Pengakuan Dalam HI

26
Pengakuan Dalam HI Rinda Amalia. SH. MH @ Rindaamalia.worldpress.com 1

description

Pengakuan Dalam HI. Rinda Amalia. SH. MH. Istilah , Definisi , Serta Manfaat Pengakuan. Pengakuan dapat dibedakan menjadi : Pengakuan terhadap negara baru Pengakuan terhadap pemerintahan baru Pengakuan terhadap belligerency Pengakuan terhadap representative organization - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Pengakuan Dalam HI

Page 1: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com 1

Pengakuan Dalam HIRinda Amalia. SH. MH

Page 2: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

2

Istilah, Definisi, Serta Manfaat PengakuanPengakuan dapat dibedakan menjadi:① Pengakuan terhadap negara baru② Pengakuan terhadap pemerintahan baru③ Pengakuan terhadap belligerency④ Pengakuan terhadap representative

organization⑤ Pengakuan terhadap perolehan

tambahan teritorial

Page 3: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

3

Metode pengakuan① Pengakuan secara tegas (express recognition)Dilakukan dengan cara penryataan pengakuan lewat public statement, nota diplomatik atau juga perjanjian bilateral yang isinya secara tegas menyatakan pengakuan oleh satu pihak terhadap pihak lain.② Pengakuan secara diam-diam (implied

recognition)a. Membuka diplomatik dengan negara barub. Pemberian execuatur pada konsuler negara baruc. Kehariran pimpinan suatu negara pada upacara

kemerdekaan negara baru

Page 4: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

4

Tindakan dibawah ini tidak bisa ditapsirkan langsung sebagai pemberian pengakuan secara diam2”① Menjadi pihak pada suatu perjanjian multilateral

dimana negara yang tidak diakui telah lebih dulu menjadi pihak

② Tetap menjadi pihak ketika negara yang tidak diakui masuk menjadi pihak pada suatu perjanjian multilateral

③ Pertukaran misi perdagangan dengan negara yang tidak diakui

④ Melakukan tuntutan internasional/membayar kompensasi pada negara yang tidak diakui

Page 5: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

5

Cont…⑤ Duduk satu meja dalam suatu perundingan

dengan negara yang tidak diakui⑥ Hadir dalam satu konferensi internasional

dimana negara yang tidak diakui juga terlibat secara peserta

⑦ Penerimaan negara yang tidak diakui dalam suatu organisasi internasional berkaitan dengan negara-negara yang menetang penerimaan tersebut.

Page 6: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

6

Pengakuan terhadap negara baru: Adalah suatu pernyataan/sikap dari

suatu pihak untuk mengakui eksistensi suatu entitas politik baru sebagai negara, subjek HI dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya, dimana dengan pengakuan itu berati bahwa pihak yang mengakui siap sedia melakukan hubungan dengan pihak yang diakui.

Page 7: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

7

Teori dalam pengakuan terhadap negara baru antara lain:① Teori Deklaratoir/Evidenter

(Declaratory Theory)② Teori Konstitutif ③ Teori Pengakuan Kolektif

Page 8: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

8

1. Teori Deklaratoir/Evidenter Teori ini lahir dan berkembang sekitar permulaan

abad XX. Tokoh-tokohnya antara lain Jellinek, Cavaglieri,

dan Strup. Teori ini menyatakan bahwa lahirnya suatu

negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan HI.

Pengakuan semata-mata merupakan tindakan formalitas, penegasan atau penerimaan terhadap fakta yang sudah ada tersebut

Page 9: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

9

Cont… Keberdaan suatu entitas sebagai negara baru

dikarenakan kemampuannya melakukan kontrol terhadap wilayahnya bukan karena pengakuan/penolakan pengakuan dari pihak lain.

Teori ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Montevedio 1993 yang menyatakan bahwa esistensi politik suatu negara bebas dari pengakuan pihak lain.

Page 10: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

10

Cont… Diperkuat oleh beberapa putusan pengadilan

yang terdapat dalam Deutcshe Continental Gas-Gesellscharf v Polish State 1929 Mahkamah Arbitrase yg menyatakan bahwa:

according to the opinion rightly admitted by the great majority of writers on international law, the recognition of the state is nor constitutive but merely declaratory. The state exist by itself and the recognition is nothing else than a declaration of this existence, recognised by the state which it emanates Kelemahan dari teori deklaratif menurut Alina

Kaczorowska adalah menempatkan pengakuan pada titik terendah atau empty formality

Page 11: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

11

Cont… Bila lahirnya suatu negara hanya

merupakan peristiwa fakta, maka seharusnya akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:① Tidak mungkin menolak lahirnya suatu

negara dengan memakai alasan hukum② Lahirnya suatu negara bebas dari

pengakuan dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan negara

Page 12: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

12

Teori Deklaratif MandulTidak cocok diterapkan dalam kasus Rhodesia. Rhodia menyatakan kemerdekaannya pada 11 Nov 1965 di bawah pimpinan kelompok minoritas kulit putih Ian Smith yang melepaskan diri dari kekuasaan Inggris. Rhodia dinyatakan illegal authority/legally invalid oleh PBB dan meminta semua negara tidak berhubungan dengan entitas baru ini melalui resolusi Dewan Keamanan No 221 Tahun 1966. Dasar pembenaran penolakan pengakuan dalam resolusi tersebut adalah bahwa Rhodesia dinyatakan melakukan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional seperti larangan diskriminasi rasial, apartheid, juga hak menentukan nasib sendiri. Ketika tidak ada satu pun negara mau berhubungan dengan Rhodesia, terbukti Rhodesia tidak bisa eksis sebagai negara. Rhodesia digantikan oleh Zimbabwe yang lahir pada tahun 1980

Page 13: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

13

2. Teori Konstitutif Teori ini muncul di abad ke-19 dan mendasarkan

pada padangan positivis. Beberapa tokoh antara lain: Lauterpacht, Kelsen

dan Vedross yang terkenal dari kelompok Austria. Menurut teori ini suatu negara baru lahir bila telah

diakui oleh negara lain. Sekalipun suatu entitas baru memiliki atribut formal dan kualifikasi statehood, tetapi tanpa pengakuan entitas baru tersebut tidak dapat memperoleh international personality.

Dengan demikian pengkuan melahirkan/menciptakan suatu negara baru, memiliki kekuatan konstitutif.

Page 14: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

14

Cont.. Dalam praktek ternyata teori konsitutif

berlandasakan pertimbangan politik murni. Seberapa jauh keuntungan yang akan diperoleh oleh negara yang memberi pengakuan.

Amerika menolak mengakui RRC sampai akhir 1978 dengan pertimbangan politik bahwa pengakuan terhadap RRC tidak akan menguntungkan AS dan dunia bebas secara keseluruhan dan hanya mendorong negara tersebut untuk meluaskan dominasi komunis di seluruh dunia.

Teori konstitutif dalam praktek sangat memungkinkan suatu entitas diakui oleh beberaa negara, tetapi ditolak oleh yang lain.

Page 15: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

15

Beberapa Kelemahan yang melekat pada penerapan teori konstitutif① Negara-negara baru yang tidak mendapat

pengakuan akan menjadi entitas tanpa hak dan kewajiban di bawah HI sampai memperoleh pengakuan

② Praktek negara menunjukan bahwa pemberian pengakuan merupakan tindakan politik untuk kepentingan negara yang mmeberi pengakuan semata. Hal yang patut dipertanyakan disini adalah mengapa status hukum suatu entity tergantung pada tindakan politik negara

Page 16: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

16

Cont…③ Tidak ada kejelasan berkaitan dengan jumlah

minimum negara yang memberikan pengakuan yang diperlukan bagi suatu entitas baru untuk menjadi negara

④ Tidak ada kejelasan berkaitan dengan parameter suatu entitas baru untuk menjadi negara. Penilaian yang ada sangat subjektig berdasarkan pertimbangan kepentingan politik pihak yang mengakui saja

⑤ Dapat menciptakan instabilitas suatu negara.

Page 17: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

17

3. Teori Pengakuan Kolektif Kurangnya lembaga-lembaga formal dalam HI yg

memiliki kewenangan menetepkan parameter sekaligus memberikan/menolak pengakuan terhadap suatu entitas politik baru yg mengklaim dirinya sebagai negara.

Pengakuan diberikan secara kolektif oleh sekelompok negara tertentu.

Dua lembaga seperti International Court of Justice serta Majelis Umum PBB diberi kewenangan untuk itu.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari teori konstitutif.

Page 18: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

18

Akibat Hukum Tidak Mendapat Pengakuan Sebagai Negara Baru ① Negara tidak dapat membuka perwakilan

diplomatik di negara yang menolak mengakui② Hubungan diplomatik sulit untuk dilakukan③ Warga dari negara yang tidak diakui sulit untuk

masuk ke wilayah negara yang tidak mau mengakui

④ Warga dari negara yang tidak diakui tidak dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan nasional negara yang tidak mau mengakui.

Page 19: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

19

Pengakuan terhadap Pemerintah Baru

Pengakuan terhadap pemerintah baru berarti suatu sikap pernyataan atau kebijakan untuk menerima suatu pemerintah sebagai wakil yang sah dari suatu negara dan pihak yang mengakui sikap melakukan hubungan internasional dengannya.

Page 20: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

20

Pengakuan Pemerintahan Baru① Teori Legitimasi (Oppenheim-

Lauterpacht)② Teori Defactoism (Thomas Jefferson)③ Teori Legitimasi Konstitutif (Tobar)④ Teori Stimson⑤ Teori Estrada (Non Recognition Doctrine)

Page 21: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

21

1. Teori Legitimasi (Oppenheim-Lauterpacht) Pengakuan hanya suatu formalitas/kesopanan dalam

hubungan internasional. Tidak memiliki kekuatan konstitutif Teori ini hanya bisa diterapkan dalam kasus-kasus

pergantian pemerintah yang konstitusional. Di dalam praktek, teori ini tidak bisa diterapkan

dengan mudah ketika pergantian yang terjadi secara inkonstitusional. Ketika hal ini terjadi pemerintah yang baru sering mengalami kesulitan ketika negara-negara lain menolak untuk mengakui eksistensinya

Page 22: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

222. Teori Defactoism (Thomas Jefferson) Pemerintah yang lahir secara inkonstitusional

untuk layak diakui. Maka, parameter tersebut adalah:① Menguasai secara efektif organ-organ

pemerintahan yang ada② Mendapat dukungan dari masyarakat

Ketika syarat tersebut diatas belum terpenuhi maka menurut Thomas Jeffereson sebaiknya pemerintah baru tersebut diakui secara de facto untuk kemudian ditingkatkan menjadi pengakuan de jure ketika menurut keyakinan pihak yang akan mengakui syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi

Page 23: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

23

3. Teori Legitimasi Konstitusif (Tobar)

Menurut Tobar ketika terjadi pergantian pemerintah secara inkonstitusional sebaiknya pengakuan diberikan setelah pemerintah baru mendapat legitimasi konstitusional dalam Hukum Nasional Negara Setempat

Page 24: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

24

4. Teori Stimson Menurut Stimson pengakuan tidak perlu

diberikan terhadap pemerintah baru yang lahir dari kudeta.

Teori ini di satu sisi memang bermaksud untuk mencegah terjadinya kudeta di suatu negara karena akan menimbulkan instabilitas.

Namun demikian, bila pengakuan tertutup bagi pemerintah baru yang lahir dari kudeta maka dapat menimbulkan ketidakadilan pula mengingat adalakalanya pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah yang otoriter, kejam dan sangat membuat rakyat menderita

Page 25: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

25

5. Teori Estarada (Non Recognition Doctrine) Menurut Estrada, keberadaan lembaga

pengakuan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat

Estrada menyatakan bahwa mengakui atau menolak mengakui pemerintah baru suatu negara sama dengan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara yang bersangkutan

Teori Estrada ini dianggap paling aman dan banyak diikuti oleh negara-negara

Page 26: Pengakuan Dalam  HI

@ Rindaamalia.worldpress.com

26

6. Akibat Hukum Pemerintah yang tidak Memperoleh PengakuanMeskipun pengakuan yang diberikan oleh negara lain sepenuhnya berdasarkan pertimbangan politik, untuk kepentingan pihak yang mengakui, namun penolakan pengakuan terhadap kehadiran suatu pemerintah baru dapat praktik negara-negara dapat menimbulkan akibat-akibat hukum berikut:

① Pemerintah yg tidak diakui tidak dapat mengajukan tuntutan di wilayah negara, yang tidak mengakuinya;

② Pemerintah yg tidak diakui tidak dapat menuntut pencairan aset-aset negara yg ada di wilayah negara yg tidak diakui

③ Perjanjian yg dibuat pemerintah lama dgn negara yg tidak mau mengakui tidak dapat dilaksanakan