PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM UPAYA KHUSUS …repository.fisip-untirta.ac.id/1411/1/PENGARUH...

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM UPAYA KHUSUS

PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI

(UPSUS PAJALE) TERHADAP KUALITAS PEMBERDAYAAN PETANI

DI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN PANDEGLANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

SYIFA NIDIANNISA

6670142209

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TAHUN 2018

ABSTRACT

Syifa Nidiannisa. NIM 6670142209. 2018. Thesis. The Influence Of Effectiveness

Especial Effort Of Increasing Production Of Rice, Corn, and Soybeans (Upsus

Pajale) Program To The Quality Of Farmers Empowerment In Banjar Subdistrict,

Pandeglang Regency. Study Program Of Goverment Science. Faculty Of Social

Science and Political Science Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I : Yeni

Widyastuti, M.Si and Advisor II : Moh. Rizky Godjali, M.IP

The Especial Effort Of Increasing Production Of Rice, Corn, and Soybeans

(Upsus Pajale) is the program which is carried out by the ministry of agriculture

which aims to succeed food sovereignty by focusing on three food commodities;

they are rice, corn and soybeans with activities based on empowerment. The

purpose of this research was to know the effectiveness of Upsus Pajale program

which influenced the quality of farmers empowerment in Banjar District ,

Pandeglang Regency. This research used quantitative research with associative

approach. Based on the calculation of sample using the formula of Taro Yamane

with 7% level of precision, the researcher gained 125 respondents. This research

used the theory of effectiveness according to Sutrisno (2007;125-126) with

indicators of understanding of the program, on target, on time, the goals

achievement, and real change. Meanwhile according to the theory of

empowerment in Soetomo (2011:72-85) consist indicators of decentralized,

bottom up, local variation, learning process, sustainability, social inclusion, and

transformation. The result revealed that the value of effectiveness and

empowerment was in a good category of 71.31% and 69.99%. The conclusion

from this research showed there is the effectiveness of Upsus Pajale Program

which influenced the farmers’ empowerment in Banjar District, Pandeglang

Regency by 29.2%. Agriculture Banten Province Department need to have a

reference when the program is implemented and dismissed so that farmers do not

depend on government assistance by means of continuous monitoring and

reporting.

Keywords: Effectivenes, Farmers Empowerment, Food sovereignty, Upsus Pajale.

ABSTRAK

Syifa Nidiannisa. NIM 6670142209. 2018. Skripsi. Pengaruh Efektivitas Program

Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale)

Terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Yeni Widyastuti,

M.Si dan Pembimbing II : Moh. Rizky Godjali, M.IP

Program upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus

Pajale) merupakan program yang diusung oleh Kementrian Pertanian yang ber-

tujuan untuk menyukseskan kedaulatan pangan dengan fokus pada tiga komoditas

pangan yaitu padi, jagung, dan kedelai dengan kegiatan yang berbasis pem-

berdayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh efektivitas program Upsus Pajale terhadap kualitas pemberdayaan petani

di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Berdasarkan perhi-

tungan sampel dengan rumus Taro Yamane dengan tingkat presisi sebesar 7% dan

diperoleh sampel sebanyak 125 responden. Penelitian ini menggunakan teori

efektivitas menurut Sutrisno (2007 : 125 – 126) dengan indikator pemahaman

program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Se-

dangkan teori pemberdayaan menurut Soetomo (2011:72-85) dengan indikator

desentralisasi, bottom up, variasi lokal, proses belajar, keberlanjutan, social inclution,

dan transformation. Hasilnya nilai efektivitas dan pemberdayaan termasuk dalam kategori baik yaitu

sebesar 71,31% dan 69,99%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan terdapat

pengaruh efektivitas program Upsus Pajale terhadap pemberdayaan petani di

Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang sebesar 29,2 %. Saran dalam

penelitian ini Dinas Pertanian Provinsi Banten perlu memiliki acuan kapan

program diberlakukan dan diberhentikan agar para petani tidak bergantung dengan

bantuan pemerintah dengan cara pengawasan dan pelaporan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Efektivitas, Kedaulatan Pangan, Pemberdayaan Petani, Upsus

Pajale.

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat

dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul

“Pengaruh Efektivitas Program Upaya Khusus Peningkatan Produktivitas

Padi, Jagung, dan Kedelai Terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di

Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang”.

Adapun tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah untuk dapat memenuhi salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam proses penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak

kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, karena itulah penulis akan sangat

berbesar hati untuk menerima saran, kritik, serta gagasan yang dapat menjadi

bahan perbaikan bagi penulis.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

2. Dr. H. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

ii

4. Iman Mukroman, S.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Abdul Hamid, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Ika Arinia Indriyany, MA selaku Sekertaris Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

8. Shanty Kartika Dewi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

telah membimbing selama proses perkuliahan serta mendengarkan keluh

kesah penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai saat ini.

9. Yeni Widyastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah

menjadi dosen pembimbing yang baik dan sabar.

10. M Rizky Godjali, M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan arahan dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan data

pendukung demi kelancaran penelitian ini.

12. Pihak Dinas Pertanian Provinsi Banten yang telah memberikan data

pendukung demi kelancaran penelitian ini.

13. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas ilmu

selama perkuliahan dan proses keperluan administratif.

iii

14. Kedua orangtua, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anak –

anaknya, serta pengrbanannya yang tidak dapat terbayarkan oleh apapun.

Terima Kasih karena kedua orangtuaku adalah motivasi utama dalam

menyelesaikan Skripsi ini.

15. Inne Hardiyanti, Nadia Nur Fitriana, Sifa Mufalina, Yulistia Rahmawati,

Nanda Fransisca, Asyifa Rahmadina, Lista Diana, Rahayu Rachmawati

Mahpudin, Hendra Silaban, Reza Pradana. Terima kasih telah menemani

dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

16. Teman – teman kelas angkatan 2014 Ilmu Pemerintahan yang telah

menjadi kawan main, diskusi, dan kawan ngobrol selama perkuliahan.

17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Skripsi ini adalah hasil karya penulis. Oleh karena itu penulis dapat

mempertanggungjawabkan skripsi ini sepenuhnya. Demi perbaikan selanjutnya

saran serta kritik yang membangun senantiasa penulis terima dengan lapang hati.

Semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Serang. November 2018

Penulis

Syifa Nidiannisa

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PEENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... ix

DAFTAR DIAGRAM ...................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................... 16

C. Rumusan Masalah ................................................................................... 17

D. Tujuan Penelitian .................................................................................... 17

E. Manfaat Penelitian .................................................................................. 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori ............................................................................................ 20

B. Penetilian Terdahulu ............................................................................... 33

C. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 42

v

D. Hipotesis ................................................................................................. 43

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Variabel Penelitian.................................................................................. 44

1. Definisi Konseptual ......................................................................... 44

2. Definisi Operasional ........................................................................ 46

B. Instrumen Penelitian ............................................................................... 49

C. Responden Penelitian ............................................................................ 50

1. Populasi ........................................................................................... 50

2. Sampel ............................................................................................ 51

D. Teknik Sampling ..................................................................................... 52

E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 54

F. Uji Validitas dan Realibitas Data .......................................................... 56

1. Uji Validitas ...................................................................................... 56

2. Uji Reliabilitas .................................................................................. 57

G. Teknik Analisis Data ............................................................................. 58

H. Jadwal Penelitian .................................................................................... 62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data ........................................................................................ 63

1. Gambaran Umum Kecamatan Banjar ............................................... 63

2. Identitas Responden .......................................................................... 67

3. Deskripsi Hasil Penelitian ................................................................ 73

B. Pengujian Persyaratan Statistik .............................................................. 124

1. Uji Validitas ..................................................................................... 124

vi

2. Uji Reliabilitas ................................................................................. 128

3. Uji Normalitas ................................................................................. 129

C. Pengujian Hipotesis ................................................................................ 130

D. Pembahasan ............................................................................................ 135

1. Interpretasi Hasil Penelitian .............................................................. 135

2. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................ 138

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .............................................................................................. 155

B. Saran ..................................................................................................... 156

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 158

LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Tanam Jagung Tahun 2016-2017 ............................................... 4

Tabel 2 Luas Tanam Kedelai Tahun 2016-2017 .............................................. 5

Tabel 3 Luas Lahan Pertanian di Provinsi Banten

Tahun 2012-2016 ............................................................................................. 7

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kab. Pandeglang

Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), 2012-2016 ................................ 9

Tabel 5 Data Status Pembangunan Desa .......................................................... 11

Tabel 6 Jumlah Kepala Keluarga Tani Menurut Status Garapan ..................... 12

Tabel 7 Penerima Benih Komoditas Jagung Tahun 2017 ................................ 13

Tabel 8 Penerima Benih Komoditas Kedelai Tahun 2017 ............................... 13

Tabel 9 Kisi – kisi Instrumen Penelitian .......................................................... 48

Tabel 10 Besar Sampel Tiap Kluster ............................................................... 53

Tabel 11 Skoring / Nilai ................................................................................... 55

Tabel 12 Kriteria Persentase Analisis Deskriptif ............................................. 58

Tabel 13 Interpretasi Terhadap Nilai Koefisien Korelasi ................................ 60

Tabel 14 Jadwal Penelitian............................................................................... 62

Tabel 15 Luas Wilayah Sawah ......................................................................... 65

Tabel 16 Luas Agroekosistem Lahan Kering................................................... 66

Tabel 17 Hasil Uji Validitas Variabel X .......................................................... 125

Tabel 18 Hasil Uji Validitas Variabel Y .......................................................... 126

Tabel 19 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X ...................................................... 128

viii

Tabel 20 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y ...................................................... 128

Tabel 21 Hasil Uji Normalitas ......................................................................... 129

Tabel 22 Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi

Pearson Product Moment ................................................................................ 131

Tabel 23 Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Sederhana .............................. 132

Tabel 24 Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi ................................... 134

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir ............................................................................ 42

Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Banjar ..................................................... 63

Gambar 3 Kurva Uji Dua Pihak ....................................................................... 134

x

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................. 67

Diagram 2 Identitas Responden Berdasarkan Usia ............................................. 69

Diagram 3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..................... 69

Diagram 4 Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Pengeluaran

Per-Bulan ............................................................................................................ 70

Diagram 5 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Komoditas ......................... 71

Diagram 6 Identitas Responden Berdasarkan

Status Kepemilikan Lahan .................................................................................. 72

Diagram 7 Identitas Responden Berdasarkan Luas Lahan ................................. 73

Diagram 8 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 1 ................................... 75

Diagram 9 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 2 ................................... 76

Diagram 10 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 3 ................................. 77




Diagram14 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 7 .................................. 80



Diagram 17 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 10 ............................... 83



xi













Diagram 32 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 25 .............................. 97

Diagram 33 Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 26 .............................. 98










xii





















1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya

bermata pencaharian di bidang pertanian. Berdasarkan data BPS pada bulan

Agustus 2016, sekitar 32,85 persen (37,75 juta orang) dari 114,82 juta penduduk

menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh

tani. Meskipun sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan

perekonomian, namun masih banyak Petani yang hidup dibawah garis

kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK melalui visinya yang

tertuang dalam Nawa Cita, menaruh komitmen dan perhatian serius pada sektor

pertanian, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik dengan menitikberatkan pada upaya

mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Mensejahterakan Petani melalui kegiatan

yang berbasis pemberdayaan.

Pentingnya pemberdayaan didasarkan pada pemikiran community based

resource manegement (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan sebuah

paradigma manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan

pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya

partisipasi masyrakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri

mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan people centerd

2

development (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan

pada teknologi social learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan

progam yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

mengaktualisasikan diri mereka (empowerment).

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam pembangunan di

bidang pertanian. Pemerintah menunjukan keseriusannya dalam melakukan

pembangunan pertanian melalui regulasi yang dituangkan dalam Undang-undang

nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang

berlaku hingga saat ini. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa Perlindungan Petani

adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan

kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko

harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dam perubahan iklim.

Sedangkan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan

kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem

sarana pemasaran hasil Pertanian, Konsolidasi dan jaminan luasan lahan

pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta

penguatan Kelembagaan Petani.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah dalam bidang pertanian.

Salah satu kebijakan di bidang pertanian yang diusung Pemerintahan Jokowi - JK

yaitu program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Hal ini ditindaklanjuti melalui Kabinet Kerja yang berfokus dalam kemandirian

pangan dan energi untuk menjamin ketahanan dan juga kemandirian pangan yaitu

3

Direktorat Jendral Tanaman Pangan. Pencapaian target produksi yang harus

dicapai untuk padi adalah sebesar 73,40 juta ton, jagung sebesar 20,33 juta ton,

dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

Kementerian Pertanian untuk mewujudkan target tersebut adalah melalui

Perbaikan atau Pembangunan Jaringan Irigasi Teriser atau PJIT, pengoptimalan

lahan dan air, pemberian bantuan benih dan pupuk, serta Gerakan Penerapan

Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT). Program Upsus Pajale diterapkan di

berbagai daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar di bidang pertanian,

salah satunyaProvinsiBanten.

Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai

dalam pelaksanaannya berada pada pengawasan Pemerintah Provinsi Banten

melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten yang berperan dalam pengadaan benih,

alat mesin pertanian, dan pengawasan. Selain itu untuk membantu mempercepat

pelaksanaan Program Upsus Pajale Pemerintah Provinsi Banten juga melibatkan

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang.

Tidak hanya Pemerintah Pusat maupun daerah yang mengawal terlaksananya

program Upsus Pajale ini, kalangan NGO seperti KTNA, Akademisi, dan

Mahasiswa. Selain itu dari kalangan militer juga ikut terlibat seperti Danramil,

Babinsa, yang berperan dalam mensosialisasikan program, pengawalan serta

pendampingan program.

Sejak tahun 2016 program Upsus Pajale telah diterapkan di beberapa Provinsi

di Indonesia. Namun dalam perkembangannya produktivitas dari hasil program

Upsus Pajale tersebut beragam dari berbagai daerah. Ada yang berhasil

4

ditandaidengan meningkatnya luas tanam dari tahun 2016 hingga 2017 namun ada

pula yang luas tanamnya menurun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah yang

mengalami penururnan luas tanam seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.

Tabel 1

Luas Tanam Jagung Tahun 2016-2017

No.

(1)

Provinsi

(2)

LT. JAGUNG (Ha)

Selisih

(5) 2016

(3)

2017

(4)

1 Aceh 23.611 27.046 3.435

2 Sumatera Utara 72.243 67.594 -4.649

3 Sumatera Barat 38.594 45.220 6.626

4 Riau 5.004 1.130 -3.874

5 Jambi 2.762 5.608 2.846

6 Sumetera Selatan 33.466 43.663 10.197

7 Bengkulu 8.852 6.360 -2.492

8 Lampung 161.299 188.103 26.804

9 Kep. Bangka Belitung 179 175 -4

10 Kep. Riau 165 127 -38

11 DKI Jakarta - - -

12 Jawa Barat 94.106 108.626 14.520

13 Jawa Tengah 207.410 242.923 35.513

14 DI Yogyakarta 47.153 47.713 560

15 JawaTimur 562.967 533.335 -29.632

16 Banten 4.234 51.254 47.020

17 Bali 14.950 11.002 -3.948

18 Nusa Tenggara Barat 131.320 154.479 23.159

19 Nusa Tenggara Timur 258.179 252.215 -5.964

20 Kalimantan Barat 11.190 20.450 9.260

21 Kalimantan Tenggara 4.937 9.596 4.659

22 Kalimantan Selatan 18.486 17.937 -549

23 Kalimantan Timur 6.231 2.903 -3.328

24 Kalimantan Utara 1.020 105 -915

25 Sulawesi Utara 59.285 91.006 31.721

26 Sulawesi Tengah 19.273 28.272 8.999

27 Sulawesi Selatan 185.332 137.249 -48.083

28 Sulawesi Tenggara 17.766 20.091 2.325

29 Gorontalo 120.374 104.110 -16.264

5

(1) (2) (3) (4) (5)

30 Sulawesi Barat 26.246 33.232 6.986

31 Maluku 3.497 4.160 663

32 Maluku Utara 4.307 21.421 17.114

33 Papua Barat 518 61 -457

34 Papua 1.827 2.182 355

JUMLAH 2.146.783 2.279.348 132.565

Sumber :Kementrian Pertanian, 2018

Dapat dilihat bahwa di beberapa daerah mengalami peningkatan luas tanam,

namun ada pula daerah yang mengalami penurunan. 14 provinsi di Indonesia dari

tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan luas tanam pada komoditas

jagung. Diantaranya provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kep Bangka Be-

litung, Kep. Riau, JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua

Barat. Selain itubeberapadaerah yang mengalami peningkatan luas tanam terdapat

19 Provinsi diantaranya, provinsi Aceh Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kali-

mantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Tabel 2

Luas Tanam Kedelai Tahun 2016-2017

No. Provinsi

LT. KEDELAI

2016 2017 Selisih

1 Aceh 3.289 6.862 3.573

2 Sumatera Utara 3.166 2.429 -737

3 Sumatera Barat 48 18 -30

4 Riau 332 497 165

5 Jambi 1.716 1.561 -155

6 Sumetera Selatan 2.252 4.366 2.114

7 Bengkulu 260 1.136 876

8 Lampung 981 26.882 25.901

9 Kep. Bangka Belitung - - -

6

(1) (2) (3) (4) (5)

10 kep. Riau 3 3 0

11 DKI Jakarta - - -

12 Jawa Barat 4.815 25.414 20.599

13 Jawa Tengah 14.865 21.447 6.582

14 DI Yogyakarta 1.090 825 -265

15 Jawa Timur 16.544 27.511 10.967

16 Banten 2.252 8.623 6.371

17 Bali 599 84 -515

18 Nusa Tenggara Barat 12.074 22.141 10.067

19 Nusa Tenggara Timur 1.949 8.202 6.253

20 Kalimantan Barat 198 497 299

21 Kalimantan Tenggara 607 695 88

22 Kalimantan Selatan 804 5.968 5.164

23 Kalimantan Timur 1.078 67 -1.011

24 Kalimantan Utara 6 11 5

25 Sulawesi Utara 2.698 15.326 12.628

26 Sulawesi Tengah 1.455 1.908 453

27 Sulawesi Selatan 5.486 2.729 -2.757

28 Sulawesi Tenggara 1.912 761 -1.151

29 Gorontalo 138 100 -38

30 Sulawesi Barat 991 2.797 1.806

31 Maluku 598 115 -483

32 Maluku Utara 283 16 -267

33 Papua Barat 104 29 -75

34 Papua 825 420 -405

JUMLAH 83.418 189.440 106.022

Sumber :Kementrian Pertanian, 2018

Selain itu tidak hanya komoditas jagung yang mengalami perubahan yang

signifikan di tiap daerah tetapi komoditas kedelai juga mengalami perubahan. 12

Provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, DIY, Bali,

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku

Utara, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan 20 provinsi lainnya mengalami pen-

ingkatan luas tanam, diantaranya provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, JawaTimur, NTB, NTT, Kali-

7

mantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi

Tengah, dan Sulawesi Barat. Dari kedua data pada table tersebut yang menarik

adalah Provinsi Banten mengalami peningkatan luas tanam baik pada komoditas

jagung maupun kedelai dimana pada tahun 2016 untuk komoditas jagung sebesar

4.234 dan pada tahun 2017 menjadi 51.254 Ha. Sedangkan untuk komoditas

kedelai pada tahun 2016 sebesar 2.252 Ha menjadi 8.623 Ha pada tahun

2017.Oleh karena itu penelitian mengenai program Upsus Pajale khususnya di

Provinsi Banten menarik untuk dikaji.

Provinsi Banten merupakan daerah yang potensial untuk dijadikan daerah

agrarian terlebih untuk kawasan Banten Selatan yang mencakup Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Disamping itu daerah banten Selatan juga di-

jadikan daerah berbasis ketahanan pangan. Hal ini diperkuat dengan kondisi lu-

aslahan di Provinsi Banten yang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Luas Lahan Pertanian di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

(Ha)

No Kabupaten/Kota Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Kab. Pandeglang 47.153,00 54.080,00 54.541,00 54.541,00 54.540,00

2 Kab.Lebak 40.150,00 45.843,00 47.572,00 49.444,00 53.946,00

3 Kab. Tangerang 42.702,00 38.644,00 38.644,00 36.934,00 36.635,00

4 Kab. Serang 49.543,00 45.024,00 48.861,00 48.095,00 47.548,80

5 Kota Tangerang 1.310,00 690 618 460 460

6 Kota Cilegon 1.965,00 1.746,00 1.786,00 1.618,00 1.601,90

7 Kota Serang 8.197,00 8.476,00 8.355,00 8.325,00 8.325,00

8

Kota Tangerang

Selatan - 213 103 75 66

Jumlah 191.020,00 194.716,00 200.480,00 199.492,00 203.122,70

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2017

8

Jika dilihat dari tabel diatas, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak

merupakan daerah yang cukup potensial di bidang pertanian. Namun potensi di

bidang pertanian tidak didukung dengan perekonomian daerah tersebut.

Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih berlomba – lomba untuk

keluar dari status mereka sebagai daerah tertinggal. Jika Kabupaten Lebak tengah

disuntik investasi di bidang industri, lain halnya dengan Pandeglang. Kabupaten

Pandeglang menetapkan sektor pertanian, maritim dan wisata sebagai sumber

pendapatan utama yang tercatat dalam misi ke-3 Kabupaten Pandeglang yaitu

peningkatan nilai tambah sektor pertanian.

Meskipun wilayah Banten memiliki potensi pada sector agraria yang signif-

ikan namun tidak semua daerah selalu mengalami peningkatan dalam sector ini

seperti halnya di Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtyasa Riswanda, Abdul Hamid, dan Yeni

Widyastuti terjadinya penurunan andil dalam sektor pertanian di Sawarna,

Kabupaten Lebak disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya, Pertama,

Kurangnya pengetahuan di bidang teknik bertani modern oleh karena itu petani

tidak bisa memanfaatkan lahan secara maksimal yang menyebabkan upah yang

tidak menjanjikan dan tetap, sehingga mereka lebih memilih menjual lahannya

kepada para investor dan pada akhirnya menjadi buruh di lahan yang dulu

dimilikinya.Kedua, Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian

terhadap petani yang menyebabkan sempitnya pengetahuan lingkungan seperti

bagaimana membebaskan lahan dari pestisida secara alami.Ketiga, Petani

memiliki hutang untuk membeli pupuk dan pestisida. Keempat, Pesatnya

9

perkembangan di bidang pariwisata yang mengakibatkan berubahnya pola pikir

dan gaya hidup perkotaan. Kelima, tidak adanya kontrol pemerintah terhadap

harga pasar yang mengakibatkan petani menjual hasil panennya secara ilegal

kepada tengkulak – tengkulak. Selain itu kalahnya persaingan antara produk lokal

dan impor dimana beras impor lebih murah harganya dibandingkan beras lokal.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten

yang memiliki potensi di bidang pertanian. Kabupaten Pandeglang merupakan

kabupaten yang memiliki luas lahan pertanian terluas di Provinsi Banten, dimana

luas lahan pertaniannya mencapai 58,61 persen dari total lahan pertanian yang

dimiliki Provinsi Banten. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten

Pandeglang didukung oleh sektor pertanian seperti yang terlihat pada tabel

berikut.

Tabel 4

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kab. Pandeglang Menurut Kategori

Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha

(1)

2012

(2)

2013

(3)

2014

(4)

2015

(5)

2016

(6)

A. Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

31.18 33.98 32.87 33.89 33.94

B. Pertambangan dan Penggalian 13.40 11.46 11.45 10.82 10.44

C. Industri Pengolahan 6.52 6.42 6.13 5.90 5.76

D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.47 0.46 0.46 0.57 0.55

E. Pengadaan Air, Pengolahan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

F. Kontruksi 4.69 4.70 4.85 4.89 4.97

G. Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

11.99 11.60 11.69 11.17 11.25

H. Transportasi dan Pergudangan 5.14 5.43 5.82 5.78 5.72

I. Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

4.84 4.86 5.18 5.34 5.38

J. Informasi dan Komunikasi 0.35 0.32 0.34 0.31 0.30

K. Jasa keuangan dan Asuransi 2.50 2.52 2.47 2.41 2.56

L. Real Estate 7.52 7.08 6.96 7.04 7.04

10

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

M, N Jasa Perusahaan 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23

O. Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

6.00 5.73 6.14 6.25 6.36

P. Jasa Pendidikan 3.17 3.21 3.37 3.34 3.41

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial

0.96 0.93 0.95 0.95 0.95

R, S, T, U Jasa lainnya 0.96 1.01 1.05 1.06 1.07

Produk Domestik Regional Bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang, 2016

Jika dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2016 setidaknya ada empat lapangan

usaha yang memiliki andil terbesar dalam pertumbuhan perekonomian

pandeglang.Lapangan usaha tersebut diantaranya Pertama, Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan yaitu sebesar 1,72 persen, Kedua, perdagan besar dan eceran

sebesar 0.63 persen, Ketiga,real estate sebesar 0.49 persen danKeempat, penyedia

akomodasi makan dan minum sebesar 0.39 persen. Kondisi ini sama seperti tahun

2015, namun di tahun 2016 terjadi penurunan andil terutama di lapangan usaha

pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sejak tahun 2016 Program Upsus Pajale telah diterapkan di beberapa

Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Namun setelah hampir dua tahun program

tersebut dilaksanakan, pada kenyataannya belum mampu mensejahterakan petani.

Masih banyak daerah yang mendapatkan predikat dengan status tertinggal di

Kabupaten Pandeglang diantaranya Kecamatan Banjar, Kaduhejo, dan Cadasari

menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi masih terdapat desa tertinggal dan desa berkembang dengan nilai

Indeks yang terlampir pada tabel 3:

11

Tabel 5

Data Status Pembangunan Desa

Kecamatan Desa Nilai Indeks Status Pembangunan

Banjar

Cibeurem 46,38 Tertinggal

Citalahab 58,01 Berkembang

Kadubale 49,92 Tertinggal

Kadumaneuh 61,16 Berkembang

Kaduhejo Sukasari 61,16 Berkembang

Bayumundu 45,71 Tertinggal

Cadasari Cadasari 72,25 Berkembang

Kaduela 57,38 Berkembang

Sumber : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

2017

Dari tabel diatas terdapat delapan desa yang menjadi prioritas pembangunan

dikarenakan statusnya yang masih tertinggal dan berkembang. Ada beberapa

kriteria yang dijadikan dalam penetapan status desa menurut Kemendesa,

diantaranya, Pertama dilihat dari perekonomian masyarakat dimana kriteria

ekonomi diukur berdasarkan Persentase penduduk miskin dan pendapatan per

kapita masyarakat. Kedua Sumber daya manusia yang diukur dari angka melek

huruf, angka harapan hidup, dan rata – rata lama sekolah. Ketiga Sarana dan

Prasarana dimana kriteria infrastruktur diukur berdasarkan kondisi infrastruktur

daerah meliputi Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, Elektrifikasi, Air bersih,

Telekomunikasi, dan Ekonomi (Pasar). Keempat Aksesibilitas yang diukur

berdasarkan keterjangkauan jarak ke fasilitas umum seperti saraana kesehatan,

sarana pendidikan, dan kantor pusat pemerintahan.

Kecamatan Banjar merupakan salah satu wilayah yang memmiliki peluang

besar di sektor pertanian.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk

yang berprofesi di sector agraria.Kondisi tersebut diperkuat dengan sebaran petani

di seluruh desa di Kecamatan Banjar. Kelompok petani yang menggarap lahan

12

pertanian beragam, mulai dari petani yang memiliki lahan sendiri maupun petani

yang menggarap di lahan milik orang lain. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 6

Jumlah Kepala Keluarga Tani Menurut Status Garapan

No

Nama Desa

KK Tani Menurut Status Garapan

Pemilik

Penggarap

Penggarap Penyewa

/Penggadai

Jumlah

1 Cibereum 126 85 43 254

2 Cibodas 29 42 14 85

3 Kadulimus 124 163 12 299

4 Bandung 51 43 26 120

5 Kadumaneuh 78 83 15 176

6 Citalahab 142 186 52 380

7 Pasirawi 113 128 26 267

8 Mogana 73 114 23 210

9 Kadubale 68 147 35 250

10 Banjar 83 187 64 334

11 Gunungputri 108 157 68 333

Jumlah 995 1.335 378 2.708

Sumber : BPP Kecamatan Banjar 2018

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa status petani menurut lahan garapan

dengan kategori pemilik penggarap mayoritas terdapat di desa Citalahab yaitu

sebanyak 142 KK atau sebesar 14,27 %. Untuk kategori penggarap mayoritas ter-

dapat di desa Banjar yaitu sebanyak 187 KK atau sebesar 14,07%. Sedangkan un-

tuk kategori penyewa atau penggadai mayoritas terdapat di desa Gunung putrid

yaitusebanyak 68 KK atausebesar 17,98%. Jika diakumulasikan dari berbagai kat-

egori, status petani menurut lahan garapan didominasi oleh petani penggarap yaitu

sebanyak 1.335 atau sebesar 49,29 %.

Sejak tahun 2017 Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi,

Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) diterapkan di Kecamatan Banjar. Dalam

13

program upsus pajale pada tahun 2017 terdapat 324 petani yang terlibat seperti

yang tersajikan pada tabel 7 dan 8.

Tabel 7

Penerima Benih Komoditas Jagung Tahun 2017

KECAMATAN DESA/

KELURAHAN

KELOMPOK

JUMLAH

Banjar Cibeureum Cikaracak 40

Banjar Cibodas Sumber Rejeki 10

Banjar Kadulimus Bina Karya 5

Banjar Bandung Harapan Muda 15

Banjar Bandung Rukun Tani 5

Banjar Kadumaneuh Sinar Wangi 8

Banjar Citalahab Karya Tani 20

Banjar Pasirawi Tunas Muda 25

Banjar Pasirawi Mekar Jaya 10

Banjar Mogana Tani Mukti 35

Banjar Kadubale Sinar Bahagia 5

Banjar Banjar Itikurih 12

Banjar Gunungputri Karya Bakti I 4

JUMLAH 194

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, 2018

Tabel 8

Penerima Benih Komoditas Kedelai Tahun 2017

KECAMATAN DESA/

KELURAHAN

KELOMPOK JUMLAH

Banjar Pasirawi Tunas Muda 50

Banjar Citalahab Karya Tani 50

Banjar Mogana Tani Mukti 30

JUMLAH 130

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, 2018

Dari tabel 7 dan 8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penerima pada

komoditas jagung sebanyak 194 petani yang tersebar di 11 desa di Kecamatan

Banjar. Sedangkan jumlah penerima pada komoditas kedelai sebanyak 130 orang.

Penerima bantuan dari program Upsus Pajale adalah mereka yang tergabung pada

kelompok tani yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Banjar. Setiap ketua

kelompok bertanggung jawab atas pendistribusian benih kepada para petani yang

14

menjadi anggotanya. Sistem penentuan jenis benih yang diterima tergantung

kepada ketersediaan benih dan acak.

Pelaksanaan program Upsus Pajale pada tahun 2017 di Kecamatan Banjar

belum dapat mencerminkan keberhasilan secara menyeluruh. Berdasarkan

observasi awal program ini belum berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini

dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyuluh dari

Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Menurut penyuluh dari Dinas Pertanian

Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa program ini belum berjalan sesuai

dengan tujuan jika melihat kondisi beberapa Desa di Kecamatan Banjar.

Dari hasil wawancara dan observasi secara langsung, peneliti menemukan

beberapa masalah. Pertama, kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan

penyuluhan yang diberikan, sehingga penyuluh di Kecamatan Banjar haru

berkeliling ke tiap kelompok tani agar ilmu pengetahuan bisa tersampaikan.

Kurangnya partisipasi petani disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki

petani. Ketika ada sosialisasi dari Dinas Petani yang tinggal jauh dari Balai Desa

atau Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjar harus menempuh jarak yang

lumayan jauh. Kedua, Program Upsus Pajale tidak sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan. Terlambatnya pendistribusian bibit kepada kelompok tani

menyebabkan terhambatnya para petani untuk menggarap sawahnya. Berdasarkan

data yang diperoleh peneliti hal ini disebabkan karena belum siapnya distributor

benih subsidi dalam menyediakan varietas yang dibutuhkan petani.

Ketiga, program upsus pajale di Kecamatan Banjar belum sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara peneliti kepada

15

Dudi Supriyadi selaku penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang yang

menyatakan bahwa sistem pemberian bantuan tergantung dari pemerintah pusat.

Seperti misalnya Kementrian Pertanian menargetkan 100 hektar. Nanti dinas yang

bertugas mencari lahan, bagaimanapun caranya 100 hektar itu harus terpenuhi.

(Hasil wawancara tanggal 2 April 2018). Hal ini berarti bahwa bantuan tersebut

bukan atas dasar permintaaan masyarakat sehingga masyarakat merupakan objek

pembangunan bukan subjek pembangunan. Pemberdayaan yang berhasil menuntut

partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Keempat, dengan adanya bantuan dari Pemerintah membuat petani

bergantung kepada Pemerintah. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara yang

peneliti lakukan dengan Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten

Pandeglang Anton Khaerulsami menyatakan bahwa masyarakat di Kecamatan

Banjar belum bisa dikatakan mandiri, terlihat dari pola pikir para petani ketika

mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti misalnya ketika petani hanya

mendapatkan bantuan setengah dari yang dibutuhkan, program tersebut tidak akan

berjalan dengan maksimal. (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2018).

Puspadi (2002) menyatakan pemberdayaan petani mengajak pada

kemandirian petani dalam berusaha tani, yang meliputi: kemampuan petani dalam

berusaha tani, kemampuan petani menentukan keputusan dalam berbagai alternatif

pilihan, dan kemampuan petani dalam mencari modal usaha tani. Namun pada

kenyataannya bantuan Upsus Pajale ini justru menjadikan masyarakat bergantung

pada pemerintah, serta menyalahkan pemerintah sepenuhnya akan kondisi

perekonomian mereka yang lemah. Masyarakat diberdayakan agar sadar dengan

16

apa yang dialaminya tidak hanya untuk individu dari tiap masyarakat tetapi

masyarakat diberdayakan agar terbentuk masyarakat yang aktif dan tidak apatis

lagi dengan kondisi sekitar. Terbentuknya masyarakat yang bertransformasi dari

pasif menjadi aktif serta kritis akan menciptakan masyarakat yang mandiri,

dengan kemandirian tersebut masyarakat nantinya tidak perlu lagi berpangku

tangan atau mengandalkan lagi bantuan pemerintah dalam mengatasi

permasalahan di lingkungannya. Masyarakat akan terbiasa untuk bergerak inisiatif

ketika terjadi permasalahan di lingkungannya. Pemerintah juga menjadi tidak

terlalu terbebani lagi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai man-

hsiswa Ilmu Pemerintahan peneliti menganggap bahwa program Upsus Pajale

penting untuk dikaji karena berkaitan dengan topik kajian kebijakan publik. Ke-

bijakan public merupakan produk yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan

untukmengatasipermasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu permasalahan

yang terjadi di masyarakat adalah permasalahan ketahanan pangan. Hal inilah

yang melatarbelakangi peneliti untuk tertarik menyusun penelitian dengan judul

“Pengaruh Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap Kualitas Pemberdayaan

Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

17

1. Kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan yang diberikan

Pemerintah maupun NGO disebabkan karena keterbatasan petani dalam

akses transportasi.

2. Keterlambatan pendistribusian benih dari pemerintah dari waktu yang

telah ditetapkan.

3. Program Upsus Pajale belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di

Kecamatan Banjar.

4. Bantuan Pemerintah membuat masyarakat bergantung kepada pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka

rumusan masalah penelitian adalah :

1. Seberapa besar Efektivitas Program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar,

Kabupaten Pandeglang ?

2. Seberapa besar Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar,

Kabupaten Pandeglang?

3. Seberapa besar Pengaruh Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap

Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis

dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu :

18

1. Untuk mengetahui dan mengukur Seberapa besar Efektivitas Program

Upsus Pajale di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang

2. Untuk mengetahui dan mengukur Seberapa besar Kualitas Pemberdayaan

di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang

3. Untuk mengetahui dan mengukur Seberapa besar Pengaruh Program

Upsus Pajale Terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan

Banjar, Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan

di bidang ilmu pemerintahan, khususnya teori tentang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah skripsi pada jenjang perkuliahan

semester 8 Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan program Upsus Pajale dan

pengaruhnya bagi Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam menyusun

rencana dan program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

19

c. Bagi Masyarakat

Untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung

dalam pelaksanaan program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang.

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian teori dalam sebuah penelitian merupakan sebuah uraian tentang teori

(bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang

relevan dengan variabel yang diteliti, deskripai teori paling tidak berisi tentang

penjelasan terhadap variabel – variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan

uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang

lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan

diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu peneliti menjelaskan

beberapa teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa teori diantaranya:

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan

kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-

masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini

timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli

pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak

didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan

oleh Thomas R. Dye dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan

21

publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu

atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose

to do or not to do)”.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008:39) mengemukakan bahwa bila

pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas,

dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-

mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan

hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan

untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan

kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai

pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada

apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi

mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula

arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan

tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai

kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James

Anderson dalam Winarno (2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini

22

dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan

dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Amir Santoso dalam Winarno (2007: 19), dengan mengkomparasi berbagai

definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan

publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan

publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: Pertama, pendapat ahli

yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para

ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan

pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso

berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan

kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu

pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang

kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal

dan akibat- akibat yang bisa diramalkan.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006: 106) mengemukakan bahwa

pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-

sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan

pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan

pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan

masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang

dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan

bahwa kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur

pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik,

23

untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk

dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar

adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja

dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2. Efektivitas

Efektivitas memiliki arti atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar ,

sementara sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas menunjukan

keberhasi;an dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian,

2001 : 24). Pada dasarnya efektivitas sering dijadikan tolak ukur keberhasilan

suatu organisasi dengan melihat sejauhmana organisasi mampu mencapai

tujuannya.

Menurut Mahmudi (2005 : 92), menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,

program, atau kegiatan.Menurut Gibran dalam Tangkilisan (2005:65), efektivitas

organisasi dapat diukur sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini bertujuan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran

yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan

Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

dalam mencapai sasaran – sasaran yang ditentukan agar para implementer

tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

24

3. Proses analisis dan perumusan kebijakansanaan yang mantap

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah

ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan – tujuan

dengan usaha – usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang

Pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh

organisasi di masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program – program

pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang

memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara

produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin

disediakan oleh organisasi.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan lima kritera

dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang

sebagai suatuu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses

sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan

pengisian tenaga kerja.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu

program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan

sasaran yang sudah ditemukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan

25

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran

peserta program pada khususnya.

3. Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan

program dengan tujun program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional

sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan

dan sejauh mana organisasi menghasilkan keluaran sesuai dengan yang

diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan

baik sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan beberapa pendapat dari teori

efektivitas yang telah diuraikan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan

atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu 1) Pemahaman

Program, 2) Tepat Sasaran, 3) Tepat Waktu, 4) Tercapainya Tujuan, 5) Perubahan

Nyata (Sutrisno, 2007 : 125-126).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diartikan bahwa efektivitas pada

umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang

ditetapkan. Efektivitas juga merupakan alat ukur seberapa baik pekerjaan yang

dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang

direncanakan, sehingga tidak dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu,

tenaga, dan lainnya. Semakin banyak rencana yang dicapai maka semakin efektif

pula tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tingkat efektivitas

juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan

dengan hasil nyata uang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan

dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak

26

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka efektivitas adalah menggambarkan

seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada

suatu organisasi, program, atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan

(kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu

organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti,

bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata – mata hasil atau

tujuan yang dikehendaki.

3. Pemberdayaan

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan

berasal dari kata dasar “daya‟ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak

dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk

memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan

atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau

belum berdaya. Dalam konteks pemberdayaan, menurut Nursahbani

Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional

(Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber

daya produktif di dalam lingkungan.

2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber

daya yang terbatas tersebut.

27

3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang

sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya

tersebut.

4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus samasama menikmati

hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan

setara.

Menurut Prijono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004:78), menyatakan

bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to

give power or aurthority, pengertian yang kedua to give ability ti or eneble.

Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan

kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya.

Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau

kebudayaan serta peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pemberdayaan atau empowerment secara singkat dapat diartikan sebagai upaya

untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin)

untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian untuk

memilih (choice) alternatif perbaikan kehidupan yang baik. Karena itu,

pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan

skala/upgrade utilitas dari objek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu objek

atau target group perlu diberdayagunakan karena objek tersebut mencapai

keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai

aspek. Oleh karena itu guna mengupayakan kesetaraan serta untuk mengurangi

28

kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas

melalui penambahan nilai.

Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan

meningkatkan memandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat

diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk

berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan

masyarakatnya secara bertanggung jawab (accountable) demi perbaikan

kehidupan. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk

terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang

tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan

(Mardikanto, 2012 : 36). Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian

tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang

mereka lakukan tersebut. Untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan

berupa sumberdaya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif,

psikomotorik dan afektif serta sumberdaya lainnya yang bersifat fisik material

(Sulistiyani, 2004 : 45).

(Suharto, 2010 : 57-60) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses

dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkai-an kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan,

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan

29

atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

hidup-nya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan,

pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam

menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama

yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan

kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan

dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom

pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek

demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan

bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada arah ini pemberdayaan masyarakat juga

difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-

pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah

menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai

subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu

bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk

menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan

subyek akan 16 kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis

besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya

30

mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan

Hempri, 2003: 44).

Menurut Soetomo (2011:72-85), dalam proses pemberdayaan masyarakat

pendekatan yang dipergunakan yaitu:

1. Sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini diarahkan

pada bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap

pengambilan keputusan dan sumber daya. Desentralisasi ini berarti

mencakup lapisan masyarakat miskin akar rumput, bukan semata berhenti

pada elit lokal setempat.

2. Top down menjadi bottom up. Pendekatan pemberdayaan cenderung

mengutamakan alur dari bawah ke atas. Proses dan mekanismenya dapat

melalui dua kemungkinan; pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan

masyarakat direspon sendiri oleh masyarakat bersangkutan dalam bentuk

program pembangunan yang direncanakan dan sekaliguPs dilaksanakan oleh

masyarakat. Kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat

diakomodir oleh pemerintah untuk dimasukkan kedalam program

pembangunan pemerintah.

3. Uniformity menjadi variasi lokal. Pendekatan pemberdayaan sangat

memberikan toleransi kepada variasi lokal/kearifan lokal, dengan demikian

program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan sangat berorientasi

pada permasalahan dan kondisi serta potensi setempat.

4. Sistem komando menjadi proses belajar. Pendekatan pemberdayaan

memosisikan masyarakat lebih berkedudukan sebagai subyek atau aktor,

dalam hal ini, proses belajar yang dilakukan untuk meningkatkan inisiatif

merupakan rangkaian pemantapan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini

bermakna pengakuan akan kemampuan masyarakat untuk melakukan

langkah-langkah menuju kemajuan.

5. Ketergantungan menjadi keberlanjutan. Pemberian kewenangan kepada

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan akan lebih mendorong tumbuh

kembangnya inisiatif dan kreatifitas yang memacu keberlanjutan.

6. Social exclusion menjadi social inclution. Seluruh lapisan masyarakat

terutama lapisan bawah, mendapatkan peluang yang sama dalam

berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam mengakses semua

pelayanan, serta dalam mengakses sumber daya dan informasi.

7. Improvement menjadi transformation. Improvement berarti memfokuskan

perbaikan hanya dalam cara kerja dan proses produksi tanpa melakukan

perubahan pada tataran struktur, sedangkan pendekatan pemberdayaan lebih

menekankan pada transformation, dimana fokus perubahan adalah pada

level sistem dan struktur sosialnya.

31

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada

pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud

pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani yang

mendapatkan bantuan program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Padeglang.

4. Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan

Kedelai (Upsus Pajale)

Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor

03/Permentan/0T.140/2/2015 tentang pedoman Upaya Khusus (Upsus)

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui program perbaikan

jaringan irigasi dan sarana pendukungnya telah menetapkan upaya khusus

pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai. Program Upsus

Pajale selain bertujuan untuk swasembada pangan juga untuk meningkatkan

kesejahteraan petani dengan kegiatan yang berbasis pemberdayaan. Dalam

meningkatkan kesejahteraan petani Kementrian Pertanian melalui Direktorat

Jendral Tanaman pangan memfasilitasi para petani dalam penyediaan sarana dan

prasarana pertanian meliputi; benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian),

asuransi pertanian, dan kegiatan pengawalan dan pendampingan.

Di Kecamatan Banjar Upsus Pajale mulai diberlakukan sejak bulan Maret

tahun 2017 dan sampai saat ini (tahun 2018) masih berjalan. Adapun petani yang

32

terlibat pada tahun 2017 sebanyak 324 petani dari 11 desa yang ada di Kecamatan

Banjar yang terdiri dari petani jagung sebanyak 194 petani dan petani kedelai

sebanyak 130 petani. Petani yang mendapatkan bantuan dari Program Upsus

Pajale adalah mereka yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani seperti

Kelompok Tani Sinar Wangi, Mekar Jaya, Tani Mukti, dan sebagainya. Artinya

petani yang tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani tidak bisa mendapatkan

bantuan dari program upsus pajale. Dalam Program upsus pajale pada tahun 2017

lahan yang digunakan sebanyak 286,8 Ha yang terdiri dari 204 Ha untuk

komoditas jagung daan jenis kedelai sebanyak 82,8 Ha dimana untuk lahan

persawahan sebanyak 2,8 Ha dan lahan kering sebanyak 80 Ha.

Sejak tahun 2017 program upsus pajale dilaksanakan, petani di Kecamatan

Banjar melaksanakan panen raya sebanyak tiga kali dengan hasil produksi dari

panen jagung sebanyak 714 ton dan produksi kedelai sebanyak 100 ton. Kondisi

ini mengalami peningkatan produksi jika dibandingkan dengan hasil produksi

pada tahun 2016 dimana untuk produksi jagung hanya 13 ton dan produksi kedelai

sebanyak 54,25 ton. Peningkatan hasil panen tahun 2017 tidak terlepas dari

adanya bantuan modal yang diberikan pemerintah melalui program upsus pajale.

Selain itu juga dikarenakan sosialisai yang intensif kepada petani dalam

peningkatan komoditas benih, akibatnya petani menjadi lebih mahir mengenai

cara meningkatkan produksi hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator penyuluh di Kecamatan

Banjar, hasil produksi panen nantinya akan dikumpulkan di Kelompok Tani

masing- masing. Setelah terkumpul di kelompok tani, masing – masing kelompok

33

tani akan menyerahkan kepada BUM-Des untuk dijual ke pasar di sekitar

pandeglang. Namun apabila petani mendapatkan harga yang lebih tinggi dari yang

ditawarkan BUM-Des, para petani diperbolehkan menjual hasil panen kepada

pihak lain.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi,

Tesis, Disertasi, atau Jurnal Penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti

kaji dalam penelitian ini berasaal dari Jurnal dan Skripsi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riandari Irsa (2017) jurusan

Agribisnis Universitas Lampung tentang Persepsi Petani dan Efektivitas

Kelompok Tani Dalam Program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar Baru

Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi

petani terhadap program Upsus Pajale, mengetahui efektivitas kelompok tani

dalam pelaksanaan program Upsus Pajale dan mengetahui hubungan atara

persepsi petani dengan efektivitas kelompok tani dalam mengikuti program Upsus

Pajale di Kecamatan Banjar Baru. Penelitian ini menggunakan teoriefektivitas

dengan kriteria Halim (2004) diantaranya, Sangat efektif (<40), Tidak efektif( ≥

40 s.d 60),3 Cukup Efektif (≥ 60 s.d > 80), Efektif ≥ 80 s.d 100. Sedangkan untuk

teori persepsi dalam penelitian ini mengunakan beberapa indikator diantaranya

pendidikan, motivasi, lingkungan sosial, dukungan pemerintah, dan tingkat

34

pengetahuan. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif

dengan metode survey.

Berdasarkan hasil analisis bahwa persepsi terhadap program Upsus Pajale

termasuk dalam klasifikasi menguntungkan dimana faktor – faktor yang

berhubungan adalah pendidikan, motivasi, lingkungan sosial, dan dukungan

pemerintah, sedangkan tidak berhubungan adalah tingkat pengetahuan. Dalam hal

Efektivitas kelompok tani termasuk dalam kategori efektif dan persepsi petani

berhubungan dengan efektivitas kelompok tani.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti terletak pada kesamaan tema yaitu membahas mengenai Program Pajale.

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan. Jika

Penelitian Riandari Irsa mengukur efektivitas dengan mengacu pada indikator

Halim (2004) diantaranya, Sangat efektif (<40), Tidak efektif( ≥ 40 s.d 60),

Cukup Efektif (≥ 60 s.d > 80), Efektif ≥ 80 s.d 100. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno,

(2007 : 125-126)diantaranya, Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu,

dan Tercapainya Tujuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitri Lestari (2016) jurusan

Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengaruh

Efektivitas Program CSR PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) Terhadap

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gelem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

efektivitas Program CSR PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) Terhadap

35

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gelem Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan

asosiatif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007 :

125-126) yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu,

tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Sedangkan teori pemberdayaan menurut

Stewart dalam Makmur (2008:62) terdiri dari dimensi kemampuan, kelancaran,

konsultasi, kerjasama, membimbing dan mendukung. Hasil penelitian

menunjukan bahwa nilai efektivitas cukup baik yaitu sebesar 53,30 % dan nilai

determinasi menunjukan bahwa R square sebesar 0,661 atau 66,1%, sehingga

dapat disimpulkan terdapat pengaruh efektivitas program CSR PT Mitsubishi

Chemical Indonesia (MCCI) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Gelem Kecamatan Grogol Kota Cilegon sebesar 66,1 %. Dalam penelitian ini

terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana

indikator yang digunakan yaitu menurut Sutrisno diantaranya pemahaman

program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Sedangkan perbedaannya terletak pada indikator Pemberdayaan yang digunakan.

Selain itu perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti. Peneliti saat ini

memfokuskan pada efektivitas program upsus pajale terhadap pemberdayaan

petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah, Muhammad Yusuf

Badjido, dan Ahsan SamadProgram Studi Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Makassar tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangin Kecamatan

36

Malunda Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran

pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa

Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat

petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis

Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan

mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala

Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti

pemerintah desa.Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran pemerintah

daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin

Kecamatan Malunda Kabupaten Majene belum berjalan baik. Hal ini dapat terlihat

dari tahap pembuatan peraturan daerah (PERDA) sampai dengan terealisasinya

kegiatan lapangan. Akan tetapi pencapaian tujuan Pemberdayan masyarakat petani

belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pemberdayaan

masyarakat yaitu diharapkan mampu mengangkat tingkat kesejahteraan petani,

penguatan kelembagaan, meningkatnya kemampuan masyarakat agar mampu

lebih mandiri.

Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Majene telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya

pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial namun kebijakannya yang

sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih

belum maksimal, artinya bahwa pemerintah hanya mendapati laporan tanpa

peninjauan langsung ke lapangan dengan masih maksimalnya bimbingan dan

37

pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang belum mampu merubah pemahaman

masyarakat mengenai budidaya kakao yang baik, serta pemantauan dan evaluasi

yang tidak ada tindak lanjutnya. Selain itu Petani belum merasakan manfaat

secara maksimal dari sarana produksi yang telah dibagikan oleh pemerintah

karena mengingat kondisi geografis yang ada sehingga proses pendistribusian

sangat lambat dan membutuhkan biaya lebih bagi masyarakat diperbukitan

dibanding dengan yang ada di pesisir pantai, Petani masih kurang kesadaran agar

menjual biji kakao yang sudah memiliki standar kekeringan tertentu. Masih

banyak petani yang menjual biji kakao dengan pengeringan asalan (tanpa

fermentasi) dan ditambah lagi kelembagaan yang ada seperti Kelompok Tani atau

Gabungan Kelompok Tani belum dapat menguatkan posisi tawar petani di dalam

pasar karena kelembagaan yang ada baru pada tingkat inisiasi saja. Gapoktan pun

tidak berfungsi sebagaimana mestinya namun yang lebih menonjol adalah petani

yang sering menjual langsung ke tengkulak.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Akademisi Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa Riswanda, Abdul Hamid, dan Yeni Widyastuti (2018) mengenai

Degenerasi Petani: SebuahStudi Etnografi di Sawarna Banten. Penelitian ini

bertujuan untuk mencari tahu bagaimana terjadinya degenerasi petani di Sawarna

dan mengapa regenerasi petani sangat penting dalam mempertahankan

swasembada pangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa hal yang

menyebabkan terjadinya krisis regenerasi petani di Sawarna-Banten diantaranya :

Pertama, Kurangnya pengetahuan di bidang teknik bertani modern oleh karena itu

petani tidak bisa memanfaatkan lahan secara maksimal yang menyebabkan upah

38

yang tidak menjanjikan dan tetap, sehingga mereka lebih memilih menjual

lahannya kepada para investor dan pada akhirnya menjadi buruh di lahan yang

dulu dimilikinya. Kurangnya pengetahuan mengenai teknik bertani modern tidak

terlepas dari masyarakat usia produktif telah kehilangan minat mereka di bidang

pertanian. Kedua, Kurangnya pengetahuan lingkungan seperti bagaimana

membebaskan lahan dari pestisida secara alami yang akhirnya petani memilii

hutang untuk membeli pupuk dan pestisida.Kurangnya pengetahuan lingkungan

yang dihadapi petani tidak terlepas dari kurangnya peran penyuluh dari dinas

pertanian setempat dikarenakan jumlah penyuluh yang kurang memadai.Ketiga,

Pesatnya perkembangan di bidang pariwisata yang mengakibatkan berubahnya

pola pikir dan gaya hidup perkotaan. Penduduk di Sawarna lebih memilih

menyewakan rumahnya untuk dijadikan tempat penginapan atau menjadi supir

dan guide daripada menjadi petani dikarenakan selain penghasilan yang lebih

menjanjikan dimana masyarakat bisa sampai mendapatkan penghasilan 1 juta per

hari, selain itu pekerjaan menjadi supir ataupun guide juga terlihat lebih keren

dibandingkan menjadi seorang petani. Keempat, Tidak adanya kontrol pemerintah

terhadap harga pasar yang mengakibatkan petani menjual hasil panennya secara

ilegal kepada tengkulak – tengkulak. Selain itu kalahnya persaingan antara produk

lokal dan impor dimana beras impor lebih murah harganya dibandingkan beras

lokal. Adapun persamaan peneltian yang dilakukan dengan peneliti yaitu terletak

pada tema penelitian. Penelitian ini membahas pentingnya ketahanan pangan

dimana Program upsus pajale juga bertujuan untuk swasembada pangan.

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian

39

ini yaitu menjelaskan bagaimana krisis regenerasi petani yang terjadi di Sawarna

serta dampaknya untuk ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Provinsi

Banten. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu ingin melihat

seberapa besar pengaruh efektivitas program upsus pajale terhadap kualitas

pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar.

Relevansi Penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai Pengaruh

Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap Pemberdayaan Petani di Kecamatan

Banjar, Kabupaten Pandeglang dengan program studi ilmu pemerintahan yang

terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini mengenai kebijakan publik

yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program upsus pajale yang sasarannya

anggota kelompok tani. Hal ini menjadi penting mengingat wacana mengenai

kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan salah satu kajian

yang dilakukan oleh Ilmu Pemerintahan. Kebijakan publik yang berhasil yaitu

kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang didasarkan atas

potensi, serta permasalahan yang ada di masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kecamatan Banjar merupakan daerah yang cukup potensial di bidang

pertanian. Mayoritas penduduk di Kecamatan Banjar berprofesi di bidang

pertanian. Oleh karena itu Pemerintah melalui program Upsus Pajale memberikan

perhatian kepada para petani yang sulit memiliki modal untuk kegiatan

pertaniannya dari tahun 2017. Program Upus Pajale merupakan program

40

Kementrian Pertanian seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pedoman Upsus Peningkatan

Produksi Padi, Jagung, Kedelai Melalui Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana

Pendukungnya. Adapun Tujuan dari program Upsus Pajale yaitu terwujudnya

Negara Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan serta meningkatkan

kesejahteraan petani melalui kegiatan yang berbasis pemberdayaan. Namun dalam

pelaksanaannya, berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa

masalah diantaranya: 1) Kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan

yang diadakan oleh Pemerintah maupun NGO. 2) Keterlambatan pendistribusian

benih dari pemerintah dari waktu yang telah ditetapkan. 3) Program Upsus Pajale

ternyata belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Banjar. 4)

Bantuan Pemerintah membuat masyarakat bergantung kepada pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel

efektivitas dan variabel pemberdayaan. Oleh karena itu, teori yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) dan teori

pemberdayaan menurut Soetomo (2011). Adapun alasan pemilihan teori ini

dikarenakan ada kesesuaian antara masalah yang peneliti temukan berdasarkan

hasil observasi awal dengan indikator – indikator yang ada dalam teori efektivitas

dan dalam teori pemberdayaan.

Variabel efektivitas mengacu pada teori efektivitas menurut Sutrisno (2007 :

125 – 126), yaitu :

1. Pemahaman Program

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana para petani

mengetahui tentang program Upsus Pajale yang diadakan Pemerintah.

2. Tepat Sasaran

41

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah program yang dilaksanakan

oleh Pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan para petani atau belum.

Selain itu indikator ini juga digunakan untuk mengetahui apakah program

Upsus Pajale yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak.

3. Tepat Waktu

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah program yang

dilaksanakan oleh Pemerintah telah sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan atau tidak.

4. Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dari program Upsus Pajale ini dapat dilihat

daritercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap petani.

5. Perubahan Nyata

Indikator ini digunakan untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi

masyarakat sebelum dan sesudah menerima program Upsus Pajale.

Sedangkan variabel pemberdayaan mengacu pada teori Soetomo (2011),

diantaranya :

1. Sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini diarahkan





2. Top down menjadi bottom up. Pendekatan pemberdayaan cenderung




program pembangunan yang direncanakan dan sekaligus dilaksanakan oleh




3. Uniformity menjadi variasi lokal. Pendekatan pemberdayaan sangat




4. Sistem komando menjadi proses belajar. Pendekatan pemberdayaan






5. Ketergantungan menjadi keberlanjutan. Pemberian kewenangan kepada

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan akan lebih mendorong tumbuh

kembangnya inisiatif dan kreatifitas yang memacu keberlanjutan.

42

6. Social exclusion menjadi social inclution. Seluruh lapisan masyarakat




7. Improvement menjadi transformation. Improvement berarti memfokuskan


perubahan pada tataran struktur, sedangkan pendekatan pemberdayaan lebih

menekankan pada transformation, dimana fokus perubahan adalah pada

level sistem dan struktur sosialnya.

Gambar 1

Bagan Kerangka Berfikir

Sumber : Peneliti 2018

Variabel X

Efektivitas menurut

Sutrisno (2007 : 125-126)

Indikator :

1. Pemahaman program

2. Tepat sasaran

3. Tepat waktu

4. Tercapainya tujuan

5. Perubahan nyata.

Variabel Y

Pemberdayaan menurut Soetomo

(2011:72-85)

Indikator :

1. Sentralisasi menjadi desentralisasi.

2. Top down menjadi bottom up.

3. Uniformity menjadi variasi lokal.

4. Sistem komando menjadi proses

belajar.

5. Ketergantungan menjadi keberlanjutan.

6. Social exclusion menjadi social

inclution.

7. Improvement menjadi transformation

Identifikasi Masalah :

1. Kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan yang

diberikan Pemerintah maupun NGO.

2. Keterlambatan pendistribusian benih dari pemerintah dari waktu yang

telah ditetapkan.

3. Program Upsus Pajale ternyata belum sesuai dengan kebutuhan

masyarakat di Kecamatan Banjar.

4. Bantuan Pemerintah membuat masyarakat bergantung kepada

pemerintah.

(Sumber : Peneliti, 2018)

43

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya

melalui data empirik yang terkumpul (Sugiyono, 2011:138). Untuk membangun

hipotesis perlu adanya asumsi terlebih dahulu, karena asumsi itu merupakan titik

tolak merumuskan hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh

dari observasi peneliti dan pengumpulan data di lapangan, serta berdasarkan

kerangka berpikir pada Gambar 1, maka hipotesis yang dipakai dalam penelitian

ini adalah :

“Terdapat Pengaruh yang signifikan antara efektivitas Program Upsus Pajale

terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar”.

Selanjutnya hipotesis tersebut diuji secara statistik sehingga bentuknya

menjadi sebagai berikut:

Ha : ρ ≠ 0 Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Program

Upsus Pajale terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan

Banjar.

H0 : ρ = 0 Tidak Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Efektivitas

Program Upsus Pajale terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di

Kecamatan Banjar.

44

BAB III

PENDEKATAN PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

Penelitian Pengaruh Efektivitas Program Upaya Khusus Peningkatan

Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) Terhadap Kualitas

Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu

asosiatif. Menurut Sugiyono (2011:12), penelitian yang menggunakan metode

kuantitatif dengan pendekatan asosiatif merupakan metode penelitian yang

menggunakan angka – angka dengan cara perhitungan statistik dengan

karakteristik masalah berupa hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga

tujuan penelitian ini adalah menentukan seberapa besar Pengaruh Efektivitas

Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus

Pajale) Terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar,

Kabupaten Pandeglang.

1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel

yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang

digunakan. Dengan demikian, definisi konsep dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut

45

a. Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata

dasar, sementara sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektif lebih

mengarah pada pencapaian sasaran, sementara efisien mengarah pada

kemampuan menggunakan sumber daya yang ada secara baik (tidak

berlebihan) untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Sedangkan efisien

berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya

mencapai tujuan. Bila pengorbanannya terlalu besar sehingga

menyebabkan ketidakpuasan maka dikatakan tidak efisien.

b. Pemberdayaan

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkai-an kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup-nya

yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

46

c. Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan

Kedelai (Upsus Pajale)

Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor

03/Permentan/0T.140/2/2015 tentang pedoman upaya khusus (Upsus)

peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui program

perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya telah menetapkan

upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan

kedelai. Program Upsus Pajale selain bertujuan untuk swasembada

pangan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan kegiatan

yang berbasis pemberdayaan. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani

Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jendral Tanaman pangan

memfasilitasi para petani dalam penyediaan sarana dan prasarana

pertanian meliputi; benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian,

asuransi pertanian, dan kegiatan pengawalan dan pendampingan. Di

Kecamatan Banjar Upsus Pajale mulai diberlakukan sejak bulan Maret

tahun 2017 dan sampai saat ini (tahun 2018) masih berjalan. Adapun

petani yang terlibat pada tahun 2017 sebanyak 324 petani dari 11 desa

yang ada di Kecamatan Banjar yang terdiri dari petani jagung sebanyak

194 petani dan petani kedelai sebanyak 130 petani.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian

dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian ini

47

menggunakan dua variabel, hubungan antara variabelnya berbentuk hubungan

kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel

independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).

Variabel yang pertama / variabel independen (variabel yang mempengaruhi)

adalah efektivitas (variabel X) dan variabel kedua/ variabel dependen

(dipengaruhi) yaitu kualitas pemberdayaan (variabel Y).

Variabel indikator efektivits menurut Sutrisno (2007 : 125-126) memiliki 5

sub indikator, yaitu:

1. Pemahaman program.

2. Tepat Sasaran.

3. Tepat waktu.

4. Tercapainya tujuan.

5. Perubahan nyata (Sutrisno, 2007 : 125-126)

Sedangkan variabel indikator pemberdayaan menurut Soetomo (2011:72-85),

diantaranya:

1 Sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini diarahkan





2 Top down menjadi bottom up. Pendekatan pemberdayaan cenderung




program pembangunan yang direncanakan dan sekaligus dilaksanakan

oleh masyarakat. Kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat



3 Uniformity menjadi variasi lokal. Pendekatan pemberdayaan sangat




4 Sistem komando menjadi proses belajar. Pendekatan pemberdayaan



48




5 Ketergantungan menjadi keberlanjutan. Pemberian kewenangan kepada

masyarakat dalam pengelolaan pembangunan akan lebih mendorong

tumbuh kembangnya inisiatif dan kreatifitas yang memacu keberlanjutan.

6 Social exclusion menjadi social inclution. Seluruh lapisan masyarakat




7 Improvement menjadi transformation. Improvement berarti memfokuskan


perubahan pada tataran struktur, sedangkan pendekatan pemberdayaan

lebih menekankan pada transformation, dimana fokus perubahan adalah

pada level sistem dan struktur sosialnya.

Untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data, maka peneliti

membuat pengembangan instrumen berupa kisi – kisi instrumen sebagai acuan

dalam mengumpulkan data di lapangan sebagai berikut :

Tabel 9

Kisi – kisi Instrumen Penelitian

Variabel

(1)

Indikator

(2)

Sub Indikator

(3)

No item

Instrumen

(4)

Variabel X

Efektivitas

menurut

Sutrisno

(2007:125-126)

1. Pemahaman

Program

a. Pengetahuan

b. Pendampingan

1,2,3

4

2. Tepat Sasaran

a. Ketepatan

penerima manfaat

b. Kesesuaian

program dengan

kebutuhan dan

harapan

masyarakat

5,6,7,8

3. Tepat Waktu a. Kesesuaian

waktu

pelaksanaan

dengan rencana

yang telah

ditetapkan

b. Keberlanjutan

program

9,10,11,12

4. Tercapainya

Tujuan

a. Tercapainya

tujuan program

13,14,15,16

49

Sumber: Peneliti,2018

B. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka dalam

penelitian harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya

dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

(1) (2) (3) (4)

5. Perubahan Nyata a. Perubahan

kondisi sosial

ekonomi

b. Keberhasilan

program bagi

penerima

program

17,18,19,20

Variabel Y

Pemberdayaan

menurut

Soetomo

(2011:72-85)

1. Sentralisasi

menjadi

desentralisasi

a. Pelibatan

Masyarakat

b. Pelimpahan tugas

dan wewenang

21,22,23,24,25

2. Top down

menjadi bottom

up

a. Paartisipasi

Masyarakat

b. Perumusan

perencanaan

26,27,28,29,30

3. Unfiormity

menjadi variasi

lokal

a. Variasi Program

b. Pertanggungjawa

ban Program

31,32,33,34,35

4. Sistem komando

menjadi proses

belajar

a. Penerimaan

Perintah

b. Proses Belajar

36,37,38,39

5. Ketergantungan

menjadi

keberlanjutan

a. Kemandirian

b. Keberlanjutan

40,41,42,43,44

6. Social exclusion

menjadi social

inclution

a. Penerima

manfaat

b. Partisipasi pihak

luar

45,46,47,48,49,5

0

7. Improvement

menjadi

trasformation

a. Perubahan

b. Evaluasi

51,52,53,54,55

50

Sugiyono (2012:102). Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah

variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Adapun dalam penelitian

ini terdapat dua variabel yaitu Efektivitas (X) dan Kualitas Pemberdayaan (Y)

dengan menggunakan skala Likert.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjurnya

disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala Likert , maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menggunakan indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menusun item-item instrumen yang

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

C. Responden Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 80-81), Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteritas tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu

kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu petani yang mendapatkan

bantuan dari Program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar Tahun 2017.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada 11 Desa di Kecamatan Banjar yang

mendapatkan bantuan dari program tersebut dengan jumlah petani sebanyak 324

petani.

51

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau

keadaan tertentu yang akan diteliti. Tidak semua data dan informasi akan diproses

dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan

menggunakan sampel yang mewakilinya. Disamping itu, sampel harus

representatif dalam penggunaan teknik sampling.

Pengambilan sampel dilakukan penulis dengan menggunakan rumus Yamane

yang dikutip oleh Rakhmat (1998: 82) sebagai berikut :

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

: Presisi yang ditetapkan

Penulis menggunakan tingkat presisi 7%, maka jumlah sampel pada penelitian

ini adalah:

52

Dengan demikian jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam

penelitian ini berjumlah 125 petani.

D. Teknik Sampling

Teknik sampling berguna agar mereduksi anggota populasi menjadi anggota

sampel yang mewakili populasinya, sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat

dipertanggungjawabkan, lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang

banyak, menghemat waktu, tenaga serta biaya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini

adalah Proportional Cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan

sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Penarikan

sampel penelitian ini diambil pada desa yang ada di Kecamatan Banjar yang

mendapatkan bantuan dari Program Upsus Pajale. Diperoleh sebanyak 11 desa

yang mendapatkan bantuan dari program tersebut. Hal ini dilakukan karena

peneliti mempertimbangkan karena terlalu banyaknya jumlah petani sehingga

perlu dilakukannya penyaringan terhadap petani yang akan dijadikan sampel

penelitian. Adapun besar sampel untuk tiap kluster dapat ditentukan dengan

menggunakan rumus:

Keterangan :

: Besar sampel tiap kluster

: Jumlah Populasi pada kluster

n : Besar sampel keseluruhan yang akan diambil

53

N : jumlah populasi keseluruhan

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh berikut merupakan jumlah

sampel tiap kluster :

Tabel 10

Besar Sampel Tiap Kluster

No Desa/Kelurahan Penghitungan Besar sampel

1 Desa Cibereum

15

2 Desa Cibodas

4

3 Desa Kadulimus

2

4 Desa Bandung

8

5 Desa Kadumaneuh

3

6 Desa Citalahab

27

7 Desa Pasir Awi

33

8 Desa Mogana

25

9 Desa Kadu Bale

2

10 Desa Banjar

5

11 Desa Gunung Putri

1

Besar Sampel Keseluruhan 125

Sumber : Peneliti 2018

Adapun teknik penentuan sampel terpilih berdasarkan simple random

sampling. Margono (2004:126) menyatakan simple random sampling adalah

teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling

sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk

menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila

anggota populasi dianggap homogen mengingat populasi dalam penelitian ini

54

adalah Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Dalam penelitian ini

untuk menentukan nama responden terpilih, peneliti menggunakan bantuan

aplikasi Random Name Picker. Adapun langkah – langkah yang peneliti lakukan

untuk menetapkan responden adalah sebagai berikut.

1. Peneliti menghimpun daftar nama petani yang mendapatkan bantuan dari

program Upsus Pajale sebanyak 324 petani dan mengelompokannya sesuai

dengan Desa.

2. Selanjutnya data yang sudah dikelompokan menjadi 11 desa tersebut

peneliti acak menggunakan aplikasi Random Name Picker berdasarkan

desa sesuai dengan proporsinya, jadi peneliti mengacak sebanyak 11 kali.

Misalnya jumlah responden di Desa cibereum sebanyak 40 responden.

Berdasarkan proporsinya, peneliti akan memilih 15 nama menggunakan

aplikasi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2012;142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis angket (kuisioner)

dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Dimana responden telah diberikan

alternatif jawaban oleh peneliti. Data dikumpulkan dengan menyebarkan

kuisioner kepada petani yang mendapatkan program Upsus Pajale di Kecamatan

Banjar.

55

Terdapat alternatif jawaban yang digunakan penulis dalam penelitian ini,

sebagai berikut :

Tabel 11

Skoring / Nilai

Alternatif Jawaban Skor

Sangat Setuju 4

Setuju 3

Tidak Setuju 2

Sangat Tidak Setuju 1

Sumber : Peneliti, 2018

Sunyoto menyatakan, skala likert dikatakan ordinal karena pernyataan sangat

setuju memiliki tingkat atau prefensi yang lebih tinggi dari setuju dan setuju lebih

tinggi daritidak setuju, dan seterusnya.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, undang – undang,

laporan – laporan serta dokumen – dokumen yang relevan mengenai

permasalahan penelitian ini seperti pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis

mengenai program Upsus Pajale, laporan evaluasi pelaksanaan program Upsus

Pajale, dan sebagainya.

3. Studi Literatur dan Kepustakan

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai

penelitian ini berdasarkan buku, skripsi, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan

dengan program Upsus Pajale, efektivitas, dan pemberdayaan.

4. Pengamatan/observasi

Dalam penelitian ini pengamatan/observasi yang dilakukan adalah non partisipan,

dimana peneliti terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Beberapa sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

56

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber (sampel atau

responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Data

primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil kuesioner dan wawancara

tidak terstruktur.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, yang dapat

berbentuk buku – buku ilmiah, dokumen, atau bahan lain yang sudah

merupakan data hasil olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data

pendukung dalam penelitian.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Usman, Husnaini, dan Purnomo (2008 : 207) Validitas ialah

mengukur apa yang ingin diukur. Validitas berfungsi untuk menunjukan tingkat

kesalahan suatu instrumen. Instrumen dikatakan sahih apabila mampu mengukur

variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukan

tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu

daftar pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Daftar

pernyataan atau pertanyaan yang dibuat oleh penulis pada umumnya mendukung

suatu kelompok variabel tertentu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan

untuk mengetahui kesalahan instrumen adalah teknik korelasi product moment

sebagai berikut.

rhitung = ∑ ∑ ∑

√ ∑ ∑ ∑ ∑

57

rhitung = Koefisien korelasi

ΣX = Jumlah skor item

ΣY = Jumlah skor total

n = Jumlah responden

Menurut Rosady Ruslan, penentuan pengujian uji validitas adalah r hitung

dibandingkan dengan r tabel dengan melihat taraf signifikansi penelitian, yakni

sebesar 5% atau 0,05 dan jumlah responden, barulah kita akan mendapatkan nilai

r tabel). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan SPSS versi 21 untuk menguji

validitas data. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Jika rhitung > rtabel maka butir pertanyaan valid.

b. Jika rhitung < rtabel maka butir pertanyaan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan persyaratan pokok kedua dari instrumen

pengumpulan data. Peneliti melakukan uji reliabilitas guna untuk mengukur dari

sebuah instrumen, dimana uji reliabilitas terhadap instrumen yang dinyatakan

valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan

uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha

Cronbach dengan bantuan SPSS versi21.

Dengan dilakukan uji reliabilitas, maka akan menghasilkan instrumen yang

tepat dan akurat. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan besar,

berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

58

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Dalam Sanusi (2003: 115), Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner. Setelah data kuesioner

diperoleh kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan rumus. Adapun

rumus analisis data kuantitatif yang penulis gunakan yakni:

P = ∑

x 100 %

Keterangan

P = Persentasi Jawaban

∑ = Jumlah skor di tiap pertanyaan

n = Banyak responden

Tabel 12

Kriteria Persentase Analisis Deskriptif

Rentang Presentase Kriteria

76% s/d 100%

51% s/d 75%

26% s/d 50%

1% s/d 25%

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Sumber : Riduwan, 2004

2. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Terdapat

beberapa cara yang dapat digunakan dalam analisis normalitas data, yaitu rasio

59

skewness, dan kurtosis, kertas peluang normal, Chi Kuadrad, Liliefors,

Kolmogorof-Smirnov, dan sebagainya. Penulis menggunakan uji Kolomogorof-

Smirnov dengan bantuan software SPSS Versi21. Untuk menyatakan apakah data

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan

membandingkan koefisien AsympSig atau P-value dengan 0,05 (taraf signifikan).

Apabila P-value lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi) yang berarti tidak

signifikan, maka memiliki makna bahwa data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Sebaliknya apabila P-value lebih kecil dari 0,05 yang berarti

signifikan, maka bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.

3. Uji Koefisien Korelasi Product Moment

Tujuan analisa ini untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara

variabel X (Efektivitas) dengan variabel Y (Kualitas Pemberdayaan) dan untuk

mengetahui sejauh mana pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment dari

Pearson dengan rumus sebagai berikut:

rxy ∑ ∑ ∑

√ ∑ ∑

Keterangan :

r : koefisien korelasi pearson’s Product Moment

n : jumlah individu dalam sampel

x : angka mentah untuk variabel X

y : angka mentah untuk variabel Y (Unaradjan, 2013 : 202)

60

Selanjutnya untuk menguji apakah nilai koefisien korelasi r yang diperoleh

signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji signifikan. Uji signifikansi korelasi

Pearson moment dapat dilakukan secara langsung dengan mengkonsultasikan

pada tabel r product moment pada taraf kesalahan 5 % dengan ketentuan:

1. Bila r ≤ rtabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada

hubungan yang signifikan antara variabel X (Pengaruh Efektivitas Program

Upsus Pajale) dengan variabel Y ( Kualitas Pemberdayaan Petani ).

2. Bila rxy > rtabel, maka H0 dtolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan

yang signifikan antara variabel X (Pengaruh Efektivitas Program Upsus

Pajale) dengan variabel Y (Kualitas Pemberdayaan Petani ). Untuk

mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel yang diteliti secara

representatif di dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pedoman

interpretasi korelasi sebagai berikut:

Tabel 13

Interpretasi Terhadap Nilai Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi Hubungan antar Variabel

0,80-1,000 Sangat Kuat

0,60-0,799 Kuat

0,40-0,599 Cukup Kuat

0,20-0,399 Rendah

0,00-0,199 Sangat Rendah

Sumber : (Unaradjan, 2013 : 202)

4. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

uji dua pihak dimana t tabel dibagi dua dan diletakan di bagian kanan dan kiri

kurva. Adapun langkah-langkah uji t dua pihak sebagai berikut.

61

a. Menentukan t hitung, sebagai berikut:

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien korelasi variabel bebas

dengan variabel terikat, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

√

√ r

Keterangan:

r : koefisien determinasi

n-2 : derajat keabsahan

t : nilai uji t

b. Menentukan t tabel pada taraf signifikansi 5% (dapat dilihat pada lampiran)

c. Pengujian hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika thitung ≥ ttabel maka hipotesis Ha diterima dan H0 ditolak artinya terdapat

pengaruh signifikan antara efektivitas program Upsus Pajale terhadap kualitas

pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan Ha ditolak dan H0 diterima apabila thitung < ttabel artinya tidak

terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas program Upsus Pajale

terhadap kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang.

5. Analisis Regresi

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

linieritas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun

rumus regresi linier adalah sebagai berikut:

62

Ŷ= a + bX

Keterangan :

Ŷ : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b : koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 14

Jadwal Penelitian

Kegiatan

Jadwal Penelitian

Januari 2018 – Januari 2019

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des Jan

Penyusunan

Proposal

Bimbingan

Proposal

Seminar

Proposal

Perbaikan

Proposal

Penelitian

Lapangan

Penulisan

Laporan

(BAB IV

dan BAB V)

Sidang

Skripsi

Revisi

Skripsi


63

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini menjelaskan tentang objek penelitian yang

meliputi gambaran umum lokasi penelitian secara jelas, identitas responden serta

hal – hal lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Berikut adalah

deskripsi data penelitian mengenai Pengaruh Efektivitas Program Upaya Khusus

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Terhadap Kualitas

Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

1. Gambaran Umum Kecamatan Banjar

Gambar 2

Peta Wilayah Kecamatan Banjar

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang, 2017

64

Kecamatan Banjar memiliki luas wilayah 2.870 hektar dengan potensi lahan

pertaniannya mencapai 66% atau sekitar 1896 hektar. Hal ini mendeskripsikan

bahwa Kecamatan Banjar memiliki potensi pertanian yang besar mengingat

mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sejak tahun 2017 sebanyak 324

petani mendapatkan bantuan Jagung dan Kedelai dari Program Nasional Upaya

Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Kecamatan Banjar merupakan salah satu kecamatan yang terletak di

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Jarak dari Pandeglang sebagai ibukota

Kabupaten Pandeglang sekitar 12 km yang dihubungkan oleh jalan negara,

provinsi, dan kabupaten. Secara administrasi wilayah Kecamatan Banjar memiliki

batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Majasari

Selatan : Kecamatan Mekarjaya

Barat : Kecamatan Cimanuk

Timur : Kabupaten Lebak

Kecamatan Banjar secara administrasi terdiri dari 11 desa, 59 rukun warga

(RW) dan162 RT dengan jumlah penduduk 15.823 laki – laki dan 15.549

perempuan. Kecamatan Banjar mempunyai beberapa tipe agroekosistem yaitu

agroekosistem lahan sawah dan lahan kering.

a. Agroekosistem Lahan Sawah

Lahan sawah di Kecamatan Banjar seluas 829 hektar dengan perincian

sebagai berikut :

65

Tabel 15

Luas Wilayah Sawah

No Nama Desa

Jenis Pengairan (Ha)

Teknis 1/2

Teknis Sederhana Pedesaan

Tadah

Hujan Jumlah

1 Cibereum - 18 - - 22 40

2 Cibodas - 17 - - 12 29

3 Kadulimus - 71 - - 4 75

4 Bandung - 41 - - - 41

5 Kadumaneuh - 32 - - 8 40

6 Citalahab - 42 - - 20 62

7 Pasir Awi - 41 - - 39 80

8 Mogana - 38 - - 48 86

9 Kadubale - 82 - - 5 87

10 Banjar - 148 - - - 148

11 Gunungputri - 141 - - - 141

Jumlah - 671 - - 158 829

Sumber: BPP Kecamatan Banjar, 2018.

Dari 11 Desa di Kecamatan Banjar, wilayah Banjar merupakan yang paling

banyak memiliki irigasi ½ teknis yaitu sebanyak 148 hektar ( 22%) dari total

keseluruhan irigasi ½ teknis yang ada di Kecamatan Banjar. Wilayah banjar

memiliki irigasi yang paling banyak dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah

yang banyak memiliki air dibanding desa lainnya. Pada tahun 2017 Desa Banjar

selain mendapat bantuan benih juga mendapat bantuan irigasi dari program upaya

khusus peningkatan produksi padi, jagung, kedelai (Upsus Pajale). Sedangkan

untuk lahan tadah hujan, Desa Mogana merupakan desa yang paling banyak yaitu

48 hektar (30,37%) dari total keseluruhan lahan tadah hujan yang ada di

Kecamatan Banjar. Desa mogana merupakan salah satu desa yang sering kesulitan

air, sehingga ketika musim kemarau memanfaatkan pompa air yang didapatkan

dari Pemerintah. Pada agroekosistem sawah Kecamatan banjar mengoptimalkan

budidaya padi, kedelai, dan ubi jalar yang tersebar di 11 desa.

66

b. Agroekosistem Lahan Kering

Tabel 16

Luas Agroekosistem Lahan Kering

No

Nama Desa

Jenis Penggunaan Lahan (Ha)

Pem

ukim

an

Pek

aran

gan

Teg

alan

/

Keb

un

Kola

m/

Tam

bak

Huta

n

Neg

ara

Huta

n

Rak

yat

Per

keb

unan

Bes

ar

Lad

ang/

Hum

a

Lai

nnya

Jumlah

1 Cibereum 10 28 205 1 - - - 4 105 353

2 Cibodas 11 24 157 2 - - 46 - 100 340

3 Kadulimus 19 20 85 2 - - - - 52 178

4 Bandung 8 11 42 2 - - - - 25 88

5 Kadumaneuh 9 11 44 3 - - - - 24 91

6 Citalahab 21 38 149 3 - - 42 - 104 357

7 Pasir Awi 8 37 97 1 - - - - 60 203

8 Mogana 10 24 75 2 - - - - 45 156

9 Kadubale 11 28 41 3 - - - - 23 86

10 Banjar 15 12 76 4 - - - - 52 159

11 Gunungputri 8 10 4 3 - - - - 5 30

Jumlah 130 223 975 26 - - 88 - 595 2041

Sumber: BPP Kecamatan Banjar, 2018.

Pada agroekosistem lahan kering terdapat beberapa kriteria diantaranya untuk

lahan pemukiman Desa Citalahab merupakan wilayah yang paling banyak

terdapat pemukiman yaitu sebesar 21 hektar (16,5%), pekarangan 38 hektar

(17,04%). Hal ini disebabkan karena desa Citalahab merupakan wilayah terluas

diantara desa lainnya di Kecamatan Banjar. Sedangkan untuk lahan tegalan/kebun

wilayah terluas ada di desa Cibeurem yaitu sebesar 205 hektar (21,02%). Pada

agroekosistem lahan perkebunan besar Desa Cibodas merupakan wilayah terluas

sebesar 46 hektar (52%) dari total keseluruhan lahan perkebunan. Perkebunan

yang ada di Desa Cibodas didominasi oleh perkebunan karet dan kelapa sawit.

Pada agroekosistem lahan kering Kecamatan Banjar mengoptimalkan budidaya

jagung, kedelai, kacang tanah, karet, dan kelapa.

67

2. Identitas Responden

Dalam penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Program Upaya Khusus


Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang ini

respondennya adalah petani di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang terdapat

dalam teknik probability sampling yaitu area sampling/cluster sampling

(sampling wilayah/area). Untuk mendapatkan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan rumus dari Taro Yamane. Berdasarkan hasil

perhitungan maka didapatkan sampel sebanyak 125 petani sebagai responden.

Dalam mengumpulkan data peneliti mengajukan kuesioner kepada para

responden. Pada pengisian kuesioner, responden diharuskan mengisi identitas diri

yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah pengeluaran per bulan, jenis

komoditas, status kepemilikan lahan, dan luas lahan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada beberapa diagram dibawah ini.

Diagram 1

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Penelitian Lapangan, 2018

68

Dari diagram 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil dari 125 responden

yang berpartisipasi dalam penelitian ini, maka dari segi jenis kelamin didapatkan

jumlah petani laki – laki lebih banyak daripada petani perempuan. Dengan

komposisi jumlah laki – laki sebanyak 116 0rang (93%) sedangkan jumlah petani

perempuan sebanyak 9 orang (7%). Hal ini disebabkan diantaranya karena

budaya patriaki dimana wanita dianggap tidak cakap dalam kegiatan bertani

karena produktivitas petani wanita lebih rendah dibandingkan produktivitas petani

laki – laki, konsekuensinya budaya patriarki ini telah mengahambat partisipasi

wanita dalam kegiatan bertani. Hal – hal yang menyangkut pekerjaan di ladang

dan sawah dibebankan kepada laki – laki sedangkan perempuan lebih banyak

beraktivitas dalam kegiatan rumah tangga. Menurut Paris (1987) perempuan tidak

mampu eksis karena masih adanya diskriminasi terhadap perempuan di sektor

pertanian, serta asumsi bahwa kegiatan pertanian merupakan urusan laki – laki

(Lestari, 2011 : 5). Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh BPS Provinsi Banten

pada tahun 2013 jumlah petani laki – laki lebih banyak dibandingkan jumlah

petani perempuan. Dari 665.358 petani di Provinsi Banten, sebanyak 82,09% atau

546.196 jiwa merupakan petani laki – laki dan sebanyak 17,91% atau 119.162

jiwa merupakan petani perempuan.

69

Diagram 2

Identitas Responden Berdasarkan Usia


Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden usia

kurang dari atau sama dengan (≤ ) 19 tahun sebanyak 0% atau tidak ada

responden yang berusia kurang dari atau sama dengan (≤ ) 19 dan usia 20-29

tahun. Sedangkan usia 30-39 tahun sebanyak 14,4 % atau 18 responden, usia 40-

49 tahun sebanyak 28 % atau 35 responden, usia ≥ 50 tahun sebanyak 57,6% atau

72 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi terbesar responden berada

pada rentang usia ≥ 50 tahun. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

lapangan mayoritas responden berada pada usia tidak produktif lagi.

Diagram 3

Identitas Responden BerdasarkanTingkat Pendidikan


70

Berdasarkan diagram 3, didapatkan jawaban responden bahwa jumlah

responden berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD)adalah 61,30% atau

sama dengan 76 responden, berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) sebanyak 12,90% atau 16 responden, berdasarkan tingkat

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 23,39% atau 29 responden,

dan berdasarkan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 2,41% atau 3

responden. Dari diagram diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan

responden didominasi oleh responden dengan latar belakang pendidikan Sekolah

Dasar (SD). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan petani di

kecamatan banjar termasuk dalam kategori rendah. Semakin pesatnya

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini

membutuhkan seseorang dengan tingkat pendidikan semakin tinggi sehingga akan

berdampak pada produktivitas, pendapatan yang pada akhirnya mampu

meningkatkan kesejahteran. Seperti halnya pendidikan yang dibutuhkan oleh

petani.

Diagram 4

Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Pengeluaran Per-Bulan


71

Dari diagram 4 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil dari 125 responden

yang berpartisipasi dalam penelitian ini, maka dari segi pengeluaran per – bulan

dalam penelitian ini didapatkan sebanyak 17,6 % atau sebanyak 22 responden

memiliki pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar 500.000 – 1.000.000

rupiah, 11,2% atau 14 responden memiliki jumlah pengeluaran per bulan sebesar

1.001.000 – 1.500.000 rupiah, 31,2 % atau 39 responden memiliki jumlah

pengeluaran per bulan sebesar 1.501.000 – 2.000.000 rupiah, sebanyak 40 %

atau 50 responden memiliki jumlah pengeluaran per bulan sebesar >2.000.000.

Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden memiliki jumlah pengaluaran

>2.000.000.

Diagram 5

Jenis Komoditas


Berdasarkan diagram 5 dapat diketahui bahwa sebanyak 92% atau 115

responden menanam jenis komoditas jagung, sedangkan sebanyak 8% atau 10

responden menanam jenis komoditas kedelai. Jadi dapat disimpulkan mayoritas

responden menanam jenis komoditas jagung. Mayoritas masyarakat menanam

jenis komoditas jagung dikarenakan beberapa hal diantaranya Pertama, jenis

72

komoditas ini lebih mudah dibudidayakan. Kedua, kualitas benih yang diterima

petani kurang baik karena ketidaksiapan distributor benih dalam menyediakan

benih yang berkualitas. Ketiga,nilai komoditas jagung lebih menguntungkan

komoditas kedelai, dikarena komoditas kedelai lebih sulit dijual dengan harga

yang ditetapkan pemerintah yang berakibat petani mengalami kerugian. Hal ini

terjadi karena kedelai yang dihasilkan kurang berkualitas dan sulit menandingi

kualitas kedelai impor.

Diagram 6

Status Kepemilikan Lahan


Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 4,83% atau 6

responden sebagai pemilik tanah, sedangkan sebanyak 95,16% atau 119

responden tidak sebagai pemilik tanah. Jadi dapat disimpulkan mayoritas petani

menanam jagung dan kedelai di tanah sewaan. Data ini mengkonfirmasi bahwa

mayoritas petani di kecamatan banjar masih bergantung kepada lahan milik orang

lain. Hal ini tentu saja akan berdampak pada hasil panen yang diperoleh. Ketika

para petani menggarap di lahan milik orang lain, penghasilan yang didapatkan

petani harus dibagi dua dengan pemilik lahan.

73

Diagram 7

Luas Lahan


Berdasarkan diagram 7 dapat diketahui sebanyak 88,8% atau 111 responden

menanam di lahan seluas 0,1-0,5 ha, sedangkan sebanyak 1,6% responden atau 2

responden menanam di lahan seluas 0,51-1 ha, dan sebanyak1,6% atau 2

responden menanam di lahan seluas > 1ha. Jadi dapat disimpulkan bahwa

mayoritas petani menanam jagung dan kedelai di lahan seluas 0,1-0,5

ha.Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Pandeglang untuk 1 Ha lahan, anggota kelompok tani akan mendapatkan benih

sebanyak 15 Kg untuk jagung dan 40 Kg untuk benih kedelai.

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian didapatkan memalui penyebaran kuesioner yang

ditujukan kepada 125 petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang yang

mendapatkan bantuan dari program Upsus Pajale pada tahun 2017 hingga saat ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif deskriptif, maka

data yang diperoleh tidak hanya berbentuk kalimat dari hasil wawancara dan

pernyataan dari hasil penyebaran kuesioner, melainkan dalam bentuk angka

74

kemudian diolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh

Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap Pemberdayaan Petani Di Kecamatan

Banjar, Kabupaten Pandeglang.

Pada sub-bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai deskripsi data hasil

penelitian yang diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan

perhitungan frekuensi dan persentase yang disajikan dalam bentuk tabel dan

diagram oleh penulis. Penulis akan melakukan pembahasan berdasarkan sub

indikator penelitian yang digunakan penulis. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan dua variabel, yaitu variabel efektivitas (variabel X) dan variabel

pemberdayaan (variabel Y). Oleh karena itu teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang terdiri dari 5

(lima) indikator yang didalamnya terdapat 10 sepuluh sub indikator yang

diuraikan peneliti, kemudian peneliti menguraikan ke dalam 21 pernyataan.

Sedangkan teori pemberdayaan menurut Soetomo (2011) terdiri dari 7 (tujuh

indikator) yang didalamnya terdapat 14 sub indikator yang diuraikan peneliti,

kemudian peneliti menguraikannya ke dalam 34 pernyataan.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala

likert dimana pilihan jawaban terdiri dari 4 (empat) item antara lain, Pilihan

jawaban sangat setuju atau (SS) memiliki bobot nilai 4, pilihan jawaban Setuju (S)

memiliki bobot nilai 3, pilihan jawaban Tidak Setuju atau (TS) memiliki bobot

nilai 2, dan pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki bobot nilai 1.

Berikut adalah pemaparan hasi jawaban responden dari pernyataan yang

diberikan melalui kuisioner.

75

a. Penyajian Data Variabel X (Efektivitas Program Upsus Pajale)

1. Hasil Jawaban Responden terhadap Pemahaman Program

Diagram 8

Jawaban Responden Mengenai Pernyataan 1

20,8%

72,8%

6,4%0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Sangat Setuju

Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju


Berdasarkan diagram 8 jawaban responden tentang “Masyarakat

mengetahui program Upsus Pajale dari Pemerintah” menunjukan bahwa dari

125 responden terdapat 26 petani (20,8%) yang menjawab sangat setuju, 91

petani (72,8%) menjawab setuju, dan 8 petani (6,4%) yang menjawab tidak

setuju. Dari data tersebut dapat dilihat jawaban petani terhadap pernyataan

bahwa petani mengetahui program Upsus Pajale dari pemerintah sebanyak

26 petani (20,8%) yang menjawab sangat setuju dan 91 petani (72,8%)

menjawab setuju. Hal ini menunjukan bahwa petani mengetahui program

Upsus Pajale dari pemerintah. Mayoritas petani mengetahui program Upsus

Pajale dari para penyuluh yang berkeliling kepada tiap kelompok tani yang

tersebar di 11 (sebelas) desa di Kecamtan Banjar bersamaan dengan pen-

catatan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) program upsus pajale.

76

Diagram 9



Berdasarkan diagram diatas jawaban responden tentang “Masyarakat

mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah terkait program Upsus Pajale”

menunjukan bahwa dari 125 responden terdapat 26 Petani (20,8%) yang

menjawab sangat setuju, 90 responden (72%) menjawab setuju, dan 9 orang

(7,2%) menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

mayoritas petani atau sebanyak 72% (90 responden) menjawab sangat set-

uju. Mayoritas petani mendapatkan sosialisasi dari program Upsus Pajale

yang diadakan oleh Dinas Pertanian.Sosialisasi tidak hanya dihadiri oleh

Pemerintah saja, melainkan dihahadiri juga oleh kalangan NGO (Non-

Governmental Organizatio) seperti KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan),

akademisi dan mahasiswa sebagai pendamping program. Sedangkan sebesar

7,2% (9) responden yang menjawab tidak setuju merupakan petani yang tid-

ak hadir dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan dikarenakan kesibukan

masing – masing dan jarak tempat berlangsungnya kegiatan sosialisasi yang

jauh sedangkan infrastruktur di beberapa kampung belum memadai seperti

banyaknya jalan berbatu.

77

Diagram 10



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai

“Masyarakat memperoleh kejelasan informasi mengenai program Upsus

Pajale” sebesar 8%(10) responden menjawab sangat setuju, 65,6% (82) re-

sponden menjawab setuju, dan 26,4% (33) responden menjawab tidak set-

uju. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 65,6 (82)

responden merasa bahwa informasi yang disampaikan cukup jelas. Se-

dangkan sebesar 26,4 % (33) responden yang menjawab tidak setuju meru-

pakan mereka yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi atau tidak mengi-

kuti kegiatan sosialisasi dari awal sampai akhir.

Diagram 11



78

Berdasarkan diagram 11 dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang

“Masyarakat memperoleh pengetahuan yang cukup terkait program Upsus

Pajale” sebesar 10,4 % (13) responden menjawab sangat setuju, 28,0% (35)

responden menjawab setuju, 50,4% (63) responden menjawab tidak setuju,

dan 11,2 % (14) responden menjawab sangat tidak setuju. Jadi dapat disim-

pulkan bahwa mayoritas responden sebesar 50,4% (63) petani menganggap

bahwa pengetahuan yang diberikan ketika sosialisasi maupun pendamp-

ingan belum dirasa cukup. Hal ini mengkonfirmasi bahwa sosialisasi yang

gencar dilakukan oleh dinas pertanian belum berjalan efektif walaupun

sosialisasi mampu meningkatkan pengetahuan petani namun pengetahuan

yang didapatkan belum cukup hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi

yang dihasilkan belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Diagram 12




pernyataan “Masyarakat mengetahui secara jelas bahwa pihak pemberi

bantuan melakukan kunjungan langsung pada lokasi yang mendapatkan

bantuan dari program Upsus Pajale” yaitu sebesar 20% (25) responden men-

79

jawab sangat setuju, 76,8%(96) responden menjawab setuju, dan 3,2% (4)

responden menjawab tidak setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas

responden atau sebesar 76,8% petani mengetahui bahwa pihak pemerintah

(dalam hal ini Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi maupun Ka-

bupaten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas Ketahanan Pangan, dan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Banten melakukan

monitoring dan evaluasi ke tempat berlangsungnya kegiatan dari program

Upsus Pajale. Sedangkan sebesar 3,2% (4) responden yang menjawab tidak

setuju adalah mereka yang tidak mengetahui bahwa pihak pemberi bantuan

melakukan kunjungan langsung ke lokasi penanaman.

2. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Tepat Sasaran

Diagram 13




pernyataan “Masyarakat penerima program Upsus Pajale adalah masyarakat

yang memiliki keterbatasan modal dalam berusaha tani” sebesar 7,2% (9)

orang responden menjawab sangat setuju, 44,8% (56) responden menjawab

setuju, 46,4% (58) responden menjawab tidak setuju, dan 1,60% (2) re-

80

sponden menjawab sangat tidak setuju). Jadi dapat disimpulkan mayoritas

responden yaitu sebanyak 46,4 % (56) responden menganggap bahwa pen-

erima program Upsus Pajale bukanlah petani yang memiliki keterbatasan

modal dalam berusaha tani. Data ini mendeskripsikan bahwa penerima

bantuan belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan tidak adanya spesifikasi

yang jelas perihal siapa yang berhak menerima bantuan sebab paradigma

yang dibangun yang terpenting ada pihak yang menerima terlepas petani

tersebut berhak menerima bantuan tersebut atau tidak. Artinya, program ini

tidak sesuai dengan analisa kebutuhan masyarakat.

Diagram 14



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden

tentang “Masyarakat mendapatkan keuntungan dari program Upsus Pajale

yang telah dilaksanakan” sebesar 23,2% (29) responden menjawab sangat

setuju, 70,4% (88) responden menjawab setuju, dan 6,4% (8) responden

menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas

responden menyatakan mendapatkan keuntungan dari program Upsus

Pajale. Hal ini mendeskripsikan bahwa dengan adanya bantuan dari

81

Pemerintah berupa pengawalan, pendampingan, sosialisasi, bantuan benih,

pupuk dan alat – alat pertanian mampu meningkatkan hasil produksi petani

yang akan berdampak dengan keuntungan yang didapatkan petani.

Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden sebesar 23,2%

(29) responden yang menjawab sangat setuju, 70,4% (88) responden yang

menjawab setuju.

Diagram 15



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden

mengenai “Masyarakat terpenuhi kebutuhannya dari program Upsus Pajale

”Sebesar 2,4% (3) responden menjawab sangat setuju, 28,8 (36) responden

menjawab setuju, 60 % (75) 60% (75) responden menjawab tidak setuju,

dan sebesar 8,8% (11) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil

pernyataan yang diberikan kepada responden mengenai Masyarakat

terpenuhi kebutuhannya dari program Upsus Pajale, program ini belum bisa

memenuhi kebutuhan masyarakat dibuktikan dengan hasil 60 % dan 8,8%

responden yang menyatakan bahwa program Upsus Pajale ini belum bisa

memenuhi kebutuhan petani. Kurangnya para petani mendapatkan

82

keuntungan dari program ini karena program ini kurang tepat sasaran,

seharusnya penerima program Upsus Pajale ini adalah para petani yang

memiliki keterbatan permodalan. Sehingga kendala para petani mengenai

permodalan dapat dibantu melalui program Upsus Pajale ini.

Diagram 16



Berdasarkan Diagram 16 dapat dilihat bahwa tanggapan ressponden

mengenai pernyataan “Masyarakat terpenuhi harapannya dari program

Upsus Pajale” sebesar 4,8% (6) responden menjawab sangat setuju, 27,2%

(34) responden menjawab settuju, 54,4% (68) responden menjawab tidak

setuju, dan sebesar 13,6% (17) responden menjawab sangat tidak setuju.

Program Upsus Pajale ini sangat membantu bagi berlangsungnya kehidupan

para petani. Sehingga dengan adanya program ini para petani sangat

menaruh harapan besar. Tetapi pada kenyataannya para petani belum

mendapatkan keuntungan dan manfaat yang signifikan, yang mengakibatkan

tidak terpenuhinya harapan-harapan para petani. Pernyataan ini dapat

dibuktikan dengan hasil jawaban responden 54,4 % dan 13,6% menyatakan

tidak setuju dan sangat tidak setuju.

83

3. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Tepat Waktu

Diagram 17



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai

pernyataan “Masyarakat mendapat kepastian waktu Program Upsus Pajale

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya” sebesar 17,6% (22)

responden menjawab sangat setuju, 63,2% (79) responden menjawab setuju,

dan sebesar 19,2% (24) responden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut

dapat dilihat mayoritas responden menyatakan bahwa para petani

mendapatkan kepastian waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

sebelumnya. Walaupun terdapat keterlamabatan pendistribusian benih tapi

pihak pemberi bantuan dalam hal ini Dinas Pertanian memberikan kepastian

waktu kapan para petani akan mendapatkan benih.

84

Diagram 18




pernyataan “Masyarakat melaksanakan Program Upsus Pajale secara

berkala dan terus menerus” sebesar 25,6% (32) responden menjawab sangat

setuju dan 74,4% (93) responden menjawab setuju. Dari hasil jawaban di

atas, dapat diketahui bahwa sampai saat ini (2018) petani di Kecamatan

Banjar, Kabupaten Pandeglang masih berpartisipasi dalam Program Upsus

Pajale. Sejak tahun 2016 seluruh kelompok tani di Kecamatan Pandeglang

diwajibkan melaksanakan program pajale secara terus menerus dengan

harapan pada tahun 2019 Kabupaten Pandeglang bisa menjadi salah satu

Kabupaten yang swasembada pangan dan mampu menjadi pemasok pangan

bagi Kabupaten lain di Provinsi Banten.

85

Diagram 19




pernyataan “Masyarakat mendapatkan benih dengan tepat waktu” sebesar

4% (5) responden menjawab sangat setuju, 41,6% (52) responden menjawab

setuju, dan sebesar 54,4% (68) responden menjawab tidak setuju.Dari data

tersebut menunjukan bahwa mayoritas responden tidak mendapatkan benih

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena

ketidaksiapan distributor dalam menyediakan benih dengan jumlah yang be-

sar. Selain itu juga diakibatkan keterbatasan jumlah penyedia benih, dimana

hanya pendistribusian benih hanya berasal dari toko– toko yang

bekerjasama dengan Pemerintah.

86

Diagram 20


7,2%

30,4%

62,4%

0%0,0%

10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%

Sangat Setuju



Berdasarkan diagram 20 dapat dilihat bahwa jawban responden mengenai

pernyataan “Masyarakat melaksanakan jadwal tanam dan panen dengan

tepat waktu” sebesar 7,2 % (9) responden menjawab sangat setuju, 30,4%

(38) responden menjawab setuju, dan sebesar 62,4% (78) responden menja-

wab tidak setuju. Program Upsus Pajale ini masih banyak kekurangan salah

satunya para petani tidak mendapatkan benih tepat waktu, dan ini akan

mengakibatkan tidak sesuainya jadwal tanam dan panen dengan tepat

waktu, pernyataan ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden 62,4 %

atau 78 orang menyatakan tidak setuju.

4. Hasil Jawaban Responden terhadapIndikator Tercapainya tujuan

Diagram 21



87

Dari diagram 21 dapat dilihat bahwa jawaban reponden mengenai pern-

yatan “Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kecamatan

Banjar” sebesar 17,6% (22) responden menjawab sangat setuju dan 82,4%

(103) responden menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa se-

jak para petani melaksanakan program Upsus Pajale, kebutuhan pasokan

pangan di kecamatan banjar mampu terpenuhi sehingga tidak perlu

memasok dari daerah lain. Beberapa kekurangan-kekurangan dari program

Upsus Pajale diantaranya telatnya distribusi benih dan tidak sesuainya

jadwal tanan dan panen tidak berdampak pada hasil produksi para petani.

Secara umum kebutuhan pangan di Kecamatan Banjar sudah mencukupi dan

tidak perlu pasokan pangan dari daerah lain.

Diagram 22




Masyarakat memiliki semangat untuk berubah setelah mendapatkan bantuan

sebesar 19,2% (24) responden menjawab sangat setuju, 80% (100) respond-

en menjawab setuju, dan 0,8% (1) responden menjawab tidak setuju. Dari

data tersebut dapat dilihat bahwa sejak dilaksanakannya program Upsus Pa-

88

jale mampu meningkatkan semangat petani agar kondisi perekonomian

keluarganya dapat meningkat.

Diagram 23




pernyataan “Masyarakat merasakan kesejahteraan setelah mendapatkan

bantuan dari program Upsus Pajale” sebesar 8,8 % (11) responden menja-

wab sangat setuju, 30,4 % (38) responden menjawab setuju, 52,8% (66) re-

sponden menjawab tidak setuju, dan 8% (10) responden menjawab sangat

tidak setuju. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebesar 52,8% (66)

responden dan 8% (10) responden belum merasakan kesejaahteraan walau-

pun sudah diberikan bantuan melalui program Upsus Pajale. Hal ini

merupakan dampak dari pernyataan sebelumnya. Ketika program tersebut

tidak tepat sasaran akan berdampak juga pada para petani yang memiliki

keterbatasan modal karena bantuan yang didapatkan belum maksimal.

89

Diagram 24




pernyataan “Masyarakat menunjukan peningkatan kreativitas setelah

mendapat bantuan dari program Upsus Pajale” sebesar 18,4% (23)

responden menjawab sangat setuju dan sebesar 81,6% (102) responden

menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas

responden menyatakan bahwa program Upsus Pajale mampu meningkatkan

kreativitas para petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Hal ini

berarti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah berupa sosialisasi

dan pendampingan kepada para petani mampu meningkatkan pengetahuan

para petani yang akan berdampak pada peningkatan kreativitas yang

dimiliki para petani.

90

5. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Perubahan Nyata

Diagram 25




pernyataan ” Masyarakat memiliki penghasilan sendiri dari program Upsus

Pajale” sebesar 20% (25) responden menjawab sangat setuju, dan sebesar

80% (100) responden menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat

bahwa mayoritas responden menyatakan dari program Upsus Pajale para

petani memiliki penghasilan sendiri. Program Upsus Pajale ini salah satu

motor penggerak perekonomian masyarakat. Dengan adanya program ini

jumlah produksi para petani meningkat. Jumlah produksi para petani

meningkat akan menambah jumlah penghasilan para petani. Sehingga

perekonomian masyarakat dapat meningkat. Pada tahun 2017 produksi

jagung dan kedelai di Kecamatan Banjar mengalami peningkatan yang

cukup besar. Jika pada tahun 2016 jumlah produksi jagung hanya 13 ton,

namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu jumlah produksi

jagung sebanyak 714 ton. Sedangkan untuk komoditas kedelai pada tahun

91

2016 hanya sebanyak 54,25 ton sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 100

ton.

Diagram 26




pernyataan “Masyarakat merasakan peningkatan pendapatan setelah

mendapatkan bantuan dari program Upsus Pajale” sebesar 16,8% (21)

responden menjawab sangat setuju dam sebesar 83,2% (104) responden

menjawab setuju, dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas

responden merasakan peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan

dari program Upsus Pajale, ini dengan dibuktikan dari pernyataan 104

responden atau 83, 2 % menyatakan bahwa program Upsus Pajale ini baik

dan banyak manfaat yang dirasakan oleh petani. Salah satu manfaat yang

dirasakan oleh petani yaitu peningkatan pendapatan setelah menerima

bantuan programUpsus Pajale.

92

Diagram 27



Dari diagram 27 dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai

pernyataan “Masyarakat menjadi tidak bergantung dengan pemilik modal

setelah mendapatkan program Upsus Pajale” sebesar 8% (10) responden

menjawab sangat setuju, 29,6% (37) responden menjawab setuju, 52% (65)

responden menjawab tidak setuju, dan sebesar 10,4% (13) responden

menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

mayoritas responden menyatakan bahwa para petani masih bergantung

dengan pemilik modal walaupun sudah mendapatkan bantuan dari program

Upsus Pajale. Tujuan pemerintah memberikan program Upsus Pajale ini

kepada para petani agar para petani yang memiliki kekurangan permodalan

dapat dibantu melalui program ini. Tetapi program ini masih ada

kekurangan yaitu belum tepatnya sasaran dari program ini. Seharusnya

program ini dapat dirasakan oleh para petani yang tidak mempunya modal.

Dengan program ini para petani dapat berusaha secara mandiri dan tidak

bergantung kepada pemilik modal. Fakta yang ditemukan dilapangan

menunjukan bahwa para petani belum bisa mandiri dan masih bergantung

93

kepada pemilik modal. Penyataan tersebut dibuktikan dengan data 52 %

menyatakan tidak setuju dan 10,4 % menyatakan sangat tidak setuju.

Diagram 28



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa jawban responden mengenai

pernyataan “Masyarakat luas (diluar penerima program) menikmati hasil

dari program pajale” sebesar 24,8% (31) responden menjawab sangat setuju,

69,6% (87) responden menjawab setuju, dan sebesar 5,6% (7) responden

menjawab tidak setuju. Program Upsus Pajale ini dirasakan tidak hanya oleh

para petani yang mendapatkan bantuan, tetapi program ini dapat dirasakan

oleh masyarakat diluar penerima program ini. Manfaat bagi masyarakat

diluar penerima bantuin ini adalah kemudahan dalam mendapatkan

kebutuhan pangan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Penyataan

ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden 24,8 % menyatakan sangat

setuju dan 69,6 % menyatakan setuju.

94

b. Penyajian Data Variabel Y (Pemberdayaan Petani)

1. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Sentralisasi menjadi

Desentralisasi

Diagram 29




“Pemerintah melibatkan masyarakat secara luas dalam menentukan program”

sebesar 10,4% (13) responden menjawab sangat setuju, 40,8% (51) responden

menjawab setuju, 45,6% (57) responden menjawab tidak setuju, dan sebesar

3,2% (4) responden menjawab tidak setuju. Dapat dilihat bahwa mayoritas re-

sponden yaitu sebesar 45,6% merasa tidak dilibatkan dalam menentukan pro-

gram. Data ini menunjukan bahwa sudah ada upaya dari Pemerintah untuk

melibatkan masyarakat dalam mensukseskaan program Upsus Pajale mulai

dari proses perencanaan, manajemen pelaksanaan program, implementasi

program, hingga evaluasi. Hal ini diperkuat dengan adanya keterangan dari

masyarakat penerima program Upsus Pajale, bahwa pada tahap evaluasi

mereka tidak dilibatkan. Padahal dalam sebuah program penting adanya peli-

batan masyarakat dari awal hingga akhir.

95

Diagram 30




“Pemerintah memberikan pilihan dan kebebasan untuk masyarakat dalam

menjalankan program” sebesar 9,6% (12) responden menjawab sangat setuju,

45,6% (57) responden menjawab setuju, 42,4% (53) responden menjawab

tidak setuju, dan sebesar 2,4% (3) responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari data tersebut sebesar 42,4% menyatakan pemerintah tidak memberikan

pilihan dan kebebasan dalam menjalankan program. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya intervensi dari berbagai stake holder sehingga hal tersebut mem-

buat masyarakat terpaksa mengikuti instruksi dari pihak yang bersangkutan

tanpa adanya keleluasaan dalam menjalankan program. Sedangkan responden

yang menjawab sangat setuju dan setuju merupakan petani yang tidak

terganggu dengan adanya intervensi dari berbagai stake holder karena dengan

adanya banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, responden

berharap swasembada pangan akan tercapai dan Pemerintah tidak akan

melakukan impor lagi.

96

Diagram 31




“Masyarakat melibatkan diri sendiri secara sukarela tanpa mobilisasi atau

paksaan” sebesar 12% (15) responden menjawab sangat setuju, 44% (55)

responden menjawab setuju, 40% (50) responden menjawab tidak setuju, dan

sebesar 4% (5) respoden menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut

dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan melibatkan diri sendiri

secara sukarela tanpa mobilisasi atau paksaan. Masyarakat sangat antusias

terhadap program Upsus Pajale dengan banyaknya masyarakat yang

melibatkan diri sendiri secara sukarela tanpa adanya paksaan.Sedangkan

sebesar 40% (50) dan 4% (5) responden menyatakan bahwa mereka melibat-

kan diri dalam program Upsus Pajale karena ajakan dari ketua kelompok tani

atau petani lainnya.

97

Diagram 32




pernyataan “Adanya pelimpahan tugas dan wewenang kepada struktur yang

paling rendah” sebesar 21,6 % (27) responden menjawab sangat setuju dan

sebesar 78,4% (98) responden menjawab setuju. Dari data tersebut dapat

dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan Adanya pelimpahan tugas

dan wewenang kepada struktur yang paling rendah. Program Upsus Pajale

merupakan program yang diadakan oleh Kementrian Pertanian, namun dalam

pelaksanaannya program ini dibantu oleh berbagai stake holder dari tingkat

Provinsi sampai di tingkat desa, seperti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian) yang bertugas sebagai koordinator dalam pelaksanaan program.

Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten yang bertugas untuk

mengusulkan calon penerima dan calon lokasi (CPCL), melakukan

pembinaan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

perkembangan pelaksanaan program. Pada tataran Desa berbagai pihak yang

terlibat seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas untuk

98

mengawal dan mendampingi dari pendistribusian benih, penanaman hingga

ketika melaksanakan panen. Selain itu Ketua Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan) bertugas sebagai penanggung jawab dalam pendistribusian benih.

Diagram 33




pernyataan “Pelimpahan tugas dan wewenang mempertimbangkan aspek

efektivitas dan efisiensi” sebesar 26,4% (33) responden menjawab sangat

setuju dan sebesar 73,6% (92) responden menjawab setuju. Dari data tersebut

dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam pelaksanaan

Pelimpahan tugas dan wewenang mempertimbangkan aspek efektivitas dan

efisiensi. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelimpahan wewenang

dari Pemerintah kepada subjek petani berjalan dengan efektif dan efisien.

Artinya wewenang tidak terpusat di satu pintu yaitu Pemerintah.

99

2. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Top down menjadi

Bottom Up

Diagram 34




“Masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan program Upsus Pajale

mendapatkan penghargaan dari pemerintah” sebesar 34,4% (43) responden

menjawab sangat setuju, 60,8% (76) responden menjawab setuju, 4,8 % (6)

responden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

mayoritas responden menyatakan bahwa petani yang aktif dalam pelaksanaan

program Upsus Pajale mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada para petani yang aktif dalam

pelaksanan program Upsus Pajale dengan cara menambah jumlah bantuan

modal yang diterima oleh petani di tahun berikutnya dengan harapan

tercapainya kesejahteraan bagi para petani.

100

Diagram 35


9,6%

32%

58,4%

0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Sangat Setuju



Dari diagram 35 dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai

pernyataan “Masyarakat menghadiri pertemuan diantara anggota kelompok

tani minimal setiap bulan” sebesar 9,6 (12) responden menjawab sangat

setuju, 32% (40) responden menjawab setuju, dan sebesar 58,4% (73)


mayoritas responden tidak menghadiri pertemuan diantara anggota kelompok

tani minimal setiap bulan. Hal ini dikarenakan kesibukan masing – masing

petani dalam membagi waktu antara pekerjaan dan kegiatan lainnya.Selain itu

para petani kesulitan dalam menjangkau lokasi dikarenakan infrastruktur

jalan yang kurang memadai.

101

Diagram 36




pernyataan “Masyarakat sudah berusaha maksimal dalam melaksanakan

program Upsus Pajale” sebesar 9,6% (12) responden menjawab sangat setuju,

32,8% (41) responden menjawab setuju, 50,4 % (63) responden menjawab

tidak setuju, dan sebesar 7,2% (9) responden menjawab sangat tidak setuju.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan

belum berusaha maksimal dalam melaksankan program Upsus Pajale. Hal ini

dikerenakan partisipasi masyarakat masih rendahseperti dalam kegiatan

pertemuan kelompok tani hanya beberapa saja yang hadir dalam pertemuan

kelompok tani.

102

Diagram 37



Dari diagram diatas dapat dilihat jawaban responden mengenai

“Pemerintah mampu menganalisis kebutuhan masyarakat sehingga program

Upsus Pajale diadakan” sebesar 7,2% (9) responden menjawab sangat setuju,

33,6% (42) responden menjawab setuju, dan sebesar 59,2% (74) responden

menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas

responden menyatakan bahwa program Upsus Pajale bukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan hadirnya program tersebut dambil

dari inisiatif Pemerintah bukan berdasarkan dari permasalahan yang terjadi di

masyarakat.

103

Diagram 38



Berdasarkan diagram diatas mengenai jawaban responden tentang

“Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah merupakan berdasarkan aspirasi

masyarakat” sebesar 6,4 % (8) responden menjawab sangat setuju, 43,2%

(54) reaponden menjawab setuju, 50,4 % (63) responden menjawab tidak set-

uju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas yaitu sebesar 50,4 %

(63) responden menyatakan bahwa perencanaan program Upsus Pajale bukan

berdasarkan aspirasi masyarakat. Pernyataan ini merupakan dampak dari

pernyataan nomor 22.

3. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Uniformity menjadi

Variasi Lokal

Diagram 39



104

Berdasarkan diagram 39 dapat diketahui bahwa jawaban responden

mengenai “program Upsus Pajale memerhatikan kearifan lokal yang ada di

desa” 16,8% (21) responden menjawab sangat setuju, 83,2% (104) responden

menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden

menyatakan program Upsus Pajale memerhatikan kearifan lokal yang ada.Hal

ini menjadi bukti bahwa Pemerintah memerhatikan nilai – nilai kearifan lokal

berupa penguatan modal sosial diantara sesama petani yaitu nilai – nilai kerja

sama, tolong menolong, toleransi dan paguyuban tetap dipertahankan.

Diagram 40



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden

mengenai “program Upsus Pajale diberikan sesuai dengan potensi yang di-

miliki masyarakat” 11,2% (14) responden menjawab sangat setuju, 34,4%

(43) resonden menjawab setuju, dan 54,4% (68) responden menjawab tidak

setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas resonden menyatakan

program Upsus Pajale tidak diberikan sesuai dengan potensi yang dimiliki

masyarakat. Hal ini dikarenakan program Upsus Pajale bukan berangkat dari

105

analisa kebutuhan masyarakat tetapi konsep yang digunakan lebih banyak di-

ambil dari paradigma pemerintah.

Diagram 41




mengenai “pemerintah bertidak secara responsif ketika harga hasil panen

dibawah harga yang telah ditetapkan pemerintah” 9,6% (12) responden men-

jawab sangat setuju, 24 % (30) responden menjawab setuju, 57,6% (72) re-

sponden menjawab tidak setuju dan 8,8% (11) responden menjawab sangat

tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden

menyatakan pemerintah tidak bertidak secara responsif ketika hasil panen

dibawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Data tersebut mengkormasi

bahwa petani seringkali menemukan permasalahan harga hasil panen yang

sering kali dibawah harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga petani

mendapatkan hasil keuntungan yang tidak maksimal terutama pada saat panen

raya.

106

Diagram 42




mengenai “masyarakat selalu melaporkan hasil panen kepada ketua ke-

lompok” 10,4% (13) responden menjawab sangat setuju, 37,6 % (47) re-

sponden menjawab setuju, 48,8% (61) responden menjawab tidak setuju dan

3,2% (4) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat

dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan masyarakat tidak

melaporkan perkembangan program Upsus Pajale kepada ketua kelompok.

Data ini menunjukan bahwa petani enggan untuk melapor perkembangan

yang terjadi dalam program Upsus Pajale, petani baru akan melaporkan hasil

panen ketika terjadi permasalahan di lapangan misalnya ketika petani men-

galami gagal panen atau lahan yang digarap terserang oleh hama.

107

Diagram 43



Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa jawaban re-

sponden mengenai “pemerintah selalu mengawasi pelaksanaan program Up-

sus Pajale” 20,8% (26) responden menjawab sangat setuju, 76,8 % (96) re-

sponden menjawab setuju, dan 2,4% (3) responden menjawab tidak setuju.


pemerintah selalu mengawasi pelaksanaan program Upsus Pajale. Data ini

mengkonfirmasi bahwa Pemerintah melakukan pengawalan dan pendamp-

ingan kepada para petani di Kecamatan Banjar.

4. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Sistem Komando

menjadi Proses Belajar

Diagram 44



108


mengenai “masyarakat merespon positif atas program yang diberikan

pemeintah” 20,8% (26) responden menjawab sangat setuju, 72,8 % (91) re-

sponden menjawab setuju, dan 6,4% (8) responden menjawab tidak setuju.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menya-

takanmasyarakat merespon positif atas program yang diberikan

pemerintah.Para petani berharap program Upsus Pajale memberikan peluang

kepada para petani yang memiliki keterbatasan modal dalam berusaha tani

walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan tetapi para petani

menyatakan setelah mendapatkan bantuan dari program Upsus Pajale bisa

meningkatkan pendapatan rumah tangga walaupun belum sesuai harapan.

Diagram 45




mengenai “masyarakat memberikan feedback (umpan balik) atas program

Upsus Pajale” 30,4% (38) responden menjawab sangat setuju, 69,6% (87) re-

sponden menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas

responden menyatakan masyarakat memberikan feedback (umpan balik) atas

109

program Upsus Pajale.Adapun feedback yang diberikan petani yang

mendapatkan program Upsus Pajale yaitu berupa saran dan masukan agar

pelaksanaan program Upsus Pajale di tahun berikutnya berjalan sesuai dengan

yang diharapkan. Petani berharap pada pelaksanaan program Upsus Pajale di

tahun berikutnya penerima program Upsus Pajale hanya mereka yang mem-

iliki keterbatasan modal dalam berusaha tani.Selain itu petani berharap bantu-

an yang diberikan lebih maksimal lagi seperti kuantitas benih dan pupuk

seimbang sehingga para petani tidak perlu mencari modal lagi hanya

melaksanakan saja.

Diagram 46




mengenai “masyarakat belajar dan memiliki peningkatan pengalaman dari

program pemerintah” 24,8% (31) responden menjawab sangat setuju, 75,2%

(94) responden menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

mayoritas responden menyatakan masyarakat belajar dan memiliki pening-

katan pengalaman dari program pemerintah. Hal ini mendeskripsikan bahwa

kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang diberikan kepada para petani

110

mampu meningkatkan pengalaman dan tambahan wawasan para petani dalam

hal memahami terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya.

Diagram 47




mengenai “Penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah mampu

meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang pertanian” sebesar 18,4%

(23) responden menjawab sangat setuju, 80,8% (101) responden menjawab

setuju, dan 0,8% (1) responden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut

dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan penyuluhan yang

diberikan oleh pemerintah mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat di

bidang pertanian.

111

5. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Ketergantungan

menjadi Keberlanjutan

Diagram 48




mengenai “Masyarakat dapat mengelolah hasil panen dari kegiatan

penyuluhan yang diberikan” 9,6% (12) responden menjawab sangat setuju,

67,2% (84) responden menjawab setuju, 22,4% (28) responden menjawab

tidak setuju dan 0,8% (1) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data

tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan masyarakat

dapat mengelolah hasil panen dari kegiatan penyuluhan yang diberikan.

Diagram 49



112


mengenai“Ketika terjadi gagal panen masyarakat mampu memecahkan

permasalahannya sendiri” sebesar 5,6% (7) responden menjawab sangat set-

uju, 8,8% (11) responden menjawab setuju, 62,4% (78) responden menjawab

tidak setuju dan 23,2% (29) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari

data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan ketika

terjadi gagal panen masyarakat tidak mampu memecahkan permasalahannya

sendiri. Artinya masyarakat masih bergantung kepada pihak lain ketika terjadi

permasalahan di lapangan. Pada hakikatnya konsep pemberdayaan menuntut

adanya kemandirian agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

tersebut.

Diagram 50




mengenai “Adanya hasil berupa produk kreatif dari olahan jagung dan

kedelai” 5,6% (7) responden menjawab sangat setuju, 10,4% (13) responden

menjawab setuju, 56,8% (71) responden menjawab tidak setuju dan 27,2%

(34) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat

113

bahwa mayoritas responden menyatakan tidak adanya hasil berupa produk

kreatif dari olahan jagung dan kedelai. Para petani di Kecamatan Banjar

menjual hasil panen seara langsung tanpa diolah kembali dalam bentuk

produk – produk kreatif. Selain itu belum adanya pelatihan bagaimana men-

golah hasil panen menjadi sebab mengapa para petani menjual hasil panen

secara langsung.

Diagram 51




mengenai “Penyuluhan yang diberikan mengenai program Upsus Pajale

memiliki manfaat dimasa yang akan datang” 19,2% (24) responden menja-

wab sangat setuju, 75,2% (94) responden menjawab setuju, dan 5,6% (7) re-

sponden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

mayoritas responden menyatakan penyuluhan yang diberikan mengenai

program Upsus Pajale memiliki manfaat dimasa yang akan datang. Dengan

adanya penyuluhan yang diberikan kepada para petani akan meningkatkan

pengetahuan para petani, misalnya dalam hal penerapan teknologi. Dengan

114

begitu hasil produksi yang dihasilkan bisa maksimal yang harapannya akan

berdampak pada kesejahteraan petani.

6. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Social Exclusion

menjadi Social Inclution

Diagram 52




mengenai “Masyarakat memanfaatkan semua bantuan yang diberikan

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada” 8,0% (10) responden menja-

wab sangat setuju, 45,6% (57) responden menjawab setuju, dan 46,4% (58)


mayoritas responden menyatakan masyarakat tidak memanfaatkan semua

bantuan yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada.Hal

tersebut mendeskripsikan bahwa walaupun pemerintah sering melakukan

kunjungan langsung ke lokasi pelaksanaan program tetapi tidak menjamin

program terebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

115

Diagram 53




mengenai “Semua masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani bisa

mendapatkan bantuan dari program Upsus Pajale” sebesar 28,0% (35) re-

sponden menjawab sangat setuju, 72,0% (90) responden menjawab setuju.


masyarakat semua masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani bisa

mendapatkan bantuan dari program Upsus Pajale. Hal ini mengkonfirmasi

fakta di lapangan bahwa penerima program Upsus Pajale bukan hanya mere-

ka yang memiliki keterbatasan modal dalam berusaha tani tetapi yang ter-

penting tersedianya lahan dan penerima program, terlepas petani tersebut bu-

tuh atau tidak.

116

Diagram 54




mengenai “Masyarakat mendapatkan anggaran yang cukup memadai dari

Pemerintah” sebesar 7,2% (9) responden menjawab sangat setuju, 21,6% (27)

responden menjawab setuju, 55,2% (69) responden menjawab tidak setuju

dan 16% (20) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari data tersebut

dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan masyarakat tidak

mendapatkan anggaran yang cukup memadai dari Pemerintah. Hal ini

mendeskripsikan fakta dilapangan bahwa para petani masih bergantung ter-

hadap pemilik modal dikarenakan bantuan yang diberikan tidak seimbang

seperti dalam satu hektar lahan kelompok tani hanya diberikan pupuk

sebanyak 50Kg. padahal jumlah pupuk yang dibutuhkan sebanyak 100kg se-

hingga para petani harus mencari modal untuk memberi pupuk.

117

Diagram 55




mengenai “Dalam mensukseskan program Upsus Pajale bukan hanya

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”, sebesar 16% (20) responden

menjawab sangat setuju, 83,2% (104) responden menjawab setuju, dan 0,8%

(1) responden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

mayoritas responden menyatakan dalam mensukseskan program Upsus

Pajale bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Data ini

menunjukan bahwa pihak – pihak yang terlibat dalam mensukseskan program

Upsus Pajale bukan hanya pemerintah saja melainkan adanya peran Non

Governent Organization (NGO) dalam hal ini yang dimaksud adalah KTNA

(Kontak Tani Nelayan Andalan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

lain sebagainya.

118

Diagram 56




mengenai “Penyuluhan dan sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah

saja”, sebesar 23,2% (29) responden menjawab sangat setuju, 76,8% (96) re-


responden menyatakan penyuluhan dan sosialisasi tidak hanya dilakukan

oleh Pemerintah saja. Petani menyatakan bahwa dalam kegiatan penyuluhan

dan sosialisasi selain dilakukan oleh Pemerintah, Babinsa juga ikut terlibat

dalam memberikan ilmu kepada para petani. Pemerintah melalui Kementrian

Pertanian mengadakan sekolah lapangan bagi pendamping program Upsus

Pajale. Para pendamping diberikan ilmu – ilmu pertanian dengan harapan bisa

turut serta membantu petani di lapangan. Namun petani di kecamatan banjar

menyatakan tidak ada mahasiswa dan kalangan Akademisi yang terlibat da-

lam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Upsus Pajale. Padahal

dalam Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2015 tentang pedoman pengawalan

119

dan pendampingan program Upsus Pajale seharusnya mahasiswa dan

Akademisi juga ikut terlibat dalam program ini sebagai pendamping program.

Diagram 57




mengenai “Ketika terdapat hambatan dalam pelaksanaan program Upsus

Pajale tidak hanya pemerintah yang turun untuk menyelesaikan permasala-

han”, sebesar 20% (25) responden menjawab sangat setuju, 80% (100) re-


responden menyatakan ketika terdapat hambatan dalam pelaksanaan program

Upsus Pajale tidak hanya pemerintah yang turun untuk menyelesaikan

permasalahan. Hal ini mengkonfirmasi fakta di lapangan bahwa dalam

mensukseskan program Upsus Pajale bukan hanya Pemerintah saja yang ter-

libat tetapi pihak lain pun ikut terlibat, seperti Babinsa dan KTNA (Kontak

Tani Nelayan Andalan).

120

7. Hasil Jawaban Responden terhadap Indikator Improvement menjadi

Transformation

Diagram 58


24,8%

75,2%

0% 0%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Sangat Setuju




mengenai “Masyarakat merasakan peningkatan pendapatan dengan adanya

program Upsus Pajale”, 24,8% (31) responden menjawab sangat setuju,

75,2% (94) responden menjawab setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bah-

wa mayoritas responden menyatakan masyarakat merasakan peningkatan

pendapatan dengan adanya program Upsus Pajale. Hal ini tidak terlepas dari

bantuan subsidi benih dan pupuk yang diberikan oleh Pemerintah sehingga

para petani tidak perlu mengeluarkan keseluruhan modal.

Diagram 59


23,2%

76,8%

0% 0%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sangat Setuju



121


mengenai “Motivasi masyarakat meningkat dalam menjalankan program

Upsus Pajale”, 23,2% (29) responden menjawab sangat setuju, 76,8% (96) re-


responden menyatakan motivasi masyarakat meningkat dalam menjalankan

program Upsus Pajale. Meningkatnya motivasi para petani tidak terlepas dari

peran penyuluh yang aktif dalam memberikan ilmu kepada para petani selain

itu meningkatnya jumlah bantuan yang diberikan membuat para petani termo-

tivasi agar mampu meningkatkan taraf hidup para petani.

Diagram 60




mengenai “Adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM

(berupa pelatihan, dan lain sebagainya)”, sbesar 15,2% (19) respondenmen-

jawab sangat setuju, 84,8% (106) responden menjawab setuju.Dari data terse-

but dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan adanya upaya dari

pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM (berupa pelatihan, dan lain

122

sebagainya ). Seperti yang telah diulas sebelumnya, pemerintah melalui

Kementrian Pertanian mengadakan sekolah lapangan bagi para pendamping

program, seperti Babinsa, penyuluh swadaya, mahasiswa, dan lain sebagainya

yang harapannya ketika terjun ke lapangan bisa membimbing para petani

lainnya agar hasil produksi bisa maksimal.

Diagram 61




mengenai “Pemerintah sudah memberikan yang maksimal untuk masyarakat

melalui program Upsus Pajale”, 10,4% (13) responden menjawab sangat set-

uju, 12,8% (16) responden menjawab setuju, 55,2% (69) responden menja-

wab tidak setuju, dan 21,6 (27) responden menjawab sangat tidak setuju. Dari

data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan

pemerintah belum memberikan yang maksimal untuk masyarakat melalui

program Upsus Pajale. Data ini mendeskripsikan fakta dilapangan bahwa

masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program Upsus Pa-

jale seperti jumlah bantuan yang tidak seimbang, ketepatan penerima program

123

dan kecepatan respon pemerintah ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan

program Upsus Pajale.

Diagram 62




mengenai “Bantuan Upsus Pajale sudah baik sehingga bantuan Upsus Pajale

tidak perlu diberikan lagi di tahun berikutnya”, sebesar 1,6% (2) responden

menjawab sangat setuju, 4,8% (6) responden menjawab setuju, 40% (50) re-

sponden menjawab tidak setuju, dan 53,6 (67) responden menjawab sangat

tidak setuju. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden

menyatakan masyarakat belum merasa sejahtera sehingga bantuan Upsus

Pajale perlu diberikan lagi di tahun berikutnya. Data ini menunjukan bahwa

masyarakat masih bergantung terhadap program Upsus Pajale. Adanya

ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah merupakan sebuah

konsep pemberdayaan yang kurang tepat, sebab hakikat pemberdayaaan sejat-

inya mampu menciptakan kemandirian masyarakat yang bersangkutan.

124

B. Pengujian Persyaratan Statistik

Pengujian persyaratan statistik yaitu dengan melakukan pengujian dengan

menggunakan uji statistik tertentu. Dalam penelitian mengenai Pengaruh

Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani di

Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, peneliti melakukan tiga pengujian

persyaratan statistik yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Adapun

tujuan dari pengujian persyaratan statistik pada instrumen dalam penelitian ini

yaitu untuk mengetahui apakah instrumen dalam penelitian ini dapat dilanjutkan

pada tahap pengujian selanjutnya atau tidak. Sehingga hasil penelitian yang

didapat sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri.

1. Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini, analisis pertama dilakukan oleh peneliti adalah

melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas

digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu angket. Validnya sebuah

instrumen menggambarkan bahwa instrumen tersebut mampu menunjukan tingkat

kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran.

Pengujian validitas yaitu dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh

pada masing – masing item pernyataan dengan skor total. Skor total ialah nilai

yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item, berdasarkan data yang

terkumpul dari variabel X (efektivitas program Upsus Pajale) dan variabel Y

(kualitas pemberdayaan petani). Pada uji validitas ini, peneliti mengambil sampel

sebanyak 125 responden. Apabila 125 sampel valid secara keseluruhan, maka

125

dapat dilanjutkan penyebarannya dalam pengambilan data tetapi apabila pada

instrumen yang di sebar ada yang tidak valid maka instrumen tersebut harus

dihapus atau diganti dengan instrumen baru sebagai pengganti yang kemudian

kuisioner tersebut dapat disebarkan kembali. Berikut adalah hasil uji validitas

variabel X (efektivitas program Upsus Pajale).

Tabel 17

Hasil Uji Validitas Variabel X

(Efektivitas Program Upsus Pajale)

Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan

Pernyataan 1 0,547 0,195 VALID














Pernyataan 15 0.,410 0,195 VALID







Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2018

Untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap butir pernyatan maka harus

dibandingkan dengan Rtabel. Dengan taraf kesalahan 5% dan N=125 maka dapat

ditentukan Rtabel sebesar 0,195. Jika Rhitung positif dan Rhitung> Rtabel maka butir

126

pernyataan tersebut valid. Tabel diatas menunjukan bahwa setiap item pernyataan

pada variabel X (Efektivitas Program Upsus Pajale) dikatakan “valid” karena nilai

Rhitung lebih besar dari 0,195. Untuk itu dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Setelah melakukan pengujian pada variabel X yaitu Efektivitas Program

Upsus Pajale, peneliti melakukan pengujian validitas pada variabel Y yaitu

Kualitas Pemberdayaan Petani dengan 34 pernyataan sebagai tahap selanjutnya.

Peneliti menggunakan program SPSS versi 21 untuk menguji pernyataan validitas

variabel Y. Adapun hasil uji validitas untuk variabel Y dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 18

Hasil Uji Validitas Variabel Y

(Pemberdayaan Petani)

Pernyataan

(1)

Rhitung

(2)

Rtabel

(3)

Keterangan

(4)




















127

(1) (2) (3) (4)

















Tabel diatas menunjukan bahwa nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel sebesar

0,195, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan pada variabel Y

(Pemberdayaan Petani) dikatakan “valid” sehingga dapat dilakukan analisis lebih

lanjut terhadap data tersebut.

Jadi, berdasarkan hasil uji validitas sebagaimana terurai pada tabel diatas,

ditemukan bahwa seluruh item pernyataan yang ada dalam kuesioner penelitian

dinyatakan valid. hal ini disebabkan karena nilai Corrected Item Total Correlation

(Korelasi Total) semua indikator penelitian lebih besar dan tidak bernilai negatif

terhadap nilai αr-kritis Product Moment sebesar 0,195 di tingkat kesalahan 5%

atau 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai validitas dari variabel X dan Y

adalah 100% valid dan layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

128

2. Hasil Uji Reliabilitas

Alat ukur tersebut reliabel bila alat ukur tersebut secara kosisten memberikan

hasil atau jawaban yang sama terhadap gejala yang sama, walau digunakan

berulang kali. Reliabilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut stabil (tidak

berubah – ubah), dapat diandalkan (dependable), dan tetap (consistent). Berikut

merupakan output dari uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 21.

Tabel 19

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

,912 21


Pada tabel di atas dapat dilihat dari kolom Cronbach's Alpha memiliki nilai

0,912. Maka indikator yang digunakan dalam variabel (X) Efektivitas Program

Upsus Pajale dikatakan sangat reliabel. Berdasarkan pada tabel diatas bahwa nilai

Cronbach's Alpha 0,912 berada pada interval 0,80-1,00 (sangat reliabel).

Tabel 20

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of

Items

,941 34


Pada tabel diatas dapat dilihat dari kolom Cronbach's Alpha memiliki nilai

0,941. Maka indikator yang digunakan untuk variabel (Y) Pemberdayaan Petani

dikatakan sangat reliabel. Berdasarkan pada tabel diatas bahwa nilai Cronbach's

Alpha 0,941 berada pada interval 0,80-1,00 (sangat reliabel).

129

3. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran norma. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan uji One Sample Kolomogrof-Smirnov dengan

bantuan software SPSS Versi 21, untuk menyatakan apakah data tersebut berasal

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan

membandingkan koefisien AsympSig. atau P-value dengan 0,05 (taraf signifikan).

Apabila P-value lebih besar dari 0,05 (taraf signifikan) yang artinya tidak

signifikan, maka memiliki makna bahwa data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Sebaliknya apabila P-value lebih kecil dari 0,05 yang berarti

signifikan, maka berarti bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak

normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 21

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 125

Normal

Parametersa,b

Mean ,0000000

Std.

Deviation

9,89072645

Most

Extreme

Differences

Absolute ,113

Positive ,113

Negative -,080

Kolmogorov-Smirnov Z 1,267

Asymp. Sig. (2-tailed) ,081

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2018

130

Berdasarkan hasil uji normalitas residual dengan metode One Sample

Kolomogrof-Smirnov pada tabel diatas menunjukan bahwa normal yang

ditunjukan pada tabel diatas di kolom AsympSig. atau P-value> 0,05 yaitu 0,081

yang berarti bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

dan dihitung menggunakan statistik parametrik.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik

inferensial. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikasi

dari hipotesis yang diajukan. Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini,

peneliti melakukan uji koefisien korelasi pearson product moment, uji regresi

linier sederhana, uji signifikansi dan analisis determinasi.

1. Hasil Uji Koefisien Korelasi Pearson Product Moment

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3, data yang dikumpulkan melalui

kuesioner digunakan untuk mengukur variabel bebas (Efektivitas Program Upsus

Pajale) dan variabel terikat (Kualitas Pemberdayaan Petani). Setelah dilakukan uji

validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas residual ternyata semua data tersebut

valid, reliabel dan berdistribusi normal. Setelah dinyatakan memenuhi syarat

maka selanjutnya untuk menganalisa seberapa besar pengaruh antara variabel X

dengan variabel Y, peneliti menggunakan analisis korelasi Pearson Product

Moment dengan menggunakan SPSS versi 21. Berikut merupakan hasil uji

koefisien korelasi Pearson Product Moment.

131

Tabel 22

Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi Pearson Product Moment

Correlations

Efektivitas Pemberdayaan

Efektivitas

Pearson

Correlation 1 ,540

**

Sig. (2-tailed) ,000

N 125 125

Pemberdayaan

Pearson

Correlation ,540

** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 125 125

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi Pearson

Product Moment antara variabel X (Efetivitas Program Upsus Pajale) dengan Y (

Kualitas Pemberdayaan Petani) menunjukan angka 0,540. Hal tersebut berarti

berdasarkan tabel 11 mengenai pedoman interpretasi koefisien korelasi

didapatkan bahwa nilai 0,540 berada pada interval 0,40 – 0,599 yang berarti

koefisien korelasi atas hubungan anatara variabel X (Efektivitas Program Upsus

Pajale) dengan variabel Y (Kualitas Pemberdayaan Petani) memiliki tingkat

hubungan yang cukup kuat.

2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh

antara variabel X (Efektivitas Program Pajale) dan variabel Y(Kualitas

Pemberdayaan Petani). Berikut merupakan hasil perhitungan regresi linier

sederhana dengan bantuan Statistic Program For Social Science (SPSS) versi 21.

132

Tabel 23

Hasil Perhitungan Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 42,553 7,450 5,712 ,000

Efektivita

s ,879 ,123 ,540 7,117 ,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2018

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linier sederhana adalah

sebagai berikut.

Ŷ= a + bX

Ŷ= 42,553 + 0,879X

Keterangan :

Ŷ : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b : koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Penjelasan persamaan regresi linier sederhana tersebut adalah sebagai

berikut.

a = Konstanta sebesar 42,553; artinya jika Efektivitas Program Upsus Pajale

nilainya 0, maka pemberdayaan petani nilainya sebesar 42,553.

133

b = Koefisien regresi variabel Efektivitas Program Upsus Pajale sebesar 0,879;

artinya jika Efektivitas Program Upsus Pajale mengalami kenaikan satu

satuan, maka Pemberdayaan Petani akan mengalami peningkatan sebesar

0,879 satuan.

3. Uji Signifikansi

Uji signifikansi korelasi product moment digunakan untuk menguji

signifikansi pengaruh antara dua variabel untuk itu harus di tes apakah korelasi

antara variabel X (Efektivitas Program Upsus Pajale) dengan variabel Y (Kualitas

Pemberdayaan Petani) signifikan atau tidak , dengan demikian perlu dilakukan

uji t. Berdasarkan tabel 21, dapat diektahui bahwa nilai t hitung sebesar 7,117.

Selanjutnya menentukan t tabel, tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2= 2,5%

(uji dua sisi) dengan derajat keabsahan (dk= n-2) = 125 – 2 = 123, maka t tabel

diperoleh sebesar 1,979. Oleh karena itu, t hitung lebih besar dari t tabel (7,117>

1,979) , maka ada pengaruh signifikan anatara Efektivitas Program Upsus Pajale

terhadap Kualitas Pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang.

134

Gambar 4

Kurva Uji Dua Pihak

Pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y


4. Analisis Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X (Efektivitas Program

Upsus Pajale) terhadap variabel Y (Kualitas Pemberdayaan Petani), dapat dilihat

dari besarnya pengaruh (R square). Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji

koefisien determinasi model summary dengan menggunakan bantuan SPSS versi

21.

Tabel 24

Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,540a ,292 ,286 9,93085

a. Predictors: (Constant), Efektivitas

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 21, 2018

Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X (Efektivitas Program Upsus

Pajale) terhadap variabel Y (Kualitas Pemberdayaan Petani), peneliti

menggunakan angka R Square (angka korelasi yang dikuadratkan). Dari tabel

diatas menunjukan bahwa R Square sebesar 0,292 atau 29,2%. Hal ini

Wilayah Penolakan H0 Wilayah Penolakan H0 Wilayah Penerimaan H0

-1,979 1,979 7,117

135

menunjukan bahwa pengaruh antar kedua variabel tersebut lemah. Sedangkan

sisanya sebesar 70,8% diperkirakan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

lebih lanjut dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian dengan judul Pengaruh Efektivitas Program Upaya Khusus


Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang bahwa hal

yang paling penting dan utama adalah menjawab rumusan masalah yang dibuat

oleh peneliti pada awal penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah “Seberapa

besar pengaruh Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap Kualitas

Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang”.

Berdasarkan hasil perhitungan melalui Statistic Program For Social Science

(SPSS) versi 21 menunjukan bahwa adanya hubungan yang cukup kuat antara

variabel X (Efektivitas Program Upsus Pajale) terhadap variabel Y (Kualitas

Pemberdayaan Petani). Dimana hasil perhitungan koefisien korelasi Pearson

Product Moment diperoleh nilai sebesar 0,540. Pengaruh antara variabel X

terhadap variabel Y tersebut juga diperkuat dengan hasil uji signifikansi yang

menyatakan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel (7,117 > 1,979), maka

ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas program Upsus Pajale terhadap

kualitas pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

136

Dapat disimpulkan karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak

dan Ha diterima.

Untuk menghitung apakah ada pengaruh antara variabel X (independen-

efektivitas program Upsus Pajale) terhadap variabel Y (dependen – kualitas

pemberdayaan petani), maka menggunakan rumus regresi linier sederhana. Dari

hasil perhitungan SPSS versi 21 menunjukan bahwa persamaan regresi linier

sederhana yaitu Y’ = 42,553 + 0,879X. Artinya konstanta sebesar 42,553, jika X

(efektivitas program Upsus Pajale) nilainya 0, maka Y (kualitas pemberdayaan

petani) nilainya positif sebesar 42,553. Nilai b (koefisien regresi) sebesar 0,879,

artinya jika X (efektivitas program Upsus Pajale) mengalami kenaikan satu

satuan, maka Y (kualitas pemberdayaan petani) mengalami peningkatan sebesar

0,879. Dapat disimpulkan bahwa apabila program Upsus Pajale tidak berjalan

secara efektif, maka tujuan dari program tersebut untuk memberdayakan petani

tidak akan tercapai, sebaliknya apabila program Upsus Pajale berjalan secara

efektif, maka tujuan dari program tersebut untuk memberdayakan petani akan

tercapai.

Selanjutnya untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel X

(efektivitas program Upsus Pajale) terhadap variabel Y (pemberdayaan petani)

dengan melihat hasil perhitungan R square. Nilai R square menunjukan besarnya

pengaruh antara variabel X (Efektivitas Program Upsus Pajale) terhadap variabel

X (Kualitas Pemberdayaan Petani). Berdasarkan hasil perhitungan, dapat

diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,292 atau 29,2% yang berarti bahwa

variabel X (independen – efektivitas program Upsus Pajale) mempengaruhi

137

variabel Y (dependen – kualitas pemberdayaan petani ) sebesar 29,2% dan sisanya

70,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen pada

variabel X (efektivitas program Upsus Pajale) adalah 4 x 21 x 125 = 10500 (4=

nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan, 22 = jumlah item pernyataan pada

variabel X , 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai

skor dari hasil penelitian pada variabel X (efektivitas program Upsus Pajale)

adalah 7488. Dengan demikian nilai efektivitas program Upsus Pajale adalah

7488 : 10500 x 100 = 71,31%. Artinya Efektivitas Progam Upaya Khusus

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang termasuk dalam kategori baik, karena berdasarkan kriteria analisa

deskriptif 71,31 % termasuk dalam rentang persentase 61 % s/d 80% yaitu kriteria

baik.

Sedangkan skor ideal instrumen pada variabel Y (kualitas pemberdayaan

petani) adalah 4 x 34 x 125 = 17000 (4= nilai tertinggi dari setiap jawaban

pernyataan, 34 = jumlah item pernyataan pada variabel Y , 125 = jumlah sampel

yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian pada

variabel Y (kualitas pemberdayaan petani) adalah 11899. Dengan demikian nilai

pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang adalah 11899

: 17000 x 100 = 69,99%. Artinya kualitas pemberdayaan petani di Kecamatan

Banjar, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori baik, karena berdasarkan

kriteria analisa deskriptif 69,99% termasuk dalam rentang persentase 61 % s/d

80% yaitu kriteria baik.

138

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari pembahasan yang memaparkan tentang pengujian hipotesis menjelaskan

bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil uji hipotesis tersebut diperoleh dari nilai

t hitung lebih besar dari t tabel (7,117 > 1,979). Dari data tersebut dapat dijelaskan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas program Upsus Pajale

terhadap kualitas pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang.

Hasil penelitian dapat melihat kembali pada teori yang digunakan peneliti

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel,

yaitu variabel efektivitas dan variabel kualitas pemberdayaan. Adapun teori yang

digunakan untuk mengukur efektivitas peneliti menggunakan teori efektivitas

menurut sutrisno (2007) yang terdiri dari lima indikator, yaitu pemahaman

program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Berikut merupakan uraian persentase dari lima indikator tersebut.

a. Pemahaman Program

Dalam indikator pemahaman program terdapat dua sub indikator, yaitu

pengetahuan dan pendampingan yang dijabarkan dalam 5 butir pernyataan.

Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 73,91 %. Hasil tersebut

diperoleh dari skor ideal dari indikator pemahaman program yakni 4 x 5 x

125 = 2500 (4 = nilai tertinggi dari setiap pernyataan, 5 = jumlah pernyataan

yang berkaitan dengan indikator pemahaman program, 125 = jumlah sampel

yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagi

dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1830 : 2500 x 100 %

139

= 73,20 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar

pengetahuan dan pendampingan yang dilakukan sudah baik. Pengetahuan

petani didapat dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian

Pandeglang.

Dinas Pertanian Pandeglang melakukan sosialisasi pada beberapa daerah

di Kecamatan Banjar yang berkaitan dalam mengklasifikasikan calon petani

yang akan mendapatkan bantuan dari Program Upsus Pajale sehingga para

petani mengetahui, memahami, dan turut berpartisipasi dalam program Upsus

Pajale. Sedangkan pendampingan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Pandeglang bekerjasama dengan babinsa melakukan pendampingan dimulai

dari pendistribusian benih, alat dan mesin sampai pelaksanaan program yang

sudah berjalan terhitung sejak tahun 2017. Namun meskipun Pemerintah su-

dah melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap para petani di Keca-

matan Banjar peneliti masih menemukan petani yang menyatakan bahwa

pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi belum cukup.Hal ini

disebabkan karena para petani belum bisa beradaptasi dengan penggunaan

teknologi sehingga hasil yang diperoleh para petani tidak sesuai dengan yang

diharapkan.Selain itu faktor rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi ken-

dala bagi para petani untuk mengimplementasikan teknologi yang sudah dis-

osialisasikan oleh Pemerintah.

b. Tepat Sasaran

Dalam indikator tepat sasaran terdapat dua sub indikator, yaitu ketepatan

penerima manfaat dan kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan

140

masyarakat yang dijabarkan dalam 4 butir pernyataan. Dalam indikator ini

nilai persentasenya mencapai 63,90 %. Hasil tersebut diperoleh dari skor

ideal dari indikator tepat sasaran yakni 4 x 4 x 125 = 2000 (4 = nilai tertinggi

dari setiap pernyataan, 4 = jumlah pernyataan yang berkaitan dengan

indikator tepat sasaran, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden).

Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagi dengan skor rill yang diisi

oleh responden yaitu sebesar 1278 : 2000 x 100% = 63,90%. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa dalam indikator tepat sasaran dapat

dikatakan baik.

Ketepatan penerima manfaat dapat terlihat dari banyaknya petani yang ter-

libat dalam program Upsus Pajale. Berdasarkan data yang telah dihimpun

oleh peneliti dari 2708 petani di Kecamatan Banjar, setidaknya sudah ada 334

petani yang terlibat dalam program Upsus Pajale sejak tahun 2017 dan

jumlahnya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Namun berdasarkan

data yang diperoleh peneliti, penerima program Upsus Pajale juga berasal dari

petani yang digolongkan sudah mandiri, sehingga petani yang memiliki

keterbatasan modal tidak dapat mengejar ketertinggalannya. Sementara untuk

sub indikator kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun oleh

peneliti yang menyatakan bahwa petani mendapatkan bantuan benih tidak

sesuai dengan komoditi yang diinginkan oleh petani, selain itu kualitas benih

yang didapatkan oleh petani dapat dikatakan kurang baik sehingga harga ko-

moditi pada saat panen tidak sesuai dengan yang diharapkan.Petani menaruh

141

harapan yang besar dalam program ini, namun pada kenyataannya program

ini belum mampu mensejahterakan petani di Kecamatan Banjar.

c. Tepat Waktu

Dalam indikator tepat waktu terdapat dua sub indikator, yaitu kesesuaian

waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan dan keberlanjutan

program yang dijabarkan dalam 4 butir pernyataan. Dalam indikator ini nilai

persentasenya mencapai 69,90 %. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari

indikator tepat waktu yakni 4 x 4 x 125 = 2000 (4 = nilai tertinggi dari setiap

pernyataan, 4 = jumlah pernyataan yang berkaitan dengan indikator tepat

waktu, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan

skor ideal kemudian dibagi dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu

sebesar 1398 : 2000 x 100% = 69,90 %. Dengan demikian dapat dikatakan

pada indikator tepat waktu termasuk dalam kategori baik.

Untuk sub indikator kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya dapat dikatakan tidak tercapai atau tidak ter-

penuhi dikarenakan meskipun petani mendapatkan kepastian tentang waktu

serah terima benih tetapi pada kenyataannya benih tidak sampai kepada para

petani dengan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan distribu-

tor benih dalam menyediakan benih dengan jumlah yang besar secara bersa-

maan. Sedangkan untuk sub indikator keberlanjutan program sudah dapat

dikatakan baik dimana para petani masih mendapatkan bantuan dari program

Upsus Pajale hingga saat ini. Dengan keberlanjutan dari program ini maka

142

petani berharap agar kedepannya program ini mampu miningkatkan kese-

jahteraan para petani.

d. Tercapainya Tujuan

Dalam indikator tercapainya tujuan terdapat satu sub indikator, yaitu

tercapainya tujuan program yang dijabarkan dalam 4 butir pernyataan. Dalam

indikator ini nilai persentasenya mencapai 74,65 %. Hasil tersebut diperoleh

dari skor ideal dari indikator tercapainya tujuan yakni 4 x 4 x 125 = 2000 (4 =

nilai tertinggi dari setiap pernyataan, 4 = jumlah pernyataan yang berkaitan

dengan indikator tercapainya tujuan, 125 = jumlah sampel yang dijadikan

responden). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagi dengan skor rill

yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1493 : 2000 x 100% = 74,65 %.

Dengan demikian dapat dikatakan indikator tercapainya tujuan termasuk da-

lam kategori baik.

Tercapainya tujuan dari program ini dapat dilihat dari peningkatan

produksi yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ber-

jumlah13 ton untuk komoditas jagung dan 54,25 ton untuk komoditas

kedelai, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu jumlah

produksi jagung sebanyak 714 ton atau 55 kali lipat dan untuk komoditas

kedelai pada tahun 2016 hanya sebanyak 54,25 ton sedangkan pada tahun

2017 mengalami peningkatan sebanyak 100 ton atau 2 kali lipat.

Selain itu dengan adanya program Upsus Pajale juga berdampak dalam

meningkatnya semangat para petani dalam kegiatan berusaha tani hal ini tidak

terlepas dari bantuan modal yang diberikan Pemerintah. Peningkatan kreativi-

143

tas juga dirasakan oleh para petani sejak diadakannya program Upsus Pajale

hal ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi yang diperoleh petani.

Akan tetapi meskipun demikian peneliti masih menemukan fakta bahwa

petani belum merasakan kesejahteraan walaupun sudah mendapatkan bantuan

dari program Upsus Pajale. Hal ini dikarenakan terkadang hasil panen para

petani dijual dibawah harga yang telah ditetapkan Pemerintah.Berdasarkan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang

Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di

Konsumenmenetapkan untuk harga pembelian di tingkat petani pada

komoditi jagung paling rendah sebesar Rp 3.150/kg dan pada komoditi

kedelai paling rendah 8.500/kg untuk kedelai lokal.Selain itu belum

meningkatnya kesejahteraan petani disebabkan karena tidak semua penerima

program merupakan petani yang memiliki keterbatasan modal sehingga para

petani yang memiliki keterbatasan modal tidak mampu mengimbangi para

petani yang sudah dikatakan mandiri yang mengakibatkan masih adanya

kesenjangan.

e. Perubahan Nyata

Dalam indikator perubahan nyata terdapat dua sub indikator, yaitu

perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberhasilan program bagi

penerima program yang dijabarkan dalam 4 butir pernyataan. Dalam indikator

ini nilai persentasenya mencapai 74,45 %. Hasil tersebut diperoleh dari skor

ideal dari indikator perubahan nyata yakni 4 x 4 x 125 = 2000 (4 = nilai

tertinggi dari setiap pernyataan, 4 = jumlah pernyataan yang berkaitan dengan

144

indikator perubahan nyata, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden).


oleh responden yaitu sebesar 1489 : 2000 x 100% = 74,45 %. Dengan

demikian dalam indikator perubahan nyata sudah dapat dikatakan baik.

Pada sub indikator perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat

dikatakan tercapai. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan para

petani. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan in-

formasi bahwa petani bisa menghasilkan 5 - 6 ton/ha dengan harga beli untuk

komoditas jagung yang sudah di pipil Rp. 2000/kg. atau Rp 2.000.000/ton

dan untuk komoditi kedelai sebesar Rp.2500/kg. atau 2.500.000/ton. Sejak

diterapkannya program Upsus Pajale para petani merasakan peningkatan taraf

hidup dari segi perekonomian dimana dengan bantuan yang diberikan oleh

Pemerintah para petani bisa melaksanakan panen hingga sampai empat kali

dalam setahun. Selain itu dari segi pengetahuan dengan diterapkannya

program Upsus Pajale mampu meningkatkan kreativitas para petani dimana

sebelum program Upsus Pajale diterapkan para petani di Kecamatan Banjar

hanya menanam padi saja karena pola pikir para petani yang menganggap

hanya padi saja yang laku di pasaran namun pada saat ini tanaman pangan

jagung dan kedelai juga diminati oleh para petani.

Sedangkan pada sub indikator keberhasilan program bagi penerima pro-

gram dapat dikatakan tercapai. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan masyara-

kat dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kecamatan Banjar. Selain itu pro-

gram Upsus Pajale ini dapat meningkatkan status desa yang tertinggal men-

145

jadi lebih baik. Akan tetapi peneliti masih menemukan fakta bahwa meskipun

para petani sudah mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah, petani tern-

yata masih bergantung kepada pemilik modal untuk mendanai aktivitas per-

taniannya. Karena bantuan yang diberikan pemerintah hanya sebatas penun-

jang aktivitas pertanian.

Sedangkan variabel kualitas pemberdayaan mengacu pada teori menurut

Soetomo (2011:72-85) yang terdiri dari tujuh indikator diantaranya

sentralisasi menjadi desentralisasi, top down menjadi bottom up, uniformity

menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses belajar, ketergantungan

menjadi keberlanjutan, social exclusion menjadi social inclution, improvement

menjadi transformation. Berikut ini merupakan uraian persentase dari tujuh

indikator tersebut.

a. Sentralisasi menjadi Desentralisasi

Menurut Sutomo (2011:72-85), Berdasarkan indikator Sentralisasi menjadi

Desentralisasi bahwa dalam hal ini desentralisasi diarahkan pada bentuk

kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan

keputusan dan sumber daya. Desentralisasi ini berarti mencakup lapisan

masyarakat miskin akar rumput, bukan semata berhenti pada elit lokal

setempat. Dalam indikator Sentralisasi menjadi Desentralisasi dijabarkan

dalam 5 butir pernyataan. Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai

71,64%. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator Sentralisasi

menjadi Desentralisasi yakni 4 x 5 x 125 = 2500 (4 = nilai tertinggi dari setiap

pernyataan,5= jumlah pernyataan yang berkaitan dengan indikator Sentralisasi

146

menjadi Desentralisasi, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden).


oleh responden yaitu sebesar 1791 : 2500 x 100% = 71,64 %. Hal tersebut

didapat dari hasil jawaban responden yang berarti bahwa Pengaruh efektivitas

program Upsus Pajale Terhadap kualitas pemberdayaan petani dapat dikatakan

kategori baik.

Namun peneliti menemukan masalah pada sub indikator ini yaitu dalam

pelibatan masyarakat, dapat dilihat dari diagram 29 bahwa terdapat 45,7% re-

sponden yang tidak dilibatkan dalam menentukan program, karena dalam

menentukan program pada kenyataanya hanya melibatkan para elite lokal

stempat. Selain itu, dapat dilihat diagram 30 sebesar 42,4% responden menya-

takan bahwa masyarakat tidak diberikan pilihan dan kebebasan dalam men-

jalankan program oleh pemerintah, hal ini dikarenakan banyaknya intervensi

berbagai stakeholder

b. Top Down menjadi Bottom Up

Menurut Soetomo (2011:72-85),Pendekatan pemberdayaan cenderung




program pembangunan yang direncanakan dan sekaligus dilaksanakan oleh



pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini Kementri-

147

an Pertanian melalui Dinas terkait untuk dimasukan ke dalam perencanaan

pembangunan.Dalam indikator Top down menjadi bottom up terdapat dua sub

indikator, yaitu partisipasi masyarakat dan perumusan perencanaan yang

dijabarkan dalam 5 butir pernyataan.


diperoleh dari skor ideal dari indikator Top Down menjadi Bottom Up yakni 4

x 5 x 125 = 2500 (4 = nilai tertinggi dari setiap pernyataan, 5 = jumlah

pernyataan yang berkaitan dengan indikator Top Down menjadi Bottom Up,

125 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan skor

ideal kemudian dibagi dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu

sebesar 1662 : 2500 x 100% = 66,48%. Hal tersebut didapat dari hasil jawa-

ban responden yang berarti bahwa indikator top down menjadi bottom up

Pengaruh efektivitas program Upsus Pajale terhadap kualitas pemberdayaan

petani dapat dikatakan dalam kategori baik.

Namun peneliti menemukan masalah pada indikator ini diantaranya ku-

rangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan diantara anggota

kelompok tani yang dibuktikan dengan hasil jawaban responden sebesar

58,4% menyatakan bahwa tidak semua petani menghadiri pertemuan dalam

rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan program. Responden yang

menyatakan tidak setuju beralasan karena keterbatasan akses lokasi dan waktu

yang menyulitkan para petani untuk menghadiri kegiatan pertemuan. Para

petani memiliki waktu luang yang berbeda –beda dikarenakan jam kerja para

petani yang tidak bisa ditentukan. Selain itu mayoritas responden menyatakan

148

bahwa program Upsus Pajale bukan berdasarkan analisis kebutuhan masyara-

kat yang dibuktikan dengan hasil sebesar 59,2% responden yang menyatakan

tidak setuju bahwa program Upsus Pajale sesuai dengan analisis kebutuhan

masyarakat.

c. Unformity menjadi Variasi Lokal

Menurut Soetomo (2011:72-85), Uniformity menjadi variasi lokal.

Pendekatan pemberdayaan sangat memberikan toleransi kepada variasi

lokal/kearifan lokal, dengan demikian program-program yang dirumuskan

dan dilaksanakan sangat berorientasi pada permasalahan dan kondisi serta

potensi setempat.Dalam indikator Unformity menjadi Variasi Lokal terdapat

dua sub indikator, yaitu variasi program dan pertanggungjawaban program

yang dijabarkan dalam 5 butir pernyataan.

Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 69,79%. Hasil tersebut

diperoleh dari skor ideal dari indikator Unformity menjadi Variasi Lokalyakni

4 x 5 x 125 = 2500 (4 = nilai tertinggi dari setiap pernyataan, 5 = jumlah

pernyataan yang berkaitan dengan indikator Unformity menjadi Variasi

Lokal, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Setelah menemukan

skor ideal kemudian dibagi dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu

sebesar 1727 : 2500 x 100% = 69,79%. Hal tersebut didapat dari hasil jawa-

ban responden yang berarti bahwa Pengaruh efektivitas program Upsus Pajale

Terhadap kualitas pemberdayaan petani dapat dikatakan kategori baik.

Namun peneliti menemukan masalah pada indikator unfotmity menjadi

variasi lokal, diantaranya program Upsus Pajale tidak diberikan sesuai dengan

149

potensi yang dimiliki masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jawaban re-

sponden sebesar 54,4% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa pro-

gram tersebut diberikan sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Hal

ini dikarenakan pembagian benih menyesuaikan dengan ketersediaan benih

yang ada bukan berdasarkan usul dari masyarakat. Selain itu pemerintah tidak

bertindak secara responsif ketika harga hasil panen dibeli dibawah harga yang

telah ditetapkan pemerintah yang dibuktikan dengan hasil sebesar 57,6% re-

sponden menyatakan tidak setuju bahwa pemerintah bertindak secara respon-

sive ketika harga hasil panen dibeli dibawah HPP (Harga Pokok Pemerintah),

dan masyarakat tidak selalu melaporkan hasil panen kepada ketua kelompok

dibuktikan dengan hasil sebesar 48,8% responden yang menyatakan tidak set-

uju jika seluruh petani selalu melaporkan hasil panen kepada ketua kelompok.

d. Sistem Komando menjadi Proses Belajar

Menurut Soetomo (2011:72-85),Sistem komando menjadi proses belajar.

Pendekatan pemberdayaan memosisikan masyarakat lebih berkedudukan

sebagai subyek atau aktor, dalam hal ini, proses belajar yang dilakukan untuk

meningkatkan inisiatif merupakan rangkaian pemantapan kapasitas.

Peningkatan kapasitas ini bermakna pengakuan akan kemampuan masyarakat

untuk melakukan langkah-langkah menuju kemajuan. Dalam indikator Sistem

Komando menjadi Proses Belajar terdapat dua sub indikator, yaitu

penerimaan perintah dan proses belajar yang dijabarkan dalam 4 butir

pernyataan.

150


diperoleh dari skor ideal dari indikator Sistem Komando menjadi Proses

Belajar yakni 4 x 4 x 125 = 2000 (4 = nilai tertinggi dari setiap pernyataan, 4

= jumlah pernyataan yang berkaitan dengan indikator Sistem Komando

menjadi Proses Belajar, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden).




program Upsus Pajale Terhadap kualitas pemberdayaan petani dapat

dikatakan kategori sangat baik.

Seperti yang telah diulas sebelumnya program Upsus Pajale mampu

meningkatkan motivasi para petani dalam kegiatan pertaniannya. Dengan

bantuan modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat mengurangi beban para

petani sehingga penghasilan yang didapatkan bisa lebih besar. Selain

meningkatnya motivasi, dengan adanya bantuan ini meningkatkan partisipasi

petani dalam perumusan kebijakan walaupun pada kenyataannya belum

seluruh petani yang terlibat dalam perumusan program.

e. Ketergantungan menjadi Keberlanjutan

Menurut Soetomo (2011:72-85),Ketergantungan menjadi keberlanjutan.

Pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan

akan lebih mendorong tumbuh kembangnya inisiatif dan kreatifitas yang

memacu keberlanjutan. Dalam indikator Ketergantungan menjadi

151

Keberlanjutan terdapat dua sub indikator, yaitu kemandirian dan

keberlanjutan yang dijabarkan dalam 4 butir pernyataan.


diperoleh dari skor ideal dari indikator Ketergantungan menjadi

Keberlanjutanyakni 4 x 4 x 125 = 2000 (4 = nilai tertinggi dari setiap

pernyataan, 4 = jumlah pernyataan yang berkaitan dengan indikator

Ketergantungan menjadi Keberlanjutan, 125 = jumlah sampel yang dijadikan


yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1238 : 2000 x 100% = 61,90%. Hal

tersebut didapat dari hasil jawaban responden yang berarti bahwa Pengaruh

efektivitas program Upsus Pajale terhadap kualitas pemberdayaan petani

dapat dikatakan kategori baik.

Namun dalam pelaksanaannya peneliti menemukan masalah pada indi-

kator ketergantungan menjadi keberlanjutan, diantaranya yaitu ketika terjadi

gagal panen masyarakat tidak mampu menyelesaikan permasalahannya

sendiri yang dibuktikan dengan hasil sebesar 62,4% responden yang menya-

takan tidak setuju apabila masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya

sendiri ketika terjadi gagal panen. Masyarakat memerlukan bantuan dari

pihak lain untuk menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan temuan

lapangan ketika terjadi gagal panen Pemerintah turun untuk menyelesaikan

permasalahan walaupun tidak cepat tanggap. Selain itu program Upsus Pajale

belum berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan hasil jawaban responden sebe-

sar 56,8% yang menyatakan tidak setuju bahwa terdapat hasil olahan kreatif

152

dari jagung dan kedelai dikarenakan belum adanya pelatihan dari Pemerintah

untuk membuat olahan jagung dan kedelai. Hasil panen sebagian besar dijual

langsung setelah panen.

f. Social Exclusion menjadi Social Inclusion

Menurut Soetomo (2011:72-85), Social exclusion menjadi social inclution.

Seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan bawah, mendapatkan peluang

yang sama dalam berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam

mengakses semua pelayanan, serta dalam mengakses sumber daya dan

informasi. Dalam indikator Social Exclusion menjadi Social Inclusion

terdapat dua sub indikator, yaitu penerima manfaat dan partisipasi pihak luar

yang dijabarkan dalam 6 butir pernyataan.


diperoleh dari skor ideal dari indikator Social Exclusion menjadi Social

Inclusion yakni 4 x 6 x 125 = 3000 (4 = nilai tertinggi dari setiap pernyataan,

6 = jumlah pernyataan yang berkaitan dengan indikator Social Exclusion

menjadi Social Inclusion, 125 = jumlah sampel yang dijadikan responden).




program Upsus Pajale terhadap kualitas pemberdayaan petani dapat dikatakan

kategori baik.

Namun peneliti menemukan beberapa masalah pada indikator social ex-

clusion menjadi social inclusion diantaranya tidak semua masyarakat me-

153

manfaatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diperkuat

dengan jawaban responden sebesar 46,40% yang menyatakan tidak setuju

bahwa masyarakat memanfaatkn bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada

dikarenakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah justru dijual kembali

oleh masyarakat kepada pihak lain dengan alasan untuk membeli pupuk, tidak

tersedianya lahan, dan alasan ekonomi lainnya. Selain itu belum cukupnya

anggaran yang didapatkan oleh para petani salah satunya dalam hal pem-

berian pupuk para petani hanya mendapatkan sebanyak 50Kg untuk 1 Ha la-

han, sedangkan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 100Kg juga menjadi

penyebab ada petani yang menjual kembali benih kepada pihak lain.

g. Improvement menjadi transformation

Menurut Soetomo (2011:72-85), Improvement menjadi transformation.

Improvement berarti memfokuskan perbaikan hanya dalam cara kerja dan

proses produksi tanpa melakukan perubahan pada tataran struktur, sedangkan

pendekatan pemberdayaan lebih menekankan pada transformation, dimana

fokus perubahan adalah pada level sistem dan struktur sosialnya. Dalam

indikator Improvement menjadi transformationterdapat dua sub indikator,

yaitu perubahan dan evaluasi yang dijabarkan dalam 5 butir pernyataan.


diperoleh dari skor ideal dari indikator Improvement menjadi

transformationyakni 4 x 5 x 125 = 2500 (4 = nilai tertinggi dari setiap

pernyataan, 5 = jumlah pernyataan yang berkaitan dengan indikator

Improvement menjadi transformation, 125 = jumlah sampel yang dijadikan

154


yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1662 : 3000 x 100% = 66,48 %. Hal

tersebut didapat dari hasil jawaban responden yang berarti bahwa Pengaruh

efektivitas program Upsus Pajale terhadap kualitas pemberdayaan petani

dapat dikatakan kategori baik.

Namun peneliti menemukan beberapa masalah pada indikator Improve-

ment meenjadi transformation diantaranya, belum maksimalnya pemerintah

dalam pelaksanaan program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar yang dibuk-

tikan dengan hasil sebesar 55,2% responden yang menyatakan tidak setuju

bahwa pemerintah sudah maksimal dalam menjalankan program. Hal ini

mengkonfirmasi fakta bahwa masih terdapatnya beberapa kekurangan dalam

pelaksanaan program Upsus Pajale, seperti kurang responsifnya Pemerintah

ketika terjadi permasalahan di lapangan, bantuan yang tidak tepat sasaran di-

mana seluruh anggota kelompok tani bisa mendapatkan bantuan walaupun

petani tersebut termasuk kedalam kategori mandiri. Selain itu masyarakat

masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah walaupun pada tahun sebe-

lumnya sudah mendapatkan bantuan. Hal ini mendeskripsikan bahwa

pelaksanaan program Upsus Pajale belum mampu merubah struktur sosial di

masyarakat.

155

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab – bab

sebelumnya, maka dalam penelitian mengenai Pengaruh efektivitas Program

Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Terhadap

Kualitas Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang,

peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan analisa deskriptif nilai efektivitas program Upsus Pajale

adalah sebesar 71,31%, artinya Efektivitas Progam Upaya Khusus

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Kecamatan Banjar,

Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori baik, karena berdasarkan

kriteria analisa deskriptif 71,31 % termasuk dalam rentang persentase 51%

s/d 75% yaitu kriteria baik.

2. Berdasarkan analisa deskriptif nilai kualitas pemberdayaan petani adalah

sebesar 69,99%, artinya kualitas pemberdayaan petani di Kecamatan

Banjar, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam kategori baik, karena

berdasarkan kriteria analisa deskriptif 69,99% termasuk dalam rentang

persentase 51 % s/d 75% yaitu kriteria baik.

3. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukan bahwa

terdapat pengaruh antara efektivitas program Upsus Pajale terhadap

156

pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang yaitu

sebesar 29,2%. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi pemberdayaan

petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 70,8%

selain variabel efektivitas program upsus pajale yang tidak diteliti. Dengan

demikian rumusan masalah dan hipotesis penelitian mengenai pengaruh

efektivitas program upsus pajale terhadap pemberdayaan petani di

Kecamtan Banjar, Kabupaten Pandeglang teruji yang artinya terdapat

pengaruh signifikan antara efektivitas program Upsus Pajale terhadap

kualitas pemberdayaan petani di Kecamatan Banjar, Kabupaten

Pandeglang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Efektivitas Program Upaya

Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Terhadap

Pemberdayaan Petani di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, maka

peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Bidang Tanaman Pangan perlu-

mengadakan hubungan kerja sama yang tertuang dalam Memorandum of

Understanding (MoU) yang berkelanjutan dengan perusahaan pakan ter-

nak, sehingga dapat dijadikan pasar untuk menjual hasil panen para petani

dengan kepastian harga sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemerintah-

sehingga para petani tidak dirugikan mengenai fluktuasi harga yang terjadi

di pasar.

157

2. Para stake holder terkait seperti Penyuluh, Mahasiswa/Alumni, dan Ba-

binsa sebaiknya ikut terlibat dalam melakukan monitoring dan evaluasi se-

jakpenetapan CPCL hingga pelaksanaan program di lapangan.

3. Kementrian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jendral Tanaman Pan-

ganperlu mengadakan pelatihan dalam hal mengolah hasil panen menjadi

produk olahan kreatif, sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas.

4. Dinas Pertanian Provinsi Banten Bidang Tanaman Pangan perlu memiliki

target yang spesifik terkait mekanisme berjalannya program Upsus Pa-

jalesekaligus memiliki acuan kapan program diberlakukan dan diberhenti-

kandengan cara sistem pengawasan dan pelaporan yang berkelanjutan.

5. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor – faktor lain

yang mempengaruhi di luar penelitian ini.

158

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.

Yogyakarta : Graha Ilmu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2016. Kecamatan Banjar dalam

Angka 2016. Pandeglang : BPS Kabupaten Pandeglang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2015. Sensus Pertanian 2013 Hasil

Pencacahan Lengkap Provinsi Banten. Serang : BPS Provinsi Banten.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP

YKPN.

Mardikanto, Totok. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif

Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Sanusi, Anwar. 2006. Metodelogi Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial dan Ilmu

Ekonomi. Jakarta : Buntaran

Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Ketujuh.

Jakarta : Radar Jaya Offset.

Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat.

Bandung : PT Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian

Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.

Bandung : Refika Aditama.

159

Sunyoto, Danang. 2009. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta : Med

Press

Suparjan, Hempri Suyatna. 2003. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan

sampai Pemberdayaan. Yogyakarta:Aditya Media.

Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta : Kencana Penada Media Group.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi publik Republik Indonesia

(SANKRI). Jakarta : PT Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hasel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana

Indonesia.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi.

Yogyakarta : Media Presindo.

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 Tentang

Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan

Di Tingkat Konsumen.

Peraturan Mentri Pertanian Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pedoman Upaya

Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui

Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Peraturan Mentri Pertanian Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawalan

dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, Dan Bintara Pembina

Desa dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Dan

Kedelai.

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan

Pemberdayaan Petani.

Sumber Lain :

Astuti, A.N. 2010. Efektivitas Kelompok Tani Di Kecamatan Gatak Kabupaten

Sukaharjo. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Diakses pada

tanggal 15 Februari 2018 pada halaman https://eprints.uns.ac.id/5606/.

Budiani, Ni Wayan. 2007. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran

Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan

Denpasar Timur Kota Denpasar”. Jurnal. Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan

https://eprints.uns.ac.id/5606/

160

Sosial. Vol. 2 No.1 : 53. Diakses pada 10 Februari 2018 pada halaman

https://media.neliti.com/media/publications/43816-ID

Darmansyah, Muhammad Yusuf Badjido,Ahsan Samad. 2014. Peran Pemerintah

Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangin

Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jurnal. Universitas Muhammadiyah

Makassar. Makassar. Diakses pada tanggal 14 Februari 2018 pada halaman

https://journal.unismuh.ac.id

Irsa, Riandari. 2017. Persepsi Petani dan Efektivitas Kelompok Tani Dalam

Program Upsus Pajale di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang

Bawang. Skripsi. Universitas Lampung. Lampung. Diakses pada tanggal 28

Februari 2018 pada halaman http://digilib.unila.ac.id/

Puji Lestari, Esti. 2011. Studi Tentang Penyebab Petani Perempuan Lebih Miskin

Daripada Petani Laki – Laki. Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

Diakses pada tanggal 28 September 2018 pada halaman :

http://lib.ui.ac.id/detail?id=20292774&lokasi=lokal

Puspandi, K. 2002. Rekontruksi Sistem Penyuluhan Pertanian. Disertasi Doktor

Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diakses pada

tanggal 28 Februari 2018 pada halaman

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/631.

Riswanda, Abdul Hamid, dan Yeni Widyastuti. 2018. The Degeneration Of

Farmers : A Critical Etnographic Case Studi In Sawarna Banten. Journal of

Asian Research Vol. 2 No. 2 : 102-122. Diakses pada 7 Juni 2018 pada

halaman http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n2p102

Wahyuni, Ayu. 2016. Pengaruh Efektivitas Program CSR PT Mitsubishi

Chemical Indonesia (MCCI) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Gelem Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Skripsi. Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa. Diakses pada 15 Februari 2018 pada halaman

http://repository.fisip-untirta.ac.id/615/

https://media.neliti.com/media/publications/43816-ID

https://journal.unismuh.ac.id/

https://journal.unismuh.ac.id/

http://digilib.unila.ac.id/

http://dx.doi.org/10.22158/jar.v2n2p102

http://repository.fisip-untirta.ac.id/615/

BIODATA

I. Data Pribadi

Nama : Syifa Nidiannisa

Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 28 Februari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jalan Fatoni No. 23B RT/RW 04/03, Pandeglang –

Banten

E-mail : [email protected]

No. HP : 089502330078

II. Pendidikan Formal

SD Negeri 3 Pandeglang (Tahun 2002-2008)

SMP Negeri 1 Pandeglang (Tahun 2008-2011)

SMA Negeri 1 Kota Serang (Tahun 2011-2014)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Tahun 2014–2018)

Pandeglang, November 2018

Syifa Nidiannisa

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM UPAYA KHUSUS …repository.fisip-untirta.ac.id/1411/1/PENGARUH...

Documents

Transcript of PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM UPAYA KHUSUS …repository.fisip-untirta.ac.id/1411/1/PENGARUH...