PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id filekaleng beras sesuai Surat Penyerahan teranggal 12 Mei...
Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id filekaleng beras sesuai Surat Penyerahan teranggal 12 Mei...
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1
P U T U S A N Nomor : 92/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : DURAIM GIRSANG, umur ± 80 tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa
Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semuIa PENGGUGAT ;
L A W A N :
MARADA SAGALA, umur ± 60 tahun, perkerjaan Bertani, alamat Desa
Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten
Dairi, selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING I semuIa TERGUGAT I ;
NURSINTA Br. SIGALINGGING, umur ± 50 tahun, perkerjaan Bertani,
alamat Desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir,
Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING II semuIa TERGUGAT II;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca : 1. Penetapan WakiI Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret
2016, Nomor: 92/PDT/2016/PT.MDN., tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat
Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 21 Desember 2015 Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk., dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 Agustus 2015
dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 2
25/Pdt.G/2015/PN Sdk., telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat
sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas + 2.000 M ( dua
ribu) meter dengan sebutan “ Juma Jappalan” terletak di Desa Bukit Tinggi
Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Duraim Girsang dan Tanah
Ramli Silalahi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ambinanga;
- Bahwa, perolehan Penggugat (Duraim Girsang) terhadap tanah tersebut
adalah pada tahun 1975 Kaman Nainggolan menyerahkan tanah sawah
seluas +7 (tujuh ) rante kepada Jesman Banjarnahor berdasarkan Surat
Perjanjian tertanggal 18 April 1975, lalu kemudian setelah meninggalnya
Jesman Banjarnahor tanah sawah seluas +7 (tujuh) rante dijual anak
kandungnya Tuppal Banjarnahor (yang menyerahkan) kepada Duraim
Girsang (yang menerima penyerahan) dengan ganti rugi 35 (tiga puluh lima)
kaleng beras sesuai Surat Penyerahan teranggal 12 Mei 1978;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 12 Mei 1978 kepemilikan
hak atas tanah sawah tersebut telah beralih kepada Duraim Girsang
(Penggugat) sejak tahun 1978;
- Bahwa, tahun 1995 sampai tahun 2006 Penggugat tinggal di Medan dan kira-
kira diatas tahun 2002 seluas + 2.000 M (dua ribu) meter ( Objek Perkara)dari
tanah sawah + 7 (tujuh) rante milik Penggugat telah dikuasai oleh Marada
Sagala (Tergugat I) dan Nursinta Br. Sigalingging (Tergugat II) tanpa
sepengetahuan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat sebagai
pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa, tahun 2004 Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan bangunan
rumah diatas tanah milik Penggugat tanpa adanya pemberitahuan dan tanpa
sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II membangun kembali
rumah semi permanen diatas tanah milik Penggugat yang menjadi objek
gugatan dalam perkara ini tanpa adanya pemberitahuan dan tanpa adanya
persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa, atas penguasaan Tergugat I dan Targugat II sebagai suami istri dan
mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek perkara maka Penggugat
sangat keberatan dan Penggugat telah beberapa kali meminta kepada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 3
Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan tanah objek perkara kepada
Penggugat, namun Tergugat I maupun Tergugat II tidak menindahkan dan
tetap menguasai tanah objek perkara sampai dengan sekarang;
- Bahwa, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mendirikan
bangunan rumah atas objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan
Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, dapat dinyatakan
perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
- Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang
menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat maka
sangat beralasan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat
hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara
kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
- Bahwa, sangat beralasan menurut hukum segala surat-surat yang terbit
menyangkut tanah objek perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II
maupun orang lain yang mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa
sepengetahuan Penggugat adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan
hukum;
- Bahwa, guna menghindari tanah objek perkara tidak dialihkan kepada pihak
lain selama proses perkara ini dipersidangkan, maka untuk menjamin hak-
hak Penggugat tidak Nihil nantinya maka Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang agar berkenan kiranya
meletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) terlebuh dahulu atas tanah
objek perkara tersebut;
- Bahwa, atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi keputusan
dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat
beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk
membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu
rupiah) setiap harinya kepada Penggugat akibat dari keterlambatan tersebut;
- Bahwa, karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang cukup, maka
sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat
dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet maupun Kasasi
(Uit Voerbaar Bij Vooraad);
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon
agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 4
pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini, seraya memeriksa dan
mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut: PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Tanggal 18 April 1975 dan Surat
penyerahan Tanggal 12 Mei 1978 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah sawah seluas + 2.000 M (dua
ribu) meter dengan sebutan “ JUMA JAPPALAN” terletak di Desa Bukit
Tinggi Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Duraim Girsang dan
Tanah Ramli Silalahi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Barat berbatsan dengan Jalan Ambinanga;
Adalah milik Penggugat:
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang
mendapat hak dari padanya yang menguasai tanah objek perkara milik
Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit menyangkut tanah objek
perkara atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun orang lain yang
mendapat hak dari padanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan
Penggugat adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat
hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanak objek
perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memayar uang paksa
(Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap
harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam
perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun
ada banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 5
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aquo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I
dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 17
September 2015, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Gugatan Penggugat Kabur serta Tidak Jelas:
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya Penggugat memiliki
sebidang Tanah Sawah seluas + 7 (tujuh) rante dengan batas-batas
sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 1 (satu), dimana
dari bagian + 7 (tujuh) rante tersebut didalilkan Penggugat telah
DIKUASAI Tergugat I dan II seluas + 2000 M (dua ribu) Meter;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sama sekali TIDAK JELAS
SERTA TIDAK TERANG dari mana sampai kemana bahagian tanah
Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dari+ 7 (tujuh) rante yang
menjadi hak milik Penggugat, karena Penggugat hanya menyebutkan
telah dikuasai Para Tergugat seluas+ 2000 M (dua ribu) Meter (Nyata
secara hukum ukuran Luas adalah Meter Persegi/M2), sehingga luas
yang didalilkan Penggugat bahagian tanahnya yang dikuasai oleh Para
Tergugat tidaklah jelas ukurannya berapa meter x berapa meter dan
batas-batas objek Tanah yang dipersengketakan Penggugat pun SAMA
SEKALI KABUR SERTA TIDAK JELAS;
- Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat Kabur serta Tidak Jelas,
secara hukum wajar dan pantas Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK
DAPAT DITERIMA;
2. Gugatan Penggugat Salah Objek:
- Bahwa Tergugat I daan Tergugat II saat ini ada menguasai serta memiliki
sebidang Tanah yang terletak di Desa Bukit Tinggi adalah seluas +
4(empat) rante dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur : Tali Air (Sekarang dijadikan Kolam Oleh
Penggugat);
Sebelah Barat : Perladangan Ramli Silalahi;
Sebelah Utara : Jalan Besar Dusun Mbinanga;
Sebelah Selatan : Sawah D. Girsang;
Yang diperoleh Tergugat I dan II dari Herbin Sihite berdasarkan Surat
Penyerahan Tanah tanggal 15 Agustus 1995;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 6
- Bahwa apabila dicocokkan Batas Tanah Hak milik yang diklaim
Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dalil gugatan Penggugat
halaman 1 (satu) dengan Batas Tanah Hak Milik Para Tergugat sama
sekali TIDAK SINKRON, yang artinya secara hukum Objek Sengketa
yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatannya bukanlah Tanah
yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini, sehingga Gugatan Penggugat
dalam perkara ini telah salah objek;
- Bahwa oleh karena Objek Gugatan Penggugat telah salah, secara hukum
wajar dan pantas Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK
DAPAT DITERIMA; DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan Tegas Menolak seluruhnya
dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, kecuali mengenai
sepanjang dengan nyata dan tegas pula diakui oleh Para Tergugat dalam
jawaban ini;
2. Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat dalam Jawaban ini secara mutatis
mutendis menjadi bahagian dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok
Perkara ini;
3. Bahwa dalam Azas Hukum Perdata berlaku “ Pembuktian Hukum” segala
sesuatu yang telah dengan nyata didalilkan dalam gugatan secara
otomatis menjadi bukti yang tidak dapat disangkal lagi dalam
persidangan;
4. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat I dan Tergugat II ada telah menguasai
Tanah Sawah yang menjadi hak milik Penggugat sebagaimana dalil
gugatan Penggugat dalam perkara ini, yang benar adalah Tergugat I dan
Tergugat II ada menguasai, menguasai dan memiliki Sebidang Tanah
SAH SECARA HUKUM HAK MILIK PARA TERGUGAT yang diperoleh
Para Tergugat dari Herbin Sihite berdasarka Surat Penyerahan Tanah
tanggal 15 Agustus 1995, dimana dalam Persidangan nantinya Para
Tergugat akan mengajukan Surat Penyerahan Tanah tersebut sebagai
Bukti Surat untuk menguatkan dalil jawaban Para Tergugat ini;
5. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II ada mendirikan Bangunan
Rumah Para Tergugat di Tanah Sawah Milik Penggugat, Yang benar
adalah Para Tergugat mendirikan Bangunan Rumah Para Tergugat di
Tanah Kering Hak milik Para Terguagat, oleh karenanya dalil gugatan
Penggugat dalam perkara ini adalah kebohongan belaka dan mengada-
ngada dan secara hukum wajar untuk dinyatakan DITOLAK;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 7
6. Bahwa sebaliknya, Keluarga Penggugatlah yang telah menyerobot Tanah
Hak milik Para Tergugat serta merusak Tanaman yang ada diatasnya,
hal mana atas penyerobotan tanah Para Tergugat dan Pengrusakan
Tanaman Para Tergugat yang dilakukan oleh Keluarga Penggugat,
Tergugat I telah melaporkan ke POLRES DAIRI pada tanggal 03 Februari
2014 dengan laporan Polisi Nomor : Lp/28/II2014/SU/DR/SPK, tanggal
03 Februari 2014 dimana sampai saat ini atas Laporan Tergugat I
tersebut masih dalam proses penyidikan di Polres Dairi, dalam perkara ini
Para Tergugat akan mengajukan Surat Tanda Penerimaan Laporan
tersebut sebagai Bukti Surat;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat memperoleh Hak atas Tanah
Persawahan yang diklaimnya sebagai miliknya tersebut dari Tumpal
Banjarnahor dengan adanya Penyerahan tanggal 22 Mei 1978, dimana
dalil Penggugat tersebut adalah suatu Kebohongan Belaka dan terkesan
penipuan serta Penggelapan terhadap Objek Sengketa, dimana Para
Tergugat secara hukum dapat membantahnya dengan adanya “ Surat
Pernyataan” Tumpal Banjarnahor tanggal 03 September 2015 yang
menyatakan dengan tegas “SAMA SEKALI TUMPAL BANJARNAHOR
TIDAK PERNAH MENJUAL/MENYERAHKAN TANAH PERSAWAHAN
KEPADA DURAIM GIRSANG (PENGGUGAT)”. Dalam persidangan ini
Tergugat I dan II akan mengajukan Surat Pernyataan Tumpal
Banjarnahor tersebut sebagai Bukti Surat. Oleh Karena Gugatan
Penggugat didalilkan atas hal yang tidak beritikad baik dan hanya
kebohongan belaka, secara hukum pula wajar dan pantas Gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK;
8. Bahwa oleh karena dasar dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak
benar, didasarkan pada kebohongan serta tidak dengan itikad baik,
secara hukum dalil selanjutnya berupa adanya Sita Jaminan, Sita
Penjagaan, Uang Paksa dan lainnya secara hukum wajar dan pantas
dinyakan DITOLAK SELURUHNYA;
DALAM REKONVENSI: Bahwa sekaligus dalam Jawaban ini, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II
Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat
Konvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II
Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Surat Penyerahan Hak
Tanah tanggal 15 Agustus 1995, memiliki sebidang tanah seluas + 4
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 8
(empat) rante yang terletak di Dusun Bukit Lehu, Desa Bukit Tinggi Kec.
Pegagan Hilir Kab. Dairi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tali Air, sekarang dijadikan Tergugat
Rekonvensi Kolam;
Sebelah Barat : Ramli Silalahi;
Sebelah Utara : Jalan Besar Dusu Mbinanga;
Sebelah Selatan : Sawah D. girsang;
2. Bahwa atas sebidang Tanah Hak Milik Para Penggugat Rekonvensi
tersebut diperolehnya dengan suatu sebab yang halal serta terang
berdasarkan hukum, oleh karenanya wajar secara hukum pula Surat
Penyerahan Hak Tanah tanggal 15 agustus 1995 yang dimiliki Para
Penggugat Rekonvensi sebagai aas Hak atas Tanahnya dinyatakan sah
secara hukum dan Berkekuatan Hukum adanya;
3. Bahwa selanjutnya, oleh karena Alas Hak yang dimiliki Para Penggugat
Rekonvensi berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 15
Agustus 1995 adalah Sah secara Hukum dan berkekuatan hukum
adanya, maka wajar secara hukum pula sebidang Tanah yang dimiliki
oleh Para Penggugat Rekonvensi saat ini berdasarkan Surat Penyerahan
Hak atas Tanah tersebut diatas dinyatakan Sah secara hukum adalah
Hak Milik Para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa setahu bagaimana tanpa sebab yang halal dan dengan itikad
tidak baiknya Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatannya ke
Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana dalam perkara a quo dengan
mendalilkan “para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan
mengusahai sebahagian Tanah milik Tergugat Rekonvensi” yang telah
diteliti dan dicermati Objek Perkara yang disebutkan Tergugat
Rekonvensi tersebut dalam dalil Gugatannya adalah TANAH MILIK
PARA PENGGUGAT REKONVENSI YANG DIKUASAI, DIUSAHAI
SERTA DIMILIKI OLEH PARA PENGGUGAT REKONVENSI SAAT INI;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan
dalam perkara a quo tanpa sebab yang halal dan dengan itikad baiknya,
yang mengklaim Tanah Hak Milik Para Penggugat Rekonvensi adalah
bahagian dari Tanah Hak Milik Tergugat Rekonvensi merupakan
PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM yang pantas dan wajar pula
haruslah mendapatkan ganjaran hukum;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan
Gugatannya dalam perkara a quo adalah perbuatan yang melawan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 9
hukum, Tergugat Rekonvensi haruslah di hukum untuk “TIDAK
MENGKLAIM TANAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT REKONVENSI
MENJADI MENJADI BAHAGIAN DARI TANAH HAK MILIK TERGUGAT
REKONVENSI”, serta segala perbuatan Tergugat Rekonvensi yang
dapat menimbulkan hak atas Tanah Hak Milik Para Penggugat
Rekonvensi dan Surat-surat yang dimiliki serta yang dibuat/diterbitkan
oleh Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai Tanah Hak milik Para
Penggugat Rekonvensi “HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH
SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM”;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan
perbuatan Melawan hukum, Para Penggugat Rekonvensi telah
mengalami KERUGIAN SECARA MORIL dimana Para Penggugat
Rekonvensi di Usianya yang sudah Tua saat ini telah dilecehkan,
disepelekan, diusik ketentramannya serta tidak nyaman lagi karena
seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi di Desa tempat tinggalnya
tersebut adalah Pembohong dan Penyerobot Hak Milik orang lain,
kerugian mana sebenarnya tidak dapat diukur dengan Nilai Nominal
Uang, namun untuk sekedar mendapatkan Kepastian Hukum cukup
beralasan kiranya secara hukum Para Penggugat Rekonvensi
menetapkan sebesar Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah) saja;
8. Bahwa kerugian moril yang diderita dan dialami Para Penggugat
Rekonvensi adalah karena adanya perbuatan yang melawan hukum oleh
Tergugat Rekonvensi, maka wajar secara hukum pula Tergugat
Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayarkan total kerugian moril
yang dialami Para Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Para
Penggugat Rekonvensi seketika dan tunai tanpa syarat apapun;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum kelak apabila Gugatan
Rekonvensi Para Penggugat dikabulkan serta telah berkekuatan hukum
tetap nantinya, melihat itikad tidak bai dari Tergugat Rekonvensi, wajar
secara hukum terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak haruslah diletakkan SITA
JAMINAN yang akan dimohonkan tersendiri nantinya dalam Persidangan
ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini;
10. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan yang melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka wajar secara
Hukum pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala
biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 10
Bahwa berdasarkan dalil fakta hukum yang telah diuraikan Para
Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para
Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta
mengadili perkara ini, untuk sudi kiranya memberikan putusan hukumnya
dengan amar putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI: - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para
Penggugat Rekonvensi; DALAM KONVENSI:
- Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi: DALAM REKONVENSI:
- Menerima untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi Para Tergugat
Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah secara hukum berkekuatan hukum adanya Surat
Penyerahan Hak atas Tanah 15 agustus 1995 yang dimiliki Para
Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Secara hukum Sebidang tanah seluas + 4 ( empat ) rante
yang terletak di Dusun Bukit Lehu, Desa Bukit Tinggi Ke. Pegagan Hilir
Kab. Dairi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tali Air, sekarang dijadikan Tergugat
Rekonvensi Kolam;
Sebelah Barat : Ramli Silalahi;
Sebelah Utara : Jalan Besar Dusu Mbinanga;
Sebelah Selatan : Sawah D. girsang;
Berdasarkan Surat Penyerahan Hak atas Tanah 15 Agustus 1995 adalah
sah hak milik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk
membayar Kerugian Moril yang diderita serta dialami Para Terguagt
Konvensi/Para penggugat Rekonvensi seketika dan Tunai yang
ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan Sah dan berharga SITA JAMINAN atas harta benda
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik harta yang bergerak
maupun harta yang tidak bergerak yang telah ditetapkan Pengadilan
Negeri Sidikalang; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 11
Menghukum penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya; Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Sidikalang menjatuhkan Putusan tanggal 21 Desember 2015 Nomor:
25/Pdt.G/2015/PN.Sdk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi/ para
Tergugat konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya Surat
Penyerahan Tanah tanggal 15-08-1995 yang dimiliki para Penggugat
rekonvensi/ para Tergugat konvensi;
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas + 4 ( empat ) rante
yang terletak di Dusun Bukit Lehu, Desa Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir
Kab. Dairi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik DURAIM
GIRSANG;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik RAMLI SILALAHI;
- Sebelah barat : berbatasan dengan jalan Ambinanga;
- Sebelah timur : berbatasan dengan kolam;
adalah sah hak milik para Penggugat rekonvensi/ para Tergugat konvensi
4. Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi/ para Tergugat
konvensi selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: - Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar ongkos
perkara sejumlah Rp 2.636.000 ( dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Membaca surat-surat:
1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 28 Desember 2015, yang
menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 12
Hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang tanggal 21 Desember 2015 Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang telah diberitahukan kepada Para
Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tertanggal 12 Januari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Januari 2016, memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat
pada tanggal 25 Januari 2016 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Para Terbanding semuIa Para
Tergugat tertanggaI 1 Februari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan
PengadiIan Negeri SidikaIang pada tanggaI 1 Februari 2016, kontra memori
banding tersebut teIah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding
semuIa Penggugat pada tanggaI 3 Februari 2016 ;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri SidikaIang Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk, telah
diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016 dan kepada Para Terbanding
semula Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2016 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sidikalang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2016
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 Desember 2015
Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk, teIah mengemukakan keberatan yang pada
pokoknya sebagai berikut : I. TENTANG EKSEPSI.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 13
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang
terhadap putusan Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk Tanggal 21 Desember 2015
tentang eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan
Terbanding II mengenai Gugatan Penggugat Kabur serta tidak jelas dan
mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek telah tepat dan benar dengan
alasan sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pertimbangan hukum Putusan pada Halaman 25 Alinea pertama menyatakan : “ Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan
gugatan kabur antara lain yaitu : a). Dalil gugatan/posita/fundamental petendi
tidak mempunyai dasar yang jelas. b). Tidak jelas objek sengketanya. c).
Petitum tidak jelas. d). Antara Posita dan Petitum tidak sesuai.” Alinea kedua menyatakan : “ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian
tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama
gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan
hal-hal yang dapat menjadikan gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur,
oleh karena Penggugat di dalam surat gugatannya dengan jelas dan terang
telah menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat menurut
Penggugat adalah tanah sawah seluas ± 2.000 M ( kurang lebih dua ribu meter)
dari tanah sawah ± 7 (kurang lebih tujuh) rante, yang berada di Desa Bukit
Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kolam Duraim Girsang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Duraim Girsang dan Tanah
Ramli Silalahi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kolam Duraim Girsang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ambinanga. ” Alinea ketiga menyatakan : “ Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas,
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
Bahwa tentang eksepsi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sidikalang mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek telah tepat dan
benar dengan alasan sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pertimbangan hukum Putusan pada Halaman 26
alinea kedua menyatakan : “ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I
dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas,Penggugat didalam repliknya
menyatakan bahwa uraian Penggugat tentang objek perkara sebagaimana dalil
gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Bahwa Penggugat memiliki sebidang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 14
tanah sawah seluas ± 2.000 M (kurang lebih dua ribu meter) dengan sebutan
JUMA JAPPALAN terletak di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir
Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Duraim Girsang dan Tanah
Ramli Silalahi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ambinanga
dengan luas keseluruhan adalah seluas ± 7 (kurang lebih tujuh) rante termasuk
didalamnya tanah objek perkara seluas ± 2.000 M (kurang lebih dua ribu
meter).”
Alinea ketiga menyatakan : “Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian
tersebut diatas, Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 telah
melakukan pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) di lokasi tanah yang
menjadi objek perkara, yang mana pada pemeriksaan tersebut dihadiri oleh
para pihak serta Kepala Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir
Kabupaten Dairi yang mana dalam pemeriksaan tersebut para pihak dengan
jelas dan tegas menyatakan bahwa lokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan
setempat oleh Majelis Hakim tersebut adalah objek tanah yang disengketakan
oleh kedua belah pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim
menyimpulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan
Penggugat salah objek adalah tidak tidak berdasar dan oleh karenanya harus
ditolak .”
Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat I
dan Tergugat II /sekarang Terbanding I dan Terbanding II telah tepat dan benar
maka dengan ini Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Sidikalang atas pertimbangan hukum Eksepsi Tergugat I dan Tergugat
II/sekarang Terbanding I dan Terbanding II baik terhadap Gugatan Penggugat
Kabur serta Tidak Jelas maupun terhadap Gugatan Penggugat Salah Objek
atas perkara ini ;
I. TENTANG POKOK PERKARA.
Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini pada pokoknya
mempertimbangkan Penggugat/sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya adalah pertimbangan yang keliru, sebab berdasarkan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 15
keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa tanah objek perkara bukan
milik Tergugat I dan Tergugat II/ sekarang Terbanding I dan Terbanding II
melainkan milik Penggugat/sekarang Pembanding yang diperoleh berdasakan
perolehan Penggugat/sekarang Pembanding (Duraim Girsang) terhadap tanah
tersebut adalah pada tahun 1975 Kaman Nainggolan menyerahkan tanah
sawah seluas ± 7 (tujuh) rante kepada Jesman Banjarnahor berdasarkan Surat
Perjanjian tertanggal 18 April 1975, lalu kemudian setelah meninggalnya
Jesman Banjarnahor tanah sawah seluas ± 7 (tujuh) rante dijual anak
kandungnya bernama Tuppal Bandjarnahor (yang menyerahkan) kepada
Duraim Girsang (yang menerima penyerahan) dengan ganti rugi 35 (tiga puluh
lima) kaleng beras sesuai Surat Penyerahan tertanggal 12 Mei 1978 sebidang tanah sawah seluas ± 2.000 M (dua ribu) meter dengan sebutan “JUMA JAPPALAN” terletak di Desa Bukit Tinggi Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi, dengan
batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Duraim Girsang dan Tanah
Ramli Silalahi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ambinanga ;
Hal ini diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat/sekarang Pembanding, sebagai
berikut : 1. TARELI BR SITUMORANG, menerangkan :
- Tanah saksi berbatasan dengan tanah objek perkara dan saksi peroleh
dari ayah Penggugat;
- Tanah di Desa tersebut adalah tanah milik marga Girsang ;
- Tanah jalan Desa (Jalan Ambinanga) dahulu adalah tanah yang diberikan
ayah Penggugat pada tahun 1995 ;
- Bahwa tanah objek perkara tidak pernah dijual belikan kepada ayah
Herbin Sihite ;
- Bahwa setahu saksi Jesman Banjarnahor dan Tuppal Banjarnahor tidak
memiliki tanah di Desa tersebut ;
2. ALBER GULTOM, menerangkan :
- Setahu saksi tanah objek perkara adalah milik Penggugat;
- Saksi mengetahui Surat Penyerahan tanggal 12 Mei 1978 yang
diperlihatkan di persidangan;
- Saksi ada menandatangani Surat Penyerahan tersebut sebagai saksi ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 16
- Surat Penyerahan tersebut adalah Surat Penyerahan Tanah dari Tuppal
Banjarnahor kepada Penggugat ;
3. HALLASON HUTABARAT, menerangkan :
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di dekat objek perkara yaitu tempat
tinggal Penggugat saat ini ;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat tinggal ditanah miliknya tersebut ;
4. BELMAN GIRSANG, menerangkan :
- Setahu saksi objek perkara adalah milik Penggugat yang didapat dari
bapaknya, karena warisan turun temurun ;
- Bahwa setahu saksi Jesman Banjarnahor /Tuppal Banjarnahor punya
tanah disamping objek perkara ;
5. TOGI GIRSANG, menerangkan :
- Tanah objek perkara milik Penggugat yang didapat dari bapaknya karena
harta warisan turun temurun ;
Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat ditarik suatu
kesimpulan, secara logika benar tanah perkara adalah milik Penggugat/sekarang Pembanding atas sebidang tanah sawah seluas ±2.000 M
(dua ribu) meter dengan sebutan “JUMA JAPPALAN” terletak di Desa Bukit
Tinggi Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Duraim Girsang dan Tanah
Ramli Silalahi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kolam Duraim Girsang;
- Sebelah Barat berbatas denganJalan Ambinanga ;
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam
pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 31 dan halaman 32 hanya
berpedoman kepada keterangan saksi-saksi bernama : JESMAN
BANJARNAHOR yang dalam keterangannya membantah tentang Surat
Penyerahan tanggal 12 Mei 1978 akan tetapi mengakui adanya Surat Perjanjian
tanggal 18 April 1975 dari Kaman Nainggolan kepada ayah saksi bernama
Jesman Banjarnahor; saksi BELMAN GIRSANG yang dalam keterangannya
tanah milik Penggugat/sekarang Pembanding diperoleh Penggugat/sekarang
Pembanding dari ayahnya secara turun-temurun dan meskipun ada penyerahan
tanah persawahan yang dilakukan oleh TUPPAL BANJARNAHOR kepada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 17
Penggugat/sekarang Pembanding namun saksi ALBER GULTOM dan saksi
TOGI GIRSANG tidak mengetahui dimana letak tanah sawah yang dimaksud
dalam surat penyerahan tersebut ; -
Bahwa keterangan saksi-saksi ini yang dijadikan Majelis Hakim sebagai
pedoman dalam membuat pertimbangan hukum atas perkara ini sangatlah
keliru dengan alasan bahwa keterangan saksi-saksi ini belum tentu dapat
kemurniannya yang dijamin oleh hukum, karena jika dikaji dan digali dari
keterangan saksi-saksi ini lebih jauh khusus untuk keterangan saksi TUPPAL
BANJARNAHOR, bahwa 3 (tiga) tahun kemudian setelah saksi mengetahui
adanya Surat Penyerahan antara ayah saksi bernama Jesman Banjarnahor
dengan Kaman Nainggolan pada tahun 1975 dengan Surat yang sama pada
halaman belakang terbit Surat Penyerahan tahun1978, dan sebagaimana pada
saat itu sesuai kesepakatan keluarga dari TUPPAL BANJARNAHOR uang dari
tanah tersebut dijadikan untuk membangun kilang padi dan uang sewa kilang
padi tersebut digunakan untuk keperluan serta kebutuhan Tuppal Banjarnahor
karena pada saat itu usianya masih 14 (empat belas) tahun ;
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keterangan saksi
ALBER GULTOM ikut menandatangani Surat Penyerahan tahun tanggal 12 Mei
1978 dan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 32
menyebutkan tidak mengetahui letak tanah sawah yang dimaksud dalam Surat
Penyerahan tersebut. Dari keterangan saksi ini pada persidangan sebagaimana
tertulis dalam keterangan saksi ALBER GULTOM dalam putusan Pengadilan
Negeri Sidikalang pada halaman 13 menerangkan bahwa setahu saksi tanah
objek perkara adalah milik Penggugat/sekarang Pembanding dan dari
keterangan saksi ini telah membuktikan kepemilikan Penggugat/sekarang
Pembanding dan jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sidikalang atas letak tanah objek perkara sebagaimana dalam putusan halaman 26 pada alinea ketiga telah mendukung gugatan Penggugat/sekarang
Pembanding sehingga kepemilikan dan letak serta batas menjadi jelas dan
terang terhadap tanah objek perkara ;
Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sidikalang yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-
dalil gugatannya adalah pertimbangan hukum yang keliru, maka patut untuk
dibatalkan ;
II. TENTANG REKONVENSI.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 18
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang
terhadap gugatan rekonpensi Penggugat I dan Penggugat II dalam
rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi, telah keliru dan tidak
tepat yang mana putusan pada halaman 35 alinea kedua menyebutkan : “
Menimbang, bahwa para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi telah
mendalilkan bahwa tanah objek perkara yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh
para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi adalah sah secara hukum
merupakan milik para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi yang telah
diperolehnya dari HERBIN SIHITE berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Agustus 1995 .” dan Alinea ketiga menyebutkan : “ Menimbang,
bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, para Penggugat rekonvensi/para
Tergugat konvensi telah mengajukan surat bukti bertanda T-I,T-II-1 berupa
Surat Penyerahan Tanah di dalam kertas berlogo burung garuda dengan
Materai Rp.1000 Republik Indonesia 1994 yang menyatakan HERBIN SIHITE
mengaku meyerahkan tanah pertapakan kepada MARADA SAGALA
(Penggugat I rekonvensi/Tergugat I Konvensi) pada tanggal 15-08-1995,
dimana surat bukti bertanda T-I,T-II-1 tersebut, para Penggugat rekonvensi/para
Tergugat konvensi ingin menunjukkan serta membuktikan bahwa tanah objek
perkara adalah tanah milik HERBIN SIHITE yang telah diserahkan kepada para
Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi dengan jual beli pada tanggal 15
Agustus 1995.” dst sampai alinea keempat putusan tersebut ;
Bahwa terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sidikalang terhadap hal ini sangat tidak tepat dengan alasan :
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang memberi pertimbangan
bahwa kepemilikan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi atas tanah
objek perkara yang didasarkan pada Surat Penyerahan tanah sawah dari
KAMAN NAINGGOLAN kepada JESMAN BANJARNAHOR berdasarkan
Surat Perjanjian tertanggal 18 April 1975 dan surat Penyerahan
tertanggal 12 Mei 1978 dinyatakan sebagai dalil yang tidak beralasan dan
mendasar menurut hukum, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
hal ini tidak mempertimbangkan apakah surat bukti bertanda P-1 sebagai
bukti surat yang diajukan Tergugat rekonvensi/Penggugat konpensi lebih
duluan terbit dari surat bukti yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II
rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II konpensi sehingga pertimbangan
yang demikian sudah sepatutnya untuk diltolak seluruhnya ;
- Bahwa dengan lebih duluannya penerbitan tanggal surat bukti yang
diajukan Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi dari pada tanggal
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 19
surat bukti yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II rekonpensi maka
sudah sangat berdasar dan beralasan menurut hukum, dan oleh karena
itu Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi mohon kepada Majelis
Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat
banding agar kiranya terhadap Rekonpensi dalam perkara ini ditolak
untuk seluruhnya sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sidikalang dalam pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi yang
diajukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat para Penggugat rekonpensi/para
Tergugat konpensi yaitu Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Agustus
1995 seluas ± 4 (empat) rante yang dimiliki para Penggugat
rekonpensi/para Tergugat konpensi terletak di Dusun Bukit Lehu, Desa
Bukit Tinggi Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : tali air, sekarang dijadikan Tergugat Rekonpensi Kolam;
- Sebelah barat : Ramli Silalahi;
- Sebelah utara : jalan besar Dusun Ambinanga ;
- Sebelah selatan : sawah D.Girsang ;
Bahwa terhadap batas-batas sesuai bukti surat para Penggugat
rekonpensi/para Tergugat konpensi terdapat perbedaan dengan hasil
pemeriksaan setempat, batas batas tanah objek perkara :
- Sebelah Timur : Kolam;
- Sebelah barat : Jalan Ambinanga ;
- Sebelah utara : Tanah milik Duraim Girsang ;
- Sebelah selatan : Tanah milik Ramli Silalahi ;
Bahwa dari fakta tersebut diatas gugatan rekonpensi yang diajukan para
Penggugat rekonpensi/para Tergugat konpensi tentang gugatan rekonpensi
para Penggugat rekonpensi kabur dengan alasan batas-batas dan luas tanah
objek perkara dalam gugatan rekonpensi “ tidak sama” dengan batas-batas dan
luas objek perkara yang dikuasai para Penggugat rekonpensi, ternyata hal
tersebut telah terbukti dengan sempurna, oleh karena itu gugatan para
Penggugat rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesui
Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggl 9-
7-1973 :
“ Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 20
Bahwa berdasarkan ha-hal yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan
memori banding yang diajukan oleh Pembanding seraya mengadili dan
memutuskan :
- Menerima permohonan banding serta memori banding dari Pembanding
untuk seluruhnya ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Tanggal 21
Desember 2015 Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk ;
DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI :
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi untuk
seluruhnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi/ Penggugat I dan
Penggugat II dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain “ Mohon
Putusan seadil-adilnya.”
Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah
mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2016, yang
mengemukakan keberatan atas memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semuIa Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa secara hukum, “Dasar Pertimbangan MajeIis Hakim” yang
memeriksa dan mengadiIi perkara ini pada tingkat pertama teIah tepat dan
benar sebagaimana pertimbangan hukumnya.
Sebagaimana diuraikan daIam putusan haIaman 32 Aiinea ke 2 yang
menyatakan bahwa “ terhadap surat bukti P-2 sampai dengan surat bukti bertanda P-6, MajeIis meniIai surat-surat bukti tersebut tidak ada reIevansinya secara Iangsung dengan pokok gugatan yang didaIiIkan oIeh Penggugat daIam posita gugatannya, bahkan daIam kesimpuIan Penggugat yang ajukan secara tertuIis seteIah dipeIajari dan diteIaah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 21
dengan seksama ternyata surat-surat bukti sama sekaIi tidak mendukung surat bukti bertanda P-1 yang dijadikan dasar kepemiIikan oIeh Penggugat atas tanah objek perkara, dan diajukannya surat-surat bukti tersebut oIeh Penggugat hanya untuk membuktikan bahwa Dusun Bukit Lehu adaIah tanah uIayat marga Girsang........”, haI mana menurut
pertimbangan MajeIis Hakim yang memeriksa dan mengadiIi perkara ini
“Pembanding/Penggugat sama sekaIi TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL
GUGATANNYA karena berdasarkan surat bukti bertanda P-2 sampai dengan
bukti surat bertanda P-6, MajeIis meniIai surat-surat bukti tersebut tidak ada
reIevansinya secara Iangsung dengan pokok gugatan yang diIaIiIkan oIeh
Penggugat daIam persidangan perkara a quo, sehingga secara hukum gugatan Pembanding/Penggugat benar harusIah DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.
2. Bahwa sekiranya MajeIis Hakim Tinggi PengadiIan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadiIi perkara ini berpendapat Iain, dengan kerendahan
hati Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II mohon diijinkan untuk
memberikan bantahan hukum atas memori banding Pembanding/Tergugat
daIam perkara a quo sebagai berikut :
- Bahwa daIiI memori banding Pembanding/Tergugat secara keseIuruhan
“SangatIah Tidak BeraIasan Hukum”, dimana Pertimbangan MajeIis
Hakim PengadiIan Negeri SidikaIang sudah tepat dan benar berdasarkan
sehingga secara hukum aIasan keberatan Pembanding/Tergugat daIam
perkara a quo harusIah di TOLAK.
- Bahwa seIanjutnya daIiI Pembanding/Penggugat pada memori
bandingnya yang menrangkan MajeIis Hakim yang memeriksa dan
mengadiIi perkara ini daIam pertimbangan hukumnya pada putusan
haIaman 31 sapai 32 hanya berpedoman kepada keterangan saksi-saksi
bernama JESMAN BANJARNAHOR, sementara JESMAN
BANJARNAHOR adaIah ayah dari TuppaI Banjarnahor yang sudah Iama
meninggaI dunia. Bagaimana orang yang sudah meninggaI dunia dapat
memberikan keterangan daIam persidangan. OIeh karenanya daIiI Pembanding/Penggugat harusIah dinyatakan DITOLAK.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oIeh
Pembanding/Penggugat hanya mengetahui sengketa tanah antara
Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I, dan Terbanding
II/Tergugat II, tetapi para saksi tidak mengetahui Ietak tanah sawah yang
dimaksud daIam surat penyerahan tanggaI 12 Mei 1978, dan bukti-bukti
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 22
surat yang diajukan oIeh Pembanding/Penggugat tidak ada reIevansinya
dengan keterangan saksi-saksi dan objek perkara, maka secara hukum
“Dasar Pertimbangan MajeIis Hakim” yang memeriksa dan mengadiIi
perkara ini pada tingkat pertama teIah tepat dan benar karena
Pembanding/Penggugat tidak berhasiI membuktikan apa yang di
daIiIkannya daIam gugatannya
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang teIah diuraikan Terbanding
I/Tergugat I, dan Terbanding II/Tergugat II tersebut diatas, dengan segaIa
kerendahan hati Terbanding I/Tergugat I, dan Terbanding II/Tergugat II
memohon kepada MajeIis Hakim Tinggi pada PengadiIan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadiIi perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan
hukum atas perkara a quo sebagai berikut : 1. Menyatakan menoIak daIiI daIiI keberatan Pembanding/Penggugat
daIam memori bandingnya atas perkara a quo untuk seIuruhnya. 2. Menguatkan Putusan Hukum PengadiIan Negeri SidikaIang Nomor:
25/Pdt.G/2015/PN.Sdk., tanggaI 9 Desember 2015 yang diucapkan pada tanggaI 21 Desember 2015.
3. Membebankan biaya-biaya yang timbuI daIam perkara ini kepada Pembanding/Penggugat untuk seIuruhnya.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semuIa Para
Tergugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya
alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh MajeIis
Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa
materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat
membatalkan putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori
banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan
kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para
Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri
SidikaIang tanggal 21 Desember 2015 Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk ;
Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri SidikaIang tanggal 21 Desember 2015 Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk.,
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 23
Tergugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan
pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para
pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat
Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri
dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Putusan Pengadilan Negeri SidikaIang tanggal 21 Desember 2015
Nomor: 25/Pdt.G/2015/PN.Sdk., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada
di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara
dikedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) serta ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata
(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en
Madura - R.Bg.), dan segala peraturan-peraturan lain yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I - Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut ;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor:
25/Pdt.G/2015/PN.Sdk, tanggal 21 Desember 2015 yang dimohonkan
banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SeIasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami DHARMA E. DAMANIK, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim
Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH., MH dan H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan WakiI Ketua Pengadilan Tinggi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan PengadiIan Tinggi Medan Nomor: 92/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 24
Medan tanggal 22 Maret 2016 Nomor: 92/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
8 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota, serta HERRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
JANNES ARITONANG, SH., MH DHARMA E. DAMANIK, SH., MH H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum
PANITERA PENGGANTI,
HERRI, SH Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN