Pengadilan Agama Simalungun · Lembar inspeksi No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Ptg ... Form...
Transcript of Pengadilan Agama Simalungun · Lembar inspeksi No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Ptg ... Form...
Standar Operasional Prosedur
Pengadilan Agama Simalungun
Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun
2016
Hal : 1 / 4
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penanganan Surat Masuk
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurDilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
1. Memahami tentang proses penanganan surat masuk2. Memiliki kemampuan dalam penanganan surat masuk3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. ATK
2. Komputer / Laptop / printer / scanner3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Semua surat masuk harus tercatat dan terkendali dengan baik untuk
menghindari kehilangan surat dan memudahkan penelusuran dan tindaklanjut surat masuk;
2. Untuk setiap surat masuk yang diterima melalui jasa pengiriman ataudiantar langsung atas nama pribadi yang berupa rahasia tidak melalui
1. Buku Register Surat Masuk2. Buku Agenda Surat Masuk3. Kartu Kendali4. Lembar Disposisi
Hal : 2 / 4
proses SOP penanganan surat masuk
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Resepsionis
PtgBagianUmum
Ka.Sub.Bag.
Umum/PanmudHukum
Serketaris
WakilKetua
Ketua UnitSurat
Kelengkapan
Waktu Output
1 Resepsionis menerima suratmasuk dari pihak luar
Surat masuk 3 menit
2 Resepsionis mencatat suratmasuk di Buku Register SuratMasuk, dan diserahkankeBagian Umum
Surat masuk,BukuRegisterSurat Masuk
5 menit
3 Petugas Bagian Umummengagendakan surat masukkedalam Agenda Surat masuk,menscanning dan menyimpansoft copy hasil scanning.
Surat masuk 10menit
4 Petugas Umum memberikanLembar Kartu Kendali ( untuksurat penting ), Lembarpengantar ( Untuk Surat Biasa )pada surat masuk;
Surat masuk,KartuKendali,LembarPengantar
5menit
Suratmasukdiberi KKatau LP
5 Petugas Umum meneruskansurat kepada Tata Usaha UnitPengolah Surat (Kesekretariatan: Ka. Sub.Bagian Umum dan Keuangan,Kepaniteraan: Panmud Hukum);
Surat masuk,KK atau LP
3menit
Hal : 3 / 4
6 Tata Usaha Unit Pengolah Suratmemberikan Lembar Disposisidan meneruskan surat kepadaWasek atau Wapan;
Surat masuk,LembarDisposisi
5 menit SuratMasukdiberi LD
7 Sekretaris atau Panitera mengisiketerangan singkat tentang suratpada lembar disposisi danmemberi paraf pada lembardisposisi dan kemudianmeneruskan surat kepada bagianyang terkait;
Surat masuk,LembarDisposisi
5 menit
8 Panitera atau Sekretarismemberi paraf pada lembardisposisi dan meneruskan suratkepada Wakil Ketua;
Surat masuk 3 menit Suratmasuk
9 Wakil Ketua memberi parafpada lembar disposisi danmeneruskan surat kepada Ketua;
Surat masuk 3 menit Suratmasuk
10 Ketua memberikan disposisi (perintah ) untuk tindak lanjutsurat masuk dan memberi parafpada lembar disposisi danmengembalikan kepada WakilKetua;
Surat masuk 5 menit Suratmasuk
11 Wakil Ketua memberi parafpada lembar disposisi danmengembalikan kepada Paniteraatau Sekretaris;
Surat masuk 3 menit Suratmasuk
12 Panitera atau Sekretarismemberi paraf pada lembardisposisi dan mengembalikankepada Ka. Sub. Bagian umum
Surat masuk 3 menit Suratmasuk
Hal : 4 / 4
atau Panmud Hukum13 Ka. Sub. Bagian Umum dan
Keuangan atau Panmud Hukummeneruskan surat kepada UnitPengolah Surat masing-masingbagian untuk ditindaklanjuti
Surat masuk 3 menit Suratmasuk
14 Surat masuk ditindaklanjuti dandiarsipkan oleh unit pengolahmasing-masing.
Surat masuk 30menit
Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penanganan Surat Keluar
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurDilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
1. Memahami tentang proses penanganan surat keluar2. Memiliki kemampuan dalam penanganan surat keluar3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Semua surat keluar harus teragenda dengan baik untuk menghindari
kehilangan surat dan memudahkan penelusuran dan tindak lanjut suratkeluar
1. Buku Register Surat keluar
Hal : 2 / 2
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KetPetugas Bagian Umum Kelengkapan Waktu Output
1 Petugas bagian umum menerima surat keluar daripihak terkait yang telah di tanda tangani oleh yangberwewenang
Surat keluar 3 menit Surat keluar
2 Petugas bagian umum mencatat kedalam bukuagenda dan menuliskan nomor surat keluar,memberikan stempel basah,menggandakan suratkeluar dan menyerahkan kepada pihak terkait
Surat keluar,bukuagenda
5 menit Surat keluar
3 Petugas bagian umum mengarsipkan copy suratkeluar dengan baik
Surat keluar 2 menit Arsip
Hal : 1 / 4
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penyusunan Kebutuhan Barang Persediaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang;2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 TentangPengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
3. Keputusan KMA Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 TentangMemberlakukan Buku I Mahkamah Agung RI;
4. PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;6. PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi
Persediaan;7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012
Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional ProsedurDilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilanDibawahnya.
1. Memahami tentang proses penyusunan kebutuhan barang persediaan2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan kebutuhan barang persediaan3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data Pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Hal : 2 / 4
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan kebutuhan barangpersediaan tidak dapat berjalan dengan baik
1. Daftar kebutuhan barang2. Lembar inspeksi
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PtgBagianUmum
Ka. Sub.BagianUmum
danKeuangan
Sekretaris PihakTerkait
PihakKetiga
Kelengkapan Waktu Output
1 Petugas bagian umum menyerahkanform permintahan kebutuhan barangkepada pihak terkait
Form daftarkebutuhanbarang
3 menit Formdaftar
kebutuhanbarang
2 Pihak terkait menuliskan barangkebutuhan yang dibutuhkan kedalamform dan di tanda tangani olehpenanggungjawab ruangan
Form daftarkebutuhanbarang
5 hari Formdaftar
kebutuhanbarang
3 Petugas bagian umum merekapkebutuhan barang dari setiap bidangdan menyerahkan kepada Ka. Sub.Bagian Umum dan Keuangan
Form daftarkebutuhanbarang
1 hari Rekapankebutuhan
barang
4 Petugas Bagian Umummemverifikasi rekapan kebutuhanbarang jika ada revisi makadikembalikan dan jika benar makakaur membubuhkan paraf danmenyerahkan kepada ka. Sub. BagianUmum
Rekapankebutuhanbarang
2 jam Rekapankebutuhan
barang
5 Ka. Sub. Bagian memverifikasirekapan kebutuhan barang jika adarevisi maka dikembalikan dan jikabenar maka kaur membubuhkan parafdan menyerahkan kepada Sekretarisdan membubuhi tanda tangan pada
Rekapankebutuhanbarang
15 menit Rekapankebutuhan
barang
Hal : 3 / 4
rekapan kebutuhan barang
6 Sekretaris mengembalikan kepadapetugas bagian umum
Rekapankebutuhanbarang
15 menit Rekapankebutuhan
barang7 Petugas bagian umum mengirimkan
file rekapan kebutuhan barang yangsudah disetujui kepada rekanan
Rekapankebutuhanbarang
30 menit Rekapankebutuhan
barang8 Rekanan membuat list harga dan
ketersediaan barang yang ready danmengirimkan kembali kepadapengadilan agama Simalungun
Rekapankebutuhanbarang
1 hari Rekapankebutuhan
barang
9 Petugas bagian umum melakukankonfirmasi pembelian barang jikasudah sesuai maka petugas bagianumum mengirimkan rekapanpersetujuan ke rekanan.
Rekapankebutuhanbarang
60 menit Rekapankebutuhan
barang
10 Rekanan mempersiapkan barangsesuai dengan pembelian daripengadilan agama Simalungun danmemberikan informasi kepadapengadilan agama Simalungun bahwabarang sudah siap diambil
Rekapankebutuhanbarang
1 hari Rekapankebutuhanbarang
11 Petugas bagian umum melakukanpemeriksaan (inspeksi) terhadapbarang yang di order jika tidak sesuaimaka petugas tidak memberi buktiserah terima dan jika sesuai makapetugas menandatangani bukti serahterima barang
Rekapankebutuhanbarang
1 jam Rekapankebutuhanbarang
12 Petugas bagian umum memasukkandaftar barang yang sudah dibeli ke
Rekapankebutuhan
2 jam Barang
Tidak
Ya
Hal : 4 / 4
Aplikasi Persediaan dan menyimpanbarang tersebut kedalam gudangpenyimpanan dengan baik
barang
13 Petugas bagian umummendistribusikan barang persediaansesuai dengan permintaan.
Barang 3 jam Barang
14 Petugas bagian umum menginputdata pendistribusian barangpersediaan ke dalam AplikasiPersediaan.
2 jam Barang
15 Petugas bagian umum melakukanofname fisik barang persediaan setiap6 bulan sekali.
2 jam BA.OfnameFisikBarangPersediaan
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.03/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelolabarang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab KementerianNegara/lembaga yang dipimpinnya
2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yangberada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
5. PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN)6. PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN)7. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)8. Per DJPB 51/PB/2008
1. Memahami tentang proses pemeliharaan sarana prasarana2. Memiliki kemampuan dalam pemeliharaan sarana prasarana3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
Hal : 2 / 2
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi :
- Prasarana: Gedung, Toilet, Musholla, Taman dan Halaman.- Sarana : AC, Genset, Komputer, Server, dan Peralatan IT lainnya dan
Kendaraan Dinas;2. Pemeliharaan / perawatan yang dilakukan dapat dikerjakan oleh pihak ketiga
(rekanan) melalui proses lelang atau penunjukan langsung
1. Daftar Sarana Prasarana yang di rawat2. Jadwal Perawatan3. Daftar Periksa4. Kartu Historis Peralatan5. Laporan Kerusakan
Hal : 3 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPetugasBag.Umum
Ka. Sub.BagianUmum
Sekretaris Panitera/Sekretaris
User Petugas /Pihak ke
tiga
Kelengkapan Waktu Output
1 Petugas bag. umum membuat daftarsarana dan prasarna yang dirawat sertajadwal perawatan sarana prasarana.
Daftar &Jadwalsarpras
2 Hari Daftar &Jadwalsarpras
2 Petugas bag.umum menyampaikan daftarsarana dan prasarna yang dirawat sertajadwal perawatan ke Ka. Sub. BagianUmum
Daftar &Jadwalsarpras
10Menit
Daftar &Jadwalsarpras
3 Ka. Sub. Bagian Umum memeriksa. Jikaada revisi maka di perbaiki. Jika setujumaka di tanda tangani dan sampaikan keSekretaris;
Daftar &Jadwalsarpras
4 Jam Daftar &Jadwalsarpras
4 Sekretaris. Jika ada revisi maka diperbaiki. Jika setuju maka di tandatangani
Daftar &Jadwalsarpras
4 Jam Daftar &Jadwalsarpras
5 Ka. Sub. Bagian Umum menginstruksikanpetugas untuk melaksanakan kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana danmemantau pelaksanaan pemeliharaansarana prasarana. Kegiatan dapatdilakukan oleh pihak ketiga melaluipengajuan di RKA
Daftar &Jadwalsarpras
Sesuaijadwal
DaftarPeriksa /laporan
6 Petugas / pihak ke tiga melakukanperawatan sesuai jadwal dengan mengisidaftar periksa /checklist perawatan (jikaada)
DaftarPeriksa /laporan
Sesuaijadwal
DaftarPeriksa /laporan
7 Jika terdapat kerusakan maka petugas /pihak ketiga membuat Laporankerusakan. Jika dapat di perbaiki secaralangsung maka di perbaiki. Jika tidakdapat diperbaiki maka dilaporkan
Laporankerusakan
30Menit
Laporankerusakan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Hal : 4 / 2
8 Petugas / pihak ke 3 memberikan laporankerusakan ke petugas bag. umum / Ka.Sub. Bagian Umum(Lanjut ke: SOP Perbaikan Kerusakan)
Laporankerusakan
1 Hari KartuHistorisPeralatan
9 Petugas mengisi kartu historis peralatanberkaitan dengan perawatan danperbaikan yang dilakukan dengandiketahui oleh user
KartuHistorisPeralatan
15Menit
KartuHistorisPeralatan
10 Petugas mengarsip semua laporanpemeliharaan / perawatan sarana danprasarana
Dataperawatan
10Menit
Arsip
Hal : 1 / 4
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.03/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Perbaikan Sarana Prasarana
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelolabarang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab KementerianNegara/lembaga yang dipimpinnya
2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yangberada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
5. PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN)6. PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN)7. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)8. Per DJPB 51/PB/2008
1. Memahami tentang proses pemeliharaan sarana prasarana2. Memiliki kemampuan dalam pemeliharaan sarana prasarana3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
Hal : 2 / 4
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi :
- Prasarana: Gedung Kantor, Toilet, Ruang Rapat, Musholla, Taman, Halaman- Sarana : AC, Komputer, Laptop, Server, dan Peralatan IT lainnya, Kendaraan
Dinas, Genset2. Pemeliharaan / perawatan yang dilakukan dapat dikerjakan oleh pihak ketiga
(rekanan) melalui proses lelang atau pengadaan langsung.
1. Laporan Kerusakan
Hal : 3 / 4
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku KetPetugasBagianUmum
Ka. Sub.Bagian
Umum danKeuangan
Sekretaris User Petugas /Pihakketiga
Keleng kapan Waktu Output
1 Petugas Bagian Umum menerimalaporan kerusakan sarana danprasarana dari user atau petugasyang melakukan pemeliharaan
Laporankerusakan
15 Menit
2 Petugas Bagian Umum menindaklanjuti laporan kerusakan denganpengecekan kondisi di lapangan
Laporankerusakan
30 Menit
3 Petugas Bagian Umummenyampaikan ke Ka. Sub. BagianUmumuntuk dapat diprosesperbaikan lebih lanjut
Laporankerusakan
10 Menit
4 Ka. Sub. Bagian Umum melakukananalisa apakah di perbaiki secarainternal atau menggunakan pihak ke3 dan melaporkan ke Sekretaris.
Laporankerusakan
30 Menit
5 Sekretaris Jika disetujui, maka diproses lanjut. Jika tidak adaanggaran maka menunggu untukdianggarkan
Laporankerusakan
10 Menit
6 Untuk perbaikan oleh pihak ke 3maka melalui proses pelelangan ataupengadaan langsung denganpersetujuan Sekretaris
Draft SPK 14 hari / sesuaijadwal lelang
SPK
7 Pihak ke tiga meelaksanakanperbaikan sesuai jenis kerusakanyang terjadi hingga selesai
SPK 14 hari / sesuaijadwal
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Hal : 4 / 4
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku KetPetugasBagianUmum
KaurUmum
Sekretaris User Petugas /Pihakketiga
Keleng kapan Waktu Output
8 Petugas memeriksa hasil pekerjaansesuai ketentuan yang berlaku. Jikabelum sesuai di kembalikan hinggasesuai
Serah terima 1 jam
9 Petugas Bagian Umum mengisikartu historis peralatan hasilperbaikan dan penggantian sparepart (jika ada)
Kartu historisperalatan
15 Menit
10 Petugas Bagian Umum menyerahkanbarang / alat yang telah diperbaiki keuser dengan serah terima yang jelas
Serah terima(formlaporankerusakan)
10 Menit Serahterima(formlaporankerusakan)
11 Petugas mengarsip semua laporandan data perbaikan sarana danprasarana
Berkas perbaikan 10 Menit Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.03/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Pengelolaan Buku Perpustakaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.
1. Memahami tentang proses pengelolaan buku perpustakaan2. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan buku perpustakaan3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan buku perpustakaan tidak dapat
berjalan dengan baik2. Setiap adanya buku baru diperpustakaan, Petugas Perpustakaan wajib
mencatat/menginput jumlah buku kedalam Buku Besar Perpustakaan3. Laporan stock opname Buku Perpustakaan dilakukan setiap 6 bulan
1. Buku Register Perpustakaan2. Buku Peminjaman3. Buku Besar4. Kartu Anggota5. Laporan stock opname
Hal : 2 / 2
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganPetugas
Bagian umumKa. Sub. Bagian
Umum dan KeuanganKeleng kapan Waktu Output
1 Petugas Perpustakaan mencatat/menginput jumlahbuku kedalam buku besar perpustakaan
Bukuperpustakaan
15Menit
Bukuperpustakaan
2 Petugas Perpustakaan mengklasifikasikan bukusesuai dengan kelompok buku, memberi labelnomor buku, membuat kartu katalog buku, kartupinjaman serta menyampul buku
BukuPerpustakaan,katalog,label, nomor dll
30Menit
BukuPerpustakaan,catalog,label, nomor dll
3 Petugas Perpustakaan menyusun dan menata bukusesuai kedalam lemari perpustakaan sesuaidengan klasifikasi buku
BukuPerpustakaan,catalog,label, nomor dll
10Menit
BukuPerpustakaan,catalog,label, nomor dll
4 Petugas Perpustakaan memantau bukuperpustakaan dengan kartu anggota perpustakaandan buku peminjaman
Bukuperpustakaan
Sesuaijadwal
Bukuperpustakaan
5 Petugas Perpustakaan mencocokan jumlah bukudengan buku besar perpustakaan, membuatlaporan jumlah buku perpustakaan danmenyerahkan kepada kaur umum setiap bulan
Bukuperpustakaan
2 hari Laporan stockopname
6 Kaur umum memverifikasi laporan bukuperpustakaan dengan buku besar jika tidak sesuaimaka dikembalikan dan jika sesuai disetujui dandikembalikan ke Petugas Perpustakaan
Laporan stockopname
1 Jam Laporan stockopname
7 Petugas Perpustakaan mengarsip laporan (stockopname) dengan baik
Laporan stockopname
10menit
Arsip
Tidak
Ya
Hal : 1 / 4
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.03/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Pembuatan laporan Barang Milik Negara (BMN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelolabarang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab KementerianNegara/lembaga yang dipimpinnya
2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atauKuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yangberada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
5. PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN)6. PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN)7. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)8. Per DJPB 51/PB/2008
1. Memahami tentang proses pembuatan laporan barang milik negara (BMN)2. Memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan barang milik negara (BMN)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
Hal : 2 / 4
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan barang milik negara
(BMN) tidak dapat berjalan dengan baik2. Rekonsiliasi eksternal dengan KPKNL Medan dilakukan pada bulan Januari dan
Juli setiap tahunnya
1. SIMAK BMN2. Laporan BMN3. Data CALK-BMN
Hal : 3 / 4
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Ptg BagianUmum danKeuangan
Ka. Sub.BagianUmum
danKeuangan
KPKNLPematangs
iantar
Sekretaris Keleng kapan Waktu Output
1 Petugas bagian umum mencocokkanbarang dengan aplikasi SIMAK- BMNdan menyerahkan kepada Ka. Sub.Bagian Umum dan Keuangan
AplikasiSIMAK BMN
1 hari Aplikasi SIMAK BMN
2 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmenginput SP2D yang berkaitandengan Pengadaan Barang MilikNegara ( BMN ).
AplikasiSIMAK BMNdan SP2D
1 Jam Aplikasi SIMAK-BMN
3 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmelakukan Rekonsiliasi Internal denganKaur Keuangan setiap bulan danmeleakukan rekonsiliasi eksternaldengan KPKNL medan setiap 6 bulansekali
AplikasiSIMAKBMN,rekonsiliasieksternal
1 Jam BA Rekonsiliasi Internal daneksternal
5 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmembuat CALK-BMN dan mencetakLaporan BMN dari aplikasi SIMAK-BMN dan persediaan.
Draft laporanBMN
2 Hari Draft laporan BMN
6 Ka. Sub. Bagian Umum dan Keuanganmenggabungkan seluruh dokumenlaporan BMN dan menyerahkan kepadaSekretaris sebagai Kuasa PenggunaBarang.
Draft laporanBMN
1 jam Laporan BMN
7 Sekretaris memverifikasi jika ada revisimaka dikembalikan dan jika benardiparaf
Laporan BMN 1 hari Laporan BMN
8 Sekretaris membubuhi tanda tangan danmenyerahkan kepada petugas bagianumum
Laporan BMN 15menit
Laporan BMN
Tidak
Ya
Hal : 4 / 4
9 Petugas bagian umum menjilid laporanBMN yang sudah disetujui danmenyerahkan kepada pihak terkait
Laporan BMN 1 Jam Laporan BMN
10 Petugas bagian umum mengarsipkanberkas laporan BMN dengan baik
Laporan BMN 10menit
Arsip
Hal : 1 / 3
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penerimaan Tamu
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang
Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;
1. Memahami tentang proses penerimaan tamu2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan tamu3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penerimaan tamu tidak dapat berjalan dengan
baik1. Buku Tamu
Hal : 2 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganTamu PetugasResepsionis
Petugaspenerima
surat
Unitterkait
Pejabatterkait
Kelengkapan Waktu Output
1 Petugas Resepsionis menyapa tamuyang datang dan mempersilakan tamumelapor untuk didata
Buku Tamu 1 menit
2 Petugas Resepsionis menanyakantujuan kedatangan dan meminta tamumengisi buku tamu / isi form
Buku Tamu 2 menit
3 Tamu menjelaskan maksudkedatangan dan mengisi buku tamu /form sesuai tujuan kedatangan.
Buku Tamu 3 menit
4 Petugas Resepsionis mengklarifikasimaksud kedatangan tamu. Jikatujuan tidak jelas, maka tidakdiperkenankan masuk. Jikabermaksud mengirim surat, makadiarahkan ke Petugas penerima surat
Buku Tamu 1 menit
5 Jika tamu ingin bertemu pejabat,maka dikomunikasikan dahuludengan pejabat terkait. Jika pejabatada / bersedia di temui, maka tamudiminta meninggalkan identitas dandiberi tanda pengenal tamu sertadipersilakan menemui pejabat terkait.Jika pejabat tidak ada/ tidak bersediaditemui, maka disampaikan untukmenunggu / berkunjung dilain waktu
Buku TamuTandaPengenal tamu
5 menit
6 Jika tamu ada keperluan dengan unitterkait untuk mengurus berkas /konsultansi / lainnya, maka tamudiminta meninggalkan kartu identitasdan diberi tanda pengenal tamu sertadipersilakan menuju unit terkait
Buku TamuTandaPengenal tamu
5 menit
Kirimsurat
Keperluanlainnya
Ke pejabat
Ke unit terkait
Pejabattidak ada
Tidakjelas
Hal : 3 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganTamu PetugasResepsionis
Petugaspenerima
surat
Unitterkait
Pejabatterkait
Kelengkapan Waktu Output
7 Tamu menyelesaikan urusan sesuaitujuan kedatangan dengan pihakterkait
Buku TamuTandaPengenal tamu
Sesuaikondisi
8 Setelah selesai, tamu kembali kepenerima tamu untuk mengambilkartu identitas dan mengembalikantanda pengenal tamu
Buku TamuTandaPengenal tamu
3 menit
9 Penerima tamu menyimpan rekamankunjungan di buku tamu / form yangterisi lengkapdengan baik
Buku TamuTandaPengenal tamu
3 menit
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal RevisiTanggal Efektif 1 April 2016
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMAPENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, MHNIP. 195812311992031027
SUB BAGIAN UMUM Judul SOP Penggunaan Ruang Rapat
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang
Pemberlakuan Buku I Mahkamah Agung RI;
1. Memahami tentang proses penggunaan ruang rapat2. Memiliki kemampuan dalam penggunaan ruang rapat3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. SOP penggunaan ruang rapat harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi waktu
penggunaan bersamaan dengan bidang – bidang lainnya1. Jadwal penggunaan ruang rapat
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeteran
ganBidangterkait
Petugas bagianUmum
Ka. Sub. BagianUmum/ Ka. Sub.
Bagian Kepegawain
Kelengkapan Waktu Output
1 Bidang terkait mengajukan suratpenggunaan ruang rapat kepada Ka.Sub. Bagian Umum dan kepegawaian
Informasipemakaian
5 Menit Informasipemakaian
2 Ka. Sub. Bagian Umum danKeuangan memerintahkan Petugasuntuk melihat jadwal penggunaanruang rapat
Informasipemakaian
5 menit Informasipemakaian
3 Petugas bagian umum melihat jadwalpenggunaan ruang rapat sesuaidengan hari dan jam yang akandigunakan,jika tidak bias digunakanmaka petugas memberikan informasikepada bidang terkait aktifitas selesai
Informasipemakaian,Jadwalpenggunaanruang rapat
10 menit Informasipemakaian,Jadwalpenggunaanruang rapat
4 Jika bisa digunakan petugas umummemberikan surat/ jadwalpenggunaan ruang rapat kepadabidang terkait
Informasibalasan
10 Menit Informasibalasan
5 Petugas bagian umum mengarsipkanjadwal penggunaan rapat
Jadwalpenggunaanruang rapat
3 menit Arsip
Tidak
Ya
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan LAKIP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pejabat terkait2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UUnomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;
4 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;5 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;6 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan
Informasi Publik;7 Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun
Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]
Website : http : // www.pasimalungun.net
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai
2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan pembuatan LAKIP akan menghambat penyajian informasi yang akhirnyaberdampak pada menurunnya kepercayaan publik
Petugas Kasubag Kasubag Persyaratan/Perencanaan Perencanaan Umum dan Keuangan Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 Pengumpulan dokumen sumber LAKIP Data 2100 LAKIP
kegiatan menitSekretariat
2 Membuat LAKIP Kesekretariatan Sekretaris 6300(Sekretaris,Wakil Sekretaris,Kepegawaian, menitKeuangan, Umum)
3 Penggabungan LAKIP Kepaniteraan dan Kepegawaian 420 menitKesekretariatan untuk di paraf ,Keuangan
Umum
4 Menggandakan dan mencetak LAKIP Ka. Sub, Bag 420 menit
5 120 menit
6 Pengiriman 60 Menit
Ket
Persetujuan dan Tanda Tangan Ketua PengadilanAgama
PELAKSANAAN Mutu BakuAKTIVITASNO
Ketua PA Waktu Out PutSekretaris
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan Renstra
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pejabat terkait2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UUnomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;
4 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;5 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;6 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan
Informasi Publik;7 Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun
Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]
Website : http : // www.pasimalungun.net
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai
2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan pembuatan RENSTRA akan menghambat penyajian informasi yangakhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik
Petugas Kasubag Kasubag Persyaratan/Perencanaan Perencanaan Umum dan Keuangan Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 121 Pengumpulan dokumen sumber RENSTRA Data 2100 Renstra
kegiatan menitSekretariat
2 Membuat RENSTRA Sekretaris 6300Pengadilan Agama Simalungun menit
3 Penggabungan data Kepaniteraan dan Kepegawaian 420 menitKesekretariatan untuk di paraf ,Keuangan
Umum
4 Menggandakan dan mencetak Resntra Ka. Sub, Bag 420 menit
5 120 menit
6 Pengiriman 60 Menit
Ket
Persetujuan dan Tanda Tangan Ketua PengadilanAgama
NO AKTIVITASPELAKSANA Mutu Baku
Sekretaris Ketua PA Waktu Out Put
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan Laporan Tahunan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pejabat terkait2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UUnomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;
4 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;5 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;6 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan
Informasi Publik;7 Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009
Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun
Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]
Website : http : // www.pasimalungun.net
8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai
2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan Pembuatan Laporan Tahunan akan menghambat penyajian informasiyang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pembuatan Laporan Tahunan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pejabat terkait2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UUnomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;
4 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;5 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;6 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan
Informasi Publik;7 Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009
Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun
Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]
Website : http : // www.pasimalungun.net
8 Keputusan Mahkamah Agung nomor 071/KMA/SK/V/2008 jo. 069/KMA/SK/V/2009Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai
2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan Pembuatan Laporan Tahunan akan menghambat penyajian informasiyang akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Penyusunan Laporan SIMAK-BMN Satker
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Umum, staf yang pernah mengikuti pelatihan SABMN
Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata CaraRekonsiliasi BArang Milik Negara Dalam RANGKA Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Pusat
3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik NegaraDalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan LaporanKeuangan Pemerintah Pusat
Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun
Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]
Website : http : // www.pasimalungun.net
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :1.Internal dan Lintas Satker 1.Daftar Pegawai
2.Petunjuk PimpinanPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan/ketidak akuratan Penyusunan Laporan SIMAK-BMN Satker berakibat Aplikasi SIMAK BMNasset satker tidak jelas keberadaannya akhirnya akan menimbulkan kerugian.
Petugas Ka. Sub. Bag Persyaratan/Simak BMN Umum Sekretaris Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 8 9 10 111 Bendahara Pengeluran menyerahkan dokumen SPM/SP2D, BA 60 Kumpulan
sumber berupa SPM/SP2D, BAST Barang, kepada Serah Terima menit SPM/SP2D,Petugas SIMAK-BMN
2 Petugas meng input ke aplikasi SIMAK-BMN. Kumpulan 180 TerekamnyaSelanjutnya printout laporan diteruskan kepada dokumen untuk menit data SIMAKBMNKa. sub. Bag. Umum untuk dikoreksi dan diparaf. diinput
3 Kasubbag Umum mengoreksi dan memaraf draf Back-up data dan 30 Back-up dataLaporan SIMAK BMN selanjutnya diteruskan draf laporan menit dan drafkepada Sekretaris, untuk dikoreksi dan diparaf. SIMAK- BMN laporan SIMAKBMN
yang telah di paraf.4 Setelah Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf Back-up data dan 15 Back-up data
draf laporan SIMAK BMN, selanjutnya diteruskan draf laporan menit dan laporankepada Panitera sekretaris untuk di tanda tangani SIMAK- BMN yang SIMAK-BMN
telah di paraf yang telah diparaf.
5 Setelah laporan SIMAK BMN ditanda tangani Back-up data dan 15 Back-up data
AKTIVITASNOWaktu Out PutBendahara KPKNL
PELAKSANAAN Tahapan Kinerja
5 Setelah laporan SIMAK BMN ditanda tangani Back-up data dan 15 Back-up dataselanjutnya diteruskan kepada Petugas SIMAKBMN. draf laporan menit dan laporan
SIMAK- BMN yang SIMAK-BMNtelah di paraf final yang telah
6 Petugas SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi Back-up data dan 60 BA Rekonsiliasidengan KPKNL selanjutnya mengirim hasil draf laporan menit BMNrekonsiliasi ke UAPPBW lewat email berupa backup SIMAK- BMN yang
telah di tandatangani
12
Ket
Nomor SOP W2-A12/ /OT.01.3/III/2016Tanggal 28-Mar-16PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif 01-Apr-16Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama SimalungunNama SOP Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Umum, staf yang pernah mengikuti pelatihan SABMN2 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan UU3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan UU nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan UU nomor50 tahun 2009;
4 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;5 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;6 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan
Informasi Publik;7 Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;8 Surta Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nomor
Pengadilan Agama SimalungunJalan Asahan km. 3 Simalungun
Telp. Fax. 0622 7551665Email. [email protected]
Website : http : // www.pasimalungun.net
8 Surta Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nomor01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MARI RI
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :1.Internal dan Lintas Satker 1.Website
2.Koneksi InternetPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Keterlambatan/ketidak akuratanPemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berakibatasset satker tidak jelas keberadaannya akhirnya akan menimbulkan kerugian.
Kaur Sekretaris Panitera Persyaratan/Perencanaan Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Petugas/Tim TI meliput , Media perekam,Kamera, 120 Dokumentasi dan
mendokumentasikan dan alat pengolah data menit notulenmempublikasikan kegiatankegiatanresmi instansi kedalamwebsite(dari masing-masingsubbag/Tim IT)
2 Melengkapi dan memonitor menu Putusan teranomisasi, 60 Data dalammenu website terkait data rutin kepaniteraan, menit format print out
umum,keu,kepeg data3 keterbukaan informasi publik dalam format print out 15 Data dalam
menit format print out4 Petugas meneruskan setiap Data dalam format print 15 Data yang telah
materi yang akan dimuat ke out menit dikoreksidalam website kepada kasubagUmum untuk dikoreksi da diparafuntuk selanjutnya meneruskan kewakil sekretaris dan atau wakil
KetAKTIVITASNOWaktu Out PutPetugas Ketua PA
PELAKSANAAN Tahapan Kinerja
wakil sekretaris dan atau wakilpanitera
5 Wasek memeriksa materi Data yang telah 15 Draft siapyang akan dimuat dalam website dikoreksi menit dipublikasikanterkait bidang kesekretariatan.Wapan memeriksa materi terkaitperkara
6 Panitera/Sekretaris selaku Draft siap dipublikasikan 15 Informasi publiksekretaris Tim IT memeriksa menit dalam websitemateri yang akan dimuat ke Website
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/421/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. Memahami tentang proses pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan SP2D UP (Uang Persediaan) tidak dapat
berjalan dengan baik1. DRPP2. ADK3. SPM4. SP2D
Hal : 2 / 2
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganBenda
haraPPK PPSPM Petugas
KIPSKPPN Keleng
kapanWaktu Output
1 Bendahara Pengeluaran menyerahkan DRPPdan ADK (Flashdisk) kepada PPK
DRPP, ADK 1 menit DRPP, ADK
2 PPK menandatangani DRPP danmenggunakan ADK DRPP untuk pembuatanSPP
DRPP, ADK,SPP, ADK SPP
1 Jam SPP, ADKSPP
3 PPK menandatangani SPP dan menyerahkankepada PPSPM beserta dengan ADK SPP
SPP, ADK SPP 15menit
DRPP, ADK,SPP, ADKSPP
4PPSPM memverifikasi SPP dan menggunakanADK SPP untuk pembuatan SPM ( 2Rangkap)
DRPP, ADK,SPP, ADK SPP
30Menit
DRPP, ADK,SPP, ADKSPP
5 PPSPM menanda tangani SPM dan menginjectPIN PPSPM kedalam ADK SPM danmenyerahkan kepetugas KIPS
Berkas,SPM,ADKSPM
30Menit
SPM, ADKSPM
6 Petugas KIPS mengantarkan SPM dan ADKSPM ke KPPN
SPM, ADKSPM
1 Hari SPM, ADKSPM
7 KPPN menerbitkan SP2D dan mengirimkan(via email) kebagian keuangan PengadilanAgama Simalungun
SPM, ADKSPM
1 Hari SP2D
8 Bendahara Pengeluaran melakukan print outSP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik
SP2D 1 menit Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/422/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. Memahami tentang proses pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan SP2D GU (Ganti Uang)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan SP2D GU (Ganti Uang) tidak dapat
berjalan dengan baik1. DRPP2. ADK3. SPM (Surat Perintah Membayar)4. SP2D (Surat Perintah Penyedia Dana)
Hal : 2 / 2
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganBenda
haraPPK PPSPM Petugas
KIPSKPPN Keleng
kapanWaktu Output
1 Bendahara Pengeluaran menyerahkan DRPPdan ADK (Flashdisk) kepada PPK
DRPP, ADK 1 menit DRPP, ADK
2 PPK menandatangani DRPP danmenggunakan ADK DRPP untuk pembuatanSPP
DRPP, ADK,SPP, ADK SPP
1 Jam SPP, ADKSPP
3 PPK menandatangani SPP dan menyerahkankepada PPSPM beserta dengan ADK SPP
SPP, ADK SPP 15menit
DRPP, ADK,SPP, ADKSPP
4 PPSPM memverifikasi SPP dan menggunakanADK SPP untuk pembuatan SPM( 2 Rangkap)
DRPP, ADK,SPP, ADK SPP
30Menit
DRPP, ADK,SPP, ADKSPP
5 PPSPM menanda tangani SPM dan menginjectPIN PPSPM kedalam ADK SPM danmenyerahkan kepetugas KIPS
Berkas,SPM,ADKSPM
30Menit
SPM, ADKSPM
6 Petugas KIPS mengantarkan SPM dan ADKSPM ke KPPN
SPM, ADKSPM
1 Hari SPM, ADKSPM
7 KPPN menerbitkan SP2D dan mengirimkan(via email) kebagian keuangan PengadilanAgama Simalungun
SPM, ADKSPM
1 Hari SP2D
8 Bendahara Pengeluaran s melakukan print outSP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik
SP2D 1 menit Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/423/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan SP2D TU (Tambah Uang)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. Memahami tentang proses pengajuan SP2D TU (Tambah Uang)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan SP2D TU (Tambah Uang)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan SP2D TU (Tambah Uang) tidak dapat
berjalan dengan baik1. Surat izin tamba uang2. SPM3. ADK4. SP2D
Hal : 2 / 2
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganKPA PPK PPSPM Petugas
KIPSKPPN Keleng
kapanWaktu Output
1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuatsurat izin pengajuan tambah uang kepadaKPPN
Surat izin 1 hari Surat izin
2 KPPN memverifikasi jika diizinkan/tidakizinkan KPPN memberitahukan secara tertuliskepada Kuasa Pengguna Anggaran jika tidakdizinkan maka aktifitas selesai
Surat izin 1 Hari Surat izin
3 Jika dizinkan PPK membuat SPP,menandatangani dan menyerahkan kepadaPPSPM beserta dengan ADK SPP
SPP, ADK SPP 30Menit
SPP, ADKSPP
4 PPSPM menadatangani SPP dan membuatSPM ( 2 Rangkap) berdasarakan ADK SPP
SPP, ADK SPP 30Menit
SPM, ADKSPP
5 PPSPM menanda tangani SPM danmenginject PIN PPSPM kedalam ADK SPMdan menyerahkan kepetugas KIPS
SPM, ADKSPP, PIN
30Menit
SPM, ADKSPP, PIN
6 Petugas KIPS mengantarkan SPM dan ADKSPM ke KPPN
SPM, ADKSPP, PIN
1 Hari SPM, ADKSPP, PIN
7 KPPN menerbitkan SP2D dan mengirimkan(via email) kebagian keuangan PengadilanAgama Simalungun
SPM, ADKSPP, PIN
1 Hari SP2D
8 PPSPPM melakukan print out SP2D lalumengarsip SP2D dengan baik
SP2D 1 menit Arsip
Ya
Aktifitas Selesai
Hal : 1 / 3
Nomor SOP W2-A12/424/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan LS (Langsung)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. Memahami tentang proses pengajuan LS (Langsung)2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan LS (Langsung)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, pengajuan LS (Langsung) tidak dapat berjalan
dengan baik1. Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat)2. SPP3. ADK (Arsip Data Komputer)4. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)5. SSP (Surat Setoran Pajak)
Hal : 2 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganPPABP Benda
haraKaurKeu
PPSPM
PPK PtgKIPS
KPPN Kelengkapan
Waktu Output
1 PPABP membuat rekapan daftar gaji,halamanluar daftar gaji dan mengecek ada tidaknyaperubahan daftar perubahan data pegawai dandaftar perubahan potongan gaji
Berkas SPPLS
20Menit
BerkasSPP LS
2 PPABP menginput ke aplikasi GPP (gajipegawai pusat ) dan melakukan print out untukdari aplikasi GPP ,ditanda tangani dandiserahkan ke Bendahara
Berkas SPPLS
30Menit
BerkasSPP LS
3 Bendahara memverifikasi berkas jika tidaksesuai maka dikembalikan, jika sesuaibendahara membubuhi tanda tangan danmenyerahkan kepada Kaur Keuangan
Berkas SPPLS
15menit
BerkasSPP LS
4 Kaur Keuangan memverifikasi berkas jika tidaklengkap maka dikembalikan, jika lengkap Kaurkeunagan membubuhi tanda tangan danmengembalikan ke PPABP
Berkas SPPLS
15menit
BerkasSPP LS
5 PPABP menyerahkan berkas yang telahdiverifikasi dan menyerahkan ADK sementaralalu menyerahkan ke PPSPM
Berkas SPPLS
2menit
BerkasSPP LS
6 PPSPM melakukan pengujian jika tidak lulusuji maka akan dikembalikan, jika lulus uji makaPPSPM membuatkan bukti pengujian gaji yangtelah ditanda tangan lalu menyerahkan ke PPK
Berkas SPPLS,checklistSPM SPP
15menit
BerkasSPP LS,checklistSPM SPP
7 PPK memverifikasi berkas pengajuan SPP LSjika tidak lengkap maka dikembalikan dan jikalengkap PPK membuat SPP (ditanda tangani)lalu diserahkan kepada PPSPM
Berkas SPPLS
10menit
BerkasSPP LS
8 PPSPM memeriksa kelengkapan berkas jikatidak lengkap maka dikembalikan kepada PPKdan jika benar maka PPSPM menerbitkan SPMbeserta ADK kepada petugas KIPS
Berkas SPPLS
10menit
BerkasSPP LS
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Hal : 3 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganPPABP Benda
haraKaurKeu
PPSPM
PPK PtgKIPS
KPPN Kelengkapan
Waktu Output
9 Petugas KIPS mengantarkan SPM besertaberkas kelengkapan ke KPPN
Berkas SPPLS
1 hari BerkasSPP LS
10 KPPN menerbitkan SP2D dan mengirimkan(via email) kebagian keuangan PengadilanAgama Simalungun
Soft copy 10menit
Soft copy
11 Bendahara Pengeluaran melakukan print outSP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik
SP2D 1menit
Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/425/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. Memahami tentang proses penyampaian LPJ (laporan pertanggungjawaban)2. Memiliki kemampuan dalam penyampaian LPJ (laporan pertanggungjawaban)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyampaian LPJ (laporan
pertanggungjawaban) tidak dapat berjalan dengan baik1. Aplikasi SAIBA2. Aplikasi SILABI3. Berita Acara4. Laporan Pertanggungjawaban
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Bendahara BendaharaPengeluaran
KPA Kelengkapan
Waktu Output
1 Bendahara mengambil rekening Koran dari bank danmenerima data transaksi dari operator SAIBA
Rekening Koran ,data transaksi
1 hari Rekening Koran ,data transaksi
2 Bendahara menginput data keseluruhan transaksikedalam aplikasi SILABI dan memposting hasilinputan
Rekening Koran ,data transaksi
1 hari Data aplikasiSILABI
3 Bendahra membuatkan berita acara berdasarkanhasil postingan dan menyerahkan kepada bendaharapengeluaran
Data aplikasiSILABI
1 hari Berita Acara
4 Bendahara pengeluaran membubuhi paraf padaberita acara dan menyerahkan kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA)
Berita Acara 10menit
Berita Acara
5 Kuasa Pengguna Anggaran membubuhi tandatangan pada berita acara dan mengembalikan kepadabendahara
Berita Acara 10menit
Berita Acara
6 Bendahara membuat laporan pertanggungjawabanbulanan dan menyerahkan kepada bendaharapengeluaran
Laporanpertanggungjawaban
1 hari Laporanpertanggungjawaban
7 Bendahara Pengeluaran membubuhi tanda tanganpada laporan pertanggung jawaban danmenyerahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)
Laporanpertanggungjawaban
10menit
Laporanpertanggungjawaban
8 Kuasa Pengguna Anggaran membubuhi tandatangan pada laporan pertanggungjawaban danmengembalikan kepada bendahara
Laporanpertanggungjawaban
10menit
Laporanpertanggungjawaban
9 Bendahara mendistrubiskan laporanpertanggungjawaban (LPJ) kepada pihak terkait danmengarsip berkas dengan baik
Laporanpertanggungjawaban
2 menit Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/426/OT.01.3/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pembuatan Laporan Keuangan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
1. Memahami tentang proses pembuatan laporan keuangan2. Memiliki kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pembuatan laporan keuangan tidak dapat
berjalan dengan baik1. Aplikasi SAIBA2. Berita Acara rekonsiliasi3. Transaksi SPM4. Transaksi SP2D5. Buku Besar6. ADK
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKeterangan
OperatorSAIBA
OperatorSIMAK
BNN
KPPN KaurKeuangan
Sekretaris Kelengkapan
Waktu Output
1 Operator saiba menginput transaksi SPM dan SP2Dyang sudah direalisasi dengan PNPB (PendapatanNegara Bukan Pajak) kedalam aplikasi saiba danmengirimkan ke operator simak BNN
AplikasiSAIBA
1 hari AplikasiSAIBA
2 Operator simak BNN menyesuaikan laporan di simakBNN dengan laporan saiba jika belum sesuai makadikembalikan, jika sudah sesuai operator simak BNNmengirimkan kepada operator SAIBA (via email)
AplikasiSAIBA
2 hari Bukubesar,ADK
3 Operator SAIBA memposting buku besar , danmengirimkan ADK sementara ke KPPN melalui email
Bukubesar,ADK
1 hari Bukubesar,ADK
4 KPPN Memverifikasi rekonsiliasi dari operatir SAIBAjika ada revisi maka dikembalikan,jika benar KPPNmembuatkan berita acara rekonsiliasi danmeninformasikan kepada operator SAIBA
Bukubesar,ADK
2 hari Beritaacara
5 Operator SAIBA print out berita acara rekonsiliasi danmenyerahkan kepada Kaur keuangan
Beritaacara
30menit
Beritaacara
6 Kaur keuangan membubuhi paraf dan meyerahkankepada Sekretaris
Beritaacara
15menit
Beritaacara
7 Sekretaris membubuhi tanda tangan pada Berita acaradan mengembalikan kepada Operator SAIBA
Beritaacara
15menit
Beritaacara
8 Operator SAIBA mengarsip berkas/dokumenrekonsiliasi dengan baik
Beritaacara
2menit
Arsip
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Hal : 1 / 3
Nomor SOP W2-A12/427/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pembukuan Bendahara
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 TentangPedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
1. Memahami tentang proses pembukuan bendahara2. Memiliki kemampuan dalam pembukuan bendahara3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pembukuan bendahara tidak dapat berjalan
dengan baik1. Aplikasi SILABI2. Berita Acara Pemeriksaan3. LPJ Bendahara4. Buku Pembantu Pajak5. Rekening Koran
Hal : 2 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganBenda
haraKPA Ptg
KIPSKPPN Keleng
kapanWaktu Output
1 Bendahara menginput setiap transaksi yangdilakukan pengadilan agama Simalungun kedalamaplikasi SILABI
Transaksi PA,SILABI
15Menit
Transaksi PA,SILABI
2 Bendahara mencetak hasil input setiap bulan (padahari terakhir kalender) dan membubuhi tanda tanganlalu menyerahkan kepada KPA/PPK
Berkaspembukuanbendahara
3 Jam Berkaspembukuanbendahara
3 KPA/PPK memverifikasi berkas dari bendahara jikaada revisi maka dikembalikan, jika benar KPAmembubuhi tanda tangan dan mengembalikankepada bendahara
Berkaspembukuanbendahara
5 Jam Berkaspembukuanbendahara
4 Bendahara memeriksa berkas yang diserahkan olehKPA/PPK yang sudah lengkap tanda tangan, jikabelum maka dikembalikan, jika sudah makadiserahkan kepada Petugas KIPS (LPJ, CashOpname, Daftar rekening, buku pembantu pajak,rekening Koran beserta ADK)
Berkaspembukuanbendahara
30Menit
Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
5Petugas KIPS dan menyerahkan kepada KPPNbeserta buku bantu pajak
Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
1 Jam Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
6KPPN melakukan pengesahan pada berkas lengkapdan mengembalikan kepada petugas KIPS
Berkaspembukuanbendahara
1 Hari Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
7Petugas KIPS menyerahkan berkas yang telahdisahkan oleh KPPN kepada Bendahara
Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
10Menit
Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
8Bendahara mengarsip berkas pembukuan bendaharadengan baik
Berkaspembukuanbendahara, bukubantu pajak
1 Menit Arsip
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Hal : 3 / 3
Hal : 1 / 3
Nomor SOP W2-A12/428/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan Usul Pembayaran Tunjangan Kinerja
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
1. Memahami tentang proses pengajuan usul pembayaran tunjangan kinerja2. Memiliki kemampuan dalam pengajuan usul pembayaran tunjangan kinerja3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengajuan usul pembayaran tunjangan kinerja
pada Pengadilan Agama Simalungun tidak dapat terlaksana.1. Usulan Tunjangan Kenerja2. Berkas Usulan Tunjangan
Hal : 2 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KetKaurKepegawaian
BendaharaPengeluara
Para Pegawai Sekretaris Ketua Kelengkapan Waktu Output
1 Kaur Kepegawaian mengunci absen padaAplikasi Komdanas Mahkamah Agung(www.komdanasmahkamahagung.go.id)paling lambat tanggal 2 setiap bulan.
Daftar Absen 5Menit
2 Bendahara Pengeluaran mengajukan usulanTunjangan Kinerja melalui AplikasiKomdanas Mahkamah Agung( www.komdanasmahkamahagung.go.id).
- 10Menit
3 Bendahara Pengeluaran melakukan printoutdan menandatangani kelengkapan berkasusulan Tunjangan Kinerja melalui AplikasiKomdanas Mahkamah Agung(www.komdanasmahkamahagung.go.id ).
Berkas UsulTunjanganKinerja
20Menit
4Para Pegawai menandatangani DaftarTanda Terima Tunjangan Kinerja.
Berkas UsulTunjanganKinerja
20Menit
5 Sekretaris memverifikasi Berkas UsulanTunjangan Kinerja jika ada revisi makadikembalikan jika benar ditandatangani dandiserahkan kepada Ketua
Berkas UsulTunjanganKinerja
10Menit
BerkasUsulTunjanganKinerja
6 Ketua memverifikasi Berkas UsulanTunjangan Kinerja jika ada revisi makadikembalikan jika benar ditandatangani dandiserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
Berkas UsulTunjanganKinerja
10Menit
BerkasUsulTunjanganKinerja
7 Bendahara Pengeluaran melakukan scanningseluruh berkas Usulan Tunjangan kinerjadan menguploudnya kedalam AplikasiKomdanas Mahkamah Agung RI.
Berkas UsulTunjanganKinerja
30Menit
BerkasUsulTunjanganKinerja
8 Bandahara Pengeluaran mengirin hardcopyberkas usulan Tunjangan Kinerja ke PTAMedan.
Berkas UsulTunjanganKinerja
1 Hari Berkas
Usul
Tunjanga
n Kinerja
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Hal : 3 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KetKaurKepegawaian
BendaharaPengeluara
Para Pegawai Sekretaris Ketua Kelengkapan Waktu Output
9 Bendahara Pengeluaran menyimpan seluruhberkas usulan Tunjangan Kinerja
Berkas UsulTunjanganKinerja
5Menit
Arsip
Hal : 1 / 3
Nomor SOP W2-A12/429/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
1. Memahami tentang proses Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )2. Memiliki kemampuan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak
( PNBP ) tidak akan berjalan dengan baik1. SSBP2. Berkas PNPB3. Aplikasi SAS
Hal : 2 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganBendahara
PenerimaPPK KPA KPPN
PematangsiantarKaur
KeuanganKelengkapan
Waktu Output
1 Bendahara Penerima menerimaPenerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ).
Uang PNBP 10Menit
PNBP
2 Bendahara Penerima membuat SSBP danmenyetorkan PNBP ke Bank Persepsisetiap hari
SSBP 10Menit
PNBP
3 Bendahara Penerima membuat PembukuanBendahara Penerima dengan menggunakanAplikasi Bendahara Penerima
AplikasiBendaharaPenerima
10Menit
-
4 Bendahara Penerima membuat LaporanPertanggungjawaban Bendahara Penerimadan menyerahkan kepada pejabat pembuatkomitmen
SSBP 10Menit
5 Pejabat Pembuat Komitmen memverifikasiLaporan Pertangungjawaban jika adarevisi maka dikembalikan jika benartandatangani dan diserahkan kepada KuasaPengguna Anggaran.
SSBP dan LPJ 15Menit
6 Kuasa Pengguna Anggaran memverifikasiLaporan Pertangungjawaban jika adarevisi maka dikembalikan jika benartandatangani dan diserahkan kepadaBendahara Penerima
SSBP dan LPJ 10Menit
LPJBendaharaPenerima
7 Bendahara Penerima melakukanRekonsiliasi ke KPPN Pematangsiantarmaksimal tanggal 10 setiap bulannya.
SSBP, LPJ danADK
1 Hari SSBP, LPJdan ADK
8 KPPN melakukan rekonsiliasi denganbendahara penerima jika adaketidaksesuaian dikembalikan, jika benardi konfirmasi kepada bendahara penerima
SSBP, LPJ danADK
1 Hari
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Hal : 3 / 3
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
KeteranganBendahara
PenerimaPPK KPA KPPN
PematangsiantarKaur
KeuanganKelengkapan
Waktu Output
9 Bendahara Penerima menyerahkan salinanSSBP kepada Kaur Keuangan
Salinan SSBP 5Menit
SalinanSSBP
10 Kaur keuangan menginput kedalamaplikasi SAS
Salinan SSBP 20Menit
File
11 Bendahara Penerima menyimpan seluruhberkas PNBP.
Arsip 5Menit
Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP W2-A12/430/OT.01.3/III/2016Tanggal Pembuatan 28 Maret 2016Tanggal Revisi -Tanggal Efektif 01 April 2016
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN KELAS II
Disahkan Oleh Ketua
Drs. Syafii, M.H.NIP. 19581231 199203 1 027
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penyusunan RKA-KL
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negera DilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
1. Memahami tentang proses Penyusunan RKA-KL2. Memiliki kemampuan dalam Penyusunan RKA-KL3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan Rencana Anggaran tidak dapat
berjalan dengan baik.1. Data Pendukung ( RAB dan TOR )2. Aplikasi RKA-KL
Hal : 2 / 2
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
KaurKeuangan
Sekretaris OperatorRKA-KL
Kelengkapan Waktu Output
1 Kaur Keuangan menghimpun data untukpengusulan anggaran yang bersumber darihasil Rapat yang diikuti oleh seluruh PegawaiPA. Simalungun.
Data 1 Hari Rancangan pengusulanAnggaran
2 Kaur Keuangan membuat Rencana AnggaranBiaya dan Kerangka Acuan Kerja untukpengusulan anggaran.
RancanganpengusulanAnggaran
1 Jam
3 Sekretaris memverifikasi Rencana AnggaranBiaya dan Kerangka Acuan Kerja, jika adarevisi maka dikembalikan jika benarditandatangani dan diserahkan kepada KaurKeuangan.
Draf RAB danKAK
15 Menit RAB dan KAK
4 Kaur Keuangan menyerahkan RencanaAnggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerjakepada Operator RKA-KL
RAB dan KAK 5 Menit
5 Operator RKA-KL menginput data kedalamAplikasi RKA-KL sesuai dengan RencanaAnggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerjadan menyerahkan ADK RKA-KL kepadaKaur Keuangan.
RAB dan KAK 1 Jam ADK RKA-KL
6 Kaur Keuangan mengirimkan RencanaAnggaran, Kerangka Acuan Kerja dan ADKRKA-KL ke PTA Medan
- 1 Hari Usulan Anggaran
7 Kaur Keuangan menyimpan seluruh berkaspengusulan anggaran
BerkasPengusulanAnggaran
5 Menit Arsip
Ya
Tidak