PENGADILAN TINGGI MEDANNINIANA BAKRI, Perempuan, Umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah...

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Putusan Nomor : 330/PDT/2016/PT MDN Halaman 1 dari 35 halaman

P U T U S A N NOMOR :330/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam

perkara antara :

1. NINIANA BAKRI, Perempuan, Umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, Alamat : di Komp. Royal Sumatera No. 176

Lingkungan V, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota

Medan, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

2. LIM SIU MIN, Laki-laki, Umur 77 tahun, agama Kristen, pekerjaan

wiraswasta, Alamat : Timur Baru I No. 17/47 Medan dan sekarang

beralamat di Komp. Royal Sumatera No. 176 Lingkungan V, Kelurahan

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagai

Pembanding II semula Penggugat II ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ELIKANA HULU, SH.MH;

2. LANTUR TUMANGGER, SH.MH;

3. ITOLONI GULO, SH;

Masing-masing Advocat/Pengacara berkantor di Jalan Gatot Subroto Km. 7,5

Pasar II No.2-F Medan, bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula para Penggugat;

MELAWAN 1. JHON, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, beralamat : di Jalan Punak No.

31-70-A, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. TJONG DEDDY ISKANDAR, SH, Laki-laki, Pekerjaan Notaris, beralamat

: di Jalan Veteran No. 02, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan

Timur, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.

330/PDT/2016/PT MDN, tertanggal 10 November 2016, tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 330/PDT/2016/PT MDN, tertanggal 10 November 2016;

2. Akta Permintaan Banding Nomor : 187/Akta./2015; tanggal 17 November 2015;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

177/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 05 November 2015; dan berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat

tertanggal 06 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan, pada tanggal 8 April 2015;tercatat dalam register perkara perdata

Nomor :177/Pdt.G/2015/PN Mdn; yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Niniana Bakri) mempunyai sebidang tanah seluas

359m2 berikut diatasnya berdiri 1(satu) pintu rumah tempat tinggal

permanen terletak : dijalan Cluster Topaz di Kelurahan Kwala Bekala,

Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai

yang dimaksud dalam buku tanah hak guna bangunan No.217 Surat Ukur

No. 4965/1996 (Surat Asli berada pada Tergugat). Dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah pak Purno : 25,65 m2

- Timur : berbatasan dengan tanah Jalan Cluster Topaz :14 m2

- Barat : berbatasan dengan Pak Frees : 14 m2

- Selatan : berbatasan dengan tanah pak Sago : 25,65 m2 ;

2. Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh dari usaha bersama selama

dalam perkawinan Niniana Bakri kepada Lim Siu Min.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


3. Bahwa selain hal itu hubungan Niniana Bakri kepada Lim Siu Min adalah

suami isteri perkawinannya dilaksanakan dikantor pencatatan sipil

Singapura pada tanggal 22 September 2004, sesuai yang dimaksud

dalam surat tanda bukti laporan perkawinan No. 14/VI/KHS/2008, tanggal

23-6-2008 oleh Dinas Kependudukan Kota Medan.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 antara Niniana Bakri dengan Jhon

(Tergugat) mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.

1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dan sebagai jaminan

jumlah uang pinjaman tersebut Niniana menyerahkan kepada Tergugat

sertifikat/Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 217 atas tanah seluas

359m2 berikut diatasnya 1(satu) pintu bangunan rumah permanen yang

terletak di Kompleks Royal Sumatera No. 176 Medan.

5. Bahwa atas peristiwa pinjaman sejumlah uang tersebut berikut diatasnya

1(satu) pintu rumah yang merupakan jaminan dibuat dalam bentuk

perikatan jual beli seolah-olah bahwa antara Niniana Bakri dengan Jhon

(Tergugat) telah terjadi jual beli atas jaminan tersebut kepada Tergugat

hal tersebut sesuai yang dimaksud dalam surat perikatan jual beli yang

diperbuat dihadapan turut Tergugat (Tjong Deddy Iskandar, SH) dibawah

No. 5536/L/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013, Akte tersebut berada

ditangan Tergugat.

6. Bahwa perihal perikatan pinjam meminjam uang dan/atau terbitnya Akte

Jual beli diatas tanah seluas 359m2 berikut diatasnya 1(satu) pintu

bangunan rumah tempat tinggal permanen terletak dikomplek Roya

Sumatera No. 176 Medan tidak diketahui/tanpa persetujuan Lim Siu Min

selaku suami sah Niniana Bakri, oleh karena merujuk pada ketentuan

Akte No. 2 tertanggal 7 Januari 2005 tentang pengakuan dan pernyataan

Ny. Niniana Bakri kepada Tn. Lim Siu Min jo tanda bukti laporan

perkawinan No. 14/VI/KHS/2008, tertanggal 23 Juni 2008 tentang

perkawinan Niniana Bakri kepada Lim Siu Min.

7. Bahwa selain pembuatan Akte perikatan jual beli tersebut tidak

diketahui/disetujui Lim Siu Min dimana Tergugat (Jhon) melaporkan

Niniana Bakri kepada kepolisian daerah Sumatera Utara Resort Kota

Medan (Polresta Medan) pada tanggal 24 Nopember 2014 dalam tindak

pidana ringan “larangan menguasai tanah tanpa hak atau ijin kuasanya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a PRp No. 51 tahun

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1960 (vide laporan polisi No. 1 LP/K/XI/2014/SPKT Resta Medan tanggal

24 Nopember 2014.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Tergugat yang melaporkan

Niniana Bakri (Penggugat) kepada Kapolresta Medan adalah merupakan

perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik Penggugat

yang menimbulkan kerugian moril.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat melaporkan Niniana Bakri kepada

Kapolresta Medan agar tanah dan rumah dapat dimiliki dengan harga

sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) sementara

nilai tanah/dan rumah tersebut diperhitungkan sebesar

Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) sehingga karena perbuatan

Tergugat itu menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sesuai

ketentuan pasal 1365 BW tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

10. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat

adalah bertentangan dengan azas keadilan maupun kepatutan hukum

karena selain cara terbitnya perjanjian antara Penggugat dengan

Tergugat dimana tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan/kuasa Lim

Siu Min selaku suami Penggugat hal tersebut sesuai ketentuan UU

No.1/1974 pasal 36 ayat (1) bunyinya : mengenai harta bersama suami

atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

11. Bahwa suatu fakta jual beli yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat

terindikasi cacat hukum oleh karena selain cara penerbitan Akte jual beli

tersebut yang dilakukan dengan cara melanggar hukum juga tersirat

terhadap pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan cara paksa Penggugat

dilaporkan Tergugat kepada kepolisian di Polresta Medan akan tetapi bila

dicermati peristiwa yang terjadi terhadap akte jual beli tersebut adalah

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bukanlah peristiwa tindak pidana

sebagaimana lapaoran Tergugat kepada kepolisian di Polresta Medan.

Maka dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1323 BW

bunyinya : paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu

perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian.

12. Bahwa oleh karena cara terbitnya Akte Perjanjian jual beli tersebut

dilakukan dengan cara tipu muslihat yaitu Surat Perjanjian pinjam

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


meminjam uang tetapi dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli maka oleh

karenanya Akte perjanjian jual beli tersebut bertentangan dengan azas

kepatutan hukum maka berkibat batal, hal itu sesuai ketentuan pasal

1328 BW bunyinya : penipuan merupakan suatu alasan untuk

membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah

satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak

yang lain tidak telah membuat perjanjian itu jika tidak dilakukan tipu

muslihat tersebut.

13. Bahwa agar nantinya Tergugat mau melaksanakan dengan suka rela

amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam

perkara ini maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan

menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom)

sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat

setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya.

14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata dan

akurat maka mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu

(vitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding,

kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Medan agar memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum, dalam pembuatan Akte jual beli No. 5536/L/VII/2013 tertanggal

11 Juli 2013.

3. Menyatakan dalam hukum Akte perjanjian jual beli No. 5536/L/VII/2013

tertanggal 11 Juli 2013 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum.

4. Menyatakan dalam hukum segala surat yang terbit dari pada

sertifikat/buku tanah hak guna bangunan No. 217 tertanggal 24-6-1996

tercatat atas nama Niniana Bakri, sepanjang mengenai objek perkara

batal demi hukum.

5. Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat/buku tanah hak guna

bangunan No. 217 tertanggal 24-6-1996 tercatat atas nama Niniana Bakri

adalah milik Penggugat berdasarkan Akte Jual beli No. 24/2004 tanggal

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


27/10/2004 yang dibuat oleh Haiva Elisa, SH selaku PPAT No.

Pendaftaran 30218/2004 tertanggal 21/12/2014 adalah milik atau

kepunyaan Penggugat.

6. Menghukum Tergugat membayar untuk uang paksa (dwang soom)

sebesar 1.000.000,-/hari setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan

sampai dilaksanakannya.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu waluapun ada perlawanan banding, kasasi.

8. Menghukum turut Tergugat menaati putusan dalam perkara ini.

9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidair .

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo et bono).

Membaca Jawaban Terbanding semula Tergugatsebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Tentang Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Prematur.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1

mengemukakan : ”Bahwa selain itu hubungan Niniana Bakri kepada

Lim Siu Min adalah suami isteri……….dst…………., oleh Dinas

Kependudukan Kota Medan”, pada angka 4 Penggugat mendalilkan :

“Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 antara Niniana Bakri dengan Jhon

(Tergugat) mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam uang sebesar

Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan sebagai

jaminan ……..dst……No.176 Medan”, selanjutnya pada angka 5

Penggugat mengemukakan : “Bahwa atas peristiwa pinjaman sejumlah

uang tersebut berikut diatasnya 1 (satu) pintu rumah yang merupakan

jaminan dibuat dalam bentuk perikatan jual beli seolah-

olah……..dst………..., Akte tersebut berada ditangan Tergugat”;


mendalilkan : “Bahwa selain pembuatan Akta Perikatan Jual Beli

tersebut tidak diketahui/disetujui Lim Siu Min, dimana Tergugat

melaporkan Niniana Bakri kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Resort Kota Medan (Polresta) Medan,…………dst…………., tanggal 24

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Nopember 2014”, selanjutnya pada angka 8 Penggugat mendalilkan :

“Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Tergugat yang melaporkan

Niniana Bakri (Penggugat) kepada Polresta Medan adalah merupakan

perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik yang

menimbulkan kerugian moril”, selain Penggugat dalam gugatannya

halaman 3 angka 11 mengemukakan : “Bahwa suatu fakta jual beli

yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat terindikasi cacat hukum

oleh karena selain cara penerbitan Akta Jual Beli tersebut dilakukan

dengan cara melanggar hukum, …….dst………………..sebagaimana

ketentuan dalam pasal 1323 BW bunyinya : paksaan yang dilakukan

terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan

untuk batalnya perjanjian”;

Bahwa berkaitan posita gugatan Penggugat yang menyatakan

penerbitan Akta Jual Beli yang dilakukan Penggugat ic.Niniana Bakri

dan Tergugat ic.Jhon terhadap obyek sengketa bertentangan dengan

ketentuan pasal 1323 KUHPerdata, karena mengandung paksaan,

selain itu dasar gugatan Penggugat yang mengemukakan jual beli yang

dilakukan Penggugat ic.Niniana Bakri kepada Tergugat menyangkut

harta bersama, sehingga jual beli dimaksud bertentangan dengan

ketentuan pasal 36 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, kedua posita dan fakta

hukum Penggugat yang didalilkan sebagai dasar menuntut/menggugat

Tergugat dalam perkara ini wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut

hukum pidana, karena indikasi paksaan bersubstansi pelanggaran

hukum pidana dan indikasi menjual harta bersama tanpa persetujuan

dari suami/isteri yang sah juga merupakan tindak pidana penggelapan

harta bersama mutlak harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan

Hukum Pidana yang berkekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu

tidak adanya Putusan Hukum Pidana yang berkekuatan hukum tetap

tentang penggelapan harta bersama sebagai dasar hukum Penggugat

untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan yang

diajukan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang prematur dan

gugatan yang prematur menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang

berlaku harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij

Verklaarrd);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa selain itu gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas

dasar hukumnya, karena Penggugat pada posita gugatannya seolah-

olah mempermasalahkan mengenai sikap Tergugat yang melaporkan

Penggugat ic.Niniana Bakri di Polresta Medan, di lain hal

mempermasalahkan tidak adanya persetujuan/kuasa Penggugat ic.Lim

Siu Min selaku suami Penggugat ic.Niniana Bakri untuk

menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli antara Penggugat ic.Niniana

Bakri dan Tergugat ic.Jhon, selain itu Penggugat dalam posita

gugatannya mempermasalahkan mengenai terdapatnya unsur paksaan

dalam pembuatan Akta Jual Beli antara Penggugat Niniana Bakri

dengan Tergugat ic.Jhon, yang bertentangan dengan ketentuan pasal

1323 dan 1328 KUHPerdata;

Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dalam

gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga gugatan

yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas menurut ketentuan Hukum

Acara Perdata yang berlaku harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaarrd), hal itu sejalan dengan Ketentuan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239.K/Sip/1968, yang kaidah

hukumnya menyebutkan : ”Gugatan yang tidak berdasarkan hukum

harus dinyatakan tidak dapat diterima“, oleh karena itu dengan segenap

kerendahan hati Tergugat memohonkan kehadapan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan

menyatakan : “TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT

(NIET ONTVANKELIJK VERKLAARRD);

2. Gugatan Penggugat Mengandung Kumulasi


mendalilkan : “Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 antara Niniana Bakri

dengan Jhon (Tergugat)………….dst…………., yang terletak di

Komplek Royal Sumatera No.176 Medan” dan angka 5 mendalilkan :

“Bahwa atas peristiwa sejumlah uang tersebut berikut diatasnya 1

(Satu) pintu rumah yang merupakan jaminan dibuat dalam

bentuk………dst……….., Akte tersebut berada ditangan Tergugat”,

selanjutnya Penggugat dalam gugatannya angka 7 mendalilkan :

“Bahwa selain pembuatan Akte Perikatan jual beli tersebut tidak

diketahui/disetujui Lim Siu Min dimana Tergugat (Jhon) melaporkan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Niniana Bakri …...dst…….(Vide Laporan Polisi No.1 LP/K/XI/2014/PKT

Resta Medan, tanggal 24 Nopember 2014)”

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dimaksud terdapat

beberapa fakta hukum yang mendasari tuntutan Penggugat, dimana

fakta-fakta hukum dimaksud berbeda dan berdiri sendiri, akan tetapi

Penggugat menggabungkannya kedalam satu gugatan, penggabungan

beberapa fakta hukum kedalam satu gugatan merupakan kumulasi

gugatan yang tidak diperkenankan dalam Hukum Acara Perdata yang

berlaku, seyogianya Penggugat memisahkan gugatan mengenai

pembatalan Akta Perikatan Jual Beli berkaitan dengan Akta Perikatan

Jual Beli mengandung unsur penipuan atau paksaan dan gugatan

mengenai tidak terdapatnya persetujuan Lim Siu Min selaku suami

yang sah dari Niniana Bakri untuk menjual harta bersama ic.obyek

sengketa kepada Jhon ic.Tergugat, fakta hukum itu tentu berbeda dan

berdiri sendiri, akan tetapi Penggugat telah memaksakan untuk

menggabungkannya kedalam satu gugatan, penggabungan/kumulasi

gugatan yang dilakukan Penggugat melanggar ketentuan Hukum Acara

Perdata yang berlaku dan tidak diperkenankan sama sekali, oleh

karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan menurut Ketentuan

Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk dinyatakan tidak dapat

diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libeli).


mendalilkan : ”Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 antara Niniana Bakri

dengan Jhon (Tergugat) mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam

uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta

Rupiah),- dan sebagai jumlah uang pinjaman tersebut Niniana Bakri

menyerahkan kepada Tergugat Sertifikat/Buku Tanah Hak Guna

Bangunan No.217 atas tanah seluas + 359 M2 berikut diatasnya 1

(Satu) pintu bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek

Royal Sumatera No.176 Medan”, dan pada angka Penggugat

mengemukakan : “Bahwa perihal perikatan pinjam meminjam uang

…………dst…………..tentang perkawinan Niniana Bakri kepada Lim

Siu Min”;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa mencermati dalil posita gugatan Penggugat dimaksud

Penggugat berulang-ulang menyatakan Niniana Bakri ada meminjam

uang kepada Jhon ic.Tergugat, akan tetapi meskipun Penggugat

berulang-ulang menegaskan Niniana Bakri berhutang kepada Jhon,

akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan (kabur) dasar

perjanjian/perikatan pinjam uang antara Penggugat ic.Niniana Bakri,

seyogianya Penggugat harus menjelaskan dasar perikatan itu apakah

dalam bentuk surat perjanjian hutang piutang, surat pengakuan hutang

atau barang kali surat perjanjian pinjam uang, oleh karena itu dengan

tidak jelasnya dasar perikatan/perjanjian pinjam uang antara Niniana

Bakri ic.Penggugat dan Jhon ic.Tergugat, telah mengakibatkan

gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan

yang kabur/tidak jelas menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata yang

berlaku harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil yang dikemukakan

Tergugat pada bagian eksepsi diatas, dengan segenap kerendahan

hati Tergugat memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat-Penggugat (Niet

Ontvankelijk Verklaarrd).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon

dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara ini, sehingga secara

mutatis mutandis tidak diperlu diulangi lagi;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat, terkecuali Tergugat mengakuinya sebagaimana diuraikan

dibawah ini;

3. Bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah seluas + 359 M2 (Tiga

Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), berikut 1 (Satu) unit

bangunan rumah tempat tinggal permanen villa yang berdiri diatasnya,

setempat terletak di Komplek Perumahan Royal Sumatera (Cluster

Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan

Tuntungan, Kota Medan, yang dibeli Tergugat dari Penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


ic.Niniana Bakri berdasarkan Akta Jual Beli No.866/2014, tanggal 29

Oktober 2014, yang diperbuat dihadapan Notaris Tjong Deddy

Iskandar, SH di Medan;

4. Bahwa proses jual beli atas tanah berikut rumah tempat tinggal

diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Royal Sumatera

(Cluster Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan

Tuntungan, Kota Medan antara Jhon ic.Tergugat dan Niniana Bakri

ic.Penggugat dilakukan menurut aturan, prosedur dan mekanisme

hukum yang benar serta tidak melanggar hukum, yakni sebelumnya

antara Jhon selaku Pembeli dengan Niniana Bakri selaku Penjual telah

saling mengikatkan diri sebagaimana tertuang dalam Surat Pengikatan

Jual Beli, tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris Tjong

Deddy Iskandar, SH di Medan, sesuai No.5536/L/VII/2013, tanggal 11

Juli 2013, selain itu tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal

permanen atau obyek sengketa dalam perkara ini telah beralih dan

dibalik namakan ke atas nama Jhon ic.Tergugat, sesuai Sertifikat Hak

Guna Bangunan No.5782/Mangga, yang diterbitkan Kantor

Pertanahan Kota Medan;

5. Bahwa Tergugat tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum

sama sekali dengan Lim Siu Min yang mengaku sebagai suami dari

Niniana Bakri, karena pada saat proses pengikatan jual beli dan Jual

Beli dilakukan Niniana Bakri kepada Jhon ic.Tergugat dihadapan

Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH, Penggugat Niniana Bakri secara

tegas, terang dan jujur menyatakan kepada Tergugat bahwasanya

Penggugat Niniana Bakri telah berstatus janda, dimana Penggugat

Niniana Bakri telah bercerai dengan suaminya bernama M.Syahdin Bin

M.Sudian, sesuai Akta Cerai No.92/AC/200/PA-Medan, tanggal 8

Maret 2000, asli Akta Cerai dimaksud turut diperlihatkan dan copynya

diserahkan kepada Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH, atas dasar

fakta dan keadaan hukum tersebut Tergugat berkenan membeli obyek

sengketa dari Penggugat Niniana Bakri;

6. Bahwa pada saat proses pembuatan pengikatan jual beli dan Akta Jual

Beli dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan,

Penggugat Niniana Bakri tidak pernah dan tidak ada sama sekali

menyebutkan bahwasanya Penggugat Lim Siu Min merupakan suami

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


yang sah dari Penggugat Niniana Bakri, akan tetapi Penggugat

Niniana Bakri menegaskan kedudukannya sebagai seorang janda dan

memiliki 2 (Dua) orang anak yang telah dewasa hasil perkawinannya

dengan suami terdahulu dimana ke-2 orang anak Penggugat Niniana

Bakri tersebut turut membuatkan persetujuan tertulis atas penjualan

obyek sengketa oleh Penggugat Niniana Bakri kepada Jhon

ic.Tergugat, oleh karena itu tidak berdasar dan tidak beralasan sama

sekali menurut hukum tuntutan Penggugat yang menuntut agar akta

jual beli obyek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat Niniana

Bakri dinyatakan cacat hukum;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang

mendalilkan pada tanggal 11 Juli 2013 antara Niniana Bakri dan Jhon

ada mengikatkan diri dalam perjanjian uang sebesar

Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), karena

Tergugat tidak pernah dan tidak benar ada meminjamkan uang

sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)

kepada Penggugat Niniana Bakri, Tergugat tidak pernah saling

mengikatkan diri dalam perikatan pinjam uang kepada Penggugat

Niniana Bakri atau dengan kata lain Tergugat tidak pernah memiliki

hubungan hukum tentang pinjam uang terhadap Penggugat Niniana

Bakri, hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat Niniana Bakri

yakni mengenai jual beli obyek sengketa bukan pinjam meminjam

uang;

8. Bahwa Penggugat sangat keliru mendalilkan hubungan hukum antara

Penggugat Niniana Bakri dan Tergugat mengenai pinjam meminjam

uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta

Rupiah), karena Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani

perjanjian pinjam uang kepada Penggugat Niniana Bakri, dalil

Penggugat dimaksud hanya kamuflase dan kompensasi Penggugat

dengan tujuan agar Tergugat seolah-olah tidak benar membeli tanah

dan bangunan rumah obyek sengketa dari Penggugat Niniana Bakri,

selain itu Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan perjanjian

pinjam uang itu dilakukan kapan, dimana dan berdasarkan surat

perjanjian apa, karena sangat mustahil dan tidak logika jika Penggugat

mau menyerahkan tanah dan bangunan rumahnya kepada Tergugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tanpa diperlengkapi dengan surat perjanjian pinjam uang yang cukup

besar yakni Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah),

dan menyerahan jaminan atas hutang berupa tanah dan bangunan

obyek sengketa pada perkara ini, untuk itu Tergugat mensomir

Penggugat untuk membuktikan tentang dalil pinjam meminjam uang

dimaksud;

9. Bahwa setelah jual beli obyek sengketa antara Penggugat Niniana

Bakri kepada Tergugat dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No.866,

tanggal 29 Oktober 2014, dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar,

SH di Medan, Penggugat Niniana Bakri telah berjanji kepada Tergugat

untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan obyek

sengketa kepada Tergugat dalam keadaan baik, kosong, seketika dan

tanpa syarat, sebagaimana diperjanjikan pada Surat Perjanjian

Pengosongan Rumah tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris

Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, sesuai No.5537/L/VII/2013,

dimana Penggugat Niniana Bakri berjanji akan mengosongkan dan

menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Tergugat

selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2014, namun pada

kenyataannya hingga saat ini Penggugat tidak mengosongkan dan

tidak menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada

Tergugat, malah sebaliknya Penggugat menggugat Tergugat dengan

dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada

Penggugat seraya menuntut agar jual beli tanah dan bangunan obyek

sengketa dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa akibat sikap/perbuatan Penggugat tidak berkenan

mengosongkan dan menyerahkan tanah dan obyek sengketa milik

Tergugat secara baik, kosong, seketika dan tanpa syarat kepada

Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi

Tergugat yakni Tergugat telah tidak dapat menguasai dan menempati

tanah berikut bangunan rumah hak miliknya, karena Penggugat

ternyata masih menguasai dan menempati tanah berikut bangunan

rumah obyek sengketa milik Tergugat secara melawan hukum,

timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diperbuat

Penggugat harus dipertanggungjawabkan Penggugat, atas dasar itu

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Tergugat mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat

sebagaimana akan diuraikan dalam perkara ini;

11. Bahwa sehubungan Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah

berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri

diatasnya atau obyek sengketa dalam perkara ini, maka cukup

berdasar dan beralasan demi hukum akan sikap Tergugat melaporkan

Penggugat Niniana Bakri kepada Polresta Medan atas dugaan tindak

pidana melakukan penyerobotan dan atau menguasai tanpa hak obyek

sengketa, upaya yang dilakukan Tergugat telah tepat dan benar,

karena upaya Tergugat dimaksud merupakan upaya hukum yang

diperkenankan oleh undang-undang, oleh karena itu dalil Penggugat

yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

karena telah melaporkan Penggugat Niniana Bakri ke Polresta Medan

dengan aduan Tindak Pidana larangan menguasai tanah tanpa hak

atau izin kuasanya merupakan dalil yang sesat, salah dan keliru, oleh

karena itu Tergugat memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak

dan mengenyampingkannya;

12. Bahwa tidak benar Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi

Penggugat berkaitan harga jual obyek sengketa terdapat selisih antara

Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan

harga menurut Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar

Rupiah), karena harga jual beli atas tanah berikut bangunan rumah

diatasnya dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak terdapat unsur

paksaan, kekhilafan apalagi penipuan didalamnya, oleh karena itu dalil

Penggugat angka 9, 11, 12 harus ditolak dan dikesampingkan,

Tergugat mengemukakan hal itu dengan alasan jika memang benar

(Quad Noon) terdapat unsur paksaan dan tipu muslihat pada suatu

perikatan (Vide pasal 1323 dan 1328 KUHPerdata), maka cukup

beralasan menurut hukum jika Penggugat melaporkan Tergugat

kepada pihak berwajib untuk diproses dan dipidana menurut ketentuan

hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya Penggugat tidak

menempuh upaya hukum itu hingga saat ini, atas dasar itu Tergugat

berpendapat dalil Penggugat tentang terdapatnya unsur paksaan dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


penipuan dalam Akta Jual Beli obyek sengketa tidak benar dan tidak

terbukti sama sekali;

13. Bahwa dalil Penggugat halaman 3 angka 10 juga harus ditolak dan

dikesampingkan karena pada saat proses jual beli obyek sengketa

yang dilakukan dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar SH di Medan,

sesuai Akta Jual Beli No.866/2014, tanggal 29 Oktober 2014,

Penggugat Niniana Bakri menegaskan statusnya sebagai seorang

janda karena telah bercerai dengan suaminya yang sah bernama

M.Syahdin Bin M.Sudian, sesuai Akta Cerai No.92/AC/2000/PA-

Medan, tanggal 8 Maret 2000, dimana Penggugat Niniana Bakri

memiliki 2 (dua) orang anak dan pada saat pembuatan akta jual beli

obyek sengketa dilakukan ke-dua anak Penggugat Niniana Bakri

menyatakan persetujuannya atas penjualan obyek sengketa dari

ibunya ic.Niniana Bakri kepada Jhon ic.Tergugat, oleh karena itu

obyek sengketa berdasarkan fakta hukum itu bukan harta gono

gini/harta bersama Penggugat Lim Siu Min dan Niniana Bakri;

14. Bahwa atas dasar fakta hukum dimaksud maka telah terbukti Tergugat

merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 359 M2

berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri

diatasnya setempat terletak di Komplek Perumahan Royal Sumatera

(Cluster Topaz), Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan

Kota, Medan yang dibeli Tergugat dari Penggugat Niniana Bakri

dengan persetujuan anak-anaknya, berdasarkan Akta Jual Beli

No.866/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat dihadapan

Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan dan dipertegas pada

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5782, yang diterbitkan Kantor

Pertanahan Kota Medan, oleh karena itu Tergugat memohonkan

kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

agar berkenan menyatakan Tergugat ic.Jhon merupakan pemilik yang

sah atas obyek sengketa pada perkara ini dan Tergugat turut

memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Akta Jual Beli

No.866/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat dihadapan

Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, Pengikatan Jual Beli,

tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisir Notaris Tjong Deddy Iskandar,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


SH sesuai No.5536/L/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013, Surat Perjanjian

Pengosongan Rumah tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris

Tjong Deddy Iskandar,SH di Medan, sesuai No.5537/L/VII/2013,

tanggal 11 Juli 2013 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5782, yang

diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan sah, berharga dan

berkekuatan hukum;

15. Bahwa sehubungan Tergugat tidak benar dan tidak terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka tuntutan

Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa

(dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap

harinya kepada Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan, karena

tuntutan itu bertentangan dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang

berlaku dan tidak rasional, selain itu tuntutan Penggugat agar putusan

dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada

perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi harus ditolak dan

dikesampingkan, karena ternyata tuntutan Penggugat dalam perkara

ini tidak didukung oleh bukti-bukti hukum yang eksepsionil;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan

Tergugat pada bagian eksepsi dan pokok perkara diatas, maka dengan

segala kerendahan hati Tergugat memohonkan kehadapan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

menyatakan : ”MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK

SELURUHNYA”. III .DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk merupakan pemilik yang sah atas

sebidang tanah seluas + 359 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi),

berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen/villa yang berdiri

diatasnya, setempat terletak di Komplek Perumahan Royal Sumatera,

Lk.V, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,

yang dibeli Penggugat dr dari Tergugat dr ic.Niniana Bakri berdasarkan

Akta Jual Beli No.866/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat

dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, turut terbukti

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5782, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sangat keberatan dan tidak

menerima tuntutan/gugatan Penggugat dk/Tergugat dr yang menyatakan

Penggugat dr melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dr

serta tidak menerima sikap Tergugat dr tidak mengosongkan dan

menyerahkan dalam keadaan baik, seketika dan kosong atas sebidang

tanah seluas + 359 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal

permanen/villa yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Komplek

Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz No.176, Lk.V, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

Bahwa hal itu Penggugat dr kemukakan mengingat sebidang tanah

seluas + 359 M2 berikut 1 (Satu) unit bangunan rumah tempat tinggal

permanen (villa) yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Komplek

Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz No.176, Lk.V, Kelurahan

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atau obyek

sengketa dalam perkara ini telah Penggugat dr beli dari Tergugat dr

berdasarkan Aka Jual Beli No.866/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang

diperbuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, turut

terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5782, yang

diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan;

Bahwa proses jual beli/pengalihan tanah berikut bangunan rumah

tempat tinggal permanen (villa) yang berdiri diatasnya atau dikenal obyek

sengketa dalam perkara ini dilakukan menurut proses/mekanisme hukum

yang benar, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum menyatakan

obyek sengketa bukan milik Penggugat dr dan tidak beralasan bagi

Tergugat dr untuk tidak mengosongkan dan menyerahkan obyek

sengketa kepada Penggugat dr dalam keadaan baik, kosong dan tanpa

syarat, dimana Tergugat dr sebelumnya telah berjanji kepada Penggugat

dr akan mengosongkan/menyerahkan obyek sengketa kepada

Penggugat dr selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2014 terhitung

tanggal 11 Juli 2013, sebagaimana kesepakatan/janji Tergugat dr kepada

Penggugat dr dalam Surat Perjanjian Pengosongan Rumah, tanggal 11

Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan,

sesuai No.5537/L/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa sikap/perbuatan Tergugat dr tidak berkenan mengosongkan

dan menyerahkan kepada Penggugat dr selaku pemilik yang sah atas

tanah berikut rumah tempat tinggal permanen/villa yang berdiri diatasnya,

yang terletak di Komplek, Cluster Topaz No.176, Kelurahan Mangga,

Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Perumahan Royal Sumatera

merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugar dr telah

menguasai/menempati obyek sengketa milik Penggugat dr secara

melawan hukum, oleh karena itu Penggugat dr memohonkan kehadapan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dr;

Bahwa seluruh proses pengalihan/jual beli atas obyek sengketa

oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr dilakukan menurut aturan dan

proses hukum yang benar, oleh karena itu cukup beralasan dan berdasar

hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk menyatakan Akta Jual Beli No.866/2014, tanggal 29 Oktober 2014,

yang diperbuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan,

Pengikatan Jual Beli tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris

Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, sesuai No.5536/L/VII/2013,

tertanggal 11 Juli 2013, Surat Perjanjian Pengosongan Rumah tertanggal

11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di

Medan, sesuai No.5537/L/VII/2013, Sertifikat Hak Guna Bangunan

No.5782, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan, sah, berharga dan berkekuatan hukum;

Bahwa Tergugat dr dan anggota keluarganya dalam kenyataannya

tidak berkenan mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa

kepada Penggugat dr, karena Tergugat dr masih menguasai dan

menempati obyek sengketa milik Penggugat dr secara melawan hukum

hingga saat sekarang ini, malah sebaliknya Tergugat dr telah

menggugat/menuntut Penggugat dr di Pengadilan Negeri Medan dengan

dalil jual beli yang dilakukan Tergugat dr kepada Penggugat dr cacat

hukum, Penggugat menyatakan keberatan dan tidak menerima sikap

Tergugat dr dimaksud, atas dasar itu Penggugat dr mengajukan gugatan balik pada perkara ini;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa sikap/perbuatan Tergugat dr tidak berkenan mengosongkan

dan mennyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dr serta sikap

Tergugat dr telah menggugat Penggugat dr di Pengadilan Negeri Medan,

dengan dalil pengalihan/jual beli antara Tergugat dr kepada Penggugat dr

tidak sah, cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum merupakan

tuntutan hukum yang tidak benar, keliru dan sifatnya melawan hukum,

oleh karena itu Penggugat dr memohonkan kehadapan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan

Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada

Penggugat dr;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang diperbuat Tergugat

dr terhadap Penggugat dr telah menimbulkan kerugian yang sangat besar

bagi Penggugat dr meliputi kerugian materil dan kerugian immateril sebagaimana diuraikan dibawah ini :

KERUGIAN MATERIL :

1. Penggugat dr telah membayar harga tanah dan rumah obyek sengketa

dengan tunai kepada Tergugat dr sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu

Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

2. Penggugat dr tidak dapat menikmati/menempati/menguasai tanah dan

rumah tempat tinggal obyek sengketa sehingga Penggugat dr harus

menyewa rumah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga saat ini

dengan harga sewa Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)/tahun x

2 = Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah).

3. Penggugat dr untuk membeli tanah dan rumah obyek sengketa

terpaksa harus meminjam uang kepada Bank Umum dalam bentuk LK,

dimana Penggugat dr harus membayar bunga bank sebesar 14 %

setahun atau 1. 17 % perbulan x Rp.1.200.000.000,- x 24 bulan =

Rp.336.000.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

4. Penggugat dr untuk membeli tanah dan rumah tempat tinggal obyek

sengketa harus membayar biaya bea balik nama, pajak jual beli,

BPHTB, bea Notaris yang ditaksir seluruhnya sebesar

Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah).

5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar denda atas sikapnya tidak

mengosongkan/menyerahkan tanah dan rumah tempat tinggal (villa)

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


obyek sengketa terhitung tanggal 11 Juli 2014 hingga tanggal 10 juli

2015 atau 364 hari yaitu : Rp 500.000,- x 364 hari = Rp.182.000.000,-

(Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), berkenaan dengan itu

menghukum Tergugat dr untuk membayar denda hingga Tergugat dr

mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dr tanah berikut

rumah tempat tinggal diatasnya atau obyek sengketa dalam perkara ini

dalam keadaan kosong, baik, seketika dan tanpa syarat.

6. Penggugat dr untuk menghadapi perkara/tuntutan Tergugat dr dan

proses pidana yang dilaporkan di Polresta Medan harus memakai jasa

hukum Advokat, dimana biaya honor dan operasional yang dikeluarkan

Penggugat dr ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta

Rupiah).

Maka total kerugian materil yang dialami Penggugat dr sebesar Rp.

2.118.000.000,-(Dua Milyar Seratus Delapan Belas Juta Rupiah).

KERUGIAN IMATERIL

Bahwa akibat sikap/perbuatan Tergugat dr tidak beriktikad baik

untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah obyek

sengketa secara baik, kosong, seketika dan tanpa syarat telah

menimbulkan animo yang tidak baik dikalangan masyarakat luas bahkan

cenderung mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat luas

kepada Penggugat dr selaku seorang wira usahawan yang cukup dikenal

masyarakat luas, hilangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap

Penggugat dr tidak dapat dinilai dengan materi sebesar berapapun, akan

tetapi akan mendekati nilai-nilai keadilan jika Tergugat dr dihukum untuk

membayar ganti kerugian imaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu

Milyar Rupiah);

Berdasarkan perincian tersebut maka total kerugian materil dan

imateril yang dialami Penggugat dr sebesar Rp.3.118.000.000,-(Tiga

Milyar Seratus Delapan Belas Juta Rupiah), untuk itu Penggugat

memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat dr untuk membayar

ganti kerugian materil dan imateril sebesar Rp.3.118.000.000,-(Tiga

Milyar Seratus Delapan Belas Juta Rupiah) secara tunai, seketika dan

sekaligus;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa mengingat gugatan Penggugat dr dalam perkara ini

didukung bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang eksepsionil maka cukup

beralasan dan berdasar menurut hukum jika Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan

dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta, yakni agar Tergugat dr

dihukum segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa

dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat meskipun masih ada

upaya verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat dr atau dalam

putusan provisionil agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya :

“Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr agar mengosongkan dan

menyerahkan sebidang tanah seluas + 359 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh

Sembilan Meter Persegi ) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat

tinggal permanen/villa yang berdiri diatasnya, setempat terletak di

Komplek Perumahan Royal Sumatera (Cluster Topaz), No.176, Lk.V,

Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan kepada Penggugat dr dalam keadaan kosong, baik, seketika dan tanpa syarat”;

Bahwa Penggugat dr memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum

Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, atas kelalaian Tergugat dr tidak mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dr turut memohonkan kehadapan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dr

untuk membayar setiap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana

Penggugat dr kemukakan diatas, maka dengan segenap kerendahan hati

Penggugat dr memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan : “MENGABULKAN

GUGATAN BALIK (REKONPENSI) PENGGUGAT dr UNTUK SELURUHNYA”, seraya dalam amar putusannya berkenan menyatakan :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. II. DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr melakukan perbuatan

melawan hukum kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti

kerugian materil dan imateril yang dialami Penggugat dr/Tergugat

dk sebesar Rp.3.118.000.000,-(Tiga Milyar Seratus Delapan Belas

Juta Rupiah).

3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dr sebagai pemilik yang sah

atas sebidang tanah seluas + 359 M2, berikut 1 (satu) unit

bangunan rumah tempat tinggal permanen/villa yang berdiri

diatasnya, setempat terletak di Komplek Perumahan Royal

Sumatera (Cluster Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan Mangga,

Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

4. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli

No.866/2014. Tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat

dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan,

Pengikatan Jual Beli, tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisasi

Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, sesuai

No.5536/L/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 dan Sertifikat Hak Guna

Bangunan No.5782, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota

Medan.

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per

hari atas setiap kelalaian Tergugat dr untuk mematuhi putusan

dalam perkara ini. DALAM PROVISIONIL :

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dr untuk mengosongkan dan

menyerahkan sebidang tanah seluas + 359 M2, berikut 1 (satu) unit


diatasnya, setempat terletak di Komplek Perumahan Royal

Sumatera (Cluster Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan Mangga,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan kepada Penggugat dr

dalam keadaan kosong, baik, seketika dan tanpa syarat.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar setiap

biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

177/Pdt.G/2015/PN Mdn, tanggal 05 November 2015 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebahagian.

2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti

kerugian materil terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014 hingga tanggal

10 juli 2015 atau 364 hari yaitu : Rp 500.000,- x 364 hari =

Rp.182.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), dan

ganti rugi Imateril sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk sebagai pemilik yang sah

atas sebidang tanah seluas + 359 M2, berikut 1 (satu) unit


diatasnya, setempat terletak di Komplek Perumahan Royal Sumatera

(Cluster Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan Mangga, Kecamatan

Medan Tuntungan, Kota Medan.

4. Menyatakan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No.866/2014.

Tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat dihadapan Notaris Tjong

Deddy Iskandar, SH di Medan, Pengikatan Jual Beli, tertanggal 11

Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di

Medan, sesuai No.5536/L/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 dan

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 217 yang kemudian menjadi

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Sertifikat Hak Milik No.5782, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota

Medan.

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari

dihitung sejak Penggugat dk/Tergugat dr tidak mengindahkan teguran

untuk melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk selebihnya.

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat dr/Tergugat dk.


- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos

perkara ini sejumlah Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam

ribu rupiah)

Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri

Medan No.177/Pdt.G/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16

November 2015 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Medan No.177/Pdt.G/2015/PN Mdn kepada Peggugat melalui Kusa Hukumnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal

17 November 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5

November 2016 Nomor:177/Pdt.G/2015/PN.Mdn ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa

pada tanggal 28 Januari 2016 dan 5 Januari 2016 permohonan banding

tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada

pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut

Tergugat .

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Desember 2015 yang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22

Desember 2015 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan

cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut

Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Januari

2016 dan 5 Januari 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding

semulaTergugat tertanggal 1 Februari 2016 dan surat kontra memori

banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada pihak

Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2016 dan kepada Turut

Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Februari 2016, yang

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor:177/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak

Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016, kepada

Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016 dan kepada

Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016

untuk mempelajari berkas perkara No. 177/Pdt.G/2015/PN Mdn di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa akta

permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terbukti bahwa

permohoanan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana

ditentukan Pasal 199 ayat (1) RBg dan diajukan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka

permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula

Penggugat mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa bidang tanah dan bangunan obyek gugatan diperoleh selama

dalam perkawinan antara Niniana Bakri dengan Lim Siu Min sehingga

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


merupakan Harta Bersama dalam perkawinan tersebut; Akta Jual Beli

obyek gugatan antara Niniana Bakri/Pembanding I semula Penggugat

I dengan Terbanding semula Tergugat batal karena bertentangan

dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa peralihan harta bersama

suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Meskipun Lim Siu Min warga Negara asing tetapi karena telah

berdomisili di Indonesia hingga sekarang maka secara otomatis tunduk

pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

NKRI;

2. Bahwa Pengikatan Jual Beli tertanggal 11 Juli 2013 yang kemudian

ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli Nomor :. 866/2014 tanggal 29

Oktober 2014 di hadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH; telah

dibuat dengan tipu muslihat karena saat itu Pembanding semula

Penggugat sangat membutuhkan uang maka Pembanding I semula

Penggugat I mengajukan pinjaman uang dan agar pinjaman tersebut

dikabulkan Pembanding semula Penggugat mau menanda tangani apa

saja yang diinginkan Terbanding semla Tergugat; Bahwa asas

peralihan hak atas tanah yang dianut dalam UU Nomor :.5 tahun 1960

tentang Agraria adalah terang dan tunai; Maka Akta Jual Beli antara

Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

tidak memenuhi syarat terang maka Pengikatan Jual Beli tertanggal 11

Juli 2013 yang kemudian ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli Nomor :.

866/2014 tanggal 29 Oktober 2014 di hadapan Notaris Tjong Deddy

Iskandar, SH bertentangan dengan Undang Undang Agraria maka

batal demi hukum;

3. Bahwa surat bukti bertanda TT5 –TT-6 tidaklah cukup hanya berupa

surat persetujuan dari Diana dan M Ardiansyah (anak Pembanding I

semula Penggugat I) tetapi semestinya ke dua anak tersebut ikut

bertanda tangan dalam Akta Jual Beli;

4. Bahwa surat Perjanjian Pengosongan Rumah tertanggal 11 Juli 2013

atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 jo sertifikat Hak Milik

Nomor : 5782; yang kemudian digunakan oleh Terbanding semula

Tergugat melaporkan Pembanding I semula Penggugat I ke Polisi

yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


:.08/Pid.C/2015 tanggal 13 Mei 2015 di mana Pembanding I semula

Penggugat I dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya

para Pembanding semula para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 177/Pdt.G/2015/PN

Mdn tanggal 05 November 2015 dan selanjutnya mengabulkan semua

petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang bahwa, Terbanding semula Tergugat dan Turut

Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tanah dan bangunan obyek gugatan sepenuhnya

milik Pembanding I semula Penggugat I (yang kemudian dijual

kepada Terbanding semula Tergugat sehingga sekarang

sepenuhnya milik Terbanding semula Tergugat) sebagaimana

pernyataan Pembanding I semula Penggugat I; Hal tersebut

sebagaimana terbukti berdasarkan surat bukti bertanda T-4; TT-3 s/d

TT-6 dan keterangan dua saksi Terbanding semula Tergugat ;

2. Bahwa jual beli obyek gugatan sah menurut hukum dengan alat bukti

berupa surat bukti bertanda T-1 s/d T-3; TT-8; TT-10; TT-11 dan

keterangan saksi Robert Yakob dan Albert; Dari alat bukti tersebut

sejalan/ sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 251K/Sip/1958 tanggal 16

Desember 1958 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor :

1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang menyatakan jual beli

dengan itikad baik harus dilindungi;

3. Bahwa jual beli tersebut sah dan sudah cukup dengan adanya

persetujuan dari kedua anak Pembanding I semula Penggugat I ;

sebagaimana surat bukti TT-5 dan TT-6;

Menimbang bahwa, dengan alasan tersebut di atas. Terbanding

semula Tergugat berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar maka Terbanding

semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pengadilan Negeri Medan Nomor :. 177/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 05

November 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

menelaah Putusan Pengadilan Negeri MedanNomor: 177/Pdt.G/2015/PNMdn

tanggal 05 November 2015 termasuk di dalamnya berita acara sidang,

memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang

bersangkutan mempertimbangkan berikut;

Menimbang bahwa, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi memandang

perlu untuk memperjelas bidang tanah obyek gugatan dalam perkara a quo

karena dalam bidang tanah obyek gugatan mengalami perubahan dari HGB

menjadi Hak Milik, demikian pula letak tanah secara administratif terjadi

perubahan wilayah;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah meneliti surat bukti

berkesimpulan bahwa obyek gugatan adalah : sebidang tanah seluas sekitar

359 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Komplek

Perumahan Royal Sumatera (Claster Topaz) Nomor : 176. Semula beralas

Hak Guna Bangunan Nomor : 217; Kelurahan Kwala Berkala,

Kecamatan,Medan Johor, Kotamadya Medan sekarang menjadi Hak Milik

Nomor : 5782, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,

Kotamadya Medan;

Menimbang bahwa, selanjutnya tentang pertimbangan gugatan

konpensi maupun gugatan rekonpensi sebagai terurai berikut;

Gugatan dalam Konpensi.

Menimbang bahwa, setelah membaca putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor: 177/Pdt.G/2015/PNMdn tanggal 05 November 2015 termasuk

di dalamnya berita acara sidang serta surat bukti; Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa karena terdapat beberapa kesalahan ketik dalam

putusan tersebut maka perlu untuk membetulkan beberapa kesalahan ketik

tersebut; Kesalahan ketik terdapat pada halaman 34 alinea ke-9, pada

halaman 36 alinia 3, 4, dan 7 yang dalam putusan tersebut tertulis nominal

Rp 1.200.000; yang seharusnya ditulis Rp 1.200.000.000; (Satu milyar dua

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat bukti bertanda T-1 dan

T-2;

Menimbang bahwa, setelah mempejari pertimbangan hukum yang

menyangkut eksepsi dan pokok perkara dalam gugatan konpensi dalam

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 177/Pdt.G/2015/PNMdn tanggal

05 November 2015; Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan

hukum pembuktian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk

mempersingkat uraian putusan ini; Pengadilan Tinggi berpendapat cukup

mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Nomor: 177/Pdt.G/2015/PNMdn

tanggal 05 November 2015 dalam memutus eksepsi dan pokok perkara

dalam gugatan konpensi;

Gugatan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan

gugatan rekonpensi atau gugatan balik sehingga sekarang berkedudukan

sebagai Penggugat Rekonpensi dulu Tergugat Konpensi;

Menimbang bahwa, dalam gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi

mengajukan tuntutan provisional; berupa tindakan pengosongan bidang

tanah dan bangunan obyek gugatan;

Menimbang bahwa, tuntutan provisional berkaitan dengan adanya

keadaan yang mendesak untuk segera diambil untuk mencegah kerugian

yang lebih besar ataupun alasan lainnya, sebelum pokok perkara diputus

sehingga dijatuhkan putusan sela; Putusan provisional harus didasarkan

pada alat bukti autentik dan urgensi mendesaknya terbukti dalam

pesidangan; Putusan provisional bersifat serta merta/ uitvoorbaar bij

voorraad;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang bahwa, setelah menelaah pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan

provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi bertujuan agar Penggugat

Rekonpensi berupa pengosongan obyek gugatan sehingga Penggugat

Rekonpensi dapat segera memanfaatkan atas bidang tanah dan bangunan

obyek gugatan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara a quo sudah dalam

pemeriksaan tingkat banding maka tuntutan provisi yang diajukan oleh

Penggugat Rekonpensi sudah kehilangan korelasinya/ sudah tidak ada

putusan sela;

Menimbang bahwa, namun demikian Pengadilan Tinggi memandang

urgensi pengosongan bidang tanah dan bangunan sangat perlu dalam

perkara a quo;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan

Tinggi berpendapat tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi dipandang

sebagai petitum gugatan rekonpensi berupa perintah kepada Tergugat

Rekonpensi untuk menyerahkan obyek gugatan kepada Penggugat

Rekonpensi dan jika tidak mau dengan suka rela menyerahkan maka dapat

dengan menggunakan bantuan alat perlengkapan Negara;

Menimbang bahwa, perkara a quo menyangkut tentang sengketa

kepemilikan sebidang tanah seluas sekitar 359 M2 yang di atasnya berdiri

bangunan rumah terletak di Komplek Perumahan Royal Sumatera (Claster

Topaz) Nomor : 176. Semula beralas Hak Guna Bangunan Nomor : 217;

Kelurahan Kwala Berkala, Kecamatan,Medan Johor, Kotamadya Medan

sekarang menjadi Hak Milik Nomor : 5782, Kelurahan Mangga, Kecamatan

Medan Tuntungan, Kotamadya Medan;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan menelaah pertimbangan

hukum gugatan rekonpensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

177/Pdt.G/2015/PNMdn tanggal 05 November 2015; Pengadilan Tinggi

berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pengesahan Akta Jual

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Beli No.866/2014. Tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat dihadapan

Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, Pengikatan Jual Beli, tertanggal

11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan,

sesuai No.5536/L/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 dan Sertifikat Hak Guna

Bangunan No.5782, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan.

Menimbang bahwa, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama pada halaman 38 tentang kepemilikan Penggugat

Rekonpensi semula Tergugat Konpensi sebagai pemilik atas sebidang tanah

seluas + 359 M2, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal

permanen/villa yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Komplek

Perumahan Royal Sumatera (Cluster Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Menimbang bahwa, selanjutnya tentang pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 s/d halaman 40 yang menyatakan

perbutan Tergugat Rekonpensi yang tidak mengosongkan rumah obyek

gugatan merupakan perbuatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, menurut Pengadilan Tinggi sengketa dalam

perkara a quo pada hakekatnya soal kepemilikan bidang tanah dan bangunan

di atasnya yang berkaitan adanya Akta Jual Beli antara para pihak; Karena

dasar gugatan adalah sah tidaknya jual beli maka alur selanjutnya adalah

pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, dengan demikian perbuatan

Tergugat Rekonpensi belum menyerahkan dan mengosongkan obyek

gugatan adalah Tergugat Rekonpensi belum melaksanakan kewajibannya

sebagai penjual sedang ia sudah menerima haknya; Perbuatan yang

demikian tidaklah tepat untuk dikualifikasi sebagai perbuatan melawan

hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

petitum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dinyatakan

ditolak;

Menimbang bahwa, selanjutnya tentang pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama mengabulkan petitum uang paksa/ dwangsom sebesar Rp

500,000; (lima ratus ribu) perhari kepada Tergugat Rekonpensi;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang bahwa, dalam doktrin hukum maupun praktek peradilan

penerapan dwangson/ uang paksa diterapkan dalam penghukuman berupa

tindakan/ prestasi yang berkaitan erat dengan keahlian dari yang

bersangkutan, tanpa perbuatan Terhukum maka prestasi tidak terlaksana

secara sempurna;

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo prestasi yang wajib

dilaksanakan berupa menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah dan

bangunan obyek gugatan, kewajiban yang demikian termasuk dalam

pengertian eksekusi riil sehingga apabila terhukum tidak melaksanakan

secara suka rela dapat dipaksakan dengan alat perlengkapan Negara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Pengadilan Tinggi menyatakan menolak petitum uang paksa dalam perkara

a quo;

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di

atas, Pengadilan Tinggi berpendapat

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 177/Pdt.G/2015/PN Mdn; tanggal 05 November 2015, yang amar

selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konpensi ditolak sedang untuk

gugatan rekonpensi dikabulkan sebagian maka berdasarkan Pasal 192 RBG para

Penggugat konpensi /paraTergugat Rekonpensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan UU No.: 20 tahun 1947 jo.R.Bg jo. UU Nomor : 49 tahun

2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula para

Penggugat ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

177/Pdt,G/2015/PN.Mdn, tanggal, 05 November 2015 yang dimohonkan

banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi

sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 359 M2,

berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen/villa

yang berdiri diatasnya, setempat terletak di Komplek Perumahan

Royal Sumatera (Cluster Topaz), No.176, Lk.V, Kelurahan

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

3. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli

No.866/2014. Tanggal 29 Oktober 2014, yang diperbuat dihadapan

Notaris Tjong Deddy Iskandar, SH di Medan, Pengikatan Jual Beli,

tertanggal 11 Juli 2013, yang dilegalisasi Notaris Tjong Deddy

Iskandar, SH di Medan, sesuai No.5536/L/VII/2013, tanggal 11 Juli

2013 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5782, yang diterbitkan

Kantor Pertanahan Kota Medan.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi semula PenggugatKonpensi

untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah seluas +

359 M2, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal

permanen/villa yang berdiri diatasnya, setempat terletak di

Komplek Perumahan Royal Sumatera (Cluster Topaz), No.176,

Lk.V, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota

Medan. Apabila diperlukan dapat menggunakan alat perlengkapan

Negara;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


5. Menolak petitum gugatan rekonpensi selebihnya ;


- Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding

sebesar Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2016 oleh

kami CICUT SUTIARSO selaku Hakim Ketua Majelis bersama ROBERT

SIMORANGKIR, SH, MH dan MARYANA, SH, MH, masing-masing sebagai

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

10 November 2016 Nomor : 330/PDT/2016/PT MDN untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta

dibantu oleh EVA ZAHERMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota Hakim Ketua

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH CICUT SUTIARSO

2. MARYANA, SH, MH

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI, SH, MH

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Pemberkasan : Rp.139.000,- Jumlah : Rp.150.000,-

PENGADILAN TINGGI MEDANNINIANA BAKRI, Perempuan, Umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDANNINIANA BAKRI, Perempuan, Umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah...