KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang mulia selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT. atas

karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini tanpa ada

suatu halangan apa pun.

Hasil pendidikan yang bermutu adalah mahasiswa yang sehat, mandiri, berbudaya,

beretos kerja yang tinggi. Berpengetahuan cinta tanah air dan berakhlak yang mulia.

Hakikat belajar adalah aktivitas perubahan tingkah laku pembelajar. Perubahan

tingkah laku akan tercapai melalui kerja keras dan usaha cerdas dari siapapun mereka

yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri.

Akhirnya kita berharap kesungguhan dan ketekunan para mahasiswa dalam

belajar. Semoga menjadi kesuksesan bagi kita semua.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii

ISI : Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Kemerdekaan ........................................ 1

ii

0

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

SETELAH KEMERDEKAAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, tapi musuh-musuh Indonesia

tak tinggal diam, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan Oktober 1945 para

ulama di jawa memproklamasikan perang JIHAD FI SABILILLAH terhadap

belanda/sekutu.

Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hokum terhadap perjuangan umat

Islam. Pahlawan sebagai syuhada perang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kemerdekaan Indonesia (17-08-1945) wajib di pertahankan.

b. Pemerintah RI adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang wajib dibela dan

diselamatkan.

c. Musuh-musuh RI (Belanda/sekutu) pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia.

Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka.

d. Kewajiban-kewajiban tersebut diatas adalah JIHAD FI SABILILLAH.

Di tinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama tersebut besar sekali

artinya. Fatwa tersebut memberikan faidah sebagai berikut :

1. Para ulama dan santri-santri dapat mempraktekkan ajaran JIHAD FI SABILILLAH

yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci FIQIH di Pondok atau di

Madrasah.

2. Pertanggung jawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna

terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan YME.

Ditengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI membina Pendidikan

Agama pada khususnya pembinaan Pendidikan Agama itu secara Formal Insitusional

dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen D dan K (Dep Dik Dub). Oleh

karena itu maka dikeluarkan peraturan-peraturan bersama antara kedua Departemen

tersebut untuk mengelolah Pendidikan Agama disekolah-sekolah umum (Negeri dan

Swasta). Adapun pembinaan Pendidikan Agama disekolah Agama ditangani oleh

Departemen Agama sendiri.

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh

Pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu Pendidikan Agama sebagai pengganti

Pendidikan Budi Pekerti yang sudah ada sejak zaman jepang, berjalan sendiri-sendiri di

masing-masing Daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri yaitu

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang menetapkan bahwa Pendidikan Agama

diberikan mulai kelas IV SR (sekolah rakyat) yang sekarang dikenal dengan SD sampai

1

kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga Surat

Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri diatas belum dapat berjalan dengan semestinya.

Daerah-daerah diluar jawa masih banyak yang memberikan Pendidikan Agama

mulai kelas I SR. pemerintah membentuk majlis pertimbangan pengajaran agama islam

pada tahun 1947. yang dipimpin oleh KI HAJAR DEWANTORO dari departemen D dan

K dan prof. DRS. ABDULLAH sig II dari departemen. Tugasnya untuk mengatur

pelaksanaan dan materi pengajaran agama yg diberikan disekolah umum.

Pada tahun 1950 dimana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia

maka rencana Pendidikan Agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan

dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. MAHMUD YUNUS dari

Departemen Agama dan Mr. HADI dari Departemen D dan K. Hasil dari panitia itu adalah

SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Isinya ialah :

a. Pendidikan Agama di perkirakan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).

b. Di daerah-daerah yang masyarakatnya agama kuat, misalnya di Sumatera, Kalimantan,

dll.

c. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan

Pendidikan Agama sebanyak 2 jam seminggu.

d. Pendidikan Agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu

kelas dan mendapat izin orang tua/walinya.

e. Pengangkatan Guru Agama, biaya Pendidikan Agama dan Menteri Pendidikan Agama

di tanggung oleh Departemen Agama.

Untuk menyempurnakan kurikulumnya maka di bentuk panitia yang dipimpin oleh

K.H. IMAM ZARKASYI dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan

oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Dalam ketatanegaraan kita dinyatakan bahwa Negara berdasarkan UUD 1945.

Kedaulatan ditangan rakyat yaitu di tangan MPR sebelum dibentuknya MPR menurut

UUD 1945. Di Indonesia pernah di bentuk MPRS pada tahun 1959.

Dalam sidang pleno MPRS pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut:

“Melaksanakan manipol usdek di bidang mental/ agama/ kebudayaan dengan syarat

spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya

dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan Asing

(BAB II pasal II : I)”.

Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa. “Pendidikan Agama menjadi

mata pelajaran disekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai

Universitas” dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam Pendidikan Agama

jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

2

Pada tahun 1966 MPRS mengadakan sidang lagi. Suasana pada waktu itu ialah

membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/PKI. Dalam keputusannya di bidang Pendidikan

Agama telah mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari

keputusan yang terdahulu. Dengan demikian maka sejak tahun 1966 Pendidikan menjadi

hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum, Negeri di seluruh

Indonesia.

Kehidupan Sosial, Agama dan Politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami

perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut zaman orde baru dan zaman munculnya

angkatan yang disebut angkatan 66. pemerintah orde baru bertekad sepenuhnya untuk

kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni pemerintah dan rakyat

akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni

membangun bidang Rohani dan Jasmani untuk kehidupan yang baik, dan di akhirat

sekaligus. Oleh karena itu, ordebaru disebut sebagai orde konsitusional dan orde

pembangunan.

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut diatas maka kehidupan beragama dan

Pendidikan Agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur

organisasi pemerintahan dan dalam pada masyarakat umumnya. Dalam sidang-sidang

MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa

Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua

tingkat pendidikan. Dalam GBHN-GBHN itu dirumuskan sebagai berikut:

“Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang

terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian,

keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang Jasmani dan Rohani, antara

bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan

Tuhan YME, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang.

Pembangunan seperti tersebut diatas menjadi pangkat tolak pembangunan bidang

Agama”.

Dalam pola umum pelita IV bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME

dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa makin

dikembangkan, dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka

kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin

diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Di

usahakan supaya terus bertambah sarana- sarana yang diperlukan bagi pembangunan.

Kehidupan Keagamaan dan Kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk

3

Pendidikan Agama yang dimasukkan kedalam kurikulum disekolah sekolah dasar sampai

Universitas-Universitas Negeri”.

Kesimpulannya adalah bahwa ditinjau dari segi falsafah Negara Pancasila dari

konsitusi UUD 1945, dan dari keputusan-keputusan MPR tentang GBHN, maka

kehidupan beragama dan Pendidikan Agama Islam di Indonesia sejak Proklamasi

Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahap pelita IV tahun 1983 semakin

mantap.Teknik-teknik pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah umum

mengalami perubahan-perubahan tertentu sehubungan dengan berkembangnya Cabang

Ilmu Pengetahuan dan Perubahan system proses mengajar, misalnya tentang materi

pendidikan agama diadakan Pengintegrasikan dan pengelompokan yang lebih terpadu dan

diadakan pengurangan alokasi waktu.

4