PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN …... · II.1 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan...
Transcript of PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN …... · II.1 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh:
IIN WULANINGRUM
F3309059
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Jangan sesali satu haripun dalam hidupmu. Kenanglah hari baik yg telah berimu kebahagiaan, hari buruk yg berimu pengalaman”
“ Feel the wind and sun shine, live your life to the fullest potential, and fight for
your dreams”
“Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap berdiri tegap ketika terjatuh”
"Sahabat adalah satu jiwa yang menghuni dua tubuh. Bagaikan oksigen (O2) dalam air, dan Hemoglobin dalam darah. Banyak mantan pacar, tapi gak ada
mantan teman".
Penulis persembahkan kepada:
© Allah SWT
© Ibu dan Ayah tercinta
© Adikku tersayang
© Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku
© Pembaca yang budiman
© Almamaterku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan
limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir
yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 2005 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR”.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penyusunan tugas akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya
kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu terima kasih yang
sebesar-besarnya secara khusus penulis ucapkan kepada:
1. Allah SWT, yang selalu memberikan pertolongan dan kasih sayang, serta
sebagai tempat berkeluh kesah yang paling utama.
2. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Diploma III
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak., selaku Pembimbing Akademik, terima
kasih atas bimbingan dan sarannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
5. M. Syafiqurrahman, SE., MM., Ak., selaku Pembimbing Magang dan
Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam
penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu praktik dan teori selama
masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh tenaga administrasi (kepala bagian tata usaha, bagian pendidikan,
bagian kemahasiswaan, bagian keuangan dan kepegawaian serta bagian umum
dan perlengkapan) Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
8. Bapak Yatno, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karanganyar yang telah megizinkan penulis untuk ditempatkan di Bidang
Akuntansi dan Aset Daerah.
9. Bapak Widodo Feriyanto, SE., Ak, selaku Staf Bidang Akuntansi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar
yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta saran.
10. Seluruh staf dan karyawan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
11. Ayah dan ibu tercinta serta adikku tersayang, yang telah banyak memberikan
kasih sayang, semangat, dukungan, bantuan dan kesabaran sehingga penulis
dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Mas Denny Irawan, yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat,
serta untuk semua hal yang telah kamu berikan untuk ku hingga sekarang.
13. Sahabat-sahabat Terbaik: Nana, Kaendah, Lusi, Logam, Fanda, Gunawan,
Iqbal, dan Iphan, yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
kebersamaannya selama ini. Serta Jenny, Dessy_Chappy, Evi, Tyas_Muchus,
Mbak Ajeng, Putri, dan Diar, yang telah memberi keceriaan dan dukungan
dalam hari-hariku, terima kasih atas persahabatan kita dan terima kasih atas
singgahan tempat kostnya untuk Jenny dan Dessy_Chappyy. Sukses buat
kalian semua teman.
14. Semua teman-teman Akuntansi ABC 2009 atas kebersamaannya selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun dan bermanfaat agar tugas akhir ini dapat diterima oleh berbagai
pihak. Penulis berharap semoga tugas akhir yang telah dibuat ini dapat memberikan
manfaat yang berarti bagi semua pihak pada khususnya, bagi penulis dan pembaca
pada umumnya.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i
ABSTRAK ................................................................................................................ ii
ABSTRACT ................................................................................................................ iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. x
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM INSTANSI ..................................................... 1
1. Dasar Hukum ................................................................................ 1
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .................................................... 4
3. Struktur Organisasi ....................................................................... 6
4. Deskripsi Jabatan .......................................................................... 9
B. LATAR BELAKANG MASALAH ..................................................... 24
C. PERUMUSAN MASALAH ................................................................ 27
D. TUJUAN PENELITIAN ...................................................................... 28
E. MANFAAT PENELITIAN .................................................................. 28
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 29
1. Pengertian Akuntansi .................................................................... 29
2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan ............................................. 29
3. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah ...................................... 30
4. Laporan Keuangan ........................................................................ 30
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ............... 32
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ............... 33
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan ....................................................... 35
8. Struktur dan Isi Laporan Keuangan PSAP No. 01 ........................ 38
9. Pengakuan dan Pengukuran Pos-Pos Neraca dalam PSAP
No. 01 ........................................................................................... 48
B. PEMBAHASAN .................................................................................. 53
1. Perbedaan Antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010....................... 53
2. Pelaksanaan Penerapan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2010 Dengan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 dan Tahun 2011 Dengan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010........................................................................ 54
C. EVALUASI .......................................................................................... 63
BAB III TEMUAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
BAB IV PENUTUP
A. SIMPULAN ........................................................................................ 70
B. REKOMENDASI ................................................................................ 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR TABEL
TABEL Halaman
II.1 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan PP No. 71 Tahun 2010 ................ 53
II.2 Perbandingan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan PP No. 71 Tahun 2010 ........... 54
II.3 Kesesuaian Laporan Keuangan Kab. Karanganyar Tahun 2010 Dengan
PP No. 24 Tahun 2005 ..................................................................................... 67
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar ....................... 8
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan Tugas Akhir
2. Surat Keterangan Magang
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010
4. Neraca Tahun Anggaran 2010
5. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2010
6. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
8. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
10. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Oleh:
Iin Wulaningrum F3309059
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2005 dan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data yang diambil merupakan hasil observasi langsung di lapangan yaitu berupa hasil laporan keuangan pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan PP No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 tahun 2010 terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar belum diterapkan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan, penyajian struktur dan isi laporan keuangan serta basis akuntansi yang digunakan. Hanya saja masih terdapat kelemahan, pada Bagian Akuntansi DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban fungsional dan laporan keuangan SKPD masih belum maksimal, karena SKPD belum mengembangkan laporan keuangan sesuai PP tersebut. Beberapa kebijakan akuntansi dalam PSAP No. 01 belum diterapkan, khususnya kebijakan aktiva tetap. Untuk itu perlu memerintah SKPD dan menerapkan PSAP No. 01 dalam PP secara keseluruhan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Fungsional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 AND PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
AGAINST THE FINANCIAL STATEMENTS KABUPATEN KARANGANYAR
Oleh:
Iin Wulaningrum F3309059
This purpose research is for to understand implementation of peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 and peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 against the financial statements Kabupaten Karanganyar. This research is the qualitative research, where the data can from observation like of results financial statements in DPPKAD Kabupaten Karanganyar. The result from research is indicate that implementation of PP No. 24 Tahun 2005 and PP No. 71 Tahun 2010 against the financial statements Kabupaten Karanganyar as a whole has not been applied. This is can looked from the resulting financial statements, presentation of the structure and content of financial statements and the accounting basis used. It's just that there are still weaknesses, the Accounting Division DPPKAD Kabupaten Karanganyar in the development of the Financial Statements is arranged based on functional accountability report and financial statements SKPD still not maximal, because SKPD financial statements have not been developed according to the PP. Some accounting policies in PSAP No. 01 has not been applied, particularly the accounting policy in the fixed asset. to that necessary govern SKPD and implement PSAP No. 01 in the PP as a whole in order to produce quality financial statements. Key Word: Financial Statements, Functional Accountability
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM INSTANSI
1. Dasar Hukum
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa
pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan atas asas
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten
Karanganyar selaku pelaksana daerah otonom, mempunyai hak dan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
rangka menggali potensi daerah dan meningkatkan sumber daya yang ada
secara optimal, termasuk sumber-sumber pendapatan daerah guna
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya
peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa.
Terbentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Karanganyar ini merupakan wujud
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Sebelum berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, tahun 1971 hanyalah merupakan “bagian penghasilan” dibawah
Administratur Keuangan Kabupaten Karanganyar. Kemudian atas dasar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, maka susunan bagian dibawah
Administratur Keuangan mengalami perubahan dan muncul Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dibawah
Bupati. Yang menjadi dasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD
7/12/41/101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendapatan Daerah
Kabupaten/ Kota. Dengan adanya keputusan tersebut, maka dituangkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1979,
kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 9 Tahun
2001. Untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Karanganyar Nomor 307 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar diatur
melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 dan terakhir diperbarui
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
sehingga berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar adalah sebagai pengelola
sumber Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati
Karanganyar. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah
Kabupaten Karanganyar. Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan
Pemerintah Daerah berdasar Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam
bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
Sekretariat; Bidang Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan dan Penagihan;
Anggaran; Perbendaharaan dan Kas; Akuntansi dan Aset Daerah. Serta
bidang kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah pengelola pendapatan daerah.
Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009, Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi
pendaftaran dan pendataan, penetapan dan anggaran, perbendaharaan dan
kas, akuntansi dan aset daerah, serta kesekretariatan.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan
umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan anggaran,
perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah, serta kesekretariatan.
c. Membina dan melaksanakan tugas bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan,
penetapan dan anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset
daerah, serta kesekretariatan.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
a. Visi
Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar: “Menjadikan Dinas Yang
Professional dan Akuntabel di Bidang Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah melalui program intensifikasi dan
eksentifikasi dalam rangka mendukung Kabupaten Karanganyar menuju
tingkat pendapatan terkemuka di Jawa Tengah”.
b. Misi
1) Menjadikan aparatur yang profesional dalam Pengelolaan Pendapatan
dan Belanja Daerah.
2) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
3) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang
pendapatan, administrasi keuangan dan aset daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
4) Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, tertib
dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
5) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset daerah.
c. Tujuan
1) Menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah merupakan
program daerah yang prospektif dan realistis untuk dilaksanakan.
2) Meningkatkan upaya perbaikan terhadap mutu pelayanan di bidang
keuangan daerah.
3) Menjadikan mutu pertanggungjawaban anggaran daerah sebagai suatu
bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan.
4) Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang keuangan.
d. Sasaran
1) Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana sumber-sumber
pendapatan daerah yang memadai.
2) Makin efektif dan efisien pengelolaan sumber-sumber pendapatan
daerah.
3) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun anggaran.
4) Terjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak
yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.
5) Terselenggaranya koordinasi yang mantap antar unit kerja
pengelolaan pendapatan daerah dan dengan daerah tetangga di bidang
pendapatan daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 26 tentang
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah adalah
sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, terdiri atas:
1) Subbagian Perencanaan
2) Subbagian Keuangan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi:
1) Seksi Pendaftaran
2) Seksi Pendataan
d. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahi:
1) Seksi Penetapan
2) Seksi Penagihan
e. Bidang Anggaran, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
2) Seksi Pengendalian Anggaran
f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahi:
1) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas
2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi:
1) Seksi Akuntansi
2) Seksi Aset Daerah
h. Unit Pelaksana Teknis
i. Kelompok Jabatan Fungsional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD KABUPATEN KARANGANYAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
4. Deskripsi Jabatan
a. Kepala Dinas
1) Tugas Kepala Dinas adalah:
a) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
c) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Fungsi Kepala Dinas adalah:
a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan,
anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta
kesekretariatan.
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan
umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan,
anggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta
kesekretariatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
b. Sekretaris
1) Tugas Sekretaris adalah:
a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan
dinas.
b) Merumuskan program kegiatan Sekretaris berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2) Fungsi Sekretaris adalah:
a) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan dinas
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal.
b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sekretaris terdiri atas 3 kepala subbagian sebagai berikut:
a) Kepala Subbagian Perencanaan
(1) Tugas Kepala Subbagian Perencanaan adalah:
· Menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
· Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Fungsi Kepala Subbagian Perencanaan adalah:
· Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
· Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b) Kepala Subbagian Keuangan
(1) Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah:
· Menyusun program kegiatan Subbagian Keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
· Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun
tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Fungsi Kepala Subbagian Keuangan adalah:
· Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan
administrasi keuangan.
· Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk
bahan laporan kepada atasan.
c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1) Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah:
· Menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan.
· Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum
dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah:
· Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan
keuangan di lingkungan dinas.
· Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan keputusan.
c. Kepala Bidang Pendaftaran Dan Pendataan
1) Tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah:
a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
b) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
2) Fungsi Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah:
a) Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan di Bidang
Pendaftaran dan Pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi
daerah serta pendataan PBB.
b) Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pendataan ijin HO,
ijin bangunan dan ijin perumahan.
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri atas 2 kepala seksi sebagai
berikut:
a) Kepala Seksi Pendaftaran
(1) Tugas Kepala Seksi Pendaftaran adalah:
· Membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi
Pendaftaran.
· Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas.
(2) Fungsi Kepala Seksi Pendaftaran adalah:
· Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendaftararan wajib
pajak dan wajib retribusi kepada atasan.
· Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan keputusan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
b) Kepala Seksi Pendataan
(1) Tugas Kepala Seksi Pendataan adalah:
· Menyusun rencana kegiatan di Bidang Pendataan, mencatat
data obyek dan subyek.
· Menghimpun, mengelola, dan mencatat data obyek dan subyek
pajak dan retribusi daerah.
(2) Fungsi Kepala Seksi Pendataan adalah:
· Melaksanakan pendataan ijin HO, ijin bangunan, dan ijin
perumahan.
· Melaksanakan kegiatan pendataan Notaris atau PPAT dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
d. Kepala Bidang Penetapan Dan Penagihan
1) Tugas Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan adalah:
a) Merumuskan program kegiatan di Bidang Penetapan dan Penagihan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
b) Merekomendasi surat perjanjian yang ada hubungannya dengan
tontonan untuk pemberian saran teknis pembayaran pajaknya.
2) Fungsi Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan adalah:
a) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan.
b) Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah
melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar
pembayaran pajak dan retribusi daerah tertib dan lancar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas 2 kepala seksi sebagai
berikut:
a) Kepala Seksi Penetapan
(1) Tugas Kepala Seksi Penetapan adalah:
· Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas.
· Menyiapkan blangko penerbitan surat ketetapan guna
mendapatkan penetapan pajak dan retribusi dari Kepala Seksi
Penetapan untuk diproses lebih lanjut.
(2) Fungsi Kepala Seksi Penetapan adalah:
· Menyerahkan surat ketetapan kepada wajib pajak dan wajib
retribusi untuk membayar pajak dan retribusi kepada
bendahara.
· Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
b) Kepala Seksi Penagihan
(1) Tugas Kepala Seksi Penagihan adalah:
· Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi
Penagihan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
· Menyusun program kegiatan di Seksi Penagihan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Penagihan adalah:
· Melaksanakan koordinasi dan Kepala Subbagian di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal.
· Menyusun rencana kerja di Bidang Penagihan pelaksanaan
administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan
dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
e. Kepala Bidang Anggaran
1) Tugas Kepala Bidang Anggaran adalah:
a) Membantu Kepala di dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Anggaran.
b) Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan.
2) Fungsi Kepala Bidang Anggaran adalah:
a) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD dan
perubahan APBD perkembangan dan sebagai bahan perumusan
kebijakan atasan.
Bidang Anggaran terdiri atas 2 kepala seksi sebagai berikut:
a) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran
(1) Tugas Kepala Seksi Pengendalian Anggaran adalah:
· Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian
Anggaran.
· Menyusun program kegiatan di Seksi Pengendalian Anggaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Pengendalian Anggaran adalah:
· Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Sub Bidang di lingkungan dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar
diperoleh kerja yang optimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
· Menyelenggarakan pengendalian APBD sesuai dengan
ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
(1) Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
adalah:
· Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan
dan Penyusunan Anggaran.
· Menyusun program kegiatan di Seksi Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
adalah:
· Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian di lingkungan dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang
optimal.
· Membuat Surat Edaran Bupati tentang petunjuk penyusunan
RKA-SKPD, Penetapan APBD maupun Perubahan APBD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
f. Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas
1) Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas adalah:
a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, menbina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Perbendaharaan dan Kas.
b) Merumuskan program kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2) Fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas adalah:
a) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal.
b) Menyusun konsep peraturan, keputusan, edaran serta petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Bupati dalam rangka pelaksanaan
APBD.
Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri atas 2 kepala seksi sebagai
berikut:
a) Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas
(1) Tugas Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas
adalah:
· Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
mengendalikan kegiatan di Seksi Perbendaharaan dan
Pengendalian Kas.
· Menyusun program kegiatan di Seksi Perbendaharaan dan
Pengendalian Kas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas
adalah:
· Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian di lingkungan dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang
optimal.
· Mengurus, mengajukan dan mencairkan dana-dana yang
berasal dari pusat, propinsi dan lainnya.
b) Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran
(1) Tugas Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran adalah:
· Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pegendalian kegiatan di Seksi
Penerimaan dan Pengeluaran.
· Menyusun program kegiatan di Seksi Penerimaan dan
Pengeluaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahuan lalu
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran adalah:
· Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian di lingkungan dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang
optimal.
· Mengumpulkan hasil analisis Seksi Anggaran belanja
langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal untuk
disajikan sebagai bahan laporan dan evaluasi kepada atasan.
g. Kepala Bidang Akuntansi Dan Aset Daerah
1) Tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah adalah:
a) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.
b) Merumuskan program kegiatan di Bidang Akuntansi dan Aset
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
2) Fungsi Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah adalah:
a) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal.
b) Mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi baik langsung maupun tidak
langsung dengan bidang dan UPTD di lingkungan dinas maupun
bendahara pada SKPD terhadap keabsahan setoran pendapatan
daerah maupun terhadap SP2D, pengeluaran, dan pembiayaan yang
telah diambil (sesuai pembebanan rekening).
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri atas 2 kepala seksi sebagai
berikut:
a) Kepala Seksi Akuntansi
(1) Tugas Kepala Seksi Akuntansi adalah:
· Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pegendalian kegiatan di Seksi
Akuntansi.
· Menyusun program kegiatan Seksi Akuntansi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Akuntansi adalah:
· Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian di lingkungan dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang
optimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
· Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahuanan
pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah berdasarkan
catatan akuntansi sebagai bahan penyajian data kepada atasan
maupun penyusunan laporan kinerja daerah.
b) Kepala Seksi Aset Daerah
(1) Tugas Kepala Seksi Aset Daerah adalah:
· Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pegendalian kegiatan di Seksi
Aset Daerah.
· Menyusun program kegiatan Seksi Aset Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
(2) Fungsi Kepala Seksi Aset Daerah adalah:
· Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala
Subbagian di lingkungan dinas baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang
optimal.
· Melaksanakan pengawasan pembukuan secara sistematis dan
kronologis mengenai aset.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana operasional dinas
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit
Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dinas atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dalam satu atau beberapa kecamatan.
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu sebagian
tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam melaksanakan
kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok
jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya dan setiap kelompok
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pejabat
berwenang diantara tenaga profesional yang ada dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik adalah akuntansi
keuangan daerah, yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak setelah
adanya reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari
pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk
pengelolaan keuangan daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan
tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dana. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran
berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan
paling lambat lima tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya akan
disebut PP No. 71 Tahun 2010, berbuah keputusan penghapusan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual dan penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual secara penuh mulai tahun 2015.
Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) bahwa
yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau
APBD.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diberlakukan semenjak 1
Januari 2001 telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat besar dalam
sistem pemerintahan di Indonesia yakni munculnya otonomi daerah. Pemerintah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Daerah diberikan wewenang dan peran yang cukup besar untuk ‘mengurus
dirinya’ sendiri. Dalam hal keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah yang menetapkan
berbagai aturan tentang “pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah”. Peraturan Pemerintah ini secara rinci memuat berbagai ketentuan
penggunaan Keuangan Daerah yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan,
mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan pengawasan. Dari
paparan tersebut jelas bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban
sangat dititikberatkan, dalam hal ini sistem akuntansi yang kredibel dan
akuntabel.
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual
dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku
kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan
pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan
dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan
sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Tak hanya itu, peningkatan kualitas
informasi pelaporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah akan menjadi
semakin baik lewat pelaporan keuangan yang dihasilkan basis akrual. Dengan
demikian pengukuran kinerja dapat dilihat dengan lebih teliti serta mampu
memfasilitasi manajemen keuangan atau aset dengan lebih transparan dan
akuntabel sehingga kepercayaan publik akan meningkat.
Dalam hal ini memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui kelebihan
dan kekurangan dari laporan keuangan daerah yang diterapkan dalam kegiatan
pelaporan keuangan. Selain itu penulis juga dapat membandingkan laporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
keuangan daerah Kabupaten Karanganyar dengan aturan PP No. 24 Tahun 2005
dan aturan yang baru, yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah
kesesuaian mekanisme laporan keuangan daerah yang disajikan terhadap
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 tersebut sebagai fokus di dalam penelitian ini dengan judul
“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR”.
C. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membatasi
permasalahan yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut ini:
1. Apa perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dengan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010?
2. Apakah pelaksanaan penerapan laporan keuangan daerah Kabupaten
Karanganyar tahun 2010 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal
Penyajian Laporan Keuangan) dan tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01
perihal Penyajian Laporan Keuangan)?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
D. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005 dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan daerah Kabupaten
Karanganyar tahun 2010 terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian
Laporan Keuangan) dan tahun 2011 terhadap Peraturan Pemerintah No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal
Penyajian Laporan Keuangan).
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi DPPKAD Kabupaten Karanganyar
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam laporan
keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada tahap selanjutnya.
2. Bagi pihak lain
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi penelitian yang
sama dan sebanding, serta menjadi bahan literatur tambahan untuk penelitian
berikutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
BAB II
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Akuntansi
Pengertian akuntansi menurut Accounting Principles Board (Halim,
2007:32) disebutkan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang
fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat
keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam
mengambil keputusan ekonomi atau membuat pilihan-pilihan nalar di antara
berbagai alternatif arah tindakan. Menurut American Accounting Association
(Halim, 2007:32) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari
suatu organisasi/ entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka
mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.
Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan
oleh akuntansi tersebut.
Nordiawan, dkk (2007:1) mengartikan akuntansi merupakan proses
mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk
memeperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai
informasi yang bersangkutan.
2. Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk
lembaga-lembaga non-profit pada umumnya), adalah bidang akuntansi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak
bertujuan mencari laba lainnya (Baswir, 1993:5), sedangkan menurut Bastian
(2006:15) akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-
lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-
proyek kerja sama sektor publik dan swasta.
Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi aktivitas
pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada
para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian,
pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi
keuangan tersebut (Bahtiar, dkk, 2009:12).
3. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah
Halim (2007:42) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah
adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah atau pemda
(kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam
rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak
eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi).
4. Laporan Keuangan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan
laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Sugiri dan Bogat (2004:22) menyebutkan bahwa terdapat empat
karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu:
a. Dapat dipahami, informasi keuangan yang dapat dipahami adalah
informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai
dengan tingkat pengertian penggunanya. Dalam konteks ini, para pihak
pengguna sendiri dituntut memiliki tingkat pengetahuan tertentu mengenai
akuntansi dan informasi keuangan yang dikandungnya. Dengan demikian
sama sekali tidak berarti bahwa informasi akuntansi harus dapat
dimengerti oleh setiap orang.
b. Relevan, informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan
pemanfaatannya. Informasi yang tidak berpautan dengan pemanfaatannya
tidaklah relevan dan tidak ada gunanya. Berhubung laporan keuangan
disusun untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang memiliki rupa-
rupa tujuan, maka upaya penyajian informasi yang relevan lebih
difokuskan kepada kepentingan umum pengguna.
c. Andal, agar bermanfaat informasi juga harus andal. Informasi memiliki
kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
yang material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang
tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan.
d. Dapat diperbandingkan, informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan
dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang
sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
sama. Agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya pada
perusahaan yang sama.
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
b. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan yaitu pemerintahan pusat,
pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan
pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan
dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar
yang diterbitkan.
c. Entitas Pelaporan
Entias pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan, yang terdiri atas:
1) Pemerintah pusat
2) Pemerintah daerah
3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau
organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
d. Isi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri atas:
1) PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2) PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3) PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas
4) PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5) PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan
6) PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi
7) PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8) PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9) PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10) PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporankeuangan pemerintah.
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/
APBD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset,
utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
b. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP diterapkan di lingkup pemerintahan yaitu pemerintahan pusat,
pemerintahan daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di
lingkungan pemerintah pusat dan satuan organisasi di lingkungan
pemerintahan pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada
setiap standar yang diterbitkan.
c. Entitas Pelaporan
Entias pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan, yang terdiri atas:
1) Pemerintah pusat
2) Pemerintah daerah
3) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan
pemerintah pusat
4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau
organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
d. Isi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri atas:
1) PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2) PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3) PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas
4) PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5) PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan
6) PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi
7) PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8) PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9) PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10) PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12) PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan
a. Ruang Lingkup
Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan
negara/ daerah.
b. Basis Akuntansi
1) Dalam PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang digunakan dalam
laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2) Dalam PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan dalam
laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
c. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, dengan:
1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi
4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
d. Komponen-Komponen Laporan Keuangan
1) Dalam PP No. 24 Tahun 2005 komponen-komponen yang terdapat
dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
a) Laporan Realisasi Anggaran
b) Neraca
c) Laporan Arus Kas
d) Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2) Dalam PP No. 71 Tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat
dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh
komponen menjadi sebagai berikut:
a) Laporan Realisasi Anggaran
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c) Neraca
d) Laporan Operasional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
e) Laporan Arus Kas
f) Laporan Perubahan Ekuitas
g) Catatan atas Laporan Keuangan.
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas pelaporan, kecuali: Laporan Arus Kas yang hanya disajikan
oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh
Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun
laporan keuangan konsolidasiannya.
8. Struktur dan Isi laporan Keuangan PSAP No. 01
a. Pendahuluan
Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu
pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan
pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan
ataudalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan
format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan
sesuai dengan situasi masing-masing.
b. Laporan Keuangan
1) Dalam PP No. 24 Tahun 2005 komponen-komponen yang terdapat
dalam Laporan Keuangan terdiri atas:
a) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi
dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya
unsur-unsur sebagai berikut:
(1) pendapatan
(2) belanja
(3) transfer
(4) surplus/ defisit
(5) pembiayaan
(6) sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.
b) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset
lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam
neraca.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
(1) kas dan setara kas
(2) investasi jangka pendek
(3) piutang pajak dan bukan pajak
(4) persediaan
(5) investasi jangka panjang
(6) aset tetap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
(7) kewajiban jangka pendek
(8) kewajiban jangka panjang
(9) ekuitas dana.
c) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No. 03 tentang
Laporan Arus Kas.
d) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan
dengan susunan sebagai berikut:
(1) informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro,
pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD,
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target
(2) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
(3) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
(4) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan
(5) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas
(6) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan
(7) daftar dan skedul.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya.
a) Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi
Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
(1) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan
(2) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang
berkaitandengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar
Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas
pelaporan
(3) dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan
untuk memahami laporan keuangan.
b) Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari
laporan keuangan, yaitu:
(1) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi
dimana entitas tersebut beroperasi
(2) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan
pokoknya
(3) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan
kegiatan operasionalnya.
2) Dalam PP No. 71 Tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat
dalam Laporan Keuangan terdiri atas:
a) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi
dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya
unsur-unsur sebagai berikut:
(1) pendapatan
(2) belanja
(3) transfer
(4) surplus/ defisit
(5) pembiayaan
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
(1) Saldo Anggaran Lebih awal
(2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
(3) Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
(4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
(5) Lain-lain
(6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
c) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset
lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya
menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam
neraca.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
(1) kas dan setara kas
(2) investasi jangka pendek
(3) piutang pajak dan bukan pajak
(4) persediaan
(5) investasi jangka panjang
(6) aset tetap
(7) kewajiban jangka pendek
(8) kewajiban jangka panjang
(9) ekuitas dana.
d) Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
(1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
(2) Beban dari kegiatan operasional
(3) Surplus/ defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
(4) Pos luar biasa, bila ada
(5) Surplus/ defisit-LO.
Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan
operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas
pelaporan.
e) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No. 03 tentang
Laporan Arus Kas.
f) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-
pos:
(1) Ekuitas awal
(2) Surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan
(3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar
dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya,
dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
(4) Ekuitas akhir.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan
Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g) Catatan atas Laporan Keuangan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai
berikut:
(1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi.
(2) Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi
makro.
(3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target.
(4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
(5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan.
(6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
(7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas
Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
a) Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi
Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan
Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
(1) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan
(2) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang
berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar
Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas
pelaporan
(3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
b) Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari
laporan keuangan, yaitu:
(1) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi
dimana entitas tersebut beroperasi
(2) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan
pokoknya
(3) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan
kegiatan operasionalnya.
9. Pengakuan dan Pengukuran Pos-Pos Neraca dalam PSAP No. 01
a. Pengakuan
1) Dalam PP No. 24 Tahun 2005
a) Pengakuan Aset
(1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal.
(2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.
b) Pengakuan Kewajiban
(1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan
untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
(2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada
saat kewajiban timbul.
2) Dalam PP No. 71 Tahun 2010
a) Pengakuan Aset
(1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal.
(2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.
b) Pengakuan Kewajiban
(1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat
diukur dengan andal.
(2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada
saat kewajiban timbul.
b. Pengukuran
1) Dalam PP No. 24 Tahun 2005
a) Pengukuran Aset
Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
(1) Kas dicatat sebesar nilai nominal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
(2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
(3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
(4) Persediaan dicatat sebesar:
(a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
(b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri
(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/ rampasan.
(5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan
termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk
memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
(6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan.
(7) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset
tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik
aset tersebut.
(8) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,
dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
(9) Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca.
b) Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.
2) Dalam PP No. 71 Tahun 2010
a) Pengukuran Aset
Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
(1) Kas dicatat sebesar nilai nominal
(2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
(3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
(4) Persediaan dicatat sebesar:
(a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
(b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri
(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/ rampasan.
(5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan
termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk
memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
(6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan.
(7) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset
tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik
aset tersebut.
(8) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,
dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.
(9) Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca
b) Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
B. PEMBAHASAN
1. Perbedaan Antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Dengan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
Perbedaan yang mendasar antara PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP
No. 71 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:
Tabel II.1 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan PP No. 71 Tahun 2010
PEMBEDA PP NO. 24 TAHUN 2005
PP NO. 71 TAHUN 2010
Basis Akuntansi yang Digunakan
Basis Kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana
Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.
Laporan Keuangan yang Disajikan
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca 3. Laporan Arus Kas
(LAK) 4. Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca 4. Laporan Operasional
(LO) 5. Laporan Arus Kas
(LAK) 6. Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
2. Pelaksanaan Penerapan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010 Dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Tahun
2011 Dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
Pelaksanaan penerapan laporan keuangan daaerah Kabupaten
Karanganyar dapat dilihat perbandingannya terhadap PP No. 24 Tahun 2005
dan PP No. 71 Tahun 2010 yang disajikan dalam tabel II.2 berikut:
Tabel II.2 Perbandingan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan PP No. 71 Tahun 2010
PEMBEDA PP NO. 24
TAHUN 2005 PP NO. 71
TAHUN 2010 TAHUN 2009-2010 TAHUN 2011
Basis Akuntansi yang Digunakan
Menggunakan Basis Kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Masih belum dapat dianalisis dikarenakan Laporan Keuangan Tahun 2011 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Masih belum dapat dianalisis dikarenakan Laporan Keuangan Tahun 2011 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Laporan Keuangan
yang Disajikan
1. Laporan Realisasi APBD, terdiri atas: a) Pendapatan b) Belanja c) Surplus/ (Defisit) d) Pembiayaan e) Sisa lebih/ kurang
pembiayaan anggaran 2. Neraca, terdiri atas:
a) Kas dan setara kas b) Investasi jangka pendek c) Piutang d) Persediaan e) Investasi jangka panjang f) Aset tetap g) Dana cadangan h) Aset lainnya i) Kewajiban jangka
pendek
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
j) Kewajiban jangka panjang
k) Ekuitas dana 3. Laporan Arus Kas, terdiri
atas: a) Aktivitas operasi b) Aktivitas investasi
nonkeuangan c) Aktivitas pembiayaan d) Aktivitas nonanggaran
4. Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri atas: a) Ekonomi makro,
kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.
b) Ikhtisar capaian target kinerja keuangan.
c) Kebijakan akuntansi d) Penjelasan pos-pos
laporan keuangan. e) Pengungkapan lainnya,
informasi non keuangan.
a. Pelaksanaan penerapan laporan keuangan daerah Kabupaten
Karanganyar tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2010 dilakukan oleh Bidang Akuntansi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
DPPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di
Kabupaten Karanganyar telah menyusun Laporan Keuangan sesuai
dengan Peraturan Bupati Karanganyar No. 98 Tahun 2010, Peraturan
Tabel II.2 Perbandingan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan PP No. 71 Tahun 2010 (Lanjutan)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Pemerintah No. 08 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal
Penyajian Laporan Keuangan). Penyajian bentuk laporan keuangan pada
DPPKAD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2010 sebagai
berikut:
1) Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010, terdiri atas:
a) Pendapatan
b) Belanja
c) Surplus/ (Defisit)
d) Pembiayaan
e) Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran
2) Neraca per 31 Desember 2010, terdiri atas:
a) Kas dan setara kas
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang
f) Aset tetap
g) Dana cadangan
h) Aset lainnya
i) Kewajiban jangka pendek
j) Kewajiban jangka panjang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
k) Ekuitas dana
3) Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2010, terdiri atas:
a) Aktivitas operasi
b) Aktivitas investasi nonkeuangan
c) Aktivitas pembiayaan
d) Aktivitas nonanggaran
4) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010, terdiri atas:
a) Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target
Kinerja APBD
Perekonomian Kabupaten Karanganyar secara makro dapat
dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mengalami
pertumbuhan yang positif, di mana hal tersebut sangat mendukung
pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Tetapi dalam upaya memacu
laju pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah mempunyai
beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2010, antara lain:
(1) Masih terdapatnya masyarakat yang hidup dibawah garis
kemiskinan.
(2) Jumlah pengangguran masih relatif tinggi.
(3) Masih belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan untuk
menuju yang berkualitas seperti harapan semua pihak.
(4) Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan utamanya
yang dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin.
(5) Masih rendahnya pendapatan petani, yang merupakan bagian
terbesar dari penduduk Kabupaten Karanganyar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
(6) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana fisik/
infrastruktur sosial, ekonomi masyarakat, khususnya jalan,
jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan pasar rakyat.
Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
diarahkan untuk:
(1) Kebijakan keuangan dalam pendapatan daerah
(a) Melaksanakan penyederhanaan sistem dan prosedur
administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi
daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan
atas pemungutan pendapatan asli.
(b) Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan
dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau
dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan
pendapatan.
(c) Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut
penerimaan daerah yang bersifat mobilitas maupun
pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan.
(2) Kebijakan keuangan dalam belanja daerah
(a) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,
terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan
infrastruktur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
(b) Menguatkan program-program penanggulangan
kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang
berkerlanjuatan.
(c) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil
melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan
kepada UMKM.
(3) Kebijakan keuangan dalam pembiayaan daerah
(a) Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan maupun
pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran
atau memperkuat surplus anggaran daerah.
(b) Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung
semua jenis penerimaan daerah yang tidak dapat
dikategorikan sebagai pendapatan daerah dan semua jenis
pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai
belanja daerah.
Pencapaian target kinerja APBD pada Pemerintah
Kabupaten Karanganyar tahun 2010 melaksanakan sebanyak 379
program yang terbagi dalam 2.012 kegiatan (dengan asumsi
Program dan Kegiatan yang sama dihitung lagi pada SKPD yang
berbeda).
b) Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan
Peningkatan kinerja keuangan merupakan prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang ingin
dicapai. Dalam perkembangan pendapatan daerah berdasarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
sumbernya tahun 2010 mengalami kenaikan dari dua tahun
sebelumnya, dan perkembangan belanja daerah berdasarkan
kelompok belanja tahun 2010 mengalami kenaikan pada belanja
operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan mengalami
penurunan pada transfer.
c) Kebijakan Akuntansi
(1) Entitas pelaporan keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Karanganyar terdiri atas 62
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1 entitas
pelaporan di DPPKAD, untuk tahun anggaran 2010 seluruh
entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar sudah menyelenggarakan akuntansi, tetapi belum
menyusun laporan keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut
disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan dari seluruh
SKPD dalam menyusun laporan keuangan.
(2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar adalah
basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
(3) Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan
keuangan Kabupaten Karanganyar adalah PP No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
(4) Penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAP
Secara umum kebijakan akuntansi yang telah
diterapkan pada Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain:
(a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
(b) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
jumlah kas yang akan diterima.
(c) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga
dicatat sebesar biaya perolehan.
(d) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi
berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan disajikan
sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri dan dengan nilai wajar apabila
diperoleh cara lain seperti donasi/ rampasan.
(e) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode sebesar
biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang
terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas
investasi tersebut.
(f) Aset tetap dinilai dengan harga/ biaya perolehan, apabila
dengan menggunakan harga/ biaya perolehan tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
memungkinkan, maka didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolehan.
(g) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan.
(h) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
(5) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan
Penjelasan catatan atas laporan keuangan, yaitu
menjelaskan rincian atas perkiraan dan saldo per akun dalam
Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas
(6) Pengungkapan lainnya, informasi non keuangan
Pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten
Karanganyar di dukung dengan Sumber Daya Manusia
sebanyak 12.514 pegawai.
b. Pelaksanaan penerapan laporan keuangan daerah Kabupaten
Karanganyar tahun 2011 dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan
Keuangan)
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun
2011 hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses pemeriksaan dilaksanakan kurang
lebih selama 32 hari setelah pra audit dan pasca audit (selambat-
lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah
Daerah). Diperkirakan Laporan Keuangan selesai proses pemeriksaan
oleh BPK pada akhir bulan Mei-awal bulan Juni 2012, sehingga untuk
saat ini DPPKAD Kabupaten Karanganyar belum bisa mengeluarkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 kepada publik. Dengan
demikian penulis masih belum mendapatkan data yang bersangkutan
guna untuk bahan penulisan dalam membandingkan pelaksanaan
penerapan antara Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2011 dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan).
Penjabaran penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010 di atas disusun berdasarkan PSAP No. 01.
C. EVALUASI
Pada umumnya program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dari
pelaksanaannya disadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah
dihasilkan oleh Kabupaten Karanganyar Tahun 2010, dapat dilihat bahwa:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi APBD yang telah dihasilkan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 dalam penyajian unsur laporan
keuangan tidak disajikan seperti yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal
Penyajian Laporan Keuangan). Laporan Realisasi APBD yang dibuat tidak
terdapat pos transfer, yang terdiri atas bagi hasil kepada pemerintahan daerah
dan bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak. Hal tersebut disebabkan Bidang
Akuntansi DPPKAD memasukkan pos tersebut ke dalam pos Pendapatan dan
Belanja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
2. Neraca
Penyajian unsur-unsur dalam Neraca Kabupaten Karanganyar Tahun
2010 telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan).
3. Laporan Arus Kas
Penyajian Laporan Arus Kas Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
dalampengklasifikasiannya telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian
Laporan Keuangan).
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010 terdiri atas:
a. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target APBD
b. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
c. Kebijakan Akuntansi
d. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
e. Pengungkapan-pengungkapan lainnya
Struktur dan isi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
yang dibuat oleh Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Karanganyar Tahun
2010 telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan). Namun
terdapat beberapa penerapan kebijakan akuntansi yang tercantum dalam
Catatan atas Laporan Keuangan belum sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian
Laporan Keuangan).
Penjabaran Kebijakan Akuntansi pada Kabupaten Karanganyar Tahun
2010, sebagai berikut:
a. Entitas pelaporan keuangan daerah
Entitas pelaporan menurut PSAP yang mewajibkan pemerintah
pusat/ daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/
daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan sudah dilaksanakan oleh setiap SKPD Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar. Namun hasil laporan keuangan tesebut dalam
penyajiannya masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya
sumber daya manusia dalam pemerintahan yang mengerti dan mengetahui
tentang bidang akuntansi.
b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah
Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan PSAP No. 01. Penyusunan
laporan keuangan Kabupaten Karanganyar berdasarkan basis kas untuk
pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
c. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis pengukuran yang telah digunakan oleh Kabupaten
Karanganyar dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2010 berdasarkan
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP
No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
d. Penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAP
Pada umumnya kebijakan akuntansi yang diterapkan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar berdasarkan PSAP No. 01 perihal Penyajian
Laporan Keuangan. Namun dari sisi pelaksanaannya terdapat beberapa
kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan PSAP No. 01
perihal Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut:
1) Pengakuan aset tetap tanah yang disajikan dalam Neraca ada sebagian
tanah yang tidak disertai dengan dokumen pendukung bukti
kepemilikannya (sertifikat tanah). Tanah yang tidak disertai dengan
sertifikat seharusnya tidak ikut disajikan dalam Neraca.
2) Pengungkapan laporan keuangan untuk masing-masing aset tetap selain
tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak mencantumkan informasi
penyusutan, sehingga tidak dapat menggambarkan dan diketahui
manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan
mengalir ke pemerintah.
Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2010 bentuk struktur dan isinya telah sesuai dengan
PSAP No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dimana dapat dilihat dari
penjabaran Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 di atas
dalam pembahasan. Namun dalam penerapan kebijakan akuntansi Kabupaten
Karanganyar belum seluruhnya diterapkan sesuai dengan PSAP No. 01
tentang Penyajian Laporan Keuangan. Kesesuaian laporan keuangan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 dengan PP No. 24 tahun 2005 dapat
dilihat pada tabel II.3 berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
TABEL II.3 Kesesuaian Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
Dengan PP No. 24 Tahun 2005
KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2010 PP NO. 24 TAHUN 2005
1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas Dana 4. Pendapatan 5. Belanja 6. Arus Kas
Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Namun dalam penyajian aset tetap tanah di neraca ada yang tidak disertai dengan dokumen pendukung bukti kepemilikan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Mengungkap secara terpisah antara ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD. Belanja diakui pada saaat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Mengungkap secara terpisah antara ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui pada saaat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis
menemukan beberapa temuan pada penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terhadap penyajian laporan
keuangan yang diterapkan pada Kabupaten Karanganyar, antara lain sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 dalam laporan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBD,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Penerapan penyajian struktur dan isi Laporan Keuangan serta basis akuntansi
yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan
Keuangan).
3. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP
No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan) dalam entitas pelaporan,
pemerintah pusat/ daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/
daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan. Hal ini sudah dilaksanakan oleh setiap SKPD Pemerintah
Daerah Karanganyar, namun hasil laporan keuangan tesebut dalam penyajiannya
masih belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia
dalam pemerintahan yang mengerti dan mengetahui tentang akuntansi. Hal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
tersebut mengakibatkan Bidang Akuntansi pada DPPKAD mengalami kesulitan
dalam menyusun laporan keuangan, karena laporan pertanggungjawaban
fungsional dan laporan keuangan yang diterima dari SKPD-SKPD masih belum
maksimal, yang disebabkan seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten
Karanganyar belum menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PP No.
24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 01 perihal
Penyajian Laporan Keuangan), sehingga Bidang Akuntansi masih mengalami
keterbatasan data dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Terdapat penerapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan Kabupaten
Karanganyar yang belum sesuai dengan PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan
Keuangan, yaitu:
a. Aset tetap tanah yang disajikan dalam neraca sebagian tidak disertai dengan
dokumen pendukung bukti kepemilikan (sertifikat tanah).
b. Pengungkapan laporan keuangan untuk masing-masing aset tetap selain tanah
dan konstruksi dalam pengerjaan tidak mencantumkan informasi penyusutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil temuan yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar
belum menerapkan PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan dalam PP
No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan
dalam Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010, dan untuk Laporan Keuangan
Daerah Tahun 2011 belum dapat diketahui penerapannya sudah sesuai dengan
PP No. 71 Tahun 2010, dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diperkirakan selesai proses pemeriksaan
pada akhir bulan Mei-awal bulan Juni 2012.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan temuan yang terdapat dalam penerapan PP No. 24 Tahun
2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar, maka penulis memberikan rekomendasi yang mungkin dapat
memberikan manfaat untuk peningkatan dalam penyajian laporan keuangan,
yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus memonitoring seluruh SKPD
untuk membuat Laporan Keuangan secara maksimal dalam penyajiannya
sebagai laporan pertanggungjawaban SKPD. Laporan Keuangan tersebut
harus sesuai dengan PSAP No. 01 perihal Penyajian Laporan Keuangan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
yang nantinya laporan keuangan yang dihasilkan oleh seluruh SKPD tersebut
akan digunakan Bidang Akuntansi pada DPPKAD sebagai dasar penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus menerapkan PSAP No. 01 dalam
PP No. 24 Tahun 2005 secara keseluruhan untuk menghasilkan Laporan
Keuangan yang berkualitas. Penerapan PSAP No. 01 dalam Laporan
Keuangan terutama pada kebijakan akuntansi, diantaranya yaitu:
a. Pengakuan aset tetap tanah yang telah disajikan dalam neraca terdapat
tanah yang tidak disertai dengan dokumen pendukung bukti kepemilikan
(sertifikat tanah). Menurut PSAP No. 01 dalam pengakuan aset
menyebutkan bahwa aset diakui pada saat diterima/ kepemilikannya/ dan
atau kepenguasaannya berpindah, seharusnya aset yang tidak disertai
dengan dokumen pendukung tidak disajikan dalam neraca. Hal tersebut
juga diperkuat dengan PSAP No. 07 perihal Akuntansi Aset Tetap yang
dinyatakan dalam pengakuan aset tetap pada paragraf 20-21.
b. Pengungkapan laporan keuangan untuk masing-masing aset tetap selain
tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak mencantumkan informasi
penyusutan. Dinyatakan dalam PSAP No. 07 perihal Akuntansi Aset
Tetap paragraf 80 dalam pengungkapan laporan keuangan untuk masing-
masing aset tetap harus mencantumkan informasi penyusutan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.