Penerimaan Perjanjian Internasional oleh Sebuah Negara

Bismillahirrohmanirrokhiiim….

Pada awal tugas saya sebagai Atase Perhubungan di London, saya mendapat pertanyaan dari

rekan saya....senior-senior-senior saya, seorang mantan Nakhoda kapal yang telah

melanglang buana ber-tahun2 sebelum beliau menjadi seorang Instruktur (dosen?) di Institusi

Pendidikan Maritim di Indonesia. Bagi saya, pertanyaan itu adalah ujian, karena saya yang

juga mantan pelaut, di beri pertanyaan yang seharusnya untuk para pakar Hukum.

Pertanyaannya sederhana: apakah bedanya antara Ratification (Ratifikasi), Accession,

Approval dan Signature? Tetapi jawabannya ternyata tidak mudah.

Maka dalam upaya menjawab pertanyaan itu saya membuka sumber utama yaitu UU nomor

24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dengan penjelasan dari teman2 fungsi Politik

KBRI London, ditambah informasi dari hasil bincang2 dengan rekan2 representative dari

berbagai negara di IMO, teman2 pejabat di sekretariat IMO (Legal Devision) dan buku2

referensi yang kebetulan saya baca.

Saya coba menyampaikannya secara urut dari yang paling mudah:

1. Signature, atau penanda-tanganan. Langkah ini dilakukan oleh sebuah negara terhadap

sebuah perjanjian internasional (convention) pada tingkat awal. Signature dilakukan oleh

seorang pejabat pemerintah dari suatu negara yang memiliki kewenangan dibidang itu

(Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri), atau pejabat Pemerintah yang diberi Surat

Kuasa (Full Power) oleh Kepala Pemerintahan suatu negara (misalnya Menteri dari

Kementerian Tehnis, atau pejabat setingkat Direktur Jenderal). Penandatanganan bisa

dilakukan setelah diselesaikannya text akhir yang disebut “Final Act”. Final-Act ini siap di

tanda-tangani biasanya 3 bulan setelah diterima (adoption) dari sebuah konferensi

(Diplomatic Conference). Dengan kata lain, signature tidak serta merta di buka segera

setelah adopsi di suatu akhir sidang. Penandatanganan text pada akhir suatu sidang

(diplomatic conference) belum dapat dikatakan signature, dan tidak ada konsekuensi apa2,

karena pada saat itu yang di tanda tangani adalah “konsep” atau “Draft Text”. Waktu

tenggang signature suatu konvensi biasanya 1 (satu) tahun. Negara yang menandatangani

belum tentu terikat dengan perjanjian (konvensi) tersebut. Implikasinya tergantung dari jenis

dan isi perjanjian serta tergantung dari hukum nasional negara masing2.

2. Ratification (Ratifikasi), adalah penerimaan dan pengesahan perjanjian internasional oleh

sebuah negara, apabila negara tersebut sebelumnya telah melakukan penandatanganan

(signature) text dari konvensi/perjanjian. Negara yang telah meratifikasi tentunya menjadi

terikat dengan perjanjian itu dan berkewajiban melaksanakannya (dengan membuat undang2,

peraturan2 pelaksanaan dan instrument nasional yg memadai). Dengan Ratifikasi, maka

negara itu menjadi Negara pihak (Party) dari perjanjian yang di ratifikasi tersebut.

3. Accession, adalah bentuk suatu penerimaan dan pengesahan (boleh pinjam kata ratifikasi),

apabila negara tersebut sebelumnya tidak melakukan signature (penanda-tanganan) terhadap

perjanjian (konvensi) dimaksud (tidak melalui proses ‘signature’). Ada negara yang

undang2-nya mengatur dapat melakukan ratifikasi tanpa melakukan signature. Implikasi dan

konsekuensi dari Accession ini sama persis dengan meratifikasi.

4. Approval (persetujuan), yaitu pernyataan tertulis dari sebuah negara (yang sudah menjadi

‘Party’ dari sebuah perjanjian/konvensi), bahwa negara itu menyetujui adanya perobahan

terhadap isi perjanjian/konvensi tersebut (misalnya adanya amendment, protocol, dan

sejenisnya). Jadi approval tidak dapat dilakukan apabila negara tersebut belum menjadi

‘Party’ dari perjanjian internasional (Konvensi) tersebut, baik melalui Accession atau

Ratifikasi.

5. Acceptance, kalau definisi bahasa Inggrisnya adalah “an agreeing to the action of another,

by some act which binds the persons in law”. Sepertinya mirip ‘acceccion’ atau ‘ratifikasi’,

tetapi kenyataannya dilapangan, acceptance (penerimaan) ini secara empiris penerapannya

sama persis dengan ‘approval’.

Kalau ‘tacit acceptance’, didefinisikan sebagai “penerimaan terhadap perjanjian internasional

yang tidak terbuka”. Kenyataan, prakteknya adalah negara itu memberlakukan suatu

perjanjian internasional (multilateral) sebelum perjanjian itu di berlakukan (misalnya,

mungkin karena negara yang meratifikasi belum mencapai jumlah negara atau jumlah

tonnage kapal sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian dimaksud), namun mengingat

urgensi dari ketentuan tersebut, maka suatu negara terpaksa memberlakukannya.

Pada umumnya bagi suatu negara, proses ratifikasi atau accession dapat berlangsung lama

karena negara tersebut harus memperhitungkan secara sungguh-sungguh untung dan ruginya

meratifikasi suatu perjanjian internasional, mengingat tuntutan tanggung jawab setelah

menerima perjanjian internasional tersebut.

Istilah2 di atas biasanya digunakan untuk perjanjian yang bersifat multilateral. Istilah2 pada

perjanjian bilateral biasanya berupa Memorandum of Agreements, Memorandum of

Understanding, Document of Undertaking, dsb.

Demikian apa yang bisa saya sampaikan (sudah paling mentog…tog), mudah-an bermanfaat,

dan apabila ada yang salah saya mohon maaf, karena bahasa dan istilah hukum memang sulit,

terutama bagi saya yang juga bekas kapten kapal.

Posted by Capt. Hadi Supriyono, MM, M.Mar at 10:28 1 comments