Pengantar Ilmu Negara Dan Pemerintahan
description
Transcript of Pengantar Ilmu Negara Dan Pemerintahan
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
Pengantar Ilmu NegaraPengantar Ilmu Negara dandan PemerintahanPemerintahan
Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara
Negara? Apa itu negara? Pada dasarnya negara adalah sebuah
organisasi. Seperti layaknya sebuah organisasi, negara memiliki
anggota, tujuan dan peraturan. Anggota negara adalah warganya,
tujuan negara biasanya tercantum dalam pembukaan konstitusinya
(undang-undang dasar), sedang peraturannya dikenal sebagai hukum.
Bedanya dengan organisasi yang lain, negara berkuasa di atas
individu-individu dan di atas organisasi-organisasi pada suatu wilayah
tertentu. Peraturan negara berhak mengatur seluruh individu dan
organisasi yang ada pada suatu wilayah tertentu, sedangkan
peraturan organisasi hanya berhak mengatur fihak-fihak yang menjadi
anggotanya saja. Peraturan negara bersifat memaksa, bila ada yang
tidak mematuhinya, negara mempunyai hak untuk memberikan
sanksi, dari sanksi yang bersifat lunak (denda) sampai sanksi yang
bersifat kekerasan (hukum bunuh misalnya).
Sepanjang sejarah manusia hidup di atas permukaan bumi,
manusia telah bernegara. Mulai dari negara dalam bentuknya yang
paling primitif yaitu negara kesukuan, negara kota, sampai negara
kerajaan, negara republik dan negara demokrasi.
Sampai saat ini tidak ada satupun ta’rif negara yang diakui semua
fihak. Ahli-ahli ilmu kenegaraan saling berbeda pendapat tentang apa
itu negara. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa yang dimaksud
dengan negara adalah organisasi yang menaungi semua fihak dalam
suatu wilayah tertentu. Yang dimaksud menaungi pada kalimat diatas,
bisa diartikan menguasai, mengayomi, mengurus atau ketiga-tiganya.
Sedang yang dimaksud dengan semua fihak berarti semua orang
(individu) atau badan (lembaga, organisasi) yang mendiami suatu
wilayah tertentu.
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -77-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
Ketika berbicara bentuk-bentuk negara, maka kita berbicara
tentang klasifikasi negara. Dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk
negara, para ahli ilmu kenegaraan menggunakan kriteria yang
berbeda-beda. Ada yang menggunakan kriteria siapa yang
memerintah dalam negara itu seperti Aristoteles, maka dia membagi
bentuk-bentuk negara menjadi:
Monarki, negara yang diperintah oleh satu orang saja.
Aristokrasi, negara yang diperintah oleh sekelompok orang.
Republik, negara yang diperintah oleh rakyat.
Apa yang dimaksud dengan memerintah disini berkaitan dengan
siapa yang menentukan hukum. Pada negara yang disebut Monarki,
hukum ditentukan oleh satu orang yang diakui-- biasanya raja. Sedang
pada negara Aristokrasi, hukum ditentukan oleh sekelompok orang.
Dan pada negara yang disebut Republik, hukum ditentukan oleh
rakyat.
Istilah Monarki, Aristokrasi dan Republik yang digunakan oleh
Aristoteles di kemudian hari mendapatkan ta’rif yang lain di tangan
ahli ilmu kenegaraan yang lain. Contohnya menurut Leon Duguit,
monarki adalah bentuk pemerintahan (forme de gouvernement) bukan
bentuk negara (forme de staat), yang kepala negaranya dipilih dan
diangkat menurut garis darah (sistem waris).
Lebih lanjut Aristoteles mengklasifikasikan negara juga berdasar
praktek pemerintahannya. Menurut Aristoteles:
Monarki yang ditujukan hanya untuk kepentingan pribadi
penguasanya disebut negara Tirani.
Aristokrasi yang ditujukan untuk kepentingan sekelompok
orang penguasanya saja disebut negara Oligarki.
Republik yang ditujukan untuk kepentingan penguasa-
penguasanya (orang-orang yang diserahi amanat rakyat;
wakil rakyat) saja disebut negara Demokrasi.
Di era modern, istilah-istilah yang digunakan oleh Aristoteles
banyak yang mengganti peruntukannya. Sebagai contoh istilah
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -78-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
Demokrasi, sekarang Demokrasi digunakan untuk menyebut negara
yang yang pemerintahannya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat (seperti yang didengung-dengungkan oleh Soeharto).
Negara Demokrasi menjadi salah satu bentuk negara yang didengung-
dengungkan oleh Amerika Serikat sekarang ini. Amerika Serikat
menjadikan demokrasi menjadi tolok ukur baik atau buruknya sebuah
negara. Bagi negeri yang tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi
dalam bentuk kenegaraannya akan dikucilkan dari pergaulan
internasional. Bagi Amerika Serikat, pimpinan-pimpinan sebuah
negara harus merupakan hasil pilihan rakyat, seperti di negaranya.
Penentuan hukum-hukum sebuah negara pun harus atas persetujuan
rakyatnya, seperti pula di negaranya. Bentuk negara seperti inilah
yang sekarang dikampanyekan dan “dipaksakan” oleh Amerika
Serikat ke seluruh penjuru dunia. Korban dari “pemaksaan” ini yang
sangat jelas adalah Iraq, Afghanistan dan yang terbaru adalah
Palestina. Yang lucunya adalah bila pemenang pemilihan umum di
sebuah negara adalah musuh Amerika, maka, mau dipilih secara
demokratis atau tidak, Amerika akan menurunkannya dengan paksa.
Baik itu dengan kekerasan, misalnya dengan agresi militer seperti
Iraq dan Afghanistan, atau dengan mengadu domba pemenang
pemilu seperti HAMAS1 dengan FATAH2 di Palestina, maupun dengan
menggunakan cara halus seperti menggunakan kekuatan mahasiswa
untuk menggulingkan Soeharto di Indonesia. Sebaliknya, bila sebuah
negeri walaupun negaranya tidak memakai prinsip-prinsip demokrasi,
tapi penguasanya adalah sahabat Amerika Serikat, maka ia akan
disokong oleh Amerika Serikat, contoh negara Arab Saudi.
Di zaman sekarang pun monarki telah banyak pula jenis-jenis
istilahnya, ada monarki absolut dan ada monarki konstitusional.
Contoh terkenal dari negara monarki absolut adalah negara Perancis
pada masa pemerintahan Louis XVI. Sedang negara monarki
konstitusional contohnya adalah negara Inggris dan negara Thailand
pada masa sekarang. Pada negara monarki konstitusional ada 1 Harakah al Muqawamah al Islamiyyah, pergerakan perlawanan Islam. Sebuah organisasi rakyat Palestina
yang menghendaki kemerdekaan penuh Palestina dan menghilangkan Negara Israel dari peta dunia. Organisasi ini pada pemilu terakhir di Palestina menjadi sebuah partai resmi dan menjadi pemenang. Tapi karena HAMAS tidak disukai oleh Amerika oleh karena sikap tidak mau komprominya terhadap keberadaan Negara Israel, Amerika Serikat kemudian mengembargo semua bantuan internasional pada Palestina. Buntut dari hal itu adalah perang saudara antara HAMAS dan FATAH.
2 FATAH, organisasi kemiliteran (tentara) Palestina Liberation Organization (PLO = Organisasi Pembebasan Palestina). Organisasi pembebasan rakyat Palestina dari jajahan Israel yang berideologi nasionalis.
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -79-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala
negara berfungsi sebagai pemimpin negara yang mengesahkan
undang-undang, sedang kepala pemerintahan berfungsi pemimpin
negara yang menjalankan roda pemerintahan.
Menurut kriteria susunan negara, negara dibedakan menjadi:
Negara Kesatuan.
Negara Serikat. Negara yang terdiri dari negara-negara yang
semula berdiri sendiri, tapi kemudian menggabungkan diri
dan membentuk negara federal (pemerintahan pusat).
Sedangkan menurut kriteria sifat hubungan antar lembaga
negara, bentuk negara kemudian dibagi menjadi negara3:
Negara Presidensiil. Negara yang di dalamnya terdapat
pemisahan kekuasaan yang jelas, antara lembaga negara
yang satu dengan yang lain tak dapat saling mempengaruhi.
Di dalam negara ini ada lembaga negara yang memiliki
kekuasaan untuk membuat undang-undang, ada lembaga
negara yang menjalankan pemerintahan (undang-undang) dan
ada lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan undang-
undang. Contoh negaranya adalah negara Amerika Serikat
(United States of America).
Negara Parlementer. Negara yang antar lembaga negaranya
bisa saling mempengaruhi. Lembaga negara yang membuat
undang-undang bisa menjatuhkan lembaga negara yang
sedang menjalankan pemerintahan. Sistem kenegaraan yang
seperti ini bisa dilihat pada negara Jepang. Diet, parlemen
Jepang, bisa menjatuhkan lembaga negara pemerintahan
yang dipimpin perdana menteri.
Negara Demokrasi Murni. Negara yang lembaga negara
pelaksana undang-undangnya murni hanya menjalankan
program-program pemerintahan (bukan undang-undang) yang
dibuat oleh rakyat lewat referendum. Contohnya negara
Switzerland (Swiss).3 Menurut pendapat Prof. Mr. R. Krannenburg. Periksa: Kranenburg, Prof. Mr. R.. Algemeine Staatleer.
Groeningen,1955.
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -80-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
Lalu bagaimana dengan Negara Islam? Sebentuk negara seperti
apakah Negara Islam itu? Apakah negara berbentuk Republik
berdasarkan hukum Islam? Di mana hukum Islam menjadi dasar dari
setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga negara
pembuat undang-undangnya. Ataukah ia negara monarki
konstitusional dengan berdasarkan konstitusi (dustuur) Islam?
Ataukah ia bukan monarki atau republik tapi hanya sebuah negara
berdasarkan Islam? Apakah ia negara Teokrasi? Negara yang
penguasanya ditunjuk oleh Tuhan? Negara yang penguasanya tidak
boleh digugat oleh rakyatnya? Atau Negara dimana hukum Islam
menjadi panglima, karena pemimpin dalam Negara Islam bukanlah
seorang raja, yang merupakan keturunan raja sebelumnya, bukan
pula penguasa yang ditunjuk Tuhan dan tak boleh digugat seperti
Paus Katolik? Negara Islam juga bukan negara dimana rakyat
berkuasa sepenuhnya, karena undang-undang di Negara Islam harus
berdasarkan preposisi-preposisi (khobbar) al Qur’an dan as Sunnah?
Majid Khadurri menyebut Negara Islam sebagai Negara Nomokrasi,
negara hukum4.
Peran dan Fungsi Negara
Dalam Islam Negara berperan sebagai lembaga kepengurusan
kehidupan manusia bermasyarakat agar manusia bisa menjalankan
peran dan fungsinya sebagai khalifah Alloh di muka bumi. Negara
berfungsi sebagai:
1. Pengatur kehidupan bermasyarakat orang-orang yang hidup di
wilayah kekuasaannya berdasar syari’at Alloh Azza wa Jalla.
Contoh yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad di
Madinah menunjukkan pada kita bahwa hukum (representasi
dari sebuah negara) yang mengikat atau mengatur seluruh
fihak di suatu wilayah mestilah sesuai dengan dengan apa yang
diturunkan oleh Alloh SWT.. Periksa isi Piagam Madinah!
4 Baca Majid Khadurri dalam bukunya yang berjudul Teologi Keadilan terbitan Risalah Gusti, Surabaya, tahun 1999.
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -81-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
2. Pelindung keamanan warganegara dan orang-orang yang
meminta perlindungan. Piagam Madinah sebagai bentuk riel
dari sebuah negara, pada intinya ada untuk menjamin
keamanan orang-orang yang bertempat inggal di Madinah.
Lihat saja pasal-pasal yang ada di Piagam Madinah.
3. Pendorong kemajuan peradaban kemanusiaan sebagai
peradaban khalifah Ilahi Rabbi di muka bumi. Sejatinya apa
yang diturunkan oleh Alloh menggariskan bahwa manusia
diciptakan oleh Alloh sebagai khalifah Alloh. Piagam Madinah
yang berdasarkan apa yang diturunkan oleh Alloh sejatinya
mendorong manusia agar bisa menjadi khalifah Alloh. Di
sebuah negara yang aman, manusia bisa mengeluarkan segala
potensi kemanusiaannya. Negara berkewajiban untuk
meningkatkan potensi kemanusiaan itu juga dengan
menyediakan pendidikan (pada masa Sayidina Umar ra. guru
digaji oleh negara).
Pengertian dan bentuk-bentuk Pemerintahan
Berbicara tentang bentuk pemerintahan, kita mesti faham
terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara dan perbedaannya
dengan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan di awal, sejatinya
negara adalah sebuah organisasi. Selayaknya organisasi, maka negara
pun memiliki peraturan, selain itu negara juga memiliki sebuah badan
yang berfungsi merumuskan, menjalankan dan mengawasi peraturan
itu.
Di dalam faham trias politika5, badan-badan itu dipisahkan
menjadi lembaga-lembaga negara tersendiri. Kemudian badan yang
melaksanakan peraturan (undang-undang) negara disebut lembaga
eksekutif atau pemerintah dalam faham itu.
Sedang dalam tradisi Islam tidak pernah dikenal pemisahan
kekuasaan seperti itu. Karena dalam tradisi Islam dikenal prinsip
5 Faham ini digagas oleh Montesqiue (Filsuf berkebangsaan Perancis). Faham ini merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintahan raja Perancis. Agar sebuah negara tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, maka kekuasaan yang dimiliki oleh Negara harus dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga Negara yang terbatas kekuasaannya. Ada lembaga Negara yang hanya berkuasa membuat peraturan (undang-undang) disebut lembaga legislatif, ada lembaga Negara yang menjalankan pemerintahan yang disebut lembaga eksekutif dan ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan yang disebut lembaga yudikatif.
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -82-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
nasihat-menasihati dan prinsip kesetaraan. Siapapun bisa melakukan
fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan, termasuk rakyat jelata,
dan amirul mukminin mesti mau mendengarkannya, karena sejatinya
dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukan hierarkis. Yang ada
hanyalah perbedaaan fungsi organik, amirul mukminin kedudukannya
terbedakan dari rakyat jelata hanya karena tugas dia untuk memimpin
(mengeluarkan perintah untuk) masyarakat serta menyelesaikan
pertikaian, bila ada pertikaian diantara fihak-fihak yang berada dalam
tanggungjawabnya.
Pelaksanaan dan pengawasan serta perumusan peraturan negara
sejatinya dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh warganegara,
tentu saja lewat koridor seperti majelis syuro dan keamiran. Maka
yang disebut pemerintah dalam Islam merujuk lebih kepada orang-
orang yang diserahi tanggungjawab duduk dalam majelis syuro dan
keamiran. Sedang negara dalam Islam merujuk kepada pemerintah,
rakyat dan hukum Islam.
Adapun dalam melaksanakan pemerintahan, sejarah mengenal
pula bentuk pemerintahan sipil dan militer. Pembagian bentuk
pemerintahan ini berdasarkan kriteria gaya dan sifat memerintah
sebuah pemerintah. Pemerintah sipil adalah pemerintahan di mana
gaya pengambilan keputusan diambil dengan gaya sipil. Sebelum
sebuah keputusan (undang-undang) menjadi perintah, keputusan itu
dibicarakan terlebih dahulu, dirembukkan dan kalau perlu diputuskan
lewat pemungutan suara (referendum). Setelah itu pun sebuah
keputusan harus menunggu pengesahan terlebih dahulu dari lembaga
negara yang berwenang lewat sebuah sidang.
Pemerintahan militer adalah pemerintahan yang lebih
mengutamakan kecepatan pengambilan keputusan, keputusan diambil
oleh pucuk pimpinan tertinggi, sedang yang lainnya mengikuti
keputusan itu sebagai perintah yang wajib diikuti -- konsekuensi
rantai komando dalam militer. Sebuah undang-undang dalam sebuah
pemerintahan militer dibuat oleh pucuk pimpinan tertinggi, tanpa
menyerahkan rancangannya kepada parlemen. Biasanya bentuk
pemerintahan militer seperti ini digunakan pada waktu negara dalam
keadaan berperang. Pada waktu berperang, biasanya parlemen tidak
bisa melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif. Mekanisme
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -83-
Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan
sidang parlemen yang memakan waktu banyak tidaklah efisien bagi
sebuah pemerintah yang sedang berperang, bayangkan saja bila
sebuah undang-undang dibahas oleh parlemen, itu bisa sampai
berbulan-bulan sebelum disahkan.
Kalau dalam pembagian bentuk pemerintahan sipil dan militer,
termasuk pemerintahan seperti apakah pemerintahan yang pernah
dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para khulafaurr Rasyidin?
Bila mengingat bahwa Negara Islam tidak punya lembaga negara
yang khusus membuat peraturan (undang-undang), pemerintahan
militerkah yang dipraktekkan nabi dan sahabat yang empat? Apalagi
dalam masa pemerintahan Rasululloh di Madinah, serta masa
pemerintahan sahabat yang empat, Amirul Mukminin memiliki
kewenangan untuk memobilisasi seluruh orang beriman, yang
memenuhi syarat, untuk pergi berjihad (dipermiliterkan)??
Peran dan Fungsi Pemerintahan
Pemerintah adalah pelaksana fungsi Negara. Sedang pemerintahan
adalah pelaksanaan fungsi negara. Pemerintah dalam Islam berfungsi
sebagai Fasilitator rakyat dalam bernegara.
Daftar Pustaka
1. Khadurri, Majid, Teologi Keadilan, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
2. Soehino SH., Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 1985.3. Kranenburg, Prof. Mr. R.. Algemeine Staatleer.
Groeningen,1955.
Makalah/Training Islam Intensif/ empiris-homepage.blogspot.com -84-