Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat...

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh

Mochammad Rizki Bayu

NIM: 1111053000014

KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

i

ABSTRAK

Mochammad Rizki Bayu, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas

dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, dibawah Bimbingan Drs.

Nurul Jamali, M.Si

Arus perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi yang kini

semakin pesat akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses

informasi seluas-luasnya di era keterbukaan informasi publik saat ini. Sistem

Informasi Manajemen merupakan sebuah sarana informasi yang difasilitasi

BAZNAS bagi masyarakat untuk mengoptimalkan sisi pengawasan terhadap

BAZNAS sebagai lembaga publik serta memperoleh informasi secara jelas, akurat

dan transparan seputar pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan

bagaimana implikasi dari diterapkannya Sistem Informasi Manajemen sebagai

upaya peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah

pada BAZNAS. Disamping itu juga diuraikan faktor-faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan zakat,

infaq dan sedekah. Data penelitian ini diperoleh melalui sejumlah pertanyaan yang

diajukan dalam wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, baik muzakki,

mustahik maupun pengurus BAZNAS. Peneliti juga melakukan observasi

terhadap objek yang diteliti yakni Sistem Informasi Manajemen BAZNAS.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah

melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik

tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan

muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan

bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS

menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya

BAZNAS terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap

sistem tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal.

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam semoga tercurah limpahkan

kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan

para pengikutnya yang istiqomah dalam memegang teguh risalahnya dan

menjalankan sunnah-sunnahnya.

Tahapan demi tahapan dalam penulisan skripsi ini telah dilalui demi

tersusunnya sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara

akademis dan dirasakan manfaatnya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam teknik penulisannya

maupun penyajiannya. Dalam penyusunan karya ilmiah ini tentu tidak lepas dari

dukungan berbagai pihak, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak

langsung.

Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah

membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. Arif Subhan, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan

Ilmu Komunikasi, Bapak Suparto, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Dekan I,

Ibu Dr. Hj. Roudhonah, MA. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Suhaimi,

M.Si. selaku Wakil Dekan III.

2. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen

Dakwah dan Bapak Mulkanasir, B.A, S.Pd, MM., selaku Sekretaris

Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan banyak saran

masukan dalam tahap penulisan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Nurul Jamali, M.Si. selaku pembimbing dalam penulisan

skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk

berdiskusi kepada penulis serta memberikan motivasi penulis agar terus

berusaha dalam menggali dan menemukan esensi dari tema yang ditelaah

pada skripsi ini.

iii

4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

mentransfer ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Staff TU Pusat dan

Fakultas yang telah membantu penulis dalam melengkapi kebutuhan

administrasi.

5. Para pimpinan dan karyawan Perpustakaan Utama UIN Syarif

Hidayatullah, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi yang telah menyediakan berbagai referensi buku, karya ilmiah

maupun jurnal sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian skripsi

ini.

6. Segenap pengurus BAZNAS yang telah membantu penulis dalam

memperoleh data dalam penelitian ini, khusus kepada Bapak Ahmad Setio

Adinugroho (Kepala bagian Informasi dan Teknologi), Ibu Dwi Nuraini

(Bagian Perencanaan dan Pengembangan), Bapak Agus Siswanto

(Manajer Divisi Penghimpunan). Serta karyawan lainnya yang tidak

disebutkan satu-persatu.

7. Kepada kedua orangtua tercinta, Ibu Rosilawati dan Bapak Suwardi

Atmoredjo sebagai penyulut semangat belajar bagi penulis. Terima kasih

atas segala do’a, kesabaran, jerih payah, serta nasihatnya yang tiada pernah

lepas mengiringi penulis untuk menggapai cita-cita. Mohon maaf atas

keterlambatannya dalam menyelesaikan studi ini. Serta untuk Adikku,

Muhammad Alfiansyah Bayu Sakti, yang telah memberikan dukungan

moril.

8. Rekan-rekan seperjuangan Manajemen Dakwah 2011, konsentrasi

ZISWAF, LKS dan MHU. Terima kasih atas kontribusi pemikiran, sharing

pengalaman serta persahabatan yang terjalin selama ini, semoga kita

semua dapat meraih segala yang dicita-citakan.

9. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tangerang

Selatan. Menjadi bagian dari organisasi ini adalah suatu kesyukuran,

terimakasih kepada kawan-kawan yang telah ikut membersamai saya

selama 4 tahun berada di organisasi ini.

iv

10. Karya ini saya dedikasikan untuk kakak tercinta, Almh. Amalia Imaniar Al

wa’asi yang telah memberikan pelajaran hidup yang berarti kepada

penulis, bahwa segala sesuatunya membutuhkan perjuangan dan

pengorbanan yang tidak sedikit. Semoga segala amal kebaikanmu diterima

disisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal

kepada mereka atas segala upaya yang dilaksanakannya. Sebagai bentuk

sumbangsih keilmuan yang penulis dapati selama menempuh studi S1,

penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, khususnya

bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal ’Alamin

Jakarta, 30 September 2015

Penulis

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah......................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 8

D. Metodologi Penelitian ................................................................ 9

E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 14

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 15

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen .......................... 18

2. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen....................... 20

3. Fungsi Sistem Informasi Manajemen................................. 20

4. Sintesis Struktur Sistem Informasi Manajemen ................. 21

B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas .................................................... 22

2. Ukuran-ukuran Akuntabilitas ............................................. 26

3. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat ....................................... 28

C. Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Pengertian Mutu ................................................................. 31

2. Pengertian Pengelolaan ...................................................... 33

3. Pengertian Zakat................................................................. 35

4. Pengertian Infaq ................................................................. 36

5. Pengertian Sedekah ............................................................ 37

D. Tujuan dan Asas Hukum Pengelolaan Zakat, Infaq dan

Sedekah

1. Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah ................... 39

2. Asas Hukum Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah ........... 41

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

(BAZNAS)

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS ..................................................... 43

B. Landasan Hukum BAZNAS ................................................... 44

C. Visi dan Misi BAZNAS .......................................................... 46

D. Fungsi dan Tugas PokokBAZNAS ......................................... 47

vi

E. Struktur Organisasi BAZNAS ................................................ 48

F. Program Kerja BAZNAS ........................................................ 48

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Implikasi Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan

Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan ZIS pada BAZNAS ....... 56

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem

Informasi Manajemen BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat,

Infaq, dan Sedekah .................................................................. 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 70

B. Saran ......................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya

masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang

layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan,

yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat, infak, dan sedekah

adalah sebagian dari mekanisme agama yang berintikan semangat

pemerataan pendapatan. Oleh karenanya penduduk Indonesia yang

mayoritas beragama Islam dan secara kultural diwajibkan untuk berzakat,

pun demikian halnya dorongan untuk berinfak dan bersedekah di jalan

Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat di

Indonesia.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya

pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda

dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak

memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari

Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada

sistem kontrolnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, Pertama, zakat

merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan

seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.

2

Artinya seorang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang

telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus

membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan

sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan

pembangunan.1

Nilai-nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi

golongan mampu (wajib zakat), ataupun bagi mustahik (khususnya

golongan miskin). Dengan nilai zakat tersebut bagi mustahik dapat

mengubah kehidupan mereka yaitu untuk meringankan beban biaya hidup,

menjadikan kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan

suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos

kerja. Sedangkan untuk para muzakki nilai tersebut menjadikan diri bersih,

menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan

menimbulkan ketenangan dalam hidup, karena kewajiban itu (zakat) telah

terpenuhi.2

Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia ini merupakan

negara dengan jumlah masyarakat muslim yang mayoritas. Namun,

sayangnya belum dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada di

dalamnya. Penyebabnya memang beraneka ragam, selain ketersediaan

infrastruktur sebagai upaya pengumpulan dana zakat, persoalan mengenai

1 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII

Press, 2005.Cet 2), h.189-190 2 M. Djamal Doa,Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta,

(Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 28

3

pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya zakat

juga perlu dikembangkan kembali.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja

dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, maka pengelolaan zakat

dilakukan oleh suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non struktural

yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas

melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.3

BAZNAS dibentuk sebagai badan yang bertugas mengumpulkan,

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan

konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan

ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan

baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat,

sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Keberadaan institusi ini diharapkan berjalan dengan kegiatannya

masing-masing guna meningkatkan efektifitas pengumpulan dan

pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Disamping itu Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai koordinator

zakat secara nasional yang menaungi badan-badan amil zakat di tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ).

3Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

4

Sejalan dengan itu arus perkembangan dan kemajuan di bidang

teknologi informasi kini semakin pesat yang dapat memberikan akses

informasi secara terbuka bagi setiap orang. Dengan kemajuan teknologi

informasi tersebut, turut mempermudah BAZNAS dalam pelaksanaan

pengelolaan ZIS yang sistematis dan terintegrasi. Hadirnya teknologi

informasi ini pun turut memudahkan masyarakat dalam mengakses

informasi seluas-luasnya. Maka hal ini merupakan suatu keharusan bagi

setiap badan atau lembaga pemerintahan agar menyajikan informasi publik

yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelanggara Negara

yang baik, transparan dan akuntabel.

Menurut Sondang. P Siagian dalam bukunya Sistem Informasi

Manajemen, dikemukakan bahwa semakin pentingnya peranan informasi

dalam pengelolaan suatu organisasi dalam lingkungan masyarakat

informasional merupakan “produk” sebab-akibat. Faktor pemicunya ialah

makin majunya masyarakat karena berbagai faktor seperti pendidikan,

demokratisasi politik, pembangunan ekonomi yang membawa serta

berbagai macam permasalahan yang bentuk, jenis, dan respon yang

diberikan oleh pakar, ilmuan, dan ahli teknologi yang berupaya untuk

menciptakan berbagai instrumen baru untuk memecahkan berbagai

permasalahan baru tersebut karena lama dirasakan dan bahkan ternyata

tidak ampuh lagi.4

4Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.15

5

Untuk menentukan bentuk proses yang ideal bagi birokrasi

tradisional dengan menggunakan sistem informasi manajemen, maka pola

formalisasi kompleksitas dan sentralisasi ditekan seminimal mungkin

sehingga tidak terjadi duplikasi dan tumpuh tindih kebijakan. Karena

proses informasi manajemen merupakan proses spesialisasi informasi,

yang selalu berperan untuk pengembangan dalam sistem berbasis

komputer. Peralatan teknologi komputer tidak akan berfungsi dengan

optimal apabila hanya menggunakan pendekatan tradisional, karena

komputer diciptakan sebagai alat bantu manajemen untuk meningkatkan

kecepatan informasi.5

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, Undang-Undang No.23

Tahun 2011 memberikan amanah kepada BAZNAS sebagai koordinator

zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian

berupaya membuat sebuah sistem informasi manajemen yang dapat

membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan

LAZ dalam sistem informasimanajemen yang bisa menghasilkan laporan

yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat,

dan dari pusat ke Presiden melalui Kementerian Agama.6

Sebuah langkah tepat yang telah diambil sehingga pada tanggal 3

Oktober 2013, BAZNAS mengembangkan sebuah teknologi manajemen

informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBAZNAS. Sistem

5Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h.

172 6http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/ diakses

pada tanggal 15 Maret 2015 Pukul. 22.28

http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/

6

Manajemen informasi BAZNAS (SIMBAZNAS) lahir dan diawali dengan

membangun master plan IT pada bulan November 2011-Januari 2012.

Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik

dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah

itu, dibuatlah standard operating procedure (SOP)-nya. Targetnya adalah

agar sebuah sistem dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan

BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta

terjangkau ke seluruh daerah. Maka SIMBAZNAS dapat dipergunakan

oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga

zakat dan pelaporan zakat nasional.7

Pada dasarnya Sistem Informasi Manajemen menghasilkan

informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi dalam proses

organisasi. Selain itu, SIM disebut juga jaringan prosedur pengolahan data

yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud

memberikan informasi yang bersifat intern maupun ekstern.

Berdasarakan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian akan dimuat dalam

tulisan (Karya Ilmiah) dengan judul: “Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam

Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan

Sedekah”

7http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/ diakses

pada tanggal 15 Maret 2015 Pukul. 22.28


7

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-

batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan-batasan ini

berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk

ruang lingkup masalah penelitian.8

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan fokus

pada permasalahan yang akan dibahas, serta demi mencapai hasil yang

tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membatasi

masalahdalam pembahasan penelitian ini mengenai implikasi dari Sistem

Informasi Manajemen yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan

Zakat, Infaq dan Sedekah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah diatas, maka secara spesifik

perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana implikasi dari Sistem Informasi Manajemen

BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah ?

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem

Informasi Manajemen BAZNAS dalam pengelolaan zakat,

infaq dan sedekah ?

8Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta:

Bumi Aksara, 2006), h.23

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penelitian ini

bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implikasi Sistem Informasi Manajemen

BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan

zakat, infaq dan sedekah

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam pengelolaan dana

zakat, infaq dan sedekah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

a. Dari segi akademis.

1) Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan pengembangan

khazanah pengetahuan bagi pembaca berkaitan dengan dunia

perzakatan nasional.

2) Dapat menjadi masukan dan saran bagi sivitas akademika,

serta dapat menjadi penambahan literatur dan pembanding

dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

9

b. Dari segi Praktis

1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi penulis

mengenai Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan

BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

2) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih

mengoptimalkan dalam penerapan Sistem Informasi

Manajemen BAZNAS.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini metode penelitian yang digunakan

adalahjenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis.

Yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh dari hasil

penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interatif dan

memaparkan sesuai data yang didapat.9

Penelitian ini hendak mengkaji Implikasi dari Penerapan Sistem

Informasi Manajemen Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu

Pengelolaan ZIS dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan

metode alamiah.

9 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tasiti, 1989), h. 9

10

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang atau kelompok yang dinilai dapat

memberikan informasi kepada peneliti, yaitu Pengurus Badan Amil Zakat

Nasional, Muzakki dan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan

objek penelitian ini adalah Implikasi dari Sistem Informasi Manajemen

Badan Amil Zakat Nasional dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional

yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 57 Jakarta Pusat.Pemilihan lokasi

penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive). Pengambilan data

penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 - Agustus 2015.

4. Jenis dan Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari

mana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian digolongkan menjadi

data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:10

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari

sumber pertama atau dari individuseperti hasil wawancara yang

bisa dilakukan peneliti.11

Dalam memperoleh data primer ini,

peneliti melakukannya dengan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya pengurus/amil,

muzakki, dan mustahik BAZNAS.

10

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129 11

Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.16

11

b. Data sekunder, yaitu data primer yang diperoleh dari pihak lain

atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh

pengumpulan data primer atau oleh pihak lain.12

Data sekunder

diambil dari buku-buku, jurnal, internet, data penelitian terdahulu

dan sumber-sumber tertulis lainnya yang semuanya dapat

mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data-data serta informasi

yang relatif lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran

uraian teori dan pembahasan. Proses pengumpulan data dapat dilakukan

dengan teknik-teknik tertentu. Teknik yang dipilih dan digunakan dalam

proses pengumpulan data tergantung pada sifat penelitian yang dilakukan.

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data

adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap gejala-gejala yang diteliti.13

Penelitian ini dilakukan

dengan mengumpulkan data dan informasi dengan cara meninjau

dan mengamati langsung proses pengelolaan dana ZIS pada

BAZNAS dari proses penghimpunan, penyaluran sampai dengan

pencatatan laporan.Adapun tujuan melakukan observasi adalah

sebagai berikut:

12

Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistik... h. 16 13

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT

Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-4 h. 53

12

1. Mengamati proses pendataan muzakki dan proses

pendataan mustahik;

2. Melihat model transaksi dari penghimpunan dan

penyaluran ZIS;

3. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban berupa laporan

sebagai wujud akuntabilitas.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data dengan

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan

berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan

secara langsung pada bagian divisi perencanaan dan pengembangan

dengan sekelompok individu yang berada di dalamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, buku, majalah, notulen, rapat, dan lain

sebagainya.14

Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh dari arsip-

arsip dokumentasi BAZNAS seperti profil lembaga, landasan

hukum, visi dan misi, program, laporan keuangan dan sistem yang

sedang berjalan.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data;

14

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian.. h. 206

13

dimana penulis menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.15

Dengan kata lain penulis

berusaha untuk menggambarkan objek penelitian apa adanya sesuai

dengan kenyataan.

Sedangkan mengenai pekerjaan analisa data disini adalah

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan

mengkategorikannya. Adapun langkah analisis data yang peneliti lakukan

adalah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan

lain sebagainya.

2. Mengadakan reduksi data (memilah hal-hal pokok yang sesuai

dengan fokus penelitian) yang dilakukan dengan jalan

melakukan abstraksi yang merupakan usaha membuat

rangkuman dengan tetap menjaga yang inti, proses dan

pernyataan yang ada;

3. Menyusun data hasil reduksi dalam satuan-satuan;

15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2011), cet. Ke-13, h. 244

14

4. Memeriksa keabsahan data dengan metode triangulasi,

melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara

menjadi teori substansif.

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada “Pedoman

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)” yang diterbitkan oleh

CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif

Hidayatulllah Jakarta.16

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini,

ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik pembahasan

yang semisal dengan penelitian kali ini. Namun tentunya ada sudut

perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan maupun obyek kajian dalam

penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil

Zakat Nasional. Skripsi yang disusun oleh Khafid Yusuf, Mahasiswa

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2) Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat melalui

Teknologi Informasi pada M-Zakat Jakarta. Skripsi yang disusun

16

Oman Fathurahman, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan

Disertasi, (Jakarta: CEQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2007).

15

oleh Panca Mardisiswanto Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah

(Konsentrasi Manajemen ZISWAF) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3) Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan

Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi Pada

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq. Skripsi yang disusun oleh

Wahyudin, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (Konsentrasi

Manajemen ZISWAF) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan seputar

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan perbedaannya adalah

penelitian terdahulu tidak membahas objek kajian, pokok permasalahan

seperti dalam penelitian ini. Objek penelitian ini lebih diarahkan pada

aspek implikasi atau keterlibatan Sistem Informasi Manajemen yang

diterapkan Badan Amil Zakat Nasional dalampeningkatan akuntabilitas

dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini bersifat sistematis dan mempermudah

tahap demi tahap pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka

penulis membaginya menjadi lima bab, dimana setiap babnya terdiri dari

beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

16

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi: latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, pedoman

penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Pengertian sistem informasi manajemen, karakteristik, fungsi, sintesis

struktur sistem informasi manajemen, pengertian zakat, infaq dan

sedekah, hikmah dan tujuan zakat, infaq dan sedekah, pengertian

pengelolaan, tujuan dan asas hukum pengelolaan zakat, infaq dan sedekah,

pengertian akuntabilitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS

Memberikan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) yang meliputi, (a) Latar Belakang Berdirinya Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS), (b) Landasan Hukum BAZNAS, (c) Visi dan

Misi BAZNAS, (d) Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS, (e) Struktur

Organisasi BAZNAS, (f) Program Kerja BAZNAS.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menjelaskan tentang hasil dari temuan penelitian mengenai implikasi dari

sistem informasi manajemen yang diterapakan BAZNAS dalam

peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Menguraikan tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem

17

informasi manajemen BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan

sedekah Kemudian peneliti menganalisisnya agar dapat menjawab

permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari pembahasan penelitian ini yang berisi

tentang kesimpulan dan saran-saran.

18

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Pada umumnya sistem informasi manajemen adalah suatu

sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang

akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini

dapat berarti penunjangan pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap

prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi

tersebut. Kini apabila orang mendengar istilah sistem informasi

manajemen, biasanya mereka juga membanyangkan suatu sistem yang

terkomputerisasi.

Secara harfiah, sistem informasi manajemen adalah sebuah

bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani para manajer.

Definisi mengenai sistem informasi manajemen sebenarnya lebih

dikenal dengan arti sebuah sistem manusia dan mesin komputer yang

terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi

organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan didalam

suatu organisasi.17

Sesungguhnya, pengertian tentang sistem informasi

manajemen di dalam organisasi telah ada sebelum perangkat komputer

17

Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), h. 90

19

diciptakan. Sejak kemampuan alat proses komputer ini berkembang

dan meningkat dengan pesat, sehingga dalam penggunaannya pun kini

tidak hanya sebagai alat untuk mempercepat proses, namun juga

sebagai alat yang mampu memberikan informasi secara akurat,

relevan, tepat waktu dan lengkap.

Inti dari sistem informasi manajemen tentu saja terkandung

dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda,

kerasipan, komunikasi diantara manajer organisasi, penyajian

informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagainya. Seiring

dengan perkembangan sistem informasi manajemen dan kebutuhan

manajer terus berubah dan meningkat, maka berkembanglah sistem-

sistem yang lain seperti Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Sistem

Informasi Eksekutif (SIE), Sistem Informasi Perkantoran (SIP) dan

Enterprise Resorce Planning (ERP).18

Dari beberapa uraian pengertian diatas, penulis menarik

kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari

sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk

membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan

memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan

cara mengolah data dengan komputer sehingga bermanfaat bagi

pengguna, atau dengan kata lain sistem informasi manajemen dapat

diartikan sebagai suatu sistem informasi berbasis komputer yang

18

Rohmat Taufiq, Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode

Pengembangan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 58

20

digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan

informasi yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan.

2. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen

a. SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari

sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi

tersebut dengan lebih baik.

b. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara

keseluruhan, serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki

oleh organisasi tersebut.

c. SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis

masalah. Kemampuan untuk menganalisis masalah terletak pada

Decision Suppport Syste.

d. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat

operasional dan tingkat kontrol.

e. SIM berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding

data-data di luar organisasi. Oleh karenanya, informasi yang

dibutuhkan oleh SIM adalah informasi yang sudah diketahui

formatnya serta relatif stabil.

3. Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Pada dasarnya fungsi sistem informasi manajemen secara

umum adalah suatu sistem jaringan informasi merupakan kumpulan

dua atau lebih unit pusat dokumentasi secara bersama-sama berusaha

untuk saling memperkuat atau melengkapi kekuatan koleksi sumber-

21

sumber informasi yang mereka miliki serta melancarkan dan

mempertinggi mutu pelayanan informasi yang mereka berikan kepada

para pemakai layanan informasi. (Soejono Trimo, 1987)

Menurut George M. Scolt, sistem informasi dapat

dipergunakan secara nyata untuk mengendalikan operasi. Strategi dan

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek,

pengendalian manajemen dan pemecahan masalah. Pemecahan

masalah yang senantiasa melingkupi sebuah organisasi, tidak

menutupi kemungkinan mendapat acuan solusi dari adanya sistem

informasi manajemen.19

4. Sintesis Struktur Sistem Informasi Manajemen

Struktur Sistem Informasi Manajemen diuraikan dengan dua

cara, yaitu atas dasar kegiatan manajemen dan fungsi organisatoris.

Kedua rancangan ditambah konsep struktur kini akan disintesiskan ke

dalam suatu struktur SIM. Pada hakekatnya hal ini merupakan suatu

kerangka konseptual yang memungkinkan pembahasan dan

perencanaan sistem informasi. SIM didefinisikan sebagai suatu

gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam

empat seksi pengolahan informasi:

a. Pengolahan Transaksi

b. Dukungan operasi sistem informasi

c. Dukungan pengendalian manajerial sistem informasi

19

George M. Scolt, Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Remaja

Karya, 2004), h. 72

22

d. Dukungan perencanaan strategis sistem informasi

B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP

menjelaskan, “Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris, yaitu

accountability yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan,

keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban”20

Lembaga

Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP mengutip beberapa sumber

mengenai pengertian akuntabilitas diantaranya sebagai berikut;

Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari

jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan

apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu

evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih

berada pada alur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab

dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya

seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan

lingkungan. Ada (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas

dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas;

kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk

penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

20

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05definisi-akuntabilitas.html diakses pada

tanggal 28 Mei 2015 Pukul 14.03

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05definisi-akuntabilitas.html

23

Sedangkan menurut sumber lain, akuntabilitas adalah

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga Negara di pusat dan

daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena

akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.21

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability)

merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk

mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk

tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara

illegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi

pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program.

Akuntabiblitas menunjuk pada institusi tentang “check and balance”

dalam sistem administrasi.22

Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana

dikemukakan Muhammad Zarei,23

mengandung sebuah tindakan

pertanggungjawaban yang berbentuk pelaporan atau penjelasan atas

berbagai keputusan dan tindakan yang telah dilakukan kepada yang

21

Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, ed., Kritik dan Otokritik LSM, membongkar

kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 56 22

Nico Andrianto, Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-

Government, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Cet. I, h. 23 23

Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM … h. 116

24

berwenang. Dalam hal ini, juga sebuah sikap untuk menerima

berbagai konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang telah

dikeluarkan tadi.

“Accountability means to give account or explain ones

dicession or action to another authourity and accept any

consequenxes thereform”. Pengertian ini memberikan makna

akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas berbagai

keputusan dan tindakan yang dibuat dalam sebuah masyarakat.

Artinya tindakan maupun keputusan yang dibuat sesuai dengan nilai,

kebutuhan serta keinginan masyarakat. Konsekuensi atas keputusan

dan tindakan yang diterima dari faktor publik sebagai “hukuman” atau

“imbalan”, juga sebuah bentuk dari akuntabilitas.

Ciri-ciri pemerintahan atau lembaga publik yang accountable

adalah sebagai berikut;

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada

masyarakat,

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi

publik,

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan

setiap kebijakan publik secara proporsional.

4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat

dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

25

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah

bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan

yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media

pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada

laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-

praktek kemudahan si pemberi mandat dalam mendapatkan informasi,

baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam

suasana tranparan. Adanya sarana bagi publik tidak lain untuk menilai

kinerja (performance) pemerintah atau lembaga publik. Dengan

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat

pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah atau lembaga.24

Dari sudut pandang fungsional, J.D Stewart mengidentifikasi

bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima tingkatan, yaitu:

1. Policy Accountability, yakni akuntabilitas atas pilihan-

pilihan kebijakan yang dibuat.

2. Program Accountability, yakni akuntabilitas atas

pencapaian tujuan hasil dan efektivitas yang dicapai.

3. Performance Accountability, yakni akuntabilitas terhadap

pencapaian kegiatan yang efisien,

24

Nico Andrianto, Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas… h. 23

26

4. Process Accountabiliy, yakni akuntabilitas atas

penggunaan proses prosedur, atau ukuran yang layak

dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan,

5. Probity and Legality Accountability, yakni akuntabilitas

atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai

anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-

undang yang berlaku.25

2. Ukuran-Ukuran Akuntabilitas

Dalam mengukur suatu akuntabilitas dibedakan menjadi

beberapa tipe, diantaranya dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :26

a. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal

penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana

setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun

kelompok secara hierarki berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung

mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik

maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari

akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan

dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

25

Nico Andrianto, Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas… h. 23-24 26

http://Pengukuran_Kinerja_Sektor_Publik_Akuntabilitas_Kinerja.htmldiakses pada

tanggal 2 Oktober 201 Pukul 14.24

27

b. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu

organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat

yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun

perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak

eksternal lingkungannya atau sektor publik.

Menurut Ellwood, dijelaskan bahwa terdapat empat dimensi

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik

(memiliki badan hukum), yaitu:27

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan

akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang

disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur

yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup

baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem

informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

27

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Memahami

GoodGovernment Governance dan Good Coorporate Governance, Yogyakarta :

PenerbitYPAPI,Oktober 2004, hal 70

28

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan

apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan

apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan

petanggungjawaban pembina,pengurus dan pengawas atas

kebijakan-kebijakan yang diambil.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk

mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang

menjadi tugas, hak, wewenang dan kewajiban dalam rangka

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.28

Salah satu aspek yang akan mempengaruhi persepsi dan

komitmen publik dalam menunaikan kewajiban zakatnya adalah

transparansi dan akuntabilitas. Sesungguhnya zakat itu harus dikelola

oleh lembaga amil zakat yang kredibel, amanah dan transparan, atau

amil yang memberikan laporan secara kontinyu kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam penegelolaan zakat ini diwujudkan dalam bentuk

transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan

28

Eko Prasodjo, Buku Panduan Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen,

(Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP, 2011), h. 12

29

pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya

sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah Islamiyah.

Dengan adanya ekspetasi yang muncul dari masyarakat maka

alangkah baiknya lembaga pengelola zakat harus bisa meningkatkan

kembali kualitas transparansi. Hal ini harus secara kontinyu dilakukan,

baik dalam kepengurusan ataupun informasi kejelasan bagi para

muzakki, atau orang yang memberikan zakatnya. Jika para muzakki

memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi

mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan.

Informasi yang diberikan tersebut selain menjadi salah satu wujud

nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki

kepada lembaga zakat yang ia percayai.

Laporan tersebut tentu tidak harus dalam bentuk kertas atau

tulisan saja, tapi bisa juga laporan dengan menggunakan media

lainnya seperti internet misalnya. Untuk itu lembaga pengelola zakat

bisa mempublikasikan laporan yang berkaitan dengan kegiatannya ke

dalam website resmi yang dimiliki, sehingga bisa diakses oleh semua

orang, khususnya bagi muzakki. Sebab itu teknologi informasi

sebenarnya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan laporan

tentang uang yang sudah dititipkan kepada lembaga yang

bersangkutan, justru dengan hadirnya teknologi harus bisa

dimanfaatkan setiap lembaga pengelola zakat dalam menampilkan

aspek transparansinya kepada publik.

30

Pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas publik,

pertanggungjawaban yang benar-benar harus diupayakan dan

mendapat perhatian khusus oleh lembaga pengelola zakat setidaknya

terdapat tiga jenis bentuk pertanggungjawaban, yaitu

pertangungjawaban substantif, pertanggungjawaban administrasi dan

pertangungjawaban etika.29

Pertangungjawaban substantif menekankan pada inti dari

pengelolaan zakat yang secara subtansi dilihat pada sisi pelayanan,

yaitu dimana institusi zakat harus menampilkan secara kongkrit

kepada publik mengenai pelayanan yang dilakukannya untuk

meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Untuk itu, terkait dengan

masalah pelayanan ini, para pengelola zakat harus berani dalam

melakukan inovasi-inovasi mengenai pelayanan zakat agar dapat lebih

baik,serta jenis program apa yang akan dilakukan para pengelola zakat

untuk mustahik.

Selanjutnya, pertanggungjawaban administrasi. Ini sangat erat

kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik. Misalnya,

berapa total penerimaan zakat, berapa total penyalurannya, kemana

saja amil membelanjakan haknya, serta bagaimana validitas dan

keberadaan bukti-bukti pendukung secara administratif merupakan

variabel yang perlu mendapat perhatian kita jika ingin

29

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel-pertanggungjawaban-pengelolaan -zakat/ diakses

pada tanggal 15 Juli 2015 Pukul. 21.18

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel-pertanggungjawaban-pengelolaan%20-zakat/

31

pertanggungjawaban administrasi ini bisa menjadi alat untuk

meyakinkan publik untuk mau berzakat via amil resmi. Dalam hal

transparansi, lembaga zakat harus bisa menyajikan data pengelolaan

ZIS berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban

etika, sangat erat kaitannya dengan aspek “kepantasan” atau kepatutan

dari suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para penggiat zakat.

Hal ini harus terefleksikan dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat,

yaitu adanya pemberian laporan pertanggungjawaban secara

berjenjang dari setiap lembaga pengelola zakat kepada BAZNAS

selaku koordinator pengelolaan zakat. Nantinya BAZNAS juga

diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,

infaq dan sedekah kepada Menteri Agama.

C. Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Pengertian Mutu

Dalam mendefinisikan mutu ada beberapa pakar utama dalam

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen) yang saling

berbeda pendapat, tetapi maksudnya sama. Diantaranya adalah

sebagai berikut:30

a. Deming, mutu sebagai penyesuai bagi produk yang akan

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen.

30

M.N Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 3

32

b. Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya

(full customer satisfaction). Membuat konsumen merasa

puas atas produk yang dibuat dan sesuai dengan apa yang

mereka harapkan.

c. Garvis dan Davis, mutu merupakan kondisi yang selalu

bergerak secara dinamis dalam hal produk, kinerja sumber

daya manusia, tahapan proses dan tugas lingkungan yang

dapat memenuhi harapa yang diinginkan konsumen.

Dari definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dari

elemen-elemen sebagai berikut:31

1. Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi

harapan dari konsumen.

2. Mutu mencakup kondisi yang selalu berubah (misalnya apa

yang dianggap merupakan mutu untuk saat ini dan mungkin

akan dianggap kurang bermutu pada masa mendatang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah

kemampuan suatu produk, baik itu barang maupun jasa/layanan untuk

memenuhi keinginan pelanggannya. Sehingga setiap barang atau jasa

selalu diacu untuk memenuhi mutu yang diminta pelanggan melalui

pasar.

31

M.N Nasution, Manajemen Mutu Terpadu…h. 4

33

2. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan dapat

diartikan sebagai berikut:

a. Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tinjauan

organisasi.

b. Proses yang memberikan pengawasan pada hal yang

terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dari pencapaian

tujuan.

c. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan

tenaga orang lain.

Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah

yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk

membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.32

Sedangkan pengertian pengelolaan zakat menurut Undang-

Undang No.23 Tahun 2011 adalah kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian

pengelolaan zakat merupakan suatu pekerjaan yang sudah selayaknya

dilakukan oleh orang-orang atau badan yang memang berkompeten

dalam bidang perzakatan.

Amil zakat sebagai orang atau individu yang diamanatkan

dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penghimpunan,

32

Aliminisyah, Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris.

(Bandung: CV.Yrama Widya, 2004), h. 232

34

pengelolaan, pencatatan dan pendayagunaan dana ZIS. Mereka dipilih

oleh pemerintah apabila mereka bekerja pada Badan Amil Zakat

(BAZ) sebagai bentukan pemerintah dan dipilih oleh pengurus

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai bentukan masyarakat.

Amil zakat berhak untuk menjalankan fungsi penghimpunan

dan pendayagunaan dana tersebut serta melakukan tugas-tugas lain

yang berkaitan dengan zakat seperti memberikan edukasi dan

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan

zakat, menerangkan tentang sifat-sifat pemilik harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya dan golongan-golongan yang berhak menerima

zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

yang ada pada masa kini juga dianggap memiliki hak sebagaimana

ditetapkan didalam syari’at Islam. Oleh karena itu BAZ dan LAZ

wajib mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan didalam mengambil

bagian amil zakat. Pihak yang sudah memilih dan sudah menetapkan

seseorang sebagai amil zakat tetap harus mengawasi dan

memperhatikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad

SAW, yakni amil zakat hendaklah seseorang yang jujur (amanah) dan

ia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggantikan segala

kerusakan, kehilangan dana zakat yang disebabkan oleh kecerobohan

dan kelalainnya.

35

3. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar

(masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.33

Sedangkan menurut al-Wahidi dan lain-lain sebagaimana dikutip

Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar zaka yang berarti bertambah,

tumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap sesuatu yang

bertambah adalah zaka (bertambah). Apabila satu tanaman tumbuh

tanpa cacat maka kata zaka disini berarti bersih.34

Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan

oleh pengarang Kifayah al-Akhyar, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat

berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang

yang berhak dengan syarat tertentu”.35

Jumlah yang dikeluarkan dari

kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah

banyak membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari

kebinasaan.36

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah

ditetapkan dalam Al-Qur’an, sunnah Nabi, dan ijma ulama, zakat

merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebut sejajar dengan

33

Mu’jam Wasith, juz 1 h. 398 34

Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), Jilid 1, Cet.2,

h.34 35

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi’I,

Kifayah al-Akhyar, (Surabaya: Al-HIdayah), Jilid 1, h.172 36

Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat..h.35

36

salat.37

Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan

adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang didalamnya

kebaikan. Zakat ditujukan dalam Al-Qur’an sebagai pernyataan yang

jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekadar kata-

kata, melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan

keberadaan dan kebaikan Allah SWT.38

4. Pengertian Infaq

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infaq berarti

“Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib)

untuk kebaikan”.39

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti

mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk

kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir

untuk kepentingan agamanya.

Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan

sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu

kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan

besaran hartanya atau kadarnya, infaq dikeluarkan oleh setiap orang

yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun yang

37

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’iy, 2006, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneterdan

Keuangan Syariah, (Jakarta:Grafindo Persada), h.16 38

Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005, Panduan Zakat Menurut Al-Qur’an dan Sunnah,

(Bogor:Pustaka Ibnu Katsir), h.22 39

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 380

37

berpenghasilan rendah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan

sempit yang diberikan kepada keluarga maupun orang lain.40

Dijelaskan dalam Surat Ali- Imran ayat 134 sebagai berikut:

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya),

baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang

menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Perbedaan infaq dengan zakat adalah jika zakat memiliki

nishab sedangkan infaq tidak memakai syarat nishab. Jika zakat

diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan

kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim,

kerabat, tetangga dan lain sebagainya.

5. Pengertian Sedekah

Sedekah sering disebut dalam bahasa Al-Qur’an yang

dimaksudkan darinya adalah zakat. Yusuf Qaradhawi mengutip

pendapatnya Mawardi yang mengatakan “bahwa sedekah itu adalah

40

Didin Hafiduddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah, (Jakarta: PT.

Gema Insani Press, 1998), h. 14-15

38

zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi arti sama”.41

Hal ini disandarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58

sebagai berikut:

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu

tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari

padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi

sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi

marah”.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, sedekah berarti “derma

kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada

manusia)”.42

Dalam syariat Kata zakat dinamakan shadaqah berasal

dari kata shidiq yang berarti benar. Sehingga menjadi bukti

pembenaran dari perbuatan, ucapan dan keyakinan. Banyak kata

shadaqah dalam berbicara, berarti benar.

Bentuk kata shadaqah dalam hal kekayaan berarti dizakatkan

dan bentuk kata ashdaqa kepada perempuanberarti membayar mahar

perempuan tersebut. Dan diungkapkan semua dengan kata shadaq

dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu.

Orang yang mempunyai keyakinan akan akhirat yang menjadi tujuan,

41

Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1996), h. 36 42

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia.. h. 883

39

maka ia tentu tak akan segan-segan mengorbankan apa yang

diperolehnya di dunia untuk tujuan akhirat sebagai bukti pembenaran

dan keyakinan tersebut. Orang yang suka bersedekah adalah orang

yang benar pengakuan imannya.43

D. Tujuan dan Asas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Tujuan pengelolaan zakat memberikan arah dan apa yang

harus dicapai dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Tujuan

pengelolaan zakat merupakan tolok ukur berhasil atau tidak para

pengelola zakat dalam mengemban amanah mengelola zakat.

UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan

zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. Tujuan pertama pengelolaan zakat terkait dengan

pengumpulan dan penyaluran. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh

para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi

yang ada. Proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang

zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat serta pelayanan

muzakki harus dilakukan terus-menerus, efektif, dan efisien.

43

Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat.. h. 38

40

Tujuan kedua pengelolaan zakat khusus terkait penyaluran

zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan

pengelolaan zakat, sekaligus menggambarkan bahwa keberhasilan

pengelolaan zakat yang paling utama adalah bahwa bagaimana

manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan

kemiskinan, serta menjadi kontribusi umat Islam mewujudkan peran

Negara dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan yang harus menjadi kriteria

utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan zakat.

Muhammad Taufik Ridho dalam “Zakat Profesi dan

Perusahaan” mencoba menyimpulkan tentang tujuan dan

keutamaan zakat, baik itu untuk muzakki atau orang yang

menunaikan ibadah zakat, mustahik orang yang menerima zakat,

dan untuk amil atau para pengumpul dana zakat, antara lain

sebagai berikut:44

1. Orang yang berzakat adalah orang yang selalu

berkeinginan membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai

sifat buruk.

2. Merupakan ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada

Allah yang senantiasa akan diberi kemudahan Allah dalam

urusan hidupnya.

44

Muhammad Taufik Ridho, Zakat Profesi dan Perusahaan. (Jakarta: Institut

Manajemen Zakat, 2007), h. 5

41

3. Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan

seseorang terhadap ajaran Islam.

4. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan

hidup.

5. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina

terutama golongan fakir dan miskin menuju arah

kehidupan yang lebih baik.

6. Zakat sebagai pilar kerjasama antara pihak muzakki, amil

dan mustahik.

2. Asas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan

harta zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat

memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat

Islam. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an bahwa Allah SWT

memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut zakat yang telah

dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103.45

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

45

Masdar F. Mas’udi, dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas

Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 15

42

jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha

mengetahui”. (QS.At-Taubah:103)

Imam Al-Qurtubi menafsirkan amil sebagai pengelola zakat

dalam suart At-Taubah ayat 60, merupakan orang-orang yan

ditugaskan (diutus oleh Imam atau Pemerintah) untuk mengambil,

menulis, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari

muzakki, untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik.46

Setiap

lembaga pengelolaan zakat dalam operasional kegiatannya perlu

menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga

kunci yaitu prinsip amanah, profesional, dan transparan.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011, definisi

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya Pengelolaan

zakat berasaskan sebagai berikut:47

a. Syariat Islam;

b. Amanah;

c. Kemanfaatan;

d. Keadilan;

e. Kepastian Hukum;

f. Terintegrasi; dan

g. Akuntabilitas.

46

Subki Risya, MH, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: PP.Lazis NU,

2009), cet. Pertama 47

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

43

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi

yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.48

BAZNAS mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara

profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat kian mengukuhkan BAZNAS dalam melakukan

pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan

pendistribusian serta pendayagunaan zakat.49

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya

lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI

yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki

kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural.Dengan demikian,

BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal

48

Dokumentasi BAZNAS, Company Profile 49

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

44

pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari’at Islam, amanah, kemanfaatan

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.50

B. Landasan Hukum BAZNAS

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim

yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang

berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan

sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan

kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi

kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari

kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya

pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan

oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah

berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan

kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat

yang berasaskan iman dan taqwa.51

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi

dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada

tingkat nasional.

50

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 51

H.M Ridwan Yahya, Buku Pintar Praktis Fiqih & Amaliyah Zakat, (Jakarta: Pustaka

Nawaitu, 2009), h. 38

45

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS

sebagailembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara

nasional. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bersifat

mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri,

mempunyai otoritas khusus dalam otoritas pengawasan. Kewenangan

tersebut meliputi pembuatan regulasi, kewenangan mengeluarkan izin

mendirikan lembaga zakat dan mencabutnya, kewenangan mengangkat

dan memberhentikan anggota BAZNAS, serta kewenangan melakukan

audit syariah.BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:52

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat;

2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,dan

pendayagunaan zakat;

3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan

4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan

zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS

memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

52

http://pusat.baznas.go.id/profil/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25

http://pusat.baznas.go.id/profil/

46

2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS

Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ

3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

Provinsi dan LAZ.

C. Visi dan Misi BAZNAS53

1. Visi

“Menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan dan

professional”

2. Misi

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat

b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional

sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah,

transparan, profesional, dan terintegrasi.

d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.

e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di

Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

53

http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25

http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/

47

D. Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS

Tugas pokok BAZNAS dalam merealisasikan misi BAZNAS yaitu:54

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.

2. Perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan,

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan

pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

3. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik

maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.

4. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui

peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi

masyarakat.

5. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di

kalangan mustahik.

6. Mengembangkan manajemen yang amanah, professional dan

transparan dalam mengelola zakat.

7. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

8. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai

Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun

ZIS dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik yang

berhak menerima sesuai ketentuan agama.

54

Dokumentasi BAZNAS, Company Profile

48

E. Struktur Organisasi BAZNAS

Pengurus BAZNAS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Presiden No. 66 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil

Zakat Nasional Periode 2015-2020 berjumlah 11 orang anggota.Adapun

11 orang anggota tersebut diantaranya terdiri atas 3 orang yang berasal

dari unsur pemerintah dan 8 orang yang berasal dari unsur masyarakat.55

F. Program BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga amil zakatyang dibentuk oleh

pemerintah memilikiprogram yang dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat Indonesia, khususnya mustahik, yaitu yang berhak

mendapatkan bagian dana penyaluran zakat.

55

Salinan Keputusan Presiden No. 66 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan

Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020

49

1. Rumah Cerdas Anak Bangsa

Program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan

mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan

meningkatkan kualitas pendidikannya, serta mendorong

menjadi individu yang mandiri. Indonesia berada dalam

peringkat ke-108 di antara bangsa-bangsa lain di dunia

(Human index 2010). Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia

menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya angka

pengangguran terbuka 10,45 % dan angka setengah

pengangguran 28,16 % (BPS 2007).56

Melihat kondisi ini, BAZNAS bermaksud membuka

jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka

menatap tegap masa depan melalui program pengembangan

pendidikan.Dalam program RCAB ini ada beberapa macam

yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Program beastudy Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

untuk mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh

Indonesia.

b. Rumah Pintar, yaitu rumah pusat pembelajaran

masyarakat yang di dalamnya terdapat perpustakaan

dengan 5.000 unit buku, sarana bermain edukatif,

56

http://pusat.baznas.go.id/rumah-cerdas-anak-bangsa/ diakses pada tanggal 2 Oktober

Pukul 14.26

http://pusat.baznas.go.id/rumah-cerdas-anak-bangsa/

50

peralatan ketrampilan bagi anak, remaja, ibu dan

masyarakat sekitarnya.

c. Dana Infaq Abadi Negeri (DINNAR) yang diperuntukkan

bagi siswa berprestasi untuk tingkat SD-SMA di seluruh

Indonesia.

d. Bimbel Gratis yang merupakan Program peningkatan

peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup kepada

dhuafa sebagai upaya peningkatan prestasi belajar untuk

melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih

tinggi.

e. Program Motor/Mobil Pintar berupa penyediaan

motor/mobil pintar untuk dipergunakan sebagai

perpustakaan keliling. Program-program pendidikan

merupakan bagian dari kegiatan BAZNAS untuk

membantu masyarakat dhuafa agar mendapatkan

pendidikan secara gratis.

2. Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Sehat BAZNAS (disingkat RS BAZNAS)

adalah Program Layanan Kesehatan cuma-cuma bagi

masyarakat miskin, sering disebut juga sebagai “Rumah Sakit

tanpa kasir”, karena memang tidak menyediakan kasir

pembayaran alias GRATIS.

51

Rumah Sehat BAZNAS hanya dikhususkan untuk

masyarakat miskin secara GRATIS dengan menggunakan

sistem membership.Model pelayanan Rumah Sehat BAZNAS

diberikan dalam bentuk model pelayanan dalam ruang dan

model pelayanan luar ruang. Rumah Sehat BAZNAS (RSB)

adalah program dalam bentuk pelayanan dalam ruang berupa

pemberian bantuan kesehatan kepada dhuafa setingkat rumah

sakit.

Rumah Sehat BAZNAS ini untuk melayani perawatan

media maupun konsultasi kesehatan. Sedangkan model

pelayanan luar ruang BAZNAS mempunyai beberapa program

dalam pelayanan kesehatan, yaitu: Unit Kesehatan Keliling

(UKK), Dokter Keluarga Prasejahtera (DKPS).57

3. Rumah Makmur BAZNAS

Program Rumah Makmur BAZNAS (Baitul Qiradh

BAZNAS) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan

hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif

baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun

melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para

mustahik. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan

57

http://pusat.baznas.go.id/rumah-sehat-baznas/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul

14.27

http://pusat.baznas.go.id/rumah-sehat-baznas/

52

kemandirian mustahik, lebih jauh bertujuan mengangkat

derajat mereka agar bisa menjadi muzakki.58

4. Rumah Dakwah BAZNAS

Program Rumah Dakwah BAZNAS adalah program

penyaluran zakat yang ditujukan kepada mualaf kaderisasi

seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat

miskin di daerah terpencil dan terluar.Ada tiga bentuk program

yaitu Kafalah Da’i Daerah Terpencil, Bina Mualaf dan

Kaderisasi Seribu Ulama (KSU).

Kafalah da’i daerah terpencil merupakan program

pengiriman da’i ke daerah-daerah terpencil di nusantara. Da’i

yang ditugaskan adalah da’i yang telah melewati seleksi dan

memiliki kesiapan untuk terjuan ke daerah terpencil.

Kaderisasi seribu ulama yang merupakan peningkatan jenjang

pendidikan (penambahan ilmu) bagi ulama yang sudah

bergerak di masyarakat. Program yang bekerjasama dengan

Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) bertujuan untuk

melahirkan ulama yang mampu menjawab permasalahan umat

terkini.KSU menyediakan beasiswa program magister dan

doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama

58

http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul

14.27

http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/

53

yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan produktif dalam

dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat.59

5. Tanggap Darurat Bencana

Program tanggap darurat bencana adalah program

bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi

kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang

tertimpa musibah secepat mungkin.Program Tanggap Bencana

adalah program MERESPON untuk memberikan bantuan

kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah

terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap

darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, pelaksanaan

kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan makasimal 14

hari.

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama

dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana

dan Jaringan Relawan Indonesia ( JARI ) yang tersebar di 33

propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem

kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan

sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.60

59

http://pusat.baznas.go.id/rumah-dakwah-baznas/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul

14.28 60

http://pusat.baznas.go.id/tanggap-darurat-bencana/ diakses pada tanggal 2 Oktober

Pukul 14.28

http://pusat.baznas.go.id/rumah-dakwah-baznas/

http://pusat.baznas.go.id/tanggap-darurat-bencana/

54

6. Zakat Community Development

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah

proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-

program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan,

ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat

Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat

signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi

komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi

yang diinovasikan pada suatu program.61

7. Konter Layanan Mustahik

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat

pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk

memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai

kebutuhannya.Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah

(program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun

lembaga.

Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan

kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.Konter

Layanan Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl.

Kebon Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai

pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore.

61

http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/ diakses pada tanggal 2

Oktober Pukul 14.29

http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/

55

Bantuan yang diberikan diantaranya: (a). Bantuan

kebutuhan hidup Mustahik, (b). Bantuan kesehatan (bantuan

pengobatan jalan), (c). Bantuan pendidikan (biaya tunggakan

sekolah dll), (d) Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang

terlantar), (e).Bantuan Gharimin, (f).Bantuan Mualaf,

(g).Bantuan fisabilillah, (h).Bantuan advokasi pelayanan

pendidikan, kesehatan dll.62

62

http://pusat.baznas.go.id/konter-layanan-mustahik/ diakses pada tanggal 2 Oktober

Pukul 14.29

http://pusat.baznas.go.id/konter-layanan-mustahik/

55

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

a. Implikasi Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan

Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan ZIS pada BAZNAS

1. Sistem Informasi Manajemen sebagai Akuntabilitas Publik

Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada dasarnya

menghasilkan sekumpulan informasi untuk memantau kinerja dan

memelihara koordinasi dalam proses organisasi. SIM disebut juga

jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu

sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang

bersifat intern maupun ekstern.

Di era keterbukaan informasi publik saat ini mewajibkan setiap

badan atau lembaga pemerintahan, baik yang bersifat struktural

maupun non-struktural untuk menyajikan informasi publik yang tepat

dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelanggara Negara yang

baik, transparan dan akuntabel.63

Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan

lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan

zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan landasan

professional, transparan dan akuntabel.

63

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

56

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil temuan peneliti

dalam wawancara oleh Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager

Divisi Informasi dan Teknologi yang dijelaskan sebagai berikut:

“Diawal tahun 2011 dalam rangka mewujudkan visi sebagai

lembaga yang professional, akuntabel dan transaparan, Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah membuat suatu

arsitektur dan merancang blue print tentang sistem informasi

dan teknologi, yang kedepannya akan menjadi panduan dalam

mengembangkan sistem pengelolaan zakat berbasis aplikasi”.64

Dari keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa atas

landasan professional, transparan dan akuntabel sebagaimana yang

dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, maka dapat dikatakan bahwa langkah yang

dilakukan oleh BAZNAS sudah tepat karena adanya fokus

perhatiannya terhadap aspek transparansi (keterbukaan) yang erat

kaitannya dengan penyampaian informasi kepada publik tentang

keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

tersebut, yakni pengelolaan zakat, infaq dan sedakah. Oleh karenanya

dengan bantuan sistem informasi, upaya BAZNAS dalam

mewujudkan lembaga zakat yang akuntabel dan transparan tentunya

akan lebih mudah terealisasikan.

Kemajuan teknologi informasi yang sudah semakin pesat ini

akan memudahkan setiap lembaga untuk memberikan informasi

secara terbuka kepada masyarakat. Kehadiran sistem informasi dirasa

sangat penting bagi setiap badan/lembagauntuk mempercepat,

64

Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015

57

memperlancar,mengefisienkan serta mengekfektifkan waktu dalam

setiap transaksi sehari-hari, dan juga untuk menampilkan informasi

yang transparantif kepada publik. Sistem informasi dapat membantu

fungsi pencatatan data, pengumpulan, penyimpanan dan pemberian

laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan setiap badan usaha atau

organisasi.

Sebagaimana yang diutarakan Manager Divisi Informasi dan

Teknologi BAZNAS kepada peneliti dalam wawancara sebagai

berikut:

“Pada saat Sistem Informasi Manajemen BAZNAS

diperkenalkan dan disosialisasikan pertama kali, SIMBAZNAS

merupakan sebuah konsep yang didalamnya terdapat empat

rancangan sub sistem yang dikategorikan sebagai berikut.

Pertama, Enterprise Resource Planning (ERP) yang

difokuskan untuk dikelola oleh BAZNAS Pusat sebagai

monitoring dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kedua,

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) yaitu

fokusnya untuk digunakan BAZNAS di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat

harian. Ketiga, sistem informasi publik yang terdapat dua jenis

yaitu Website dan Muzakki Corner yang digunakan oleh

masyarakat dan muzakki untuk memperoleh informasi seputar

pengelolaan zakat BAZNAS. Keempat, aplikasi support yang

digunakan oleh mitra kerjasama BAZNAS”.65

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, dapat

dikatakan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya pada

pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dalam melakukan

pengelolaan zakat, infaq sedekah sehingga menjadi lebih tersistematis.

65


58

Salah satu aspek yang akan memengaruhi persepsi dan

komitmen publik untuk menunaikan kewajiban zakatnya adalah

adanya akuntabilitas dan transparansi. Pada praktiknya Badan Amil

Zakat Nasional sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana

ZIS juga memfasilitasi masyarakat dan muzakki dalam mengakses

informasi pengelolaan zakat dari mulai penghimpunan,

pendistribusian, sampai pada tahap pelaporan keuangan ZIS melalui

sistem informasi publik yakni website dan muzakki corner. Tujuannya

adalah agar publik dapat mengetahui, melihat dan menilai kinerja

BAZNAS.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi

dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut:

“Sejauh ini keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam

mengawal pengelolaan ZIS, kita fasilitasi melalui website atau

muzakki corner. Makanya transparansi yang terus kita

upayakan yaitu dalam bentuk laporan realtime yang dibuat

secara berkala oleh bagian keuangan. Kemudian dari laporan

tersebut kita tampilkan di website, supaya publik pun dapat

melihat. Khusus untuk muzakki corner, pada halaman depan

akan menampilkan data-data berupa pengumpulan yang

berikut juga penyaluran ZIS nya”.66

Sebagaimana pemaparan Ahmad Setio Adinugroho selaku

Manager Divisi Informasi dan Teknologi, peneliti menyimpulkan

bahwa pada praktiknya BAZNAS sebagai lembaga publik telah

melakukan upaya akuntabilitas dan transparansi dengan adanya akses

66


59

informasi terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang

dilakukan BAZNAS, baik melalui website maupun muzakki corner.

Untuk mengetahui suatu akuntabilitas bagi sebuah lembaga

pengelola zakat, setidaknya hal itu dapat diejawantahkan melalui

bentuk laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut

terbagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara substantif dan

secara administrasif. Pada pertanggungjawaban substantif, institusi

zakat harus menampilkan secara kongkrit kepada publik mengenai

pelayanan yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas sebuah

lembaga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah

satumuzakki dan mustahik BAZNAS, diperoleh keterangan sebagai

berikut:

“Menurut saya BAZNAS sudah cukup baik dalam melayani

muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Harapan saya

mudah-mudahan ke depannya BAZNAS terus mengupayakan

pelayanan yang lebih maksimal lagi agar membuat muzakki

merasa lebih nyaman saat membayarkan zakatnya”67

“Dengan pelayanan yang saat ini sudah tersistem, harapan saya

nantinya dapat mempercepat dalam proses pelayanannya

kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan

bantuannya kepada BAZNAS”.68

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti

menilai bahwa dengan adanya wujud pelayanan-pelayanan yang baik

bagi muzakki maupun mustahik, maka dapat dijadikan sebagai salah

satu tolok ukur dari segi akuntabilitas.

67

Wawancara Muzakki BAZNAS, Imam Wahyudin, tanggal 3 Agustus 2015 68

Wawancara Mustahik BAZNAS, Prayoga, tanggal 7 Agustus 2015

60

Selain pertanggungjawaban substantif, selanjutnya lembaga

zakat juga diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban secara

administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat

kepada publik dan muzakki yang menitipkan zakatnya kepada

lembaga yang dipercayainya. Dalam hal transparansi, lembaga zakat

harus bisa menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan

yang dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara

peneliti dengan salah satu muzakki BAZNAS, dijelaskan sebagai

berikut :

“BAZNAS sebagai lembaga zakat secara administrasi harus

terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada

masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi

seperti internet maka masyarakat akan mudah mengetahui

tentang BAZNAS”.69

Sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan di atas,

menurut peneliti bahwa dengan hadirnya teknologi informasi, maka

sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh BAZNAS

dalam menampilkan aspek transparansinya kepada publik. Melalui

website BAZNAS, nantinya masyarakat pun dapat mengakses setiap

laporan pertanggujawaban yang dipublikasikan oleh pengurus

BAZNAS secara periodik. Di satu sisi, bagi para muzakki yang

memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi

mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan.

69 Muzakki BAZNAS, Imam Wahyudin, tanggal 3 Agustus 2015

61

Informasi yang diberikan tersebut selain menjadi salah satu wujud

nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki

kepada lembaga zakat yang ia percayai.

2. Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat, Infaq

dan Sedekah.

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem

informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk

memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas kepada

pihak yang membutuhkan.

Bagi lembaga zakat, kehadiran sistem informasi manajemen

ini ditujukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan setiap

individu dari lembaga tersebut (amil zakat) dalam melakukan

transaksi pengumpulan, pendistribusian, maupun pelaporan ZIS. Maka

sistem informasi ini beroperasi untuk mencatat data, mengumpulkan,

menyimpan dan memberi laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan

suatu badan atau organisasi. Dalam melakukan aktivitas pengelolaan

zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri kini sudah

menerapkan pengelolaan zakat berbasis sistem informasi yang

dinamakan SIMBAZNAS.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap

Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS, yang dijelaskan sebagai

berikut:

62

"Kegiatan pengelolaan ZIS dari proses pengumpulan,

pendistribusian, pelaporan dilakukan secara tersistem melalui

teknologi komputer. BAZNAS sebelumnya pernah memiliki

Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT), perbedannya sistem

tersebut hanya digunakan oleh BAZNAS Pusat, tidak demikian

dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota, artinya

ketika itu di tiap daerah masih menggunakan model

pengelolaan zakat yang berbeda, baik yang secara manual

maupun yang terkomputerisasi. Maka dari itu kita buatlah

SIMBAZNAS, sistem ini telah terintegrasi dengan BAZNAS

Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian pengelolaan

zakat ini dapat tersentralisasi secara nasional”.70

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti

menyimpulkan bahwa sistem yang saat ini diterapkan, dirancang agar

dalam melakukan pengelolaan zakat, setiap organisasi pengelola zakat

(OPZ) dapat tersentralisasi. Dengan kata lain sistem ini digunakan

sebagai upaya untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara nasional

yaitu dengan mengintegrasi data pengelolaan ZIS dari tiap-tiap

BAZNAS Daerah, maka BAZNAS Pusat selaku koordinator

badan/lembaga pengelola zakat dapat memonitoring kegiatan yang

bersifat operasional pengelolaan ZIS sehari-hari.

Aktivitas operasional sehari-hari seperti transaksi

penghimpunan ZIS, penginputan database muzakki, database

mustahik, donasi yang telah tersalurkan, nantinya akan dapat diakses

oleh BAZNAS Pusat. Dengan begitu, SIMBAZNAS ini dibangun

untuk memudahkan dari sisi pengendalian melalui monitoring. Oleh

karenanya semua kegiatan sistem informasi manajemen dilakukan

secara komputerisasi, maka dapat mempermudah dalam pencatatan

70 Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015

63

penghimpunan, penyaluran yang telah terpisah sesuai dengan

bagiannya masing-masing dan juga data yang telah diubah ke dalam

bentuk informasi akan memudahkan sebagai bahan pengambilan

keputusan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi

dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut:

“Arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk

lebih expert dalam mengikutinya. Dukungan teknologi akan

sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sebuah

lembaga. Sistem Informasi Manajemen yang telah kami

bangun dan kembangkan tentu menjadi punya nilai tersendiri.

Maka ketika diawal perancangannya, kami men-design sebaik

mungkin agar dalam penggunaannya tidak memiliki kerumitan

dalam proses penginputan data. Selain itu kami juga turut

sertakan unsur-unsur yang menarik dalam aplikasi sistem ini

agar penggunanya dapat merasa nyaman dan terbiasa”.71

Menurut hemat peneliti, dengan adanya paradigma baru dalam

sistem manajemen modern seperti ini dapat membantu BAZNAS

untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai amil zakat yang

professional dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

Pada prinsipnya sistem pengelolaan zakat tidak lepas dari

unsur-unsur seperti muzakki, mustahik, amil, penghimpunan,

penyaluran, pelayanan. Jika tidak ada muzakki, sangat tidak mungkin

akan ada dana zakat yang terhimpun. Demikian pula jika tidak ada

mustahik, maka dana zakat yang telah terhimpun tidak dapat

tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. SIMBAZNAS

71


64

juga dirancang dalam peningkatan pelayanan terhadap muzakki

maupun mustahik dari tahap penghimpunan sampai pada penyaluran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Manager Informasi dan

Teknologi yaitu sebagai berikut :

“Mekanisme SIMBAZNAS dalam pengelolaan ZIS dari tahap

penghimpunan sampai dengan penyaluran sebenarnya itu bisa

dikatakan sangat simple sekali. Artinya kita memposisikan

sistem ini seperti aplikasi kasir, yang berbasis kas masuk dan

kas keluar. Alur prosesnya yaitu muzakki sebelumnya kita

daftarkan terlebih dahulu ke dalam sistem kami, setelah

muzakki didaftarkan kemudian data tersebut diproses dan

dicetakan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sebagai

keterangan telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS, baru

setelah itu kita bisa catat pembayaran donasi zakatnya dan

selanjutnya kita berikan bukti laporan donasi zakatnya kepada

muzakki tersebut. Sedangkan untuk mustahik yang

mengajukan permohonan bantuan sebelumnya akan dicatat

terlebih dahulu dan dikelompokkan sesuai dengan bantuan

yang dibutuhkan. Maka setiap pencatatan penyaluran kepada

mustahik, data tersebut kami simpan dalam database

mustahik“.72

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS secara terkomputerisasi

dapat memudahkan BAZNAS dalam melakukan aktivitas pengelolaan

zakat dengan cara efektif dan efisien.


65

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Informasi

Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) dalam

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Dalam setiap pelaksanaan sebuah organisasi, ada beberapa

faktor yang dapat mendukung serta menghambat berjalannya sebuah

sistem infomasi manajemen, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Dilihat dari sisi teknologi, berdasarkan wawancara

peneliti dengan Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager

Divisi Informasi dan Teknologi dijelaskan sebagai berikut :

“Dengan teknologi yang saat ini sudah semakin

canggih akan mengefektifkan dan mengefisienkan

setiap transaksi pengelolaan ZIS. Dukungan Sistem

Informasi Manajemen ini pula yang membantu

BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat

secara nasional“.73

Dalam penerapannya, SIMBAZNAS memiliki

sebuah sub sistem yang bernama Enterprise Resource

Planning (ERP). Sistem tersebut yang mengintegrasikan

data pengelolaan ZIS dari seluruh BAZNAS Daerah tingkat

Provinsi. Melalui sistem ini, maka BAZNAS Pusat akan

lebih mudah melakukan monitoring terhadap data

pengelolaan ZIS yang diperoleh dari seluruh BAZNAS

Provinsi di Indonesia. Data yang masuk ke BAZNAS Pusat,

yakni meliputi pencatatan transaksi harian, database


66

muzakki, database mustahik, jumlah penghimpunan dan

juga alokasi penyaluran dana ZIS tersebut.

Sedangkan bila dilihat dari teknis pelaksanaannya,

berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Setio

Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan

Teknologi dijelaskan sebagai berikut :

“Dukungan sumber daya manusia atau amil

BAZNAS yang mumpuni dan kompeten dalam

mengoperasikan sistem ini tentunya akan

berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas kinerja

BAZNAS sebagai amil yang professional”.74

Sebagaimana keterangan diatas maka dapat

dikatakan bahwa amil BAZNAS turut berperan dalam

merealisasikan pengelolaan ZIS berbasis teknologi

informasi.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan SIMBAZNAS ini ada beberapa

hambatan yang terjadi. Bila dilihat dari sisi

pengendaliannya, berdasarkan wawancara peneliti dengan

Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi

dan Teknologi dijelaskan sebagai berikut :

“BAZNAS belum memiliki suatu sistem verifikasi

data atau verifikator dalam mengukur kevalidan dari

setiap data operasional pengelolaan ZIS yang diinput

oleh setiap BAZNAS Daerah.Jadi dari sisi

monitoringnya, kita hanya bisa melihat dari

keaktifan BAZNAS Daerah dalam menggunakan


67

sistem ini meskipun hal itu tidak dapat dijadikan

ukuran valid atau tidaknya data. Namun sisi

pengendalian tetap diupayakan BAZNAS sebagai

langkah antisipasi, yaitu dengan melihat laporan

pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS

Daerah yang telah di audit syariat dan keuangan”.75

Sebagaimana yang dipaparkan dalam keterangan di

atas, dapat dikatakan bahwa BAZNAS belum sepenuhnya

menggunakan sistem ini secara baik dan tepat guna,

khususnya pada sisi pengendalian sistem tersebut yang

belum memiliki verifikator data.

Sedangkan bila dilihat dari sisi penggunaan

sistemnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad

Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan

Teknologi dijelaskan sebagai berikut :

“Kurangnya dukungan yang menyeluruh dari

masing-masing pengurus BAZNAS Daerah, menurut

catatan kami sampai pada tahun 2014 kita sudah

melakukan pelatihan sistem ini kepada 250

BAZNAS Daerah, tetapi diakhir tahun tersebut kita

akumulasikan hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah

yang aktif menggunakan sistem ini, faktornya karena

kurangnya teknisi atau tenaga ahli di bidang IT dan

kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai

untuk dapat digunakan”.76

Dari keterangan tersebut, peneliti menarik

kesimpulan bahwa dalam penggunaan sistem ini ternyata

masih terdapat kendala-kendala diantaranya adalah kurang

tersedianya tenaga ahli yang cukup di bidang IT pada

75

Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015 76


68

BAZNAS Daerah dan kesediaan infrastruktur perangkat

yang memadai untuk dapat digunakan.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam

penggunaan sistem ini juga terletak pada pihak ekstern,

dalam hal ini yakni muzakki dan mustahik. Berdasarkan

wawancara peneliti dengan beberapa muzakki dan mustahik

BAZNAS yang dipilih secara incidental, peneliti

menemukan bahwa masih kurangnya antusiasme dari

muzakki maupun mustahik dalam memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi saat ini seperti internet untuk

memperoleh informasi seputar pengelolaan ZIS dan

keberadaan BAZNAS. Faktornya adalah karena

keterbatasan pengetahuan, sehingga diantara muzakki dan

mustahik masih belum begitu mengerti dalam

mengoperasikan sistem pengelolaan zakat yang sudah

berbasis teknologi tersebut.

70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan-temuan yang peneliti dapatkan

berkenaan dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan

Amil Zakat Nasional, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, dengan

menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang

pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website

BAZNAS dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai

muzakki BAZNAS. Namun demikian, BAZNAS terus berupaya untuk

melakukan peningkatan kualitas transparansi agar dapat memelihara

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.Dengan

bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang

dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun

demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan

untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut agar

pelayanannya dapat lebih optimal.

2. Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu sarana atau alat

yang digunakan BAZNAS untuk mewujudkan sentralisasi dalam

pengelolaan ZIS. Sistem ini yang mengintegrasikan BAZNAS Daerah

71

dengan BAZNAS Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, dari sebanyak

250 BAZNAS Daerah yang mengikuti pelatihan SIMBAZNAS, hanya

sebanyak 50 BAZNAS Daerah saja yang aktif dalam menggunakan

sistem ini. Selain itu pada sisi pengendaliannya, SIMBAZNAS masih

belum dilengkapi dengan suatu sistem verifikator yang dapat

memverifikasi setiap data pengelolaan ZIS yang diinput oleh

BAZNAS Daerah ke dalam SIMBAZNAS. Sehingga untuk

mengetahui dan mengukur kevalidan datanya, BAZNAS melihatnya

dari laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS

Daerah yang telah di audit syariat dan keuangan.

B. Saran

1. Perlunya inovasi baru dalam rangka peningkatan pelayanan dan

kualitas transparansi kepada publik, dengan harapan agar lebih gencar

dalam melakukan sosisalisasi tentang keberadaan BAZNAS yang

merupakan badan amil zakat bentukan pemerintah. Hal ini tentunya

akan dapat menarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya

serta menumbuhkan image positif sebagai lembaga yang akuntabel

dan transparan.

2. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BAZNAS

dengan diadakannya berupa pelatihan-pelatihan khusus yang ditujukan

untuk mengantisipasi tantangan pengelolaan zakat yang dihadapi

kedepannya. Hal ini akan mencerminkan sebagai amil yang capable

72

yang dapat menjaga keberlangsungan dan eksistensi BAZNAS dalam

kancah perzakatan nasional.

3. Dengan adanya pengendalian terhadap sistem yang mengintegrasikan

data pengelolaan ZIS BAZNAS Daerah dengan BAZNAS Pusat,

maka akan dapat mengurangi kesalahan dalam input data serta dapat

meminimalisir adanya manipulasi atau duplikasi data. Oleh

karenanya, sistem verifikasi data pada SIMBAZNAS diupayakan agar

lebih ditingkatkan secara maksimal sehingga dapat menjamin

kevalidan terhadap data pengelolaan ZIS yang dikelola.

73

DAFTAR PUSTAKA

Aflah, Kurtanto Noor dan Mohd. Nasir Tajang, ed., Zakat dan Peran Negara.

Jakarta: FOZ, 2006

Aflah, Noor. Arsitektur Zakat Indonesia. Jakarta: UI Press, 2009

Davis, Gordon B. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1:

Pengantar. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999

Depag RI. Modul Penyuluhan Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat,

2012

Fathurahman, Oman dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan

Disertasi, Jakarta: CEQDA (Center for Quality Development and Assurance)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007

Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. Membangun Peradaban Zakat:

Sebuah Jalan Kegemilangan Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007

Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema

Insani, 2002

Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta:

Gema Insani, 1998

Hafidhuddin, Didin, dkk. Mewujudkan Pusat Zakat Nasional yang Amanah,

Transparan, dan Professional. Jakarta: BAZNAS, 2008

Hafidhuddin, Didin, dkk. Fiqih Zakat Indonesia. Jakarta: BAZNAS, 2015

Inayah, Gazi. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2003

Jaya Putra, Syopiansyah dan A’ang Subiyanto. Pengantar Sistem Informasi.

Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006

Masdar, dkk. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas

Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah, 2004

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. 2007

Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011

Salam, Syamsir. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:UIN Jakarta Press, 2006

Siagian, Sondang. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang:UIN-Malang Press,

2007

73

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta. 2011

Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset, 2006

Taufiq, Rohmat. Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan

Metode Pengembangan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial.

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003

Wahyono, Teguh. Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis Desain dan

Implementasi). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004

Internet

http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-

simba/ diakses pada tanggal 15 Maret 2015 Pukul. 22.28

http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05definisi-akuntabilitas.html diakses

pada tanggal 28 Mei 2015 Pukul 14.03

http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel-pertanggungjawaban-pengelolaan -

zakat/ diakses pada tanggal 15 Juli 2015 Pukul. 21.18

http://pusat.baznas.go.id/profil/diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25

http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25

http://pusat.baznas.go.id/program/diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.26



http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05definisi-akuntabilitas.html



http://pusat.baznas.go.id/profil/

http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/

http://pusat.baznas.go.id/program/

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DIVISI INFORMASI & TEKNOLOGI BAZNAS

Nama Responden : Ahmad Setio Adinugroho

Jabatan : Manager Divisi IT

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2015

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan ZIS yang diterapkan BAZNAS ?

Jawab : Diawal tahun 2011 kita telah membuat sebuah arsitektur atau

blue print tentang sistem informasi dan teknologi, itulah yang menjadi

panduan kita ketika ke depannya mengembangkan aplikasi. Ketika itu

kita telah berhasil membangun sebuah sistem yang dinamakan SIZN

(Sistem Informasi Zakat Nasional). Namun, sistem tersebut bukan

dibuat oleh BAZNAS, melainkan oleh BRI Syariah yang saat itu ingin

menginfakkan sesuatu kepada BAZNAS, maka dibuatlah sistem

tersebut. Ketika diserah terimakan SIZN tidak pernah digunakan

karena ketidak cocokan antara kode akun pada aplikasi dengan yang

digunakan BAZNAS. Belajar dari pengalaman tersebut maka kita

berupaya mendesign sedemikian rupa aplikasi yang memenuhi

kebutuhan lembaga sesuai dengan panduannya (Standar Operasional

Prosedur) yang telah dibuat. Maka dibuatlah Sistem Informasi

BAZNAS yang telah tersentralisasi dengan BAZNAS Daerah

Kab/Kota dan Provinsi. Pertama kali kita memperkenalkan tentang

SIMBAZNAS ini pada bulan Oktober tahun 2012 yang saat itu kita

mengadakan soft launching dengan melakukan pelatihan kepada 40

BAZNAS Daerah. SIMBAZNAS sendiri di dalamnya tersebut

terdapat 4 rancangan sistem. Pertama, Enterprise Resource Planning

(ERP) aplikasi ini yang fokusnya diakses oleh BAZNAS Pusat

sebagai monitoring dalam kegiatan operasional. Kedua, Sistem

Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang difokuskan untuk

digunakan BAZNAS Daerah dan LAZ. Ketiga, aplikasi publik yang

fokusnya digunakan oleh masyarakat, sejauh ini ada 2 jenis aplikasi

publik yaitu Muzakki Corner dan Website. Keempat, aplikasi support

yang digunakan oleh mitra kerjasama BAZNAS.

2. Apakah sistem pengelolaan ZIS yang saat ini sudah optimal ? (Jika

Sudah, apa ukurannya? / Jika belum kenapa, apa saja yang dirasa

kurang optimal?

Jawab : Jika dilihat dari sisi sistemnya saya rasa belum ya, karena

pekerjaan rumah kita lumayan masih banyak. Kalau melihat 4

rancangan yang tersebut tadi artinya kita harus mengembangkan

keempat kategori sistem tersebut. Sedangkan dari sisi penerapan

sistemnya, kita memiliki data pada awal tahun 2014 kita sudah

melatihkan sebanyak 250 BAZNAS Daerah, dan diakhir tahun 2014

kita akumulasikan hanya ada 50 BAZNAS Daerah yang menggunakan

sistem ini.

3. Menurut anda bagaimana urgensi Sistem Informasi Manajemen dalam

Pengelolaan ZIS ?

Jawab : Arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk

lebih expert dalam mengikutinya. Tentu Sistem Informasi Manajemen

yang sudah kami bangun dan kembangkan menjadi punya nilai

tersendiri. Dengan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih

akan mengefektifkan dan mengefisienkan setiap transaksi pengelolaan

ZIS yang dilakukan. Untuk teknisnya, BAZNAS Pusat hanya

menyelenggarakan satu kali pelatihan pada saat awal, pesertanya dari

BAZNAS Provinsi, untuk pelatihan selanjutnya itu BAZNAS Provinsi

melakukan ke BAZNAS Kabupaten/Kota. Sejauh ini sudah ada 19

BAZNAS Provinsi yang menyelenggarakan pelatihan kepada

BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 298 BAZNAS Daerah, meskipun

pada penggunaannya hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah yang

berjalan.

4. Bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan SIM, sejauh apa

pelayanan ZIS yang dilakukan ?

Jawab : Pelayanan yang kita lakukan dari proses pengumpulan,

pendistribusian, pelaporan dilakukan secara tersistem melalui

teknologi komputer. BAZNAS sebelumnya pernah memiliki Sistem

Informasi Zakat Terpadu (SIZT), perbedannya sistem tersebut hanya

digunakan oleh BAZNAS Pusat, tidak demikian dengan BAZNAS

Daerah Provinsi dan Kab/Kota, artinya ketika itu di tiap daerah masih

menggunakan model pengelolaan zakat yang berbeda, baik yang

secara manual maupun yang terkomputerisasi. Maka dari itu kita

buatlah SIMBAZNAS, sistem ini telah terintegrasi dengan BAZNAS

Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian pengelolaan zakat

ini dapat tersentralisasi secara nasional. Beberapa fitur aplikasi yang

menjadi keunggulan seperti misalnya muzakki corner yang dapat

cetak Bukti Setor Zakat sendiri, dan juga sekarang telah kita

tambahkan dengan transaksi online lainnya.

5. Bagaimana mekanisme dan alur pengelolaan ZIS melalui Sistem

Informasi Manajemen BAZNAS?

Jawab : Mekanisme SIMBAZNAS dalam pengelolaan ZIS dari tahap

penghimpunan sampai dengan penyaluran sebenarnya itu bisa

dikatakan sangat simple sekali. Artinya kita memposisikan sistem ini

seperti aplikasi kasir, yang berbasis kas masuk dan kas keluar. Alur

prosesnya muzakki sebelum kita catat pembayarannya, ia harus

didaftarkan dahulu, kemudian data tersebut diproses dan dicetakan

NPWZ nya, baru setelah itu kita bisa catat pembayarannya. Kalau

untuk penyalurannya, mustahik terlebih dahulu kita catat profil atau

data riwayat pribadinya, dari situ akan secara otomatis masuk ke

dalam database. Artinya tanpa adanya muzakki tidak mungkin

pencatatan donasi itu bisa dilakukan, sebaliknya juga tanpa adanya

mustahik maka akan mustahil pencatatan penyaluran itu bisa ada.

6. Apa saja hambatan dan dukungan dalam penerapan sistem ini ?

Jawab : Penghambatnya bila dilihat dari sisi penggunaan sistem ini

adalah kurangnya dukungan yang menyeluruh dari masing-masing

pengurus BAZNAS Daerah. Menurut catatan kami sampai pada tahun

2014 kita sudah melakukan pelatihan sistem ini kepada 250 BAZNAS

Daerah, tetapi diakhir tahun tersebut kita akumulasikan hanya

sebanyak 50 BAZNAS Daerah yang aktif menggunakan sistem ini.

Kendalanya karena keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di

bidang IT dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk

dapat digunakan. Kalau dukungannya tentu adanya teknologi

informasi yang saat ini sudah semakin canggih, jadi akan

mengefektifkan dan mengefisienkan setiap transaksi pengelolaan ZIS.

Selain itu Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat

membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara

nasional

7. Dalam hal integrasi, bagaimana fungsi pengendalian yang dilakukan

BAZNAS Pusat terhadap BAZNAS di tingkat provinsi dan

kota/kabupaten dalam penghimpunan maupun penyaluran ZIS ?

Jawab : Kalau pengendalian dalam artian valid atau tidaknya data

yang diinput itu terus terang belum ada kebijakan atau verivikatornya,

tapi dari pengendalian yang kita lakukan kita melihat dari sisi

seberapa mereka aktif dalam menggunakan sistem ini. Makanya

sejauh ini kita bisa melihat ada 50 BAZNAS Daerah yang memakai.

Jadi dari sisi monitoring yang telah kita lakukan untuk parameter

kevalidan data tersebut terus terang kita hanya melihat laporan

pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS Daerah yang telah

di audit syariat dan keuangan sebagai langkah antisipasi adanya

manipulasi atau duplikasi data.

8. Bagaimana output dari penerapan Sistem Informasi Manajemen ini

terhadap muzakki atau donatur ?

Jawab : Satu hal yang sering saya dengar, bahwa muzakki cukup

apresiasi ketika ada SMS yang masuk setelah membayarkan zakat.

Muzakki itu mengapresiasi karena merasa BAZNAS care, ditambah

juga kita punya Muzakki Corner yang mempermudah pengelolaan

zakat bagi muzakki secara mandiri, sehingga bagi muzakki dapat

melakukan pembayaran secara online. Saat ini kita juga sedang

kembangkan aplikasi tersebut di smartphone untuk versi android dan

iOS dengan tambahan beberapa fitur seperti chatting sesama muzakki,

cek riwayat pembayaran, konfirmasi donasi, jemput zakat, cetak bukti

setor zakat, dan pembayaran online lainnya.

9. Adakah keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam mengawal

pengelolaan ZIS, baik dari penghimpunan, pendistribusian, maupun

pelaporan?

Jawab : Paling hanya via website atau muzakki corner makanya

transparansi kita dalam bentuk laporan realtime yang ada di website,

datanya diambil langsung dari SIMBAZNAS terus ditampilkan di

website supaya publik dapat melihat. Dan khusus di muzakki corner di

halaman depan ada data-data berupa pengumpulan dan penyaluran

ZIS nya. Artinya hanya sebatas itu saja, kalau lebih jauh atau lebih

intens lagi berinteraksi langsung dengan pengembangan aplikasi ini

tidak sampai sejauh itu.

10. Sebagai lembaga publik, bagaimana upaya atau realisasi BAZNAS

dalam mewujudkan sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan ?

Jawab : Yang jelas laporan keuangan, itu yang terus ada dan saat ini

sedang diaudit. Kita selalu di website itu kan ada laporan bulanan

yang kita publish yang dikeluarkan oleh bagian keuangan. Jadi segala

yang bersifat transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya itu

dilakukan oleh bagian keuangan mengenai laporan realtime yang di

website tadi. Sejauh ini bentuk-bentuk akuntabilitasnya hanya berupa

laporan pertanggungjawaban keuangan saja.

Jakarta, 24 Juni 2015

_Adinugroho

List Interview Guide

Muzakki BAZNAS

Identitas Responden

Nama : Imam Wahyudin

Alamat : Kemayoran, Jakarta Utara

JenisKelamin : Laki-laki

Pekerjaan : KaryawanSwasta

WaktuWawancara : 3Agustus 2015

Question

1. Apakah alasan anda menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS ?

Jawaban: Karena kebetulan kantor BAZNAS letaknya berdekatan dengan kantor

tempat saya bekerja.

2. Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS ?

Jawaban: Kalau melihat dari majalah BAZNAS yang terbit tiap bulan, menurut

saya pengelolaannya sudah cukup baik dan transparan.

3. Menurut anda seperti apakah lembaga zakat yang transaparan?

Jawaban: Lembaga zakat yang transparan adalah yang terbuka mengenai

laporannya dan eviden dari setiap kegiatannya harus selalu ditampilkan.

4. Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik ialah perlunya mengoptimalkan pengawasan

publik terhadap badan/lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adakah bentuk pengawasan yang anda lakukan kepada BAZNAS ?

Jawaban: Paling hanya melihat laporan-laporan dari majalah bulanan yang

diberikan BAZNAS.

5. Menurut anda dengan adanya teknologi informasi apakah berpengaruh terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan BAZNAS ?

Jawaban: Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet maka

masyarakat akan mudah mengetahui tentang BAZNAS, untuk itu BAZNAS harus

terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat.

6. Menurut sepengetahuan anda sebagai muzakki BAZNAS, apa bentuk

akuntabilitas/pertanggungjawaban BAZNAS dalam melakukan Pengelolaan ZIS

anda?

Jawaban: Yang saya rasakan sih saya selalu menerima bukti laporan setor zakat

dari BAZNAS.

7. Sebagai muzakki BAZNAS, apa yang anda ketahui tentang aplikasi Muzakki

Corner ?

Jawaban: Untuk melihat riwayat pembayaran zakat dari muzakki, tapi saya tidak

begitu mengerti cara menggunakannya seperti apa.

8. Bagaimana harapan anda kepada BAZNAS dalam peningkatkan kualitas

pengelolaan ZIS ?

Jawaban: Harapannya tetap selalu menjaga amanah yang dititipkan oleh para

muzakki.

Jakarta, 3 Agustus 2015

Imam Wahyudin

List Interview Guide

Mustahik BAZNAS

Identitas Responden

Nama : Prayoga

Alamat : Serang, Banten

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Buruh

Hari / Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2015

Question

1. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS ?

Jawaban: Setahu saya BAZNAS ini lembaga yang menyalurkan zakat, infaq

sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan.

2. Bagaimana pendapat anda dengan keberadaannya BAZNAS saat ini ?

Jawaban: Dengan adanya BAZNAS memberikan keringanan bagi masyarakat

yang tidak mampu, menurut saya Alhamdulillah BAZNAS sangat membantu saya

saat saya mengajukan proposal.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan yang dilakukan BAZNAS dari sisi

penyalurannya kepada mustahik ?

Jawaban: Dengan pelayanan yang saat ini sudah tersistem, harapan saya

nantinya dapat mempercepat dalam proses pelayanannya kepada masyarakat yang

ingin mengajukan permohonan bantuannya kepada BAZNAS.

4. Apa saja yang anda ketahui tentang program penyaluran BAZNAS ?

Jawaban: Program-program BAZNAS ada yang berupa pendidikan, pemberian

bantuan modal, kesehatan, sama buat orang-orang yang terlilit hutang.

5. Dari mana anda mengetahui atau mendapat informasi tentang keberadaan

BAZNAS ?

Jawaban: Dari orang-orang DKM Masjid di sekitar rumah saya, karena

kebetulan orang yang di DKM itu juga pernah mengajukan bantuan ke BAZNAS.

6. Menurut anda apakah media informasi seperti Website memberikan kemudahan

anda untuk mengetahui keberadaan BAZNAS ?

Jawaban: Kalau itu sih saya belum ya, karena saya begitu tahu dari orang, saya

langsung coba mendatangi ke tempat ini.

7. Menurut anda apakah BAZNAS sudah terbuka dan transparan dalam

menyebarluaskan informasi kepada publik tentang keberadaannya ?

Jawaban: Setahu saya umumnya sih BAZNAS sudah memberikan informasi

yang luas kepada masyarakat, cuma ya itu pasti ada prosedurnya. Mungkin

kebanyakan orang tidak tahu saja bagaimana prosedur yang harus dilewati.

8. Bagaimana harapan anda kepada BAZNAS mengenai pengelolaan dana Zakat,

Infak dan Sedekah ini secara khusus dalam hal penyaluran terhadap mustahik ?

Jawaban: Untuk saya mudah-mudahan BAZNAS ke depannya terus bisa lebih

meningkatkan lagi dari yang sekarang dalam pelayanannya.

Jakarta, 7 Agustus 2015

Prayoga

Dokumentasi Pada Saat Penelitian

Data Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS

Sumber : Arsip Dokumentasi Divisi Informasi dan Teknologi BAZNAS

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat...

Documents

Transcript of Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat...