PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id fileberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2015...
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
P U T U S A N Nomor : 335/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
ABDUL MALIK SILALAHI, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat
Desa Bandar Pulo Kelurahan Bandar Pulo
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Ali Hasan Husin,
SH, 2. Suyitno, SH, M. HB dan 3. Rojali, SH,
Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Jalan
Selamat Lurus No. 90-S Simpang Limun Kelurahan
Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
Juni 2015 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada
tanggal 26 Juni 2015 dengan No.
83/SK/2015/PN.Sim, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Penggugat;
L a w a n :
1. PEMERINTAH RI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;
2. PEMERINTAH RI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA berkedudukan di Jalan S.M.
Raja KM 10,5 Medan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;
3. PEMERINTAH RI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 2 -
RESORT SIMALUNGUN berkedudukan di
Pematang Raya Kab. Simalungun. Selanjutnya
disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. PEMERINTAH RI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN
RESORT SIMALUNGUN Cq KEPALA
KEPOLISIAN SEKTOR PERDAGANGAN
berkedudukan di Perdagangan. Selanjutnya
disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
Dalam perkara ini, Tergugat II, III dan IV diwakili oleh Kuasanya
yaitu 1. Kombes Pol. Aman Gane, SH/ Kabidkum Polda Sumut, 2. AKBP
Dadi Purba, SH/ Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut, 3. Kompol
Ramles Napitupulu, SH/ Kaur Ham Subbid Bankum Bidkum Polda
Sumut, 4. Kompol Santun Hutauruk, SH, MHum/ Kaur Rapkum Bidkum
Polda Sumut, 5. Iptu Mila Mufida, SH/ Paur Luhkum Bidkum Polda Sumut
dan 6. Bripka Charles Hutauruk, SH/ Babinkamtibmas Polsek
Perdagangan Polres Simalungun, yang berkantor pada Bidang Hukum
Polda Sumut, Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan
Perkap No. Pol. 7 Tahun 2005 tentang Tata cara Pemberian Bantuan dan
Nasehat Hukum di lingkungan Polri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 09 September
2015 dengan No. 151-153/SK/2015/PN. Sim ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 Juni 2015 yang telah diregister pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah No.
33/Pdt.G/2015/PN.Sim. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 3 -
- Bahwa, Penggugat adalah salah satu Pemilik sebagian tanah seluas 146 Ha
yang terletak di Nagori Bandar Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab.
Simalungun dengan Batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai (Bah Pamujian).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Tempel.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt-
G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 dan telah diekskusi pada hari Kamis
Tanggal 2 Agustus 2012 dengan lancar dan tanpa ada yang keberatan.
- Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat telah memberitahukan
kepada Instansi terkait untuk tidak merealisasi/menerbitkan surat-surat
dalam bentuk apapun sehubungan tanah tersebut diatas.
- Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2012 Kuasa Penggugat telah melakukan
audiensi ke Bupati dan KAPOLRES Simalungun dan Bupati dan KAPOLRES
Simalungun menyambut Positif Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tersebut.
- Bahwa, pada tanggal 18 September 2012 Penggugat bersama anggota
Kelompok Penggugat sebanyak 135 warga hendak mengukur tanah tersebut
diatas akan tetapi dihalangi Satpam Kebun yang dibeking oleh Anggota
Tergugat III dan IV dan anggota Tergugat III dan IV mengatakan tidak ada
putusan-putusan, Putusan apa itu, Putusan abal-abal (tidak jelas/rekayasa).
- Bahwa, pada tanggal 27 September 2012 telah terjadi tindak pidana
penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana atas
nama korban Jamenson Silalahi dan perkara ini telah di buat Laporan
Pengaduan di Kantor Tergugat III hal ini sesuai dengan Laporan Polisi No.
Pol : LP/1032/XI/2012/SPKT II Tanggal 27 September 2012 namun sampai
saat ini tidak diproses oleh Tergugat III.
- Bahwa, pada bulan Oktober 2012 anggota Tergugat III dan IV menangkap
dan menahan Larham Simare-mare dan Hendrik Agus Marbun dengan
tuduhan telah membawa senjata Tajam dan setelah diproses di Pengadilan
Negeri Simalungun dinyatakan bebas demi hukum.
- Bahwa, Tergugat III telah mengundang Anggota Muspida Plus Kab.
Simalungun beserta Penggugat bersama anggota Penggugat sebanyak 2
kali dengan tujuan ingin membedah putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM
Tanggal 24 April 2012, Pada panggilan pertama Penggugat tidak hadir dan
pada Panggilan kedua Penggugat beserta anggota dan Kuasa Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 4 -
hadir, kemudian Kuasa Penggugat telah menjelaskan bahwa ini adalah
perkara perdata bukan pidana, perkara perdata haram/tidak boleh ditangani
oleh Polisi.
- Bahwa, pada Tanggal 2 Desember 2014 Penggugat membuat surat kepada
Instansi Terkait dengan hal Memohon Keadilan (Warga Miskin Pencari
Keadilan).
- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2015 Kuasa Penggugat membuat surat kepada
Tergugat III dengan hal mohon pengamanan karena Penggugat akan
mengerjakan tanah tersebut diatas pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2015
Pukul 09:00 WIB yang tercantum dalam surat No. 36,37/ADV/AHH/V/2015
Tanggal 8 dan 11 Mei 2015.
- Bahwa, pada Tanggal 18 Mei 2015 Penggugat beserta Anggota Penggugat
yang akan memasuki tanah tersebut diatas dilarang oleh Anggota Tergugat
III.
- Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2015 Tergugat IV membuat Polici Line untuk
melarang Penggugat masuk ke tanah tersebut diatas.
- Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2015 Tergugat IV menyuruh masuk karyawan
kebun beserta security untuk memukuli anggota Penggugat dan Jamaluddin
anggota Brimob mengancam Penggugat beserta anggota dengan
menggunakan Senjata Laras Panjang.
- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2015 Penggugat beserta anggota dihadang
oleh security yang dipimpin oleh AIPTU Irfan Saragih pakai Pistol seraya
menyerukan serbu, serang, seret, habisi semua buang ke sungai, saya yang
bertanggung jawab karena tidak ada hak mereka disini tidak ada putusan
Pengadilan, tidak sah itu semua, silahkan mengadu ke KAPOLRES ke
KAPOLDA dan ke KAPOLRI kepada Tuhan pun saya tidak takut sampai
matipun kalian tidak akan bisa memiliki tanah ini sambil memukuli,
menendang sampai jatuh dan luka anggota Penggugat sehingga anggota
Penggugat membuat Laporan ke POLDASU (Tergugat II) hal ini sesuai
dengan surat Tanda terima Laporan Polisi No. STTLP/638/V/2015/SPKT “II”
Tanggal 27 Mei 2015.
- Bahwa, menurut UU RI NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang
berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, ayat (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
berdasarkan UU memiliki kewenangan umum kepolisian, ayat (6) keamanan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 5 -
dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya dan
ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 13
tentang tugas dan wewenang kepolisian (a) memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum dan (c) memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta
menghormati hak asasi manusia.
- Bahwa, secara yuridis perbuatan Tergugat III dan IV yang menyatakan
putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 putusan abal-
abal (tidak jelas)/rekayasa dan tidak melimpahkan pengaduan anggota
Penggugat ke Kejaksaan untuk disidangkan di Pengadilan serta tidak
melindungi masyarakat (Penggugat beserta anggota Penggugat) sesuai
dengan tugas dan fungsi POLRI dan patut diduga diketahui oleh Tergugat I
dan II dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum (onreghmatigh
daad).
- Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat Penggugat sangat dirugikan karena
Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat
beserta anggota Penggugat tersebut diatas, karena itu Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang
demi keadilan dan kepastian hukum, untuk itu agar Bapak Ketua/Majelis
Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreghmatigh daad)
dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengawal Penggugat beserta
anggota Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas
berdasarkan Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012 dan
menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat beserta
anggota Penggugat baik secara materil maupun moril, secara materil karena
tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut maka kerugian
secara materil sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar
rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili
Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Para
Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah
gugatan Penggugat.
- Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu
yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 6 -
Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat
memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada
Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
- Bahwa, beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Para
Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat lalai
menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan
Negeri Simalungun sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-
ongkos perkara yang timbul karena perkara ini.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak untuk
bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengambil
putusan dengan amar sebagai berikut:
PRIMER
a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
b) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onreghmatigh daad).
c) Memerintahkan Para Tergugat untuk mengawal Penggugat beserta anggota
Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas berdasarkan
Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012.
d) Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat beserta
anggota Penggugat baik secara materil maupun moril, secara materil karena
tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut maka kerugian
secara materil sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar
rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
e) Meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Para Tergugat baik
yang bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah gugatan
Penggugat.
f) Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada
Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat
lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di
Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan putusan ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
h) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 7 -
timbul karena perkara ini.
SUBSIDAIR
Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II,
III dan IV telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Nopember
2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut yang pada pokoknya para Tergugat
menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang para Tergugat akui secara
tegas dalam jawaban ini :
TENTANG EKSEPSI
1. Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel ).
a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 18
September 2012 Penggugat bersama anggota Kelompok Penggugat
sebanyak 135 orang warga hendak mengukur tanah tersebut diatas,
akan tetapi dihalangi Satpam Kebun dibekingi oleh anggota Tergugat III
dan IV dan anggota Tergugat III dan IV mengatakan tidak ada putusan-
putusan, Putusan apa itu, putusan abal-abal (tidak jelas/rekayasa), akan
tetapi Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas Satpam Kebun
yang menghalangi Penggugat tersebut dari Perusahaan mana.
Demikian juga tidak menjelaskan identitas atau nama anggota Tergugat
III dan tergugat IV yang membekingi Satpam Kebun untuk menghalangi
Penggugat bersama kelompoknya untuk mengukur tanah terperkara
dan mengatakan tidak ada putusan-putusan, putusan apa itu, putusan
abal-abal (tidak jelas/rekayasa).
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas
Satpam Kebun yang menghalangi Penggugat untuk mengukur tanah
terperkara dan juga tidak menjelaskan identitas atau nama anggota
Tergugat III dan IV yang membekingi Satpam Kebun menghalangi
Penggugat untuk mengukur tanah terperkara dan juga mengatakan
putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim
tanggal 24 April 2012 adalah putusan abal-abal/rekayasa, sehingga
mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh
karena itu patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau
tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).
b. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015
Penggugat beserta anggota Penggugat yang akan memasuki tanah
tersebut diatas dilarang oleh anggota Tergugat III, akan tetapi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 8 -
Penggugat tidak menjelaskan siapa nama atau identitas anggota
Tergugat III yang melarang Penggugat Penggugat bersama
anggotanya untuk memasuki tanah terperkara.
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas
anggota Tergugat III yang melarang Penggugat Penggugat bersama
anggotanya untuk memasuki tanah terperkara sehingga mengakibatkan
gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu patut
menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat
diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).
c. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 23 Mei 2015
Tergugat IV menyuruh masuk karyawan kebun beserta security untuk
memukuli anggota Penggugat dan JAMALUDDIN anggota Brimob
mengancam Penggugat beserta anggota Penggugat dengan
menggunakan senjata laras panjang, akan tetapi Penggugat tidak
menjelaskan nama atau identitas karyawan kebun beserta security dari
Perusahaan mana yang disuruh Tergugat IV untuk memukuli anggota
Penggugat, tidak menjelaskan ke lokasi mana karyawan kebun beserta
security yang disuruh Tergugat IV untuk memukuli anggota Penggugat,
tidak menjelaskan kesatuan JAMALUDDIN dari Satuan Brimob mana
dan tidak menjelaskan hubungan hukum apa sehingga tindakan
JAMALUDDIN anggota Brimob yang mengancam Penggugat dengan
menggunakan senjata laras panjang menjadi tanggung jawab para
tergugat.
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas
karyawan kebun beserta security dari Perusahaan mana yang disuruh
Tergugat IV untuk memukuli anggota Penggugat, tidak menjelaskan ke
lokasi mana karyawan kebun beserta security yang disuruh Tergugat IV
untuk memukuli anggota Penggugat, tidak menjelaskan kesatuan
JAMALUDDIN dari Satuan Brimob mana dan tidak menjelaskan
hubungan hukum apa sehingga tindakan JAMALUDDIN anggota
Brimob yang mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata
laras panjang menjadi tanggung jawab para tergugat sehingga
mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel),
oleh karena itu patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak
atau tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).
d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015
Penggugat beserta anggota dihadang oleh security yang dipimpin oleh
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 9 -
AIPTU IRFAN SARAGIH pakai pistol seraya menyerukan serbu,
serang, serat, habisi semua buang ke sungai, saya yang bertanggung
jawab karena tidak ada hak mereka disini tidak ada putusan
Pengadilan, tidak sah itu semua, silahkan mengadu ke Kapolres ke
Kapolda dan ke Kapolri ..... dan seterusnya, akan tetapi Penggugat
tidak menjelaskan nama atau identitas security dari perusahaan mana
yang dipimpin oleh AIPTU IRFAN SARAGIH untuk menghadang
Penggugat beserta anggotanya, tidak menjelaskan tempat dan untuk
kepentingan apa sehingga Penggugat dihadang oleh security tersebut
serta tidak menjelaskan hubungan hukum apa sehingga tindakan
AIPTU IRFAN SARAGIH yang memimpin security untuk menghadang
Penggugat beserta anggota, menjadi tanggung jawab para tergugat.
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan nama atau identitas
security dari perusahaan mana yang dipimpin oleh AIPTU IRFAN
SARAGIH untuk menghadang Penggugat beserta anggotanya, tidak
menjelaskan tempat dan untuk kepentingan apa sehingga Penggugat
dihadang oleh security tersebut serta tidak menjelaskan hubungan
hukum apa sehingga tindakan AIPTU IRFAN SARAGIH yang
memimpin security untuk menghadang Penggugat beserta anggota,
menjadi tanggung jawab para tergugat sehingga mengakibatkan
gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu
patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat
diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).
e. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena
Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah
sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, sehingga menuntut ganti
kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh
milyar rupiah) dan moril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan argumentasi hukum
apa sehingga nilai kerugian tersebut sejumlah yang didalilkan
Penggugat, dan kerugian moril pada angka adalah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah), akan tetapi pada tulisan huruf (sepuluh milyar
rupiah), yang berarti Penggugat tidak terbukti mengalami kerugian moril
tersebut;
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan argumentasi hukum
apa sehingga nilai kerugian tersebut sejumlah yang didalilkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 10 -
Penggugat, dan kerugian moril pada angka adalah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah), akan tetapi pada tulisan huruf (sepuluh milyar
rupiah) yang berarti Penggugat tidak terbukti mengalami kerugian moril
tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur
(Obscuur Libel), oleh karena itu patut menurut hukum gugatan
Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk
Verklaard).
f. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 18
September 2012 Penggugat bersama anggota Kelompok Penggugat
sebanyak 135 orang warga hendak mengukur tanah tersebut diatas,
akan tetapi dihalangi Satpam Kebun dibekingi oleh anggota Tergugat III
dan IV dan anggota Tergugat III dan IV mengatakan tidak ada putusan-
putusan, Putusan apa itu, putusan abal-abal (tidak jelas/rekayasa),
akan tetapi didalil lain Penggugat mendalilkan, bahwa secara yuridis
perbuatan Tergugat III dan IV yang menyatakan putusan No.
45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 putusan abal-abal (tidak
jelas/rekayasa, putusan monyet/anjing/babi .... dan seterusnya,
sehingga dari fakta ini disatu sisi yang menyatakan putusan tersebut
adalah aba-abal adalah anggota Tergugat III dan IV, disisi lain yang
menyatakan putusan tersebut adalah abal-abal adalah Tergugat III dan
Tergugat IV, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat
membingungkan, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur
(Obscuur Libel), oleh karena itu patut menurut hukum gugatan
Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk
Verklaard).
g. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015
Penggugat beserta anggota dihadang oleh security yang dipimpin oleh
AIPTU IRFAN SARAGIH pakai pistol seraya menyerukan serbu,
serang, seret, habisi semua buang ke sungai, saya yang bertanggung
jawab karena tidak ada hak mereka disini tidak ada putusan
Pengadilan, tidak sah itu semua,... dan seterusnya, sedangkan anggota
Polri bernama AIPTU IRFAN SARAGIH, tidak ada anggota Tergugat III
dan IV, melainkan atas nama IPRAN SUHERI SARAGIH.
Bahwa oleh karena anggota Polri bernama AIPTU IRFAN SARAGIH,
tidak ada anggota para Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat
menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu patut menurut hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 11 -
gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet
Onvantklijk Verklaard).
Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat
adalah salah satu Pemilik sebagian tanah 146 Ha yang terletak di
Nagori Bandar Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab. Simalungun
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 yang telah dieksekusi
tanggal 2 Agustus 2012 .... dan seterusnya, yang terhalang dikuasai
Penggugat dengan anggotanya karena dilarang oleh Satpam dan
karyawan Kebun;
Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, bahwa pihak
penggugat adalah ABDUL MALIK SILALAHI bersama temannya
sebanyak 33 orang (dengan Penggugat berjumlah 34 orang);
Bahwa dalam perkara a quo adalah terkait kepemilikan tanah, yang
masing-masing pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri
Simalungun tersebut mempunyai hak kepemilikan masing-masing dari
tanah terperkara 146 Ha. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak
menjelaskan nama atau identitas pihak-pihak pemilik tanah dari objek
perkara tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, mengakibatkan
gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu
patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat
diterima (Niet Onvantklijk Verklaard).
2. Gugatan Error in Subjecto (salah subjek Penggugat).
Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat adalah
salah satu Pemilik sebagian tanah 146 Ha yang terletak di Nagori Bandar
Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab. Simalungun berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April
2012 yang telah dieksekusi tanggal 2 Agustus 2012 .... dan seterusnya,
yang terhalang dikuasai Penggugat dengan anggotanya karena dilarang
oleh Satpam dan karyawan Kebun;
Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, bahwa pihak penggugat
adalah ABDUL MALIK SILALAHI bersama temannya sebanyak 33 orang
(dengan Penggugat berjumlah 34 orang) ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 12 -
Bahwa dalam perkara aquo adalah terkait kepemilikan tanah, yang
masing-masing pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, tersebut
mempunyai hak kepemilikan masing-masing dari tanah terperkara 146 Ha,
maka seharusnya Penggugat dalam perkara a quo adalah sebanyak 34
(tiga puluh empat) orang, bukan hanya Penggugat sendiri dan Penggugat
tidak mempunyai kuasa dari teman Penggugat sebanyak 33 (tiga puluh
empat) orang tersebut untuk mengajukan gugatan a quo atas
permasalahan tanah 146 Ha tersebut sehingga Penggugat tidak
mempunyai legalitas untuk mempermasalahkan tanah terperkara a quo.
Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo sebagai subjek Penggugat
adalah Penggugat sendiri, mengakibatkan gugatan Penggugat Error in
subjek, salah subjek Penggugat, oleh karena itu patut menurut hukum
gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet
Onvantklijk Verklaard).
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat
adalah salah satu Pemilik sebagian tanah 146 Ha yang terletak di
Nagori Bandar Betsy/Purworejo Kec. Bandar Kab. Simalungun
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 yang telah dieksekusi
tanggal 2 Agustus 2012 .... dan seterusnya, yang terhalang dikuasai
Penggugat dengan anggotanya karena dilarang oleh Satpam dan
karyawan Kebun;
Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, bahwa pihak
penggugat adalah ABDUL MALIK SILALAHI bersama temannya
sebanyak 33 (tiga puluh empat) orang dengan Penggugat berjumlah 34
(tiga puluh empat) orang;
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kuasa dari teman Penggugat
sebanyak 33 orang tersebut untuk mengajukan gugatan a quo atas
permasalahan tanah 146 Ha tersebut sehingga Penggugat tidak
mempunyai legalitas untuk mempermasalahkan tanah terperkara a quo;
Bahwa dalam perkara a quo adalah terkait kepemilikan tanah, yang
masing-masing pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri
Simalungun tersebut mempunyai hak kepemilikan masing-masing dari
tanah terperkara 146 Ha, sehingga menurut hukum para teman
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 13 -
Penggugat Dkk sebanyak 33 orang dalam gugatan perdata
sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, harus dijadikan pihak
dalam gugatan a quo;
Bahwa oleh karena telah terbukti pihak Penggugat sebagaimana dalam
putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-Sim
tanggal 24 April 2012, sebanyak 33 orang tidak dijadikan pihak dalam
gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihak
(Plurium Litis Consortium), oleh karena itu beralasan menurut hukum
gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet
Onvantkeljik Verklaard).
b. Bahwa sebagaimana subtansi atau dalil gugatan Penggugat adalah
tidak dapatnya Penggugat Dkk untuk memasuki atau menguasai atas
lahan 146 Ha yang berada di Nagori Bandar Betsy Kec. Bandar Kab.
Simalungun yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri
Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012,
karena mendapat perlawanan dan larangan dari Satpam atau scurity
kebun ;
Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memasuki tanah objek
perkara adalah akibat larangan dari Satpam atau security kebun, maka
menurut hukum Satpam atau security kebun haruslah dijadikan pihak
dalam gugatan a quo;
Bahwa oleh karena telah terbukti pihak Satpam atau scurity kebun tidak
dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan
Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena itu
beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak
dapat diterima (Niet Onvantkeljik Verklaard).
c. Bahwa sebagaimana subtansi atau dalil gugatan Penggugat adalah
tidak dapatnya Penggugat Dkk untuk memasuki atau menguasai atas
lahan 146 Ha yang berada di Nagori Bandar Betsy Kec. Bandar Kab.
Simalungun yang merupakan milik Penggugat Dkk didasarkan pada
putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-
Sim tanggal 24 April 2012;
Bahwa oleh karena sejak tahun 2004 Penggugat Dkk mengklaim tanah
terperkara adalah milik Penggugat Dkk dan selanjutnya Penggugat Dkk
menggarap tanah terperkara secara illegal dengan cara menanam ubi,
pada hal mana tanah terperkara adalah hak milik penguasaan PTPN III
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 14 -
(Persero) dengan alas hak HGU No. 1 Tahun 1989. Bahwa atas
tindakan Penggugat melakukan penggarapan tanah terperkara secara
illegal tersebut, sehingga mengganggu kondusifitas keamanan di areal
perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bandar Betsy dan PTPN III
(Persero) telah melaporkan tindakan Penggugat Dkk tersebut ke Polres
Simalungun dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/504/IX/2010/Simal
tanggal 17 September 2010 dalam perkara menguasai tanah
perkebunan tanpa ijin. Bahwa situasi keamanan yang terganggu di
perkebunan PTPN III (Persero) tersebut, sehingga Muspida Plus Kab.
Simalungun memanggil Penggugat Dkk pada tahun 2010 agar tidak
melakukan tindakan penggarapan atas tanah terperkara karena
merupakan hak milik penguasaan PTPN III (Persero) yang beralamat di
jalan Sei Batang Hari Nomor 2 Medan;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2012 ketika Pengadilan
Negeri Simalungun melakukan eksekusi tanah objek perkara Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal
24 April 2012, pihak karyawan PTPN III (Persero) keberatan atas
eksekusi tersebut karena tanah terperkara adalah hak milik
penguasaan PTPN III (Persero) dan pihak PTPN III (Persero) tidak
dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara Nomor 45
Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012 tersebut, namun oleh Pihak
Pengadilan Negeri Simalungun menyarankan agar pihak PTPN III
(Persero) melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata ;
Bahwa selanjutnya PTPN III (Persero) melakukan upaya hukum
melakukan gugatan perdata kepada Penggugat (ic. ABDUL MALIK
SILALAHI) Dkk berjumlah 37 orang di Pengadilan Negeri Simalungun
atas penguasaan tanah terperkara yang didasarkan pada putusan
Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal
24 April 2012, dengan gugatan perdata Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN-
Sim tanggal 30 Mei 2013);
Bahwa demikian atas penguasaan tanah terperkara oleh Penggugat
Dkk didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :
45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, juga PTPN III (Persero)
telah melaporkan Penggugat Dkk ke Polda Sumut (ic. Kantor Tergugat
II) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1051/X/2012/SPKT I tanggal 5
Oktober 2012 atas nama Pelapor EDY LESMANA dengan
persangkaan Penggugat Dkk membuat atau menggunakan surat palsu
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 15 -
atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yaitu bukti
– bukti surat pernyataan kepemilikan tanah pada proses pembuktikan
gugatan perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012;
Bahwa sejak tahun 2014 (sebelum putusan Pengadilan Negeri
Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012),
bahkan pasca putusan putusan Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-Sim tanggal 24 April 2012, ketika Penggugat
Dkk hendak memasuki tanah terperkara mendapat perlawanan dari
pihak PTPN III (Persero), yang berujung Penggugat Dkk melakukan
tindakan anarkis untuk memaksakan diri untuk menguasai dan atau
mengusahai tanah terperkara, sehingga terjadi bentrok fisik antara
Penggugat Dkk dengan pihak PTPN III (Persero) ;
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Penggugat
Dkk telah terang dan jelas mengetahui bahwa tanah 146 Ha yang
berada di Afdeling VI dan VIII Kebun Bandar Betsy Kab. Simalungun
yang menjadi objek perkara, masih dalam sengketa antara Penggugat
Dkk dengan pihak PTPN III (Persero) dan tidak dapatnya Penggugat
Dkk menguasai atau menguasahai atau memiliki tanah terperkara
adalah atas larangan dari pihak PTPN III (Persero), maka sudah
sepatutnya menurut hukum PTPN III (Persero) yang beralamat di jalan
Sei Batang Hari Medan dijadikan pihak dalam gugatan a quo;
Bahwa oleh karena telah terbukti pihak PTPN III (Persero) tidak
dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan
Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium),oleh karena itu
beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak
dapat diterima (Niet Onvantkeljik Verklaard).
d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 23 Mei 2015
Tergugat IV menyuruh masuk karyawan kebun beserta security untuk
memukuli anggota Penggugat dan JAMALUDDIN anggota Brimob
mengancam Penggugat beserta anggota Penggugat dengan
menggunakan senjata laras panjang….dan seterusnya;
Bahwa secara hukum dalam gugatan a quo, JAMALUDDIN yang
menurut dalil Penggugat adalah anggota Brimob haruslah dijadikan
pihak dalam gugatan in casu karena Penggugat tidak menjelaskan
kesatuan dari JAMALUDDIN tersebut dan tidak menjelaskan hubungan
hukum apa tindakan JAMALUDDIN menjadi tanggung jawab para
Tergugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 16 -
Bahwa oleh karena telah terbukti JAMALUDDIN tidak dijadikan pihak
dalam gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang
pihak (Plurium Litis Consortium),oleh karena itu beralasan menurut
hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet
Onvantkeljik Verklaard).
e. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015
Penggugat beserta anggota dihadang oleh security yang dipimpin oleh
AIPTU IRFAN SARAGIH pakai pistol seraya menyerukan serbu,
serang, seret, habisi semua buang ke sungai, saya yang bertanggung
jawab karena tidak ada hak mereka disini tidak ada putusan
Pengadilan, tidak sah itu semua,... dan seterusnya, sedangkan anggota
Polri bernama AIPTU IRFAN SARAGIH, tidak ada anggota Tergugat III
dan IV, melainkan atas nama IPRAN SUHERI SARAGIH;
Bahwa secara hukum dalam gugatan a quo, AIPTU IRFAN SARAGIH
haruslah dijadikan pihak dalam gugatan in casu, karena Penggugat
karena Penggugat tidak menjelaskan kesatuan dari AIPTU IRFAN
SARAGIH tersebut dan tidak menjelaskan hubungan hukum apa
tindakan AIPTU IRFAN SARAGIH menjadi tanggung jawab para
Tergugat;
Bahwa oleh karena telah terbukti AIPTU IRFAN SARAGIH tidak
dijadikan pihak dalam gugatan aquo, maka menurut hukum gugatan
Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena itu
beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak
dapat diterima (Niet Onvantkeljik Verklaard).
TENTANG POKOK PERKARA .
- Bahwa segala hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas
secara mutatis dan mutandis dalam pokok perkara ini yang tidak perlu
diulang lagi;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Tahun 1989
tanggal 16 Agustus 1989, PTPN III (Persero) yang beralamat di jalan Sei
Batang Hari No. 2 Medan memiliki lahan perkebunan sawit, karet di
Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar sekarang menjadi Kec. Bandar
Huluan Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara seluas 5.348,9 Ha;
- Bahwa adapun asal-usul perolehan hak guna usaha tersebut adalah berasal
dari eks Hak Erpacht (Hak Usaha) yang dimiliki Perusahaan Belanda dari
Pemerintah Belanda untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut
dijadikan perkebunan, berdasarkan ketentuan pasal 720 KUH Perdata;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 17 -
- Bahwa pada tahun 1957, Perusahaan Belanda yang memiliki Hak Usaha
tersebut , dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Perkebunan Negara
(PPN) IV, kemudian PPN IV berganti nama PNP IV, selanjutnya PNP IV
berganti nama menjadi PTP IV, terakhir dilebur menjadi PT. Perkebunan
Nusantara III (Persero);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan HGU No. 36/HGU/DA/80 tanggal 12
April 1980, areal kebun Bandar Betsy adalah seluas 5.320 Ha, selanjutnya
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1989 tanggal 16
Agustus 1989, areal kebun Bandar Betsy berubah menjadi seluas 5.348,9
Ha. Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Tahun 1989 berakhir pada tanggal 31
Desember tahun 2005;
- Bahwa menjelang berakhirnya HGU PTPN III No. 1 Tahun 1989 tersebut
pada tahun 2005, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak
Pakai, maka pada tahun 2004 PTPN III mengajukan permohonan
perpanjangan HGU tersebut sesuai Surat Direksi PTPN III (Persero) kepada
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3.09/X/26/2004 tanggal 26 Januari
2004, namun hingga sampai sekarang ini perpanjangan HGU masih dalam
proses di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- Bahwa proses perpanjangan HGU tersebut, menjadi terkendala karena sejak
tahun 2004 Penggugat (ABDUL MALIK SILALAHI) Dkk berjumlah kurang
lebih 34 orang mengklaim bahwa tanah seluas kurang lebih 146 Ha yang
terletak di Afdeling VI dan Afdeling VIII Kebun Bandar Betsy Desa/Nagori
Bandar Betsy II, yang merupakan tanah/lahan bagian dari Hak Guna Usaha
(HGU) No. 1 Tahun 1989 adalah milik Penggugat Dkk (34 orang) ;
- Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan
menyebutkan ”Kecuali apabila ditentukan lain di dalam keputusan mengenai
penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, bekas pemegang
hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan
penerima atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan
untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna
tanah berikutnya;
- Bahwa sekalipun HGU masih dalam proses perpanjangan, tidak menjadikan
HGU PTPN III (Persero) tersebut menjadi hapus, dengan kata lain PTPN III
(Persero) masih memiliki hak terhadap areal perkebunan Bandar Betsy
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 18 -
tersebut, sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah
No.40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, yang dikuatkan
kembali pada penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996
Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai menyebutkan ”Ketentuan ini diadakan
untuk menjamin kelangsungan usaha dari pemegang hak yang telah
melaksanakan usahanya dengan baik, yaitu dengan menjamin perpanjangan
Hak Guna Usahanya apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
ayat ini”;
- Bahwa berdasarkan alasan juridis yang telah diuraikan tersebut diatas, telah
cukup membuktikan bahwa terhadap lahan seluas kurang lebih 146 yang
berada di Afdeling VI dan Afdeling VIII Kebun Bandar Betsy yang merupakan
lahan/tanah bagian dari alas hak HGU No. 1 Tahun 1989 yang diklaim
Penggugat Dkk adalah miliknya adalah merupakan hak milik penguasaan
dari PTPN III (Persero);
- Bahwa dengan tindakan Penggugat Dkk mengklaim lahan 146 Ha tersebut
adalah miliknya, maka selanjutnya Penggugat Dkk melakukan perbuatan
menguasai dan atau mengusahai lahan tersebut dengan menanam tanaman
ubi secara illegal. Atas tindakan Penggugat Dkk menguasai dan atau
mengusahai areal Kebun Bandar Betsy tersebut, maka selanjutnya pihak
PTPN III melakukan pelarangan terhadap Penggugat Dkk, maka pada saat
pelarangan tersebut timbul konflik antara Penggugat Dkk dengan pihak
PTPN III (Persero), yang mengakibatkan terganggunya kekondusifan
keamanan di areal Kebun Bandar Betsy, sehingga Bupati Simalungun
mengeluarkan surat Nomor : 1804103-Bag.Adpemum tanggal 30 Desember
2010 kepada Manager PTPN III, agar dilakukan penangguhan sementara
terhadap eksekusi yang akan dilakukan pihak PTPN III terhadap Penggugat
Dkk yang melakukan penggarapan areal lahan 146 Ha tersebut secara
illegal;
- Bahwa atas perbuatan Penggugat Dkk melakukan penggarapan tanah objek
perkara secara illegal, maka selanjutnya PTPN III (Persero) melaporkan ke
Polres Simalungun dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/504/IX/2010/Simal
tanggal 17 September 2010 dalam perkara menguasai tanah perkebunan
tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PTPN III (Persero) dan tidak
melibatkan PTPN III sebagai pihak selaku pemilik hak penguasaan atas
tanah seluas kurang lebih 146 Ha yang berada di Afdeling VI dan Afdeling
VIII di Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Kab. Simalungun
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 19 -
sebagaimana dalam alas hak HGU No. 1 Tahun 1989, Penggugat Dkk
sebanyak 34 orang pada tanggal 18 Nopember 2011 mengajukan gugatan
perdata WANPRESTASI terhadap JUMARI selaku Tergugat I, SULASE
selaku Tergugat II dan ROBERT PURBA selaku Tergugat III di Pengadilan
Negeri Simalungun dengan perkara Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM (ic.
PTPN III Persero tidak dijadikan pihak dalam gugatan tersebut);
- Bahwa yang menjadi objek gugatan perdata tersebut adalah dimana
Penggugat Dkk sebanyak 34 orang memberikan kuasa kepada JUMARI
selaku Tergugat I dan SULASE selaku Tergugat II menjual tanah 146 Ha di
areal Afdeling VIII di Desa /Nagori Bandar Betsy milik PTPN III tersebut
kepada orang lain. Selanjutnya JUMARI selaku Tergugat I dan SULASE
selaku Tergugat II menjual tanah tersebut kepada ROBERT PURBA selaku
Tergugat III, namun jual beli lahan tersebut tidak terlaksana maka
selanjutnya Penggugat Dkk meminta surat-surat atas tanah tersebut kepada
JUMARI selaku Tergugat I dan SULASE selaku Tergugat II , namun tidak
memberikannya;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata Nomor :
45/Pdt.G/2011/PN-SIM, Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo
melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada hari Jumat
tanggal 16 Maret 2012. Pada pemeriksaan setempat tersebut dilakukan
tanpa sepengetahuan dari Pihak PTPN III (Persero) selaku pemilik hak
penguasaan atas tanah 146 Ha dimaksud;
- Bahwa demikian dalam pembuktikan perkara perdata tersebut, masing-
masing pihak Penggugat Dkk mengajukan bukti Surat Pernyataan pemilikan
tanah pada tahun 2009 dan Surat Penyerahan Hak pada tahun 1965, yang
kesemuanya bukti surat tersebut berjumlah 51 ( lima puluh satu ) bukti;
- Bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM menjatuhkan
putusannya pada tanggal 24 April 2012 dengan amar mengabulkan
gugatan Penggugat Dkk untuk sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat I,
II dan III adalah wanprestasi (ingkar janji)... dan seterusnya;
- Bahwa tanpa sepengetahuan pihak PTPN III (Persero) Kebun Bandar Betsy,
atas permohonan Penggugat Dkk, selanjutnya Pengadilan Negeri
Simalungun pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 melakukan eksekusi
atas lahan 146 Ha Kebun Bandar Betsy yang menjadi objek perkara perdata
Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012. Bahwa atas
pelaksanaan eksekusi tersebut pihak PTPN III (Persero) keberatan, karena
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 20 -
objek perkara adalah hak milik pengusahaan PTPN III (Persero) namun
pihak Pengadilan Negeri Simalungun menyarankan kepada PTPN III
melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata;
- Bahwa oleh karena pihak PTPN III (Persero) tidak dijadikan pihak dalam
perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012,
sedangkan tanah objek perkara perdata tersebut 146 ha di Afdeling VI dan
VIII Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Huluan adalah hak
penguasaan pihak PTPN III (Persero) dengan alas hak HGU No. 1 Tahun
1989 yang telah berakhir pada tahun 2005 yang saat ini sedang dalam
proses perpanjangan di Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, maka
selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2012 pihak PTPN III (Persero)
mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Dkk berjumlah 37 orang
yaitu semua pihak dalam perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM
tanggal 24 April 2012 atas penguasaan tanah 146 Ha berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24
April 2012, ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan perkara Nomor :
46/Pdt.G/2012/PN-Sim, karena adanya dugaan rekayasa dan
penyelundupan hukum yang dilakukan Penggugat Dkk dalam perkara
perdata Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 yaitu dengan
sengaja tidak masukkan PTPN III (Persero) sebagai pihak pada hal nyata-
nyata bahwa tanah objek perkara 146 Ha adalah hak milik penguasaan
pihak PTPN III (Persero) berdasarkan HGU No. 1 Tahun 1989 yang saat ini
sedang proses perpanjangan HGU, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai dan pasal 29 ayat (2) Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999
Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak
Pengelolaan ;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN-Sim menjatuhkan putusannya pada tanggal 30
Mei 2013 dengan amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima karena kurang pihak, gugatan kabur, saat ini terhadap
putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut sedang proses kasasi di
Mahkamah Agung;
- Bahwa selain upaya hukum perdata yang dilakukan pihak PTPN III (Persero)
kepada pihak Penggugat Dkk atas tanah terperkara 146 Ha di Desa Bandar
Betsy II penguasaan pihak PTPN III (Persero), juga pihak PTPN III (Persero)
melaporkan Penggugat Dkk kepada SPKT Polda Sumut dengan Laporan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 21 -
Polisi No.Pol. : LP/1051/X/2012/SPKT I tanggal 5 Oktober 2012 atas nama
Pelapor EDY LESMANA, dengan laporan dugaan membuat surat palsu atau
menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu ke dalam
Akta autentik (ic. pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 263 dan atau pasal 266 KUHPidana;
- Bahwa adapun bentuk dugaan perbuatan membuat surat palsu atau
menggunakan surat palsu atau menempatkan keterangan palsu ke dalam
Akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau pasal 266
KUH Pidana yang dilakukan Penggugat Dkk pada Putusan Pengadilan
Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012
adalah Penggugat Dkk menggunakan Surat Pernyataan pemilikan tanah
yang diterbitkan pada tahun 2009 yang diketahui Kepala Nagori Bandar Pulo
Kec. Bandar Kab. Simalungun, sedangkan tanah objek perkara 146 ha
berada di Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun.
Kemudian berdasarkan hasil penyidikan keterangan Saksi SAGEK (BAP
tanggal 26 September 2014) sebagai Penggugat VII dalam perkara
Nomor:45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012, menerangkan bahwa
Surat Pernyataan pemilikan tanah tanggal 27 Mei 2009 yang
dipergunakannya sebagai bukti dalam perkara perdata tersebut
ditandatanganinya pada tahun 2012 atas suruhan ABDUL MALIK SILALAHI
(ic. Penggugat) bukan pada tanggal 27 Mei 2009 dan keterangan saksi
SUBHAN selaku Kepala Desa/Nagori Bandar Betsy II sejak tanggal 14 Juli
2008 (ic. Kepala Desa/Nagori domisili/letak tanah 146 Ha objek perkara)
menerangkan pada tahun 2012 ABDUL MALIK SILALAHI (ic. Penggugat)
datang kepadanya meminta pengesahan 30 lembar Surat Pernyataan
kepemilikan tanah objek perkara namun karena masih hendak dibicarakan
dengan Camat sehingga Penggugat tidak jadi mengesahkan surat
pernyataan kepemilikan tanah objek perkara tersebut, dan terbukti dari sejak
tahun 1957 (dinasionalisasikan) hingga sampai sekarang ini tanah terperkara
adalah dikuasai dan diusahai oleh Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia ic. PTPN III (Persero);
- Bahwa sekalipun tanah objek perkara masih dalam sengketa perdata dan
penyidikan Ditreskrimum Polda Sumut sebagaimana diuraikan diatas, pihak
Penggugat Dkk sejak tahun 2012 hingga sampai sekarang ini berupaya
menguasai dan memiliki lahan objek perkara dengan cara mengerahkan
massa memasuki lahan tersebut dengan didasarkan pada putusan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 22 -
Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24
April 2012, namun tindakan Penggugat Dkk tersebut mendapat perlawanan
dari pihak PTPN III (Persero) dalam hal ini karyawan PTPN III (Persero)
sehingga terjadi bentrok fisik di lahan objek perkara;
- Bahwa pada tanggal 20, 21, 22, 23, 25, 26 Mei 2015, tanggal 1, 2, 5, 11 dan
18 Juni 2015 pihak Penggugat Dkk dengan massanya berjumlah kurang
lebih 100 orang yang dikoordinir SAUD HASUDUNGAN SIAHAAN
memasuki lahan objek perkara, namun karyawan dan scurity PTPN III
(Persero) melarangnya, akan tetapi massa pihak Penggugat Dkk tetap
memaksakan diri memasuki areal lahan objek perkara sehingga terjadi
bentrok fisik antara massa Penggugat Dkk dengan pihak karyawan PTPN III
(Persero), sehingga Tergugat III dan Tergugat IV memerintahkan
personilnya untuk melakukan pengamanan dan menghimbau massa
Penggugat dan PTPN III (Persero) menahan diri untuk tidak melakukan
tindakan anarkis;
- Bahwa akibat bentrok fisik antara massa Penggugat Dkk dengan pihak
PTPN III (Persero) pada saat penguasaan tanah terperkara dilakukan
Penggugat Dkk, sehingga terjadi korban pada kedua belah pihak, maka
selanjutnya kedua belah pihak saling membuat pengaduan atas korban
penganiyaan yaitu Pihak Penggugat membuat Laporan Polisi di Polda Sumut
(ic. Tergugat II) Nomor:STTLP/638/V/2015/SPKT II tanggal 27 Mei 2015, di
Polsek Perdagangan (ic. Tergugat IV) Nomor : LP/120/VI/2015/Simal-
Dagang tanggal 5 Juni 2015 dan pihak PTPN III (Persero) membuat laporan
polisi di Polsek Perdagangan (ic. Tergugat IV) dengan Nomor :
STPL/239/VI/2015/SPK tanggal 18 Juni 2015 , Nomor :
STPL/244/VI/2015/SPK tanggal 20 Juni 2015;
- Bahwa untuk mencegah situasi yang lebih buruk atas permasalahan lahan
objek perkara tersebut, maka Tergugat III dan Tergugat IV memerintahkan
anggotanya untuk melakukan patroli dan deteksi dini di lokasi tanah objek
perkara tersebut;
- Bahwa adanya tindakan Tergugat IV membuat Polici Line di lokasi tanah
objek perkara adalah untuk kepentingan penyelidikan adanya massa dari
pihak Penggugat Dkk membawa senjata tajam, sehingga tindakan Tergugat
IV tersebut bukan melarang massa Penggugat Dkk untuk memasuki lahan
tanah objek perkara, namun yang melarang Penggugat Dkk memasuki lahan
objek perkara adalah pihak PTPN III (Persero) sebagai pihak pemegang hak
milik penguasaan lahan objek perkara menurut hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 23 -
- Bahwa akibat bentrok fisik antara massa Penggugat Dkk dengan karyawan
PTPN III (Persero), pihak massa Penggugat Dkk ada membuat Laporan
Polisi di Kantor Tergugat II yaitu No.Pol. : LP/1032/XI/2012/SPKT II tanggal
27 September 2012 yang saat ini penyidikannya dilakukan Polres
Simalungun (Tergugat III) dan No.Pol.:STTLP/638/V/2015/SPKT II tanggal
25 Mei 2015 yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh Direktorat
Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara;
- Bahwa tidak benar ada anggota Tergugat III dan Tergugat IV membekingi
Satpam Kebun untuk menghalangi Penggugat dan Kelompoknya melakukan
pengukuran lahan objek perkara pada tanggal 18 September 2012 dan tidak
ada mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 adalah putusan abal-abal
atau rekayasa. Demikian juga bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada
mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 adalah putusan abal-abal
atau rekayasa, putusan monyet, anjing dan babi;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 23 Mei 2015 Tergugat IV ada menyuruh
karyawan kebun dan scurity PTPN III (Persero) masuk ke lokasi tanah
terpekara untuk memukuli massa Penggugat. Dan juga tidak benar
JAMALUDDIN anggota Brimob dengan menggunakan Senjata Laras
Panjang mengancam Penggugat dan massanya;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Mei 2015 AIPTU IRFAN SARAGIH
melakukan pengancaman, pemukulan terhadap massa Penggugat ketika
memasuki lahan terperkara dan tidak ada mengatakan bahwa putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April
2012 adalah putusan abal-abal atau rekayasa. Selain itu Tergugat III dan IV
tidak ada mempunyai anggota dengan identitas AIPTU IRFAN SARAGIH
melainkan IPRAN SUHERI SARAGIH;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas
diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 2004 setelah berakhirnya HGU
No. 1 Tahun 1989 pada akhir tahun 2005 yang saat ini sedang dalam proses
perpanjangan, Penggugat Dkk telah melakukan penggarapan secara illegal
terhadap lahan 146 Ha yang berada di Afdeling VI dan VIII Kebun PTPN III
(Persero) di Desa/Nagori Bandar Betsy Kec. Bandar Huluan Kab.
Simalungun, bahkan tanpa melibatkan PTPN III (Persero) sebagai pihak
pemegang hak penguasaan atas lahan objek perkara, Penggugat Dkk
mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Simalungun No.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 24 -
45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April 2012 terhadap JUMARI, LASE dan
ROBERT PURBA atas lahan objek perkara dengan dugaan maksud agar
proses gugatan perkara perdata tersebut tidak diketahui oleh PTPN
(Persero) dengan dugaan tujuan supaya tidak adanya perlawanan dari pihak
PTPN (Persero) atas tanah objek gugatan, sehingga objek perkara dapat
dimiliki dan dikuasai pihak Penggugat Dkk tanpa mendapat perlawanan dari
PTPN (Persero);
- Bahwa dengan masih adanya gugatan perdata yang diajukan pihak PTPN III
(Persero) atas tanah terperkara (ic. perkara No. 46/Pdt.G/2012/PN-Sim) dan
penyidikan dugaan membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu
atau menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik yang dilakukan
Penggugat Dkk atas penguasaan tanah terperkara dalam Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April
2012 (ic. Laporan Polisi No.Pol. : LP/1051/X/2012/SPKT I tanggal 5 Oktober
2012), dan adanya laporan polisi dari pihak Penggugat maupun dari pihak
PTPN III (Persero) atas korban penganiyaan akibat bentrok fisik pada saat
Penggugat Dkk memaksakan diri untuk memasuki tanah objek perkara, telah
cukup membuktikan menurut hukum bahwa lahan 146 Ha yang berada di
Afdeling VI dan VIII Desa/Nagori Bandar Betsy II Kec. Bandar Huluan Kab.
Simalungun, saat ini masih dalam status sengketa/perkara antara Penggugat
Dkk dengan PTPN III (Persero);
- Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa lahan 146 Ha
tersebut masih status sengketa/terperkara antara Penggugat Dkk dengan
pihak PTPN III (Persero), maka keberadaan Tergugat III dan IV di lokasi
tanah terperkara untuk mengamankan pada saat bentrok fisik antara
Penggugat Dkk bersama massanya dengan karyawan PTPN III (Persero)
ketika penguasaan tanah objek perkara dilakukan Penggugat Dkk adalah
dalam konteks menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranannya untuk
memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan,
mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penegakan hukum
sebagaimana amanat UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan KUHAP,
sehingga keberadaan Tergugat III dan Tergugat IV di lokasi lahan tanah
terperkara adalah sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas
telah cukup membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV serta
anggotanya tidak terbukti ada melakukan penganiayaan terhadap massa
Penggugat Dkk berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 25 -
hukum tetap dan tidak ada mengatakan bahwa putusan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April
2012 adalah putusan abal-abal, rekayasa, putusan monyet, anjing dan babi
pada saat Penggugat Dkk memasuki lahan tanah terperkara, tidak ada
melarang Penggugat untuk memasuki tanah terperkara, maka telah terbukti
bahwa para tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum
terhadap Penggugat Dkk bersama massanya;
- Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa lahan objek perkara
masih dalam status sengketa/terperkara antara Penggugat Dkk dengan
pihak PTPN III (Persero), maka petitum c memerintahkan para Tergugat
untuk mengawal Penggugat beserta anggota penggugat
menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Simalungun No.45/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 24 April
2012 patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa selain bahwa para Tergugat terbukti tidak ada melakukan perbuatan
melawan hukum dan juga tuntutan kerugian materil dan moril tidak
didasarkan argumen fakta dan argumen juridis yang beralasan menurut
hukum, sehingga petitum tuntutan ganti kerugian materil dan moril in casu
patut menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena para tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak ada
melakukan perbuatan melawan hukum dan juga keberadaan para Tergugat
di lokasi lahan tanah terperkara adalah karena melakukan tugas jabatan,
sehingga petitum penyitaan terhadap harta milik para tergugat patut
menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena perkara aquo bukanlah penyerahan sesuatu hak
kebendaan, sehingga petitum membayar uang paksa (Dwangsom) patut
menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa demikian juga karena alasan-alasan gugatan penggugat tidaklah
berdasar menurut hukum sehingga petitum putusan serta merta patut
menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan juridis yang diuraikan
tersebut diatas telah cukup membuktikan, bahwa tindakan Tergugat III dan
Tergugat IV melakukan pengamanan di lokasi tanah terperkara tidak ada
melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu beralasan menurut
hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 26 -
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Tergugat II, III
dan Tergugat IV memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar
sebagai berikut:
I. DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya.
II. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik
Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut
Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan nomor :
33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI.
- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantklijk
Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim yang disampaikan oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kuasa Hukum Pembanding
semula Penggugat pada tanggal 09 Juni 2016, dan kepada Tergugat I pada
tanggal 20 Juni 2016;
Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2016, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 27 -
tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV
semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 28 Juli 2016;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Juni 2016, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Juni 2016, dan memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 11 Agustus 2016, dan kepada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat
II, III dan IV pada tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut :
- Bahwa, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat
pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2016 dan terhadap putusan tersebut
Pembanding telah mengajukan Banding Pada Hari Jum’at Tanggal 17 Juni
2016 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.
33/Pdt.G/2015/PN-SIM.
- Bahwa, secara Hukum Putusan tersebut TELAH SALAH DAN KELIRU
karena tidak profesional dan/atau sangat memihak ADA APA??? APA
ADA???.
- Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya Halaman 42 s/d 47
yang mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat tentang Point 1, 2 dan 3
tidak berdasarkan hukum acara Perdata melainkan berdasarkan
kepentingan dari Majelis Hakim artinya Eksepsi yang diajukan Tergugat II,
III dan IV seperti yang diuraikan didalam Jawabannya, namun Majelis Hakim
dengan tidak keprofesionalannya telah mengambil suatu penafsiran hukum
tersendiri sehingga bantahan Tergugat II, III dan IV dikesampingkan.
- Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang
menyatakan Putusan No. 45/Pdt.G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012
PUTUSAN ABAL-ABAL (TIDAK JELAS)/REKAYASA, PUTUSAN
MONYET/ANJING/BABI adalah sangat jelas bertentangan dengan Pasal 13
UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Tugas dan wewenang Kepolisian a. Memelihara dan ketertiban
masyarakat, b. menegakkan hukum dan c. memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyakarat serta menghormati hak
asasi manusia, secara yuridis dapat dikategorikan perbuatan melawan
hukum (onreghmatigh daad).
- Bahwa, menurut maksud dan tujuan Pasal 13 tersebut diatas Tergugat III
seharusnya menghormati produk hukum (Putusan Pengadilan) dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 28 -
mengawal serta menegakkannya ditengah masyarakat, namun
kenyataannya Tergugat III dengan arogannya dan tidak profesional
menyatakan PUTUSAN ABAL-ABAL (TIDAK JELAS)/REKAYASA,
PUTUSAN MONYET/ANJING/BABI.
- Bahwa, perbuatan Tergugat III merupakan suatu perbuatan melawan hukum
yang secara klasik diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun dalam
perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi
yang dianut oleh Mahkamah Agung RI karena perbuatan Tergugat III telah
memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yang sangat
merugikan Penggugat maupun lembaga peradilan khususnya Pengadilan
Negeri Simalungun.
Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Pembanding memohon kepada
Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon
No. 33/Pdt.G/2015/PN-SIM Tanggal 25 April 2016.
DENGAN MENGADILI SENDIRI
- Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onreghmatigh daad).
- Memerintahkan Para Tergugat untuk mengawal Penggugat beserta anggota
Penggugat menguasai/mengusahai tanah tersebut diatas berdasarkan
Putusan No. 45/Pdt-G/2011/PN-SIM Tanggal 24 April 2012.
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat beserta
anggota Penggugat baik secara materil maupun moril, secara materil karena
tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut maka kerugian
secara materil sebesar Rp 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar
rupiah) dan secara moril sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
- Meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Para Tergugat baik
yang bergerak maupun tidak bergerak senilai dengan jumlah gugatan
Penggugat.
- Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad) walaupun ada
Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)
sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat
lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di
Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan putusan ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 29 -
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang
timbul karena perkara ini.
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tertanggal 09 Agustus
2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09
Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 September
2016, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 September
2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
- Bahwa Putusan judex factie Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas
telah benar dan tepat dan telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan
fakta – fakta hukum dan bukti - bukti baik yang diajukan
Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat II s/d
IV/Terbanding II s/d IV, maka oleh karena itu harus dipertahankan.
- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding bahwa secara hukum
putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas telah salah dan
keliru karena tidak profesional dan/atau sangat memihak ADA APA ?????
APA ADA????. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya
Halaman 42 s/d 47 yang mengabulkan eksepsi dari para Tergugat tentang
Point 1, 2 dan 3 tidak berdasarkan hukum acara perdata melainkan
berdasarkan kepentingan dari Majelis Hakim artinya Eksepsi yang diajukan
Tergugat II, III dan IV seperti yang diuraikan di dalam Jawabannya, namun
Majelis Hakim dengan tidak keprofesionalannya telah mengambil suatu
penafsiran hukum tersendiri sehingga bantahan dari Tergugat II, III dan IV
dikesampingkan adalah dalil yang sesat dan mengada-ada;
- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat II s/d IV/Terbanding II s/d IV dalam
jawabannya telah mengajukan Eksepsi : 1. Gugatan Penggugat Kabur (
Obscuur Libel), 2. Gugatan Error In Subjecto (Salah subjek Penggugat) dan,
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa alasan hukum
ketiga eksepsi tersebut telah diuraikan secara rinci dalam jawaban
Terbanding II s/d IV;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri
Simalungun dalam mengabulkan eksepsi para Tergugat/Terbanding, telah
menguraikan alasan juridis mengabulkan eksepsi para Terbanding/Tergugat
yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pendapat
ahli/sarjana yang menjadi sumber Hukum yaitu bagaimana syarat suatu
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 30 -
gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Bahwa pengetengahan referensi
Hukum dan Pendapat ahli/sarjana yang diuraikan Majelis Hakim tersebut,
supaya Penggugat/Pembanding mengetahui apakah gugatan
Penggugat/Pembanding telah memenuhi kualifikasi sebagaimana
dikehendaki hukum, sehingga berkaca dari argumentasi hukum yang
diberikan Majelis Hakim tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum
Penggugat/Pembanding membuat alasan dalam memori bandingnya tidak
mengajukan dalil yang mengada-ada ;
- Bahwa Majelis Hakim mempunyai kepentingan dalam memutus perkara a
quo dengan cara dikehendaki hukum, dimana dalam memutus perkara yang
diadilinya Hakim harus menjelaskan dasar hukum lahirnya pertimbangan
yang mengabulkan ataupun menolak suatu gugatan. Bahwa selain itu Hakim
dibenarkan mencermati dan menelaah fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan, seperti adanya pertimbangan bahwa Penggugat tidak
menguraikan perbuatan melawan hukum dan perselisihan hukum khususnya
yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/terbanding II, yang
walaupun hal ini tidak secara tegas didalilkan Tergugat II s/d IV/Terbanding II
s/d IV dalam jawabannya akan tetapi Majelis Hakim wajib memeriksa dan
meneliti apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil
mengajukan suatu gugatan yang dikehendaki Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding tidak menguraikan perbuatan
melawan hukum dan perselisihan Hukum yang dilakukan Tergugat
I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sudah barang tentu menurut
hukum gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kabur (Obscuur Libel),
yang hal ini menambah dan melengkapi alasan-alasan gugatan
Penggugat/Pembanding kabur (Obscuur Libel) sebagaimana didalilkan
Terbanding II s/d IV yang semuanya berdasarkan fakta hukum yang
ditemukan dalam posita gugatan Pembanding, sehingga dalil Pembanding
bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan bantahan Terbanding II s/d IV
dan melakukan penafsiran sendiri adalah patut dan beralasan menurut
hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa dalil Pembanding Majelis Hakim sangat memihak ada apa????apa
ada??? adalah suatu sikap tidak beretikanya Pembanding dalam membuat
alasan dalam memori bandingnya karena kesimpulan Pembanding tersebut
berpotensi fitnah baik kepada Majelis Hakim maupun para Terbanding
karena kesimpulan Pembanding tersebut tidak didasarkan atas argumentasi
hukum yang memadai untuk itu, pada hal mana Majelis Hakim dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 31 -
melahirkan pertimbangannya didasarkan argumentasi hukum yang lengkap
dan sempurna, karena dari argumentasi hukum tersebut orang awam atau
baru belajar hukum saja mudah memahami bahwa pertimbangan hukum
Majelis Hakim tersebut adalah realistis dan argumentatif sehingga dalil
Penggugat/Pembanding sangat beralasan untuk ditolak atau
dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas, maka telah cukup
membuktikan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi
syarat formil dari suatu gugatan menurut Hukum Acara Perdata
sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup
membuktikan bahwa Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Simalungun
dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menunjukkan
keprofesionalannya dan kaya akan argumentasi hukum dalam melahirkan
pertimbangannya sehingga patut dan beralasan menurut hukum alasan-
alasan dalam memori banding Pembanding untuk ditolak atau
dikesampingkan, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk
dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 33
/Pdt. G/2015/PN-Sim tanggal 25 April 2016 sudah tepat dan benar maka
haruslah dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas sudilah
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak
seluruh dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding seraya
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
MENGADILI
- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 33 /Pdt.
G/2015/PN-Sim tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding.
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Oktober
2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2016
dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan
IV tanggal 28 Juli 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 32 -
pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan
hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,
sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tersebut pada prinsipnya
mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori
banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,
tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, memori
banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori
banding dari Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan
IV, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum
sebagaimana dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 33 -
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal
25 April 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena tetap dipihak yang kalah, maka semua
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding
semula Penggugat;
Mengingat Putusan Mahkamah Agung RI No 186K/Pdt/1984, Putusan
Mahkamah Agung RI No 1125K/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung RI No
81K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973, Putusan Mahkamah Agung No 04K/Sip/1958
tanggal 13 Desember 1958, Pasal 1365KUHPerdata, Pasal 1366KUHPerdata,
Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdata serta peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :
33/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 April 2016, yang dimohonkan banding
tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami : DHARMA E.
DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MH. dan PERDANA GINTING,
SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :
335/PDT/2016/PT-MDN tanggal 10 Nopember 2016, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19
Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
- 34 -
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
1. BINSAR SIREGAR, SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
ttd
2. PERDANA GINTING, SH.
Panitera Pengganti,
ttd
PASTI, SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,
H. BASTARIAL, SH.MH.
Nip. 195608211986031003.