PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL (PPIDS)PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL (PPIDS)UNIVERSITAS UDAYANAN 2018UNIVERSITAS UDAYANAN 2018

PengantarPENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN SMBER DATA GEOSPASIAL

Disampaikam pada Pelatihan Pengelolaan Data Spasial

Denpasar, 12 Juli 2018

R. SuyartoPPIDS - UNUD

PPIDS/PPID/Data Spasial/…Informasi Geospasial ….

….Pengelolaan??????????????

PPIDSData Spasial/Informasi Geospasial/Peta Dasar

Bentuk permukaan bumi

DATA REFERENSI BUMI

Geografi ?????

Peta ????

GIS….SIG ????

Geodesi ??????

DATA REFERENSI BUMI

Remote Sensing ?????

Kartografi ?????

Teknologi Informasi ?????Entahlah…Terserah ?????

18 PPIDS18 PPIDS18 PPIDS18 PPIDS

BUMIBUMI

Bakosurtanal/BIGBakosurtanal/BIGBakosurtanal/BIGBakosurtanal/BIG Universitas UdayanaUniversitas UdayanaUniversitas UdayanaUniversitas Udayana

Kepanjangan Tangan BIGKepanjangan Tangan BIGKepanjangan Tangan BIGKepanjangan Tangan BIG

Simpul JaringanSimpul JaringanSimpul JaringanSimpul Jaringan

PPIDS PPIDS 20152015

PPIDS PPIDS 20152015

IGD (Informasi Geospasial Dasar)IGD (Informasi Geospasial Dasar)IGD (Informasi Geospasial Dasar)IGD (Informasi Geospasial Dasar)

Peta TematikPeta TematikPeta TematikPeta Tematik

CitraCitraCitraCitra

One Map PolicyOne Map PolicyOne Map PolicyOne Map Policy

SurveiSurveiSurveiSurvei

Tugas PPIDSTugas Umum

1.Melakukan sosialisasi dan diseminasi JIGN (standar, pedoman, program)2.Melengkapi panduan umum (mendetilkan) sesuai kondisi wilayah3.Melaporkan progress triwulanan ke BIG c.q. Deputi Bidang IIG4.Kepanjangan tangan BIG di daerahTugas Khusus

1. Kelembagaan Membantu pembangunan SJ di Provinsi dan Kabupaten/Kota Inventarisasi SJ yang telah siap dan berfungsi

2. Data dan Teknologi Inventarisasi keberadaan data spasial Inventarisasi kemampuan teknologi yang ada

3. SDM Modul pelatihan Melatih Sertifikasi

1. Nama PPIDS

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS)

Universitas UdayanaGedung Agrokomplek Lantai IV Kampus

Sudirman, Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali

email. ppids@unud.ac.id

Data/Informasi Geospasial

KONFLIKSOSIAL

SUMBERDAYA ALAM

POLITIK

MASALAHLINGKUNGAN

EFISIENSIANGGARAN

PENDIDIKAN

KRISIS FINANSIAL

HANKAM

RTRW

PERUBAHANIKLIM

TERORISME

PANGAN

PEMBALAKAN LIAR

INFRASTRUKTUR

FLU BURUNG

EKONOMI DAERAH

BENCANAALAM

DEMOGRAFI

KEMISKINAN

POTENSI EKONOMI

MONITORING & EVALUASI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PERBATASAN

PEMILU

~90% aktifitas kepemerintahan memiliki elemen

spasial

~65% aktifitas kepemerintahan menggunakan elemen spasial sebagai identifier utama

• Setiap objek berada di suatu tempat.

• Setiap aktivitas/kejadian terjadi di suatu tempat.

• Informasi geospasial menjawab pertanyaan ada apa? di mana?

BANYAK TERJADI KESALAHAN KEBIJAKAN AKIBAT PETA YANG

SALAH

Batubara

Kelapa Sawit

HPH Kayu

BANYAK TERJADI KESALAHAN KEBIJAKAN AKIBAT Informasi Geospasial yang SALAH

Kebijakan TKA

Bahan kontra produktif politik TKA (Non Skill/Rendah)

Informasi Geospasial salah Tenaga Terampil bersertipikat (surveyor/pengukur lapangan/Strata ketrampilan SMK

TKA (Non Skill/Rendah)

ISTILAH DAN DEFINISI

TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PPIDS UNUD| Halaman 11

Data Geospasial (DG)Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. (UU No. 4 Tahun 2011)

Informasi Geospasial (IG)

Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. (UU No. 4 Tahun 2011)

DatasetKumpulan data yang dapat diidentifikasi. (ISO/TC 211 Glossary)

Dataset fundamental

Dataset yang tidak dapat diturunkan dari dataset yang lain dan digunakan oleh

banyak institusi dan/atau banyak institusi memperoleh manfaat yang signifikan

dari dataset tersebut. (ANZLIC Custodianship Guidelines)

GEOSPASIAL INFORMATION:MANY-LAYERS, MANY ACTORS

CITRACITRA

PELUANG:

Penyediaan data, akses dan pemanfaatan yang terpercaya, up-to-date dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.Menimbulkan implikasi positif pada kualitas pengambilan keputusan yang berakibat pada meningkatnya kualitas tindakan yg diambil.

DASAR HUKUM• Undang‐undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial• UU No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.• UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang• Peraturan Presiden RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan

Informasi Geospasial Nasional• PP No. 10 tahun 2010 tentang Ketelitian Peta dalam Penataan Ruang• Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial• UU No. 4 Th 2011 Tentang IG• PP No. 9 Th 2014 Tentang IG• Perpres No. 94 Th 2011 Tentang BIG• Perka BIG•

Peraturan

UU No. 4 Th 2011 Tentang IG

PP No. 9 Th 2014 Tentang IG

Perpres No. 94 Th 2011 Tentang BIG

Perka BIG

DASAR HUKUM• Undang‐undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial• UU No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi

Publik.• UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang• Peraturan Presiden RI Nomor 27 tahun 2014 tentang

Jaringan Informasi Geospasial Nasional• PP No. 10 tahun 2010 tentang Ketelitian Peta dalam

Penataan Ruang• Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Data/Informasi Geospasial

1. IG Dasar : Jaring Kontrol Geodesi

Peta Dasar (RBI, Pantai

dan Laut)

2. IG Tematik : Peta Kawasan Kumuh,

Bahaya Awan panas,

Tsunami dll

Informasi Geospasial Dasar (IGD) (Jaring Kontrol Geodesi dan Peta

Dasar)

Pengertian Informasi Geospasial DasarPengertian Informasi Geospasial Dasar

Jaring Kontrol Geodesi:Jaringan titik-titik yang diukur koordinatnya dengan tingkat ketelitian tertentu, dan menjadi acuan pengukuran koordinat secara nasional dan internasional

Jenis Jaring Kontrol Geodesi:• Jaring Kontrol

Horizontal• Jaring Kontrol Vertikal• Jaring Kontrol

GayaberatPeta Dasar:• Menggambarkan unsur dasar permukaan bumi

yaitu: Garis Pantai, Jaringan Hidrografi, Jaringan Transportasi, Ketinggian (kontur), Bangunan Penting, Penutup Lahan, Batas Wilayah Adminsitrasi, Toponim (Nama-nama Geografis)

• Menjadi dasar/acuan bagi peta tematik• Jenis Peta Dasar:

• Peta Rupabumi Indonesia (RBI) – Darat• Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) –

Pantai• Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) - Laut

IGD dan Peta Rupabumi IndonesiaIGD dan Peta Rupabumi Indonesia

Informasi Geospasial Dasar Informasi Geospasial Dasar (IGD)(IGD)Yaitu IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.Penyelenggaraan IGD dilakukan oleh BIG (UU IG: 22 ayat 1 dan 2)

Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Peta Rupabumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat (UU-IG: 1).Peta RBI terdiri atas: garis pantai; hipsografi; perairan;

nama rupabumi; batas wilayah; transportasi dan utilitas; bangunan dan fasilitas umum; dan penutup lahan.

Skala Kecil (1: 1.000.000.000, 1: 500.000 dan 1:250.000)Skala Kecil (1: 1.000.000.000, 1: 500.000 dan 1:250.000)

Skala Menengah (1:50.000 dan 1:25.000)Skala Menengah (1:50.000 dan 1:25.000)

Skala Kecil:Skala Kecil:•Skala 1:1.000.000 hasil generalisasi Peta RBI skala 1:500.000•Skala 1:500.000 selesai tahun 2013•Skala 1:250.000 selesai tahun 2012

Skala Menengah:Skala Menengah:•Skala 1:25.000:

• Jawa-Bali-Nusatenggara perlu dimutakhirkan

•Sulawesi selesai tahun 2013•Skala 1:50.000:

•Selesai tahun 2014 untuk pulau-pulau besar di luar Jawa-Bali-Nusatenggara

•Secara umum perlu dimutakhirkan

Ketersediaan Peta Rupabumi Indonesia Ketersediaan Peta Rupabumi Indonesia skala kecil dan menengah (1:25.000 atau lebih kecil) skala kecil dan menengah (1:25.000 atau lebih kecil)

PERAN INFORMASI GEOSPASIALDALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERAN INFORMASI GEOSPASIALDALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BASIS DATA

DASAR PERENCANAAN

PENDEKATAN SPASIAL TUJUAN

Informasi Geospasial

Data Statistik

Rencana Tata Ruang

Darat dan Laut/MaritimPengelolaan Pertanahan

Arah Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar dan Provinsi ,Kabupaten/Kota dan Implementasi UU Desa

• Kawasan Cepat Tumbuh

• Kawasan Perbatasan• Daerah Tertinggal• Kawasan Rawan

Bencana• Kawasan Khusus• Sistem Perkotaan• Perdesaan• Pengembangan

Ekonomi Lokal• Kawasan

Transmigrasi

1. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah

2. Pusat-pusat Pertumbuhan berbasis Keunggulan Potensi Wilayah

3. Pemerataan Pelayanan Sosial Dasar

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

(Simpul Jaringan IG Prov/Kab)

10

Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis, maupun penerbitan perizinan

Reference

GEO DATABASE

One Map PolicyPresiden

GEOSPASIAL INFORMATION:MANY-LAYERS, MANY ACTORS

CITRACITRA

PELUANG:

Penyediaan data, akses dan pemanfaatan yang terpercaya, up-to-date dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan.Menimbulkan implikasi positif pada kualitas pengambilan keputusan yang berakibat pada meningkatnya kualitas tindakan yg diambil.

KONDISI SEKARANGSalah satu perwujudan pemanfaatan SIG yang intensif dan meluas adalah tersedianya peta di situs web resmi pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga.

Sampai dengan bulan Juli tahun 2013, ternyata jumlah peta yang tersedia di situs web resmi pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1.224, dengan hanya 50% Kabupaten/Kota yang menampilkan peta di situs web resminya (Sutanta, dkk., 2013). Jumlah ini sangat kurang dari kondisi ideal. Dalam hal Pemerintah Provinsi, jumlah peta yang tersedia di situs web resminya juga sangat sedikit, yaitu hanya 470 peta dengan beberapa provinsi tidak memiliki peta di situs webnya.

Lebih jauh lagi, jumlah Pemerintah Daerah yang telah memiliki Simpul Jaringan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional masih sangat sedikit. Situasi dan kondisi di Kementerian/Lembaga tampak lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah jika dilihat dari jumlah peta dalam situs web resmi maupun ketersediaan Simpul Jaringan.

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam (Pengelolaan) penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu.

Provinsi, Kabupaten, Kota…..Kementerian……NGO

Ina-GeoPortal

GOOGLE ???????????????

IGD ataupun IGT merupakan Model dari berbagai objek, kejadian atau fenomena yang terjadi di bawah, pada, ataupun atas permukaan bumi.

Informasi Geospatial Dasar (IGD)

Informasi Geospatial Tematik (IGT)

Densitas PopulasiEkoregionKualitas Udara

SungaiJaringan TransportTopografiSistem Referensi

PPIDS :

Kepanjangan tangan BIG di daerah (Propinsi/Kabupaten /Kota)

a. Peta Tata Ruang b. Peta Desa/Batas Desa

c. Peta Tematik d. Peta Dasar (Revisi)

28

KEDUDUKAN PETA RENCANA TATA RUANG

Peta Tematik Dasar adalah peta yang berisi satu tema tertentu yang menyajikan informasi dasar muka bumi, baik fisik maupun hasil budidaya manusia, serta merupakan fenomena muka bumi tunggal.Peta Tematik Analisis adalah peta yang berisi suatu tema tertentu hasil dari proses analisis dan transformasi dari suatu peta tematik dasarPeta Tematik Sintesis adalah peta yang berisi suatu tema tertentu hasil proses sintesis (penggabungan) dari peta tematik dasar, dan atau peta tematik analisis.

IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

29

GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG

RBI

Citra satelit

Batas wilayahJalan

SungaiTutupan Lahan

FisiografisKependudukan

Ekonomi dan keuanganSarana dan prasarana

Tematik lainnya

Pola ruangStruktur ruang

Kawasan Strategis

LayoutSimbol Pewarnaan

Sumber data

30

SEKILAS TENTANG PERMEN ATR/ BPN NO. 8 SEKILAS TENTANG PERMEN ATR/ BPN NO. 8 TAHUN 2017TAHUN 2017

1. Kebijakan Strategis Nasional2. RTH Publik (untuk Kawasan

Perkotaan di Kabupaten dan Kota)

3. Peruntukan Kawasan Hutan4. Lahan Pangan Pertanian

Berkelanjutan5. Mitigasi Bencana

Evaluasi Materi Rancangan Perda RTR

• Pentingnya peran PPIDS di Daerah untuk mempercepat proses mendapatkan rekomendasi pada penyusunan Peta Rencana Tata Ruang -> perlu adanya sosialisasi SOP PPIDS

Tantangan Kedepan(Informasi Geospasial)

ISU STRATEGIS- 1

Upaya telah dilakukan melalui pembangunan Jaringan Informasi Geospasial

Nasional (JIGN) yang dapat diakses oleh semua stakeholder melalui jaringan internet.

Namun simpul jaringan yang terkoneksi masih terbatas dan belum terjadinya pertukaran data yang

signifkan antar simpul jaringan yang telah terkoneksi.

Hal ini dikarenakan informasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data dan beberapa metadata,

belum langsung berupa fisik data dan informasi terkait.

ISU STRATEGIS 2

Terkait industri Informasi Geospasial, jumlah penyedia barang dan jasa di bidang Informasi Geospasial tidak sebanding dengan tuntutan penyediaan Informasi Geospasial yang diamanatkan di dalam UU

Informasi Geospasial. Selain itu, jenis usaha dari penyedia jasa juga masih terbatas.

Hal ini akan mengakibatkan peluang masuknya penyedia barang dan jasa dari mancanegara.

Peningkatan kapasitas industri tersebut harus didukung dengan

ketersediaan SDM di bidang Informasi Geospasial yang kompeten dan terakreditasi.

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan akreditasi yang sudah terbentuk, yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial

(LPJIG), perlu dioptimalkan perannya.

 

PENGERTIAN SKKNI

• Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenakertrans no 5 /2012)

SKKNI adalah sebuah instrumen yang akan digunakan untuk melakukan sertifikasi kompetensi Bidang IG, dan rujukan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama 3

4 Analis Muda 4

5 Analis Madya 1

6 Analis Utama 5

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama

4

4 Analis Muda 5

5 Analis Madya 6

6 Analis Utama 6

7 Ahli Muda 6

8 Ahli Madya 6

UNIT KOMPETENSI PER SUB BIDANG

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama

3

6 Analis Utama 1

7 Ahli Muda 1

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama

4

6 Analis Utama 2

7 Ahli Muda 1

8 Ahli Madya 4

9 Ahli Utama 2

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator Utama

1

4 Analis Muda 2

6 Analis Utama

6

7 Ahli Muda 2

8 Ahli Madya 5

LVL PREDIKATJML UK

3 Operator

Utama

3

4 Analis Muda 3

5 Analis Madya 3

6 Analis Utama 9

7 Ahli Muda 2

8 Ahli Madya 1

KESETARAAN KKNI

PendidikanKualifikasi Pelatihan / Pengalaman

Akademik Vokasi

S3 IX Ahli 3

Pend. Spesialis

VIII Ahli 2

S2 Pend. Terapan

VII Ahli 1

S1 D4 VI Teknisi / Analisis 3

D3 V Teknisi / Analisis 2

D2 IV Teknisi / Analisis 1

D1 III Operator 3

SM II Operator 2

SD I Operator 1

PENUTUPMari bersama siapkan Sumberdaya Manusia dan Industri Informasi

Geospasial yang berkualitas untuk membangun negeri !!

Mari Mari kita raih kejayaan mendatangkita raih kejayaan mendatang

Melalui penguasaan data/informasi Melalui penguasaan data/informasi geospasial geospasial

TerimakasihSuksma