Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Menge

7/26/2019 Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Menge

1/23

PENERAPAN TAX PLANNINGDALAM UPAYA

MENGEFISIENKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.

DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)

LILIK [email protected]

STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

ABSTRACT

Imposition system going into effect in Indonesia this time in system of Self

Assesment. This system respresent the imposition system of where Taxplayer take

charge of full to calculate, to remit, and report by self sum up the lease which owe and

sum up the taxation obligation. This matter enlarge the Taxplayer opportunity for the

efficient of lease payment mathing with rule of taxation regulation going into effect.

Effort for the efficient of tax in often conducted by Taxplayer of so called by Tax is

Palnning.

Tax planning to represent the step early in tax management to do the gathering

and research to taxation regulation of so that can be selected the action of tax thrift to be

conducted. Descriptive research type taken a researcher to study the applying of Tax

Planning in PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Intake sample from netting as

many as possible information from assortes of source (internal informant) data andcompany as supporter for the validity of this thesis.

Applying of Tax Planning as a means of management for the efficient of income

tax conducted variously which do not implinge the taxation rule going into effect.

Apllying of Tax Planning conducted by PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) has

the character of the conservative so that applying of Tax Planning PT. Dok dan

Perkapalan Surabaya (Persero) has well enough, but need the existence of more

maximal exemption exploiting utilize for the efecient of its income tax payment

matching with rule of law and regulation taxation. By exploiting exemption which does

not impinge the taxation rule hence company can be efficient its income tax payment Rp

43.478.000,00. So that apply the good Tax Planning hence company will be protected

from tas extravagance and remain to fulfill the taxation obligation.

Keywords: Tax Planning,efficient, income tax


2/23

2

PENDAHULUAN

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat

(perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya

beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Bagi negara, pajak adalah satu sumber

penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebaliknyabagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Setiap wajib

pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang

seminimal mungkin. Kalau saja pajak tidak bersifat transparan dan jelas tujuannya maka tidak

ada seorangpun yang dengan sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar

pajak. Apalagi sangsi-sangsi yang diberlakukan benar-benar mengancam wajib pajak yang

tidak patuh.

Bagaimanapun juga membayar pajak adalah suatu kewajiban mulia. Karena itu wajib

pajak akan berupaya mengatur pajaknya dimana disatu sisi mereka tetap sebagai pembayar

pajak yang baik dan di sisi lain mereka tidak mengorbankan kepentingan perusahaan hanya

untuk membayar pajak. Upaya untuk menekan jumlah pajak yang terutang agar lebih kecil

dari yang seharusnya dibayar membutuhkan suatu manajemen yang baik.Upaya meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain

dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance).

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan

melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu atau

menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah pengurangan

pajak, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti

memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-

hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang perencana pajak

hanya akan menggunakan dua cara yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan

penghematan pajak (tax saving), karena keduanya merupakan tindakan yang tidak melanggar

hukum.Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat

diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan

pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, salah satunya dengan

merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin, misalnya dengan memperbesar

biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deduction) sehingga penghasilan kena

pajak menurun atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan

namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada

TINJAUAN TEORETISPajak

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurutnya Prof. Dr. P.J.A.

Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib

membayarnya menurut peraturan-perturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggaran pemerintah.

Secara administratif pungutan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu: pajak langsung

(direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak langsung dikenakan atas masuknyaaliran sumber daya yaitu penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak, sedangkan pajak


3/23

3

tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran atas konsumsi

barang dan jasa oleh masyarakat. Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh Wajib

Pajak (orang pribadi/badan) yang menerima/memperoleh penghasilan sedangkan beban pajak

tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, secara tidak

langsung pajak merupakan beban bagi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat memerlukan

suatu perencanaan yang baik sehingga beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat dapatdiminimalkan..

Ada 3 (tiga) macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

a) Official Assessment System

yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (aparatur perpajakan)

untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b) Self Assessment System

yaitu sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan

sendiri pajak yang harus dibayar.

c) Withholding System

yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut ataumemotong pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pada saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self

Assessment System. Sistem ini berlaku untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat

guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyetoran pajak. Dengan

diberlakukannya sistem tersebut juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk

menerapkan tax planningsecara baik supaya tidak terjadi pemborosan..

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan FiskalDalam penyajian laporan keuangan, ada dua macam jenis laporan keuangan, yaitu

laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah

laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi, yaitu Standar Akuntansi

Keuangan. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal

dengan melakukan koreksi fiskal seperlunya atau melakukan penyesuaian dengan Peraturan

Perpajakan. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun

khusus untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi fiskal dan

komersial dapat menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena

Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial

yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, yaitu perbandingan antara pendapatan

dengan biaya-biaya terkait. Sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaannegara. Undang-undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan

keuangan tetapi hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan

penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi

komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap

laporan keuangan akuntansi komersial.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Perbedaan waktu (timing differences),

Merupakan perbedaan bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pada saat

pengakuan penghasilan dan beban antara Peraturan Perpajakan dengan Standar

Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif.Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban pajak menurut akuntansi lebih


4/23

4

kecil dari pengakuan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Perbedaan waktu

negatif terjadi jika pengakuan beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari

pengakuan beban pajak menurut peraturan perpajakan.

2. Perbedaan tetap (permanent differences)

Perbedaan yang terjadi karena Peraturan Perpajakan dalam menghitung laba fiskal

berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa adakoreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntansi

yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, sedangkan perbedaan permanen negatif

disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh

ketentuan fiskal.

Dalam Standar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No.46) jika perusahaan memilih

untuk menghitung Pajak Penghasilan menurut laba akuntansi maka selisih yang timbul

dengan perhitungan Pajak Penghasilan menurut laba fiskal (yang timbul karena beda waktu)

maka dimasukkan dalam akun Pajak Penghasilan yang ditangguhkan. Apabila pemulihan

aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut mengakibatkan pembayaran pajak pada periode

mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak, perusahaan harusmengakui kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban pajak

tangguhan adalah kenaikan jumlah Pajak Penghasilan terhutang untuk periode mendatang

sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah

Pajak Penghasilan terpilihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan

temporer dan sisa kompensasi kerugian.

Kebijakan Perpajakan

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak ada beberapa komponen yang harus

diperhatikan sebelum melaksanakan perencanaan pajak, yaitu :

1. Subyek Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak menurut Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000

adalah:

a. 1) orang pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

b. badan;

c. bentuk usaha tetap.

Subyek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.

2. Penghasilan yang Menjadi Obyek Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 4, yang termasuk Obyek

pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:


5/23

5

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,

atau pengambilalihan usaha;4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan,

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepadapemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib

Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

3. Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Obyek Pajak

Pengecualian obyek pajak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak

Penghasilan adalah :

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para

penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosialatau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaanantara pihak pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan

modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea

siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WajibPajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik


6/23

6

Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yangdisetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

g. iuran yang diterirna atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun karyawan;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud

pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi;

j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima)

tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba

dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di

Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam

sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

4. Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan secara Final

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan wewenang kepada

pemerintah untuk mengatur beberapa pajak tertentu secara khusus dikenai pajak final.

Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah :

a. Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri ( 0,6 % x nilaitransaksi) dan penjualan saham biasa (0,1% x nilai transaksi).

b. Hadiah undian (20% x jumlah bruto).

c. Bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat BI (20% x nilai penghasilan

bruto).

d. Penghasilan ha katas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak real estate (2% x nilai

penjualan rumah) serta tanah dan bangunan lainnya (5% x nilai penjualan).

e. Penghasilan dan sewa atas tanah/bangunan Orang Pribadi (10% x nilai sewa) danbadan (6% x nilai sewa).

f. Penghasilan pelayaran dalam negeri (1,2% x peredaran bruto).

g. Pelayaran/penerbangan luar negeri (2,64% dari peredaran)

h. Penghasilan jasa kontruksi untuk pelaksana (2% x nilai jasa pelaksana konstruksi)

serta untuk perencanan dan pengawasan (4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan

jasa pengawasan konstruksi).

5. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan BrutoBiaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-

undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) adalah:


7/23

7

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasitan, termasuk biaya

pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,

bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya

administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi ataspengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan;

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur

yang bersangkutan;

3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada

Direktorat Jenderal Pajak;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Selain tersebut di atas, ada biaya-biaya yang hanya boleh dikurangkan sebesar 50%

(lima puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

a. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan

perusahaan untuk karyawan tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

b. Atas biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler yang

dimilki dan dipergunakan perusahaan untuk karyawan tertentu karena jabatan atau

pekerjaannya.

c. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis

yang dimilliki dan dipergunakan perusahaan untuk karyawan tertentu karena jabatan

atau pekerjaannya.

d. Atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan dan sejenis yang dimiliki dan

dipergunakan perusahaan untuk karyawan tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

6. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan BrutoBiaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak menurut

Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) adalah :

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,

sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih

untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha

asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dansyarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;


8/23

8

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, danasuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayaroleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajakyang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalambentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh

karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkandengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepadapihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau WajibPajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amilzakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atauorang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditeryang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa dendayang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

l. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yangmempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankansekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

7. Tarif Pajak

Tarif Pajak atas Pengahasilan Kena Pajak menurut Undang-undang Pajak penghasilanNo. 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah)

5 %

(lima persen)

di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

10 %

(sepuluh persen)

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

15%

(lima belas persen)

Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d.

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

25%

(dua puluh lima persen)Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35%

(tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta

rupiah)

10 %

(sepuluh persen)

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

15%

(lima belas persen)

Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 30%

(dua puluh lima persen)


9/23

9

Perencanaan Pajak (tax planning)Perencanaan Pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu

legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan

yang berlaku. Perencanaan Pajak itu berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila

demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Secara teoritis Perencanaan Pajak merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemenpajak, yang terdiri dari : planning, implementation dan control. Apabila dihubungkan dengan

fungsi-funsi spesifik manajemen, perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (tax

planning) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi

planning, dimana dalam proses menetapkan perencanaan penyusunan strategi penghematan

pajak.

Perencanaan Pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Perencanaan

pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal

karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan manfaatkan hal-hal yang tidak diatur

(Suandy, 2009).

Pada umunya perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu

transaksi tersebut terkena pajak. Bila suatu taransaksi tersebut terkena pajak, selanjutnyaapakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Didalam

melakukan perencanaan pajak seorang wajib pajak harus tetap berpedoman pada peraturan

pajak yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban pajak

serendah mungkin tidak melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada.

Manfaat Perencanaan pajak pada prinsipnya adalah :

1) Penghematan kas keluar dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengurangi beban

pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2) Mengatur aliran kas, dalam hal ini perencanaan pajak dapat mengestimasikan

kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan

dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Untuk perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 rencana yang dapat dilakukan adalah

mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan

atau pengurangan yang dikecualikan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan perencana pajak dalam menerapkan

perencanaan pajak adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Menganalisis informasi (basis data) yang ada.

Tahap pertama ini merupakan proses pembuatan perencanaan pajak dengan

menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan

menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini

hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajakuntuk perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan

kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran

lain diluar pajak yang mungkin terjadi.

b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk

mempertimbangkan :

1) Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan

kepada satu atau lebih perusahaan.

2) Hubungan antar berbagai individu dan entitas.

3) Diman entitas tersebut harus ditempatkan

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.


10/23

10

Evaluasi ini harus dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan

perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain

pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan

apakah perencanaan tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentukperencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat

adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap

dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan

keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan masih besar, rencana tersebut

harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung

merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu

rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan beberapa peluang kesusksesan dan

berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika

terjadi kegagalan.

e. Memutakhirkan rencana pajak.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimanadilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap

perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan

mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang

bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumya dapat dibuat suatu rerangka penelilitian berupa

desain penelitian yang berfungsi sebagai pedoman pemahaman alur berfikir di dalam

penelitian ini. Di dalam rerangka pemikiran ini dijelaskan mengenai perbandingan antara

laporan keuangan laba rugi dengan menggunakan tax planningdan yang tidak menggunakan

tax planning. Bila dengan menggunakan tax planning dapat menghasilkan laba komersialsetelah pajak yang lebih besar daripada tidak menggunakan tax planningmaka penerapan tax

planningpada perusahaan tersebut dapat dinyatakan berhasil namun jika sebaliknya maka

diputuskan untuk tidak menggunakan tax planning.

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan gambar rerangka pemikiran untuk penelitian yang

dilakukan.

Laporan Penghitungan Pajak

PERBANDINGAN

La oran Pen hitun an Pa ak

KESIMPULAN

SEBELUM SESUDAH

Diterapkan Tax Planning

Laporan Penghitungan Pajak

Diterapkan Tax Planning


11/23

11

METODE PENELITIANJenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) PenelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriktif merupakan penelitian terhadap

fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu,

organisasi, industri atau perspektif yang lain. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalahsuatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan,

perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Penelitian dengan pendekatan

kuantitatif menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran atau konsep berpikir dari peneliti

untuk mengetahui makna dari sutu fenomena.

Tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat dan karakter, serta

hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu mengenai penerapan tax planningsebagai alat

manajemen untuk mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan. Penelitian kuantitatif

diskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi hanya menerapkan

pengamatan dan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan kemudian

berusaha memberikan kesimpulan atas pengamatan tersebut.

Teknik Pengumpulan DataPada penelitian ini akan digunakan beberapa teknik-teknik pengumpulan data antara

lain :

a. Pengamatan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung

dengan pihak terkait pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang berhubungandengan penulisan skripsi ini.

c. Dokumentasi

1. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan arsip-arsip, catatan-catatan

tertulis atau dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan

skripsi ini.

.

Teknik Analisis DataTeknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berdasarkan

pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

(Persero), melalui data-data yang telah diperoleh tersebut dapat dilakukan analisis sebagai

berikut :

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian ini.

2. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan.

3. Membahas dan menganalisa data yang ada dengan berpedoman pada teknik-teknik

penerapan tax planning

Menyimpulkan hasil pembahasan yang dilakukan dan memberikan saran kepada PT. Dok dan

Perkapan Surabaya (Persero) atas pentingnya penerapan tax planning sebagai strategi bagi

perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak.


12/23

12

ANALISIS DAN PEMBAHASANHasil Penelitian

Permasalahan

Pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang menurut

peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Sehingga dalampelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Oleh

karena itu, diperlukannya perencanaan pajak (Tax Planning) dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Dengan menerapkan Tax Planning dalam perusahaan, maka wajib pajak bisa

meminimalisasikan pembayaran pajaknya sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh

wajib pajak kepada pemerintah bisa lebih efektif.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penerapan perencanaan pajak (Tax

Planning) dapat berjalan efektif, yaitu :

1. Didalam membuat perencanaan pajak, tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Perencanaan pajak (Tax Planning) mempertimbangkan semua transaksi yang

diusulkan dan pengaruh pajaknya.

3. Sistem informasi perpajakan tersedia di perusahaan dalam bentuk kumpulan peraturanperpajakan.

Ketiga hal diatas harus benar-benar diperhatikan agar perusahaan dapat lebih peka

menghadapi semua transaksi yang mempunyai pengaruh terhadap pajak. Dengan

memperhatikan ketiga hal diatas maka perusahaan akan lebih efektif dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya.

Ada 6 cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menerapkan perencanaan

pajaknya, yaitu :

a. Pergeseran = adanya pemindahan atau transfer beban pajak dari subjek pajak kepada

pihak lain.

b. Kapitalisasi = penambahan harga obyek pajak sebesar jumlah pajak yang akan dibayar

oleh pihak pembeli, sehingga pajaknya menjadi beban penjual.c. Transformasi = pengelakan pajak yang dilakukan dengan cara menanggung beban

pajak atas obyek pajak yang dijual tanpa mengurangi keuntungan yang diperolehnya.

d. Penyelundupan (Evasion) = cara pengelakan pajak dengan melanggar ketentuanperpajakan yang berlaku. Cara ini mengarah pada tindak pidana pajak.

e. Penghindaran (Avoidance)= pengelakan pajak dengan cara melakukan penghindaran

pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

f. Pengecualian pajak (Tax Planning) = adanya pengecualian pembebanan pajak

perorangan atau badan berdasarkan keputusan dan peraturan yang berlaku.

Dari keenam cara penerapan perencanaan pajak (Tax Planning) diatas, PT. Dok dan

Perkapalan Surabaya (Persero) selaku wajib pajak menerapkan perencanaan pajaknya yang

tidak menyimpang dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu,

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam menerapkan perencanaan pajaknya

bersifat Konservatif.

Berdasarkan hasil penelitian dari informan (Karyawan Departemen Keuangan dan

SDM) dan laporan perhitungan pajak penghasilan tahun 2008, maka peneliti dapat

menjelaskan mengenai penerapan Tax Planning di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

(Persero) yang telah diterapkan guna megefisienkan pajak penghasilannya.

1. Penerapan Tax Planningsecara umum

a. Tax Planningdilakukan secara konservatifPegawai Departemen SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu Ibu Sri menjelaskan bahwa

:


13/23

13

Tax Planningkhususnya untuk pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) bersifat konservatif yang artinya hati-

hati. Sifat hati-hati terhadap setiap transaksi perusahaan yang mempunyai

pengaruh terhadap pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tindakan ini dilakukan untuk

meminimalisasi pembayaran pajak dan bukan untuk menghindari pajak apalagi

menggelapkan pajak,

Secara teoritis upaya meminimalisasi pembayaran pajak yang dilakukan dalam suatu

perencanaan pajak yang disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak atau yang

dikenal dengan Tax Advoidance. Menurut Zain (2003:49), Tax Advoidance adalah proses

pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak

dikehendaki. Sedangkan menurut Ernest R. Motenson (dalam Zain 2003:49).

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa

untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau

tidaknya akibat-akibat pajak yang tidak ditimbulkannya.

Pada dasarnya penghindaran pajak (Tax Advoidance) tidak melanggar hukum akan

tetapi penghindaran pajak itu dapat melanggar hukum, jika kita tidak memperhatikan adaatau tidaknya akibat-akibat pajak yang akan ditimbulkannya seperti adanya denda dan

atau sanksi maupun pidana serta pemeriksaan yang dilakukan fiskus sehingga dapat

merugikan perusahaan.

Oleh karena itu PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) lebih suka menyebutkan

penerapan Tax Planning-nya untuk meminimalisasi pembayaran pajak bukan untuk

menghindari pajak. Hal ini dijelaskan dengan singkat oleh Ibu Sri bahwa :

Penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum tetapi kata-kata

penghindaran pajak itu seolah-olah ada tindakan yang tidak menginginkan

pemenuhan kewajiban pajak. Disini penerapan Tax Planning tersebut digunakan

untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang artinya pembayaran pajak tetap

dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tetapi pembayaran pajak

tersebut harus efisien. Dan penerapan Tax Planning secara konservatif sangat

diperlukan.

Penerapan Tax Planningyang bersifat Konservatif adalah suatu cara yang dituntut untuk

berhati-hati dalam menghadapi suatu transaksi yang mempunyai pengaruh tehadap pajak.

Cara tersebut berupa menganalisis apakah transaksi tersebut mempunyai pengaruh pajak

atau tidak, bagaimana ketentuan perundang-undangannya, perencanaan pajak yang

bagaimana, yang bisa diterapkan tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan

perpajakan.

Jadi penerapan Tax Planning yang bersifat Konservatif ini dilakukan pada tiaptransaksi yang terjadi di perusahaan agar pembayaran pajak dapat dilakukan seefisien

mungkin dan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang justru nantinya berakibat

merugikan perusahaan. Tax Planning yang bersifat Konservatif ini dilakukan untuk

menghindari pemborosan pajak yang dikarenakan penerapan Tax Planning yang tidak

tepat. Dengan demikian Tax Planning yang bersifat konservatif mengarah kepada

meminimalisasikan pembayaran pajak tiap transaksi dari pada menghindari pajak yang

mengarah pada menghilangkan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan

Undang-Undang Perpajakan.

b. Education SDM

Dua penerapan Tax Planning secara umum yang diterapkan di PT. Dok danPerkapalan Surabaya (Persero), yaitu pertama yang sudah dijelaskan di atas bahwa


14/23

14

penerapan Tax Planningbersifat konservatif dan yang kedua Education SDM. Hal ini juga

ditegaskan pula oleh Ibu Sri mengenai Tax Planningdi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

(Persero), beliau mengatakan bahwa :

Secara umum Tax Planning disini bersifat konservatif dan perusahaan

memberikan Education SDM pada tiap karyawannya khususnya bagi karyawan

yang melakukan transaksi agar dapat tercipta Tax Planning yang baik menurutketentuan perpajakan. Salah satu contoh dari education SDM adalah memberikan

kursus brevet dengan tujuan utama agar karyawan tersebut benar-benar paham

mengenai perpajakan. Secara teori tidak ada yang menjelaskan bahwa Education

SDM merupakan salah satu unsur dari Tax Planning. Akan tetapi bagi PT. Dok

dan Perkapalan Surabaya (Persero) Education SDM merupakan unsur utama yang

kedua dari Tax Planning setelah konservatif.

Peranan Education SDM dalam Tax Planningmempunyai pengaruh bagi perusahaan

dalam upaya meminimalisasi pembayaran pajaknya. Dengan adanya education SDM yang

berkualitas maka SDM tersebut bisa melakukan Tax Planning atas transaksi yang mereka

hadapi secara langsung sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga upaya untuk

meminimalisasi pembayaran pajak akan lebih efisien dan efektif. Jadi dengan adanyaeducation SDM yang berkualitas maka akan memudahkan menerapakan Tax Planningsecara

konservatif.

Penerapan Tax Planning dalam Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Tax PlanningSebelum melakukan penelitian lebih lanjut, Dibawah ini akan disajikan perhitungan

pajak penghasilan badan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk periode 31

Desember 2008

Tabel 1

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)

LABA SEBELUM PAJAK 25,452,271

KOREKSI FISKAL POSITIF

1 Biaya-biaya

52210 Pemakaian KWH Listrik 153,311

55111 Perawatan tanah 89,171

55112 Tenaga luar perawatan tanah 105,840

55113 Pemakaian alat untuk perawatan 14,138

55211 Perawatan bangunan 30,290

55212 Tenaga luar perawatan bangunan 36,397

55213 Pemakaian alat dan bahan bangunan 10,903

55511 Perawatan Peralatan 32,719

55512 Tenaga perawatam peralatan 31,033

57211 Iuran Organisasi bisnis 16,676

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

PER 31 DESEMBER 2008

Dalam Ribuan Rupiah


15/23

15

57212 Iuran organisasi lainnya 14,090

57223 Pakaian Seragam Kantor 240,000

57231 Biaya kegiatan warga umum 10,069

57641 Langganan Air PDAM 63,100

57742 Sewa Kendaraan 47,942

57811 Biaya jamuan tamu 31,71257813 Pem akaian peralatan rum ah tangga 6,197

57821 Langganan Koran 420

57822 Langganan Majalah 2,624

57221 Biaya sumbangan 125,256

57511 Biaya Komunikasi 76,416

58341 Biaya pembinaan relasi 18,409

58342 Biaya operasional manajemen 17,987

- PBB bangunan umum 20,454

- Asuransi Bangunan 183,110

1,378,264

2 Biaya Penyusutan- Akuntansi 1,745,733

- Fiskal 50,346

1,796,079

Total Koreksi Positif 3,174,343

KOREKSI FISKAL NEGATIF

1 Pendapatan jasa giro, depos ito, dan bunga bank (1,003,205)

2 Penghasilan yang telah dipotong PPH Final (2,122,276)

Total Koreksi Negatif (3,125,481)

Laba / Rugi fiskal kena pajak 31,752,095

PPh TERUTANG 2008 :

x 50,000 5,000

x 50,000 7,500

x 31,652,095 9,495,629

9,508,129

KREDIT PAJAK

PPh Pasal 22 1,901,626

PPh Pasal 23 4,754,065

PPh Pasal 25 2,833,422

Fiskal Luar Negeri 19,016

9,508,129

Lebih / Kurang bayar PPh Pasal 29 NIHIL

10%

15%

30%

Sumber : Data Internal Perusahaan


16/23

16

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan badan

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun 2008 di atas, maka terdapat koreksi fiskal

positif sebesar Rp. 3.174.343.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya-biaya yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan untuk kesejahteraan karyawannya sebesar Rp.

618.088.000,00

Biaya untuk kesejahteraan karyawannya yang terkena koreksi fiskal positif merupakanbiaya-biaya untuk pemeliharaan dan pengeluaran rutin perumahan dinas karyawannya dan

biaya lain-lain diluar usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawannya. Adanya

koreksi fiskal positif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk rumah dinas

menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih besar dan secara otomatis pajak

penghasilan yang harus dibayar perusahaan juga lebih besar.

Untuk itu peneliti akan berusaha mengefektifkan penerapan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan di perusahaan, dalam hal ini terkait dengan biaya-biaya yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawannya. Oleh

karena itu, peneliti akan menerapkan cara-cara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku melalui Tax Planning yang bertujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak

penghasilan.

b. Perhitungan Pajak Penghasilan badan Sesudah Tax PlanningUpaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan bisa diterapkan dengan

berbagai cara salah satunya adalah memberikan tunjangan kesejahteraan kepada

karyawan. Pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan dapat mengurangi biaya yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang terkena koreksi fiskal positif. Biaya

kesejahteraan karyawan terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

kepentingan rumah dinas dan biaya lain-lain diluar usaha. Dalam Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2000 pada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang isinya :

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan

dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang

dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati

rumah dengan Cuma-Cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak

yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang

menerima atau menikmati merupakan penghasilan.

Dari penjelasan di atas maka pengeluaran kesejahteraan karyawan untuk rumah dinas

dapat diberikan dalam bentuk uang dengan cara memberikan tunjangan. Sehingga pengeluran

tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak terkena koreksi fiskal positif. Akantetapi kesejahteraan karyawan untuk biaya lain-lain diluar usaha tidak dapat dikurangkan

dengan penghasilan bruto dan biaya tersebut terkena koreksi fiskal positif.

Biaya untuk biaya lain-lain diluar usaha merupakan biaya yang tidak berhubungan

dengan kegiatan usaha dan murni merupakan kenikmatan yang diberikan perusahaan. Hal

tersebut telah dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) huruf i yang berbunyi :

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak

atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan

penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.Dari penjelasan di atas, maka biaya kesejahteraan karyawan akan dipisah-pisahkan,

yang mana biaya untuk rumah dinas disendirikan dengan biaya lain-lain diluar usaha agarmudah untuk mengkoreksinya. Di bawah ini merupakan penghitungan pajak penghasilan


17/23

17

badan sebelum dimaksimalkan tax planning yang mana biaya kesejahteraan karyawannyasudah dipisah-pisahkan.

Tabel 2

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Tax Planning


LABA SEBELUM PAJAK 25,452,271

KOREKSI FISKAL POSITIF1 Biaya-biaya

52210 Pemakaian KWH Listrik 153,311

- Rumah dinas 61,324

- Lain-lain 91,987

55111 Perawatan tanah 89,171

55112 Tenaga luar perawatan tanah 105,840

55113 Pem akaian alat untuk perawatan 14,138

- Rumah dinas 5,655

- Lain-lain 8,483

55211 Perawatan bangunan 30,290


- Lain-lain 18,174

55212 Tenaga luar perawatan bangunan 36,397


- Lain-lain 21,838



DALAM RIBUAN RUPIAH


18/23

18

55213 Pemakaian alat dan bahan bangunan 10.903

- Rumah dinas 4.361

- Lain-lain 6.542

55511 Perawatan Peralatan 32.719

- Rumah dinas 13.088

- Lain-lain 19.631

55512 Tenaga perawatam peralatan 31.033

- Rumah dinas 12.413

- Lain-lain 18.620

57211 Iuran Organisasi bisnis 16.676

57212 Iuran organisasi lainnya 14.090

57223 Pakaian seragam kantor 240.000

57231 Biaya kegiatan warga umum 10.069

57641 Langganan Air PDAM 63.100

- Rumah dinas 18.930- Lain-lain 44.170

57742 Sewa Kendaraan 47.942

57811 Biaya jamuan tamu 31.712

57813 Pemakaian peralatan rumah tangga 6.197

- Rumah dinas 2.479

- Lain-lain 3.718


57822 Langganan Majalah 2.624

57221 Biaya sumbangan 125.256

57511 Biaya Komunikasi 76.41658341 Biaya pembinaan relasi 18.409

58342 Biaya operasional manajemen 17.987

- PBB bangunan umum 20.454

- Asuransi Bangunan 183.110

1.378.264

2 Biaya Penyusutan

- Akuntansi 1.745.733

- Fiskal 50.346

1.796.079

Total Koreksi Positif 3.174.343


1 Pendapatan jasa giro, deposito, dan bunga bank (1.003.205)

2 Penghas ilan yang telah dipotong PPH Final (2.122.276)

Total Koreksi Negatif (3.125.481)

Laba / Rugi fiskal kena pajak 31.752.095


19/23

19


PPh TERUTANG 2008 :

10% x 50.000 5.000

15% x 50.000 7.500

30% x 31.652.095 9.495.6299.508.129

KREDIT PAJAK

PPh Pasal 22 1.901.626

PPh Pasal 23 4.754.065

PPh Pasal 25 2.833.422

Fiskal Luar Negeri 19.016

9.508.129

Lebih / Kurang bayar PPh Pasal 29 NIHIL

:

sumber: Diolah Peneliti dari Data Internal Perusahaan

Dengan adanya pemisahan biaya kesejahteraan karyawan di atas, maka dapat

dilakukan penerapan tax planning guna meminimalisasi pajak penghasilannya yang sesuai

dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 6 (1)

huruf a berikut dengan penjelasannya dan mempertimbangkan ketentuan pada pasal 9 ayat (1)

huruf i. Sesuai ketentuan pasal-pasal di atas maka biaya untuk rumah dinas dapat diberikan

dalam bentuk tunjangan yang nantinya akan berpengaruh pada efisiensi pembayaran pajak

penghasilannya. Berikut ini penghitungan pajak penghasilan badan PT. Dok dan Perkapalan

Surabaya (Persero) setelah dilakukan tax planning:


20/23

20

Tabel 3

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Setelah Tax Planning


LABA SEBELUM PAJAK 25.452.271

KOREKSI FISKAL POSITIF

1 Biaya-biaya

52210 Pemakaian KWH Listrik 91.987

- Rumah dinas -

- Lain-lain 91.987

55111 Perawatan tanah 89.171

55112 Tenaga luar perawatan tanah 105.840

55113 Pemakaian alat untuk perawatan 8.483

- Rumah dinas -

- Lain-lain 8.483

55211 Perawatan bangunan 18.174

- Rumah dinas -

- Lain-lain 18.174

55212 Tenaga luar perawatan bangunan 21.838

- Rumah dinas -- Lain-lain 21.838

55213 Pemakaian alat dan bahan bangunan 6.542

- Rumah dinas -

- Lain-lain 6.542

55511 Perawatan Peralatan 19.631

- Rumah dinas -

- Lain-lain 19.631

55512 Tenaga perawatam peralatan 18.620

- Rumah dinas -

- Lain-lain 18.620

57211 Iuran Organisasi bisnis 16.676

57212 Iuran organisasi lainnya 14.090

57223 Pakaian Seragam Kantor 240.000

57231 Biaya kegiatan warga umum 10.069

57641 Langganan Air PDAM 44.170

- Rumah dinas -

- Lain-lain 44.170



DALAM RIBUAN RUPIAH


21/23

21

57742 Sewa Kendaraan 47.942

57811 Biaya jamuan tamu 31.712

57813 Pemakaian peralatan rumah tangga 3.718

- Rumah dinas -

- Lain-lain 3.718


57822 Langganan Majalah 2.624

57221 Biaya sumbangan 125.256

57511 Biaya Komunikasi 76.416

58341 Biaya pembinaan relasi 18.409

58342 Biaya operasional manajemen 17.987

- PBB bangunan umum 20.454

- Asuransi Bangunan 183.110

1.233.339

2 Biaya Penyusutan

- Akuntansi 1.745.733

- Fiskal 50.346

1.796.079

Total Koreksi Positif 3.029.418


1 Pendapatan jasa giro, deposito, dan bunga bank (1.003.205)

2 Penghas ilan yang telah d ipotong PPH Fina l (2.122.276)

Total Koreksi Negatif (3.125.481)


PPh TERUTANG 2008 :

x 50.000 5.000

x 50.000 7.500

x 31.507.170 9.452.151

9.464.651

KREDIT PAJAK

PPh Pasal 22 1.901.626

PPh Pasal 23 4.754.065

PPh Pasal 25 2.833.422

Fiskal Luar Negeri 19.016

9.508.129

Lebih / Kurang bayar PPh Pasal 29 (43.478)

30%

10%

15%

sumber : Diolah Peneliti dari Data Internal Perusahaan


22/23

22

Dari tabel 2 dan tabel 3, maka dapat diketahui berapa besar penghematan yang bisa

dilakukan jika pemberian rumah dinas diberikan dalam bentuk tunjangan.

Tabel 4

Rekapitulasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Sebelum dan Sesudah dimaksimalkan Tax Planning

Dalam Ribuan Rupiah

KeteranganSebelum dimaksimalkan

Tax Planning

Sesudah dimaksimalkan

Tax Planning

Laba Perusahaan 25.452.271 25.452.271

Koreksi Fiskal Positif 3.174.343 3.029.418

Koreksi Fiskal Negatif 3.125.481 3.125.481

Penghasilan Kena Pajak 31.752.095 31.607.170

PPh terutang 9.508.129 9.464.651

Kredit Pajak 9.508.129 9.508.129

Pajak kurang/lebih bayar NIHIL (43.478)

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan Pajak Penghasilan Badan pada tabel 4 di atas,

jika pemberian rumah dinas diberikan dalam bentuk tunjangan maka penghematan yang bisa

dilakukan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebesar Rp 43.478.000,00.

Dengan pemberian tunjangan rumah dinas tersebut, biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat

sebagai pengurang penghasilan bruto dan tidak terkena koreksi positif.

SIMPULAN DAN SARANSimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV , makadapat diambil beberapa kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan pada PT. Dok dan

Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai berikut:

1. Penerapan Tax Planningsecara umum pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Penerapan Tax Planning terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam hal

kesejahteraan karyawan khususnya untuk pemberian fasilitas rumah dinas kurang

dimaksimalkan atau kurang memanfaatkan Undang-undang Pajak Penghasilan

khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a mengenai pemberian tunjangan yang diberikan dalam

bentuk uang. Sehingga biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

perusahaan dan keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal dapat

terlaksana karena pemborosan pajak dapat ditekan atau diefisienkan.


23/23

23

3. Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 diketahui bahwa

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangnya mengalami penurunan setelah pemberian

tunjangan rumah dinas diberikan dalambentuk uang sebesar Rp 43.478.000,00. Dari

selisih itu, maka perusahaan mempunyai lebih bayar Pajak Penghasilan Pasal 29 yang

dapat dikompensasikan pada pembayaran pajak tahun berikutnya.

SaranBerdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka

saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengetahuan mengenai perpajakan terutama Undang-undang dan

peraturannya agar penerapan Tax Planningdapat diterapkan seefesien mungkin.

2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebaiknya memanfaatkan pengecualian-

pengecualian Undang-undang Perpajakan beserta peraturannya yang tidak melanggar

hukum dalam upaya mengefesienkan pembayaran pajak terutama pajak penghasilan

pasal 21.

Untuk penelitian selanjutnya, mungkin perlu dilakukan penelitian serupa dengan melakukan

pengembangan ruang lingkup, jadi tidak hanya meneliti penerapan Tax Planning terhadapPajak penghasilan Pasal 21 saja, tetapi secara keseluruhan agar menghasilkan informasi yang

lebih lengkap dan bermanfaat bagi perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno, Trisnawati Estralita. 2007.Akuntansi Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.

Indriantoro Nur, Supomo Bambang. 1999.Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan

Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.

Lumbatoruan, Sopar. 1996.Akuntansi Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2009.Perencanaan Pajak. Edisi ke-4. Jakarta. Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2003.Manajemen Perpajakan. Edisi ke-2. Jakarta. Salemba Empat.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 213/PJ./2001 tentang Perlakuan Perpajakan

atas Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Karyawan dan Penggantian atau

Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan Atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk

Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan

Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Menge

Documents

Transcript of Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Menge