PENGADILAN TINGGI MEDAN · suatu Surat Perjanjian tertanggal 22 Nopember 2002 dengan cara meniru...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN · suatu Surat Perjanjian tertanggal 22 Nopember 2002 dengan cara meniru...
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 326/PDT/2017 PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
MARADEN PURBA : Laki-laki, umur ± 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama
Kristen Protestan, Alamat Jl. Firman Simamora No.1 Naheong Desa
Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi
Sumatera Utara,;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tetty Siregar, SH., dan Siska
Elisabet Baringbing, SH., Advokat dari Kantor Hukum TETTY
SIREGAR, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bayangkara I No.
4 Medan 20221 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
November 2016, semula sebagai TERGUGAT sekarang
PEMBANDING ;
M e l a w a n
1. JHON PITER PURBA: Laki-laki, umur ± 70 tahun, Pekerjaan Bertani, Agama
Kristen Protestan, alamat Jl. Firman Simamora No.41 Desa Simamora
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera
Utara.
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Jonggi Simanjuntak,
SH, advokat dari Kantor Hukum JONGGI SIMANJUNTAk, SH &
REKAN, beralamat di Jl. Nahum Situmorang No.159 Kelurahan
Hutatoruan V Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utaraberdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 11 Juli 2016, semula
sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA
DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA: beralamat di Jl. Sm.
Simanjuntak No.6 Kompleks Pasar Baru Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT I sekarang TURUT
TERBANDING I ;
3. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT SILINDUNG : beralamat di Jl. D.I
Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT
TERBANDING II;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 21 Juli
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung
pada tanggal 25 Juli 2016 dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Trt,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Alm. WILMAR
PURBA, karenanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara
kandung dimana Tergugat adalah adik kandung dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran semula seluas ±
300 M2 dan diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah berukuran 5m x 6m,
terletak di Jalan Firman Simamora No. 1 Naheong Desa Simamora
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas tanah
sebagai berikut :
Disebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Boas Purba ;
Disebelah Timur berbatas dengan Aek Sigeaon ;
Disebelah Selatan berbatas dengan Aek Sibunibuni ;
Disebelah Barat berbatas dengan rumah milik T. Lumbantobing
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut menjadi hak dan kepunyaan
Penggugat adalah berdasarkan Jual Beli dari WILMAR PURBA (orangtua
Penggugat dan Tergugat), sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor
121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Camat
Kecamatan Tarutung dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah ( PPAT) Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pada
tanggal 12 Desember 1994 ;
4. Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dari
orangtua Penggugat dan Tergugat pada tahun 1994, maka sejak saat itu
pula Penggugat dan keluarga Penggugat tinggal dan menetap dirumah
tersebut, dan sehari harinya untuk menambah penghasilan, Penggugat dan
keluarga Penggugat mengambil pasir dari Sungai/Aek Sigeaon ;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2002 timbul permasalahan diantara Keluarga
Penggugat dengan tetangga Penggugat, dimana Penggugat merasa tidak
aman lagi tinggal di rumah/lokasi tersebut karena isteri Penggugat mendapat
ancaman, sehingga Penggugat dan keluarga memilih untuk pindah dan
meninggalkan rumah/lokasi tersebut dan akhirnya Penggugat dan keluarga
Penggugat tinggal di rumah parsaktian milik orangtua Penggugat dan
Tergugat di Jalan Firman Simamora Desa Simamora Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara yaitu di tempat tinggal Penggugat yang sekarang;
6. Bahwa beberapa hari setelah Penggugat dan Keluarga Penggugat pindah,
pihak Gereja HKBP Siwaluompu dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat, mengambil dan menjadikan
sebahagian tanah milik Penggugat tersebut untuk Jalan menuju Gereja
HKBP Siwaluompu dengan lebar jalan ± 3 m, dimana letak gereja tersebut
berada dibelakang rumah/tanah milik Penggugat ;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2016, sebahagian dari tanah milik
Penggugat tersebut dengan luas ± 51,75 M2 telah dijual oleh Penggugat
kepada Rosvina Kristina Sianipar, sehingga luas tanah milik Penggugat
tersebut dari yang semula ± 300 M2 sekarang menjadi ± 180 M2, dan batas
batas tanah yang semulapun sekarang menjadi berubah ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
8. Bahwa oleh karena itu, tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi objek
perkara dalam perkara ini adalah seluas ± 180 M2 (lebih kurang seratus
delapan puluh meter persegi) dengan ukuran 12 m x 15 m dan diatasnya
terdapat 1 (satu) unit rumah ukuran 5 m x 6 m, terletak di Jalan Firman
Simamora No. 1 Naheong Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batas tanah ;
Disebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Boas Purba ;
Disebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP
Siwaluompu;
Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP
Siwaluompu ;
Disebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Rosvina
Kristina Sianipar;
9. Bahwa setelah Penggugat dan keluarga Penggugat pindah dari rumah dan
tanah objek perkara ke tempat tinggal Penggugat yang sekarang yaitu rumah
parsaktian milik orangtua Penggugat dan Tergugat, maka rumah dan tanah
perkara ditempati oleh Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat tanpa
seijin dari Penggugat ;
10. Bahwa setelah rumah dan tanah perkara milik Penggugat tersebut ditempati
oleh Tergugat, maka Tergugat pun membuka usaha doorsmer (cucian
mobil) di atas tanah perkara sampai dengan saat ini tanpa terlebih dahulu
mendapat ijin/persetujuan dari Penggugat ;
11. Bahwa kemudian pada tahun 2002, setelah Tergugat tinggal di rumah dan
tanah perkara, maka Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat untuk
melakukan tukar guling (tukar tempat), rumah dan tanah perkara milik
Penggugat dengan 2 (dua) unit rumah dan tanah yang terletak di Jalan
Firman Simamora Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara, akan tetapi permintaan Tergugat tersebut tidak pernah disetujui oleh
Penggugat, sehingga tukar guling atau tukar tempat yang dimaksudkan oleh
Tergugat tidak pernah terjadi dan rumah serta tanah perkara tidak pernah
beralih atau berpindah tangan kepemilikannya baik oleh karena jual beli
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
maupun oleh karena tukar guling atau tukar tempat atau dengan cara
apapun juga tidak pernah berpindah tangan kepada siapapun termasuk
kepada Tergugat sehingga sampai dengan saat ini rumah dan tanah perkara
masih tetap milik Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat telah berulangkali meminta kepada Tergugat agar
mengosongkan rumah dan tanah perkara serta mengembalikannya kepada
Penggugat sebagai pemilik yang sah atas rumah dan tanah perkara dalam
keadaan baik dan kosong akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat tidak
bersedia untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat,
dan bahkan Tergugat berusaha untuk dapat menguasai rumah dan tanah
perkara dengan berbagai cara termasuk dengan menawarkan sejumlah uang
kepada Penggugat, namun Penggugat tetap menyatakan bahwa rumah dan
tanah perkara tidak akan dijual oleh Penggugat ;
13. Bahwa namun demikian, betapa terkejutnya Penggugat ketika mengetahui
tanah perkara telah disertifikatkan oleh Tergugat ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung (Turut Tergugat I) menjadi ke atas
nama Tergugat pada tahun 2010, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 203
tanggal 13 April 2010, sehingga tanah perkara seolah olah telah menjadi
milik Tergugat padahal rumah dan tanah perkara tidak pernah dialihkan
Penggugat kepada Tergugat atau kepada siapapun dan dengan cara
apapun;
14. Bahwa setelah Penggugat meneliti atas dasar apa atau dengan alas hak apa
Tergugat dapat mensertifikatkan tanah perkara menjadi ke atas nama
Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Tergugat I),
maka Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat telah merekayasa
suatu Surat Perjanjian tertanggal 22 Nopember 2002 dengan cara meniru
atau memalsukan tanda tangan Penggugat, yang isinya seolah olah telah
terjadi perjanjian tukar guling atau tukar tempat antara Penggugat dengan
Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah menandatangani atau menyetujui
perjanjian tersebut ;
15. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 29 Juni 2010 Penggugat telah
mengadukan/melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polsek Sipoholon,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
sebagaimana dalam Laporan Polisi (LP) No. 24/VI/2010 tanggal 29 Juni
2010, dan atas dasar pengaduan Penggugat tersebut, maka Kepolisian
Sektor (Polsek) Sipoholon telah memanggil dan memeriksa Tergugat di
Polsek Sipoholon atas dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan
Surat/Pemalsuan tanda tangan :
16. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Polsek Sipoholon, Tergugat sebenarnya
telah mengakui perbuatannya dan terus terang menyatakan bahwa Surat
tertanggal 22 Nopember 2002 telah dijadikan sebagai dasar atau alas hak
satu satunya dalam Permohonan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2010
untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010 atas
rumah dan tanah perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara,
dan oleh karena itu Asli Surat Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002 ada di
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Tergugat I) ;
17. Bahwa pada awalnya laporan atau pengaduan Penggugat dengan cepat
ditindak lanjuti oleh Kepolisian Setor (Polsek) Sipoholon termasuk dengan
menyurati pihak Turut Tergugat I untuk menyita Surat Perjanjian tanggal 22
Nopember 2002 tersebut dari Turut Tergugat I yang diduga dipalsukan oleh
Tergugat, akan tetapi sangat disesalkan sikap dan jawaban Turut Tergugat I
yang tidak bersedia memberikan Surat tersebut ke pihak Kepolisian Sektor
Sipoholon, dan bahkan dengan Suratnya Nomor : 780/100.2/IX/2010 tanggal
31 Agustus 2010 pihak Turut Tergugat I menolak untuk menyerahkan Surat
Perjanjian tersebut dengan alasan telah menjadi dokumen Negara sehingga
tidak dapat diberikan, dan oleh karena itu Laporan Pengaduan Penggugat di
Kepolisian Sektor (Polsek) Sipoholon atas dugaan pemalsuan surat atau
pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Tergugat pada Surat Perjanjian
tanggal 22 Nopember 2002 tidak dapat berlanjut sampai dengan saat ini ;
18. Bahwa tindakan dan usaha Tergugat untuk dapat menguasai rumah dan
tanah perkara milik Penggugat terus berlanjut, dimana Tergugat kemudian
meminjam sejumlah uang di Bank BRI Unit Silindung yang beralamat di Jl.
D.I. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung (Turut Tergugat
II) dengan menjadikan Sertifikat atas rumah dan tanah objek perkara yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010 sebagai agunan atau
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
jaminan atas pinjaman Tergugat tersebut pada Turut Tergugat II, sehingga
Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010 Atas nama MARADEN
PURBA (Tergugat) sampai dengan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung masih berada ditangan Turut
Tergugat II ;
19. Bahwa tindakan maupun perbuatan Tergugat tersebut sungguh sangat tidak
bisa dibiarkan, karena selain tidak berdasar juga sudah sangat merugikan
Penggugat, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat yang secara
terang terangan menguasai/memiliki dan mengusahai rumah dan tanah
perkara milik Penggugat dengan cara merekayasa dan memalsukan tanda
tangan Penggugat pada Surat Perjanjian tertanggal 22 Nopember 2002, dan
kemudian mensertifikatkan tanah perkara ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Tapanuli Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010
atas nama MARADEN PURBA (Tergugat) serta kemudian mempergunakan
Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 Apriul 2010 tersebut sebagai
agunan atau jaminan atas pinjaman Tergugat di Bank BRI Unit Silindung
yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan
Tarutung, secara hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad) ;
20. Bahwa demikian juga dengan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I yang
telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara menjadi ke atas
nama Tergugat tanpa meneliti kebenaran ataupun keabsahan surat surat
alas hak Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat,
secara hukum telah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad) ;
21. Bahwa demikian juga dengan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat II yang
telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat dengan
menerima Sertifkat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010 atas tanah
perkara sebagai agunan atau jaminan atas pinjaman Tergugat tersebut
sehingga telah merugikan Penggugat, secara hukum telah juga dapat
dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
22. Bahwa oleh karena surat kepemilikan atas tanah perkara yang dipunyai oleh
Penggugat yaitu Akta Jual Beli Nomor 121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat
oleh Camat Kecamatan Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal
12 Desember 1994 sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah
diperoleh dan dipunyai oleh Penggugat secara sah dan berdasar hukum,
maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sah dan
berharga dan merupakan satu satunya alas hak kepemilikan yang sah atas
tanah perkara ;
23. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menguasai
dan mengusahai rumah dan tanah perkara secara melawan hak, serta
merekayasa atau memalsukan tandatangan Penggugat dalam Surat
Perjanjian tertanggal 22 Nopember 2002, dan kemudian menggunakan Surat
Perjanjian tersebut sebagai alas hak atau dengan cara bagaimana sehingga
Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Tergugat I) menerbitkan
Sertifikat atas tanah perkara dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 203 Tanggal
13 April 2010 atas nama Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan
hukum(onrechtmatigedaad), maka segala surat surat yang dipunyai oleh
Tergugat atau akan diadakan oleh Tergugat atau pihak lain yang mendapat
hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada
ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut, sepanjang menyangkut tanah
terperkara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki
kekuatan hukum apapun ;
24. Bahwa demikian juga dengan Surat Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002,
yang merupakan hasil rekayasa Teregugat dengan cara meniru atau
memalsukan tandatangan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum
untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum
apapun ;
25. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 203 tanggal 13 April 2010
atas nama MARADEN PURBA (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Tergugat I) atas tanah perkara
adalah didasarkan atas alas hak yang tidak sah yaitu Surat Perjanjian
tanggal 22 Nopember 2002, maka adalah patut dan beralasan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
bilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 203 tanggal 13 April 2010 atas nama
MARADEN PURBA (Tergugat) untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan
tidak memiliki kekuatan hukum apapun ;
26. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai
rumah dan tanah perkara milik Penggugat dari sejak tahun 2002 sampai
dengan saat ini atau kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya, dan
tindakan atau perbuatan Tergugat yang merekayasa dan memalsukan
tandatangan Penggugat pada Surat Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002
serta diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010
atas tanah perkara menjadi ke atas nama MARADEN PURBA (Tergugat)
oleh Turut Tergugat I maupun diberikannya pinjaman sejumlah Uang oleh
Turut Tergugat II kepada Tergugat dengan jaminan atau agunan Sertifikat
Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010 atas tanah perkara, telah
mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat, maka patut dan beralasan
hukum bilamana Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,
baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum untuk
membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian moril
kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut :
Kerugian Materil, berupa Uang sewa atau kontrak rumah dan tanah
perkara yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat sejak tahun 2002
sampai dengan tahun 2016, yaitu 14 tahun x Rp.5 juta per tahun = Rp
70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);
Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus
permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Penggugat akibat tindakan
dan perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II
yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih
memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp.
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril
yang harus dibayar oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
kepada Penggugat adalah sebesar Rp.570.000.000.- (Lima ratus tujuh
puluh juta rupiah)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
27. Bahwa oleh karena rumah dan tanah perkara adalah hak milik dan
kepunyaan Penggugat yang telah dibeli dari WILMAR PURBA (orangtua
Penggugat dan Tergugat) pada tahun 1994, dan penguasaan Tergugat atas
rumah dan tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan
menyerahkan rumah dan tanah terperkara kepada Penggugat dalam
keadaan baik, kosong dan bersih tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya
untuk dapat secara leluasa dikuasai oleh Penggugat ;
28. Bahwa untuk menjaga agar hasil Gugatan Penggugat manakala dikabulkan
oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak
dikemudian hari , oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum
apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir
beslag) atas rumah dan tanah perkara ;
29. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangka
yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini
dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), Tergugat tetap
bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau
lalai/terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka oleh karenanya
adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis
Hakim yang memerika dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan
Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh Tergugat ;
30. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya
perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut
Tergugat I serta Turut Tergugat II maka patut dan beralasan menurut hukum
apabila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum baik
sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala
biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup
dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau
disangkal oleh Tergugat, dan Para Turut Tergugat maka sangat beralasan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet,
Banding maupun Kasasi ;
32. Bahwa selama ini Penggugat telah berpanjang sabar dalam menghadapi
sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, dimana Penggugat selalu
mengupayakan jalan damai, baik melalui Kepala Desa maupun dengan
tokoh tokoh masyarakat (Pengetua) maupun melalui pihak keluarga agar
rumah dan tanah perkara milik Penggugat dikembalikan oleh Tergugat
kepada Penggugat, akan tetapi niat baik Penggugat tidak pernah diindahkan
oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat berkesimpulan dalam
menyikapi tindakan dan perbuatan Tergugat tidak dapat didiamkan saja
tanpa ada penyelesaian, maka untuk adanya kepastian hukum atas rumah
dan tanah perkara milik Penggugat, tiada lain selain mengajukan gugatan ini
di Pengadilan Negeri Tarutung agar dapat menyelesaikan permasalahan
atas rumah dan tanah perkara secara tuntas dengan suatu keputusan hukum
yang dipatuhi bersama ;
Bahwa oleh karena itulah serta didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut
dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini
Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Tarutung agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil
kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu
guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan sebagai
berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas
rumah dan tanah perkara adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor
121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan
Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
dan satu satunya alas hak kepemilikan yang sah atas rumah dan tanah
perkara ;
4. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Surat
Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002, dan segala surat surat atas rumah
dan tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh Tergugat ataupun orang
lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat
baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini
dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat
surat itu berada ;
5. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April
2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
atas nama MARADEN PURBA (Tergugat), adalah batal atau tidak sah
serta tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I
serta Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad) ;
7. Menyatakan dalam hukum, sebidang tanah seluas ± 180 M2 (lebih kurang
seratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran 12 m x 15 m dan
diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah ukuran 5 m x 6 m, terletak di Jalan
Firman Simamora No. 1 Naheong Desa Simamora Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batas
tanah :
Disebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Boas Purba ;
Disebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP
Siwaluompu;
Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP
Siwaluompu;
Disebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Rosvina
Kristina Sianipar
Adalah sah milik Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan
tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani
hak hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat
dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II baik
sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan
seketika untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerugian
materil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat yaitu :
Kerugian Materil, berupa Uang sewa atau kontrak rumah dan tanah
perkara yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat sejak tahun
2002 sampai dengan tahun 2016, yaitu 14 tahun x Rp. 5 juta per tahun
= Rp 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah), dan
Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus
permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Penggugat akibat tindakan
dan perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II
yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih
memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp.
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian
Moril yang harus dibayar oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.570.000.000.-
(Lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom)
kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, baik sendiri
sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-
ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun
Kasasi;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
SUBSIDAIR :
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon
diputuskan seadil adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang
berlaku ditengah tengah masyarakat.
Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I. Tentang Eksepsi
A. Kompetensi Absolut
1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap isi
materi Gugatan Penggugat tersebut merupakan mengenai alas hak
kepemilikan terhadap objek sengketa tanah, dimana terhadap objek
sengketa tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama
Tergugat yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yaitu Sertifikat Hak Milik No 203/Desa
Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi
Sumatera Utara seluas 288 m2 (meter persegi) yang diterbitkan pada
tanggal 13 April 2010;
2. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya juga telah menggugat Instansi
Pemerintah yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq. Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Sumatera Utara di Medan Cq. Kantor Pertanahan
Tapanuli Utara, yang berkedudukan di Jalan SM. Simanjuntak No 6
Komplek Pasar Baru Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
sebagai Turut Tergugat I;
3. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut terletak pada terbitnya
Sertifikat Hak Milik No 203 tertanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan
oleh Turut Tergugat I, maka Gugatan a quo bukan terfokus mengenai
kepemilikan tanah, akan tetapi yang paling essensi dan principil adalah
mengenai terbitnya Sertifikat Hak Milik sebagai proses administrasi
dan kebijakan (diskresi) terhadap Keputusan Pejabat Pemerintah;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa seharusnya yang berwenang untuk menyatakan Sertifikat Hak
Milik tersebut tidak mempunyai hukum didalam perkara a quo adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansi ataupun isi gugatan
Penggugat telah masuk ke dalam ruang lingkup Hukum Administrasi
dan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik
yang sah haruslah terlebih dahulu diakui keabsahan alas haknya
tentang kepemilikan objek sengketa milik Tergugat, dimana dalil-dalil
Penggugat merupakan dalil alas hak kepemilikan tanah, sehingga yang
berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara, mengenai :
- Apakah dasar Hukum Penggugat telah mempunyai kekuatan
hukum/legalitas yang diakui oleh Negara atau sama sekali tidak
mempunyai legalitas dan hanya berdasarkan asumsi belaka;
- Apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum
mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri atau tidak
mempunyai kepentingan hukum sama sekali;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum acara yang berlaku di
lingkungan peradilan maka Gugatan yang diajukan oleh Pengguat
TELAH SALAH ALAMAT, karena merupakan kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo
yang menjadikan dasar gugatan Penggugat sebagai dasar dalil-dalil
Gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tidak berwenang
mengadili dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On
Vankelijk Verklaard/N.O);
B. Tentang Gugatan Penggugat Error In Objection
1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menyatakan
menguasai dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan
Firman Simamora No.1 Naheong Desa Simamora, Kecamatan
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
dengan data sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
- Panjang : 12 m
- Lebar : 15 m
- Luas : 180 m2
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Jerri Hutagalung
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Gereja HKBP
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Gereja HKBP
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Rosvina
Kristina Sianipar
Hal ini sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2
point 8
2. Bahwa gugatan Penggugat dikatakan Error In Objection karena
luas objek sengketa hanya 180 m2 adalah salah dan tidak
menghasilkan luas sebagaimana yang tertera pada Sertifikat
tergugat yaitu 288 m2;
3. Bahwa oleh karena luas tanah di Gugatan Penggugat tersebut
diatas berbeda dengan Sertifikat Hak Milik Tergugat, sehingga hal
tersebut telah menimbulkan suatu ketidak pastian hukum akan
status luas tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan
Penggugat ;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut adalah Error
In Objection maka Tergugat memohon kehadapan Mejelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan
Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk
Verklaard);
C. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
1. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 25
Juli 2016 sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
2. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari Gugatan Penggugat pada
halaman 2 poin 2, yang berbunyi sebagai berikut :
Batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan :Tanah milik Jerri Hutagalung
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Gereja HKBP
- Sebelah Timur berbatas dengan :Jalan Gereja HKBP
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Lumbantobing
3. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama dalil
Penggugat tersebut dapat dikatakan Kabur karena batas tanah
pada halaman 2 poin 2 dan poin 8 berbeda, dimana batas pada
poin 8 adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan :Tanah milik Jerri
Hutagalung
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Gereja HKBP
- Sebelah Timur berbatas dengan :Jalan Gereja HKBP
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Rosvina
Kristina Sianipar
4. Bahwa luas tanah di gugatan Penggugat pada poin 2 halaman 2
adalah seluas 300 m2 sedangkan luas tanah di poin 8 halaman 2
adalah 180 m2;
5. Bahwa dalil Penggugat jelas Kabur dan tidak memiliki argumentasi
yang jelas, karena luas yang tidak pasti dan berubah-ubah, oleh
karenanya Permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;
6. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dan selaras dengan Putusan
Mahkamah Agung RI yang telah menyatakan dalam pertimbangan
hukumnya antara lain : “Gugatan yang tidak sempurna, setidak-
tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak
dapat diterima” (vide Putusan MARI No. 492. K/sip/1970, tertanggal
16 Desember 1970;
7. Bahwa oleh karena antara POSITA DAN PETITUM BERBEDA atau
saling bertentangan dan terdapat cacat materiil, maka Gugatan
Penggugat jelas Kabur (obscuur libelle), untuk itu haruslah
dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat DIterima ( Niet On
Vankelijk Verklaard);
I. Tentang Pokok Perkara
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas,
secara mutatis dan mutandis Tergugat mohon kehadapan Yang
Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan, dengan
demikian tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang telah
mengatur dan menentukan hak-hak atas tanah sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPA yaitu :
a. Hak milik
b. Hak guna usaha
c. Hak guna bangunan
d. Hak pakai
Artinya alas hak atas tanah objek sengekta yang dimiliki oleh Tergugat
berdasarkan surat adalah hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-
undang Pokok Agraria;
3. Bahwa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat tidak diakui
oleh bahwa Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
4. Bahwa jika benar Tergugat menggunakan surat palsu ataupun
memalsukan surat tanah, maka harusnya tudingan dari Penggugat
harus dibuktikan dengan putusan pidana terlebih dahulu dan sampai
saat ini Tergugat tidak pernah dinyatakan bersalah atas tudingan dari
Penggugat ;
5. Penggugat harus membuktikan bahwa adanya unsure pemalsuan
surat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik dan selanjutnya
membatalkan Sertifikat Hak Milik Tergugat jika memang cacat
prosedur;
6. Bahwa tidak pernah ada putusan pengadilan mengenai TUDUHAN
pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap
Tergugat, oleh karena itu sangat premature jika Penggugat
mendalilkan hal tersebut dalam gugatannya;
7. Bahwa Tergugat sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik No 203/Simamora
terus melakukan perbuatan Hukum kepemilikan sebagai pemilik yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
sah atas tanah perkara a quo yaitu membayar Pajak Buki dan
Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 12.16.060.034.001-0001.0;
8. Bahwa karena Tergugat sudah sepenuhnya menjadi pemilik tanah dan
bangunan yang terletak di Jalan Firman Simamora No. 1 Naheong
Desa Simamora Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,
maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk meminta izin untuk membuat
usaha apapun juga diatas tanah tersebut ;
9. Bahwa sudah sangat tepat dan beralasan hukum jika Turut Tergugat I
mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat diatas tanah
tersebut, karena pada dasarnya Sertifikat Hak Milik telah diterbitkan
sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadapan Yang
Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya
berkenan untuk memutuskan perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
I. Dalam Eksepsi
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
I. Dalam Pokok Perkara
1. Menolak Gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 203 tertanggal 13
April 2010 atas nama Tergugat adalah Sah Demi Hukum;
3. Menyatakan demi hukum tanah seluas ± 288 m2 yang terletak di dalam
Sertifikat Hak Milik No. 203 tahun 2010 adalah Sah milik Tergugat ;
4. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I
bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menyatakan Demi Hukum Menolak Sita Jaminan (conservatoir beslag)
yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menyatakan Demi Hukum Menolak Ganti Kerugian Materil sebesar Rp.
70.000.000,- dan Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- yang
dimohonkan Para Penggugat ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
7. Menyatakan Demi Hukum menolak Uang Paksa (Dwang Soom)
sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari yang dimohonkan
Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara a quo ;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam
perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Mei 2017
Nomor33/Pdt.G/2016/PN.Trt atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor
121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan
Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994 dan
satu satunya alas hak kepemilikan yang sah atas rumah dan tanah perkara;
3. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Surat
Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002, dan segala surat surat atas rumah
dan tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh Tergugat ataupun orang lain
yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik
sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di
Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada;
4. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April
2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
atas nama MARADEN PURBA (Tergugat), adalah batal atau tidak sah serta
tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I
serta Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
6. Menyatakan dalam hukum, sebidang tanah seluas ± 180 M2 (lebih kurang
seratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran 12 m x 15 m dan
diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah ukuran 5 m x 6 m, terletak di Jalan
Firman Simamora No. 1 Naheong Desa Simamora Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batas
tanah :
- Disebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Boas Purba ;
- Disebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP Siwaluompu;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP Siwaluompu;
- Disebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Rosvina Kristina
Sianipar
Adalah sah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan
tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak
hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai
dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II baik
sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan
seketika untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerugian materil
dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat yaitu :
- Kerugian Materil, berupa Uang sewa atau kontrak rumah dan tanah
perkara yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat sejak tahun
2002 sampai dengan tahun 2016, yaitu 14 tahun x Rp. Rp 4.000.000,- per
tahun = Rp 56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah), dan
- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus
permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Penggugat akibat tindakan
dan perbuatan Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II
yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih
memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar
Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan demikian Total ganti
kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat
adalah sebesar Rp156.000.000,-(seratus lima puluh enam juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, baik sendiri
sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biayayang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar
Rp.2.551.000,-(dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Membaca Relas Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Tarutung kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing
tanggal 13 Juni 2017 ;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017
Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus
oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Mei 2017 Nomor:
33/Pdt.G/2016/PN.Trt. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat
banding ;
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada
tanggal 12 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding,
dan masing-masing pada tanggal 13 Juni 2017 diberitahukan kepada Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding tanggal 18 Agustus 2017 dan surat memori banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding, Turut
tergugat I dan Turut Tergughat II masing-masing pada tanggal pada tanggal 24
Agustus 2017; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding tanggal 30 Agustus 2017 dan surat kontra memori
banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Tegugat/Pembanding pada tanggal 5 September 2017, kepada Turut Tergugat I
pada tanggal 4 September 2017 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 5
Juni 2017;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor:33/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri
Tarutung telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada
tanggal 12 Juni 2017, kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Agustus
2017, kepada Turut Tergugt I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal
13 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tarutung sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam surat memori
bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Terhadap pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I, Hakim
Anggota II tidak sependapat karena menurut hemat Hakim Anggota II bahwa
Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 203 berdasarkan surat
perjanjian yang dibuat atas antara Maraden Purba dengan Jon Piter
sebagaimana dalam bukti T-III sudah sah menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah memalsukan tanda
tangan Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian bukti T-III dan
menyatakan tidak pernah membuat surat perjanjian tersebut oleh karenanya
Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Kantor Kepolisian Sektor
Sipaholon sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6, sehingga menurut Hakim
Anggota II Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tindak pidana
pemalsuan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, dimana seseorang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
dinyatakan terbukti atau tidaknya bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan adanya Putusan Pengadilan bukan berdasarkan surat
laporan/pengaduan dari Kepolisian, maka untuk itu perbuatan Tergugat bukan
merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berpendapat,
tanah seluas ± 288 M² yang terletak di Jalan Firman Simamora No. 1
Naheong Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 203 adalah Sah Milik Tergugat.
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung perkara Perdata No :
33/Pdt.G/2016/PN.Trt yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, Maraden Purba melalui Kuasa Hukumnya
selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari
Senin, 22 Mei 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/
Akta.bdg/2017, Perdata Perdata No : 33/Pdt.G/2016/PN.Trt;
- Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang
menyatakan : Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka
pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan
permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu
risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau
permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam
ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam
waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan
negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah
putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia
tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.
- Bahwa demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan
Negeri Tarutung masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat
berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menerima Permohonan dan Memori Banding ini;
- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan
Kesimpulan Tergugat/ Pemohon Banding;
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam
Pengadilan Negeri Tarutung Perkara Perdata No : 33/Pdt.G/2016/PN.Trt,
tanggal 9 Mei 2017, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie
Tingkat Pertama Nomor : Perkara Perdata No : 33/Pdt.G/2016/PN.Trt, tersebut
tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :
A. Tentang Eksepsi
1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan
kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan
mengadili perkara aquo sebagaimana dalam putusan selanya; 2. Bahwa oleh karena secara substansil dalil-dalil posita gugatan Penggugat
(sekarang Terbanding) menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :
203, tertanggal 13 April 2010, atas nama MARADEN PURBA, yang
diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala badan Pertanahan Kabupaten
Tapanuli Utara) dimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tegas
menyatakan, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut batal atau tidak
sah, sehingga secara jelas pula adanya bahwa gugatan Penggugat (sekarang
Terbanding) tidak termasuk di dalam ruang lingkup kewenangan dari
Peradilan Umum, akan tetapi termasuk didalam ruang lingkup kewenangan
dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 53 UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2004, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA);
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sela
dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Penggugat (sekarang Terbanding) semata tanpa mempertimbangkan dalil-
dalil dari Tergugat (sekarang Pembanding);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang
dalam hal ini merupakan wewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
sebagaimana dalam UU. No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal yang
menjadi objek dalam sengketa TUN adalah Keputusan TUN (Pasal 1 angka
10 UU PTUN) dengan pengertian dari Keputusan TUN (Pasal 1 angka 9 UU
No.51/2009) adalah:
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”.
5. Bahwa secara tegas Pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau
direhabilitasi.
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6
Januari 1976 ;
“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan
bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang
administrasi, bukan Pengadilan”;
7. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978,
tanggal 31 Januari 1981 ;
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik
yang dikeluarkan oleh instansi lain”.
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas,
Sertipikat Hak atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan
yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim
Tingkat Banding judex factie menyatakan menerima eksepsi Pemohon Banding
sepanjang mengenai kompetensi absolute.
B. Tentang Pokok Perkara
1. Bahwa Pembanding (semula Tergugat) keberatan terhadap pertimbangan
Majelis Hakim dalam halaman 2 (dua) alenia 3 (tiga) yang menyatakan bahwa
Tergugat (sekarang Pembanding) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dengan cara merekayasa Surat Perjanjian Tertanggal 22 Nopember 2002
tentang antara Pembanding (semula Tergugat) dengan Terbanding (semula
Pengugat) dikarenakan tidak pernah ada putusan pengadilan yang
memutuskan Pembanding (semula Tergugat) terbukti dan bersalah melakukan
tindakan pemalsuan tandatangan. Oleh karenanya sangatlah terlalu dini jika
Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I menyatakan bahwa Pembanding
telah merekayasa Surat Perjanjian Tertanggal 22 Nopember Tahun 2002 dan
menyatakan Pembanding (dulu Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum;
2. Bahwa Pembanding sepakat dengan Hakim Anggota II yang berpendapat
berbeda dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam halaman 39
(tiga puluh sembilan) dan 40 (empat puluh) yang menyatakan bahwa
Penggugat (sekarang Terbanding) tidak dapat membuktikan adanya tindak
pidana pemalsuan sebagaimana yang dituduhkan Terbanding (semula
Penggugat) terhadap Pembanding (semula Tergugat) dimana seseorang
dinyatakan terbukti atau tidaknya bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan adanya Putusan Pengadilan dan bukan berdasarkan Surat
Laporan/Pengaduan dari Kepolisian maka Tergugat (sekarang Pembanding)
tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya
dalam halaman 29 Alenia pertama yang menyatakan bahwa Pembanding
(semula Tergugat) telah tinggal tanpa seijin dari Terbanding (semula
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Penggugat). Berdasarkan Surat Penyerahan Warisan tanggal 14 Agustus
1994 sebagaimana yang diajukan dalam duplik dan bukti (T-2) dalam
Pengantar Bukti Tergugat (sekarang Pembanding) maka kepada Pembanding
(semula Tergugat) diberikan rumah yang dikampung yaitu rumah parsaktian
dan di rumah ini Pembanding tinggal bersama keluarganya sampai tahun 2002,
sedangkan Terbanding (semula Penggugat) diberikan rumah di Jalan Firman
Simamora No. 1 (objek Perkara), Terbanding tinggal disana bersama
keluarganya. Pada tahun 2002 keributan antara Terbanding dengan
tetangganya Jerry Hutagalung yang menyebabkan Terbanding (semula
Penggugat) pindah ke rumah parsaktian yang ditempati oleh Pembanding
(semula Tergugat) bersama keluarganya. Kemudian berdasarkan, musyawarah
keluarga besar Purba Terbanding dan Pembanding sepakat untuk melakukan
tukar tempat dalam suatu acara adat batak yang kemudian dinyatakan dalam
Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2002 dengan bermaterai 6000 dan
ditandatangani oleh 8 (delapan) orang saksi dimana diantaranya adalah Siti
Else Limbong, Maringan Limbong dan Halomoan Nababan yang berasal dari
keluarga besar Purba sebagaimana yang telah disampaikan dalam bukti (T-3).
Kemudian diperkuat kembali dalam Surat Pernyataan tanggal 10 April 2017
atas nama Siti Else Limbong, Maringan Limbong dan Halomoan Nababan
(Tambahan Bukti T-6) oleh karenanya Peralihan Hak atas objek sengketa
antara Terbanding kepada Pembanding dilakukan dengan itikad baik sehingga
Surat Perjanjian Tukar Tempat antara St. Maraden Purba (semulaTergugat
sekarang Pembanding) dengan Jon Piter Purba (semula Penggugat sekarang
Terbanding) tertanggal 29 Nopember 2002 patut dinyatakan sah dan
berkekuatan hukum;
4. Bahwa setelah penandatangan Surat Perjanjian Tukar Tempat tanggal 22
Nopember tahun 2002 antara Pemanding dan Terbanding, Pembanding pindah
ke jalan Firman Simamora (objek perkara) sementara Terbanding tinggal di
tinggal di rumah parsaktian dii Siwalompu yang sebelumnya ditempati oleh
Pembanding dan keluarganya. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Melati
Nainggolan dan Pantun Silitonga yang diangkat sumpahnya dalam
persidangan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa Majelis Hakim seharusnya juga mempertanyakan mengapa Terbanding
bisa tinggal di rumah parsaktian milik Almarhum Wilmar Purba yang
berdasarkan Surat Pembagian Warisan adalah diberikan kepada Pembanding;
6. Bahwa Pembanding keberatan dan menolak atas putusan Majelis Hakim yang
menyatakan bahwa sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 121/Tarutung/1994
yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan Tarutung/PPAT Kecamatan
Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994 dan satu-satunya alas hak
kepemilikan yang sah atas rumah dan tanah perkara;
7. Bahwa Pembanding tidak pernah mengetahui adanya Akta Jual Beli Nomor
121/Tarutung/1994 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan
Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994, karena
selaku anak dari Wilmar Purba dan Naomi br Hutauruk tidak pernah diminta
persetujuan dan tandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut. Oleh karenanya
ketika terjadi perjanjian tukar tempat sebagaimana dimaksud dalam Surat
Perjanjian Tukar Tempat antara St. Maraden Purba (Tergugat) dengan Jon
Piter Purba (Penggugat) tertanggal 29 Nopember 2002 Pembanding tidak
meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan Akta Jual Beli Nomor
121/Tarutung/1994 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan
Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994.
Pembanding baru mengetahui setelah sidang pembuktian di Pengadilan Negeri
Tarutung;
8. Bahwa jika dicermati tandatangan Wilmar Purba (orangtua Pembanding dan
Terbanding) yang ada pada bukti P-1 sangat berbeda dengan tanda tangan
Wilmar Purba dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Rumah antara Jhon
Piter Purba dengan Taruman lumban Tobing, tertanggal 29 Agustus Tahun
1987 (Tambahan Bukti T-6), dimana pada tambahan bukti ini Penggugat
(sekarang Terbanding) maupun Tergugat (sekarang Pembanding) turut
menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tersebut sementara dalam P-1
Tergugat (sekarang Pembanding) tidak turut sebagai Pihak yang
menandatangani padahal Tergugat (sekarang Pembanding) adalah anak
kandung dari Wilmar Purba. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, Wilmar Purba
berusia 78 (tujuh puluh delapan) tahun pada tahun 1994 yang tentunya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
berpengaruh pada kesehatan dan kemampuannya untuk membuat suatu
perjanjian jual beli oleh karenanya Akta Jual Beli (AJB) No. 121/Tarutung/1994
tanggal 12 Desember 2012 patut dipertanyakan kebenarannya?;
9. Bahwa setelah mengetahui tentang Akta Jual Beli Nomor 121/Tarutung/1994
yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan Tarutung/PPAT Kecamatan
Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994, maka Pembanding kemudian
mengkonfirmasi tanda tangan saksi atas nama saudara-saudara kandung dari
Pembanding dan Terbanding yaitu Marudut Purba dan Boas Purba (Tambahan
Bukti T-5) yang ada dalam Akta Tersebut. Bahwa ternyata Marudut Purba dan
Boas Purba tidak pernah menjadi saksi dan menandatangani Akta Jual Beli
Nomor 121/Tarutung/1994 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan
Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994, hal ini
diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 15 April 2017 atas nama Marudut
Purba (Tambahan Bukti T-8), Surat Pernyataan tanggal 20 April 2017 atas
nama Boas Purba (Tambahan Bukti T-9) dan oleh karenanya Akta Jual Beli No.
121/Tarutung/1994 patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Terbanding (semula Penggugat) telah
mengetahui Pembanding (semula Tergugat) telah mensertifikasi objek perkara
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April 2010 sebagaimana
dinyatakan Terbanding (semula Penggugat) pada poin 15 dalam gugatannya,
akan tetapi Terbanding tidak pernah mengajuhkan keberatan secara tertulis
baik kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabutapen
Tapanuli Utara dan baru mengajukan gugatan pada tanggal 7 (tujuh) Agustus
2016 yang berarti setelah lewat 5 (lima) tahun setelah penerbitan sertifikat oleh
karenanya Hak Terbanding (dulu Penggugat) telah gugur untuk mengajuhkan
keberatan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagai
berikut:
(1) Sertipikat adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
(2) Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas
nama orang ataupun badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik san secara nyata menguasainya maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
11. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 203 Tertanggal 13 April 2010
atas nama Maraden Purba telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Tentang Pendaftaran Tanah maka
patut dan beralasan demi hukum apabila Sertifikat Hak Milik No. 203
Tertanggal 13 April 2010 atas nama Maraden Purba adalah sah dan
berkekuatan hukum;
12. Bahwa keterangan saksi merupakan fakta persidangan yang tidak bisa
dilewatkan begitu saja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama
seharusnya mempertimbangkan keterangan dari 2 (dua) saksi yang diajukan
oleh Tergugat (Sekarang Pembanding) yaitu Melati Nainggolan dan Pantun
Silitonga diangkat sumpahnya dan didengar keterangannya dalam persidangan
tanggal 20 Maret 2002 menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah seluas 12x15 m
yang di atasnya terdapat 1 unit rumah berukuran 5x6 m di Jalan Firman
Simamora No. 1 sebelumnya adalah milik dari orangtua Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa saksi Melati Nainggolan yang merupakan istri dari Jerry
Hutagalung merupakan tetangga Penggugat selama 5 (lima) tahun sejak
tahun 1996 s/d 2001, yaitu dimana rumah saksi bersebelahan satu
dinding dengan Penggugat di jalan Gereja, Siwaluompo; - Bahwa Penggugat (sekarang Tergugat) pindah dari rumahnya (objek
perkara) dikarenakan terjadi masalah dengan saksi terkait penutupan
jalan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut merupakan warisan
dari Orangtua Penggugat dan Tergugat karena kepada saksi pernah
diperlihatkan surat pembagian warisnya; - Bahwa benar ada perjanjian tukar tempat antara Penggugat dan Tergugat
pada tahun 2002 yang disaksikan oleh Keluarga Besar Purba.
13. Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada satupun fakta hukum yang
menyatakan bahwa Pembanding (semula Tergugat) telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disangkakan oleh Terbanding
(semula Penggugat);
Bahwa berdasarkan dalil-dalil, uraian, Eksepsi, Jawaban, dan Duplik serta bukti
surat, keterangan saksi-saksi maupun fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh
Tergugat dalam Kesimpulan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara a quo dapat mengambil keputusan dengan amar sebagai
berikut:
1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :
33/Pdt.G/2017/PN.Trt, tanggal 9 Mei 2017.
Mengadili Sendiri
Dalam Eksepsi
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal 22
Nopember 2002 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 203
Tertanggal 13 April 2010 atas nama Maraden Purba;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.
Atau mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan
mengadili perkara ini , berkenan untuk mutus dengan seadil-adilnya (Ex Aequo et
Bono).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat kontra memori
bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
A. TENTANG EKSEPSI :
1. Bahwa Terbanding semula Penggugat membantah dan menolak dengan
tegas dalil dalil Memori banding yang dikemukakan oleh
Pembanding/semula Tergugat, dan sependapat dengan pertimbangan
hukum dan Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Tarutung yang menyangkut tentang Kompetensi Absolut
(Kewenangan Mengadili) karena secara hukum perkara aquo adalah
masuk dalam jurisdiksi Peradilan Umum cine quanon Pengadilan Negeri
Tarutung ;
2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan tegas dan jelas
adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menguasai
tanah perkara milik Pembanding/semula Penggugat tanpa hak, jadi
perkara aquo bukan terbatas pada penerbitan sertifikatnya saja, sehingga
sertifikat bukan menjadi perkara pokok dalam perkara aquo, melainkan
adalah mengenai penguasaan tanpa hak oleh Pembanding/semula
Tergugat atas tanah perkara, dan perbuatan mana telah menimbulkan
kerugian bagi Terbanding/semula Penggugat yaitu berupa terhalangnya
Terbanding/semula Penggugat untuk menguasai dan mengelola tanah
dan rumah objek perkara ;
3. Bahwa dengan demikian perkara aquo adalah mengenai peralihan hak
kepemilikan atas tanah perkara dari Terbanding semula Penggugat
kepada Pembanding/semula Tergugat, dimana menurut
Terbanding/semula Penggugat, tanah perkara tidak pernah dialihkan
kepemilikannya kepada siapapun termasuk kepada Pembanding/semula
Tergugat, karena yang terjadi terhadap rumah dan tanah terperkara
adalah tukar tempat untuk sementara sehubungan adanya permasalahan
antara Terbanding/semula Penggugat dengan tetangganya sewaktu
tinggal di rumah dan tanah terperkara, akan tetapi Pembanding/semula
Tergugat berupaya melanggengkan penguasaannya atas tanah perkara
dan tidak mau mengembalikan rumah dan tanah terperkara sehingga
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
secara hukum tindakan dan perbuatan Pembanding/semula Tergugat
telah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad), sedangkan mengenai Sertifikat hanyalah berkenaan
dengan alat bukti ;
4. Bahwa oleh karena itu perkara aquo adalah merupakan “sengketa perdata
murni” yang menurut hukum adalah merupakan wewenang tunggal
Peradilan Umum, jadi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara ;
5. Bahwa dengan demikian Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri Tarutung dalam perkara aquo sudah tepat dan benar, sehingga
beralasan hukum bilamana Majelis Hakim pada tingkat banding yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk mernjadikan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menjadi
pertimbangannya juga, seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Tarutung dalam perkara aquo ;
6. Bahwa selanjutnya dalil Memori banding Pembanding/semula Tergugat
pada halaman 6 poin 3 yang menyatakan : “bahwa Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara aquo hanya
mempertimbangkan dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat (sekarang
Terbanding) semata tanpa mempertimbangkan dalil dalil dari Tergugat
(sekarang Pembanding)” dengan tegas dibantah dan ditolak oleh
Terbanding/semula Penggugat, karena selain tidak berdasar juga
merupakan dalil yang sangat keliru sehingga haruslah dikesampingkan,
dengan alasan ; - Bahwa Putusan Sela yang diambil atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarutung adalah justru untuk mempertimbangkan
dalil dalil tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh
Pembanding/semula Tergugat dalam eksepsinya, sehingga sangatlah
keliru bilamana Pembanding/semula Tergugat menyatakan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tidak mempertimbangkan dalil dalil
eksepsinya ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam
memeriksa dan menjatuhkan Putusan Sela tidak sependapat dengan
dalil dalil yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat, hal itu
adalah wajar dan sangat beralasan hukum, sehingga haruslah
dihormati ; B. TENTANG POKOK PERKARA :
1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Terbanding/semula
Penggugat pada bagian eksepsi di atas, untuk tidak diulangi lagi mohon
dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah
dimasukkan dalam uraian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Terbanding/semula Penggugat membantah dan menolak dengan
tegas seluruh dalil dalil Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding/semula Tergugat dalam perkara aquo, kecuali terhadap dalil
dalil yang diakui secara tegas oleh Terbanding/semula Penggugat pada
bahagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh
Pembanding/semula Tergugat tertanggal 18 Agustus 2017, ternyata
Pembanding telah pula memasukkan 5 (lima) buah alat bukti surat
sebagai bukti tambahan dalam perkara aquo sebagaimana terlihat dari
PENGANTAR BUKTI PEMBANDING (SEMULA TERGUGAT) tertanggal
18 Agustus 2017, dan terhadap bukti tambahan tersebut,
Terbanding/semula Penggugat sangat berkeberatan serta menolak
dengan tegas bukti tambahan tersebut, karenanya tidak perlu
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan
alasan ;
- Bahwa pengajuan alat bukti tambahan yang diajukan oleh
Pembanding/semula Tergugat bertentangan dengan hukum acara,
dimana menurut hukum bahwa alat alat bukti baik bukti surat maupun
keterangan saksi diajukan oleh para pihak dalam persidangan, jadi
bukan dimasukkan melalui Kepaniteraan sebagaimana bukti
tambahan yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa bukti tambahan tersebut tidak pernah dicocokkan atau
diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim dan juga tidak dilegalisir,
sehingga hanya Pembanding/semula Tergugatlah yang tau keaslian
surat tersebut ;
- Bahwa bukti tambahan T -5 dan T -6 yang diajukan sama sekali tdiak
ada kaitannya dengan perkara aquo, sedangkan bukti tambahan T -7,
T -8 dan T -9, adalah merupakan pernyataan sepihak dan dibawah
tangan dan hanyalah berupa fotocopy yang tidak dilegalisir, sehingga
secara hukum tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum ;
4. Bahwa kemudian Terbanding/semula Penggugat menolak dengan tegas
dalil Memori Banding Pembanding/semula Tergugat pada halaman 7
poin 1 tentang pokok perkara yang menyatakan : “Bahwa Pembanding
(semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim
dalam halaman 2 (dua) alenia 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat
…. Dst”, karena sama sekali merupakan dalil yang melantur, ngawur dan
tidak jelas, dimana dalil tersebut tidak ada dalam pertimbangan Majelis
Hakim dalam halaman 2 (dua) alenia 3 (tiga). karenanya haruslah
dikesampingkan ; 5. Bahwa bilamana Pembanding/semula Tergugat sependapat dengan
Hakim Anggota II, hal itu adalah wajar dan sah sah saja, dan juga bahwa
bilamana terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim itupun
adalah juga wajar dan sah sah saja, karena menurut hukum dalam hal
Hakim Majelis akan bermusyawarah mengambil keputusan diambillah
dengan cara mufakat bulat, akan tetapi bilamana mufakat bulat tidak
tercapai maka diambillah dengan suara terbanyak (voting), sehingga
secara hukum keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak
(voting) yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat
(discenting opinion) adalah sah dan berkekuatan hukum ; 6. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan
Hakim Anggota II, melainkan sependapat dengan Hakim Ketua Majelis
dan Hakim Anggota I karena baik pertimbangan hukum maupun amar
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
putusan yang diambil sudah tepat dan benar, sesuai dengan rasa
keadilan dan mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas sehingga
wajar untuk dipertahankan ; 7. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Terbanding/semula
Penggugat pada halaman 4 poin 19 Gugatan Penggugat bahwa tindakan
dan perbuatan Tergugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN
HUKUM atas penguasaan tanpa hak ataupun peralihan kepemilikan
secara tidak sah, sehingga untuk membuktikan adanya Perbuatan
melawan Hukum dalam perkara aquo, tidaklah melulu hanya atas ada
atau tidak adanya putusan pidana dalam perkara aquo karena ketentuan
hukum perdata punya mekanisme dan berwenang untuk memutuskan hal
tersebut ; 8. Bahwa suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai
perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata adalah jika di dalam perbuatan tersebut terdapat unsur : a. Perbuatan Melawan Hukum ; b. Kesalahan c. Kerugian d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang
ditimbulkan ; (Vide Adrian Sutedi, SH, MH : Tanggung jawab Produk dalam Hukum
Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008, halaman 215) ;
9. Bahwa selanjutnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ,kalau didalamnya terdapat salah
satu unsur berikut, yaitu :
a. Bertentangan dengan hak orang lain ;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ;
c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Pembanding/semula Tergugat yang tidak
bersedia mengembalikan rumah dan tanah perkara kepada
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Terbanding/semula Penggugat walaupun telah berulangkali diminta oleh
Terbanding/semula Penggugat, namun dan bahkan secara masif,
sistematis dan terencana Pembanding/semula Tergugat berupaya
menguasai dan memiliki tanah dan rumah terperkara dengan cara
merekayasa Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2012 (bukti P.2/T.3),
dan menggunakannya sebagai alas hak dalam Permohonan Penerbitan
Sertifikat Hak Milik ke atas namanya sendiri, sehingga tanah dan rumah
terperkara seolah olah telah menjadi miliknya, secara terang benderang
telah “bertentangan dengan hak orang lain”, yaitu Terbanding/semula
Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur unsur dari
Perbuatan Melawan Hukum ; 11. Bahwa oleh karena itu baik pertimbangan hukum maupun amar putusan
dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa
tindakan dan perbuatan Pembanding/semula Tergugat sebagai
Perbuatan Melawan Hukum, sudahlah tepat dan benar, sangat berdasar
dan beralasan hukum, sehingga wajar bilamana Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk mempertahankan dan
menguatkannya ; 12. Bahwa adapun pendapat Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa
Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan ,,,,
dst, sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat
dalam Memori Bandingnya pada halaman 7 poin 2, tidaklah serta merta
dapat dibenarkan dan karenanya Terbanding.semula Penggugat tidak
sependapat dengan pendapat Hakim Anggota II tersebut, sehingga dalil
Memori Banding Pembanding/semula Tergugat tersebut haruslah
dikesampingkan ; 13. Bahwa tindakan rekayasa dan/atau pemalsuan dalam Surat Perjanjian
tanggal 29 Nopember 2002 telah diadukan/dilaporkan oleh Penggugat ke
Polsek Sipoholon sebagaimana dalam bukti P.5 dan P.6, akan tetapi
sampai dengan saat ini laporan/pengaduan Penggugat tersebut masih
terus berjalan dan belum di hentikan penyidikannya, dan adapun
keterlambatan dalam penyidikan adalah dikarenakan pihak BPN Tapanuli
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Utara tidak bersedia menyerahkan ASLI Surat Perjanjian tersebut, dan
hal itu adalah diluar kemampuan dari Terbanding/semula Penggugat ; 14. Bahwa disamping itu untuk membuktikan adanya rekayasa atau
pemalsuan dalam terbitnya Surat Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002
bukan melulu pada ada atau tidak adanya putusan pidana, namun secara
kasat mata dan secara hukum dengan gamblang dapat diketahui bahwa
Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2002 adalah palsu atau rekayasa ; 15. Bahwa bilamana dicermati Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2002
terlihat dengan jelas bahwa objek dalam surat perjanjian tersebut adalah
rumah dan tanah perkara milik Terbanding/semula Penggugat ditukar
dengan 2 (dua) unit rumah yaitu : 1 (satu) unit rumah parsakstian, dan 1
(satu) unit rumah yang diklaim oleh Pembanding/semula Tergugat
sebagai miliknya yang keduanya terletak di Huta Tarutung Simamora,
sehingga dari objeknya saja terlihat dengan jelas bahwa Surat Perjanjian
tanggal 29 Nopember 2002 adalah rekayasa dan merupakan akal akalan
dari Pembanding/Tergugat ;
16. Bahwa menurut adat dan kebiasaan/tradisi yang berlaku umum bagi
masyarakat Batak, “RUMAH PARSAKTIAN” adalah merupakan milik
bersama dari seluruh ahli waris, jadi tidak termasuk sebagai warisan
yang dibagi kepada ahli waris, dan sering dijadikan sebagai tempat
berkumpul seluruh ahli waris dan dapat ditempati secara bergantian pula
oleh ahli waris, dengan demikian RUMAH PARSAKTIAN yang oleh
Pembanding/semula Tergugat dijadikan sebagai salah satu objek dalam
Surat perjanjian tanggal 29 Nopember 2002 bukanlah hak milik
Pembanding/Tergugat karenanya tindakan dan perbuatan
Pembanding/semula Tergugat yang menjadikan Rumah Parsaktian (milik
bersama) telah dijadikan sebagai salah satu objek dalam Surat Perjanjian
tanggal 29 Nopember 2002 telah dapat dikwalifikasi sebagai suatu
Perbuatan melawan Hukum karena bertentangan dengan hak hak
seluruh ahli waris atau keturunan dari Alm. Wilmar Purba (Pewaris) ;
17. Bahwa dalam Surat Penyerahan Warisan tertanggal 14 Agustus 1994
(bukti T.2) yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat, terlihat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
dengan jelas bahwa RUMAH PARSAKTIAN “ tidak termasuk” dalam
daftar pembagian warisan, karena memang RUMAH PARSAKTIAN tidak
pernah diwariskan hanya kepada satu orang ahli waris, dan secara
otomatis RUMAH PARSAKTIAN adalah utuh milik bersama seluruh ahli
waris ;
18. Bahwa kalaupun menurut Pembanding/semula Tergugat, bahwa RUMAH
PARSAKTIAN tersebut sudah pernah diperbaiki oleh Pembanding/
semula Tergugat, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan atau bukti
untuk menyatakan Rumah Parsaktian tersebut adalah hak miliknya
Pembanding/semula Tergugat, karena adapun rumah parsaktian tersebut
pernah diperbaiki oleh Pembanding/semula Tergugat, hal itu adalah
wajar karena sampai dengan tahun 2002, rumah parsaktian tersebut
ditempati oleh Pembanding/semula Tergugat, dan sama halnya dengan
yang dilakukan oleh Terbanding/semula Penggugat sejak menempati
rumah parsaktian tersebut telah banyak pula memperbaikinya, namun hal
itu tidak dijadikan alasan oleh Terbanding/Penggugat untuk mengklaim
rumah parsaktian menjadi hak milik Terbanding/semula Penggugat ;
19. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan dan dasar hukum Pembanding/
semula Tergugat untuk mengklaim RUMAH PARSAKTIAN sebagai
miliknya dan menjadikannya sebagai salah satu objek tukar tempat
dalam Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2002 ;
20. Bahwa demikian juga dengan objek lainnya yaitu 1 (satu) unit rumah
tinggal yang diklaim Pembanding/semula Tergugat adalah miliknya,
sampai dengan saat ini tidak pernah diserahkan oleh Pembanding/
semula Tergugat, dan bahkan sesuai dengan pengakuan Pembanding/
semula Tergugat pada saat mediasi, bahwa rumah tersebut yang
dijadikan sebagai objek kedua dalam Surat perjanjian tanggal 29
Nopember 2002 sampai dengan saat ini tetap disewakan oleh
Pembanding/semula Tergugat kepada orang lain, dan untuk itu hingga
saat mediasi dalam perkara aquo dilakukan, Pembanding/semula
Tergugat mengakui telah menerima dan menikmati sewanya sebesar Rp.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
16 juta dan uang hasil sewa tersebut tidak pernah diserahkan kepada
Terbanding/semula Penggugat ;
21. Bahwa disamping itu, rumah yang kedua yang dijadikan objek tukar
tempat yang diklaim Pembanding/semula Tergugat sebagai hak milik dan
kepunyaannya, bukanlah hanya hak milik dan kepunyaan
Pembanding/semula Tergugat saja, karena berdasarkan Surat
Penyerahan Warisan tanggal 14 Agustus 1994 rumah tersebut adalah
milik bersama Pembanding/semula Tergugat dengan MARULAM
PURBA, sebagaimana terlihat dalam SURAT PENYERAHAN WARISAN
tanggal 14 Agustus 1994 pada poin yang ke empat menyatakan :
“RUMAH YANG DIHUTA YAITU RUMAH OMPUNG DIBAGI 2 (DUA)
UNTUK MARADEN PURBA DAN MARULAM PURBA” ;
22. Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan di atas kiranya telah
cukup terbukti tindakan dan perbuatan Pembanding/semula Tergugat
yang menjadikan 2 (dua) unit rumah yang ternyata bukanlah miliknya
menjadi objek tukar tempat dengan rumah dan tanah terperkara adalah
merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak melulu hanya
atas ada atau tidaknya putusan pidana, dan dengan demikian sudah
tepat dan benar dalil dalil pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tautung yang menyatakan : Tidak sah serta
tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2002,
dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara
aquo telah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk dipertahankan ;
23. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Gugatan yang telah diajukan
oleh Terbanding/semula Penggugat, adapun rumah dan tanah terperkara
dipunyai dan menjadi hak milik Terbanding/semula Penggugat adalah
berdasarkan jual beli dari Wilmar Purba sebagaimana dalam Akta Jual
Beli Nomor 121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat dihadapan Camat
Kecamatan Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12
Desember 1994 (bukti P.1 Terbanding/semula Penggugat), sehingga
Akta Jual Beli tersebut adalah satu satunya alas hak kepemilikan yang
sah atas rumah dan tanah perkara ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
24. Bahwa sangat jelas diketahui oleh Pembanding/semula Tergugat tentang
keberadaan Akta Jual beli tersebut yang menjadi alas hak atau dasar
kepemilikan Terbanding/semula Penggugat atas rumah dan tanah
perkara, jadi bukan berdasarkan pembagian warisan, dan oleh karena
itulah rumah dan tanah terperkara tidak termasuk dalam daftar Surat
penyerahan Warisan tertanggal 14 Agustus 1994, sehingga bilamana
Surat Perjanjian tanggal 29 Nopember 2002 benar benar ada, maka Akta
Jual beli Nomor 121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat dihadapan Camat
Kecamatan Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12
Desember 1994, sebagai alas hak atau sumber perolehan hak atas
rumah dan tanah perkara, seharusnya sudah beralih ketangan
Pembanding/semula Tergugat, akan tetapi pada faktanya Asli Akta Jual
beli tersebut ada pada Terbanding/semula Penggugat dan pada faktanya
pula Akta Jual beli tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan dan
masih tetap berlaku sampau dengan saat ini ;
25. Bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi
(notoir feiten), yang membuktikan bahwa rumah dan tanah terperkara
tidak pernah beralih atau dialihkan kepemilikannya dengan cara apapun
dan kepada siapapun termasuk kepada Pembanding/semula Tergugat ;
26. Bahwa oleh karena itu adalah merupakan dalil dalil kebohongan, dalil
Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat pada halaman 9 poin
7 dan poin 8 yang menyatakan : Bahwa Pembanding tidak pernah
mengetahui adanya Akta Jual beli …… dst”, sehingga dalil Memori
banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu
dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara aquo ;
27. Bahwa demikian juga dengan dalil Memori Banding halaman 9 poin 9
dan seterusnya dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terbanding
semula Penggugat, karena selain tidak benar adalah juga bahwa
Terbanding/semula Penggugat telah menolak bukti tambahan yang
diajukan oleh Pembanding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
28. Bahwa demikian juga dengan dalil memori banding Pembanding/semula
Tergugat halaman 10 poin 10 dan poin 11, dengan tegas dibantah dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
ditolak oleh Terbanding/semula Penggugat karena selain tidk benar juga
adalah merupakan dalil yang sangat keliru, karena setelah mengetahui
terbitnya Sertifikat hak Milik atas tanah terperkara ke atas nama
Pembanding/Tergugat, maka Terbanding/semula Penggugat menyurati
dan menyampaikan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tapanuli Utara, dan menjumpai secara langsung, sehingga sesuai
informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, adapun
alas hak yang digunakan oleh Pembanding/semula Tergugat untuk
melengkapi permohonannya adalah Surat Perjanjian tanggal 29
Nopember 2002, dan oleh karena itulah Terbanding/semula Penggugat
melaporkan/mengadukan Pembanding/semula Tergugat ke Polsek
Sipoholon atas pengaduan surat palsu atau tanda tangan palsu, dan
pengaduan tersebut sampai sekarang masih berproses di Polsek
Sipoholon ;
29. Bahwa demikian juga dengan dalil memori banding halaman 11 poin 12
dan 13, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terbanding/semula
Penggugat, karena selain tidak benar juga bahwa Pembanding semula
Tergugat telah secara salah dan keliru dalam mengartikan keterangan
saksi tersebut, dimana pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut
hanyalah menerangkan tentang adanya dulu permasalahan antara
Terbanding/semula Penggugat dengan tetangganya, sehingga antara
Terbanding/semula Penggugat bersedia untuk sementara tukar tempat
dengan Pembanding/semula Tergugat, dan bahwa saksi tidak
mengetahui sama sekali apakah hanya tukar tempat atau sudah tukar
kepemilikan, dan kedua orang saksi sama sama menyatakan tidak tahu
menahu tentang Surat perjanjian tanggal 29 Nopember 2002 dan oleh
karena itu kepada kedua saksi tidak pernah diperlihatkan bukti surat ;
30. Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar serta beralasan hukum
bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam amar
putusannya “Menyatakan dalam hukum “Sertifikat Hak Milik Nomor 203
tanggal 13 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Tapanuli Utara atas nama MARADEN PURBA (Tergugat),
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
adalah batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum”, dan amar
putusan tersebut patut untuk dipertahankan ;
31. Bahwa selanjutnya tidak ada hal hal lain lagi yang dikemukakan oleh
Pembanding/semula Tergugat yang dapat menyangkal atau membantah
putusan Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga atas alasan itu, serta
atas alasan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka
Terbanding/semula Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung maupun amar putusan yang
dijatuhkan dalam Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2016/PN-Trt tanggal 9
Mei 2017 telah tepat dan benar, baik pertimbangan hukumnya maupun
amar putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, serta tidak
memihak, sejalan dengan Undang Undang, dan fakta fakta hukum baik
fakta juridis (rechtground) maupun fakta peristiwa (feitelijk ground),
sehingga Putusan dalam perkara aquo haruslah dipertahankan ;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya telah cukup alasan
dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan ic. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk menerima
Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat,
seraya berkenan pula memutuskan ;
1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 33/Pdt.G/2016/PN-Trt
tanggal 9 Mei 2017 ;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar segala ongkos-
ongkos yang timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah
memperhatikan dengan seksama memori banding dari Tergugat ternyata
mengenai materi memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan
dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam
putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri
dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 09 Mei 2017 Nomor:
33/Pdt.G/2016/PN.Trt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding
dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding
yang ternyata telah dengan cermat dan tepat dipertimbangkan oleh majelis hakim
tingkat pertama dalam putusannya bersesuaian dengan fakta persidangan, tidak
ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat
pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah
memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-
alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula
dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pertimbangan
hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kerugian materil dan kerugian
moril yang dialami oleh Penggugat/Terbanding akan dipertimbangkan sebagai
berikut ;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam
mempertimbangkan petitum gugat penggugat point ke-9 dalam putusannya pada
halaman 36 alinea terahir sampai dengan halaman 38 menyatakan beralasan
hukum membebankan kepada Tergugat atas kerugian materil akibat Penggugat
tidak menguasai tanah objek perkara selama 14 tahun dikali Rp.4.000.000,-
(empat juta rupiah) pertahun, maka yang harus dibayarkan oleh
Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.56.000.000,-
(lima puluh enam juta rupiah) serta kerugian immateril sejumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai akibat perbuatan
Tergugat/Pembanding telah mengakibatkan Penggugat/Terbanding mengalami
gangguan stres dalam hal tidak bisa menguasai tanah objek perkara dan juga
mendapatkan malu dalam masyarakat dengan mensitir putusan Mahkamah
Agung R.I tanggal 13 April 1978 No.1226K.Sip/1973;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Menimbang, bahwa fakta persidangan dari surat gugat
Penggugat/Terbanding, mengemukakan bahwa Tergugat/Pembanding adalah
merupakan Adik kandung dari Penggugat/Terbanding sebagai anak kandung dari
Alm.Wilmar Purba, dan Penggugt/Terbanding juga menerangkan bahwa pada
tahun 2002 timbul permasalahan diantara keluarga Penggugat/Terbanding
dengan tetangga Penggugat saat Penggugat/Terbanding masih menempati
rumah objek perkara aquo, dimana Penggugat/Terbanding merasa tidak aman
lagi tinggal di rumah/lokasi tersebut karena istri Penggugat/Terbanding mendapat
ancaman dari tetangga-tetangganya saat itu, sehingga Penggugat/Terbanding
dengan keluarga meninggalkan rumah objek sengketa dan tinggal di rumah
parsaktian milik orang tua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di
Jln.Firman Simamora Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara yang ditempati Penggugat/Terbanding sekarang, setelah ditinggalkan oleh
Penggugat/Terbanding rumah objek perkara tersebut ditempati oleh
Tergugat/Pembanding bersama dengan keluarganya tanpa seijin dari Penggugat;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat
dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, karena
sebagaimana fakta tersebut diatas bahwa Tergugat/Pembanding yang adalah
merupakan adik kandung dari Penggugat/Terbanding telah menempati rumah
objek sengketa sejak tahun 2002 setelah Penggugat/Terbanding meninggalkan
rumah tersebut karena ada permasalahan ketidak cocokan dengan tetangga-
tetangganya, dan sudah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun sampai
diajukan gugatan ini pada tahun 2016, ternyata Penggugat/Terbanding tidak
pernah mempermasalahkan sebelumnya, dan kemudian sebagaimana juga
diakui oleh Penggugat/Terbanding bahwa keadaan rumah berubah tidak
sebagaimana saat ditinggalkannya, demikian juga keterangan dari Saksi dari
Tergugat/Pembanding Melati br. Simbolon menyatakan bangunan rumah objek
sengketa yang sekarang bukan lagi seperti keadaan sebelumnya, karena sudah
banyak yang bertambah sehingga bertambah bagus, sehingga dapat disimpulkan
bahwa Tergugat/Pembanding sebagai adik kandung menempati rumah yang
ditinggalkan Penggugat/Terbanding sebagai abang kandung pada awalnya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
adalah berdasar kekeluargaan, apalagi mereka masih tinggal di kampung asal
atau sering disebuit Bona Pasogit yang masih mengenal dan memegang teguh
adat-istiadat leluhur Dalihan Natolu, dan juga tentang kerugian yang dimintakan
oleh Penggugat/Terbanding tidak ada didukung oleh alat bukti maka majelis
hakim tingkat banding berpendapat bahwa petitum gugat point ke-9 tersebut
tentang ganti rugi harus dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Banding memutus Memperbaiki putusan
Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Mei 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.Trt
yang diomohonkan banding sekedar mengenai pembayaran ganti rugi sehingga
selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak
yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam
pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman),
Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun
2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Mei 2017 Nomor
33/Pdt.G/2016/PN.Trt yang dimohonkan banding sekedar mengenai
pembayaran ganti rugi sehingga selengkapnya sebagai berikut: ;
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor
121/TARUTUNG/1994 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan
Tarutung/PPAT Kecamatan Tarutung pada tanggal 12 Desember 1994
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
dan satu satunya alas hak kepemilikan yang sah atas rumah dan tanah
perkara;
3. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Surat
Perjanjian tanggal 22 Nopember 2002, dan segala surat surat atas rumah
dan tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh Tergugat ataupun orang
lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau
diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan
ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun
surat surat itu berada;
4. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 203 tanggal 13 April
2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
atas nama MARADEN PURBA (Tergugat), tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat ;
5. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I
serta Turut Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad);
6. Menyatakan dalam hukum, sebidang tanah seluas ± 180 M2 (lebih kurang
seratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran 12 m x 15 m dan
diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah ukuran 5 m x 6 m, terletak di Jalan
Firman Simamora No. 1 Naheong Desa Simamora Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan batas batas
tanah :
- Disebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Boas Purba ;
- Disebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP
Siwaluompu;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Gereja HKBP
Siwaluompu;
- Disebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Rosvina
Kristina Sianipar
Adalah sah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah
dan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya
dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditigkat banding
sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 27 NOPEMBER 2017 oleh
kami SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN
PASARIBU,SH dan DHARMA E. DAMANIK,SH,MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
3 Oktober 2017 Nomor 326/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal
7 DESEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu
oleh HAMONANGAN RAMBE,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
1. YANSEN PASARIBU,SH SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH
2. DHARMA E. DAMANIK,SH,MH
Panitera Pengganti :
HAMONANGAN RAMBE,SH,MH
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 326/PDT/2017/PT MDN
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)