Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

29
Penerapan Prinsip Penerapan Prinsip-Prinsip Prinsip Penerapan Prinsip Penerapan Prinsip Prinsip Prinsip Good Governance Good Governance dl P b D h dl P b D h dalam Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Daerah Drs. Drs. H. H. Dadang Dadang Solihin Solihin, MA , MA Kursus Kursus Strengthening Inter Strengthening Inter-Governmental Relations Governmental Relations & Good Local Government & Good Local Government Banda Aceh, 2 Banda Aceh, 2 dan dan 16 16 Januari Januari 2006 2006

Transcript of Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

Page 1: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

Penerapan PrinsipPenerapan Prinsip--PrinsipPrinsipPenerapan PrinsipPenerapan Prinsip Prinsip Prinsip Good GovernanceGood Governance

d l P b D hd l P b D hdalam Pembangunan Daerahdalam Pembangunan Daerah

Drs. Drs. H. H. DadangDadang SolihinSolihin, MA, MAgg ,,

KursusKursus Strengthening InterStrengthening Inter--Governmental RelationsGovernmental Relations& Good Local Government& Good Local Government

Banda Aceh, 2 Banda Aceh, 2 dandan 16 16 JanuariJanuari 20062006

Page 2: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 22

Page 3: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by hisdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 33

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Page 4: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

Good GovernanceGood GovernanceGood GovernanceGood Governance

suatu konsepsi tentang penyelenggaraan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan i t h b ih d k ti di t h b ih d k ti dpemerintahan yang bersih, demokratis, dan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan

efektif sesuai dengan citaefektif sesuai dengan cita--cita terbentuknya cita terbentuknya t k t d it k t d isuatu masyarakat madani. suatu masyarakat madani.

merupakan suatu gagasan dan nilai untuk merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. masyarakat.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 44

Page 5: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

P di B T ikP di B T ikParadigma Baru: TroikaParadigma Baru: Troika

Masyarakat, Masyarakat, Masyarakat

y ,y ,Bangsa, dan NegaraBangsa, dan Negara Pemerintah

VVISIISIDunia Usaha

G dGood Governance

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 55

Page 6: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

T j P b D hT j P b D hTujuan Pembangunan DaerahTujuan Pembangunan Daerah

1.1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah pembangunan antar daerah dan antar sub daerah p gp gserta antar warga masyarakat (pemerataan dan serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).keadilan).

22 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskanMemberdayakan masyarakat dan mengentaskan2.2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.kemiskinan.

3.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat daerah.masyarakat daerah.55 Mempertahankan atau menjaga kelestarianMempertahankan atau menjaga kelestarian5.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian Mempertahankan atau menjaga kelestarian

sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)(berkelanjutan)

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 66

(berkelanjutan).(berkelanjutan).

Page 7: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

ManfaatManfaat Good GovernanceGood GovernanceManfaat Manfaat Good GovernanceGood Governance

1.1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan halyang antara lain ditunjukkan hal--hal berikut ini: hal berikut ini: Tid k d i l i j kTid k d i l i j k Tidak adanya manipulasi pajak;Tidak adanya manipulasi pajak;

Tidak adanya pungutan liar;Tidak adanya pungutan liar; Tidak adanya manipulasi tanah;Tidak adanya manipulasi tanah;

Tidak adanya manipulasi kredit ;Tidak adanya manipulasi kredit ; Tidak adanya manipulasi kredit ;Tidak adanya manipulasi kredit ; Tidak adanya penggelapan uang negara;Tidak adanya penggelapan uang negara; Tidak adanya pemalsuan dokumen;Tidak adanya pemalsuan dokumen; Tidak adanya pembayaran fiktif;Tidak adanya pembayaran fiktif;Tidak adanya pembayaran fiktif;Tidak adanya pembayaran fiktif; Proses pelelangan (tender) berjalan dengan Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fairfair;; Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (markmark--upup);); Tidak adanya uang komisi;Tidak adanya uang komisi; Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan;Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan; Tidak adanya kelebihan pembayaran;Tidak adanya kelebihan pembayaran; Tidak adanya ketekoran biaya. Tidak adanya ketekoran biaya.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 77

Page 8: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

22 Terciptanya sistem kelembagaan danTerciptanya sistem kelembagaan dan2.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan efisien, efektif, transparan, profesional dan k t b lk t b lakuntabelakuntabel..

Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, g , p g,g , p g,fleksibel; fleksibel;

Kualitas tata laksana dan hubungan kerja Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antarlembaga di pusat dan antara pemerintah antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;

Sistem administrasi pendukung dan kearsipan Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien; lebih efektif dan efisien; D k / i d t di l tkD k / i d t di l tk Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan, dan terpelihara. dilestarikan, dan terpelihara.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 88

Page 9: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

3.3. Terhapusnya peraturan perundangTerhapusnya peraturan perundang--undangan undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatifdan tindakan yang bersifat diskriminatifdan tindakan yang bersifat diskriminatif dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. golongan masyarakat. g gg g

Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha swasta meningkat;dunia usaha swasta meningkat;g ;g ;

Sumber daya manusia, prasarana dan fasilitas Sumber daya manusia, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik; pelayanan menjadi lebih baik;

Berkurangnya hambatan terhadap Berkurangnya hambatan terhadap e u a g ya a bata te adape u a g ya a bata te adappenyelenggaraan pelayanan publik;penyelenggaraan pelayanan publik;

Prosedur dan mekanisme serta biaya yang Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih bakudiperlukan dalam pelayanan publik lebih bakudiperlukan dalam pelayanan publik lebih baku diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas; dan jelas;

Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Pemanfaatan teknologi informasi danPemanfaatan teknologi informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pelayanan publik;komunikasi dalam pelayanan publik; Penanganan pengaduan masyarakat lebih Penanganan pengaduan masyarakat lebih

intensifintensifdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 99

intensif. intensif.

Page 10: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

4.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdalam pengambilan kebijakan publikdalam pengambilan kebijakan publikdalam pengambilan kebijakan publik berjalannya mekanisme dialog dan berjalannya mekanisme dialog dan

musyawarah terbuka denganmusyawarah terbuka denganmusyawarah terbuka dengan musyawarah terbuka dengan masyarakat dalam perumusan program masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti dan kebijakan layanan publik (seperti f k lt i blik)f k lt i blik)forum konsultasi publik).forum konsultasi publik).

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1010

Page 11: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

55 Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukumTerjaminnya konsistensi dan kepastian hukum5.5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundangseluruh peraturan perundang--undangan, baik di undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. tingkat pusat maupun daerah.

HHukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur ukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkanpemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkanpemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.pelayanan publik yang baik.

KKalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman alangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dandan terjamin ketika menanamkan modal dandan terjamin ketika menanamkan modal dan dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main (menjalankan usahanya karena ada aturan main (rule of rule of the gamethe game) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh ) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh

kkmasyarakat. masyarakat. TTidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah idak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah

daerah dalam melaksanakan tugasnya sertadaerah dalam melaksanakan tugasnya sertadaerah dalam melaksanakan tugasnya serta daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1111

Page 12: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

PRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATAPRINSIP TATAPRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATA PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIKKEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1.1. Wawasan ke Depan (Wawasan ke Depan (VisionaryVisionary))K t b k & T i (K t b k & T i (OO2.2. Keterbukaan & Transparansi (Keterbukaan & Transparansi (Openness Openness &Transparency&Transparency))P ti i i M k t (P ti i i M k t (P ti i tiP ti i ti ))3.3. Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat (ParticipationParticipation))

4.4. Tanggung Gugat Tanggung Gugat ((AccountabilityAccountability))5.5. Supremasi Hukum (Supremasi Hukum (Rule of LawRule of Law))6.6. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))7.7. Profesionalisme & Kompetensi Profesionalisme & Kompetensi

((Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency))dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1212

Page 13: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

PRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATAPRINSIP TATAPRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATA PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIKKEPEMERINTAHAN YANG BAIK

8.8. Daya Tanggap (Daya Tanggap (ResponsivenessResponsiveness))9.9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Efficiency &

Eff tiEff ti ))EffectivenessEffectiveness))10.10. Desentralisasi (Desentralisasi (DecentralizationDecentralization))1111 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta danKemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan11.11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan

Masyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil Society Private Sector & Civil Society PartnershipPartnership))Komitmen pada Pengurangan KesenjanganKomitmen pada Pengurangan Kesenjangan12.12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ((Commitment to Reduce InequalityCommitment to Reduce Inequality))

13.13. Komitmen pada Lingkungan HidupKomitmen pada Lingkungan Hidup ((Commitment to Commitment to p g g pp g g p ((Environmental ProtectionEnvironmental Protection))

14.14. Komitmen pada Pasar yang Komitmen pada Pasar yang Fair Fair ((Commitment to Commitment to Fair MarketFair Market ))

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1313

Fair MarketFair Market ))

Page 14: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

11.. Wawasan ke DepanWawasan ke Depan11.. Wawasan ke Depan Wawasan ke Depan ((VisionaryVisionary))INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan denganAdanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan

menjaga kepastian hukum;menjaga kepastian hukum; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visiAdanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada

visi dan strategi;visi dan strategi; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatifProses penentuan visi dan strategi secara partisipatif Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1414

Page 15: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

22.. Keterbukaan & TransparansiKeterbukaan & Transparansi22.. Keterbukaan & Transparansi Keterbukaan & Transparansi ((Openness &TransparencyOpenness &Transparency))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses y y g p p py y g p p p

penyusunan dan implementasi kebijakan publik;penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,

bebas diperoleh, dan tepat waktu.bebas diperoleh, dan tepat waktu.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi;Pusat/balai informasi; WebsiteWebsite ((ee--governmentgovernment, , ee--procurementprocurement, dsb);, dsb); Iklan layanan masyarakat;Iklan layanan masyarakat; Iklan layanan masyarakat;Iklan layanan masyarakat; Media cetak;Media cetak; Papan pengumuman.Papan pengumuman.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1515

Page 16: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

33. . Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat (ParticipationParticipation))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman penyelenggara negara tentangAdanya pemahaman penyelenggara negara tentang Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang

proses/metode partisipatif;proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas

konsensus bersamakonsensus bersamakonsensus bersama.konsensus bersama.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum

stakeholdersstakeholders;; Media massa nasional maupun media lokal sebagai saranaMedia massa nasional maupun media lokal sebagai sarana Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana

penyaluran aspirasi masyarakat;penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan

bbdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1616

yang beragam.yang beragam.

Page 17: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

44. . Tanggung Gugat (Tanggung Gugat (AccountabilityAccountability))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar y p gy p g

prosedur pelaksanaan;prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian

dalam pelaksanaan kegiatan.dalam pelaksanaan kegiatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Mekanisme pertanggungjawaban;Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban;Laporan pertanggungjawaban;p p gg gj ;p p gg gj ; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan;Sistem pengawasan; MekanismeMekanisme reward and punishmentreward and punishment..

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1717

Mekanisme Mekanisme reward and punishmentreward and punishment. .

Page 18: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

55. . Supremasi Hukum (Supremasi Hukum (Rule of LawRule of Law))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kepastian dan penegakan hukum;Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturanterhadap hukum dan peraturanterhadap hukum dan peraturan.terhadap hukum dan peraturan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundangPeraturan perundang--undangan;undangan; Peraturan perundangPeraturan perundang undangan;undangan; Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian,

kejaksaan, pengadilan);kejaksaan, pengadilan); Reward and punishmentReward and punishment yang jelas bagi aparat penegakyang jelas bagi aparat penegak Reward and punishmentReward and punishment yang jelas bagi aparat penegak yang jelas bagi aparat penegak

hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan);hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif,

i d d d d h di k blik (i d d d d h di k blik ( b db d ))dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1818

independen, dan mudah diakses publik (independen, dan mudah diakses publik (ombudsmanombudsman);); Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.

Page 19: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

66 D k i (D k i (DD ))66.. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi danAdanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan

berorganisasi;berorganisasi; Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat

k l h d b k d lk l h d b k d luntuk memilih dan membangun konsensus dalam untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.pengambilan keputusan kebijakan publik.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang

sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalamsama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalamsama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.pengambilan keputusan kebijakan publik.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1919

Page 20: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

77 Profesionalisme & KompetensiProfesionalisme & Kompetensi77. . Profesionalisme & Kompetensi Profesionalisme & Kompetensi ((Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Berkinerja tinggi;Berkinerja tinggi;j ggj gg Taat asas;Taat asas; Kreatif dan inovatif;Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi;Kode etik profesi; Sistem Sistem reward and punishment reward and punishment yang jelas;yang jelas;pp y g j ;y g j ; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.Standar dan indikator kinerja.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2020

Page 21: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

88. . Daya Tanggap (Daya Tanggap (ResponsivenessResponsiveness))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang

mudah dipahami oleh masyarakat;mudah dipahami oleh masyarakat; Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar pelayanan publik; Standar pelayanan publik; Prosedur dan layanan pengaduan, Prosedur dan layanan pengaduan, hotlinehotline;; Fasilitas komunikasi.Fasilitas komunikasi.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2121

Page 22: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

99 Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (EfficiencyEfficiency9. 9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (Efficiency Efficiency & Effectiveness& Effectiveness))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yangTerlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang

berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;sumberdaya yang optimal;

Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan; Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi

organisasi/unit kerja.organisasi/unit kerja.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan

f kti it lf kti it lefektivitas pelayanan;efektivitas pelayanan; SurveiSurvei--survei kepuasan survei kepuasan stakeholdersstakeholders..

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2222

Page 23: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

1010. . Desentralisasi (Desentralisasi (DecentralizationDecentralization))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam

berbagai tingkatan jabatan.berbagai tingkatan jabatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:Peraturan perundangan mengenai:Peraturan perundangan mengenai: Struktur organisasi yang tepat dan jelas;Struktur organisasi yang tepat dan jelas;

Job desc iptionJob desc iption ( aian t gas) ang jelas( aian t gas) ang jelas Job descriptionJob description (uraian tugas) yang jelas.(uraian tugas) yang jelas.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2323

Page 24: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

1111. . Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil SocietyPrivate Sector & Civil SocietyMasyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil Society Private Sector & Civil Society PartnershipPartnership))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang polaAdanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola--pola pola

kemitraan;kemitraan; Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurangAdanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang

mampu (mampu (powerlesspowerless) untuk berkarya;) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha

swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;umum;

Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Kecil, dan Menengah.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan dan pedoman yang mendorong peraturan dan pedoman yang mendorong

kemitraan pemerintahkemitraan pemerintah dunia usaha swastadunia usaha swasta masyarakat;masyarakat;kemitraan pemerintahkemitraan pemerintah--dunia usaha swastadunia usaha swasta--masyarakat;masyarakat; PeraturanPeraturan--peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang

mampu;mampu;PP b db d

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2424

ProgramProgram--program pemberdayaan.program pemberdayaan.

Page 25: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

1212. . Komitmen pada Pengurangan Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Kesenjangan (Commitment toCommitment toKesenjangan (Kesenjangan (Commitment to Commitment to Reduce InequalityReduce Inequality))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya langkahAdanya langkah--langkah atau kebijakan yang berorientasi langkah atau kebijakan yang berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang p p g y y gp p g y y gkurang mampu (subsidi silang, kurang mampu (subsidi silang, affirmative actionaffirmative action, dsb);, dsb);

Tersedianya layananTersedianya layanan--layanan/fasilitaslayanan/fasilitas--fasilitas khusus bagi fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;

Adanya kesataraan dan keadilan gender;Adanya kesataraan dan keadilan gender; Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan yang berpihak pada pemberdayaan peraturan yang berpihak pada pemberdayaan

gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;tertinggal;

ProgramProgram--program pemberdayaan gender masyarakatprogram pemberdayaan gender masyarakatdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2525

ProgramProgram program pemberdayaan gender, masyarakat program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal.kurang mampu, dan kawasan tertinggal.

Page 26: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

1313 Komitmen pada Lingkungan HidupKomitmen pada Lingkungan Hidup1313.. Komitmen pada Lingkungan Hidup Komitmen pada Lingkungan Hidup ((Commitment to Environmental ProtectionCommitment to Environmental Protection))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam y g p yy g p y

dan perlindungan/konservasinya;dan perlindungan/konservasinya; Penegakan prinsipPenegakan prinsip--prinsip pembangunan berkelanjutan;prinsip pembangunan berkelanjutan; Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;g g gg g g Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; Forum kegiatan peduli lingkungan;Forum kegiatan peduli lingkungan; Forum kegiatan peduli lingkungan;Forum kegiatan peduli lingkungan; Reward and punishmentReward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya

alam dan perlindungan lingkungan hidup.alam dan perlindungan lingkungan hidup.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2626

Page 27: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

1414 Komitmen pada Pasar yangKomitmen pada Pasar yang FairFair1414.. Komitmen pada Pasar yang Komitmen pada Pasar yang Fair Fair ((Commitment to Fair MarketCommitment to Fair Market ))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tidak ada monopoli;Tidak ada monopoli; Tidak ada monopoli;Tidak ada monopoli; Berkembangnya ekonomi masyarakat;Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.j gj g

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan mengenai persaingan usaha yang peraturan mengenai persaingan usaha yang

menjamin iklim kompetisi yang sehat.menjamin iklim kompetisi yang sehat.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2727

Page 28: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

Bagaimana MewujudkanBagaimana MewujudkanBagaimana Mewujudkan Bagaimana Mewujudkan Kepemerintahan Kepemerintahan yyang Baik?ang Baik?

Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat diperlukandan waktu yang tidak singkat diperlukandan waktu yang tidak singkat, diperlukan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman,pembelajaran,pemahaman, serta serta implementasi nilaiimplementasi nilai--nilai kepemerintahan nilai kepemerintahan

b ik d l h t k h ldb ik d l h t k h ldyang baik pada seluruh stakeholder.yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta Perlu adanya kesepakatan bersama serta

rasa optimistik yang tinggi dari seluruhrasa optimistik yang tinggi dari seluruhrasa optimistik yang tinggi dari seluruh rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai yang baik dapat diwujudkan demi mencapai y g p j py g p j pmasa depan bangsa dan negara yang lebih masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. baik.

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2828

Page 29: Penerapan prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah-4056

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2929