Pengadilan AgamaSawahluntoUntuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018005.01.401931

Jl Khatib Sulaiman KM.8

Telp.0754-61016. Fax.0754-61016

Email:pa.sawahlunto@pta-padang.go.id

Kota Sawahlunto 27424

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sawahlunto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam

Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual

sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan

akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara

pada Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Sawahlunto, 6 juli 2018Kuasa` Pengguna Anggaran,

NURLAILA, S.EINIP 19811201 200704 2 001

i

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

i Daftar Isi

ii Daftar Tabel

iii

i

Daftar Isi iiPernyataan Tanggung Jawab

iv Ringkasan

1

iii

Ringkasan 1 I. Laporan Realisasi Anggaran3

3

II. Neraca4

4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan5

7

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 23

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 35

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 40

F. Pengungkapan Penting Lainnya 42

VI. Lampiran dan Daftar

ii

KANTOR PENGADILA AGAMA SAWAHLUNTO JL. KHATIB SULAIMAN KM.8 DESA KOLOK MUDIK KOTA SAWAHLUNTO

TELEPON 0754-61016, FAXIMILE 0754-61016

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto yang terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir,

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawahlunto, 6 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

NURLAILA, S.EINIP 19811201 200704 2 001

iii

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto Semester I Tahun 2018 ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan

ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara sampai bulan Juni TA 2018 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 atau 100 persen dari Estimasi LRA

Pendapatan sebesar Rp.0

Realisasi Belanja Negara sampai pada Juni TA 2018 adalah sebesar

Rp.1.064.391.177,- atau mencapai 33,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.

3.180.938.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas per 30 Juni 2018 .

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.9,290.816.036,- yang

terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.31.236.000,- Aset Tetap (neto) sebesar

Rp.9.259.580.036,-; Piutang Jangka Pendek sebesar Rp.30.000.000;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- dan

Rp.9.260.816.036.-.

1

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan jumlah beban adalah

sebesar Rp.1.245.926.811,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp(1.245.926.811). Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp. 71.500,-

dan defisit sebesar Rp. 71.500,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.

(1245.855.311)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30

Juni 2018 adalah sebesar Rp.9.442.280.170 dikurangi Defisit-LO sebesar

Rp(1.245.926.311) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan

sebesar Rp.0,- Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.064.391.177 dan

kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp.-181.464.134 sehingga Ekuitas akhir pada

tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp.9.260.816.036,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk

per 30 Juni Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTOLAPORAN REALISASIANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 dan 2017(Dalam Rupiah)

3

II. NERACA

KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTONERACA

PER 30 Juni 2018 dan 2017(Dalam Rupiah)

4

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTOLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

5

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTOLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 dan 2017(Dalam Rupiah)

6

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009

tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara

Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan

Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca

pada Bagan Akun Standar;

i. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat;

k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011

7

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan

Transfer pada Bagan Akun Standar;

m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012

tentangan Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca

pada Bagan Akun Standar;

n. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.o. Peraturan menteri keuangan Nomor:177/PMK05/2015 tentang Pedoman

penyusunan laporan keuangan K/L

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sawahlunto Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Tahun 2015 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015

– 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tahun 2015

sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan

oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan

Agama Sawahlunto.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN

INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di

dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan

kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas

pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi

Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah “TERWUJUDNYA BADAN

8

PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sawahlunto

melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara

4. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

5. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

7. 7. Peningkatan kualitas SDM

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sawahlunto

Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya.

9

Basis Akuntansi A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Sawahlunto menerapkan basis akrual dalam penyusunan

dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

AkuntansiA.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan

entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sawahlunto. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan.

10

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sawahlunto adalah

sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan

Agama Sawahlunto adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya seperti Penerimaan

kembali posekot gaji

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai

dan periode waktu sewa

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara

11

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban (4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

12

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

13

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang

berkembang, rusak berat, dan masa kegunaan yang telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos neraca Aset Lainnya.

Set tetap yang secara permanen diberhentikan penggnaannya,

dikeluarkan dari neraca dengan ketentuan perundang-undangan

di bidang Pengelolaan BMN

Penyustan Aset

Tetapc. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa

Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa ManfaatPeralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahunGedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahunJalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

14

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahunPiutang Jangka

PanjangPiutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo

atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo

lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau

daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.

Aset Lainnya Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

15

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

16

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

LancarBelum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang LancarSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan10%

DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN

Implementasi

Akuntansi (9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi

17

Pemerintah

Berbasis Akrual

Pertama kali

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan

pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014

yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas

sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan

penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat

dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi

berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

18

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARANRealisasi

Pendapatan Rp.0,-B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah

sebesar Rp.0,-. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai

berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan penerimaan kembali persekot gaji per 30 Juni TA 2018

mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pengembalian belanja

pegawai dan belanja barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

Realisasi Belanja

Negara Rp 1.064.391.177,-

B.2. Belanja Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp.1.064.391.177,-

atau 33,46% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.180.938.000,-. Rincian

anggaran dan realisasi belanja per 30 Jun i TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja TA 2018

NO URAIAN2018

ANGGARAN REALISASI %

17

1 2 3 4 5

1Belanja Pegawai

2.429.745.000

796.580.228 32.78

2 Belanja Barang 613.193.000 267.810.99 43.67

3 Belanja Modal 138.000.000 0 0

Total Belanja kotor

3.180.938.000

1.064.391.177 33.46

Pengembalian -

- -

JUMLAH

3.180.938.000

1.064.391.177 33.46

18

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

Belanja Pegawai

Rp.267.810.949,-B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.796.580.949,- dan Rp. 1.610.597.673,- Realisasi belanja per 30 Juni

TA 2018 mengalami penurunan dari TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

Belanja Barang

Rp.267.810.949,-B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp.267.810.949,- dan Rp. 624.194.684,-. Realisasi Belanja

Barang TA 2018 mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Barang TA 2017.

19

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2016

Belanja Modal

Rp.0,-B.7 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp.0, TA 2017 sebesar Rp.

356.561.512,-.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

20

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACAKas di Bendahara

Pengeluaran

Rp. 30.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah

masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp.0 yang merupakan kas yang

dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang

berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara

Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Belanja Dibayar di Muka

Rp.0C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-

masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,- . Belanja Dibayar di Muka merupakan

hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai

akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau

jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah

sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Persediaan

Rp.1.236.000,-C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar

Rp.1.236.000,- dan Rp.1.346.000,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada

tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp.3.048.749.000,-C.4 TanahNilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama

23

Sawahlunto per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.3.048.749.000,- dan

Rp.3.048.749.000,-. Tidak terdapat perubahan nilai aset tetap Tanah di Tahun

2018. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

Tanah seluas 1.105 m2 yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No.16 pada tanggal

pelaporan digunakan untuk Mess, dan 3.990 m2 yang terletak di Jl. Khatib

Sulaiman Km.8 Desa Kolok Mudik pada tanggal pelaporan dignakan untuk

gedung Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto.

Peralatan dan Mesin

Rp. 2.080.354.305,-C.5 Peralatan dan MesinSaldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 dan 2017

adalah Rp.2.080.354.305,- dan Rp.2.080.354.305,-. Mutasi nilai Peralatan dan

Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan

Rp.5.667.382.000,-.C.6 Gedung dan BangunanNilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah

Rp.5.667.382.000,- dan Rp.5.667.382.000,- . Mutasi transaksi terhadap

24

Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan

Irigasi Rp.29.900.000C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp.29.900.000 dan Rp.29.900.000. Mutasi transaksi terhadap

Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya

Rp.0C.8 Aset Tetap LainnyaAset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan

Rp.0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi tambah

atas aset tetap ini untuk Tahun 2018 adalah tranfer masuk buku pustaka dari

Pengadilan Tinggi Agama Padang. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

25

Aset Tetap

Rp(1.809.241.512)

Uang Muka dari KPPN

Rp. 30.000.000,-C.10 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang

Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan

KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN

adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di

kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas

Rp.9.485.772.456,-C.11 Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar

Rp.9.260.816.036,- dan Rp.11.211.548.037,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih

entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

26

Pendapatan PNBP

Rp. 0,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017

adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 6.665.580,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2018 dan 2017

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan

akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO

merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari

transaksi tahun 2017.

Beban Pegawai

Rp.796.378.852,-D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.796.378.852 dan Rp. 1.613.403.253,-. Beban Pegawai adalah beban

atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang

telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

Beban Persediaan

Rp.14.344.000,-D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.14.344.000,- dan Rp. 24.571.350,-. Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan.

35

Beban Barang dan

Jasa

Rp.112.750.539,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar

Rp.112.750.539,- dan Rp. 315.172.270,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas

jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban

Pemeliharaan

Rp.110.722.000,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar

Rp.110.722.000,- dan Rp.221.329.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban

yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.16.775.000,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.16.775.000,- dan Rp. 55.425.700,-. Beban tersebut adalah

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

36

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp.0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2018 dan 2017

adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 425.107.727,-. Beban

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk

mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Surplus /Defisit dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp.71.500,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas.

37

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal

Rp.9.442.280.170,-E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.9.442.280.170,- dan Rp. 11.283.348.332,-.

Defisit LO

Rp(1.245.855.311)

Penyesuaian Nilai

Tahun Berjalan Rp.

0

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017

adalah sebesar Rp.(1.245.855.311) dan Rp(2.648.063.220). Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Jumlah penyesuaian tahun berjalan pada penyesuaian nilai asset per 30 Juni

2018 dan 2017 sebesar Rp.0,- dan Rp. 0

Ekuitas Akhir

Rp.9.445.772.456,-E.3 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.9.260.816.036,- dan Rp. 11.083.370.916,-

40

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

42

43

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F. 2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Belanja Secara akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi

jasa dalam pelaporan uang menurunkan akuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Belanja

yang masih harus dibayarkan adalah kewajiban yang timbul akibat hak

atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau

perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian

Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode

pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas

hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sedangkan Belanja dibayar dimuka

adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari

rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun

barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan

kerja pemerintah

Adapun informasi pendapatan dan belanja secara akrual

disajikan dalam lampiran A2

F.4. REKENING PEMERINTAH

Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Sawahlunto

No Rek : 5534-01-000088-30-6Bank : Bank Rakyat Indonesia Unit SawahluntoJenis Rekening : GiroKegunaan : Bendahara Pengeluaran DIPA 01

Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Sawahlunto

No Rek : 5534-01-000118-30-4Bank : Bank Rakyat Indonesia Unit SawahluntoJenis Rekening : GiroKegunaan : Bendahara Pengeluaran DIPA 04

Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Sawahlunto

No Rek : 5534-01-000141-30-7Bank : Bank Rakyat Indonesia Unit SawahluntoJenis Rekening : Giro