PENGADILAN TINGGI MEDAN · Halaman 1 dari 65 Halaman ... (untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah...

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN

P U T U S A N

NOMOR : 360/PDT/2016/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

1. HISAR NAPITUPULU beralamat di Lumban Tonga-Tonga, Desa

Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba

Samosir, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat-I,

selanjutnya disebut Pembanding-I.

2. JAUDIN NAPITUPULU beralamat di Jalan Balige No. 19, Kelurahan

Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba

Samosir, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat-II,

selanjutnya disebut Pembanding-II.

Dalam perkara ini Pembanding-I dan Pembanding-II telah

memberikan kuasa kepada Manahan, S.H.,

Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, berkantor pada

“Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H. & Rekan” di

Jalan Pasar III Gg. Cempaka Nomor 11 Medan

Perjuangan, Kode Pos 20237, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 5 September 2016, terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register

Nomor 193/SK/2016/PN. BLG pada tanggal 18

September 2016, yang sebagai kuasanya bertindak untuk

dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut:

Pembanding-I,II.

MELAWAN

DAHLAN MANURUNG, beralamat di Lumban Datu, Kelurahan Patane III,

Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera

Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edison

Simanjuntak, SH dan Anthony Samuel, SH Advokat,

berkantor pada Law Office Edison and Associates,

beralamat di Jalan Sawah Lunto No. 21 A, Manggarai,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No.

110/SK/2016/PN. BLG, semula disebut Penggugat,

selanjutnya disebut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR :

360/PDT/2016/PT MDN tanggal 24 November 2016 tentang penunjukan majelis

hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg

tanggal 10 Agustus 2016.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret

2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Maret

2016 dengan Register perkara No. 17/Pdt.G/2016/PN.BLG, dengan perbaikan

gugatan tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang bertindak untuk diri

sendiri maupun mewakili “ahli waris lainnya dari almarhum Raja Josua

Manurung” (untuk selanjutnya disebut “Ahli Waris Lainnya”) guna mengurus

permasalahan hukum atas harta peninggalan dari almarhum Raja Josua

Manurung yang belum terbagi (boedel waris), yakni berupa “tanah yang

berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter

persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba

Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II dengan batas-batas.

Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya

Balige. Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan

Kuburan” (untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara), yakni

berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 16 Februari

2016 (bukti P-1).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2. Bahwa adapun riwayat Tanah Terperkara dan keturunan dari almarhum

Raja Josua Manurung dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah Terperkara pada mulanya adalah milik seseorang yang

“bermarga Napitupulu” (nama lengkap almarhum tidak lagi Penggugat

kenal), yang kemudian Tanah Terperkara diberikan kepada Putrinya/

“boru Napitupulu” dan Raja Josua Manurung setelah pernikahan

mereka.

b. Bahwa setelah Istrinya/ “boru Napitupulu” meninggal tanpa dikaruniai

keturunan, kemudian Raja Josua Manurung menikah lagi, yakni dengan

Ahut br. Simangunsong. Dalam kehidupan berumah tangga mereka

berkediaman di Tanah Terperkara dan dikaruniai dua orang anak laki-

laki, yakni Lamisana Manurung yang lahir pada tahun 1910 dan

Dorianus Manurung yang lahir pada tahun 1911.

c. Bahwa kemudian Lamisana Manurung menikah dengan Tiur br. Siahaan

dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Marhalam Manurung yang

lahir pada tahun 1932. Selanjutnya Dorianus Manurung menikah dengan

S. br. Siregar dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Isarael

Manurung yang lahir pada tahun 1936, yang mana mereka semua masih

tinggal bersama/ serumah di Tanah Terperkara dengan kedua orang

tuanya, yakni Raja Josua Manurung dan Ahut br. Simangunsong.

d. Bahwa setelah Istrinya/ S. br. Siregar meninggal pada ± tahun 1940,

kemudian Dorianus Manurung menikah lagi pada ± tahun 1943 dengan

wanita yang telah menjanda cerai dari seseorang yang “bermarga

Panjaitan”, yakni Loina br. Napitupulu. Kemudian mereka dikaruniai dua

orang anak perempuan, yakni Tiarma br. Manurung yang lahir tahun

1944 dan Tiurlan br. Manurung yang lahir tahun 1947, serta seorang

anak laki-laki, yakni Oloan Manurung yang lahir tahun 1950.

e. Bahwa setelah Raja Josua Manurung meninggal pada ± tahun 1948 dan

Ahut br. Simangunsong meninggal pada ± tahun 1950, Lamisana

Manurung bersama anak-istrinya merantau ke Pematang Siantar.

Kemudian setelah meninggal Istrinya/ Tiur br. Siahaan pada ± tahun

1956, Lamisana Manurung menikah lagi, yakni dengan Mariatun br.

Siregar dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Dahlan Manurung

(selaku Penggugat dalam gugatan ini) yang lahir pada tahun 1959.

f. Bahwa pada tahun 1974, dimana Isarael Manurung (anak dari istri

pertama Dorianus Manurung) sudah merantau ke Kisaran (± sejak tahun

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1956) dan kedua anak perempuan Dorianus Manurung sudah menikah

atau dimana yang tinggal di Tanah Terperkara hanya Dorianus

Manurung beserta Istrinya/ Loina br. Napitupulu dan anak laki-lakinya/

Oloan Manurung, mereka pernah menghadapi permasalahan, yakni

dimana seseorang yang bernama Baktiar Napitupulu mengaku-ngaku

memiliki Tanah Terperkara dan dengan berbagai cara untuk menguasai

Tanah Terperkara, namun keluarga Dorianus Manurung dibantu oleh

beberapa warga Desa Parparean II, Kec. Porsea dalam

memperjuangkan Tanah Terperkara hingga berhasil, yakni salah

satunya yang masih dikenal adalah Midian Napitupulu.

g. Bahwa setelah Dorianus Manurung meninggal pada ± tahun 1978 dan

Istrinya/ Loina br. Napitupulu meninggal pada tahun 1984 (bertepatan

dengan tahun meninggalnya Lamisana Manurung), hanya Oloan

Manurung yang tinggal di Tanah Terperkara. Selanjutnya pada ± tahun

1994, rumah yang sudah dibangun sejak semasa hidup Raja Josua

Manurung di Tanah Terperkara mengalami musibah kebakaran ketika

Oloan Manurung berkunjung ke rumah Marhalam Manurung/ abangnya

di Medan. Kemudian oleh karena Penggugat merasa prihatin terhadap

Oloan Manurung/ adiknya karena tidak memiliki tempat tinggal lagi,

untuk itu Penggugat membantu membangun kembali rumah di Tanah

Terperkara.

h. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat bersama Marhalam Manurung,

Isarael Manurung, dan Oloan Manurung berupaya untuk mengesahkan

Tanah Terperkara yang merupakan Tanah Hak Milik Perorangan Adat,

yakni sebagai berikut.

1) Upaya pertama kali, yakni menghadap Tumpak Napitupulu selaku

Kepala Desa Parparean II, dengan hasil berupa arahan agar

menghadap Kecamatan Porsea guna dilakukan Pengumuman.

Pengumuman terlaksana oleh Kecamatan Porsea selama 14 hari,

yakni sebagaimana Surat Pengumuman No: 593/1145/1996

tertanggal 1 Agustus 1996 oleh Kecamatan Porsea (Bukti P-2).

2) Upaya selanjutnya setelah Pengumuman tersebut, yakni kembali

menghadap Kepala Desa Parparean II, dan selanjutnya dibuatkan

Surat Keterangan No:100/52/2015/1996 tertanggal 14 Agustus 1996

oleh Kepala Desa Parparean II (Bukti P-3).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3) Upaya selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa

Parparean II tersebut, yakni membuat Surat Keterangan Hak Milik di

bawah tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16

Agustus 1996 dengan “disaksikan” oleh Midian Napitupulu dan

Marbun Napitupulu serta “diketahui” oleh Kepala Desa Parparean II

(Bukti P-4).

4) Upaya terakhir, yakni menghadap Notaris Julitri Roriana, S.H. untuk

membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik dengan berdasarkan

surat-surat tersebut diatas, yakni sebagaimana Akta No. 9 tertanggal

16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H. (Bukti P-5).

i. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000, Marhalam Manurung yang

meninggal di kediamannya di Medan dibawa ke Porsea dan dikuburkan

di Tanah Terperkara, selanjutnya Dinar br. Marpaung/ istri Penggugat

meninggal pada tanggal 17 Agustus 2004 yang juga dikuburkan di Tanah

Terperkara, dimana Oloan Manurung masih tetap bertempat tinggal di

Tanah Terperkara hingga meninggal pada tanggal 30 Desember 2011,

yang juga dikuburkan di Tanah Terperkara. Kemudian Isarael Manurung

meninggal tanpa keturunan pada tanggal 9 April 2013 dan dikuburkan di

Panca Arga/Kab. Asahan.

3. Bahwa berdasarkan uraian “riwayat Tanah Terperkara dan keturunan dari

almarhum Raja Josua Manurung” sebagaimana dipaparkan dalam angka 2

posita gugatan Penggugat tersebut di atas sudah secara jelas dan terang

mengenai fakta penguasaan Tanah Terperkara secara turun temurun yang

menunjukan bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya merupakan pihak

pemilik Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum

Raja Joshua Manurung, serta ditambah dengan fakta bahwa rumah maupun

kuburan dari almarhum Oloan Manurung serta kuburan almarhum Marhalam

Manurung, dan kuburan almarhum Istri Penggugat, hingga kini masih di

Tanah Terperkara, yakni dibuktikan dengan bukti foto terakhir pada Juli

2015 (Bukti P-6).

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan

bukti-bukti kepemilikan/ hak atas Tanah Terperkara Penggugat dan Ahli

Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua

Manurung, yang mana merupakan hasil dari upaya pengesahan Tanah Hak

Milik Perorangan Adat sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 huruf h

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


posita gugatan Penggugat tersebut di atas, untuk itu akan Penggugat

uraikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 tentang Pendaftaran

Tanah berikut Penjelasannya sebagaimana TLNRI 3696 (selanjutnya

disebut “PP 24/1997 berikut Penjelasannya”) dan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN No. 3 Thn 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (selanjutnya disebut “PMNA

3/1997”).

5. Bahwa menurut pasal 24 PP 24/1997 berikut Penjelasannya, yakni pada

pokoknya untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak

tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan

yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh kepala kantor

pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak. Bukti-bukti yang dimiliki

Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yakni sebagai berikut.

a. Surat Keterangan Hak Milik dibawah tangan yang bermaterai dan

bertandatangan tertanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat oleh

Penggugat bersama Marhalam Manurung (almarhum), Isarael

Manurung (almarhum), dan Oloan Manurung (almarhum) dengan

“disaksikan” oleh Midian Napitupulu (almarhum) dan Marbun Napitupulu

(almarhum) serta “diketahui” oleh Tumpak Napitupulu selaku Kepala

Desa Parparean II, Kecamatan Porsea.

Bahwa surat tersebut adalah salah satu alat bukti tertulis Penggugat

dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara, yakni sebagaimana

Penjelasan pasal 24 ayat 1 huruf (f) PP 24/1997 serta pasal 76 ayat 1

huruf (g) PMNA 3/1997: “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah

tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala

Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah ini”.

Kemudian Penggugat bersama Marhalam Manurung (almarhum),

Isarael Manurung (almarhum) dan Oloan Manurung (almarhum)

membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik sebagaimana Akta No. 9

tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.

b. Keterangan Saksi yang diberikan oleh Midian Napitupulu (almarhum)

dan Marbun Napitupulu (almarhum) selaku Pengetua adat setempat

dan/atau setidak-tidaknya selaku orang yang dituakan karena telah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


lama bertempat tinggal di Desa Parparean II atau di lingkungan Tanah

Terperkara.

- Menurut Penjelasan pasal 24 ayat 1 paragraf kedua dan ketiga PP

24/1997 serta pasal 76 ayat 2 PMNA 3/1997. bahwa pada pokoknya

pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan

dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang

bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat

setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang

bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan

vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan benar pemilik bidang tanah tersebut.

- Kemudian saksi yang dimaksud juga menurut Penjelasan pasal 24

ayat 1 paragraf ketiga PP 24/1997 jo pasal 76 ayat 2 dan ayat 3

huruf b PMNA 3/1997. bahwa saksi tersebut di atas dikatakan

“cakap bersaksi” karena tidak mempunyai hubungan keluarga

dengan Penggugat maupun Ahli Waris Lainnya sampai derajat

kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, dan

mengetahui kepemilikan tersebut karena sudah dianggap sebagai

pengetua adat dan/atau sudah lama bertempat tinggal di desa letak

tanah tersebut.

6. Bahwa sebagai dasar yang memperkuat bukti-bukti yang dimiliki Penggugat

dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel

warisan dari almarhum Raja Josua Manurung sebagaimana dipaparkan di

atas adalah dengan adanya Surat Pengumuman No: 593/1145/1996

tertanggal 1 Agustus 1996 oleh R. Situmorang, BA selaku Sekwilcam a.n

Camat Porsea, yang mana dari Surat Pengumuman Kecamatan Porsea

selama 14 hari atau sejak tanggal 1 Agustus 1996 – 14 Agustus 1996 yang

pada faktanya “tidak ada satupun pihak yang keberatan”.

Kemudian atas Pengumuman tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa

Parparean II melalui Surat Keterangan No: 100/ 52/ 2015/ 1996 tertanggal

14 Agustus 1996 oleh Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II,

yang isi suratnya, yakni:

“Marhalam Manurung dibenarkan mempunyai sebidang tanah di desa

Parparean II yang terletak di Jl. Protokol Balige, dan nama tersebut diatas

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


telah membuat surat pengumuman ditempat yang terang dari tgl 1 Agustus

1996, sampai sekarang ternyata tidak ada keberatan. surat keterangan ini

diberikan kepadanya adalah untuk mengambil/melengkapi surat-suratnya,

dari Kantor Camat Porsea”.

7. Bahwa berdasarkan uraian PP 24/1997 berikut Penjelasannya dan PMNA

3/1997 sehubungan dengan bukti “Surat Keterangan Hak Milik di bawah

tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16 Agustus 1996”

dan yang dikukuhkan dalam “Akta Pernyataan Perpindahan Hak Milik No. 9

tertanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.”, serta

dikuatkan dengan adanya “Surat Keterangan No: 100/52/2015/1996

tertanggal 14 Agustus 1996 oleh Kepala Desa Parparean II” dan “Surat

Pengumuman No: 593/1145/1996 tertanggal 1 Agustus 1996” oleh

Kecamatan Porsea, yang dimiliki dari hasil upaya Penggugat dan Ahli Waris

Lainnya dalam mengesahkan Tanah Terperkara, oleh karena itu secara

hukum Penggugat dan Ahli Waris Lainnya memiliki bukti-bukti kepemilikan/

hak atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum

Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama.

8. Bahwa dengan kata lain, berdasarkan fakta penguasaan Tanah Terperkara

secara turun temurun sebagaimana yang telah dipaparkan dalam angka 2

posita gugatan Penggugat tersebut di atas serta bukti-bukti kepemilikan/ hak

atas Tanah Terperkara yang berasal dari konversi hak-hak lama

sebagaimana juga telah dipaparkan dalam angka 5 dan 6 posita gugatan

Penggugat tersebut di atas, menunjukan bahwa “Tanah Terperkara secara

sah dan meyakinkan adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang

merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang

belum terbagi”.

9. Bahwa pada bulan Januari 2008, setelah Penggugat dan Ahli Waris Lainnya

memahami pentingnya pendaftaran tanah dan dengan pertimbangan pada

saat itu telah memiliki cukup uang untuk mempersiapkan segala biaya yang

timbul dalam proses pendaftaran Tanah Terperkara, selanjutnya Penggugat

selaku salah satu ahli waris dan mewakili Ahli Waris Lainnya berupaya

melakukan “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali” di Kantor Pertanahan

Toba Samosir”.

10. Bahwa ketika Penggugat baru saja berupaya untuk memenuhi persyaratan

awal “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, tiba-tiba Tergugat I

“mengaku-ngaku” memiliki Tanah Terperkara baik secara lisan maupun

tersurat ke berbagai instansi pemerintah, dan pada akhirnya membuat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


upaya Penggugat tersebut menjadi tidak terlaksana dan hingga berlanjut

pada beberapa kali pertemuan yang difasilitasi Kecamatan Porsea pada

bulan Januari 2008 itu juga berdasarkan aduan lisan dan/atau tersurat dari

Tergugat I tersebut.

11. Bahwa pada beberapa kali pertemuan di Kantor Kecamatan Porsea

sebagaimana tersebut dalam angka 10 posita gugatan Penggugat tersebut

di atas, faktanya dalam setiap pertemuan tersebut Penggugat selalu dapat

menjelaskan riwayat Tanah Terperkara yang diwariskan secara turun

temurun berikut bukti-bukti kepemilikan/ Hak atas Tanah Terperkara yang

masih merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung

yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana yang telah

dipaparkan di atas, dan sebaliknya Tergugat I tidak pernah dapat

menunjukan bukti hak apapun secara hukum atas Tanah Terperkara.

12. Bahwa kemudian setelah dari pertemuan di Kantor Kecamatan Porsea


di atas, masih pada bulan Januari 2008 itu juga Tergugat I mulai melakukan

perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya secara melawan hukum, yakni

di Tanah Terperkara telah diusahai tanpa hak dengan menanam tanaman

ubi-ubian, jagung, palawijaya, pohon pisang, dan/atau tanaman keras

lainnya, yang mana perbuatan Tergugat I tersebut “diakui sendiri secara

tegas melalui suratnya”, yakni sebagaimana surat tertanggal 27 maret 2008

yang diajukan ke Kantor Pertanahan Toba Samosir” (Bukti P-7).

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam angka 12

posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan

“Laporan Tindak Pidana Perampasan Hak dan Pengerusakan yang terjadi

pada Januari 2008”, dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/68/III/2008 tanggal

24 Maret 2008 ke Polres Toba Samosir, sebagaimana bukti Surat Tanda

Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/ 35/ III/ 2008/ SPK tanggal 24 Maret

2008 (Bukti P-8), namun ironisnya belum ada tindak lanjut atas Laporan

Polisi tersebut.

14. Bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata Tergugat II telah mengusahai

Tanah Terperkara sejak setelah meninggalnya almarhum Oloan Manurung

atau setidak-tidaknya sejak tahun 2012, oleh sebab itu kemudian Penggugat

dengan itikad baik mengimbau dan melarang perbuatan Tergugat II di

Tanah Terperkara, namun Tergugat II masih tetap melakukan Perbuatan

tersebut (bahkan hingga gugatan ini dibuat), yakni dengan alasan yang

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


menurut keterangannya “bahwa telah mendapat persetujuan dari Tergugat

I”.

15. Bahwa kemudian beberapa kali Penggugat dan Ahli Waris Lainnya

berupaya untuk memanfaatkan dan merawat Tanah Terperkara, khususnya

merawat kuburan almarhum Marhalam Manurung, almarhum Istri

Penggugat, dan almarhum Oloan Manurung, namun selalu mendapat

perlawanan dari Tergugat I, dan oleh karena itu Penggugat dan Ahli Waris

Lainnya berusaha menghindari guna mencegah akibat yang justru

memperburuk keadaan, dan lebih cenderung melakukan upaya yang sesuai

dengan nilai hukum.

16. Bahwa sejak peristiwa-peristiwa tersebut di atas hingga saat sebelum

gugatan ini dibuat, Penggugat dan Ahli Waris Lainnya tetap

memperjuangkan hak atas Tanah Terperkara yakni dengan melakukan

upaya-upaya yang sesuai/ tidak bertentangan dengan nilai hukum, baik

berkoordinasi dengan kepolisian, Kantor Pertanahan, dan Instansi

pemerintah, khususnya Kecamatan Porsea dan Kepala Desa Parparean II,

yang mana memang ironisnya tidak memiliki hasil apapun.

17. Bahwa dapat Penggugat jelaskan, Penggugat selaku ahli waris dan mewakili

Ahli Waris Lainnya, tetap berjuang atas Tanah Terperkara, yang kali ini

dengan mekanisme dan hasil secara tertulis, yakni sbb:

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Parparean II baik secara

tertulis dengan Surat No. 3/LOE&A/ASP/VI/15 tertanggal 29 Juni 2015

Perihal Permohonan untuk Kelengkapan Pendaftaran Tanah (Bukti P-9)

dan Surat No. 4/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 13 Juli 2015 Perihal

Permohonan Kedua untuk Kelengkapan Pendaftaran Tanah (Bukti P-10)

maupun secara lisan, namun tidak memiliki hasil oleh karena alasan

yang menjadi pertimbangan Kepala Desa Parparean II tersebut yang

dapat kami kutip dari keterangannya sebagai berikut, “bahwa Tanah

Terperkara ada pihak yang merasa memiliki juga/ berhak dan terlebih

diusahai, jadi harap selesaikan secara hukum terlebih dahulu”.

b. Bahwa mengingat upaya Penggugat dalam Permohonan untuk

Kelengkapan Pendaftaran Tanah Terperkara melalui Kepala Desa

Parparean II tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat kembali berupaya

dengan mengajukan Permohonan kepada Camat Porsea melalui Surat

No. 5/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 15 Juli 2015 Perihal Permohonan

Kelengkapan Pendaftaran Tanah ( Bukti P-11 ), yang kemudian

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


ditanggapi oleh Camat Porsea melalui Surat No. 100/514/Pem./2015

tertanggal 24 Juli 2015 Perihal Undangan Penyelesaian Masalah Tanah

Di Desa Parparean II pada tanggal 27 Juli 2015 (Bukti P-12).

c. Bahwa melalui pertemuan di Kecamatan Porsea pada tanggal 27 Juli

2015 yang dipimpin oleh Camat Porsea dengan dihadiri oleh Penggugat

maupun Tergugat I serta beberapa saksi-saksi, meskipun tetap tidak

memiliki hasil sehubungan dengan permohonan Penggugat, namun

fakta yang kembali ditunjukan berdasarkan “notulensi rapat”

sebagaimana “Surat Camat Porsea dengan No. 100/522/Pem./2015

tertanggal 29 Juli 2015 Perihal Penyampaian Notulen/ Hasil Rapat

Masalah Tanah di Desa Parparean II” (Bukti P-13), yakni pada pokoknya

sebagai berikut:

bahwa Penggugat dapat menjelaskan riwayat Tanah Terperkara yang

diwariskan secara turun temurun berikut bukti-bukti kepemilikan/ hak

atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum

Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama

sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan sebaliknya Tergugat I

tetap telah dapat menunjukan bukti hak apapun atas Tanah Terperkara

selain cerita riwayat tanah yang menurut Penggugat hanya “sebuah

cerita”.

d. Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan Permohonan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan Surat No.

6/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 13 Juli 2015 (diterima pada tanggal 20

juli 2015) Perihal Permohonan Pendaftaran Tanah (Bukti P-14), yang

kemudian ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir

melalui Surat No.251/600-12.12/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015

Perihal Undangan Rapat pada tanggal 13 Agustus 2015 (Bukti P-15).

e. Bahwa melalui Pertemuan di Kantor Pertanahan Toba Samosir pada

tanggal 13 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan

Toba Samosir dengan dihadiri oleh Penggugat, Sekretaris Camat

Porsea, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Porsea serta

Kepala Desa Parparean II, yang mana berdasarkan “notulensi rapat”

sebagaimana “Surat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan

No. 277/600-12.12/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 Perihal Hasil

Pertemuan antara Pihak Dahlan Manurung, Kepala Desa Parparean II,

dan Pihak Kecamatan Porsea yang difasilitasi oleh Pihak Kantor

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Bukti P-16), yang pada

pokoknya, yakni:

bahwa “alas hak yang dimiliki pihak Dahlan Manurung telah memenuhi

kriteria sebagai alat pembuktian dalam rangka pendaftaran tanah

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah

No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya,

akan tetapi untuk melakukan pendaftaran tanah, kepada pihak yang

bermohon, selain data-data yuridis atas tanah tersebut, juga harus

menguasai tanahnya secara fisik”.

f. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Penggugat berupaya untuk

menghadap ke Polres Toba Samosir guna menindaklanjuti Laporan

Polisi sebagaimana dalam angka 13 posita gugatan Penggugat tersebut

di atas, namun mengingat Penyidik perkara tersebut telah pindah tugas

dan oleh karena anggota polisi pada saat itu menerima kami kurang

mengetahui mengenai duduk perkara Laporan Polisi tersebut, untuk itu

atas saran anggota polisi tersebut kami mengirimkan surat kepada

Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir guna menindaklanjuti Laporan

Polisi tersebut, untuk itu kami mengirimkan surat tersebut, yakni dengan

Surat No. 9/LOE&A/ASP/IX/15 tertanggal 3 September 2015. (Bukti P-

17)

18. Bahwa Penggugat tetap dengan itikad baik telah mengingatkan (somasi)

atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan

melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yakni

kepada Tergugat I melalui surat No. 10/LOE&A/ASP/IX/15 tanggal 21

September 2015 (Bukti P-18) dan kepada Tergugat II melalui surat No.

11/LOE&A/ASP/IX/15 tanggal 21 September 2015 (Bukti P-19), namun

hingga gugatan ini dibuat Tergugat I dan Tergugat II tidak juga

mengindahkan atau menanggapi surat tersebut.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH

TERGUGAT I DAN II

19. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. “Tiap Perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

mengganti kerugian tersebut”

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Ahli hukum, J. Satrio, dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari

Undang-Undang Bagian Kedua, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

tahun 1992, menyatakan bahwa “unsur-unsur perbuatan yang dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

1) adanya suatu perbuatan.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum, dapat berupa:

a) bertentangan (melanggar) hak orang lain,

b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

c) bertentangan dengan kesusilaan.

d) bertentangan dengan kepentingan Umum.

3) adanya kesalahan dari pihak pelaku.

4) adanya kerugian.

5) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu

dengan kerugian yang timbul”.

20. Bahwa dari uraian fakta-fakta atas perbuatan Tergugat I yang tanpa dasar

hukum yang jelas “mengaku-ngaku” memiliki Tanah Terperkara baik secara

lisan maupun tersurat ke berbagai instansi pemerintah dan secara melawan

hukum mengusahai Tanah Terperkara dengan menanam tanaman

sebagaimana tersebut dalam angka 10 dan 12 posita gugatan Penggugat

tersebut di atas, yang berdampak pada terhalangnya hak Penggugat dan

Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan

dari almarhum Raja Josua Manurung untuk dilakukan Pendaftaran Tanah ke

Kantor Pertanahan serta atas Perbuatan Tergugat I yang menghalang-

halangi Penggugat dan Ahli Waris Lainnya untuk memanfaatkan Tanah

Terperkara berikut merawat kuburan keluarga Penggugat sebagaimana

tersebut dalam angka 15 posita gugatan Penggugat tersebut di atas.

Kemudian atas perbuatan Tergugat II yang hingga saat gugatan ini dibuat

masih mengusahai Tanah Terperkara dengan alasan yang menurut

keterangannya “telah mendapat persetujuan dari Tergugat I, yakni


di atas”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I

dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatigedaad) yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang

Hukum Perdata yang sangat merugikan Penggugat dan Ahli Waris Lainnya

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


selaku pihak yang berhak atas boedel warisan dari almarhum Raja Josua

Manurung.

TENTANG KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

I DAN II

21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh

Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian materiil dan

immateriil bagi Penggugat dan Ahli Waris Lainnya selaku pihak yang berhak

atas boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung, yakni dengan

perincian sebagai berikut.

a. Bahwa kerugian materiil yang timbul atas segala biaya atau perongkosan

yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Ahli Waris

Lainnya selama berupaya melakukan pendaftaran tanah (setidaknya

sudah 2 kali gagal) serta kerugian berupa kehilangan keuntungan yang

timbul akibat Tanah Terperkara diusahai/dimanfaatkan tanpa hak secara

melawan hukum untuk menanam tanaman sejak januari 2008 hingga

saat gugatan ini dibuat atau selama 8 tahun atau ± 24 kali panen.

Sehingga kerugian secara materiil apabila diakumulasi sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya telah mengalami kerugian

immateriil akibat terhalangnya hak untuk merawat Tanah Terperkara,

khususnya merawat dan bahkan berjiarah ke kuburan keluarga

Penggugat dan Ahli Waris Lainnya di Tanah Terperkara yang sudah

tidak terurus, yang sudah pasti membuat tekanan batin, oleh karena itu

apabila dinilai dengan penggantian uang adalah sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I

dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Ahli

Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung.

22. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah

Terperkara yang merupakan boedel warisan almarhum Raja Josua

Manurung yang belum dibagikan kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I

dan/atau Tergugat II dan/atau orang/pihak lain siapapun itu yang

memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan

Tanah Terperkara berikut segala sesuatu yang ada di atas Tanah

Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya

dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum

tetap.

23. Bahwa untuk menjamin isi putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat I

dan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan

Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan

Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan

berkekuatan hukum tetap (dwangsom).

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik

yang sah dan telah dapat terbantahkan kebenarannya sehingga memenuhi

pasal 180 HIR maupun angka 4 huruf a Sema No. 3 tahun 2000, oleh

karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun masih ada upaya verzet,

banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad).

DALAM PROVISI:

Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya sangat khawatir atas Perbuatan

Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, terlebih pada faktanya hingga

gugatan ini dibuat Tergugat I dan/atau Tergugat II masih mengusahai Tanah

Terperkara, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Ahli Waris Lainnya,

oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dalam provisi

yang menyatakan agar Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menghentikan

segala kegiatan apapun di Tanah Terperkara hingga putusan berkekuatan

hukum tetap.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan diatas, Penggugat

mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat, agar Tergugat I

dan/atau Tergugat II menghentikan segala kegiatan apapun di Tanah

Terperkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tanah Terperkara, yaitu tanah

berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter


Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II, dengan batas-batas.

Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu.

Sebelah Timur: Jalan Raya Balige.

Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.

Sebelah Barat: Jalan Kuburan.

adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel

warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang belum terbagi.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari

almarhum Raja Josua Manurung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah), yakni dengan perincian sebagai berikut.

a. Bahwa kerugian materiil yang timbul atas segala biaya atau perongkosan

yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Ahli Waris

Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung selama berupaya

melakukan pendaftaran tanah (setidaknya sudah 2 kali gagal) serta

kerugian berupa kehilangan keuntungan yang timbul akibat Tanah

Terperkara diusahai/dimanfaatkan tanpa hak secara melawan hukum

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


untuk menanam tanaman sejak januari 2008 hingga saat gugatan ini

dibuat atau selama 8 tahun atau ± 24 kali panen. Sehingga kerugian

secara materiil apabila diakumulasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah).

b. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua

Manurung telah mengalami kerugian immateriil akibat terhalangnya hak

untuk merawat Tanah Terperkara, khususnya merawat dan bahkan

berjiarah ke kuburan keluarga Penggugat dan Ahli Waris Lainnya di

Tanah Terperkara yang sudah tidak terurus, yang sudah pasti membuat

tekanan batin, oleh karena itu apabila dinilai dengan penggantian uang

adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/ pihak lain

siapapun itu yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II

untuk menyerahkan Tanah Terperkara berikut segala sesuatu yang ada di

atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli

Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan

berkekuatan hukum tetap.


membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan

Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan

berkekuatan hukum tetap (dwangsom).

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

meskipun masih ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij

Vooraad).


membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, untuk itu Penggugat

mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

mengajukan seperti tersebut dalam jawabannya tanggal 26 April 2016 yang

pada pokoknya sebagai berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menanggapi dari surat atau pernyataan penggugat pihak Dahlan

Manurung surat yang bertanggal 07 Maret 2016 terhadap pihak Polin Napitupulu

( anak: Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) sengketa tanah yang menyatakan

sebagai hak milik dan pihak Dahian Manurung dan setelah pihak polin

Napitupulu mencermati pengaduan Pihak Dahlan Manurung tidak beda dengan

surat pada 01 Oktober 2015.

Dengan ini Pihak Polin Napitupulu yang di lirnpahkan kepada

keturunannya yaitu Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu, menyatakan sejelas-

jelasnya bahwa Pihak penggugat tidak mengetahui History atau sejarah yang

dipersengketakan sebidang tanah oleh Pihak Dahlan Manurun terhadap pihak

Polin Napitupulu (anak Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) dan atau yang

disimpulkan pihak Dahlan Manurung tidak ada bukti yang jelas atau saksi

pendukungnya. Jika ada pendukungnya seperti Surat Jual beli tanah atau surat

warisan yang diserahkan ke Pihak Dahlan Manurung dengan bermeterai, kami

pihak Polin Napitupulu sudah dijelaskan pada Bulan 01 Oktober 2015.

Dari Sejarah yang diklim Pihak Dahlan Manurung supaya lebih jelas dan

pasti, kami jelaskan kembali semasa hidup Orang tua karni (anak Hisar

Napitupulu, Rencus Napitupulu) yaitu Polin Napitupulu, mempunyai saudari 6

perempuan dan yang bernama Loina br Napitupulu adalah no:4, dan Loina br

Napitupulu menikah dengan Marga Panjaitan dan dikarunia 1 (satu ) anak dan

diberi nama Pauder dan anaknya tersebut rneninggal rnasih kecil, tidak berapa

lama Namboru atau Loina br Napitupulu cerai setelah meninggalnya anak

mereka, Setelah larna Namboru (Loina br Napitupulu) kami menjanda.

Kemudian Namboru rnenikah dengan Darianus Manurung, dengan bertempat

tinggal di Sibolga sebelunmya bekerja di daerah Sibolga dan pernikahan Amang

Boru dan Namboru rnempunyai keturunan yaitu:

1. Tairma Br Manurung.

2. OloanManurung.

3. Tiurma br Manurung.

Dikarena tidak bekerja lagi amang Boru (Darianus Manurung) Kami di Sibolga

maka kembali ke Toba dan tinggal diLumban Tonga-tonga.

Dengan niat baik dan Orang tua kami Polin Napitupulu untuk saudarinya Loina

br Napitupulu diberikan sebidang tanah untuk dipergunakan sebagai tempat

tinggal dan tidak untuk miliknya hanya dipergunakan atau hak pakai ”hak guna

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


bukan hak milik sekali lagi bukan hak milik. Dan diperbolehkan mendirikan

rumah tempat tinggal Loina br Napitupulu dan suarninya Dorianus Manurung.

Selarna perbaikan Rumah Amang Born iNamboru yang dikerjakan oleh Viktor

Butar-butar, Jaudin Napitupulu dan beberapa orang membantu untuk

mendirikan rumah tersebut dengan tanpa digaji/diupah.

Setelah Dorianus manurung dari suami Loina br Napitupulu meninggal dunia

sekitar tahun 1977, dan Loina br Napitupulu rneninggal dunia sekitar tahun

1978, maka sepeninggal Amang Boru dan Namboru (Dorianus Manurung /

Loina br Napitupulu), tanah dan rurnah tersebut masih ditempati Oloan

Manurung yaitu anak Arnang Boru dan Namboru. Sebagian tanah yang kosong

kembali dikelolah Pihak Polin Napitupulu dengan tanarnan palawijau. Tahun

1981 Orang tua karni meninggal dunia. tanah tersebut tetap kami kelolah

dengan tanaman palawijau. Dan History tanah yang diklim pihak Dahian

Manurung tidak ada hubungannya dengan pihak Dahlan Manurung, dan Silsilah

Dahlan Manurung tidak ada hubungan daerah yang dipersengketan.Sebagai

singkat sejarah.

Menanggapi Surat pertanggal 07 Maret 2016.

- Dari surat yang bertanggal 01 Oktober 2015 dihal.2 no.3a yang tertulis

“bahwa tanah tersebut mulanva adalah milik seseorang rnarga

Napitupulu” dan di surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.2 no.2a

yang tertulis bahwa tanah tersebut rnulanya adalah milik seseorang

marga Napitupulu”, dan kitupan diatas jelas-jelas punya marga

Napitupulu. Dan ini sudah diakui pihak Dahlan Manurung, dan tidak ada

diadat batak Tanah darat diberikan kepada pihak boru.

- Dari hal.2 no2a. tertulis “Raja Josua Manurung meninggal pada tahun

1948” dan tidak dijelaskan kemana dan dirnana dikeburnikan.

- Dari surat yang bertanggal 01 Oktober 2015 dihal.2 no.3e yang tertulis

“Dorianus Manurung rnenikah lagi pada tahun ± 1943 dengan seorang

wanita yang bernama Juliana Napitupulu yang telah menjanda cerai dan

seseorang bermarga Panjaitan”, sedangkan di surat yang bertanggal 07

Maret 2016 dihal.2 No.2d yang tertulis kernudian Dorianus Manurung

rnenikah lagi pada tahun ± 1943 dengan wanita yang telah menjanda

cerai dan seseorang yang bermarga panjaitan yaitu Loina Napitupulu.”,

dan kedua surat tersebut jelas-jelas sangat berbeda antara narna Juliana

Napitupulu dan Loina Napitupulu yang mana sebenarnya istri dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Dorianus Manurung atau masih ada istri lain. Juliana Napitupulu (surat

yang bertanggal 01 Oktober 2015) dan Loina Napitupulu (surat yang

bertanggal 07 Maret 2016). Sedangkan Dorianus Manurung mempunyai

istri Loina Napitupulu adalah Namboru kami sendiri. Dan sini Pihak

Dahian Manurung hanya mengarang cerita.

- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.3 No.2f yang tertulis

Yakni dimana seseorang yang bernama Baktiar Napitupulu mengaku-

ngaku merniliki Tanah Terperkara dan dengan berbagai cara untuk

menguasa Tanah Terperkara Namun Keluarga Dorianus Manurung

dibantu oleh beberapa warga desa parparean II, Kec.Porsea dalam

mernperjuangkan tanah Terperkara hingga berhasil, yakni salah satu

yang masih dikenal adalah Midian Napitupulu” dan kutipan diatas apakah

Dahlan Manurung mengenal Baktiar Napitupulu, kutipan diatas tidak ada

hubungannya dengan Pihak Polin Napitupulu, permasalahan Baktiar

Napitupulu dengan Pihak Dahlan Manurung jangan dibawa-bawa kepihak

Polin Napitupulu sekali lagi masalah antara Baktiar Napitupulu dengan

Pihak Dahlan Manurung tidak ada hubungannya dengan Pihak Polin

Napitupulu. Pihak Dahlan Manurung apakah bisa membedakan yang

mana Baktiar Napitupulu dan yang mana Pihak Polin Napitupulu sewaktu

itu?. tolong dijawab jangan mengarang.

- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.3 No.2h yang tertulis

“Bahwa pada tahun 1996, penggugat bersama Marhalam Manurung ,

Isarael Manurung dan Oloan Manurung berupaya untuk mengesahkan

Tanah Perkara yang merupakan Tanah Hak Milik Perorangan Adat”, dan

kutipan diatas apakah Oloan Manurung bisa membuat surat pengaduhan

dan sedang kutipan Tanah Hak Milik Perorangan Adat, inilah membuat

kami pihak Polin Napitupulu mempertahankan Hak kami diatas tanah

sengketah tersebut karena ada kutipan diatas Tanah Hak Milik

Perorangan Adat.

- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.4 No.3 yang tertulis

“riwayat tanah Terperkara dan keturunan dan almarhum Raja Josua

Manurung sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 posita gugatan

penggugat tersebut diatas sudah secara jelas dan terang mengenai fakta

penguasaan Tanah Terperkara secara turun ternurun yang menunjukkan

bahwa Penggugat dan Ahli Wasir lainnya merupakan pihak pemilik tanah

Terperkara yang merupakan boedel warisan dan Almarhum Raja Josua

Manurung. serta ditambah dengan fakta bahwa rumah maupun kuburan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dan Almarhum Oloan Manurung serta kuburan Almarhum Marhalarn

Manurung dan Kuburan Almarhum Istri pengguat, hingga kini masih

ditanah Terperkara yaitu dibuktikan dengan bukti Foto”.

- Dari cerita diatas memang ada kuburan seperti Kuburan Almarhum Oloan

Manurung ini memang sepengetahuan kami dan ini karni sempat

menolak untuk dikebumikan diareal tanah tersebut tetapi dengan

berunding dengan pihak Manurung, kami memberikan/mengizinkan

diareal tersebut, sedangkan kuburan yang lain itu tanpa sepengetahuan

kami bahwa sudah ada kuburan di areal tersebut. Ceritanya “Setelah

meninggal Orang tua Kami Polin Napitupulu, saya berangkat ke Jambi

semasah SMP dan saya sendiri tidak memikirkan tanah persengketaan

ini, karena masih ditempati Almarhum Oloan Manurung semasa

hidupnya. Semasa saya diperantaun sama sekali tidak terpikirkan tanah

tersebut, dan Pihak Dahlan Manurung diam-diam mengantar peti mati

untuk dikuburkan di Tanah Persengketahan , yang rnana adalah

Marhalam Manurung dan Istri Penggugat tetapi waktu mengantar petimati

ada yang melihat bahwa petimati tersebut diantar jam 05:00 Pagi, kenapa

harus jam (05:00) tersebut diantar atau dikeburnikan?, dan satu

pertanyaan dimana dikuburkan Istri Marhalam Manurung kenapa

dipisahkan suami istri.Sepengetahuan saya bahwa ada kuburan tersebut

sewaktu kami membersihkan area! tersebut untuk pengurusan surat

tanah, kami sangat kaget bahwa kuburan ada dilahan pertanahan kami.

- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.7 No.14 yang terlu!is

“bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata Tergugat II telah

menguasai tanah Terperkara sejak setelah meninggalnya almarhum

Oloan Manurung atau setidak-tidaknya sejak tahun 2012, o!eh sebab itu

kemudian Penggugat dengan itikad baik mengimbau dan melarang

Perbuatan tersebut ( bahkan hingga gugatan ini dibuat), yakni dengan

alasan yang menurut keterangannya “bahwa telah mendapat persetujuan

dari tergugat I’, dan kutipan tersebut telah memvonis sesorang yang tidak

tahu jalannya, dengan ini saya sebagai tergugat II yang dituduh

Penggugat, supaya ditarik kalimat tergugat II dengan alasannya saya

hanya mendapat izin dan Pihak Polin untuk menfaatkan tanah kosong

dengan pernjanjian dan saya tidak hubungan dengan perkara tanah.

- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.8 No.15 yang tertulis

Bahwa kemudian beberapa kali penggugat dan Ahli Waris Lainnya

berupaya untuk memanfaarkan dan merawat Tanah Terperkara,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


khusunya merawat kuburan almarhum Marhalam manurung, Almarhum

istri Penggugat dan almarhum Oloan Manurung, namun selalu mendapat

perlawanan dari Tergugat I, dan oleh karena itu Penggugat dan Ahli

Waris Lainnya berusaha menghindari guna mencegah akibat yang justru

memperburuk keadaan dan lebih cenderung melakukan upaya yang

sesuai dengan nilai hukum”. dan kutipan diatas kami Pihak Polin

Napitupulu tidak pernah melarang untuk membersihkan Kuburan tersebut

sekali lagi tidak pernah melarang untuk membersihkan Kuburan tersebut

karena Almarhum Oloan Manurung masih ada pertalian keluarga karena

Almarhum adalah anak dan Namboru kami, seharusnya Pihak Dahlan

Manurung harus sadar posisinya kami sudah terima untuk dikuburkan

ditanah kami. Dan perlu kami ketahui siapa ahli waris Lainnya dan Pihak

Dahlan Manurung atau mungkin ahli waris Lainnva itu saksi dan Pihak

Dahlan Manurung untuk dibagi-bagikan tanah sengketah tersebut.

- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.S No.16 yang tertulis

Penggugat dan Ahli Waris Lainnya tetap memperjuangkan hak atas

Tanah Terperkara yakni dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai.

tidak bertentangan dengan nilai hukum, baik berkoordinasi dengan

kepolisian kantor Pertanahaan, dan Instansi pemerintah, khususnya

kecamatan Porsea dan Kepala Desa Parparean II, yang mana memang

ironisnya tidak memiliki hasil apapun”, dan kutipan tersebut memang

Pihak Dahian Manurung dan Ahli aris Lainnya tetap menuntut

dikarenakan luas tanah dan dipinggir jalan utama jelas-jelas tergiur untuk

rnendapatkan.

Dikemudian hari secara sepihak Dahlan Manurung mengklim tanah

tersebut miliknya DAN menotariskan ke Notaris JULITRI RORIANA.SH

dengan No:9 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 1996 dengan terterah

“Pernyataan perpindahan hak milik “Tuan Marhalam Manurung, Tuan

Dahlan Manurung”, sedangkan isi Notaris tersebut adalah Absa. Kalau di

perhatikan isi dari Notaris tersebut tidak ada Saksi atau Saksi batas

tanah yang bersebelahan seperti Sebelah Utara: Milik Viktor Napitupulu,

Sebelah Selatan: Milik Urat Sibarani.

Menyatakan:

Kami atau Pihak Polin Napitupulu, mempunyai bukti-bukti:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Surat Pembatalan dan Kepala Desa Parparean II sewaktu itu dijabat Kepala

Desa Tumpak Napitupulu setelah dicermati keadaan tersebut maka Kepala

Desa Tumpak Napitupulu telah mencabut dan membatalkan surat

pernyataan tersebut dan surat pembatalan dikeluarkan pada tanggal 04

Februari 2008.

2. Dari keturunan Dorianus Manurung / Loina br Napitupulu telah membuat

surat pernyataan yang menerangkan bawah tanah sengketa tersebut ada

milik pihak Polin Napitupulu.

3. Sengketa tanah tersebut sudah di sampai ke Pihak Camat dan telampir:

“NOTULEN RAPAT PENYELESAIAN MASALAH TANAH DI DESA

PARPAREAN II KEC.PORSEA antara HISAR NAPITUPULU CS dengan

DAHLAN MANURUNG CS.”

4. Lahan/ Tanah tersebut diberikan Pihak Polin Napitupulu dikelolah sebagai

hak pakai atau hak Guna kePihak Op.Boris Napitupulu dan telah dikelolah

sampai sekarang (2015).dikeluar dengan surat pernyataan pada tanggal 15

Januari 2009.

5. Terlampir Silsilah Pihak Polin Napitupulu.

6. Terlampir surat saksi-saksi batas tanah yang bersebelahan.

7. Terlampir surat dari ICW.

8. Surat Keterangan Nomor: 47068/2033/2016, terlampir.

Dalarn Pokok Perkara:

1. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pihak Polin Napitupulu merupakan Pemilik yang Sah.

3. Menyatakan Pihak Penggugat telah melakukan Perbuatan yang tidak sah/

Melawan Hukum.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pihak Polin

Napitupulu.

a. Mengganti kerugian secara materii yang timbul atas segala biaya atau

pengeluaran atau perongkosan yang telah dikeluarkan Pihak Polin

Napitupulu atas perkara atau persengketaan tanah tersebut, apabila

Para Penggugat beritikad baik dan tidak melakukan perlawan Hukum

tersebut, yakni dengan total kerugaian yang diderita Pihak Polin

Napitupulu secara materiil yang harus diganti Para Penggugat secara

tanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


b. Ganti kerugian Immateriil akibat perbuatan Penggugat yang mengakui

pemilik tanah yang sah keberbagai Instansi Pernerintahan dan

membuat tekanan batin, oleh karena itu apabila dinilai dengan

penggantian dalarn bentuk uang oleh Penggugat sebesar Rp.

100.000.000,- ( Seratus Juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak

ada mengajukan jawaban.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut Penggugat

telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 dan Tergugat I

juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan

setempat yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 yang mana hasil

pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut yaitu:

Bahwa tanah objek perkara berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2

(dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Parparean II,

Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik R. Junus Napitupulu.

Sebelah Timur : Jalan Raya Balige.


Sebelah Barat : Jalan Kuburan.

Bahwa pada Tanah Terperkara terdapat 1 (satu) unit rumah yang

keadaannya sudah rusak.

Bahwa pada Tanah Terperkara ada 3 (tiga) makam keluarga Penggugat

yaitu 1. Makam An. Marhalam Manurung 2. Makam An. Oloan Manurung 3.

Makam An isteri Penggugat.

Bahwa pada Tanah Terperkara ada ditanami Para Tergugat yaitu tanaman

jagung.

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat I

maupun Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal

18 Juli 2016.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10

Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut telah dapat

diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah terperkara, yaitu tanah

berukuran Panjang 50 meter × Lebar 50 meter atau seluas 2500 m2 (dua

ribu lima ratus meter persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera

Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II,

dengan batas-batas.

Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu.

Sebelah Timur: Jalan Raya Balige.


Sebelah Barat: Jalan Kuburan.

Adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel

warisan dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/ pihak lain

siapapun itu yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II

untuk menyerahkan Tanah terperkara berikut segala sesuatu yang ada di

atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli

Waris Lainnya dari Almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan

berkekuatan hukum tetap.


membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Tergugat I dan Tergugat II

lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

dalam perkara ini kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari

almarhum Raja Josua Manurung.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.521.000,00

(Satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak putusan

Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus

2016 tersebut, dan menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan

Banding Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 22 Agustus 2016. Pernyataan

banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Balige kepada:

Penggugat sebaagai Terbanding pada tanggal 23 September 2016.

Menimbang bahwa Pembanding-I,II telah mengajukan memori banding

sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 8 September 2016,

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terbanding pada tanggal 23

September 2016.

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori

banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 17

Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige pada

tanggal 17 Oktober 2016.

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan Kepada

Pembanding-I,II sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan

Mempelajari Berkas (Inzage) pada tanggal 6 Oktober 2016, dan kepada

Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016 - untuk mempelajari berkas perkara

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya

pemberitahuan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat-I dan Tergugat-

II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang

ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10

Agustus 2016.

Menimbang bahwa Pembanding-I,II menolak putusan Pengadilan Negeri

Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut,

dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya

tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERHADAP TUNTUTAN PROVISI:

- Bahwa terhadap putusan provisi yang telah dijatuh dalam putusan

Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016,

yang menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding tersebut

telah dapat diterima, dengan ini Pembanding I dan Pembanding II

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Balige tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Balige

yang diuraikan di dalam putusan No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus

2016, menurut Pembanding I, II, mengandung kesalahan – kesalahan di dalam

pertimbangan – pertimbangannya, yang menyebabkan keputusan yang keliru

dan tidak benar, sehingga perlu Pembanding di dalam memorie banding ini

menyatakan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige

tersebut, yang intinya sebagai berikut:

1. Bukti Yang Diajukan Terbanding Semula Penggugat Yakni Bukti Surat P-

2 Telah Melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang Mengakibatkan Bukti

Surat P-3, P-4, P-5 Yang Diajukan Terbanding Menjadi Tidak Sah Secara

Hukum.

- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Balige telah salah

mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yakni

bukti surat P-2, di mana Majelis Hakim tingkat pertama tidak

mempertimbangkan bukti P-2 dengan menggali lebih dalam lagi terkait

dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana isi atau makna yang

terkandung di dalam bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding yang

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


nyata – nyata melanggar/bertentang dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

- Bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding adalah berupa

surat Pengumuman Nomor: 593/1145/1996, tanggal 01 Agustus 1996,

yang ditandatangani oleh Sekwilcam Camat Porsea, yang isinya tentang

pengemuman mengenai Marhalam Manurung hendak mendaftarkan

tanahnya kepada Pemerintah yaitu tanah yang terletak di Desa

Parparean II dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter yang

berwatas disebelah:

Timur : Jalan Protokol/Jalan Balige.

Barat : Jalan Kuburan/Lokasi Pekuburan.

Utara : Tanah R. Junus Napitupulu.

Selatan : Tanah milik Urat Sibarani,

siapa yang keberatan atas pendaftaran tanah tersebut, supaya

mengajukan surat keberatannya kepada Pemerintah melalui Camat

Porsea dengan waktu selama 14 (empat belas) hari mulai terhitung dari

tanggal pengeluaran Surat Pengumuman ini.

- Bahwa bukti surat P-2 tersebut di atas, yang hanya memberi waktu 14

(empat belas) hari untuk mengajukan surat keberatan bagi mereka yang

keberatan adalah jelas batas waktu tidak benar, tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 26 ayat (1) Peraturan

Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

dijelaskan “Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20

ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang

berkepentingan mengajukan keberatan ”.

- Bahwa pengajuan pendaftaran tanah yang diajukan Marhalam Manurung

(vide: bukti surat P-2) adalah termasuk dalam pendaftaran secara

sporadik, yang mana pengumuman harus memberi kesempatan kepada

pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk waktu selama

60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkan surat pengumuman,

akan tetapi bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding ternyata waktu

untuk mengajukan keberatan diberikan tenggang waktu hanya selama 14

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


(empat belas) hari, tentunya ini merupakan pelanggaran hukum terhadap

aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan pasasl 26 ayat (1) Peraturan

Pemerintah RI No. 24 Tanun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah tersebut.

- Bahwa akibat dari adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan

Pengumuman sebagaimana dimasud dalam bukti surat P-2,

menyebabkan bukti P-2 yang diajukan oleh Terbanding tersebut

mengandung cacat hukum atau cacat formil, karena tidak sesuai dengan

prosedur yang sudah ditentukan, di mana waktu untuk mengajukan

keberatan bukan selama 14 (empat belas) hari, akan tetapi yang diatur

oleh peraturan hukum adalah selama 60 (enam puluh) untuk memberikan

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

- Bahwa bilamana bukti surat P-2 sudah dinyatakan cacat hukum atau

cacat formil maka surat – surat yang keluar berikutnya atas dasar bukti

surat P-2, sudah barang tentu menjadi tidak sah secara hukum, oleh

sebab itu maka bukti surat P-3, P-4, P-5, yang dasarnya bukti surat P-2,

yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagai bukti

kepemilikannya, adalah menjadi tidak sah secara hukum, dan haruslah

dikesampingkan dalam perkara ini.

- Bahwa atas uraian tersebut di atas, Terbanding secara jelas tidak

memiliki dasar hukum sebagai pemilik tanah sengketa karena dasar

suratnya sudah cacat hukum atau cacat formil yakni bukti surat P-2,

sehingga bukti kepemilikan tanah Terbanding berupa bukti surat P-3, P-4,

P-5 tidak sah secara hukum, dengan demikian Terbanding telah dapat

membuktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana diamanah dalam

pasal 283 R.Bg./163 H.I.R., sebaliknya Pembanding I adalah sebagai

pemilik sah tanah sengketa, hal ini dibukti dengan bukti surat T.I,II-13,

T.I,II-10, T.I,II-15 yang diajukan oleh Pembanding I, II, dikuatkan lagi oleh

keterangan saksi – saksi yakni saksi TUMPAK NAPITUPULU yang

menyatakan tanah diperkarakan adalah tanah milik alm. Polin Napitupulu

(ayah dari Pembanding I), di mana saksi Tumpak Napitupulu adalah

Kepala Desa Parparean II dari Tahun 1978 hingga 2001, dan saksi:

URAT SIBARANI sebagai jiran sebatas dengan tanah terperkara

menyatakan tanah sengketa adalah milik alm. Polin Napitupulu (ayah dari

Pembanding I).

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam hal ini Terbanding

telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sehingga pertimbangan

hukum Pengadilan Negeri Balige secara jelas telah memberikan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


pertimbangan hukum yang salah, sehingga putusannya haruslah

dibatalkan, di mana selanjutnya Majelis Hakim Tinggi agar menjatuhkan

putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding

ditolak untuk seluruhnya.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Balige Yang Mensahkan Bukti

Surat P-2, P-3, P-4, P-5 Sebagai Bukti Kepemilikan Terbanding

Merupakan Pertimbangan Yang Salah Atau Keliru.

- Bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, yang diajukan Terbanding yang

oleh Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dapat dijadikan

petunjuk/bukti alas hak sehingga Majelis Hakim tingkat pertama

berkesimpulan pemilik sah atas tanah terperkara adalah merupakan milik

sah dari Penggugat/Terbanding/ahli waris/keturunan alm. Raja Josua

Manurung, adalah pertimbangan hukum yang salah/keliru dan hal ini

dibantah secara tegas oleh Pembanding.

- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa bukti surat P-2 adalah

bukti surat yang dinyatakan cacat hukum atau cacat formil karena tidak

sesuai atau melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

RI No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, mengakibatkan

surat – surat yang keluar atas dasar surat P-2 dinyatakan menjadi tidak

sah.

- Bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding, setelah keluar surat

pengumuman yakni bukti surat P-2, Terbanding berupaya menguasai

tanah Pembanding secara diam – diam, dengan memohon surat

Keterangan kepada Kepala Desa Parparean II yang pada saat itu Kepala

Desanya adalah TUMPAK NAPITUPULU, kemudian keluarlah surat

berupa Surat Keterangan Nomor: 100/52/2015/1996, yang dikeluarkan

pada tanggal 14 Agustus 1996, ditandatangani oleh T. Napitupulu (T.

Napitupulu = Tumpak Napitupulu, dalam perkara ini sebagai saksi).

- Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus

1996, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II yakni: Tumpak

Napitupulu, dikeluarkan karena alasan bahwa Marhalam Manurung telah

membuat surat pengumuman pada tanggal 1 Agustus 1996 (bukti surat

P-2), di mana sampai tanggal 14 Agustus 1996, ternyata tidak ada yang

keberatan, demikian bunyi surat yang dapat diterjemah oleh Pembanding

I, II, dari surat pernyataan tersebut.

- Bahwa dapat dilihat surat pengemuman (vide: bukti surat P-2) mulai

terhitung atau dikeluarkan tanggal 1 Agustus 1996, sehingga kalau

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dihitung 14 (empat belas) hari kedepannya masa untuk mengajukan

keberatan dari pihak yang berkeberatan, maka hari terakhir untuk

mengajukan keberatan jatuh pada tanggal 14 Agustus 1996, akan tetapi

oleh Kepala Desa Parparean II: Tumpak Napitupulu atas permintaan

Marhalam Manurung telah menerbitkan Surat Keterangan nomor:

100/52/2015/1996, pada tanggal 14 Agustus 1996, di mana tanggal 14

Agustus 1996 adalah batas terakhir untuk mengajukan keberatan

terhadap Pendaftaran tanah yang dilakukan Marhalam Manurung sesuai

dengan surat Pengumuman tersebut di atas.

- Bahwa Penerbitan Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, pada

tanggal 14 Agustus 1996 (bukti surat P-3), tepat di hari batas terakhir

untuk menyatakan keberataan oleh pihak yang berkeberatan, adalah

suatu kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Parparean II yang

pada waktu itu dijabat oleh Tumpak Napitupulu (saksi dalam perkara ini),

di mana Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus

1996 dikeluarkan tidak pada waktunya, sehingga tidak patut keluar

secara hukum, yang mengakibatkan Surat Keterangan nomor:

100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 tersebut menjadi tidak sah

atau tidak berkekuatan hukum.


1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II, yakni Tumpak

Napitupulu, tidak menyebutkan batas – batas tanah, ukuran tanah dan

luas tanah, dan tidak ditandatangani saksi yakni jiran sebatas, seolah –

olah surat ini sengaja diperbuat secara diam – diam oleh Terbanding,

agar tidak diketahui oleh Pembanding I selaku pemilik tanah tersebut.


1996, yang dikeluarkan Kepala Desa Parparean II tanpa menyebutkan

batas – batas tanah, ukuran dan luas tanah serta tidak ada saksi jiran

sebatas yang menandatangani surat tersebut, maka Surat Keterangan

nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996, tidak sah secara

hukum atau tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu bukti surat P-3

yang diajukan Terbanding haruslah dikesampingkan dalam perkara ini.


1996 (bukti surat P-3), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II

yakni Tumpak Napitupulu, telah dinyatakan oleh Tumpak Napitupulu

(saksi dalam perkara ini) membatalkan/mencabut Surat Keterangan

nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 (vide: bukti surat T I,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


II-1), dengan alasan bahwa ternyata Marhalam Manurung tidak ada

hubungan dengan pihak marga Napitupulu, saksi batas tidak

menandatangani, dan Saksi Tumpak Napitupulu menyadari bahwa

pemilik tanah sebenarnya tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu

ayah dari Pembanding I.

- Bahwa Saksi Tumpak Napitupulu menerangkan dalam persidangan

bahwa pemilik tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu, dan saksi

mengetahui bahwa Pajak Bumi dan bangunan pernah dibayar 2 (dua) kali

oleh Polin Napitupulu atas tanah terperkara, kemudian oleh Saksi Urat

Sibarani (jiran sebatas dengan tanah terperkara) menerangkan bahwa

tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu.

- Bahwa jelas sudah Penerbitan Surat keterangan nomor:

100/52/2015/1996, tanggal 14 Agutus 1996, dimintakan secara diam –

diam oleh Marhalam Manurung tanpa menyertakan jiran sebatas sebagai

saksi untuk mengetahu atau menandatangani surat tersebut, adalah

suatu bukti bahwa Terbanding berniat jahatnya guna menguasai tanah

milik Pembanding I.

- Bahwa selanjutnya bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding dalam

persidangan a quo, berupa Surat Keterangan Hak Milik, tanggal 16

Agustus 1996, yang diperbuat oleh anak anak dari keturunan Raja Josua

Manurung yakni Marhalam Manurung, Dahlan Manurung, Oloan

Manurung dan Isarael Manurung, diketahui oleh Kepala Desa Parparean

II: Tumpak Napitupulu, akan tetapi tidak ditandatangani oleh Camat

Porsea: Drs. W. Siregar, mengakibat bukti surat P-4 tidak sah secara

hukum.

- Bahwa bukti surat P-4 yang diajukan Terbanding tidak sah secara hukum

karena hanya Kepala Desa Parparean II yang menandatangani surat

tersebut, akan tetapi Camat Porsea: Drs. W. Siregar selaku Atasan dari

Kepala Desa Parparean II tidak menandatangani, kemudian saksi yang

menandatangani surat P-4 yakni Madian Napitupulu dan Marbun

Napitupulu bukanlah saksi yang sah karena tidak ada hubungan dengan

tanah terperkara, dan Madian Napitupulu dan Marbun Napitupulu bukan

saksi/jiran sebatas dengan tanah terperkara, di mana yang sebenarnya

jiran sebatas dengan tanah terperkara adalah R. Junus Napitupulu dan

Urat Sibarani, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan saksi yang sah

tersebut, karena takut ketahuan niat jahatnya secara diam – diam ingin

menguasai tanah milik Pembanding I.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik (bukti surat P-4) yang diperbuat

oleh Terbanding bersama keterunan lain dari Raja Josua Manurung tidak

memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama yang menganggap bukti tersebut sebagai bukti

kepemilikan Terbanding yang sah adalah jelas suatu pertimbangan

hukum yang salah atau keliru.

- Bahwa sangat aneh dalil gugatan Terbanding menyatakan Raja Josua

Manurung menerima tanah terperkara dari pemiliknya marga Napitupulu,

tidak disebut namanya siapa, kemudian tanah terperkara itu diberikan

karena Raja Josua Manurung menikah dengan Boru Napitupulu (Boru

sebutan untuk anak perempuan bagi Suku Batak Toba), tanpa disebut

namanya siapa, hal ini tentunya membuat sejarah tanah Terbanding tidak

jelas atau kabur (obscuur libel).

- Bahwa kemudian kalaulah benar tanah itu diberikan dari marga

Napitupulu kepada Raja Josua Manurung karena menikahi puteri dari

marga Napitupulu tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi dan bukti

surat yang diajukan oleh Terbanding tidak satupun yang dapat

membuktikan hal tersebut.

- Bahwa saksi Erika Napitupulu, pada halaman 29 putusan Pengadilan

Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016,

menerangkan bahwa saksi Erika Napitupulu menanyakan kepada Bapak

saksi (Japet Napitupulu) tentang siapa orang yang sedang bekerja

ditanah tersebut, lalu jawaban Bapak saksi yang sedang bekerja tersebut

adalah Raja Josua Manurung.

- Bahwa keterangan saksi Erika Napitupulu di atas, adalah keterangan

yang diterima saksi dari Bapaknya, tidak langsung dari Raja Josua

Manurung sendiri, sehingga keterangan hanya berupa testimonium de

auditu belaka, yang tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini.

- Bahwa kemudian keterangan saksi: Teresia Simanjuntak pada halaman

32 putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.g/2016/PN.Blg, tanggal

10 Agustus 2016, yang menyatakan “saksi Teresia Simanjuntak

mengetahui asal usul tanah terperkara dari cerita warga setempat, bahwa

tanah diberikan dari seorang bermarga Napitupulu kepada borunya dan

Josua Manurung setelah pernikahannya yang kemudian diberikan

kepada anaknya”, keterangan saksi ini jelas hanya berupa testimonium

de auditu, karena keterangan saksi tidak berhubungan dengan peristiwa

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


yang dialami sendiri, sehingga keterangan saksi Teresia Simanjuntak

telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

- Bahwa demikian pula saksi: Parjuangan Napitupulu pada halaman 34

putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10

Agustus 2016, menyatakan “saksi mengetahui Oloan Manurung

menempati tanah terperkara yang di dapat dari neneknya dan juga orang

tua saksi pernah menceritakan kepada saksi yaitu sejak dari neneknya

Oloan Manurung sudah tinggal ditanah itu, keterangan saksi ini jelas

merupakan bentuk testimonium de auditu, sehingga tidak mempunyai

nilai pembuktian karena cerita atau pandangan dari orang tua saksi,

keterangan ini tidak ada harganya sama sekali.

- Bahwa sementara saksi: Berman Napitupulu yang diajukan oleh

Terbanding jelas tidak mengetahui asal usul tanah Terbanding yang

diperoleh Raja Josua Manurung karena saksi tidak ada

menerangkannya, dan saksi: Jala Napitupulu pada halaman 39 putusan

Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus

2016, menyatakan “saksi mengetahui tanah yang ditempati atau

dikerjakan Dorianus Manurung asal muasalnya berdasarkan cerita –

cerita orang – orang tua dikampung, bahwa asalnya dulu dari Raja Josua

Manurung yaitu ompu/kakek dari Dahlan Manurung (Terbanding)”, jelas

keterangan saksi Berman Napitupulu ini hanya merupakan keterangan

yang bersifat testimonium de auditu, sehingga haruslah dikesampingkan.

- Bahwa dan yang terakhir saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni

saksi: Sorta Napitupulu, pada halaman 42 putusan Pengadilan Negeri

Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, menyatakan

“pada saat itu Bapak saksi mengatakan kepada saksi bahwa suami dari

ibu – ibu/amang boru itu adalah Raja Josua Manurung dan ibu –

ibu/amangboru itu bernama Ahut Br. Simangunsong, dan ia jualan

gorengan di atas tanah terperkara,” keterangan saksi ini juga merupakan

bentuk keterangan yang sifatnya testimonium de auditu, telah dapat

dipertimbangkan dalam perkara.

- Bahwa dari keenam saksi yang diajukan oleh Terbanding yang

menerangkan mengenai asal usul tanah terperkara, 5 diantara saksi

adalah keterangan yang bersifat testimonium de auditu, sehingga

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983

“yang menegaskan saksi – saksi yang diajukan Penggugat semua terdiri

dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sebagai alat bukti ”, sementara 1 orang saksinya lagi tidak ada

menerangkan perolehan tanah terperkara yang diterima Raja Josua

Manurung dari Marga Napitupulu.

- Bahwa dari uraian di atas, bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding

dalam perkara ini yang menyatakan tanah terperkara milik Terbanding

bersama ahli waris lainnya dari Raja Josua Manurung dan sesuai dalil

gugatan Terbanding mengenai perolehan tanah terperkara dari Raja

Josua Manurung, kemudian dengan saksi – saksi yang diajukan oleh

Terbanding yang hanya berupa keterangan testimonium de auditu

belaka, maka dapatlah dinyatakan bahwa Terbanding telah dapat

membukti dalil gugatan yang menyatakan tanah terperkara yang

diperolehnya berasal dari Raja Josua Manurung yang menerima tanah

tersebut dari Marga Napitupulu, dan Terbanding juga tidak ada

menghadirkan dalam persidangan bukti surat pemberian Marga

Napitupulu kepada Raja Josua Manurung, yang dapat membenar dalil

gugatan Terbanding yang menyatakan “tanah terperkara adalah

pemberian dari Marga Napitupulu kepada Raja Josua Manurung yang

menikahi puterinya, sehingga secara hukum Terbanding telah dapat

membuktikan kepemilikan tanah terperkara adalah milik Raja Josua

Manurung yang diterima dari Marga Napitupulu, dan seharusnya gugatan

dari Terbanding haruslah dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak.

- Bahwa seandainya benar tanah terperkara milik Raja Josua Manurung,

mengapa tidak ditemukan atau tidak ada kuburan Raja Josua Manurung

dilokasi tanah terperkara, kemudian isteri Raja Josua Manurung yang

disebut Terbanding Boru Napitupulu juga tidak ada kuburan di lokasi

tanah terperkara, dan selanjutnya isteri kedua Raja Josua Manurung

yaitu Ahut br. Simangunsong juga tidak ditemukan dilokasi tanah

terperkara, dimana makam/kuburan dari mereka ???, tidak jelas,

sehingga secara hukum Terbanding sebenar telah dapat membuktikan

dalil – dalil gugatannya, maka bukti surat P-4 yang diajukan oleh

Terbanding haruslah dikesampingkan di dalam perkara ini karena tidak

memiliki nilai pembuktian.

- Bahwa akibat hukum dari bukti surat P-2, yang cacat hukum dan tidak

sah secara hukum, demikian bukti surat P-3 yang tidak sah secara

hukum, dan bukti surat P-4 yang tidak sah secara hukum, maka bukti

surat P-5 berupa akte nomor: 9, tanggal 16 Agustus 1996 tentang

Pernyataan Pemindahan Hak Milik dari Raja Josua Manurung kepada

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


ahli warisnya adalah menjadi tidak sah, sehingga bukti surat P-5 yang

diajukan Terbanding dalam perkara ini, haruslah dikesampingkan.

3. Dasar Kepemilikan Tanah Pembanding I adalah Sah Secara Hukum.

- Bahwa dasar kepemilikan tanah Pembanding yang dalam pertimbangan

Majelis Hakim tingkat pertama, tidak berhasil dibukti oleh

Pembanding/Tergugat dalam dalil sangkalannya, maka gugatan

Penggugat/Terbanding harus diterima, adalah merupakan pertimbangan

yang salah, dan secara tegas dibantah oleh Pembanding I, II.

- Bahwa dasar kepemilikan tanah terperkara diperoleh Pembanding I dari

ayahnya yang bernama: Polin Napitupulu, hal ini dibuktikan dari

keterangan saksi: Tumpak Napitupulu (mantan Kepala Desa Parparean

II) yang menyatakan tanah yang diperkarakan adalah tanah Polin

Napitupulu dan saksi tahu ketika jadi Kepala Desa Parparean II dari

tahun 1978 hingga 2001 (vide: putusan Pengadilan Negeri Balige No.

17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016 halaman 45) serta saksi

juga menerangkan bahwa Polin Napitupulu sedang menanam ubi

kemudian saksi menyuruh si Polin Napitupulu untuk bayar pajaknya dan

saksi menerangkan bahwa Polin Napitupulu ada membayar PBB tanah

tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi: Urat Sibarani, jiran sebatas dengan tanah

terperkara, menerangkan bahwa pemilik tanah terperkara adalah Polin

Napitupulu karena ketika kerja saksi di tanah saksi, Polin Napitupulu

teman kerja saksi ditanah terperkara saat itu (vide: putusan Pengadilan

Negeri Balige No 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016),

kemudian didukung oleh keterangan saksi lainnya yakni: Viktor Butar –

Butar dan saksi Nania Sitorus yang menerangkan tanah tersebut adalah

milik Polin Napitupulu, diketahui saksi – saksi langsung dari Polin

Napitupulu.

- Bahwa bukti surat T I, II-13 yang diajukan Pembanding, berupa Surat

Keterangan yang menerangkan pemilik tanah terperkara adalah benar

milik Polin Napitupulu, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean

II: Tumbur Napitupulu, dengan dasar surat ini Pembanding I memiliki dan

menguasai tanah terperkara karena Polin Napitupulu adalah ayah

Pembanding I, sehingga Pembanding I sebagai ahli waris dari Polin

Napitupulu, kepemilikan tanah Pembanding diatas tanah terperkara telah

dapat dibuktikan Pembanding dengan alat bukti yang sah, berupa bukti

surat kepemilikan sah dan bukti keterangan saksi di atas.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 55

putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10

Agustus 2016, yang menyatakan keterangan Nania Sitorus yang

mengetahui langsung pemberian pinjam pakai tersebut kepada Loina Br.

Napitupulu/Nai Pauder akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan

keterangan saksi Nania Sitorus tersebut “Unus Testis Nullus Testis”,

adalah pertimbangan yang salah dan dibantah secara tegas oleh

Pembanding.

- Bahwa tidak benar keterangan Nania Sitorus di atas hanya berdiri sendiri

atau hanya didukung oleh satu saksi saja, tidak benar demikian, lihat

keterangan saksi: Viktor Butar – Butar, pada halaman 47 putusan

Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus

2016, menerangkan saksi mengetahui Polin Napitupulu bilang sama

Dorianus Manurung, pada tahun 1969, “begilah lae, pakailah tanah

itu”(tanah yang terletak dilokasi tanah perkara sekarang), hal ini

membuktikan bahwa ada dua keterangan saksi yaitu saksi Nania Sitorus

dan saksi Viktor Butar - Butar yang menyatakan bahwa Dorianus

Manurung yang beristrinya Loina Br. Napitupulu menempati tanah

terperkara hanya pinjam pakai saja, sehingga keberadaan Dorianus

Manurung bersama istrinya Loina br. Napitupulu di atas tanah terperkara

hanya sebagai pemakai tanah, bukan sebagai pemilik tanah, sehingga

dalil bantahan/sangkalan Pembanding terbukti oleh keterangan kedua

saksi tersebut, adapun Loina br. Napitupulu adalah saudari perempuan

dari Polin Napitupulu (vide: bukti surat T I, II-10).

- Bahwa hal di atas, dikuatkan juga dengan surat pernyataan Tiarma br.

Manurung (anak perempuan dari Loina br. Napitupulu dengan suaminya

Dorianus Manurung), di mana dalam surat pernyataannya menerangkan

bahwa tanah terperkara yang ditempati orang tuanya, benar milik Tulang

saya yang bernama Polin Napitupulu, sehingga bukti surat ini mendukung

keterangan dari saksi Nania Sitorus dan saksi Viktor Butar – Butar.

- Bahwa tentang adanya makam/kuburan dari alm. Marhalam Manurung,

alm. Oloan Manurung dan Isteri Dahlan Manurung (ic. Terbanding) di

atas tanah terperkara, Pembanding I tidak mengetahui pemakaman alm.

Marhalam Manurung dan Isteri Dahlan Manurung di tanah terperkara dan

terhadap Oloan Manurung, Pembanding sempat menolak akan tetapi

karena adanya perundingan dengan pihak Manurung, diizinkan

Pembanding dikubur di atas tanah terperkara, jadi ini tidak ada kaitannya

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dengan adat istiadat Masyarakat Batak Toba sebagaimana pertimbangan

Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi ini semata – mata karena

alasan kemanusian saja, karena Oloan Manurung anak dari

Inangboro/bibi dari Pembanding, artinya Oloan Manurung masih sepupuh

dari Pembanding.

- Bahwa adapun terhadap bukti surat P-23 dan bukti surat P-27 yang

diajukan Terbanding, tercantum pada batas tanah sebelah Utara atas

nama Doris Manurung, hanya karena pada saat itu yang

mendiami/tinggal di tanah terperkara adalah Doris Manurung, hal sudah

ditegaskan oleh saksi Urat Sibarani dalam keterangannya.

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, Pembanding I, II, telah dapat

membuktikan bahwa kepemilikan tanah terperkara secara hukum adalah sah

milik Pembanding I yang diperolehnya dari ayah Pembanding I (Polin

Napitupulu), dan dalil – dalil gugatan dari Terbanding/Penggugat telah berhasil

dibantah oleh Pembanding I, II, serta segala pertimbangan Majelis Hakim

tingkat pertama terbukti telah salah atau keliru dalam melakukan pertimbangan

hukum, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa

dan mengadili perkara, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar

sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-I dan Pembanding- II.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg,

tanggal 10 Agustus 2016.

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya ongkos perkara untuk

setiap tingkatan.

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil –

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding

yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya

pada tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


A. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru serta tanpa

pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam menilai

Bukti P–2, dengan menyatakan “Bukti Yang Diajukan Terbanding Semula

Penggugat Yakni Bukti P-2 Telah Melanggar Pasal 26 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang

Mengakibatkan Bukti Surat P-3, P-4, P-5 Yang Diajukan Terbanding

Menjadi Tidak Sah Secara Hukum”, yakni dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-2 yang merupakan “Surat Pengumuman Kecamatan

Porsea No: 593/1145/1996 tanggal 1 Agustus 1996” adalah upaya

pertama kali (sebagaimana arahan Tumpak Napitupulu selaku Kepala

Desa Parparean II saat itu) untuk mengesahkan hak atas Tanah

Terperkara yang memang telah dimiliki, dihuni, maupun diusahai sejak

semasa hidup Alm Raja Joshua Manurung, yang selanjutnya oleh

Kepala Desa Parparean II diterbitkan Surat Keterangan

No:100/52/2015/1996 tanggal 14 Agustus 1996 (Bukti P-3), yang

kemudian berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 tersebut membuat Surat

Keterangan Hak Milik tanggal 16 Agustus 1996 (Bukti P-4) dan

sebagai upaya terakhir yaitu membuat Pernyataan Perpindahan Hak

Milik, yakni sesuai Akta No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris

Julitri Roriana, S.H.(Bukti P-5).

Dengan demikian, berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 tersebut (yang

dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3) Terbanding dan Ahli Waris Lain

dari Alm Raja Josua Manurung “memiliki alas hak berupa bukti tertulis”

sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 beserta Penjelasannya.

2. Bahwa sedangkan yang dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah No.

24 tahun 1997 adalah mekanisme dalam rangka pendaftaran tanah di

Kantor Pertanahan, “yang jelas belum ditempuh” akibat terhalangnya

hak Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung dalam

melakukan pendaftaran tanah akibat perbuatan melawan hukum

Pembanding I dan Pembanding II yang tanpa hak mengusahai Tanah

Terperkara, yakni sesuai Bukti P-16 (Surat dari Kantor Pertanahan

Toba Samosir) pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan “alas

hak yang dimiliki pihak Dahlan Manurung telah memenuhi kriteria

sebagai alat pembuktian dalam rangka pendaftaran tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah

No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya,

akan tetapi untuk melakukan pendaftaran tanah, kepada pihak yang

bermohon, selain data-data yuridis atas tanah tersebut, juga harus

menguasai tanahnya secara fisik”.

3. Bahwa di samping itu Pembanding I dan Pembanding II patutnya

menyadari bahwa dari tanggal terbitnya Bukti P-2 yang pada tahun

1996 saja jelas “sudah lebih dahulu”, dari pada berlakunya Peraturan

Pemerintah tersebut yang pada tahun 1997.

B. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru dan hendak

mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara

meyakinkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

dengan menyatakan “Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Balige

Yang Mensahkan Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5 Sebagai Bukti

Kepemilikan Terbanding Merupakan Pertimbangan Yang Salah Atau

Keliru”, yakni dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Keberatan Pembanding I dan Pembanding II yang

menyatakan “sesuai dalil gugatan Terbanding, setelah keluar surat

pengumuman yakni bukti surat P-2 Terbanding berupaya menguasai

tanah Pembanding secara diam-diam” adalah pernyataan

menyesatkan karena Terbanding tidak ada mendalilkan demikian

dalam gugatannya.

2. Bahwa dalam rangka mengesahkan Tanah Terperkara, Marhalam

Manurung (Alm) mewakili ahli waris lain Alm Raja Joshua Manurung

menghadap Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II saat

itu, adapun hasilnya berupa arahan agar menghadap Kecamatan

Porsea guna dilakukan Pengumuman, untuk itu Kecamatan Porsea

terbitkan Surat Pengumuman (vide Bukti P-2). Selanjutnya Marhalam

Manurung (Alm) menghadap kembali Kepala Desa Parparean II,

adapun hasilnya adalah dibuatkan Surat Keterangan Kepala Desa

(vide Bukti P-3).

3. Bahwa Terbukti pengumuman Kecamatan Porsea berlangsung 14 hari

(vide Bukti P-2), dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak manapun,

termasuk Pembanding I yang saat itu berada di rumahnya (Lumban

Tonga-Tonga, Desa Parparean II). Fakta tersebut diperkuat dengan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa (vide Bukti P-3) dan

keterangan saksi yang juga bertetanggaan dengan Pembanding I,

yakni sebagai berikut:

a. Keterangan saksi Teresia Simanjuntak (vide Putusan: halaman

33 strip 6 – 7):

“Bahwa saksi mengetahui tentang surat pengumuman dari

kecamatan pada tahun 1996 mengenai Kepemilikan Tanah

keluarga Manurung yang mana surat itu dilekatkan di dekat tanah

terperkara dan juga di kantor Kepala Desa yang saat itu di jabat

oleh Tumpak Napitupulu. Bahwa setahu saksi saat surat

Pengumuman tersebut dibuat, Hisar Napitupulu mengetahuinya

akan tetapi Hisar Napitupulu tidak ada keberatan saat itu”

b. Keterangan saksi Parjuangan Napitupulu (vide Putusan:

halaman 35 strip 10 – 12):

“Bahwa Saksi mengetahui Surat Pengumuman dari Kecamatan

Porsea pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah itu oleh

pihak Manurung dan saksi lihat berbentuk pampflet yang

dilekatkan di lokasi Tanah Terperkara tersebut. Bahwa Saksi

mengetahui Hisar Napitupulu ada dikampung pada saat

pengumuman Kecamatan itu, karena jarak rumah saksi dengan

rumah Hisar Napitupulu hanya beda 3 rumah. Bahwa saksi

mengetahui saat pengumuman di kecamatan tersebut dibuati,

tidak ada keberatan dari Hisar Napitupulu”

c. Keterangan saksi Jala Napitupulu (vide Putusan: halaman 41

strip 1): “Bahwa Saksi mengetahui selain Akta Notaris itu, ada

surat Pengumuman dari Kantor Kecamatan Porsea yang mana

pengumuman itu juga dilekatkan di Kantor Kepala Desa pada

tahun 1996 dan setahu Saksi saat itu tidak ada yang keberatan

terkait Pengumuman tersebut, dan juga tidak ada keberatan dari

Pihak Hisar Napitupulu”.

4. Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan bukti yang menunjukan

upaya tindak lanjut dan saling berkaitan, dimana Bukti P-2 yang

merupakan Surat Pengumuman Kecamatan Porsea telah menguraikan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


hal-hal berkaitan dengan Tanah Terperkara (baik letak, luas, batas

tanah, dll.), yang selanjutnya Kepala Desa Parparean II menerbitkan

“Surat Keterangan Kepala Desa” (vide Bukti P-3), yang pada pokoknya

menerangkan fakta kepemilikan Tanah Terperkara sesuai

Pengumuman Kecamatan tersebut. Sehingga dalil keberatan

Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan “Surat Keterangan

No. 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996, yang tidak

menyebutkan batas tanah, ukuran tanah dan luas tanah dan tidak

ditandatangani saksi-saksi jiran sebatas, seolah surat ini sengaja

diperbuat diam-diam oleh Terbanding, agar tidak diketahui oleh

Pembanding I” merupakan kekeliruan dan dugaan yang tidak

berdasarkan hukum.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

tertuang dalam putusannya pada halaman 51 alinea ke-2 telah tepat

dan benar, yang menyatakan:

“…dan terhadap (Bukti T.I.II–1) tersebut menurut Majelis Hakim

meskipun Tumpak Napitupulu telah mencabut tanda tangannya

tersebut akan tetapi tidak membuat batal (Bukti P-3 dan Bukti P-

4) tersebut, karena pada saat membuat Surat Pernyataan

tertanggal 4 Februari 2008 tersebut Tumpak Napitupulu sudah

tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Parparean II sehingga

tidak menimbulkan akibat hukum atas pencabutan tanda

tangannya tersebut…”

Oleh karena itu, sebuah kekeliruan apabila Pembanding I dan

Pembanding II mendasarkan dalil keberatannya berdasarkan Bukti

T.I.II – I.

6. Bahwa dengan demikian, dalil Keberatan Pembanding I dan

Pembanding II yang menyatakan “bahwa jelas sudah penerbitan Surat

Keterangan No. 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996,

dimintakan secara diam-diam oleh Marhalam Manurung tanpa

menyertakan jiran sebatas saksi untuk mengetahui atau

menandatangani surat tersebut, adalah suatu bukti bahwa Terbanding

berniat jahatnya menguasai tanah milik Pembanding I”, adalah jelas

merupakan kekeliruan dan hanya merupakan dugaan tanpa didasari

fakta-fakta hukum dalam menilai Bukti P–3.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


7. Bahwa Bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan Hak Milik tanggal

16 Agustus 1996 adalah alas hak berupa bukti tertulis Terbanding dan

Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung atas Tanah Terperkara,

yang mana menurut bentuk dan isinya merupakan “Akta Pemindahan

Hak yang dibuat di bawah tangan” sebagaimana dimaksud Penjelasan

pasal 24 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

serta pasal 76 ayat 1 huruf (g) PMNA 3 Tahun 1997, yakni yang

berbunyi “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang

dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan

yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini”.

8. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru dan tanpa

pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam

menilai Bukti P–4, yang pada pokoknya menyatakan “Bukti surat P–4

yang diajukan Terbanding tidak sah secara hukum karena hanya

Kepala Desa Parparean II yang menandatangani surat tersebut, akan

tetapi Camat Porsea tidak menandatangani, kemudian saksi yang

menandatangani surat P-4 yakni Midian Napitupulu dan Marbun

Napitupulu bukanlah saksi yang sah karena bukan saksi/jiran sebatas

dengan Tanah Terperkara”. Karena menurut Penjelasan Ps. 24 ayat 1

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 dan Ps. 76 ayat 1

huruf (g) PMNA 3 Thn 1997, yang wajib menandatangani akta tersebut

(Bukti P–4) adalah Kepala Desa. Faktanya Bukti P–4 telah sah secara

hukum dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II.

9. Bahwa meskipun demikian, pihak Terbanding tetap menempatkan

saksi-saksi dalam Bukti P–4 guna memperkuat fakta terbitnya Bukti P-

4 tersebut. Adapun melalui Penjelasan Ps. 24 ayat 1 Peraturan

Pemerintah No. 24 Thn 1997 serta Ps. 76 PMNA 3 Thn 1997

memberikan petunjuk, yakni “sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi

dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak punya hubungan

keluarga sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal

maupun horizontal, dan mengetahui kepemilikan tersebut karena

sudah dianggap sebagai pengetua adat dan/atau sudah lama

bertempat tinggal di desa letak tanah tersebut”. Dengan demikian,

Midian Napitupulu (Alm) dan Marbun Napitupulu (Alm) selaku

Pengetua adat setempat dan/atau setidaknya selaku orang yang

dituakan karena telah lama tinggal di Desa Parparean II dan/atau di

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


lingkungan Tanah Terperkara adalah Sah dan cakap hukum sebagai

saksi.

10. Bahwa oleh karena itu, dalil Keberatan Pembanding I dan Pembanding

II yang menyatakan “Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik (bukti

surat P-4) yang diperbuat oleh Terbanding bersama keturunan lain dari

Raja Joshua Manurung tidak memiliki dasar hukum yang kuat”, adalah

jelas merupakan kekeliruan dan tanpa pemahaman yang cukup baik

memahami ketentuan hukum dalam menilai Bukti P–4 Bahkan

berdasarkan Bukti P–4 serta yang dikuatkan dengan Bukti P–2 dan P–

3, selanjutnya oleh pihak Keluarga Terbanding dapat

mengukuhkannya ke dalam Akta Pernyataan Perpindahan Hak Milik

No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.(vide

Bukti P–5).

11. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya pada halaman 52 alinea ke-3 telah tepat

dan benar, dengan menyatakan “bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan di atas meskipun belum diterbitkannya bukti kepemilikan

hak milik atas nama keturunan/ahli waris Alm Raja Joshua Manurung

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir akan tetapi menurut

penilaian Majelis Hakim terhadap (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-4),

dan (Bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara

a quo adalah dapat dijadikan sebagai petunjuk/bukti alas hak…”.

12. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II jelas keliru dengan

menyatakan “sejarah tanah Terbanding tidak jelas atau kabur”. Karena

“Sejarah Tanah Terbanding” adalah fakta riwayat penguasaan tanah

terperkara secara turun temurun, fakta adanya bukti-bukti hak atas

tanah terperkara yang telah diterbitkan pada tahun 1996, dan fakta

adanya rumah maupun kuburan dari keluarga terbanding hingga kini

masih ada di tanah terperkara, yang terbukti secara meyakinkan

menunjukan Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua

Manurung merupakan pihak pemilik Tanah Terperkara. Adapun

mengenai asal-usul perolehan Tanah Terperkara yang juga

dipersoalkan Pembanding I dan Pembanding II adalah bagian dari

“fakta riwayat penguasaan tanah terperkara” yang notabene sudah

berumur lebih seabad sejak perolehannya, yang merupakan sebab

sehingga Tanah Terperkara pada faktanya dan terbukti dapat dihuni

maupun diusahai oleh raja joshua manurung hingga berlanjut kepada

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


keturunan-keturunannya. Kemudian mengingat tidak mungkin lagi ada

saksi ataupun bukti surat yang dapat menerangkan asal-usul tersebut,

namun keterangan warga setempat letak Tanah Terperkara,

khususnya warga Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II dapat

menjadi petunjuk.

13. Bahwa disamping itu, justru hal yang sangat aneh apabila

Pembanding I dan Pembanding II baru mempersoalkan mengenai

asal usul Tanah Terperkara pada Pengadilan Tingkat Banding ini,

karena faktanya Pembanding I dan II tidak pernah menyangkal baik

dalam jawabannya maupun dupliknya pada Pengadilan Tingkat

Pertama, yang artinya Pembanding I dan Pembanding II pada

faktanya telah menerima dan mengakui dalil gugatan Terbanding

tersebut, sehingga terkesan hendak mengesampingkan fakta-fakta

hukum yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti secara

meyakinkan. Oleh karena itu, dalil Keberatan tersebut patut

dikesampingkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

14. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II jelas keliru dengan

menyatakan keterangan saksi Erika Napitupulu, Sorta Napitupulu,

Berman Napitupulu, Teresia Simanjuntak, Jala Napitupulu, dan

Parjuangan Napitupulu bersifat Testimonium De Auditu. Karena

melalui keterangan dari saksi-saksi tersebut yang justru membuktikan

“Fakta Penguasaan Tanah Terperkara Secara Turun Temurun” sejak

semasa hidup Alm Raja Josua Manurung hingga berlanjut kepada

keturunan-keturunannya. Adapun yang dapat dijadikan pertimbangan

sebelum menguraikan hal-hal yang dialami langsung oleh saksi-saksi,

sebagai berikut:

a. Pada faktanya saksi-saksi tersebut lahir di kampung yang sama

dengan tempat kelahiran Pembanding I, yaitu kampung Lumban

Tonga-Tonga, Desa Parparean II (kecuali saksi Teresia

Simanjuntak).

b. Pada faktanya saksi-saksi tersebut bertempat tinggal di kampung

yang sama dengan Pembanding I, baik sejak lahir hingga saat ini/

sebelum merantau.

c. Pada faktanya saksi-saksi tersebut masih satu kakek leluhur yang

sama dengan Pembanding I (kecuali saksi Teresia Simanjutak).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


15. Bahwa saksi Erika Napitupulu yang Lahir pada tahun 1935 di Lumban

Tonga-Tonga, Desa Parparean II, “Saksi merupakan cucu dari Pemilik

Tanah Terperkara Semula yang “bermarga Napitupulu”. Pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebagai FAKTA: “Bahwa saksi ketika bekerja dengan Bapak Saksi di

tanahnya pada tahun 1947, Saksi melihat Raja Josua Manurung

sedang menanam tanaman ubi kayu/ singkong dan melihat Ahut br.

Simangunsong sedang menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah

Terperkara. Saksi melihat Raja Josua Manurung mengusahai Tanah

Terperkara dari tahun 1947 sampai 1950 saja karena setelah itu Saksi

pergi merantau”. Bahkan saksi kenal Jaudin Napitupulu (Pembanding

II) karena teman satu sekolah, dan saksi dengan Pembanding II sering

bertemu di warung Ahut br. Simangunsong untuk membeli goreng”.

Sebagai PETUNJUK: setahu saksi, sebab Raja Josua Manurung

menjadi pemilik Tanah Terperkara, karena Tanah tersebut diberikan

kakek saksi, yaitu karena perkawinannya Raja Josua Manurung

dengan bibik saksi/ putri kandung dari kakek saksi”.

16. Bahwa saksi Sorta Napitupulu yang lahir tahun 1941 dan bertempat

tinggal di Lumban Tonga-Tonga,Desa Parparean II (NB: letak rumah

Saksi, tepat di depan rumah Pembanding I). Pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Sebagai FAKTA: “Bahwa pada tahun 1951 ketika Saksi bersama

Bapak Saksi mengejar kerbaunya yang habis berkelahi hingga sampai

ke jalan raya, Saksi melihat Ahut br. Simangunsong sedang

membersihkan dan menanam di kebunnya (di Tanah Terperkara).

Kemudian, Saksi melihat Ahut br. Simangunsong sedang menanam

singkong serta melihat tempat menjual gorengan dan gubuk terbuat

dari bambu. Saksi melihat Ahut br. Simangunsong di Tanah Perkara

sampai meninggal. Kemudian sebelum merantau setelah tamat SGA

pada tahun 1963, yang sempat Saksi lihat masih tinggal di Tanah

Terperkara adalah Dorianus Manurung, Nai Pauder br. Napitupulu dan

si Oloan Manurung”.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sebagai PETUNJUK: “Bahwa setahu Saksi, Raja Josua Manurung

sebelum kawin dengan Ahut br. Simangunsong sudah kawin dengan

boru Napitupulu akan tetapi tidak ada anak, tapi kalo kawin dengan

Ahut br. Simangunsong ada anaknya” dan “sepengetahuan Saksi tidak

pernah ada ceritanya Polin Napitupulu menyerahkan Tanah

Terperkara ke itonya/ Nai Pauder br Napitupulu atau ke Dorianus

Manurung sebagai hak pakai”.

17. Bahwa saksi Berman Napitupulu yang lahir tahun 1948 dan bertempat

tinggal di Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean II. Saksi adalah cucu

R. Junus Napitupulu/ pemilik tanah berbatasan sebelah utara dari

Tanah Terperkara dan sudah lama mengusahai tanahnya sendiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebagai FAKTA: “Bahwa pada tahun 1964 saksi melihat di Tanah

Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi

kayu/singkong oleh Dorianus Manurung berserta istrinya/Nai Pauder

(Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian

setelah Dorianus Manurung meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya,

namun setelah istrinya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai

meninggal tahun 2011”.

“Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas Surat Keterangan

Hak Milik dan Akta Notaris milik keluarga Manurung, termasuk dari

Hisar Napitupulu (Pembanding I). Kemudian setahu saksi Marhalam

Manurung, Oloan Manurung dan Istri dari Dahlan Manurung

(Terbanding) dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan

Istri Dahlan Manurung dihadiri oleh Teresia Simanjuntak dan Istri Hisar

Napitupulu”.

18. Bahwa saksi Teresia Simanjuntak yang lahir tahun 1948 Saksi

bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II sejak

tahun 1971 bersama suaminya Midian Napitupulu. Pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut: (NB: kuburan orang tua dari Midian

Napitupulu dan dari Polin Napitupulu masih setambak. Jadi

hubungannya cukup dekat)

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sebagai FAKTA: Bahwa sejak tahun 1971 Saksi melihat di Tanah

Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi

kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder

(Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian

setelah Dorianus Manurung meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya,

namun setelah istrinya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai

meninggal tahun 2011.

Bahwa saksi mengetahui “Surat Keterangan Hak Milik keluarga

Dorianus Manurung (vide Bukti P-4), ketika melihat Suaminya/ Midian

Napitupulu menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut pada

tahun 1996”. Saksi juga mengetahui “Surat Pengumuman Kecamatan

pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah keluarga Dorianus

Manurung (vide Bukti P–2), yang dilekatkan di Tanah Tererkara dan di

Kantor Kepala Desa Parparean II yang saat itu dijabat Tumpak

Napitupulu”. Setahu saksi bahwa Hisar Napitupulu (Pembanding I)

mengetahui Pengumuman Kecamatan tersebut dan tidak ada

keberatan pada saat itu. Setahu saksi Marhalam Manurung, Oloan

Manurung dan Istri Dahlan Manurung dikubur di Tanah Terperkara.

Bahkan acara penguburan Istri Dahlan Manurung dihadiri oleh saksi

sendiri dan Istri Hisar Napitupulu.

Sebagai PETUNJUK: “setahu Saksi terkait asal-usul Tanah perkara

dari warga setempat, bahwa Tanah itu diberikan dari seorang

bermarga Napitupulu kepada borunya dan Josua Manurung setelah

pernikahannya. Setahu saksi, sebelum Dorianus Manurung menikahi

Nai Pauder br Napitupulu, Tanah sudah dimiliki orang tuanya, yaitu

Josua Manurung”.

19. Bahwa saksi Jala Napitupulu yang lahir tahun 1965 dan bertempat

tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II. Saksi pernah

menjabat Kepala Desa Parparean II dari tahun 2001 s/d 2013. Pada

Pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Sebagai FAKTA: Saksi melihat di Tanah Terperkara dihuni dan

diusahai dengan menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh

Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu)

dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian setelah Dorianus Manurung

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya, namun setelah istrinya

meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggal tahun

2011.

Bahwa saksi “mengetahui ada surat Pengumuman dari Kantor

Kecamatan Porsea, yang dilekatkan di Kantor Kepala Desa pada

tahun 1996 dan setahu saksi tidak ada keberatan dari manapun,

termasuk dari Pihak Hisar Napitupulu (Pembanding I) yang pada saat

itu ada dikampung”. Kemudian juga, Saksi “pernah menolak

permohonan penerbitan Surat Keterangan Hak Milik a.n Hisar

Napitupulu”, karena sudah ada terbit Surat Pengumuman Kecamatan,

Surat Kepala Desa tentang Keterangan Hak Milik dan Akta Notaris

pihak Dahlan Manurung pada tahun 1996,”. Kemudian setahu saksi

“Marhalam Manurung, Oloan Manurung dan Istri Dahlan Manurung

dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan Istri Dahlan

Manurung juga dihadiri Istri Hisar Napitupulu”.

Sebagai PETUNJUK: “setahu Saksi dari cerita orang-orang tua

dikampung (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II), sebelum

kawin Dorianus Manurung sama Nai Pauder br Napitupulu (Istri Kedua

Dorianus Manurung), Dorianus Manurung sudah tinggal di Tanah

Terperkara dengan Istrinya yang boru Siregar (Isteri Pertama Dorianus

Manurung). Setahu saksi juga, bahwa Tanah yang ditempati dan

dikerjakan Dorianus Manurung, asalnya dari Josua Manurung, yaitu

kakek si Dahlan Manurung (Terbanding)”.

20. Bahwa saksi Parjuangan Napitupulu lahir tahun 1974 dan bertempat

tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II dari sejak lahir

hingga tahun 2013. Saksi adalah anak dari Midian Napitupulu. Pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebagai FAKTA: Saksi “Melihat di Tanah Terperkara di huni oleh

Oloan Manurung dan ibunya/Naipauder (Loina br. Napitupulu) lalu

setelah ibunya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai

meninggal tahun 2011”.

Saksi juga mengetahui ada Surat Pengumuman dari Kecamatan

Porsea pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah pihak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Manurung, yang mana surat itu dilekatkan di lokasi Tanah Terperkara

dan setahu saksi, Hisar Napitupulu (Pembanding I) yang pada saat itu

ada dikampung (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II) tidak ada

keberatan terkait Pengumuman itu. Saksi juga mengetahui Akta

Notaris milik Manurung. dan juga mengetahui penguburan Marhalam

Manurung dan Oloan Manurung di Tanah Terperkara,

Sebagai PETUNJUK: Setahu Saksi bahwa “Oloan Manurung

menempati tanah Terperkara yang di dapat dari neneknya, dan orang

tua Saksi (Midian Napitupulu) pernah cerita kepada saksi bahwa sejak

dari neneknya Oloan Manurung sudah tinggal di Tanah itu”.

21. Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 52

alinea ke-3 s/d halaman 53 dalam menilai bukti-bukti surat yang

dimiliki dan diajukan Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan

Terbanding sehingga menyimpulkan bahwa Tanah Terperkara “adalah

merupakan milik sah dari Penggugat/ Ahli Waris Lainnya/ keturunan

Alm Raja Josua Manurung yang merupakan boedel waris dari Alm

Raja Josua Manurung yang belum terbagi” adalah telah tepat dan

benar. Karena pada faktanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di

atas, Pembanding I dan Pembanding II jelas telah keliru dan bahkan

hendak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti

secara meyakinkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama.

C. Bahwa tanggapan Terbanding atas dalil pembanding I dan Pembanding II

yang menyatakan “Dasar Kepemilikan Tanah Pembanding I adalah Sah

Secara Hukum”, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Tumpak Napitupulu yang merupakan Kepala Desa

Parparean II pada tahun 1978 s/d 2001, dalam kesaksiannya

menyatakan sebagai berikut:

“Saya yakin Tanah itu Tanah Polin Napitupulu saat mengecek tanah

sejak tahun 1980, kemudian saya dapati si Polin Napitupulu tahun

1981 dan 1982 lagi mengusahai di Tanah terperkara itu. Kemudian

tahun 1983 dan seterusnya tidak tahu lagi”. Tapi faktanya, Saksi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dapat menunjukan bukti pembayaran PBB Tanah Terperkara dan

bahkan diketahui Polin Napitupulu telah meninggal pada tahun 1981,

yakni sesuai dalil jawaban Pembanding I (selaku anaknya) serta

faktanya pada tahun 1996 Saksi selaku Kepala Desa membuat dan

menandatangani surat-surat Terbanding (Bukti P-3 dan P-4).

Bahwa saksi juga menyatakan dengan tegas dan “berulang kali” dalam

kesaksiannya di persidangan, bahwa alasan saksi mencabut surat-

surat itu (bukti P-3 dan P-4) hanya karena tidak ditandatangani Camat

Porsea. Tapi faktanya “alasan tersebut sama sekali tidak sesuai”

dengan yang terurai pada Bukti T.I.II–1. Disamping itu, Saksi sudah

tidak lagi menjabat Kepala Desa Parparean II saat membuat surat

pernyataan itu (Bukti T.I.I-1).

Dengan demikian, Kesaksian Tumpak Napitupulu sangat jelas

meragukan dengan menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin

Napitupulu”. Terlebih Saksi menyatakan “tidak tahu apakah pemberian

Tanah itu dari Polin Napitupulu ke Dorianus Manurung secara

pauseang atau tidak”.

2. Bahwa Saksi Urat Sibarani yang merupakan pemilik tanah berbatasan

sebelah Selatan dari Tanah Terperkara, dalam kesaksiannya

menyatakan sebagai berikut:

Saksi menyatakan “Kutahu Tanah itu Tanah Polin Napitupulu ketika

kerja aku di tanahku, dialah teman kerjaku disana”. Tapi saksi

menyatakan “Tidak tahu tahun berapa itu waktu kerja dengan si Polin”.

Saksi juga menyatakan ”Lama juga Polin Napitupulu mengusahai

Tanah itu”. Tapi Saksi menyatakan “tidak tahu berapa lama si Polim

mengerjakan Tanah itu”.

Kemudian berdasarkan Bukti P-23 (SHM No. 17 tahun 2007) dan Bukti

P-27 (Permohonan Informasi mengenai batas - batas bidang tanah

dalam rangka penerbitan SHM No. 17 tahun 2007 a.n Urat Sibarani)

bahwa yang tercantum pada batas tanah sebelah Utara milik Urat

Sibarani adalah Doris Manurung (Dorianus Manurung). Selanjutnya

Saksi menyatakan “karena Dorianus manurung bertempat tinggal di

Tanah itu, makanya namanyalah yang kubuat di batas Utara tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


saya dalam sertifikat”. Tapi faktanya Dorianus Manurung sudah

meninggal pada ± tahun 1978, dimana sertifikat Saksi baru terbit pada

tahun 2007.

Oleh karena itu, Saksi Urat Sibarani sesungguhnya yakin bahwa

Tanah Terperkara adalah milik sah dari Dorianus Manurung/

Keturunan dari Alm Raja Josua Manurung. Karena jika tidak yakin,

Saksi pasti mencantumkan nama Polin Napitupulu atau Hisar

Napitupulu (Pembanding I) selaku anak Polin Napitupulu. Terlebih

Saksi mengatakan sudah sejak kecil kenal Hisar Napitupulu dan

merupakan teman kerja saksi sampai sekarang. Oleh karena itu,

Terbanding setuju dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 53

baris 32 s/d baris 37.

Dengan demikian, Kesaksian Urat Sibarani sangat jelas meragukan

dengan menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin Napitupulu”.

Terlebih Saksi menyatakan bahwa “setahu saksi di Tanah perkara

diberikan Polin Napitupulu ke Nai Pauder br. Napitupulu karena

Dorianus Manurung menceritakannya kepada saksi”. Artinya Saksi

mengetahui Polin Napitupulu memberi pinjam pakai Tanah perkara

kepada Naipauder/Loina br Napitupulu dan Dorianus Manurung hanya

berdasarkan cerita, bukan mengetahui langsung.

3. Bahwa Saksi Viktor Butar-Butar yang tinggal di Tarutung merupakan

“anak dari adik perempuan kandung Polin Napitupulu dalam

kesaksiannya menyatakan sebagai berikut:

Saksi menyatakan bahwa “tanah itu tanah almarhum Polin Napitupulu

karena waktu saksi Sekolah Teknik (setara SMP) di Parparean, Saksi

sering ke rumah tulang Polin Napitupulu dan sering Saksi jumpai Polin

Napitupulu bekerja di Lokasi Tanah Terperkara” dan juga menyatakan

“Saksi mengetahui Polin Napitupulu bilang sama Dorianus Manurung

pada tahun 1969, “beginilah lae, pakai lah Tanah saya itu” yaitu karena

Dorianus Manurung menceritakan kepada saksi saat Dorianus

Manurung sedang membangun rumahnya di Tanah perkara”.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa keterangan Saksi Viktor Butar-Butar yang menyatakan “Tanah

Terperkara adalah milik Polin Napitupulu” sudah jelas meragukan dan

bahkan Saksi mengetahui Polin Napitupulu memberi pinjam pakai

Tanah perkara kepada Naipauder/Loina br Napitupulu dan Dorianus

Manurung hanya berdasarkan cerita, bukan mengetahui langsung.

4. Bahwa Saksi Nania Sitorus yang tinggal di Silamosik II merupakan

“anak dari adik perempuan kandung Polin Napitupulu, dalam

kesaksiannya menyatakan sebagai berikut:

Saksi menyatakan “setahu saksi Tanah perkara itu adalah Tanah si

polin Napitupulu karena sewaktu gadis Saksi sekitar tahun 1957/1958

sering diajak Polin Napitupulu untuk ambil mangga di Tanah perkara”

dan Saksi juga menyatakan “setahu Saksi Polin Napitupulu

memberikan untuk dipakai tanah itu kepada Nai Pauder/ Loina br

Napitupulu akan tetapi tidak ada dibuat surat-suratnya”

Bahwa keterangan Saksi Nania Sitorus yang menyatakan “Tanah

Terperkara adalah milik Polin Napitupulu” sudah sangat jelas

meragukan. Bahkan Saksi menyatakan Polin Napitupulu memberikan

untuk dipakai Tanah Terperkara itu kepada Nai Pauder/Lonia br.

Napitupulu tetapi tidak ada dibuat suratnya dan hanya Saksi sendiri

yang mengetahuinya. Oleh karenanya, Saksi Nania Sitorus “unus

testis ullus testis”.

5. Bahwa selain Bukti T.I.II – 13 sangat meragukan dan jelas tidak

objektif karena terdapat nama “Jaudin Napitupulu” sebagai saksi surat,

yang mana merupakan Pembanding II dalam perkara a quo,

Terbanding juga setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya hlm. 52 alinea ke-1,

yang menyatakan:

“Bahwa oleh karena terhadap (Bukti P-4) telah dinyatakan Sah oleh

Majelis Hakim sehingga Bukti yang diajukan Tergugat yaitu (Bukti

T.I.II – 13) berupa Surat Keterangan Nomor 470/68/2033/2016

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II An. Tumbur

Napitupulu pada tanggal 3 Maret 2016 yang apabila dinyatakan sah

keberadaannya akan menjadi tumpang tindih terhadap (Bukti P-4)

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


oleh karenanya menurut Majelis Hakim (Bukti T.I.II – 13) patut juga

dikesampingkan”.

6. Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 55

alinea ke-2 dalam menilai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang

diajukan Pembanding I dan Pembanding II, sehingga menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang

ternyata menurut Majelis Hakim Para Tergugat telah dapat

membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut dan sebagaimana

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1972 No. 395

K/Sip/1972 dengan menerangkan Jika Tergugat tidak berhasil

membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat harus

diterima” adalah telah tepat dan benar.

Karena pada faktanya tidak ada satupun bukti surat maupun saksi-

saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Pembanding I

secara meyakinkan bahwa “Tanah Terperkara adalah milik Polin

Napitupulu” maupun “Tanah Terperkara diberikan oleh Polin

Napitupulu kepada Nai Pauder/Loina br. Napitupulu dan Dorianus

Manurung sebagai hak pakai” maupun Pihak Polin Napitupulu

mengusahai Tanah Terperkara hingga saat ini. Dengan demikian,

secara meyakinkan Pembanding I dan Pembanding II tidak memiliki

kedudukan dan hubungan hukum apapun dengan Tanah Terperkara.

Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar pertimbangan hukum dari Majelis

Hakim Tingkat Pertama, yang tertuang dalam putusannya halaman 54 alinea

ke-3, yang menyatakan: “Bahwa karena terhadap tanah terperkara telah terbukti

adalah merupakan milik Sah dari Penggugat/ Ahli Waris/ Keturunan Alm Raja

Josua Manurung, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah

menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah tanpa seijin/persetujuan

Penggugat sebagai Ahli Waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung menurut

Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif

orang lain, oleh karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan

juga sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-16) pada poin 6 bahwa

Penggugat belum dapat untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan

Penggugat masih terkendala karena telah dapat menguasai tanahnya secara

fisik karena masih dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


hukumnya dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para

Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana

dimaksud pada kriteria pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum atas putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dalam

perkara a quo telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-

alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum

dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Majelis Hakim

Tingkat Pertama mohon untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan dalam perkara a quo sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa mengingat dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding I dan

Pembanding II dalam memori banding telah keliru dan tidak berdasar hukum

serta bahkan hendak “mengesampingkan” fakta-fakta hukum yang sudah jelas

dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah terbukti

secara meyakinkan, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding a quo berkenan untuk menolak

permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II, dan

karenanya berkenan memutuskan perkara a quo, sebagai berikut:

Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan

Pembanding II.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg

tertanggal 10 Agustus 2016.

Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut

setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut

seperti di bawah ini.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim pengadilan

tingkat pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya

sebagaimana tersebut seperti di bawah ini.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan

Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari

perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi

tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa tentang POKOK PERKARA tersebut Majelis Hakim

pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya

sebagaimana tersebut berikut ini.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat

bahwa tanah terperkara pada mulanya adalah milik seseorang yang bermarga

Napitupulu, yang kemudian Tanah terperkara diberikan kepada Putrinya/ boru

Napitupulu pada saat setelah menikah dengan Alm Raja Josua Manurung

kemudian setelah Istrinya Alm Raja Josua Manurung / Boru Napitupulu

meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan, kemudian Alm Raja Josua

Manurung menikah lagi dengan Ahut br. Simangunsong dan dari pernikahan

antara Alm Raja Josua Manurung dengan Ahut br. Simangunsong memiliki

keturunan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Lamisana Manurung dan 2. Dorianus

Manurung. Kemudian Lamisana Manurung memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1.

Marhalam Manurung dan 2. Dahlan Manurung (Penggugat). Kemudian Dorianus

Manurung memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Isarael Manurung

(dari istri pertamanya S.br Siregar) 2. Tiarma Br Manurung 3. Tiurlan Br

Manurung dan 4. Oloan Manurung (dari istri keduanya Loina br. Napitupulu).

Bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama bukti yang diajukan

Penggugat yaitu pada (Bukti P-1), (Bukti P-5), (Bukti P-21) dan (Bukti P-22)

yang ternyata ada persesuaian bahwa Penggugat beserta Ahli Waris lainnya

adalah benar Keturunan/Ahli waris dari Alm. RAJA JOSUA MANURUNG.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah Pemilik

tanah objek perkara seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi)

berukuran Panjang 50 m × Lebar 50 m yang terletak di Desa Parparean II,

Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam dalil posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa semasa

hidupnya Alm Raja Josua Manurung telah memiliki tanah berukuran Panjang 50

m × Lebar 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang

terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir,

Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas. Sebelah Utara: tanah milik R.

Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya Balige. Sebelah Selatan: tanah

milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan Kuburan yang diperoleh Alm Raja

Josua Manurung setelah pernikahannya dengan isteri pertamanya yaitu Boru

Napitupulu.

Bahwa dalam jawabannya Tergugat I membantah dengan tegas seluruh

dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa orang tua Tergugat I yaitu

Polin Napitupulu telah memberikan Tanah terperkara kepada Loina br

Napitupulu dengan suaminya yaitu Dorianus Manurung hanya untuk

dipergunakan sebagai tempat tinggal dan bukan untuk hak milik.

Bahwa untuk menyikapi dalil bantahan Para Tergugat tersebut setelah

Majelis Hakim meneliti dengan seksama yaitu bukti yang diajukan Penggugat

yaitu (Bukti P-2) bahwa Marhalam Manurung yaitu selaku ahli waris dari

keturunan Alm Raja Josua Manurung sudah pernah memproses guna

mendaftarkan Tanah yang terletak di Desa Parparean II yang berukuran

Panjang 50 m × Lebar 50 m yang kemudian An. Camat Porsea telah membuat

Pengumuman Nomor: 593/1145/1996 tanggal 1 Agustus 1996 untuk

memproses pendaftaran tanah tersebut dan juga sebagaimana (Bukti P-3) yaitu

Kepala Desa Parparean II An. T Napitupulu telah pula mengeluarkan Surat

Keterangan Nomor: 100/52/2015/1996 yang dalam hal ini menerangkan bahwa

benar Marhalam Manurung mempunyai sebidang tanah di Desa Parparean II

dan juga Kepala Desa Parparean II An. T Napitupulu menerangkan sampai

dengan tanggal 14 Agustus 1996 tidak ada pihak yang keberatan atas tanah

yang terletak di Desa Parparean II tersebut hal mana juga bersesuaian dengan

Keterangan Saksi Teresia Simanjuntak, Saksi Parjuangan Napitupulu dan Saksi

Jala Napitupulu yang menerangkan bahwa pada saat Pengumuman dari kantor

Kecamatan Porsea dilekatkan di Kantor Kepala Desa Parparean II pada tahun

1996 tidak ada pihak yang keberatan terkait pengumuman tersebut kemudian

selanjutnya sebagaimana (Bukti P-4) yaitu Kepala Desa Parparean II An. T

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Napitupulu pada tanggal 16 Agustus 1996 telah pula mengeluarkan Surat

Keterangan Hak Milik yang menerangkan Ahli waris dari Alm Lamisana

Manurung dan Alm Dorianus Manurung yaitu 1. Marhalam Manurung, 2. Dahlan

Manurung, 3. Oloan Manurung dan 4. Isarael Manurung benar mempunyai

Sebidang Tanah yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea dengan

ukuran Lebar 50 m dan Panjang 50 m hal mana juga sesuai dengan Keterangan

Saksi Teresia Simanjuntak yang menerangkan bahwa Suami Saksi yang

bernama Midian Napitupulu juga ikut menandatangani Surat Keterangan hak

Milik tertanggal 16 Agustus 1996 yaitu sebagai Saksi.

Bahwa berdasarkan (Bukti P-3 dan Bukti P-4) tersebut kemudian

Penggugat (Dahlan Manurung) beserta Marhalam Manurung telah membuat

Akte Nomor 9 yaitu Pernyataan Perpindahan Hak Milik yang dibuat dihadapan

Notaris Julitri Roriana, SH pada tanggal 16 Agustus 1996.

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat yaitu (Bukti P-3 dan

Bukti P-4) ternyata Tumpak Napitupulu yang dahulu menjabat sebagai Kepala

Desa Parparean II pada tahun 1996 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal

4 Februari 2008 yang menyatakan telah mencabut tanda tangannya yang

tertera pada (Bukti P-3 dan Bukti P-4) sebagaimana Surat Pernyataan pada

(Bukti T.I.II-1) dan terhadap (Bukti T.I.II-1) tersebut menurut Majelis Hakim

meskipun Tumpak Napitupulu telah mencabut tanda tangannya tersebut akan

tetapi tidak membuat batal (Bukti P-3 dan Bukti P-4) tersebut, karena pada saat

membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 2008 tersebut Tumpak

Napitupulu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Parparean II

sehingga tidak menimbulkan akibat hukum atas pencabutan tanda tangannya

tersebut hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Tumpak Napitupulu

yang sebagai Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera pada (Bukti

P-3 dan Bukti P-4) adalah benar tanda tangan Tumpak Napitupulu oleh

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan adalah Sah dan berkekuatan hukum

(Bukti P-4) yaitu Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Parparean II An. T Napitupulu pada tanggal 16 Agustus 1996, oleh karenanya

terhadap (Bukti T.I.II-1) patut untuk dikesampingkan.

Bahwa oleh karena terhadap (Bukti P-4) telah dinyatakan Sah oleh

Majelis Hakim sehingga bukti yang diajukan Tergugat yaitu (Bukti T.I.II-13)

berupa Surat Keterangan Nomor 470/68/2033/2016 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Parparean II An. Tumbur Napitupulu pada tanggal 3 Maret 2016

yang apabila dinyatakan sah keberadaannya akan menjadi tumpang tindih

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


terhadap (Bukti P-4) oleh karenanya menurut Majelis Hakim (Bukti T.I.II-13)

patut juga untuk dikesampingkan.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama yaitu (Bukti P-6) yang apabila dikaitkan dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan

Setempat dalam perkara a quo yang mana pada tanah terperkara yang terletak

di Desa Parparean II Kecamatan Porsea tersebut 3 (tiga) makam yaitu 1.

Makam Alm Marhalam Manurung, 2. Makam Alm. Oloan Manurung dan 3.

Makam Alm. Isteri Dahlan Manurung (Penggugat) sehingga Majelis Hakim

berkeyakinan bahwa benar tanah terperkara adalah milik dari keturunan Alm

Raja Josua Manurung/keturunan Alm Lamisana Manurung dan Alm Dorianus

Manurung yang juga menurut Majelis Hakim sesuai dengan adat istiadat atau

kebiasaan yang berlaku di Masyarakat Batak Toba bahwa seseorang tidak

dapat dimakamkan pada tanah yang bukan merupakan hak miliknya/tanah milik

keluarganya, kemudian sebagaimana (Bukti P-6) yaitu pada tanah terperkara

juga ada 1 (satu) unit rumah yang sudah tidak ditempati yang apabila dikaitkan

dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang mana rumah

tersebut merupakan rumah yang terakhir dihuni oleh Alm Dorianus Manurung

beserta Alm Isterinya Loina br Napitupulu yang kemudian dihuni oleh Alm Oloan

Manurung sebelum meninggal dan hal mana bersesuaian dengan keterangan

Saksi Teresia Simanjuntak, Saksi Berman Napitupulu, Saksi Jala Napitupulu

dan Saksi Parjuangan Napitupulu yang menerangkan bahwa setelah Dorianus

Manurung bersama isterinya Loina br Napitupulu meninggal dunia kemudian

yang mengusahai tanah perkara dan yang menempati rumah yang ada di tanah

terperkara yaitu Oloan Manurung hingga akhirnya Oloan Manurung meninggal

dunia pada tahun 2011 Vide (Bukti P-25).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas meskipun belum

diterbitkannya bukti kepemilikan Hak Milik atas nama keturunan/ahli waris Alm

Raja Josua Manurung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir akan

tetapi menurut penilaian Majelis Hakim terhadap (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti

P-4) dan (Bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara a

quo adalah dapat dijadikan sebagai petunjuk/bukti alas hak sehingga Majelis

Hakim berkesimpulan pemilik sah terhadap tanah terperkara berukuran Panjang

50 m × Lebar 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi)

yang terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba

Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas

dengan tanah milik R. Junus Napitupulu, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

Raya Balige, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kuburan dan Sebelah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Selatan berbatas dengan tanah milik Urat Sibarani yang pada saat dilaksanakan

Pemeriksaan Setempat di atas tanah terperkara tersebut terdapat bangunan

rumah yang sudah tidak ditempati dan juga terdapat makam adalah merupakan

milik Sah dari Penggugat/ Ahli waris lainnya/ Keturunan Alm Raja Josua yang

merupakan boedel waris dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi, hal

mana juga ada persesuaian dengan keterangan Saksi Erika Napitupulu yang

menerangkan bahwa Saksi melihat sebelum merantau, di tanah terperkara pada

tahun 1947 sampai dengan 1950 dihuni dan diusahai oleh Raja Josua

Manurung dengan Ahut br. Simangunsong (istri keduanya) dengan menanam

ubi kayu/singkong dan juga Ahut br. Simangunsong menjual gorengan di depan

rumahnya di Tanah terperkara, Saksi Sorta Napitupulu menerangkan pada

tahun 1951 melihat di Tanah terperkara dihuni dan diusahai oleh Ahut br.

Simangunsong dengan menanam ubi kayu/ singkong dan juga melihat Ahut br.

Simangunsong menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah terperkara yang

kemudian Saksi juga melihat di Tanah terperkara adalah Dorianus Manurung,

Loina br Napitupulu dengan Oloan Manurung kemudian Saksi Berman

Napitupulu, Saksi Teresia Simanjuntak dan Saksi Jala Napitupulu juga

menerangkan melihat di Tanah terperkara dihuni dan diusahai dengan

menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta

istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung.

Kemudian setelah Dorianus Meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya namun

setelah istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) meninggal, dilanjutkan Oloan

Manurung sampai meninggal tahun 2011 dan juga Saksi Parjuangan Napitupulu

menerangkan melihat di Tanah terperkara dihuni oleh Oloan Manurung dan

ibunya/ Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) lalu setelah Ibunya meninggal,

dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggalnya tahun 2011 dan

sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-23) dan (Bukti P-27) bahwa

tercantum pada batas Sebelah Utara Atas nama Doris Manurung melainkan

bukan atas nama Polin Napitupulu sebagaimana yang didalilkan Tergugat I oleh

karenanya Majelis Hakim juga berkeyakinan Saksi Urat Sibarani mengakui

keberadaan Tanah terperkara adalah milik Sah dari Dorianus Manurung/

Keturunan dari Alm Raja Josua Manurung.

Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam

Pasal 1365 KUHPerdata, memiliki 4 kriteria sebagi berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2. Melanggar hak-hak subyektif orang lain.

3. Melanggar kaidah tata susila.

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa karena terhadap tanah terperkara telah terbukti adalah

merupakan milik Sah dari Penggugat/Ahli waris/Keturunan Alm Raja Josua

Manurung, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai

tanah terperkara tanpa alas hak yang sah tanpa seijin/persetujuan Penggugat

sebagai Ahli waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung menurut Majelis Hakim

adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif orang lain, oleh

karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan juga

sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-16) pada poin 6 bahwa Penggugat

belum dapat untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan Penggugat masih

terkendala karena tidak dapat menguasai tanahnya secara fisik karena masih

dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya dengan

Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut

juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada

kriteria Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu (Bukti T.I.II-7),

(Bukti T.I.II-8) dan (Bukti T.I-II-9) oleh karena belum ditandatangani oleh Kepala

Desa Parparean II sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut tidak dapat

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan harus dikesampingkan.

Bahwa Tergugat I dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa tanah

terperkara berasal dari Orang tua Tergugat I yaitu Polin Napitupulu yang

diberikan kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder yang digunakan untuk pinjam

pakai dan bukan sebagai Hak Milik.

Bahwa pada persidangan Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat

yang membuktikan tentang pemberian pinjam pakai tanah terperkara tersebut,

demikian juga Saksi Tumpak Napitupulu menerangkan tidak mengetahui

apakah pemberian tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu dengan

Dorianus Manurung secara pauseang atau tidak, demikian juga Saksi Urat

Sibarani dan Saksi Viktor Butar-Butar menerangkan mengetahui Polin

Napitupulu memberikan tanah untuk digunakan/ dipakai oleh Dorianus

Manurung hanya berdasarkan cerita dari Dorianus Manurung kepadanya dan

bukan mengetahui langsung Polin Napitupulu memberikan pinjam pakai tanah

terperkara kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder dan Dorianus Manurung

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sehingga Majelis berkesimpulan keterangan Saksi Tumpak Napitupulu tidak

mengetahui tentang pemberian pinjam pakai tanah perkara dan juga Saksi Urat

Sibarani dan Saksi Viktor Butar-Butar keterangannya hanyalah berdasarkan

cerita (Testimonium de auditu) oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan

patut untuk dikesampingkan.

Bahwa Saksi Nania Sitorus menerangkan mengetahui Polin Napitupulu

memberikan pinjam pakai tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu/ Nai

Pauder tetapi tidak ada dibuat suratnya dan terhadap keterangan Saksi Nania

Sitorus ini meskipun mengetahui langsung pemberian pinjam pakai tersebut

kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder akan tetapi Majelis Hakim

berkesimpulan keterangan Saksi Nania Sitorus tersebut “Unus testis Ullus

Testis” yaitu satu saksi bukan saksi oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan

dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang ternyata

menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil

sangkalannya tersebut dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal

23 Agustus 1972 No.395 K/Sip/1972 dengan menerangkan “Jika Tergugat tidak

berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat harus

diterima”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya

Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat pada Petitum ke-2, ke-3, ke-5

dan ke-8 sangat beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat ini menurut Majelis

Hakim Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, oleh karenanya

petitum ini haruslah ditolak.

Bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memohon untuk

menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan sebesar

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan Ahli Waris

Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan

hukum tetap (dwangsom), oleh karena petitum ini adalah logis sebagai pemaksa

bagi Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan, oleh karena itu petitum ini

perlu dikabulkan, hanya saja mengenai jumlahnya, Majelis Hakim berpendapat

kalau yang rasional adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) setiap hari dihitung sejak Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini oleh karena itu

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


petitum ini patut dikabulkan dengan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat ini, patut ditolak karena

dalam SEMA 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi

dengan SEMA 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta kepada

Para Hakim agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoorbaar bij voorraad

walaupun syarat dalam (Pasal 191 ayat 1 Rbg) telah dipenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan

Penggugat dikabulkan sebagian

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para

Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Para Tergugat harus

dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya Nomor

17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, dihubungkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa

bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal

baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan

alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan

keberatan Pembanding-I,II tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat

dan benar bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil

gugatannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa: tanah berukuran Panjang

50 meter × Lebar 50 meter atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter


Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik R. Junus Napitupulu.

Sebelah Timur : Jalan Raya Balige.


Sebelah Barat : Jalan Kuburan.

Adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel

warisan dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi. Oleh karena itu

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri

dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding-I,II di

dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut

harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding tersebut sesuai

dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh karena itu

dapat dibenarkan.

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Balige dalam putusannya Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus

2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus

dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Tergugat-I dan Tergugat-II yang juga disebut

sebagai Pembanding-I,II di pihak yang kalah, maka Pembanding-I,II harus

dihukum umtuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan

yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam diktum

putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding-I,II.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg

tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding.

3. Menghukum Pembanding-I,II membayar ongkos perkara dalam kedua

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 oleh kami:

SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E.

DAMANIK, S.H., M.H. dan BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


24 Januari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak

yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS: HAKIM KETUA MAJELIS

1. DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H. SABUNGAN PARHUSIP, S.H, M.H.

2. BENAR KARO KARO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.

Perincian ongkos perkara:

Meterai ----------------: Rp 6.000,-

Redaks ----------------: Rp 5.000,-

Pemberkasan --------: Rp 139.000.-

Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI MEDAN · Halaman 1 dari 65 Halaman ... (untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN · Halaman 1 dari 65 Halaman ... (untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah...