan Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan, karena Pemerintah Pusat telah menyediakan
perangkat-perangkat khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan untuk digunakan proses
perekaman data kependudukan e-KTP bagi masyarakat yang belum
melakukan proses perekaman data kependudukan dengan tujuan
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan proses
perekaman data kependudukan e-KTP langsung di instansi pelaksana
kebijakan e-KTP.
Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan e-KTP
yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat
dimengerti oleh berbagai elemen pemerintah baik pemerintah
Kecamatan, Kelurahan dan elemen-elemen pemerintahan lainnya
hingga sampai kepada masyarakatnya. Aparatur pelaksana kebijakan e-
KTP memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan
kemudahan lainnya yang terdapat dalam e-KTP. Hal ini dapat
dibuktikan dengan antusiasme masyarakat yang begitu besar pada
program e-KTP. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam
administrasi kependudukan karena e-KTP ini berlaku di seluruh
Indonesia. Sangat berbeda dengan KTP regular sebelumnya yang
80
berlaku di 1 (satu) Provinsi saja dan keuntungan lainnya tidak akan ada
pengkloningan KTP lagi.
Proses penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mengenai implementasi kebijakan
e-KTP kepada masyarakat dapat diterima dan dipahami masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang besar untuk ikut
berpartisipasi melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas
dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Penyampaian informasi
harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi
kesalahpahaman antara individu dengan individu lainnya. Kejelasan
dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP, maka dari itu dibutuhkan
komunikasi yang benar-benar jelas. Aparatur Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas
kejelasan dalam penyampaian informasi. Kejelasan dalam
berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana
kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut
juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang
dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat
memahami pelayanan yang diberikan supaya masyarakat mendapatkan
kemudahan dalam proses perekaman data kependudukan e-KTP.
81
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang cara
penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada
pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat
mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal
tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang
dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Kebijakan program e-KTP diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, maka semua anggaran dan fasilitas menjadi tanggung jawab dan
kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas Disdukcapil Kota Tangerang
Selatan hanya sebagai instansi pelaksana kebijakan yang diberikan
Pemerintah Pusat. Disdukcapil hanya berwenang dalam pelaksanaan
kebijakan e-KTP termasuk didalamnya fasilitas petugas perekaman
yang akan disebarkan ke seluruh Kecamatan di Kota Tangerang
Selatan.
Komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan
harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan jika sering
berubah-ubah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan
kebingungan bagi pelaksana kebijakan e-KTP di lapangan dalam
menjalankan suatu kebijakan.
Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan konsistensi
kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur tetap
82
pada alur pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kerja akan sesuai
dengan prosedur kerja. Pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur
akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP.
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dalam kebijakan
e-KTP dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dibidang
administrasi kependudukan dengan mudah dan efisien tanpa
memerlukan waktu yang lama dan persyaratan administrasi
kependudukan yang berbelit-belit. Manfaat yang diperoleh dari
kebijakan e-KTP ini adalah mempermudah masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Selain itu, untuk mendukung
terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya yang
bermanfaat dengan data kependudukan wajib KTP yang identik dengan
data potensial pemilih pemilu, sehingga DPT pemilu yang selama ini
sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.
4.6.2. Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Selatan
Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak
harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan
interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan.
Pengembangan sumber daya dalam kebijakan di Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang
83
bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan
bersahabat. Bersih dalam artian bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Makmur dalam artian mampu memenuhi kebutuhan dasar
dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang
lebih baik. Taat dalam artian birokrasi memahami dan mentaati serta
menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan
yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi memberikan teladan dan
menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi
dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur
diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam
implementasi kebijakan e-KTP, dalam pelaksanaannya kebijakan e-
KTP sangat membutuhkan sumber daya yang ahli dalam bidang teknis
untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang
tersimpan dalam komputer.
Kebijakan e-KTP terdapat sumber-sumber kebijakan yang dapat
menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja.
Sumber-sumber kebijakan dalam sumber daya ini yaitu sumber daya
manusia dari aparatur, informasi, fasilitas, dan wewenang.
84
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam
diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung
di dalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya
manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah
unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya
manusia di dalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya
tujuan organisasi.
Staf selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil juga
hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja
secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staf yang kurang mampu,
kurang cakap, dan kurang terampil salah satunya dapat mengakibatkan
pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal dengan cepat dan
tepat pada waktunya. Staf ini merupakan aset yang sangat penting dan
berharga untuk instansi-instansi khususnya pada Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan
perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Staf merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia
adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Staf
dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi seperti
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, aparaturnya memiliki keahlian,
85
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas
atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya
dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas
atau pekerjaan yang diembannya.
Staf berperan penting dalam mengoperasikan alat-alat kerja
berbasis teknologi seperti paham mengoperasikan komputer baik
hardware maupun software dalam menunjang keberhasilan suatu
kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah staf tidak
memadai dan staf tidak dapat mengoperasikan alat-alat berbasis
teknologi. Perkembangan zaman teknologi yang membawa aparatur
pelaksana wajib memahami teknologi guna menciptakan pelayanan
prima dan maksimal kepada masyarakat.
Staf merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam
kebijakan e-KTP yang harus dinilai dari segi pendidikan, keahlian,
keterampilan, inovasi dan kreativitas. Staf yang menangani kebijakan
berbasis teknologi ini tentunya dibutuhkan keahlian yang profesional
dalam menjalankan suatu program untuk keberhasilan kebijakan e-KTP.
Namun berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa staf yang bertugas
dalam proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak memahami
komputer khususnya mengenai hardware. Beberapa diantaranya hanya
dapat memahami softwarenya saja tidak dengan hardware. Pemahaman
hardware ini penting karena apabila komputer dan alat-alat penunjang
lainnya mengalami kerusakan atau eror, staf tersebut dapat
86
memperbaiki dengan cepat tanpa harus dibawa dan ditukarkan kembali
kepada Pemerintah Pusat.
Hal tersebut tentunya akan membuat pelayanan proses perekaman
data kependudukan e-KTP sedikit tersendat karena perangkat komputer
atau alat penunjang perekaman e-KTP mengalami kerusakan belum lagi
dengan biaya ongkos perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh
Disdukcapil untuk membawa perangkat tersebut ke Pusat. Selain
kendala yang dialami staf dalam mengoperasikan komputer, terdapat
kendala lain seperti kurangnya ketelitian dan kejelian dari staf yang
melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP pada
masyarakat. Seperti halnya yang dialami oleh beberapa masyarakat
yang sudah menerima pendistribusian hasil cetakan e-KTP tidak sesuai
dengan identitas diri yang tercantum pada KTP manual dan tidak sesuai
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disebabkan oleh
staf yang melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak
teliti dan tidak jeli dalam memproses data kependudukan mereka.
Selain disebabkan oleh aparatur, masyarakatnya juga tidak jeli dalam
melakukan konfirmasi penyetujuan data yang akan dimasukkan ke
dalam database kependudukan, dan langsung menyetujui keabsahan
identitas dirinya tanpa dilihat dan dicermati terlebih dahulu sebelum
database kependudukan ini dikirim ke Pemerintah Pusat untuk
dilakukan proses pembuatan dan pencetakan e-KTP.
87
Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan
aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada
suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada
organisasi dan penghematan biaya perolehan informasi.
Informasi yang relevan tentang bagaimana cara
mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya kebijakan e-KTP di
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus terintegrasi dengan baik.
Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan
suatu kesalahan dalam menginterprestasikan bagaimana cara
mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan e-KTP tersebut,
disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur
yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-KTP supaya diantara
mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi
tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan standar
operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil
Kota Tangerang Selatan.
Implementasi kebijakan e-KTP diperlukan waktu yang cukup
lama supaya kebijakan tersebut dapat berhasil sesuai target yang sudah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi bukan hanya waktu saja
yang diperlukan melainkan sumber daya manusia juga penting. Oleh
88
karena itu faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan kebijakan e-
KTP di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Waktu merupakan suatu
penentuan supaya kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam menentukan
waktu untuk mencapai keberhasilan kebijakan e-KTP tidak bisa
ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan
melainkan hal-hal yang dapat mendorong keberhasilan e-KTP juga
perlu diperhatikan.
Informasi yang didapatkan oleh aparatur pelaksana kebijakan e-
KTP disampaikan kembali kepada masyarakat supaya masyarakat dapat
mengetahui informasi mengenai kebijakan e-KTP. Hal ini dilakukan
karena dengan memberikan informasi yang diberikan kepada
masyarakat maka kebijakan e-KTP dapat terlaksana dengan baik dan
dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan dan Pemerintah Pusat.
Informasi yang diberikan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP
kepada masyarakat sudah jelas dan konsisten. Prosedur-prosedur dalam
melaksanakan kebijakan e-KTP sudah diinformasikan dengan baik
melalui berbagai elemen pemerintah dari Disdukcapil sampai kepada
elemen Pemerintah Rukun Tetangga (RT). Proses pelayanan perekaman
data kependudukan e-KTP dijalankan sesuai prosedur yang sudah
ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.
89
Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah
dapat dipahami, dimengerti dan diikuti sesuai dengan prosedur dalam
menginformasikan kebijakan e-KTP. Masyarakat yang telah
melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP di
Kecamatan-Kecamatan pada wilayah Disdukcapil Kota Tangerang
Selatan dalam hal ini sangat menerima dan legowo dengan kebijakan
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan.
Kewenangan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam
kebijakan e-KTP adalah pertama, memilih aparatur yang paham
mengoperasikan komputer tentunya dapat menguasai hardware dan
softwarenya untuk menjadi petugas operator pelayanan perekaman data
kependudukan e-KTP di Disdukcapil dan keseluruhan Kecamatan di
wilayah Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan
yaitu Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong,
Serpong Utara, dan Setu. Kedua, memberikan fasilitas-fasilitas
penunjang proses pelayanan perekaman data kependudukan e-KTP
seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada seluruh Kecamatan di wilayah Kota
Tangerang Selatan. Ketiga, membuat kebijakan baru untuk pelaksanaan
kebijakan proses pelayanan perekaman data kependudukan. Keempat,
pemberian insentif kepada operator yang sudah ditunjuk oleh Kepala
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan yang bertugas untuk melayani
90
proses perekaman data kependudukan baik pelayanan di Disdukcapil
dan Kecamatan.
Kewenangan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam
implementasinya diberikan tugas membangun kepercayaan masyarakat
pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan
pelayanan-pelayanan dalam proses perekaman data kependudukan e-
KTP. Ketentuan-ketentuan standar operasional prosedur menjadi tugas
pokok aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dalam melaksanakan proses
perekaman data kependudukan e-KTP.
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada
administrasi kependudukan berupa pelayanan proses perekaman data
kependudukan e-KTP. Masyarakat yang akan melakukan proses
perekaman data apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan, maka kewenangan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
untuk tidak melayani perekaman data. Namun jika persyaratan
administrasi kependudukannya terpenuhi maka Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan akan melayani proses perekaman data
kependudukan e-KTP.
Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam
implementasi kebijakan e-KTP, disamping fasilitas sebagai penunjang
aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan e-KTP tentunya
harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-
91
perangkat berbasis teknologi. Fasilitas-fasilitas yang berada di
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya memiliki beberapa
fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dan
memiliki fasilitas untuk melakukan pelayanan proses perekaman data
kependudukan e-KTP. Fasilitas-fasilitas yang ada di Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan telah mendukung aparatur untuk menjalankan
tugasnya masing-masing. Pendukung lainnya dari fasilitas adalah
dukungan dari segi informasi baik dari hardware dan software yang
akan membantu pelaksanaan kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan. Fasilitas-fasilitas dalam kebijakan e-KTP tentunya
wajib memiliki pendukung lainnya seperti keahlian aparatur pelaksana
dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkat-
perangkat berbasis teknologi.
4.6.3. Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan
Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tangerang Selatan
Pelaksanaan pembuatan e-KTP berbasis NIK dalam pelayanan
publik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan merupakan suatu rangkaian tahapan pelaksanaan
pembuatan e-KTP, dalam pemberian pelayanan hendaknya prosedur
yang ada dibuat sesederhana mungkin. Prosedur atau tata cara
pelayanan yang ada diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat,
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh
92
masyarakat yang menerima pelayanan. Adanya prosedur tidak
dimaksudkan untuk mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan
pelayanan. Prosedur yang sederhana tentunya akan mempermudah
segala kegiatan pelaksanaan pelayanan guna mencapai tujuan
tercapainya pelayanan prima.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sudah
selayaknya diperlukan keterbukaan informasi. Dalam kaitannya dengan
pembuatan e-KTP keterbukaan dimaksud seperti prosedur atau tata
cara, persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi
pelayanan publik, waktu penyelesaian dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayanan pembuatan e-KTP wajib diinformasikan
secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat,
baik diminta maupun tidak diminta.
Dalam membuat e-KTP setiap orang berharap ada kepastian
waktu pelayanan yang sesuai standarisasi yang ditentukan, sehingga
para pemohon dapat mengatur waktu, karena sebagian masyarakat
tentunya memiliki aktivitas yang padat. Maka dengan kepastian waktu
pelayanan tidak akan mengganggu aktivitas rutin dan semua dapat
dilaksanakan sesuai rencana, kepastian pelayanan pembuatan e-KTP
sangat penting bagi pemohon agar pemohon tidak perlu berulangkali
bertanya walaupun sudah diberikan nomor antrian untuk datang. Oleh
karena itu diperlukan kepastian waktu pelayanan pembuatan e-KTP
93
dengan langsung memberitahu secara pasti tentang selesainya
pembuatan e-KTP tersebut.
Untuk menunjang kelancaran pelayanan pembuatan e-KTP
diperlukan petugas yang memiliki kemampuan yang handal atau dengan
kata lain didukung dengan kemampuan yang dapat diandalkan, akurat
dan konsisten dalam menjalankan tugas secara profesional.
Sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang penelitian bahwa
untuk mendukung kelancaran pelayanan hendaknya perlu dipersiapkan
sumber daya aparatur yang berkualitas.
Pada umumnya keberadaan aparatur belum semuanya memiliki
kompetensi profesional. Karena itu tidaklah heran ketika dalam
menjalankan tugas sering mengalami kendala dan pada gilirannya
kualitas pelayanan yang diberikan kurang optimal.
Dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan
sarana dan prasarana memegang peran penting juga selain dari petugas.
Sarana disini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penunjang. Fasilitas-
fasilitas penunjang yang dimaksud disini meliputi peralatan kantor yang
digunakan dalam proses pembuatan e-KTP. Peralatan kantor yang tepat
guna sangat membantu jalannya suatu proses kegiatan pelayanan
masyarakat.
94
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Sesuai hasil pembahasan dalam Bab IV, maka dapat di ambil
kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas
pelayanan pembuatan e-KTP yang lebih dominan atau tinggi adalah
komunikasi dan yang lebih lemah adalah sumber daya, hal ini dapat terlihat
sebagai berikut:
1. Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-
KTP.
Variabel komunikasi lebih dominan mempengaruhi variabel kualitas
pelayanan pembuatan e-KTP dibandingkan variabel sumber daya yang
menunjukkan nilai 0,092. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa
penentu keberhasilan pemberian kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman yang nantinya akan berdampak buruk pada pelaksanaan
kebijakan e-KTP.
Hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu sesuai
dengan penelitian saudara Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina
(2011) yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi program KTP
Elektronik (e-KTP) yang memiliki pengaruh paling dominan adalah
95
komunikasi. Oleh karena itu komunikasi berpengaruh secara positif
terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
2. Pengaruh Sumber daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-
KTP.
Variabel sumber daya memiliki nilai p-value 0,022 (0,022 < 0,05),
sedangkan thitung > ttabel (4,468 > 2,021). Dengan demikian maka berarti
secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen sumber daya
(X2) terhadap variabel dependen kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
(Y).
Berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa staf yang bertugas dalam
proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak memahami komputer
khususnya mengenai hardware. Beberapa diantaranya hanya dapat
memahami softwarenya saja tidak dengan hardware. Pemahaman hardware
ini penting karena apabila komputer dan alat-alat penunjang lainnya
mengalami kerusakan atau eror, staf tersebut dapat memperbaiki dengan
cepat tanpa harus dibawa dan ditukarkan kembali kepada Pemerintah
Pusat.
Hal tersebut tentunya akan membuat pelayanan proses perekaman
data kependudukan e-KTP sedikit tersendat karena perangkat komputer
atau alat penunjang perekaman e-KTP mengalami kerusakan belum lagi
dengan biaya ongkos perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh
Disdukcapil untuk membawa perangkat tersebut ke Pusat. Selain kendala
yang dialami staf dalam mengoperasikan komputer, terdapat kendala lain
96
seperti kurangnya ketelitian dan kejelian dari staf yang melakukan proses
perekaman data kependudukan e-KTP pada masyarakat. Seperti halnya
yang dialami oleh beberapa masyarakat yang sudah menerima
pendistribusian hasil cetakan e-KTP tidak sesuai dengan identitas diri yang
tercantum pada KTP manual dan tidak sesuai dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Hal ini disebabkan oleh staf yang melakukan proses
perekaman data kependudukan e-KTP tidak teliti dan tidak jeli dalam
memproses data kependudukan mereka. Selain disebabkan oleh aparatur,
masyarakatnya juga tidak jeli dalam melakukan konfirmasi penyetujuan
data yang akan dimasukkan ke dalam database kependudukan, dan
langsung menyetujui keabsahan identitas dirinya tanpa dilihat dan
dicermati terlebih dahulu sebelum database kependudukan ini dikirim ke
Pemerintah Pusat untuk dilakukan proses pembuatan dan pencetakan e-
KTP.
Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu sesuai dengan
penelitian saudara Heriod Dodopo (2012) yang menyatakan bahwa yang
mempengaruhi program pembuatan kartu keluarga yang memiliki
pengaruh paling dominan adalah sumber daya. Oleh karena itu sumber
daya berpengaruh secara positif terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-
KTP.
3. Pengaruh Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan
Pembuatan e-KTP).
97
Variabel komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan
memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai
probabilitas (p-value) 0,05 (0.000 < 0.05), ini berarti bahwa variabel
independen yaitu komunikasi dan sumber daya berpengaruh positif dan
signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
Hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu sesuai
dengan penelitian saudari Purnawati Ireine Robot (2012) yang menyatakan
bahwa baik secara parsial maupun simultan komunikasi dan sumber daya
mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap
kualitas pelayanan.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP, beberapa masukan yang
penting untuk diperhatikan adalah:
1. Komunikasi
Koordinasi antar implementor sudah terlaksana dengan baik, akan
tetapi kejelasan komunikasi tersebut harus ditingkatkan lagi, upaya untuk
mempertahankan kejelasan komunikasi antar implementor yaitu dengan
diadakannya pelatihan sehingga terjalin kejelasan komunikasi, selain itu
ketika pelatihan seharusnya diberikan mentor yang benar-benar
berkompeten dan benar-benar ahli dalam bidangnya serta masing-masing
peserta diberikan kesempatan untuk mempraktekkan penggunaan peralatan
yang akan digunakan.
98
2. Sumber daya
Sumber daya yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau
yang mampu dalam bidangnya tidak hanya menguasai software tetapi juga
hardware, sehingga dapat melakukan koordinasi yang baik dan komunikasi
secara detail terhadap informasi yang akan disampaikannya. Sebaiknya
Informasi yang disampaikan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang
Selatan harus lebih dipertahankan sehingga masyarakat Kota Tangerang
Selatan mendapatkan pemahaman dengan jelas, pengertian tentang
manfaat dan kelebihan e-KTP, keterbukaan mengenai syarat administratif,
kapan waktu penyelesaian pembuatannya harus relevan dengan
implementasi kebijakan e-KTP sehingga dapat terintegrasi dengan lebih
baik lagi.
Sumber Daya Manusia (staff) pada aparatur Disdukcapil Kota
Tangerang Selatan harus lebih ditingkatkan kemampuan, kepandaian, dan
keterampilan, dapat mengoperasikan alat-alat kerja berbasis teknologi.
Selain itu fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang
Selatan untuk melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP
lebih ditingkatkan. Kewenangan Kepala Disdukcapil dan Aparatur
Disdukcapil lebih ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-
KTP.
99
3. Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Hendaknya kualitas pelayanan pembuatan e-KTP bisa dilaksanakan
secara optimal, hal yang dapat dilihat dari pemberian pelayanan yang
terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat, serta
menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dengan
memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya hasil yang diharapkan dari
variabel kualitas pelayanan lebih kepada indikator transparansi dengan
tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang efisiensi dan efektif.
100
DAFTAR PUSTAKA Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. Komunikasi Massa Suatu
Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Arief, 2007. Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan. Jakarta: Bayumedia
Publishing. Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya. Fisher, B. Aubrey. 2007. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Pogram SPSS. Edisi
Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Heriod Dodopo, 2012. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara). Jurnal penelitian.
Irawan, P., 2003. Logika dan Prosedur Penelitian, 5 rd ed. Jakarta: STIA_LAN Press.
Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Moenir, H.A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi
Aksara. Muktianto, Ali. 2005. Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem
Kelembagaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, R, 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses
Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
101
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu TandaPenduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan
Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta. Robot, Purnawati Ireine, 2012. Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di
Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Penelitian. Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP
Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Jurnal Penelitian. Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT.
Elex Media Komputindo. Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan
dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011
Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan e-KTP 2011.
Umar, Husein. 2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta:
Rajagrafindo Persada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas,
Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
Winarno, B, 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media
Pressindo.
102
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang / check list (V) pada
pertanyaan pilihan.
Demografi Responden
1. Nama : ………………………………………… (Boleh tidak diisi)
2. Umur : ………………. Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Tingkat Pendidikan:
SMU
Diploma (sebutkan: D1 D2 D3)
Strata Satu (S1)
Strata Dua (S2)
Lain-lain, sebutkan ……………………………
5. Status : Nikah Belum Menikah
103
B. Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili
pilihan Bapak/Ibu
Kriteria penilaian:
(1) STS = Sangat Tidak Setuju
(2) TS = Tidak Setuju
(3) R = Ragu-ragu
(4) S = Setuju
(5) SS = Sangat Setuju
Komunikasi (X1)
No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT.
2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lain yang terdapat dalam e-KTP kepada masyarakat.
3. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi.
4. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas perekaman yang disebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan.
5. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
6. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan konsisten dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Kepala Disdukcapil.
104
Sumber Daya (X2)
No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan.
2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat mengoperasikan alat-alat kerja berbasis teknologi.
3. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus relevan dengan implementasi kebijakan e-KTP dan harus terintegrasi dengan baik.
4. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kembali kepada masyarakat.
5. Informasi yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat harus jelas dan konsisten.
6. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya dibutuhkan aparatur untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
7. Keahlian aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkat-perangkat berbasis teknologi.
8. Kewenangan yang dimiliki Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan jajaran aparatur bersifat formal.
9. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
105
Kualitas Pelayanan (Y)
No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan
memberikan pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan.
2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
3. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
4. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas.
5. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan selalu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanannya.
6. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembuatan e-KTP.
7. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan jasa pelayanan selalu mempertimbangkan aspek keadilan kepada masyarakat.
106
Lampiran 2: Jawaban Karaktersitik Responden
Responden JenisKelamin Responden JenisKelamin 1 1 21 2 2 1 22 1 3 1 23 1 4 1 24 1 5 1 25 1 6 1 26 1 7 1 27 1 8 1 28 1 9 1 29 1 10 1 30 2 11 1 31 2 12 2 32 2 13 2 33 2 14 2 34 2 15 2 35 2 16 2 36 2 17 2 37 2 18 2 38 2 19 2 39 2 20 2 40 2
107
Responden Pendidikan Responden Pendidikan 1 1 21 3 2 1 22 2 3 2 23 2 4 2 24 2 5 2 25 2 6 2 26 2 7 2 27 2 8 2 28 3 9 2 29 3 10 3 30 3 11 3 31 3 12 3 32 3 13 3 33 3 14 3 34 3 15 3 35 3 16 3 36 3 17 3 37 3 18 3 38 3 19 3 39 2 20 3 40 2
108
Responden Status Responden Status 1 1 21 1 2 1 22 1 3 1 23 1 4 1 24 1 5 1 25 1 6 2 26 1 7 2 27 1 8 2 28 1 9 2 29 2 10 2 30 2 11 2 31 2 12 2 32 2 13 2 33 2 14 2 34 2 15 2 35 2 16 2 36 2 17 2 37 2 18 2 38 2 19 2 39 2 20 2 40 2
109
Lampiran 3: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Komunikasi (X1)
Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 Totalitem 1 4 4 4 4 4 3 23 2 4 3 4 3 3 4 21 3 4 4 4 4 3 3 22 4 5 5 5 5 5 5 30 5 3 3 3 3 3 3 18 6 4 4 4 4 4 1 21 7 4 4 4 4 4 5 25 8 4 5 5 5 5 1 25 9 4 4 4 5 4 4 25 10 4 5 5 4 5 5 28 11 4 4 4 3 3 4 22 12 4 5 5 4 5 5 28 13 4 3 1 3 1 1 13 14 5 3 3 3 4 4 22 15 4 4 4 4 5 4 25 16 3 3 3 3 3 4 19 17 4 3 4 4 4 5 24 18 4 4 5 5 3 5 26 19 4 3 4 4 4 5 24 20 4 4 4 4 4 5 25 21 4 4 4 4 4 5 25 22 4 3 4 3 4 4 22 23 4 4 3 4 4 5 24 24 4 4 4 2 4 4 22 25 4 4 4 4 4 5 25 26 5 5 5 5 4 5 29 27 4 4 4 4 4 3 23 28 4 3 4 3 4 4 22 29 4 4 4 4 4 4 24 30 4 4 4 4 4 4 24 31 4 4 4 4 4 4 24 32 5 5 5 5 5 5 30 33 4 4 4 4 4 5 25 34 4 3 3 3 4 5 22 35 4 3 4 3 4 4 22
110
36 4 4 4 4 4 4 24 Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 Totalitem
37 4 4 4 4 4 4 24 38 4 4 4 4 4 4 24 39 3 2 3 4 3 4 19 40 3 3 3 3 3 4 19
111
Lampiran 4: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sumber Daya (X2)
Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 Totalitem 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 2 5 5 5 4 5 3 4 3 3 37 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 37 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 6 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 7 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 8 3 4 4 4 4 5 5 5 5 39 9 3 4 4 4 4 4 4 5 4 36 10 4 4 3 4 4 5 5 4 5 38 11 5 4 4 5 5 4 4 3 3 37 12 4 4 4 4 5 5 5 4 5 40 13 4 4 4 3 4 3 1 3 1 27 14 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 15 2 2 2 4 2 4 4 4 5 29 16 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 17 3 2 2 2 1 3 4 4 4 25 18 5 3 4 4 3 4 5 5 3 36 19 2 2 2 3 2 3 4 4 4 26 20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 21 3 3 3 2 3 4 4 4 4 30 22 3 3 2 3 2 3 4 3 4 27 23 3 3 2 4 3 4 3 4 4 30 24 4 3 2 4 3 4 4 2 4 30 25 5 4 3 2 1 4 4 4 4 31 26 4 4 4 4 3 5 5 5 4 38 27 3 2 3 2 3 4 4 4 4 29 28 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 30 3 3 3 2 3 4 4 4 4 30 31 4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 32 4 4 4 3 3 5 5 5 5 38 33 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 34 5 5 2 2 4 3 3 3 4 31 35 2 2 2 3 2 3 4 3 4 25 36 5 4 3 2 1 4 4 4 4 31 37 4 2 3 3 3 4 4 4 4 31 38 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 39 3 3 1 3 2 2 3 4 3 24 40 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24
112
Lampiran 5: Jawaban Responden Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 Totalitem 1 3 4 4 3 3 4 3 24 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 5 5 5 4 5 33 5 3 3 4 4 4 3 4 25 6 3 3 3 5 4 3 5 26 7 4 5 4 4 5 4 4 30 8 3 4 3 3 4 3 3 23 9 5 4 5 5 4 5 5 33 10 3 4 3 3 4 3 3 23 11 4 4 5 5 5 4 4 31 12 5 5 4 4 4 5 5 32 13 3 3 4 4 4 3 3 24 14 4 4 3 3 3 4 4 25 15 4 4 4 4 4 4 4 28 16 5 5 5 5 5 5 5 35 17 4 4 4 4 4 4 4 28 18 3 3 3 3 3 3 3 21 19 5 5 4 4 5 4 4 31 20 5 4 5 5 4 5 5 33 21 4 4 4 4 3 4 4 27 22 5 5 5 4 5 3 4 31 23 4 4 3 3 4 4 4 26 24 3 3 4 3 4 5 5 27 25 3 4 3 4 3 3 3 23 26 5 4 4 5 4 4 4 30 27 3 4 3 4 3 4 4 25 28 3 4 4 4 4 5 5 29 29 3 4 4 4 4 4 4 27 30 4 4 3 4 4 5 5 29 31 4 4 3 3 4 4 3 25 32 4 4 4 4 4 4 4 28 33 5 5 5 5 5 5 5 35 34 4 4 4 4 5 4 5 30 35 3 3 4 4 4 3 4 25 36 5 3 3 4 3 3 5 26
113
Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 Totalitem 37 5 4 5 4 5 4 4 31 38 4 3 4 3 4 3 3 24 39 4 5 4 5 4 5 5 32 40 4 3 4 4 3 3 3 24
114
Lampiran 6: Distribusi Frekuensi Karaktersitik Responden
JenisKelamin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 19 47.5 47.5 47.5
perempuan 21 52.5 52.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid SMU 2 5.0 5.0 5.0
D3 15 37.5 37.5 42.5
S1 23 57.5 57.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
Status
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Nikah 13 32.5 32.5 32.5
Belum menikah 27 67.5 67.5 100.0
Total 40 100.0 100.0
115
Lampiran 7: Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi (X1)
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.796 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
item1 19.48 8.974 .529 .781 item2 19.68 7.456 .667 .739 item3 19.55 6.869 .789 .707 item4 19.65 7.874 .559 .764 item5 19.60 7.169 .708 .728 item6 19.42 7.687 .536 .861
116
Lampiran 8: Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber Daya (X2)
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.780 9
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
item1 28.65 18.131 .358 .782 item2 28.80 16.574 .536 .748 item3 29.03 15.102 .708 .718 item4 28.83 17.020 .447 .761 item5 29.03 15.922 .498 .755 item6 28.42 16.712 .663 .735 item7 28.30 17.497 .480 .757 item8 28.40 18.554 .341 .774 item9 28.35 19.054 .431 .788
117
Lampiran 9: Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan
Pembuatan e-KTP (Y)
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.864 7
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item
Deleted
item1 24.10 10.349 .633 .846 item2 24.05 10.921 .617 .848 item3 24.10 10.503 .678 .840 item4 24.02 10.692 .652 .843 item5 24.00 10.974 .606 .849 item6 24.10 10.554 .624 .847 item7 23.92 10.430 .643 .844
118
Lampiran 10: Regresi Linear Berganda
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables Removed Method
1 sumber daya, komunikasia . Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
Change Statistics
Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2
Sig. F Change
1 .692a .618 .532 3.827 .618 16.046 2 37 .000 2.399 a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 510.013 2 235.006 16.046 .000a
Residual 41.887 37 14.646 Total 551.900 39
a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
95% Confidence Interval for B Correlations
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Lower Bound
Upper Bound
Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) 26.067 4.965 5.250 .000 16.007 36.128 komunikasi .188 .227 .163 5.827 .014 .273 .649 .111 .135 .135 .684 1.463
sumber daya .075 .161 .092 4.468 .022 .402 .251 .000 .077 .076 .684 1.463 a. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
119
120
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
komunikasi sumber daya
kualitas pelayanan
N 40 40 40 Normal Parametersa Mean 23.48 32.22 28.05
Std. Deviation 3.258 4.599 3.762 Most Extreme Differences Absolute .170 .130 .116
Positive .170 .130 .116 Negative -.150 -.102 -.084
Kolmogorov-Smirnov Z 1.074 .822 .735 Asymp. Sig. (2-tailed) .199 .508 .652 a. Test distribution is Normal.
121