PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN … fileJumlah kegiatan yang dilaksanakan3 Kegiatan 1 Kegiatan...

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan oleh :

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SETDA KABUPATEN LAMONGAN

DASAR HUKUM SISTEM AKIP

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentang Perjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014

4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator Kinerja Utama

7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP > PERMENPAN No. 53 Tahun 2014

LATAR BELAKANG SAKIP

a. SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui

kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas

kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara

pelaporan kinerja instansi pemerintah.

c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan

kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.

(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SISTEM AKIP

4

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD )

RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

KINERJA AKTUAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN LAPORAN KINERJA KABAG KESMASY

PENGUKURAN KINERJA

EV

ALU

AS

I

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA )

Perjanjian Kinerja Eselon III

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

Perjanjian Kinerja Eselon IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) /

RENJA SKPD

KUA PPAS

Rencana Strategis ( RENSTRA )

Rencana Kinerja Tahunan

Laporan Pertanggung

jawaban Keuangan

Rencana Kerja & Anggaran (RKA)

LKjIP

Perjanjian Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Kinerja Aktual

UU No.17 / 2003

& UU No.1 / 2004

KETERKAITAN DOKUMEN DALAM SISTEM AKIP

RESUME LKjIP BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017

6

VISI BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing “.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”.

TUJUAN BAGIAN KESMASY SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta

mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

Selanjutnya Tujuan tsb dijabarkan kedalam 1 Program 16 Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok & fungsi

masing-masing dalam rangka mendukung terwujudnya Visi RENSTRA Bagian Kesmasy Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan.

PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)

yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan RPJMD Kab. Lamongan

khususnya terhadap target kinerja Tahun 2018.

• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy

Setda Kabupaten Lamongan, melalui Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dengan

indikator presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang

dibantu pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tribulan III

dapat dipaparkan sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum

TARGETREALISASI S/D

TRIBULAN III% ALOKASI

REALISASI S/D

TRIBULAN III%

1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 131.488.400 34.268.500 26,06

2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial

dan Kesehatan


3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan

Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33 104.932.400 21.024.000 20,04

4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi

masyarakat Kabupaten Lamongan

Jumlah kegiatan penyaluran sembako 3 Kali 2 Kali 66,67 368.300.000 340.200.000 92,37

5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se

Kabupaten Lamongan

Jumlah Guru Ngaji yang

mendapatkan pembinaan

13.000 Guru

Ngaji

0 0 3.453.050.030 18.600.000 0,54

6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se

Kabupaten Lamongan

Jumlah Takmir Masjid yang


2.450 Takmir

Masjid

183 Takmir Masjid 7,47 1.669.781.700 50.178.960 3,01

7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se

Kabupaten Lamongan

Jumlah Imam Musholla yang


4.750 Imam

Musholla

440 Imam Musholla 9,26 1.326.068.400 39.126.324 2,95

8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten

Lamongan

Jumlah Modin yang mendapatkan

pembinaan

2.000 Modin 177 Modin 8,85 640.705.500 28.305.268 4,42

9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan

Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten

Lamongan

Jumlah Penyelenggara Pendidikan

Pondok Pesantren yang


500

Penyelenggara

Pendidikan

Ponpes

23 Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

4,6 235.440.920 19.357.896 8,22

10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat Jumlah peserta pelatihan Hisab dan

Rukyat yang difasilitasi

300 Peserta 300 Peserta 100 106.000.000 68.150.000 64,29

11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 Kegiatan (Hari

Santri, 1

Muharram, Isro'

Mi'roj, Nuzulul

Qur'an, Maulid

Nabi)

4 Kegiatan (1

Muharram, Isro'

Mi'roj, Nuzulul

Qur'an, Maulid

Nabi)

80 982.915.500 250.060.000 25,44

12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 550.000.000 149.800.000 27,24

13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 626.533.250 264.459.000 42,21

14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 139.920.000 139.920.000 100,00

15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an

Kabupaten Lamongan


16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap

Narkoba

Jumlah peserta Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan

Peredaran Gelap Narkoba yang

difasilitasi.

500 Peserta 0 0 300.000.000 28.700.000 9,57

NO KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017

Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis

bidang Pemerintahan Umum Bagian Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dari segi

realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 11.263.268.500,- dengan realisasi sebesar Rp.

1.710.833.448,- atau 15,19%. (sampai dengan Tribulan III)

2. Anggaran yang melekat pada DPA BPKAD Kabupaten Lamongan yang

dikelola oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp.

43.514.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.751.000.000,- atau

56,88%. (sampai dengan Tribulan III)

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017

Untuk penyerapan anggaran yang belum mencapai 100% secara umum

mempunyai kendala yang hampir sama yaitu:

1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi

rekening pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum

apakah termasuk golongan organisasi masyarakat atau kelompok

masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak

pemohon untuk direvisi/ diperbaiki.

2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak

lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya.

3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima,

Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang

diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2018 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal

permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai badan

hukum yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

4. Untuk belanja langsung, ada penyerapan anggaran yang tidak mencapai

100% dikarenakan dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan

dengan kebutuhan.

No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

s/d Tribulan III

% Dana

1 2 3 4 5

1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Kesejahteraan

Rakyat

11.263.268.500,- 1.710.833.448,- 15,19%

2. Belanja Hibah Kepada Badan/

Lembaga/ Organisasi Swasta

29.007.500.000,- 19.890.000.000,- 68,57%

3. Belanja Hibah Kepada Kelompok

Masyarakat/ Perorangan

14.031.500.000,- 4.757.500.000,- 33,91%

4. Belanja Bantuan Sosial kepada

Organisasi Kemasyarakatan

475.000.000,- 103.500.000,- 21,79%

JUMLAH TOTAL 54.777.268.500,- 26.461.833.448,- 48,31%

DATA KEUANGAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2018

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN … fileJumlah kegiatan yang dilaksanakan3 Kegiatan 1 Kegiatan...

Documents

Transcript of PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN … fileJumlah kegiatan yang dilaksanakan3 Kegiatan 1 Kegiatan...