1

PENELITIAN

ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN BUKTI ELEKTRONIKSEBAGAI DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG

DIAJUKAN LEH PT. SARANA MEDITAMA INTERNASIONAL TERHADAPPRITA MULYASASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR

300/Pdt.G/2009/PN TANGGERANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia dan

kelompok manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini

dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya

dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang

ditentukan aturan ( hukum)1. Untuk itu, masyarakat membuat aturan hukum untuk

dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran.

Selaras dengan pernyataan diatas, Pasal 28D huruf 1 UUD 1945 Amandemen

Keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.

1 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu PengenalanPertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1, Bandung, 2000, hlm 16.

2

Kepentingan setiap orang tidak jarang harus berbenturan dengan kepentingan

orang lain. Benturan ini menimbulkan perselisihan atau sengketa yang memerlukan

penyelesaian. Pada dasarnya, sepanjang masalah yang timbul tidak termasuk

kriminal, maka perselisihan tidak harus bermuara di pengadilan.

Timbulnya sengketa perdata disebabkan oleh terjadinya perbuatan melawan

hukum dan wanprestasi. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa tiap perbuatan

melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang

yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian2, sementara itu

terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata

”onrechtmatigedaad”, diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan yaitu

Pasal 1365 hingga 1380. Sarana untuk menyelesaikan persengketaan perdata pada

hakikatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu 3:

1. Secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan periap padilan

yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan -

perselisihan dalam masyarakat melalui empat lingkungan peradilan

menurut Undang - undang No. 48 Tahun 2009.

2. Melalui alternatif penyelesaian sengketa ( Alternative Dispute Resolution).

Bentuk lembaga ini adalah bersifat partikulir, tidak dibentuk oleh

pemerintah tetapi oleh kebutuhan masyarakat. Alternatif penyelesaian

sengketa yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebenarnya

2 R Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita,2003, hlm 346.

3 Andriani Nurdin, “ Penyelesaian Sengketa Niaga di Pengadilan Negeri Sebagai CikalPenyelesaian Sengketa Niaga Syariah Di Pengadilan Agama”, Majalah Hukum Nasional, BadanPembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor 1 Tahun 2007.

3

merupakan pengembangan dari cara penyelesaian sengketa secara

musyawarah baik dengan bantuan seorang negosiator, mediator,

konsoliator, maupun arbiter.

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga litigasi / pengadilan,

diselesaikan dengan berdasarkan kepada ketentuan - ketentuan yang sebagian besar

tertuang dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement

Buitengewesten (Rbg), serta peraturan perundang – undangan lainnya 4. Dalam

tahapan penyelesaian sengketa, proses yang paling penting dan menentukan sebelum

dijatuhkannya putusan adalah proses pembuktian.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat bukti yang dikenal dalam pasal tersebut

untuk menyelesaikan sengketa perdata yaitu surat, saksi, persangkaan-persangkaan,

pengakuan, dan sumpah. Het Herzien Indonesich Reglement (HIR) menentukan

secara limitatif alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian acara perdata.

Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam proses penyelesaian

sengketanya kemudian dikenal adanya alat bukti elektronik, antara lain surat

elektronik.

Surat elektronik / E-mail adalah surat yang dibuat dan dikomunikasikan

dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet, yang digunakan untuk

berkomunikasi jarak jauh dalam waktu singkat. Dalam perkembangannya, Undang-

undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui

Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang bukti elektronik yang menyebut bahwa:

4 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm202.

4

” Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan

alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah”

Salah satu kasus yang menggunakan alat bukti elektronik berupa elektronic

mail yang sangat marak diperbincangkan beberapa waktu yang lalu adalah kasus

Prita Mulyasari yang digugat oleh PT. Sarana Meditama Internasional sebagai pihak

yang mengelola Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus ini bermula saat Prita

Mulyasari memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit (RS) Omni Medical

Care Internasional pada 7 Agustus 2008. Prita Mulyasari mengeluhkan

pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit (RS) Omni Medical Care

International dan juga dokter yang merawatnya. Akibat permintaan rekam

medis dan keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik, Prita Mulyasari

akhirnya menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik atau email

kemudian mengirimkan email tersebut kepada teman-teman dekat Prita, namun

belakangan email ini terus menyebar ke berbagai milis. Pada akhirnya pihak

Rumah Sakit (RS) Omni Medical Care Internasional menganggap prita

mulyasari telah merusak citra dan nama baik Rumah Sakit (RS) Omni Medical

Care Internasional. Melalui kuasa hukum, PT. Sarana Meditama Internasional

akhirnya melayangkan gugatan perdata kepada Prita Mulyasari dengan dasar

gugatan perbuatan melawan hukum, kejahatan dunia maya (UU ITE) dan

pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP.

Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan anotasi terhadap

putusan Pengadilan Negeri Tanggerang yang mengadili kasus antara PT. Sarana

5

Meditama Internasional Versus Prita Mulyasari, yang didasarkan oleh adanya

perbuatan melawan hukum melalui beredarnya surat elektronik. Sementara itu,

perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan

yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban

hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun keharusan yang

harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

Beranjak dari uraian di atas, maka dirasakan perlu untuk dilakukan pengkajian

dan analisis terhadap putusan pengadilan No. 300/Pdt.G/2009/PN Tanggerang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

membatasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Sejauhmana hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara antara

PT. Sarana Meditama Internasional versus Prita Mulyasari terikat pada

diajukannya electronic mail sebagai bukti elektronik menurut UU No. 11

Tahun 2008?

2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Tanggerang No.

300/Pdt.G/2009/PN TGR yang memutus adanya perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Prita Mulyasari sudah sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam KUHPerdata dan yurisprudensi?

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti Elektronik dan Kekuataan Pembuktiannya

Menurut R. Subekti, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan

dalam suatu persengketaan.5 Oleh karenanya pembuktian ini sangat diperlukan

terutama apabila timbul suatu sengketa atau suatu perselisihan. Hal ini erat

kaitannya guna meyakinkan hakim bahwa seseorang mempunyai suatu hak seperti

dinyatakan dalam pasal 1865 KUH Perdata bahwa :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atauguna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lainmenunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebut”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang harus dibuktikan dalam suatu

proses perdata adalah mengenai peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak

harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak tetapi secara ex officio dianggap

5 Subekti. R, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.1

7

harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (ius curia novit). Ketentuan ini dapat

disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan pasal 50 ayat (1)

Rv.

Sistem HIR dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang

sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-

alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata

yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan

1866 BW.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam

HIR/RBg, juga diatur (sama) dalam BW. Akan tetapi, karena hukum pembuktian

perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya

dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian

dari HIR dan RBg, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila

diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu

peraturan hukum perdata yang termuat dalam BW dan pelaksanaan ini hanya tepat

jika hukum BW yang diikuti. 6

Menurut Pasal 164 HIR (284 RBg) mengatur secara limitatif mengenai alat

bukti dalam perkara perdata yang terdiri atas :

a. Alat bukti tertulis/surat ;

b. Kesaksian (keterangan saksi-saksi) ;

c. Persangkaan-persangkaan ;

6 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1992,hlm. 101.

8

d. Pengakuan ;

e. Sumpah.

Dalam perkembangan di era globalisasi dewasa ini berkembang pula alat

bukti elektronik. Kendati telah diatur dalam undang-undang, namun alat bukti

elektronik sifatnya masih parsial, sebab hanya dapat dipergunakan dalam tindakan

hukum tertentu.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem

elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti

elektronik dapat memiliki kekuataan hukum apabila informasinya dapat dijamin

keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan

sehingga mampu menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti

elektronik harus dapat menunjukan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari

sistem elektronik yang dapat dipercaya 7. Saat ini Indonesia membuka babak baru

sejarah dengan diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 merupakan satu upaya penting dalam

hal, pertama: pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam

kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum

transaksi elektronik dapat terjamin. Kedua: diklarifikasikannya tindakan-tindakan

7 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,1992, hlm 125.

9

yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalagunaan teknologi

informasi.

Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah

mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan

hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan

sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.8

Penggunaan sistem elektronik yang berbasis jaringan telekomunikasi dan

media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis,

menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik merupakan

perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk

organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi

atau lembaga yang sesuai dengan tujuan peruntukkannya.

Secara sederhana, otentifikasi dilakukan terhadap alat bukti elektronik

dengan memastikan terlebih dahulu apakah alat bukti elektronik tersebut dihasilkan

dari sumber yang benar. Terkait dengan hal ini, maka otentifikasi sedapat mungkin

mendapat pernyataan kebenaran dari orang dan/atau insitusi yang mengeluarkannya

atau yang mengelola komputer tersebut.

Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang

mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang

8 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

10

tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari apa yang diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum

bentuk lain dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen

elektronik, dan keluaran komputer lainnya.

B. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365

KUHPerdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai

pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dihanut adalah perbuatan melawan

hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang.

Dengan adanya beberapa Arrest Hoge Raad antara lain dalam perkara Singer,

Zutphense, dan Cohen v Lindenbaum, maka pengertian perbuatan melawan hukum

menjadi lebih luas, yang diartikan tidak saja melanggar kaidah-kaidah tertulis tapi

juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif

orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis.

Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,

pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan

11

melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya

apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya 9.

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tahu

betul bahwa perbuataanya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan

pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul akan

adanya akibat itu, ialah bahwa seorang itu tahu betul adanya keadaan-keadaan sekitar

perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan

kemungkinan akibat tersebut terjadi.

Dalam hukum Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa

melawan hukum tidak saja diartikan sebagai melanggar hukum tertulis atau undang-

undang tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis. Mariam darus Badruzaman

mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan

sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:10

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat

positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau

tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum, baik karena melanggar hak subjektif orang

lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan

kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

9 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm46.

10 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Bandung, Penerbit lumni, edisi kedua, 1996, hlm 8

12

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan

adalah:11

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain

berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan

3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dapat berupa

kerugian materiil, yaitu dapat dimintakan suatu ganti rugi sejumlah kerugian

yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh bila ada. Selain itu, dapat

pula berupa kerugian idiil, seperti dalam hal penghinaan, tuntutan yang ditujukan

adalah untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

a. Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)

b. Teori Adaequate Veroorzaking ( Van Kries)

4. Ada kesalahan (schuld), dalam Pasal 1365 KUHperdata mencakup kesengajaan

dan kelalaian.

Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak saja

bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri,

11 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm 82-83.

13

tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-

barang yang berada dalam pengawasannya.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat

mengetahui, memahami, dan menganalisis :

1. Keterikatan hakim yang memeriksa dan memutus perkara antara PT.

Sarana Meditama Internasional versus Prita Mulyasari pada electronic mail

sebagai bukti elektronik menurut UU No. 11 Tahun 2008.

2. Putusan hakim Pengadilan Negeri Tanggerang No. 300/Pdt.G/2009/PN TGR

yang memutus adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Prita

Mulyasari sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata

dan yurisprudensi

14

B. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat dijadikan acuan bagi

para akademisi dan mahasiswa dalam mempelajari hukum acara perdata dan secara

khusus diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi para

penegak hukum dan pihak terkait lainnya yang berhubungan erat dengan

diajukannya bukti elektronik sebagai alat bukti serta mendasarkan gugatan pada

perbuatan melawan hukum.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif

analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai

keberadaan bukti elektronik sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang

diajukan Oleh PT. Sarana Meditama Internasional terhadap Prita Mulyasari dalam

putusan Pengadilan nomor 300/Pdt.G/2009/PN Tanggerang.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu

penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data

15

sekunder berupa hukum positif yaitu HIR khususnya Pasal 164, UU No. 11 Tahun

2008, dan Pasal 1365 KUHPerdata.

C. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian bahan hukum, meliputi :

1. Bahan hukum primer berupa hukum positif, yaitu Herziene

Indonesisch Reglement ( HIR), UU No. 11 Tahun 2008, dan Pasal

1365 KUHPerdata.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer antara lain literatur bidang hukum acara

perdata.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang

bahan hukum primer dan sekunder, antara lain putusan pengadilan,

artikel di koran, majalah, dan browsing internet yang berkaitan dengan

masalah yang sedang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Studi literatur, yaitu yang terkait dengan objek penelitian yang turut didukung

data data dari internet sebagai data baru yang lebih up to date.

2. Studi terhadap putusan pengadilan.

16

E. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan

dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak

dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas asas hukum, dan pengertian

hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang tidak bersifat numerik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakim Pengadilan yang Memeriksa dan Memutus Perkara Antara PT. Sarana

Meditama Internasional versus Prita Mulyasari Terikat dengan Diajukannya

Electronic Mail sebagai Bukti Elektronik Menurut UU No. 11 Tahun 2008.

Pada tanggal 24 September 2010, Penggungat yang adalah pengelola Rumah

Sakit “Omni International Hospital Alam Sutera” mengajukan gugatan terhadap Prita

Mulya Sari. Prita Mulya Sari (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) marah-marah

dengan alasan tidak puas dengan pelayanan perawatan yang dilakukan Para

Penggugat ( Rumah Sakit Omni Internasional dan para dokter) yang menangani

keluhan penyakitnya. Tidak cukup dengan hanya mengisi lembar “MASUKAN

DAN SARAN”, tergugat dengan menggunakan alamat email

17

prita.mulyasari@yahoo.com juga membuat surat elektronik terbuka pada

situs:customer_care@banksinarmas.com dengan judul “Penipuan OMNI

International Hospital Alam Sutera Tangerang” (Bukti P-6). Surat elektronik terbuka

tersebut kemudian telah disebarluaskan ke berbagai alamat email (Bukti P-7).

Bahwa dalam surat elektronik terbuka tersebut, tergugat menggunakan kata-

kata yang tidak pantas dan melanggar hak pribadi para penggugat, yaitu pencemaran

nama baik dan penipuan. Tergugat dalam jawabannya tertanggal 03 Desember 2008

mengajukan eksepsi antara lain gugatan penggugat prematur dan gugatan kurang

pihak/tidak lengkap (exception plurium litis consortium). Terhadap gugatan para

penggugat, hakim memutus dan mengabulkan untuk sebagian, begitu pula putusan

hakim tingkat banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama.

Dalam kasus RS. Omni International Hospital Versus Prita Mulyasari, yang

dijadikan alat bukti adalah email/surat elektronik. Sementara itu, sistem HIR dalam

acara perdata mengatur bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang

berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti

yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang

disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866

BW.

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan pada era

globalisasi, nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktik pengadilan

di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum

18

biasa digunakan dalam perkara-perkara perdata 12. Ketidakmungkinan email

dijadikan sebagai alat bukti tidaklah absolut, akan tetapi bersifat relatif sebab

menurut hukum acara perdata di Indonesia, apabila ada sengketa, kemudian sengketa

tersebut diserahkan pada hakim dalam menyelesaikannya hakim tidak boleh

menolak perkara tersebut dengan alasan tidak ada hukumnya. Alat bukti elektronik

seperti email, tidaklah diatur dalam HIR, namun sejak tahun 2008 melalui UU ITE

dinyatakan bahwa Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik

(Pasal 5 sd. 12 UU ITE), juga secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum

yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum

Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa email merupakan alat bukti yang kedudukannya sama dengan alat bukti surat

yang wujudnya adalah tertulis.

Hakim harus menerima dan mempertimbangkan setiap bukti yang diajukan

kepadanya karena salah satu tugas hakim dalam suatu proses perdata adalah untuk

menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar

ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila

penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar

gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya

akan dikabulkan. Hakim dalam proses pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan

diajukannya email dalam kasus Prita Mulyasari dapat menerapkan asas lex specialis

12 Arsyad Sanusi, Data Elektronik Sebagai Alat Bukti, Varia Peradilan No. 257, April 2007, hlm29.

19

derogate lex generali, yaitu undang-undang yang bersifat khusus dalam hal ini UU

ITE dapat mengeyampingkan undang-undang yang bersifat umum yaitu HIR. Di

samping itu, hakim juga dapat menerapkan asas lex posteriore derogate lex priori,

yaitu UU ITE dapat menyampingkan HIR dalam hal penggunaan alat bukti email.

Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata

meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya

harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum

secara nyata. Dengan menuliskan keluhan terhadap pelayanan RS. Omni

International Hospital, Prita Mulyasari dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE,

yang isinya:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik”.

Menurut pengakuan tergugat, surat elektronik yang ditulisnya hanya dikirim

kesepuluh temannya. Terhadap pengakuan ini, hakim pun dapat mempertimbangkan

pengakuan tersebut sebagai alat bukti. Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus

dijerat dengan hukuman adalah orang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Jika

sekedar menuliskan dalam account email menurut hemat penulis adalah “ranah

pribadi”, namun saat dikirim ke mailing list baru masuk ranah publik.” Untuk itu,

20

pihak yang dijerat adalah yang meneruskan surat elektronik tersebut ke mailing list.

Oleh karena itu, hakim dapat meminta para pihak untuk menghadirkan saksi ahli

untuk menyakinkan validitasnya, dalam hal ini dengan cara memberi keterangan

dari keahliannya menyakinkan hakim apakah pencemaran nama baik tersebut hanya

sebatas surat menyurat dalam email atau sengaja disebarluaskan dari email ke dalam

mailing list.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang No. 300/Pdt.G/2009/PN TGR

yang Memutus Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Prita

Mulyasari Sudah Sesuai Dengan Ketentuan yang diatur Dalam KUHPerdata

dan Yurisprudensi.

Dalam kasus RS. Omni International Hospital versus Prita Mulyasari, yang

menjadi dasar dari gugatan adalah perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum).

Hal ini disebabkan karena jelas isi surat elektronik terbuka yang dibuat, dikirim dan

disebarluaskan oleh tergugat tidak sesuai dan melanggar hak-hak pribadi

(kehormatan dan nama baik) para penggugat, serta bertentangan dengan asas

kepatutan, asas ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang

dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Sebagai akibat lebih lanjut, para

21

penggugat harus melakukan klarifikasi kepada sesama rekanan dokter, pasien, dan

pihak asuransi termasuk harus membuat pengumuman dan bantahan di media masa.

Sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat

kepada para penggugat, maka para penggugat telah mengalami kerugian baik secara

materiil maupun immaterial yang total seluruhnya berjumlah Rp. 559.623.064.960 (

lima ratus lima puluh Sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh

empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). Hakim Pengadilan Negeri

Tanggerang mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk

mengganti rugi.

Bertitik tolak dari pengertian melawan hukum, pada awalnya mengandung

pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang

dianut adalah perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa

perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan

undang-undang (onwetmatigedaad), sehingga penulis menyimpulkan bahwa

perbuatan melawan hukum terjadi ketika unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

terpenuhi.

Pandangan legistis kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge

Rad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai

Drukkers Arrest. Dengan adanya Arrest ini, maka pengertian perbuatan melawan

hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak

hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang

22

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif

orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu

kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau

terhadap harta benda warga masyarakat. Unsur-unsur dari perbuatan melawan

hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

1) Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam 2

bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang

merupakan kelalaian. Prita Mulyasari/ tergugat pada awalnya tidak berniat

untuk menyebarluaskan email yang bersangkutan namun dalam

kenyataannya berita dalam email tersebut beredar diberbagai mailing list.

Hal ini berarti tergugat tidak melakukan hal tersebut secara sengaja, tapi

karena kelalaian yang menimbulkan kerugian pada Penggugat.

2) Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919,

unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga

meliputi hal-hal yaitu: perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan

melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang

bertentangan kesusilaan (geode zeden ) dan perbuatan yang bertentangan

sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

23

Tindakan yang dilakukan oleh tergugat sangat tidak berdasar dan surat

elektronik yang dibuat bertentangan dengan kesusilaan karena telah

mencaci maki para penggugat serta bertentangan dengan sikap baik dalam

masyarakat karena Omni International Hospital Alam Sutera Tanggerang

dianggap telah melakukan penipuan.

3. Unsur kesalahan

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan

perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur

kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu,

tanggungjawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk

tanggungjawab dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata

Indonesia. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa

kesalahan (strict liability), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. Ada kerugian bagi pelaku

Kerugian (schade) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan

hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi

berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan

berdasarkan wan prestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan

24

dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian

materil juga mengandung kerugian imateril, yang dinilai dengan uang.

Selain menderita kerugian materil, kerugian immaterial yang diderita

penggugat karena pencemaran nama baik dan menurunnya reputasi para

penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan

bisnis yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang.

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tergugat menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun immaterial

sebagaimana dikemukakan oleh para penggugat karena pengumuman dan

bantahan di Kompas dan Media Indonesia semata-mata merupakan

keinginan Para Penggugat serta merupakan promosi para penggugat

sedangkan penurunan omzet rumah sakit bukan tidak mungkin semata-

mata disebabkan atas ketidak professional para penggugat dalam

memberikan tindakan dan pelayanan medis kepada para pasiennya. Dengan

demikian, biaya-biaya yang tidak diperinci secara jelas dan tegas serta tidak

didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan otentik maka patut dan

beralasan untuk ditolak sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung RI yaitu:

a. No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya

berbunyi: “petitum ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat

diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-

kerugian yang dituntut”.

25

b. No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan

Mahkamah Agung RI No. 1720K/Pdt/1986 tertanggal 18

Agustus 1980 yang isinya berbunyi : “ setiap tuntutan ganti

rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi

dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan

ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.

Akibat perbuatan tergugat, penggugat telah mengalami kerugian

material yang dalam gugatannya dirinci, antara lain atas hilangnya

keuntungan yang diharapkan akibat penurunan omset RS OIH Alam Sutera

sebesar Rp. 108.105.000 perhari yang diperkirakan baru akan pulih (tercover)

dalam waktu 1(satu) tahun /365 hari:365 hari x Rp. 108.105.000= Rp.

39.458.325.000.

Nampak jelas bahwa ada hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian yang

diderita. Menurut penulis, pertimbangan dan putusan hakim sudah tepat yang

mengabulkan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan perbuatan

melawan hukum dalam pengertian yang luas karena adanya pelanggaran hak-hak

pribadi (kehormatan dan nama baik), bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian,

dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang (in casu tergugat).

26

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal yang

dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Elektronic Mail merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di

Indonesia. Hakim harus menerima dan mempertimbangkan setiap bukti yang

27

diajukan kepadanya karena salah satu tugas hakim dalam suatu proses perdata

adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar

gugatan benar-benar ada atau tidak. Hakim dalam proses pemeriksaan perkara

yang berkaitan dengan diajukannya email dalam kasus Prita Mulyasari dapat

menerapkan asas lex specialis derogate lex generali, yaitu undang-undang yang

bersifat khusus dalam hal ini UU ITE dapat mengeyampingkan undang-undang

yang bersifat umum yaitu HIR. Di samping itu, hakim juga dapat menerapkan

asas lex posteriore derogate lex priori, yaitu UU ITE dapat menyampingkan HIR

dalam hal penggunaan alat bukti email.

2. Pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanggerang sudah

tepat yang mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan perbuatan melawan

hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,

dan perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas karena adanya

pelanggaran hak-hak pribadi (kehormatan dan nama baik), bertentangan dengan

asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang

(in casu tergugat).

Saran:

1. Pengaturan tentang bukti elekronik sebagai alat bukti sebaiknya diatur secara

formal dalam Hukum Acara Perdata yang baru, bukan dalam bentuk hukum

materil, dalam hal ini UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Disarankan agar berhati-hati dan tidak merugikan pihak lain dalam

menuangkan isi hati dan pikiran dalam media elektronik karena dengan

28

adanya kemajuan informasi dan teknologi pesan tersebut sangat mudah untuk

diakses dan disadap pihak lain.

29

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum SuatuPengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1, Bandung,2000.

Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta, 1992.

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003.

Subekti R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. PradnyaParamita, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980.

Peraturan Perundang Undangan :

Het Herziene Indonesisch Reglement.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang - undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lain :

Andriani Nurdin, “ Penyelesaian Sengketa Niaga di Pengadilan Negeri Sebagai CikalPenyelesaian Sengketa Niaga Syariah Di Pengadilan Agama”, Majalah HukumNasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI,Nomor 1 Tahun 2007.

Arsyad Sanusi, Data Elektronik Sebagai Alat Bukti, Varia Peradilan No. 257, April 2007