1

P U T U S A N

NOMOR : 200/PDT/2016/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dibawah ini dalam perkara antara :

1. MARULI HUTAPEA, umur ± 69 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI,

tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 38

(dahulu Nomor : 24) Kelurahan Teladan Kecamatan

Siantar Barat Kota Pematangsiantar (di rumah objek

perkara) semula disebutkan sebagai TERGUGAT selanjutnya disebut PEMBANDING

L A W A N 1. ANNA OLIVIA BORU SIAHAAN, Umur 74 tahun, Pekerjaan Pensiunan

Guru, Alamat Jalan Mawar Raya No.16 Blok Perumnas

Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan

Helvetia Kota Medan, semula disebutkan sebagai

PENGGUGAT-I. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING -I

2. IVAN TUNGGUL HUTAPEA, S.E, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jalan Mawar Raya No.16 Blok 12 Perumnas

Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan

Helvetia Kota Medan., semula disebut sebagai

PENGGUGAT-II selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING-II.

Dalam hal ini TERBANDING-I dan TERBANDING -II telah diwakili Kuasa Hukumnya SARBUDIN PANJAITAN, S.H.,M.H. dan MAROLOP SINAGA, S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat SARBUDIN PANJAITAN, S.H.,M.H. &

REKAN Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar,Sumut, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 29 Juli 2015; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

2

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal

11 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar tertanggal 12 Agustus 2015 di bawah Register Nomor

46/Pdt.G/2015/PN Pms.- telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA adalah suami sah dari

PENGGUGAT-I, dan Bapak kandung PENGGUGAT-II, yang meninggal dunia

pada tanggal 14 Mei 2007 di Medan dikuatkan Akta Kematian No.07/2007

tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan.

2. Bahwa dalam perkawinan almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA dan

isterinya ANNA OLIVIA BORU SIAHAAN (PENGGUGAT-I) telah dikaruniai

4(empat) orang anak yaitu :

1). IVAN TUNGGUL HUTAPEA, S.E.(PENGGUGAT-II)

2). EVA ELLEN BORU HUTAPEA.

3). MARTA INDAH LESTARI BORU HUTAPEA.

4). VIRGINIA ANGELIA BORU HUTAPEA.

3. Bahwa secara yuridis Isteri almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA

bernama ANNA OLIVIA BORU SIAHAAN dan anak-anaknya bernama IVAN

TUNGGUL HUTAPEA, S.E. (PENGGUGAT-II), EVA ELLEN BORU HUTAPEA,

MARTA INDAH LESTARI BORU HUTAPEA dan VIRGINIA ANGELIA BORU

HUTAPEA adalah Ahli waris yang sah dari almarhum GINDO

PARLINDUNGAN HUTAPEA, dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli waris

tanggal 06 Juni 2007 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui Lurah

Helvetia Tengah Kota Medan serta Camat Medan Helvetia.

4. Bahwa semasa hidup almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA ada

menerima wasiat dari bapak kandungnya bernama almarhum St. PETRUS

HUTAPEA sesuai Surat Wasiat tanggal 07 Pebruari 1972, berupa :

1). Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No.130 tanggal 23 Juli 1971.

2). Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematangsiantar, Sertifikat Hak Milik No.1, PH. 475/1964,

tanggal 24-II-1964.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

3

5. Bahwa untuk menguatkan wasiat tanggal 07 Pebruari 1972 tersebut,

almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA telah mengajukan

Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan didaftar di

Kepaniteraan pada tanggal 30 Juli 2001, nomor : 50/Pdt.P/2001/PN.Pms. dan

permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan sesuai Penetapan Nomor

:49/Pdt.P/2001/PN.Pms tanggal 03 Agustus 2001, yang amarnya :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menetapkan dan mensahkan surat wasiat tangal 7 Pebruari 1972 yang

dibuat oleh St. PETRUS HUTAPEA kepada anaknya GINDO

PARLINDUNGAN HUTAPEA.

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai hari ini

dihitung sebesar Rp 74.000.(tujuh puluh empat ribu rupiah).

6. Bahwa bapak kandung almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA

bernama St. PETRUS HUTAPEA (almarhum) selaku pemberi wasiat telah

meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1974 di Pematangsiantar.

7. Bahwa dengan meninggalnya almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA,

maka secara yuridis harta yang berasal dari wasiat tersebut jatuh kepada ahli

warisnya yang sah yaitu isterinya dan anak-anaknya.

8. Bahwa ketika almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA masih hidup,

sebagian dari harta wasiat tersebut yaitu tanah berikut bangunan rumah di

atasnya sesuai Sertifikat Hak Pakai No.130 tanggal 23 juli 1971 terletak di

Jalan Jenderal Sudirman No.38 (dahulu No.24) Kelurahan Teladan Kecamatan

Siantar Barat Kota Pematangsiantar telah ditempati oleh adik almarhum

GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA bernama PITRA HUTAPEA. Kemudian

sekitar sejak tahun 2013 sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menempati dan menguasai rumah

tersebut adalah TERGUGAT.

9. Bahwa tanah dan rumah di atasnya (objek perkara) yang dikuasai dan

ditempati oleh TERGUGAT tersebut seluas 22,50 M x 27,50 M = 618,75 M2

(enam ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) terletak di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 38 (dahulu nomor 24) Kota Pematangsiantar,

batas-batasnya :

- Timur berbatas dengan : Rumah nomor 26 B/Toko Manhattan

- Barat berbatas dengan : Rumah nomor 36

- Utara berbatas dengan : Jalan Jenderal Sudirman

- Selatan berbatas dengan : tanah milik marga Panjaitan.

10. Bahwa ketika adik almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA bernama

PITRA HUTAPEA menguasai rumah tersebut, almarhum GINDO

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

4

PARLINDUNGAN HUTAPEA sudah beberapa kali meminta agar rumah

dikosongkan, namun tidak mau. Kemudian setelah TERGUGAT menempati

atau tinggal di rumah tersebut sekitar sejak tahun 2013 sampai sekarang,

PENGGUGAT-II pernah meminta dengan baik-baik agar TERGUGAT

mengosongkan atau keluar dari rumah tersebut tetapi tidak mau juga.

11. Bahwa karena PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II serta ahli wari yang lain

tidak mau bertikai dalam hal pengosongan rumah tersebut, maka satu-satunya

langkah adalah dengan cara mengajukan gugatan pengosongan rumah ke

Pengadilan Negeri Pematang siantar.

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menempati dan tinggal di dalam rumah

objek perkara tanpa persetujuan PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II serta

ahli waris yang lain selaku ahli waris almarhum GINDO PARLINDUNGAN

HUTAPEA adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechtmatigedaad).

13. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hak yang dimiliki oleh ahli waris almarhum

GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA atas tanah berikut bangunan rumah di

atasnya yaitu objek perkara, sudah wajar TERGUGAT atau orang lain yang

tinggal di dalam rumah objek perkara tersebut dihukum untuk mengosongkan

dan menyerahkan rumah objek perkara kepada PENGGUGAT-I dan

PENGGUGAT-II tanpa dibebani sesuatu apa pun juga.

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menempati rumah objek perkara sekitar

sejak tahun 2013 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri

Pematangsiantar telah nyata menimbulkan kerugian kepada ahli waris

almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA karena rumah objek perkara

tidak dapat ditempati atau dikuasai oleh ahli waris.

15. Bahwa PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II sangat khawatir objek perkara

akan dialihkan atau dipindahtangankan TERGUGAT menjadi haknya ataupun

dialihkan kepada pihak lain, oleh karena itu PENGGUGAT-I dan

PENGGUGAT-II memohon agar terhadap tanah berikut bangunan rumah di

atasnya (Objek perkara) dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

dan menyatakan Sita jaminan sah dan berharga.

16. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh TERGUGAT bila telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah wajar TERGUGAT dihukum untuk

membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT-I dan

PENGGUGAT-II sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari bila lalai

memenuhi isi putusan perkara ini.

17. Bahwa gugatan ini diajukan adalah berdasarkan akta otentik sesuai alas hak

tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II, dan perbuatan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

5

TERGUGAT telah nyata menimbulkan kerugian dialami oleh PENGGUGAT-I

dan PENGGUGAT-II, maka wajar pula bila putusan perkara ini dapat dijalankan

sertamerta (Uitvoerbaar Bijvoorraad), walaupun ada verzet, banding maupun

kasasi.

18. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan TERGUGAT, maka biaya

ongkos perkara dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan di atas, dimohon kepada yang

mulia Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan untuk

menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan

mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT-I dan Penggugat-II untuk seluruhnya.

2. Menyatakan dalam hukum, bahwa ANNA OLIVIA BORU SIAHAAN dan

anaknya bernama IVAN TUNGGUL HUTAPEA, S.E. (PENGGUGAT-II), EVA

ELLEN BORU HUTAPEA, MARTA INDAH LESTARI BORU HUTAPEA dan

VIRGINIA ANGELIA BORU HUTAPEA adalah Ahli waris dari almarhum GINDO

PARLINDUNGAN HUTAPEA, dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli waris

tanggal 06 Juni 2007 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui Lurah

Helvetia Tengah Kota Medan serta Camat Medan Helvetia;

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah seluas 22,50 M x 27, 50 M = 618,75

M2 (enam ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut

bangunan rumah di atasnya (objek perkara) terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No.38 (dahulu No.24) Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat

Kota Pematangsiantar, batas-batasnya :

- Timur berbatas : Rumah Nomor 26 B / Toko Manhattan.

- Barat berbatas : Rumah Nomor 36

- Utara berbatas :Jalan Jenderal Sudirman.

- Selatan berbatas :Tanah milik marga Panjaitan.

sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 130 tanggal 23 Juli 1971 adalah sah harta

warisan peninggalan almarhum GINDO PARLINDUNGAN HUTAPEA yang

belum dibagi sesama ahli waris.

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan TERGUGAT yang menempati

dan menguasai rumah objek perkara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari

PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II serta Ahli waris yang lain adalah

merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatigedaad);

5. Menghukum TERGUGAT dan orang lain yang tinggal di dalam rumah objek

perkara untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT-I

dan PENGGUGAT-II tanpa dibebani sesuatu apa pun juga;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

6

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah

diletakkan terhadap tanah berikut bangunan rumah di atasnya (Objek perkara);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada

PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)

per hari bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan sertamerta (Uitvoerbaar

Bijvoorraad), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan

kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaadigheid).; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan jawaban pada tanggal 03 Nopember 2015 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Penggugat kurang Pihak

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat kecuali yang diakui secara

tegas dan nyata ;

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat dalam gugatannya

menyatakan semasa hidupnya Gindo Parlindungan Hutapea selaku anak

kandung St. Petrus Hutapea pernah menerima wasiat tanggal 7 Februari 1972

atas harta warisan dari Alm. St. Petrus Hutapea berupa :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematangsiantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH.475/ 1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat hanya mengajukan gugatan

terhadap Maruli Hutapea (nama lengkap Maruli Tua Hutapea), yang

merupakan salah satu ahli waris dari Alm.St. Petrus Hutapea;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No.

74/Pdt.P/2001/PN.Bks tanggal 22 Juni 2001 telah ditetapkan bahwa Para

Ahli Waris yang sah dari Alm. St. Petrus Hutapea dan Alm. Doranna

Lumban Tobing (isteri Alm. St. Petrus Hutapea) serta Alm. Pastianna

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

7

Lubis (isteri Alm. St. Petrus Hutapea) ada 14 (empat belas ) orang anak

yaitu :

1. Edward Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea)

2. Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3. Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska Paulina Hutapea)

4. Petintianna Christina Hutapea

5. Sinta Minar Hutapea

6. Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Armijn Sahat Matogu

Hutapea)

7. St. Gindo Parlindungan Hutapea

8. Alice Tiolina Hutapea

9. Mariati Lukertina Hutapea

10. Maruli Tua Hutapea

11. Erika Tiurma Hutapea

12. Chreetje Ida Lumongga Hutapea

13. Pitra Agung Diapari Hutapea

14. Evi Varida Damaris Hutapea

3. Bahwa karena tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Sudirman No.

24 Pematang Siantar dan Tanah berikut Pabrik Padi diatasnya yang terletak di

Kampung Simarimbun Pematang Siantar tersebut, secara hukum berhubungan

dengan harta warisan/harta peninggalan dari Alm. St. Petrus Hutapea, maka

secara hukum ahli waris lainnya harus diikut sertakan sebagai pihak dalam

perkara ini, bukan hanya Maruli Hutapea (nama lengkap Maruli Tua Hutapea)

sebagaimana yang diuraikan nama-nama ahli waris dari Alm. St. Petrus

Hutapea pada point 4 tersebut diatas ;

4. Bahwa karena dalam perkara ini yang digugat hanya Maruli Hutapea (salah satu

ahli waris Alm. St. Petrus Hutapea) sedangkan ahli waris lainnya yaitu Edward

Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea), Siti Rukaya

Tiamin Hutapea, Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska

Paulina Hutapea), Petintianna Christina Hutapea, Sinta Minar Hutapea, Arnold

Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arminjn Sahat Matogu Hutapea), Alice

Tiolina Hutapea, Mariati Lukertina Hutapea, Erika Tiurma Hutapea, Chreetje Ida

Lumongga Hutapea, Pitra Agung Diapari Hutapea, dan Evi Varida Damaris

Hutapea tidak digugat maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak/Subyek

hukumnya kurang, oleh karena itu secara hukum gugatan Para Penggugat

haruslah ditolak / dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet Onvankerlijk Verklaar/N.O) ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

8

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, mohon agar gugatan Para

Penggugat ditolak/dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima ( Niet Onvankerlijk Verklaar/N.O) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut

diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara

ini ;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak / membantah seluruh dalil-dalil gugatan

Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata ;

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point 4 halaman 2, yang

menyatakan bahwa Alm. Gindo Parlindungan Hutapea ada menerima wasiat

tanggal 7 Februari 1972 dari bapak kandungnya Alm. St. Petrus Hutapea yang

mengenai harta warisan yaitu berupa :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea .

Bahwa dalil Para Penggugat ini sama sekali tidak berdasar hukum dengan

alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

a. Bahwa proses pemberian wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut, dari Alm.

St. Petrus Hutapea kepada Gindo Parlindungan Hutapea telah bertentangan

dengan Undang-Undang yang berlaku, karena sebagaimana diatur dalam

Pasal 874 dan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUUH

Perdata / Burgerlijk Wetbook) sebagai berikut :

Pasal 874 KUUH Perdata menyatakan :

Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan

sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan

surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah Pasal 875

KUUH Perdata menyatakan :

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu Akta yang

memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi

setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi ;

Bahwa dalam Buku Prof. Subekti, SH cetakan XXI dengan judul Pokok –

Pokok Hukum Perdata pada halaman 107 alinea ke-1 menyatakan bahwa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

9

Pasal 874 KUUH Perdata menerangkan tentang arti wasiat atau testamen

memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak

boleh bertentangan dengan Undang-Undang ;

Pembatasan penting misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang Legitieme

portie yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli

waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang

meninggalkan warisan ;

Bahwa selanjutnya dalam Buku Prof. Subekti, SH dengan judul Pokok-Pokok

Hukum Perdata pada halaman 109 dan pada halaman 110 menyatakan :

Menurut bentuknya ada 3 (tiga) macam wasiat atau testamen yaitu :

1. Openbaar testamen dibuat oleh seorang Notaris, orang yang akan

meninggalkan warisan menghadap pada Notaris dan menyatakan

kehendaknya dan Notaris membuat suatu akta dengan dihadiri 2 (dua)

orang saksi ;

2. Olographis testamen, harus ditulis dengan tangan yang akan

meninggalkan warisan itu sendiri (eigenhanding), harus diserahkan sendiri

kepada seorang Notaris untuk disimpan (gedeponeerd) dan penyerahan

olographis testamen ini harus dihadiri 2 (dua) orang saksi dan penyerahan

ini berlaku sebagai tanggal berlakunya olographis testamen ;

3. Testamen tertutup atau rahasia, juga dibuat sendiri oleh yang akan

meninggalkan warisan tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan

tangannya sendiri dan testamen rahasia ini harus selalu tertutup dan

disegel dan penyerahan testamen rahasia ini kepada Notaris harus

dihadiri 4 (empat) orang saksi ;

b. Bahwa berdasarkan uraian point 3.a diatas jelas Surat wasiat tertanggal 7

Pebruari 1972 tersebut yang menurut Para Penggugat diterima Alm. Gindo

Parlindungan Hutapea dari bapak kandungnya Alm. St. Petrus Hutapea,

bahwa dalam pembuatan / pembentukannya Surat Wasiat tanggal 7 Pebruari

1972 ini telah bertentangan dengan Undang-Undang karena :

a. Surat wasiat tertanggal 7 Februari 1972 tersebut tidak dibuat di Notaris

dan tidak berada / disimpan Notaris ;

b. Surat wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut dibuat tidak ada saksi-

nya;

c. Surat wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut hanya merupakan surat dibawah tangan dan tidak merupakan akta autentik ;

c. Bahwa karena Surat wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut tidak dibuat di

Notaris dan tidak disimpan Notaris serta tidak ada saksi dalam

pembentukan/pembuatannya sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

10

Pasal 874 KUUH Perdata jo. Teori Prof. Subekti, SH dalam bukunya dengan

judul Pokok-Pokok Hukum Perdata maka surat wasiat tertanggal 7 Februari

1972 tersebut, harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Bahwa karena Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut dibuat,

bertentangan dengan hukum, sehingga secara hukum Surat Wasiat tertanggal

7 Februari 1972 tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak

berkekuatan hukum, oleh karena itu terhadap harta peninggalan / warisan dari

Alm. St Petrus Hutapea yaitu berupa :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964, tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea

Harus dinyatakan bahwa yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah

seluruh ahli waris dari Alm. St. Petrus Hutapea yaitu :

1. Edward Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea)

2. Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3. Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska Paulina Hutapea)

4. Petintianna Christina Hutapea

5. Sinta Minar Hutapea

6. Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arminjn Sahat Matogu

Hutapea)

7. St. Gindo Parlindungan Hutapea

8. Alice Tiolina Hutapea

9. Mariati Lukertina Hutapea

10. Maruli Tua Hutapea

11. Erika Tiurma Hutapea

12. Chreetje Ida Lumongga Hutapea

13. Pitra Agung Diapari Hutapea

14. Evi Varida Damaris Hutapea

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 5 halaman 2 gugatannya yang antara

lain menyatakan bahwa Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 telah ditetapkan

dan disahkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.

49/Pdt.P/2001/PN.PMS tanggal 3 Agustus 2001, bahwa dalil Para Penggugat

tidak berdasar sebab secara hukum pembentukan / pembuatan Surat Wasiat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

11

tanggal 7 Februari 1972 tersebut, telah bertentangan dengan perundang-

undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 875 KUUH

Perdata artinya Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 ini tidak dibuat di

hadapan Notaris dan tidak ada saksi serta wasiat tanggal 7 Februari 1972 ini

tidak merupakan Akta autentik, sehingga Surat Wasiat tertanggal 7 Februari

1972 ini, harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan tidak berkekuatan

hukum, oleh karena itu secara hukum otomatis Penetapan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar No. 49/Pdt.P/2001/PN.PMS ini harus dinyatakan Batal Demi

Hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan meninggalnya Alm.

Gindo Parlindungan Hutapea harta yang berasal dari wasiat jatuh kepada ahli

warisnya yaitu isteri dan anaknya bahwa dalil Para Penggugat ini sama sekali

tidak berdasar karena Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut, dalam

pembentukan / pembuatannya telah bertentangan dengan Undang-Undang

sehingga yang berhak atas harta peninggalan dari Alm. St. Petrus Hutapea

adalah seluruh keturunan / ahli waris Alm. St. Petrus Hutapea yaitu :

1. Edward Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea)

2. Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3. Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska Paulina Hutapea)

4. Petintianna Christina Hutapea

5. Sinta Minar Hutapea

6. Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arminjn Sahat Matogu

Hutapea)

7. St. Gindo Parlindungan Hutapea

8. Alice Tiolina Hutapea

9. Mariati Lukertina Hutapea

10. Maruli Tua Hutapea

11. Erika Tiurma Hutapea

12. Chreetje Ida Lumongga Hutapea

13. Pitra Agung Diapari Hutapea

14. Evi Varida Damaris Hutapea

7. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa sebenarnya pada hari Sabtu tanggal 20

Mei 1967 Alm. St. Petrus Hutapea telah mengeluarkan Surat Wasiat yang

ditulis dalam bentuk tulisan tangan dalam Bahasa Batak dan telah

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang dalam Surat Wasiat tanggal 20

Mei 1967 tersebut Alm. St. Petrus Hutapea menyatakan harta peninggalan

berupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

12

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964, tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea

Adalah kepunyaan bersama menjadi kongsi (dalam Bahasa Batak disebut

Ripe-Ripe) dari seluruh ahli waris Alm.St. Petrus Hutapea sesuai Penetapan

Pengadilan Negeri Bekasi No.74/Pdt.G/2001/PN.Bks tanggal 22 Juni 2001 dan

secara hukum Surat Wasiat tertanggal 20 Mei 1967 yang dibuat Alm. St.

Petrus Hutapea ini telah tepat dan benar sesuai perundang-undangan serta

memenuhi rasa keadilan terhadap seluruh ahli waris dari Alm. St. Petrus

Hutapea ;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 dan 4 yang pada pokoknya

menyatakan Para Penggugat berkeberatan Rumah di Jln. Sudirman No. 38

Pematang Siantar yang pernah ditempati oleh Pitra Huapea dan kemudian

ditempati Tergugat pada tahun 2013, bahwa dalil Para Penggugat tidak

berdasar sebab Pitra Hutapea dan Tergugat adalah merupakan keturunan dan

ahli waris dari Alm. St. Petrus Hutapea, sehingga Pitra Hutapea dan Tergugat

berhak menempati rumah tersebut, apalagi Tergugat menempati rumah

tersebut saat ini para ahli waris lainnya tidak ada yang berkeberatan kecuali

hanya Para Penggugat ;

9. Bahwa dalil Para Penggugat yang pada halaman 4 point 15 dan 16 yang

pokoknya mengajukan agar terhadap rumah (objek perkara) diletakaan Sita

Jaminan (Conservatoir Beslag) serta tuntutan Para Penggugat terhadap

Tergugat membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- bahwa

dalil Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak berdasar sebab mengenai

Rumah (objek perkara) terkait dengan harta warisan dari Alm. St. Petrus

Hutapea dimana Tergugat selaku salah satu ahli waris dari Alm.St. Petrus

Hutapea sehingga Tergugat berhak menempati Rumah aquo, oleh karena itu

tidak beralasan tuntutan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- yang dituntut

terhadap Tergugat dengan demikian adalah sangat berdasar hukum gugatan

Para Penggugat untuk ditolak /dikesampingkan ;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, adalah sangat berdasar

hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak / dikesampingkan seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

13

1. Bahwa mohon hal-hal yang diuraikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat

Konpensi (Maruli Hutapea) dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut

diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi

ini, oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II ( Ivan Tunggul Hutapea

) pada tanggal 10 Agustus 2015 telah mensomasi Penggugat Rekonpensi /

Tergugat Konpensi sesuai Surat Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi II /

Penggugat Konpensi II No. 30/SP/VIII/2015 yang memberitahukan bahwa

tanah berikut Pabrik Padi yang terletak di kampung Simarimbun Pematang

Siantar adalah milik ahli waris Gindo Parlindungan Hutapea yaitu Anna Olivia

boru Siahaan / isteri (Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konpensi I) dan

anaknya Ivan Tunggul Hutapea, SE, Eva Ellen boru Hutapea, Marta Indah

Lestari boru Hutapea dan Virginia Angelia boru Hutapea, karena Alm. St.

Petrus Hutapea telah mewasiatkan Pabrik Padi tersebut terhadap Alm. Gindo

Parlindungan Hutapea.

3. Bahwa dalil Tergugat II / Penggugat Konpensi II sebagaimana diuraikan pada

point 2 diatas, adalah dalil yang tidak berdasar karena Surat Wasiat tertanggal

7 Pebruari 1972 tersebut dalam pembuatan/pembentukannya telah

bertentangan dengan Undang-Undang karena :

a. Surat wasiat tertanggal 7 Februari 1972 tersebut tidak dibuat di Notaris

dan tidak berada / disimpan Notaris ;

b. Surat wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut dibuat tidak ada saksi-nya

c. Surat wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut hanya merupakan surat

dibawah tangan dan tidak merupakan akta autentik ;

d. Bahwa pembuatan surat wasiat tanggal 7 Februari 1972 ini, tidak adil

karena seluruh harta peninggalan berupa pabrik padi aquo dan Rumah

aquo jatuh ke Alm. Gindo Parlindungan Hutapea sendiri sedangkan ahli

waris yang 13 orang lagi tidak mendapatkan harta warisan tersebut dari

Alm. St. Petrus Hutapea, sehingga jelas dan nyata-nyata surat wasiat

tanggal 7 Februari 1972 ini dalam pembuatannya sangat bertentangan

dengan Undang-Undang ;

Bahwa karena wasiat tersebut dibuat bertentangan dengan Undang-Undang

dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga secara hukum surat wasiat

tanggal 7 Februari 1972 tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan

tidak berkekuatan hukum.

4. Bahwa karena Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 tersebut, dalam

pembuatan / pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang maka

harta peninggalan/warisan dari Alm. St. Petrus Hutapea berupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

14

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea

Secara hukum harta peninggalan/warisan tersebut, harus dinyatakan milik

bersama ahli waris dari Alm. St. Petrus Hutapea sesuai Penetapan Pengadilan

Negeri Bekasi No. 74/Pdt.P/2001/PN.Bks yang menyatakan ahli waris Alm. St.

Petrus Hutapea adalah :

1. Edward Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea)

2. Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3. Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska Paulina Hutapea)

4. Petintianna Christina Hutapea

5. Sinta Minar Hutapea

6. Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arminjn Sahat Matogu

Hutapea)

7. St. Gindo Parlindungan Hutapea

8. Alice Tiolina Hutapea

9. Mariati Lukertina Hutapea

10. Maruli Tua Hutapea

11. Erika Tiurma Hutapea

12. Chreetje Ida Lumongga Hutapea

13. Pitra Agung Diapari Hutapea

14. Evi Varida Damaris Hutapea

4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi II / Penggugat Konpensi II yang

menyewakan Pabrik Padi aquo kepada Asun yang bertindak selaku ahli waris

Alm. Gindo Parlindungan Hutapea, tanpa sepengetahuan dan seizin dari 13

orang Ahli Waris Alm St. Petrus Hutapea jelas tindakan ini adalah merupakan

perbuatan yang melawan hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan ahli

waris Alm. St. Petrus Hutapea lainnya yaitu 13 orang, apalagi dalam Surat

Wasiat Alm. St. Petrus Hutapea tanggal 20 Mei 1967 telah menyatakan bahwa

Pabrik Padi di Kampung Simarimbun dan Rumah di Jln. Sudirman No. 24

adalah kepunyaan bersama seluruh ahli waris Alm. St. Petrus Hutapea ;

5. Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat Rekonpensi /

Tergugat Konpensi (Maruli Hutapea) didasarkan bukti-bukti yang kuat mohon

kiranya Putusan dalam perkara Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

15

dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan bantahan

(Verzet) ;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat untuk

seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. St. Petrus Hutapea sesuai

Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 74/Pdt.P/2001/PN.Bkstanggal 22

Juni 2001 yaitu:

1. Edward Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea)

2. Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3. Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska Paulina Hutapea)

4. Petintianna Christina Hutapea

5. Sinta Minar Hutapea

6. Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arminjn Sahat Matogu

Hutapea)

7. St. Gindo Parlindungan Hutapea

8. Alice Tiolina Hutapea

9. Mariati Lukertina Hutapea

10. Maruli Tua Hutapea

11. Erika Tiurma Hutapea

12. Chreetje Ida Lumongga Hutapea

13. Pitra Agung Diapari Hutapea

14. Evi Varida Damaris Hutapea

3. Menyatakan harta peninggalan/harta warisan dari Alm. St. Petrus Hutapea

yatu berupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

16

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea .

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea .

adalah merupakan harta bersama dan milik bersama serta dibagi bersama

secara adil dengan bagian yang sama dari seluruh ahli waris Alm. St. Petrus

Hutapea sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 74/Pdt.P/2001/PN.Bks tersebut ;

4. Menyatakan Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 dari Alm. St. Petrus

Hutapea kepada Alm. Gindo Parlindungan Hutapea yang mewasiatkan

mengenai :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea .

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea dinyatakan Batal Demi

Hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan Surat yang dibuat Alm. St. Petrus Hutapea tanggal 30 Mei 1967

yang ditulis dalam Bahasa Batak dan telah diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia, yang mewasiatkan harta peninggalan/harta warisan berupa :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971

atas nama Petrus Hutapea .

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH.

475/1964, tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea.

adalah milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. St. Petrus Hutapea,

Adalah sah dan berkekuatan hukum ;

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.

49/Pdt.P/2001/PN.PMS tanggal 3 Agustus 2001, batal demi hukum dan tidak

berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Tergugat Rekonpensi II / Penggugat Konpensi II yang

menyewakan tanah berikut bangunan Pabrik Padi diatasnya yang terletak di

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

17

Kampung Simarimbun kepada Asun adalah merupakan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatigedaad) ;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk

mengosongkan tanah berikut bangunan Pabrik Padi diatasnya yang terletak di

Kampung Simarimbun;

9. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk

tunduk dan taat pada Putusan Perkara ini ;

10. Menyatakan Putusan dalam Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan bantahan

(Verzet) ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk

membayar biaya perkara

A t a u apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II tersebut

Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Maret

2016 Nomor 46/PDT/G/2015/PN.PMS, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan bahwa ANNA OLIVIA BORU SIAHAAN dan anaknya bernama

IVAN TUNGGUL HUTAPEA, S.E. (PENGGUGAT-II), EVA ELLEN BORU

HUTAPEA, MARTA INDAH LESTARI BORU HUTAPEA dan VIRGINIA

ANGELIA BORU HUTAPEA adalah Ahli waris dari almarhum GINDO

PARLINDUNGAN HUTAPEA, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli waris

tanggal 06 Juni 2007 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui Lurah

Helvetia Tengah Kota Medan serta Camat Medan Helvetia;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

18

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. St. Petrus Hutapea adalah : 1) Edward Silalahi (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Anna Barita Hutapea)

2) Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3) Pariama Damanik (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Friska Paulina

Hutapea)

4) Petintianna Christina Hutapea

5) Sinta Minar Hutapea

6) Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm. Arminjn Sahat Matogu

Hutapea)

7) St. Gindo Parlindungan Hutapea/ahli waris penggantinya;

8) Alice Tiolina Hutapea

9) Mariati Lukertina Hutapea

10) Maruli Tua Hutapea;

11) Erika Tiurma Hutapea

12) Chreetje Ida Lumongga Hutapea

13) Pitra Agung Diapari Hutapea;

14) Evi Varida Damaris Hutapea

3. Menyatakan harta peninggalan / harta warisan dari Alm. St. Petrus Hutapea

yaitu obyek perkara berupa : Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah

terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 38 (dahulu No.24) Sertifikat Hak Pakai

No. 130 tanggal 23 Juli 1971 adalah merupakan harta bersama dan milik

bersama dari seluruh ahli waris Alm. St. Petrus Hutapea tersebut;

4. Menyatakan Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 dari Alm. St. Petrus Hutapea

kepada Alm. Gindo Parlindungan Hutapea yang mewasiatkan mengenai:

- Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea;

- Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea,

Batal dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.

49/Pdt.P/2001/PN PMS tanggal 3 Agustus 2001 tidak berkekuatan hukum

mengikat;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

19

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan taat pada put usan

perkara ini;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk

untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.051.000,-

(Satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding

No: 46/Pdt.G/2015/PN PMS; hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat oleh

SALOMO SIMANJORANG, SH.MH, PANITERA PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR, yang menerangkan bahwa Tergugat MARULI HUTAPEA

telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang

Siantar No. 46/Pdt.G/2015/PN PMS; tanggal 2 Maret 2016; dan telah diberitahukan

kepada Terbanding-I dan Terbanding-II melalui kuasa hukumnya pada Hari Jumat,

tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding

No. 46/Pdt.G/2015/PN PMS; hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh

SALOMO SIMANJORANG, SH.MH, PANITERA PENGADILAN NEGERI

PEMATANG SIANTAR, yang menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding, ANNA OLIVIA Br.SIAHAAN. DKK telah menyatakan Banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 46/Pdt.G/2015/PN

PMS; tanggal 2 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari

Senin, tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula Tergugat telah mengajukan

Memori Bandingnya hari Selasa, tanggal 19 April 2016, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar 19 April 2016 dan Memori

Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding-I dan Terbanding-II melalui

Kuasa Hukumnya Marolop Sinaga, SH, pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2016;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula Penggugat-I dan Penggugat-II

melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya, tertanggal 28

Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

20

kepada Terbanding/Pembanding dahulu sebagai Tergugat, pada hari Selasa

Tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding dahulu sebagi Tergugat

telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada hari Senin, tanggal 02 Mei

2016 dan diterima oleh A.R.Manurung, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan

Negeri Pematang Siantar yang selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding

Tergugat /Pembanding/Terbanding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa

Penggugat-I dan II pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar melalui Jurusita

Pengganti pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, telah memberitahukan kepada

kedua belah pihak, Pembanding semula Tergugat, dan Pembanding semula

Pengugugat I dan Penggugat II, untuk diberi kesempatan selama 14 hari kerja

setelah diterimanya pemberitahuan ini, untuk membaca/mempelajari /memeriksa

berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan

Tergugat/Pembanding, dan juga permohonan Banding yang diajukan oleh

Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

cara-cara serta sarat-sarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

permohonan banding kedua belah pihak yang berperkara tersebut secara formal

dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding yang semula sebagai Tergugat telah

mengajukan Memori Banding, Selasa Tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya

agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat untuk

seluruhnya; DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk

seluruhnya;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

21

2. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari Alm.St.Petrus Hutapea adalah :

1. Edward Silalahi (Ahli waris Pengganti dari Alm.Anna Barita Hutapea)

2. Siti Rukaya Tiamin Hutapea

3. Pariama Damanik (Ahli waris Pengganti dari Alm.Friska Paulina Huta Pea)

4. Petintianna Christina Hutapea

5. Sinta Minar Hutapea

6. Arnold Hutapea (Ahli Waris Pengganti dari Alm.Armin Sahat Matogu

Hutapea)

7. St.Gindo Parlindungan Hutapea

8. Alice Tiolina Hutapea

9. Mariati Lukertina Hutapea

10. Marulitua Hutapea

11. Erika Tiurma Hutapea

12. Chresstje Ida Lumongga Hutapea

13. Pitra Agung Diapari Hutapea

14. Evi Varida Hutapea

3. Menyatakan harta peninggalan/ harta warisan dari Alm. St.Petrus Hutapea

yaitu berupa :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea;

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea

Adalah merupakan harta bersama dan milik bersama serta dibagi bersama

secara adil/merata yaitu dengan bagian yang sama dari seluruh ahli waris

Alm. St. Petrus Hutapea, dan apabila diperlukan untuk pelaksanaan

pemnbagian harta peninggalan/harta warisan dari Alm.Petrus tersebut, maka

dilaksanakan/eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

4. Menyatakan Surat Wasiat tanggal 7 Februari 1972 dari Alm.St.Petrus Hutapea

kepada Alm.Gindo Parlindungan Hutapea yang mewasiatkan mengenai :

- Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 24, Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal 23 Juli 1971 atas

nama Petrus Hutapea .

- Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH. 475/1964,

tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea Batal dan tidak

berkekuatan Hukum;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

22

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.

49/Pdt.P/2001/PN.PMS tanggal 3 Agustus 2001, tidak berkekuatan hukum

mengikat;

6. Menyatakan Surat yang dibuat Alm. St. Petrus Hutapea tanggal 30 Mei 1967

yang ditulis dalam Bahasa Batak dan telah diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia, yang mewasiatkan harta peninggalan/harta warisan berupa :

1. Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Jalan Jenderal

Sudirman No. 38 (dahulu No. 24), Sertifikat Hak Pakai No. 130 tanggal

23 Juli 1971 atas nama Petrus Hutapea .

2. Tanah yang di atasnya terdapat Pabrik Padi, terletak di Kampung

Simarimbun Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 1, PH.

475/1964, tanggal 24-11-1964 atas nama Petrus Hutapea.

adalah milik bersama seluruh ahli waris dari Alm. St. Petrus Hutapea,

Adalah sah dan berkekuatan hukum ;

7. Menyatakan Tergugat Rekonpensi II / Penggugat Konpensi II yang

menyewakan tanah berikut bangunan Pabrik Padi diatasnya yang terletak di

Kampung Simarimbun, Pematangsiantar, kepada Asun/Chandra Surya Jie

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi II, untuk

mengembalikan uang sewa Tanah yang diatasnya terdapat Kilang/Pabrik Padi,

terletak di Kampung Simarimbung, Pematangsiantar, yang diterima oleh

Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II sebesar Rp. 30.000.000.-

(Tigapuluh juta rupiah) dari Asung/Candra Surya Jie kepada 13 (tigabelas)

orang ahli waris dari Alm.St.Petrus Hutapea termasuk Pembanding secara

tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk

mengosongkan tanah yang diatasnya terdapat Pabrik/Kilang Padi, terletak di

Kampung Simarimbun Pematangsiantar;

10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan taat pada Putusan

Perkara ini ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa demikian halnya Penggugat-I dan Penggugat-II yang

juga sebagai pihak Pembanding melalui Penasehat Hukum nya telah mengajukan

Memori Bandingnya tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya memohonkan

agar Pengadilan Tinggi berkenan mengabulkan :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

23

DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I dan II untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang btimbul dalam

perkara ini DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding dahulu Tergugat telah

mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya agar Pengadilan

Tinggi berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Pms , tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan

mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-

surat dalam berkas perkara Nomor :46/Pdt.G/2015/PN.Pms dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Pms ,

tanggal 02 Maret 2016, Majelis Hakim tingkat banding juga telah mempelajari

Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan juga Majelis Hakim

Tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Pembanding I dan

Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dan juga Kontra Memori

Banding dari Terbanding Semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

pada hematnya menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah

tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri

dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula

Tergugat dan sebagai Terbanding dalam perkara ini dalam memori bandingnya,

serta keberatan Para Pembanding semula Penggugat-I dan Penggugat-II dalam

memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena semuanya telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Pembanding

yang semula sebagai Tergugat, dan Memori Banding dari Pembanding yang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

24

semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II tersebut, tidak perlu

dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor :

46/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 02 Maret 2016 dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga

Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum

untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 283 Rbg.;Pasal 286 Rbg.; Pasal 301 Rbg.;

KUHPerdata; Surat Edaran Mahkamah Agung serta perundang undangan lainnya

berkaitan dengan perkara ini yaitu ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor :

46/Pdt.G/2015/PN.Pms, tanggal 02 Maret 2016, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi pada hari SENIN tanggal 08 Agustus 2016 oleh ; RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH. dan MARYANA,SH.MH. masing-masing

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota,

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 01 Juni 2016 Nomor : 200/Pdt/2016/PT.Mdn, untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM’AT ,tanggal 12 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim – Hakim

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

25

Anggota serta MASRUKIYAH, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH RUSTAM IDRIS,SH. ttd MARYANA,SH MH.

Panitera Pengganti.

ttd

MASRUKIYAH, SH.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai……………………………………………………….…Rp. 6.000,-

2. Redaksi…………………………………………………………Rp. 5.000,-

3. Leges ................................................................................ Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses…………………………………………………...Rp.136.000,-

Jumlah…………..Rp.150.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN