PENDIDIKAN - · PDF fileFKM & IKGM, UI, Jakarta, 2008 - sekarang ... = TENAGA KERJA...
Transcript of PENDIDIKAN - · PDF fileFKM & IKGM, UI, Jakarta, 2008 - sekarang ... = TENAGA KERJA...
Nama : Dr. Laksmi D, Drg. MM. MHA, Jabatan : Wakil Ketua I KKI Konsil Kedokteran Indonesia Alamat Kantor : Jln.Teuku Cik Ditiro No.6 Menteng – Jakarta Pusat tlp. 021-31923181, 31923191 Fax. 021-31923186 Hp. : +62811148002 Email : [email protected]
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
PENDIDIKAN : 1. Dokter Gigi FKG UNPAD, Bandung, 1985
2. Magister (S-2) Manajemen Rumah Sakit , Jakarta, 1995
3. Magister (S-2) Manajemen Keuangan - Jakarta, 1997
4. Doktor (S-3) Ekonomi Kesehatan, IKGM, FKG UI, Jakarta, 2003
5. Alumni Pendidikan Pemantapan Nilai-2 Kebangsaan TAPLAI LEMHANNAS RI, 2014
6. Alumni Pendidikan Pemantapan Pemimpin Nasional PPSA ke XX LEMHANNAS RI, 2015
RIWAYAT PEKERJAAN : 1. Dokter Gigi UKGS Puskesmas , jakarta, 1989 – 1992 2. Kepala Seksi Organisasi & Humas Kanwil Depkes DKI Jakarta, 1992 – 2000 3. Sekretaris Kepala Kanwil Depkes DKI Jakarta, 1992-2002 4. Sekretaris Majelis Pembinaan & Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) DKI Jakarta, 1993 -2003 5. Staf khusus Asisten KESRA Pemda DKI Jakarta, 2003 -2004 7. Kasie Kesmas litbang BAPPEDA DKI Jakarta, 2004-2005 8. Kabag.Registrasi dan Standar Pendidikan Profesi, Sekretariat KKI, Setjen Kemenkes RI, 2005 -2009 9. Pengajar dan penguji program S-2 dan S-3 FKM & IKGM, UI, Jakarta, 2008 - sekarang 10. Anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA , BPPSDM Kemenkes RI, 2011 – sekarang 11. Anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa SDM Kesehatan, Sekjen Kemenkes RI, 2011 – sekarang 12. Delegasi RI Tim perundingan jasa dokter gigi ASEAN
(AJCCD-HSSWG), KKI-Kemenkes RI, 2012 – sekarang 13. Ketua Divisi Registrasi KKG – KKI (wakil Kementerian Kesehatan RI ), 2009 - 2014 14. Wakil Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, 2014-2019
Dr. Drg. LAKSMI DWIATI, MM, MHA
WAKIL KETUA KKI
DINKES PROV.BANTEN, 2017
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDAYAGUNAAN TK-WNA
(DOKTER DAN DOKTER GIGI)
POKOK BAHASAN
I. Pendahuluan * * Pergeseran Paradigma Global Bidang Kesehatan
* KKI sebagai Lembaga Regulasi Profesi dokter dan dokter gigi WNI/WNA (UUPK)
II. Kebijakan Indonesia bagi dokter dan dokter gigi WNA
III. Pembinaan dan Pengawasan Praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA
IV. Kesimpulan dan rekomendasi
I. PERGESERAN PARADIGMA GLOBAL BIDANG KESEHATAN
3
KESEHATAN
(KESEJAHTERAAN, SOSIAL)
KESEHATAN
(INVESTASI LIBERALISASI & KOMODITI EKONOMI)
INDEKS KETAHANAN NASIONAL GATRA SOSBUD (VARIABEL KESEHATAN)
KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG KESEHATAN DAN TENAGA PROFESI KEDOKTERAN /KECAMATAN
Sumber : Labkurtanas Lemhannas RI, 2016
KONDISI KESIAPAN DOKTER DAN DOKTER GIGI
Pemenuhan kebutuhan Global / ASEAN
KRISIS KETERSEDIAAN DAN MALDISTRIBUSI TENAGA
PROFESIONAL KESEHATAN DI BERBAGAI NEGARA Pemenuhan kebutuhan
NASIONAL
47
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB
LANGSUNG KEPADA PRESIDEN RI
(UUPK NO.29/2004)
Putusan Mahkamah Konstitusi RI
Rabu 14 Des’ 2016
Ttg perkara
No:82/PUU-XIII/2015
Tenaga Medis diatur
dalam UU.KES & UU.PK
LINGKUP PENDAYAGUNAAN TK-WNA DOKTER & DOKTER GIGI
• UU NO.36 Th.2014
TENAGA KESEHATAN
• UU No.38 Th.2014 :
KEPERAWATAN
• UU NO.29 Th.2004
PRAKTIK KEDOKTERAN
• UU NO.36 Th.2009
KESEHATAN psl.21 (1,3)
TENAGA MEDIS :
Dokter,
Dokter Gigi,
Dr. Spesialis,
Drg. Spesialis UU No. 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan
= TENAGA KERJA AHLI/PROFESI
dipekerjakan berdasarkan perjanjian
kerja (employment agreement)
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN :
1. Alih IPTEKDOK di FK/FKG/RSP
2. Pendidikan/pelatihan kompetensi
3. Penelitian bidang kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan (BEKERJA)
5. Bakti Sosial
PERAN KKI SEBAGAI LEMBAGA REGULASI PROFESI (PROFESSIONAL REGULATORY AUTHORITY) TELAH DIAKUI DI DUNIA INTERNASIONAL
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
PESERTA PPDS / PPDGS WNA
LEMBAGA REGULASI PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI (PMRA/PDRA) DI NEGARA ASEAN
KEWENANGAN KKI (PMRA & PDRA) DALAM MEA
4.1.1. EVALUASI DR/DRG WNA :
KUALIFIKASI
TRAINING
PENGALAMAN
4.1.2. MENETAPKAN SYARAT-2
REGISTRASI
4.1.3. MEMBERIKAN REKOGNISI
DAN REGISTRASI (STR)
4.1.4. MONEV :
DISIPLIN PRADOK
ETICAL CODE OF CONDUCT
STANDARD PRAKTIK
4.1.5. MELAKUKAN PENEGAKAN
DISIPLIN PRADOK
FUNGSI KEMENKES - KKI SEBAGAI PMRA &PDRA DOKTER DAN DOKTER GIGI WNA
PERKONSIL NO.17/2013
PERKONSIL NO.46/2016
PERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)
UU NO.29/2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN • PERLINDUNGAN BAGI PASIEN
• PENINGKATAN MUTU DOKTER DAN DOKTER GIGI • KEPASTIAN HUKUM
14
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA
WAJIB TEREGISTRASI (STR) DI KKI
Pasal 3 UUPK
Pasal 29 -32 UUPK
Pasal 36-37 UUPK
WAJIB MEMILIKI SIP DARI DINKES KAB/KOTA
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
PETA SEBARAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DI PROV.BANTEN YANG TEREGISTRASI DI KKI S/D DES’2016
website www.kki.go.id
NO KOMPETENSI BANTEN DKI JABAR
I Dokter 5,648 17,493 18,182
II Dokter Spesialis 1,223 6,354 4,480
1 Dokter Spesialis Akupunktur 6 67 21
2 Dokter Spesialis Anak 180 709 625
3 Dokter Spesialis Andrologi 4 9 3
4 Dokter Spesialis Anestesiologi 83 418 294
5 Dokter Spesialis Bedah 83 373 334
6 Dokter Spesialis Bedah Anak 3 17 18
7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 8 69 12
8 Dokter Spesialis Bedah Saraf 18 61 63
9 Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular 9 43 9
10 Dokter Spesialis Farmakologi Klinik 2 18 4
11 Dokter Spesialis Forensik 4 37 15
12 Dokter Spesialis Gizi Klinik 15 95 38
13 Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 27 164 120
14 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 25 237 144
15 Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan 7 1
16 Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir 4 15 13
17 Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi 18 69 19
18 Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga 9 27 12
19 Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan 3 16 7
20 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 57 314 196
21 Dokter Spesialis Mata 59 340 277
22 Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik 7 32 9
23 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 160 823 546
24 Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 1 32 7
25 Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi 37 175 114
26 Dokter Spesialis Parasitologi Klinik 7
27 Dokter Spesialis Paru 29 196 86
28 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 13 82 71
29 Dokter Spesialis Patologi Klinik 35 180 182
30 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 123 622 462
31 Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Dar 43 237 111
32 Dokter Spesialis Radiologi 44 253 198
33 Dokter Spesialis Saraf 60 265 210
34 Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah 40 243 200
35 Dokter Spesialis Urologi 14 102 59
III Dokter Gigi 1,714 5,380 4,303
IV Dokter Gigi Spesialis 140 898 518
1 Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasia 19 105 90
2 Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak 29 95 82
3 Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi 38 230 95
4 Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia 22 217 135
5 Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut 4 36 11
6 Dokter Gigi Spesialis Periodonsia 10 78 34
7 Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia 18 134 61
8 Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi 3 10
8,725 30,125 27,483Grand Total
Kolegium,
OP, RS,
FK/FKG
PEMDA
PEMERINTAH (pendayagunaan, perijinan)
KKI (mutu/legalitas kompetensi)
Dokter dan Dokter Gigi WNA
Persyaratan Khusus (kompetensi,CPD
bahasa dsb.)
Persyaratan Umum
II. KEBIJAKAN INDONESIA BAGI DOKTER & DOKTER GIGI WNA
Slide BS, 2014
REGULASI KKI dr/drg WNA
website www.kki.go.id : 1.PERKONSIL NO.17/2013 2.PERKONSIL NO.46/2016
REGULASI MENJAMIN LEGALITAS
KOMPETENSI DOKTER & DOKTER
GIGI WNA
STR
Sp/subsp + keahlian
Kualifikasi- Kuota
Bahasa Budaya
Adaptasi
Uji Komp.
Evaluasi kompe-
tensi
Anggota
OP, CPD
Distribusi (E.N.T)
LOG (etika, disiplin, hukum)
Pengalaman praktik
KONSIL
KEDOKTERAN
INDONESIA
UUPK PSL.30-32,
PERKONSIL :
No.17/2013, No.46/2016
UU NAKER
UU KES. N0.36/2009,
PERMENKES No.67/2013 PERDA : …
• UUPK,
• UU DIKDOK
• PERMEN
RISTEKDIKTI:
Mode 1: Cross border
supply
Mode 2: Consumption
abroad
Mode 4 : Presence of
Natural persons
Mode 3: Commercial
presence
Tele-medicine Pasien berobat
ke RS di LN
PMA :
• Rumah Sakit • Klinik Sp/SubSp
• Dokter
• Dokter Gigi
• Perawat
4 MODES JASA KESEHATAN DALAM MEA
• AFAS PAKET 9-10
• ASEAN MNP ~ AFAS
• ASEAN MRA
• ROADMAP MRA 2025
REGISTRASI DAN PERIJINAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI ASEAN
III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRADOK UU NO.29 TH.2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
PERAN DAN KEWENANGAN KKI
BINWAS MUTU PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA
Perkonsil No.6/2011, No.14/2011, No.17/2013 No.46/2016
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
STAND.PENDIK
.PROFESI BINWAS DISIPLIN
PRADOK
REGISTRASI
KOMPETENSI
BINWAS TERPADU PRAKTIK KEDOKTERAN
BAB X KETENTUAN PIDANA
Pasal 75 ayat (2), (3) dan
pasal 76 dokter/dokter gigi
WNA tanpa STR dan SIP
Pasal 80 mempekerjakan
dr/drg tanpa STR
PROSEDUR PELAPORAN DAN BINWAS PRAKTIK KEDOKTERAN BAGI DOKTER/DOKTER GIGI WNA
IV. KESIMPULAN • Peran Negara adalah untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali tenaga medis yang merupakan tulang punggung pembangunan kesehatan.
• Pemberlakukan kerjasama global dan MEA (kesepakatan MRA) tidak serta merta meliberalisasi tenaga medis.
• Pemerintah (PUSAT & DAERAH) perlu melakukan proteksi dan binwas melalui harmonisasi regulasi dan sistem binwas terpadu untuk pendayagunaan TK-WNA (dokter dan dokter gigi)
REKOMENDASI
POKOK-POKOK REGULASI UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT, DOKTER
DAN DOKTER GIGI WNI/WNA
Dilakukan dengan mempertimbangkan alih teknologi dan ilmu
pengetahuan; serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
Memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Hanya dapat dilakukan melalui pengguna/penyelenggara
(institusi, lembaga, organisasi yg berbadan hukum) tidak boleh
mandiri.
Harus menyatakan kegiatan dan batas waktu pendayagunaan
dokter/dokter gigi WNA.
Menggunakan tenaga pendamping dalam negeri yang setara
Komitmen Pemerintah /Lembaga Negara, PEMDA dan Organisasi
Profesi untuk memenuhi prinsip PATIENT SAFETY
EDUKASI MASYARAKAT : CINTA DAN PERCAYA PADA PRODUK YANKES DALAM NEGERI
PENGEMBANGAN
PROFESI/
KEILMUAN
JABATAN/
KARIER
KESRA/
MATERI
SEBAGAI
WARGA NEGARA
PEMBINAAN PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKTER GIGI
TAPLAI
KEBANGSAAN
LEMHANNAS
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
SISTEM PERTAHANAN SEMESTA NKRI DI ERA GLOBAL
KESADARAN BELA NEGARA
DI BIDANG IPOLEKSOSBUD POLITIK HANKAM
245 JUTA WARGA NEGARA RI
SESUAI “PROFESI”
MORAL (PROFESIONALISME, IPTEK, DIPLOMASI)
FISIK
PERTAHANAN MILITER ATAU KEKUATAN BERSENJATA/MILITER
PERTAHAHAN NON-MILITER /KEKUATAN NON-BERSENJATA
Slide: Laksda TNI Prof.Setyo H,UNHAN, 2013
PERAN DOKTER
DAN DOKTER GIGI
SEBAGAI TENAGA STRATEGIS KETAHANAN BANGSA
cè-zù tin-ba-deh thank you TERIMA KASIH ຂໍຂອບໃຈທ່ານ
salamat po
อขอบคณุคณุ 谢谢 ឣរគុណ ឣរគុណ cảm ơn bạn
”HANYA BANGSA SEHAT YANG DAPAT MENJADI BANGSA TERHORMAT”.