Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasan

Disampaikan pada Pelatihan Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota (PF-CF) PPSP TA 2013 Jakarta, 25 Februari 2013

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Kawasan

oleh: Yuke Ratnawulan Kasi Rencana dan Kebijakan - BPCK

DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Kedudukan R T R W, R PJMN , KSPN , ser t a

Str ategi Pembangunan Bi dang C K

Sumber : Dit. Bina Program DJCK, 2012

Kebijakan Sektoral/Program Kebijakan Spasial Kebijakan Perkotaan

RTRWN (PP 26/2008)

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten/Kota

RPJMN (Perpres 5/2010)

RPJM Provinsi

RPJM Kabupaten/Kota

Nasional

Provinsi

Kota/

Kabupaten

KSPN (20 thn)

(Rencana Peraturan Presiden)

KSPD (20 thn)

Seluruh

Sektor

SPPIP dan RPKPP

Strategi Pembangunan Kota

Strategi Keterpaduan Sektor (RISPAM, SSK, RTBL)

RPIJM

Program Multi Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL), Multi Tahun, Multi Sumber Dana

Sektor Cipta

Karya

Memorandum Program dan Program Tahunan

Strategi Pembangunan Kawasan

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Keter kai t an SSK dengan Dok umen

Perencanaan Bi dang C K

Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2012

SPPIP

RPIJM

RPJMD

RTBL

RISPAM

MP & Penganggaran

Tahunan

RPKPP

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Pedoman Peny usunan RPI JM

Pedoman Penyusunan

RPIJM

Umum

Teknis

Non Teknis

Mekanisme & Penilaian

Profil

Keterpaduan strategi pembangunan

Pengembangan Permukiman

PLP

Air Minum

PBL

Keuangan

Kelembagaan

Lingkungan & Sosial

DIREKTORAT


UU/Peraturan Bidang CK

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

PP No. 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung

PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU No. 494/PRT/M/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan Perkotaan


Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan


Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

DIREKTORAT


Skema Perkembangan Isu Strategis

ISU STRATEGIS:

• Pelayanan Infrastruktur bagi

pertumbuhan Ekonomi

• Pelayanan Infrastruktur bagi Peningkatan

Kesejahteraaan Masyarakat

• Pelayanan Infrastruktur bagi Peningkatan

Kualitas Lingkungan

• Direktif Presiden (Pro Rakyat)

• Isu Gender dalam Pembangunan

Infrastruktur bidang CK

• Reformasi Birokrasi

• Peran Pemerintah Pusat (Cipta Karya)

sebagai Stimulan

• Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

• Corporate Social Responsibility (CSR)

• Pencemaran Lingkungan

• Perubahan Iklim

• MDG dan SDG

• Perkembangan Iptek

• Keterpaduan Sektor

• Keterbatasan pendanaan Pemerintah

• Penangan Regional

• Perkuatan Fungsi BPPSPAM

• Perkuatan Data Base

• Komitmen Daerah

• Perkuatan Peran Serta Masyarakat

• Egosentris kota/kabupaten

• Perbaikan manajemen PDAM

• Masih tingginya penyakit melalaui media

air

• Perkuatan NSPK (Norma Standar

Prosedur Kriteria)

• Green Economy

• Green Infrastructure

DIREKTORAT


7

A. KEBIJAKAN PRESIDEN RI UNTUK 6 PROGRAM PRO RAKYAT DALAM

RANGKA PENURUNAN KEMISKINAN (INISIATIF BARU)

Berdasarkan Keppres no. 10 tahun 2011 tentang tim koordinasi peningkatan dan

perluasan program pro rakyat

Program Rumah Sangat Murah (Rusunawa dan PSDnya)

Kendaraan Angkutan Murah di Perdesaan

Program Air Bersih untuk Rakyat (MGDs dan 100% akses aman di tahun 2025)

Listrik Murah dan Efisien

Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan (Perumahan, AM,

Sanitasi)

Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin di Perkotaan (Perumahan,

AM, dan Sanitasi)

Isu Strategis

DIREKTORAT


8

B. Koridor Ekonomi Indonesia MP3EI

DIREKTORAT


C. Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia

(MP3KI)

9

• Gerakan nasional, melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat

(Public-Private-People Partnership)

• Rencana yang komprehensif : Kebijakan Makro, Sektor dan Regional

• Pendekatan sektor-regional (seperti MP3EI)

• Penekanan pada Peningkatan Pendapatan (income generating)

• Komplemen dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP,

RPJMN, MDG, Penanggulangan Kemiskinan)

• Konkrit dengan target yang lebih jelas, terukur dan fokus

• Merupakan sinergi dari berbagai program kemiskinan, termasuk ke-4 Klaster

Program Penanggulangan Kemiskinan.

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN D. Capaian dan Target MDGS

10

Indikator Acuan Dasar

(1993)

Saat Ini

(2011)

Target MDGs

2015

Proporsi penduduk terhadap

air minum layak 37,73 % 55,04% 68,87 %

Proporsi penduduk terhadap

sanitasi layak 24,81 % 55,54% 62,41 %

Goal 7:

Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Target 7c :

Menurunkan hingga

separuhnya proporsi rumah

tangga tanpa akses

berkelanjutan terhadap air

minum layak dan sanitasi

layak pada tahun 2015

Target 7d :

Mencapai peningkatan yang

signifikan dalam kehidupan

penduduk miskin di

permukiman kumuh pada

tahun 2020

12,12 11,37

10,67 10,01

9,39 8,80

8,26 7,75

7,27 6,82

6,40 6,00

0

2

4

6

8

10

12

14

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Per

sen

tase

(%

)

Target Penurunan Permukiman Kumuh 2009-2020

DIREKTORAT


POLA PIKIR PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PU 2010-2014

RPJPN 2002-2025 UU 17/2007

RPJMN 2010-2014 PP 5/2010

RENSTRA PU 2010-14 PERMEN PU 2/2010

IKU PU 2010-14 PERMEN PU 3/2010

GDRB 2010-2025 PERPRES 81/2010

RMRB 2010-2014 PERMENPAN 20/2010

SASARAN & INDIKATOR KEBERHASILAN RB

2014

9 PROGRAM & 27 KEGIATAN RB

EVALUASI KINERJA

ORGANISASI PERMENPAN

19/2008

CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN RB

SD 2010

1. Manajemen perubahan

2. Penataan peraturan per-U-Uan

3. Penguatan & penataan org.

4. Penataan tata laksana

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

6. Penguatan pengawasan

7. Penguatan akuntabilitas

8. Peningkatan pelayanan publik

9. Monitoring, evaluasi & pelaporan

1. Birokrasi bersih & bebas KKN

2. Peningkatan kualitas pelayanan

3. Peningkatan kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi

3 SASARAN KEBERHASILAN

REFORMASI BIROKRASI

9 PROGRAM RB

RMRBPU-2010-14

QUICK WINS

9 PEDOMAN PELAKSANAN RB

E. Reformasi Birokrasi

DIREKTORAT


• PUG di bidang infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan

kesejahteraan gender (KG) dalam pembangunan infrastruktur.

• Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender

yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan

pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman,

aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan

perempuan. (sebagai contoh belum semua mal atau gedung

perkantoran menyediakan tempat untuk ibu menyusui dan perawatan

anak.

• Perlu adanya suatu strategi suatu strategi pembangunan yang tepat

dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang infrastruktur.

F. Pengarusutamaan Gender (PUG)

DIREKTORAT


I. Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi

22,32

23,82

28,23

28,41

29,02

32,42

35,10

35,32

37,44

38,07

38,17

40,01

40,09

40,55

41,92

43,27

44,19

44,41

45,12

45,26

45,99

46,06

46,20

48,28

48,44

48,97

49,29

50,74

52,94

54,18

54,47

56,95

57,44

60,41

0 10 20 30 40 50 60 70

Banten

Kep. Riau

Bengkulu

DKI Jakarta

Aceh

Papua

Sulawesi Tengah

Jawa Barat

Sulawesi Barat

Lampung

Kep. Bangka Belitung

Riau

Gorontalo

Kalimantan Tengah

Sumatera Barat

Kalimantan Timur

Nasional

Sulawesi Utara

Sulawesi Selatan

Papua Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

Nusa Tenggara Barat

Jambi

Bali

Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Tenggara

Jawa Timur

Maluku Utara

Kalimantan Barat

Maluku

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Persentase Air Minum Layak (%) Th 2010

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas

Waktu

Pencapa

ian

Lembaga

Penanggung

Jawab Indikator Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Air Minum Sangat

Buruk

Tersedianya akses

air minum yang

aman melalui

Sistem Penyediaan

Air Minum dengan

jaringan perpipaan

dan bukan jaringan

perpipaan

terlindungi dengan

kebutuhan pokok

minimal 60

liter/orang/hari

40% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan Umum

Buruk 50%

Sedang 70%

Baik 80%

Sangat

Baik

100%

Nasional 50.72

G. Standar Pelayanan Minimal(SPM) (Sesuai Permen PU No. 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

DIREKTORAT


Lanjutan Sandingan SPM Kementerian PU (Ditjen Cipta Karya) dengan Realisasi

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Pencapaian

Lembaga

Penanggung


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

II Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

(Sanitasi

Lingkungan dan

Persampahan)

Air Limbah

Permukiman

1.Tersedianya

sistem air limbah

setempat yang

memadai

60% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan

Umum

2.Tersedianya

sistem air limbah

skala komunitas/

kawasan/ kota

5% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan

Umum

Pengelolaan

sampah

3.Tersedianya

fasilitas

pengurangan

sampah di

perkotaan

20% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan

Umum

4.Tersedianya

sistem

penanganan

sampah di

perkotaan

70% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan

Umum

Drainase 5.Tersedianya

sistem jaringan

drainase skala

kawasan dan

skala kota

sehingga tidak

terjadi genangan

(lebih dari 30 cm,

selama 2 jam dan

tidak lebih dari 2

kali setahun).

50% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan

Umum

23,97

26,23

35,14

41,30

41,64

43,85

44,26

44,36

45,17

45,32

45,66

46,91

47,43

48,25

48,28

48,95

50,87

51,98

52,96

53,26

54,27

55.54

55,57

57,10

57,76

61,45

63,78

64,87

65,06

68,37

72,37

79,13

81,85

84,57

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Papua

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Tengah

Sulawesi Barat

Bengkulu

Lampung

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Aceh

Kalimantan Barat

Gorontalo

Papua Barat

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tengah

Maluku

Kalimantan Selatan

Sulawesi Tenggara

Jambi

Jawa Timur

Maluku Utara

Riau

Nasional

Jawa Barat

Sumatera Utara

Jawa Tengah

Sulawesi Selatan

Banten

Sulawesi Utara

Kep. Bangka Belitung

Kalimantan Timur

Kep. Riau

Bali

DI Yogyakarta

DKI Jakarta

Nasional 55,54

Persentase Sanitasi Layak (%) Th 2010

DIREKTORAT


Baru 16 provinsi yang telah melaporkan kondisi

eksisting, realisasi, dan rencana penanganan

kawasan kumuh.

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Batas

Waktu

Pencapaian

Lembaga

Penanggung


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

III Pengembangan

Kawasan

Permukiman

Berkurangnya

luasan permukiman

kumuh di kawasan

perkotaan

10% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan Umum


DIREKTORAT


Jumlah Perda Bangunan Gedung

105 dari 498 Kab/Kota (21%)

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas

Waktu

Pencapaian

Lembaga

Penanggung


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

IV Penataan

Bangunan dan

LIngkungan

Izin Mendirikan

Bangunan (IMB)

1.Terlayaninya

masyarakat dalam

pengurusan IMB di

kabupaten/kota

100% 2014 Dinas yang

membidangi

Perijinan (IMB)

Harga Standar

Bangunan Gedung

Negara (HSBGN)

2.Tersedianya pedoman

Harga Standar

Bangunan Gedung

Negara di

kabupaten/kota

100% 2014 Dinas yang

membidangi

Pekerjaan

Umum


DIREKTORAT

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN H. RAN MAPI (Rencana Aksi Nasional Mengenai Dampak Perubahan Iklim)

Mitigasi Bidang Cipta Karya

STRATEGI MITIGASI SUB SASARAN (2012-2014)

1. Mendorong penerapan dan pengelolaan bangunan dan

lingkungan dalam rangka pengurangan emisi GRK

Penguatan perangkat pedoman teknis dan peraturan tentang penataan bangunan dan

lingkungan yang memenuhi pedoman penghematan, peluang efisisensi dan

keberlanjutan sumber energi pada bangunan gedung.

Pengembangan metoda audit energi pada bangunan gedung yang sudah ada untuk

meningkatkan performa bangunan hemat energi dan bangunan yang sedang

direncanakan untuk mengaplikasikan prinsip desain bangunan hemat energi

Pengelolaan lingkungan di sekitar bangunan melalui prinsip konservasi tanah, air dan

vegetasi dalam rangka pengurangan emisi GRK

Penelitian dan pengembangan material bangunan yang ramah lingkungan dan

menjamin rantai bahan bangunan untuk konstruksi bangunan

2. Mendorong Penerapan Teknologi dan pengelolaan limbah dan

sampah yang ramah lingkungan. Pengembangan material bahan bangunan yang berasal dari material sampah yang

didaur ulang.

Pengembangan model insentif untuk pengelolaan sampah skala rumah tanggadan

komunal untuk produk daur ulang dan biogas

Sosialisasi produk unggulan dari proses daur ualng sampah dan biogas skala rumah

tanggga dan komunal kepada pelaku strategis termasuk industri dan sekolah-sekolah

3. Mendorong penerapan teknologi pengolahan air limbah

dengan penangkap gas

4. Mendorong penerapan pengelolaan limbah yang berbasis

kepintaran ekologis (ecological intelligence) dengan mikro-

organisme sebagai faktor penentunya

Penyusunan model penyaringan air limbah melalui outlet dari sistem kolam bioretensi

Pengelolaan siklus air manajemen terpadu anatara air limbah, air hujan dan air minum

yang saling bersinergiuntuk pengmbangan air bersih

5. Mengembangkan sistem drainse yang akomodatif terhadap

perubahan volume dan debit air hujan

Penyusunan model drainase dengan sistem parit infiltrasi yang aplikatif pada badan

jalan yang berumput dan tidak berumput melalui pembuatan saluran drainase tanpa

perkerasan.

6. Mengembangkan metoda MRV (Measurement reporting dan

verification) dalam kegiatan terkait perubahan iklim di

perkotaan

7. Mengembangkan metode GIS untuk pengelolaan kerentanan

daya dukung permukiman terkait perubahan iklim

Pengembangan model pemilihan lokasi yang aman bagi permukiman dari bahaya

longsor, banjir maupun kekurangan air minum

DIREKTORAT


Trend APBN Bidang Cipta Karya

A. Total Pendanaan CK 2008-2013

6,3610

8,3562 7,9562

12,4857

14,0169

17,2188

0,0000

2,0000

4,0000

6,0000

8,0000

10,0000

12,0000

14,0000

16,0000

18,0000

20,0000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Rp. Juta)

DIREKTORAT


B. Trend APBN Bidang Cipta Karya Persektor

2,277

3,986 4,133

4,836

2,157

2,787 2,781 3,096

1,517

2,305

2,771

3,15

1,79

3,021

3,573

5,574

2010 2011 2012 2013

DIT. BANGKIM DIT. PBL DIT. PPLP DIT. PAM

(Rp. Trilyun)

Perbandingan Dokumen Strategi Pengembangan

Infrastruktur Bidang Cipta Karya

SPPIP RPKPP RTBL SSK RISPAM RPIJM

Dasar

Penyusunan - -

Permen PU

06/2007 -

Permen PU

18/2007

SE Dirjen CK

No. Pr. 02.03-

Dc/496

Lingkup

Wilayah Kabupaten/ kota kawasan kawasan

Kabupaten/

Kota

Kabupaten/ Kota

atau regional Kabupaten/ Kota

Substansi/

Sektor

Permukiman &

Infrastruktur

bidang CK

Permukiman&

Infrastruktur

bidang CK

Penataan

Bangunan &

Lingkungan

Air limbah

permukiman,

persampahan,

drainase

SPAM perpipaan

& non-perpipaan

Seluruh Sektor

bidang Cipta

Karya

Kedalaman

Produk

• Strategi

Pembangunan

• Program

Investasi

Pembangunan

• Jangka pan-

jang (20 thn)

• Skala 1:

25.000

• Rencana

Program Aksi

Rinci

• DED

• Jangka

menengah

• Skala 1: 5.000

/ Skala 1:

1.000

• Panduan ran-

cang bangun

• Rencana aksi

penataan

lingkungan

• Jangka

menengah

• Skala Kws. 5-

60 ha

• Strategi

operasional

pengembang-

an Sanitasi

• Jangka

menengah

• Skala kota/

kabupaten

• Rencana tek-

nis pengem-

bangan AM

• Jangka

panjang (15-20

tahun)

• Skala kota/

kabupaten/

lintas wilayah

• matriks pro-

gram & inves-

tasi (AM, PLP,

PBL, Bangkim)

• Aspek non-

teknis

• Jangka

menengah

Status Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan

CK Provinsi Maluku

No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM

1. Kab. Buru Perda No. 19

Tahun 2012

V

(2011) V V

(2011)

2. Kab. Maluku Tengah Perda No. 30

Tahun 2011

V

(2011) V Kab Maluku Tengah

(2010) V

(2012)

3. Kab. Maluku Tenggara - - V -

4. Kab. Kep. Aru Perda No. 3

Tahun 2012

- V V

(2012)

5. Kab. Seram Bagian Barat - - V V

(2012)

6. Kab. Seram Bagian Timur Perda No. 9

Tahun 2012

- V V

(2012)

7. Kota Ambon Perda No. 24

Tahun 2012

- V Kwsn Amahusu (2005),

Kota Ambon (2006), V

(2009)

V

(2012)

8. Kab. Maluku Tenggara

Barat

- - V Kwsn Selaru (2011) V

(2012)

9. Kab. Maluku Barat Daya - - V V

(2012)

10. Kab. Buru Selatan Perda No. 2

Tahun 2012

- V V

(2011)

11. Kota Tual - V

(2012) V V

(2012)

Status Penyusunan Dokumen Strategi

Pembangunan CK Provinsi Maluku Utara


1. Kab. Halmahera Tengah Perda No. 1

Tahun 2012

- V V

(2010)

2. Kab. Halmahera Barat - - V V

(2012)

V

(2010)

3. Kab. Halmahera Timur - - V V

(2010)

4. Kab. Halmahera Utara - V

(2012)

V V

(2010)

5. Kab. Halmahera Selatan - V

(2012)

V V

(2012)

V

(2010)

6. Kab. Kep. Sula Perda No. 3

Tahun 2011

- V V

(2012)

7. Kota Ternate - V

(2010)

V Kel. Koloncucu

(2010)

8. Kota Tidore Kepulauan - V

(2011)

V V

(2010)

9. Kab. Pulau Morotai - - V Kws. Kota Lama

Labua (2011)

V

(2011)

10. Kota Sofifi -

V

(2010)


CK Provinsi Papua (1) No. Kabupaten / Kota RTRW SPPIP RPIJM RTBL SSK RI SPAM

1. Kab. Merauke Perda No. 14

Tahun 2011

- V Kwsn Area Perdagangan

Kota Merauke (2011)

V (2011)

2. Kab. Jayawijaya - - V V (2012)

3. Kab. Jayapura Perda No. 21

Tahun 2009

- V Kota Jayapura (2006), Kwsn

Eks Pasar Abepura (2011)

V

(2009)

V (2012)

4. Kab. Paniai - - -

5. Kab. Puncak Jaya - - V

6. Kab. Nabire Perda No. 13

Tahun 2009

- V Kab. Nabire (2010) V (2010)

7. Kab. Mimika Perda No. 15

Tahun 2012

V

(2012)

V V (2010)

8. Kab. Yapen - - V V (2012)

9. Kab. Biak Numfor Perda No. 68

Tahun 2011

- V V (2012)

10. Kab. Boven Digoel Perda No. ....

Tahun 2012

- V V (2012)

11. Kab. Mappi Perda No. ....

Tahun 2012

- V

12. Kab. Asmat - - V V

(2012)

V (2012)

13. Kab. Yahukimo Perda No. 2

Tahun 2011

- V

14. Kab. Intan Jaya - - -


15. Kab. Pegunungan Bintang - - V V (2010)

16. Kab. Deiyai - - - V (2012)

17. Kab. Tolikara - - V

18. Kab. Sarmi - - V

19. Kab. Keerom - V

(2011)

V Kab. Keerom

(2006)

V (2012)

20. Kab. Waropen Perda No. 1

Tahun 2012

- V V

(2012)

V

(2012)

21. Kab. Supiori - - V V (2012)

22. Kota Jayapura - - V V

(2009)

V

(2012)

23. Kab. Dogiyai - - V

24. Kab. Lanny Jaya - - - V (2012)

25. Kab. Mamberamo Tengah - - V V (2012)

26. Kab. Nduga - - V

27. Kab. Puncak - - V

28. Kab. Yalimo - - - V (2012)

29. Kab. Mamberamo Raya - - - V (2012)


CK Provinsi Papua (2)


1. Kab. Sorong - V

(2012)

V V

(2012)

2. Kab. Manokwari - - V Kab. Manokwari (2006),

Kwsn Arfai (2010),

Kwsn Baru Nene, 2011)

V

(2012)

3. Kab. Fak-Fak - V

(2012)

V V

(2012)

4. Kab. Sorong Selatan - - V V

(2012)

5. Kab. Raja Ampat - - V V

(2012)

6. Kab. Teluk Bintuni - - V V

(2010)

7. Kab. Teluk Wondama - - V V

(2012)

8. Kab. Kaimana - - V V

(2012)

9. Kota Sorong - V

(2011)

V Kwsn Bandara Eduard

Osok (2012)

V

(2011)

10. Kab. Tambrauw - - V V

(2012)

11. Kab. Maybrat - - V V

(2012)


CK Provinsi Papua Barat

Status RTRW Provinsi

Provinsi Perda

Sumatra Barat Perda No. 13 Tahun 2012

Bengkulu Perda No. 2 Tahun 2011

Lampung Perda No.1 Tahun 2010

Banten Perda No.2 Tahun 2011

DKI Jakarta Perda No.1 Tahun 2011

Jawa Barat Perda No.22 Tahun 2010

Jawa Tengah Perda No.6 Tahun 2010

Jawa Timur Perda No. 5 Tahun 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010

Bali Perda No.16 Tahun 2009

Nusa Tenggara Barat Perda No.3 Tahun 2010

Nusa Tenggara Timur Perda No16 Tahun 2011

Gorontalo Perda No.4 Tahun 2011

Sulawesi Selatan Perda No.9 Tahun 2009

Status RTRW Kota

1 Banda Aceh Perda No.4 Tahun 2009

2 Sabang Perda No. 6 Tahun 2012

3 Medan Perda No.13 Tahun 2011

4 Binjai Perda No.12 Tahun 2011

5 Padang Perda No. 5 Tahun 2012

6 Bukittinggi Perda No.6 Tahun 2011

7 Payakumbuh Perda No.1 Tahun 2012

8 Solok Perda No. 13 Tahun 2012

9 Sawah Lunto Perda No. 8 Tahun 2012

10 Lubuk Linggau Perda No. _ Tahun 2012

11 Sungai Penuh Perda No. 5 Tahun 2012

12 Bengkulu Perda No. 14 Tahun 2012

13 Pangkal Pinang Perda No.11 tahun 2011

14 Bandar Lampung Perda No.11 Tahun 2011

15 Metro Perda No.1 Tahun 2012

16 Cilegon Perda No.3 Tahun 2011

17 Serang Perda No.6 Tahun 2011

18 Tangerang Selatan Perda No.15 Tahun 2012

19 Bekasi Perda No.13 Tahun 2011

20 Bogor Perda No.8 Tahun 2011

21 Bandung Perda No.18 tahun 2011

22 Sukabumi Perda No. 11 Tahun 2012

23 Tasikmalaya Perda No. 4 Tahun 2012

24 Tangerang Perda No. 6 Tahun 2012

25 Cirebon Perda No. 8 Tahun 2012

26 Semarang Perda No.4 Tahun 2011

27 Pekalongan Perda No. 30 tahun 2011

28 Surakarta Perda No. 1 Tahun 2012

29 Tegal Perda No. 4 Tahun 2012

30 Magelang Perda No. 4 Tahun 2012

31 Salatiga Perda No.4 Tahun 2011

32 Yogyakarta Perda No.2 Tahun 2010

33 Batu Perda No.7 Tahun 2011

34 Blitar Perda No. 9 Tahun 2011

35 Malang Perda No.4 Tahun 2011

36 Probolinggo Perda No.2 Tahun 2010

37 Madiun Perda No.6 Tahun 2011

38 Kediri Perda No.1 Tahun 2012

39 Pasuruan Perda No. 1 Tahun 2012

40 Mojokerto Perda No. 4 Tahun 2012

41 Balikpapan Perda No. 12 Tahun 2012

42 Tarakan Perda No 4 Tahun 2012

43 Singkawang Perda No. 2 Tahun 2012

44 Denpasar Perda No.27 Tahun 2011

45 Mataram Perda No.12 Tahun 2011

46 Bima Perda No. 4 Tahun 2012

47 Kupang Perda No.11 Tahun 2011

48 Gorontalo Perda No. 40 Tahun 2011

49 Palu Perda No.16 Tahun 2011

50 Kendari Perda No.1 Tahun 2012

51 Bau-Bau Perda No. 1 Tahun 2012

52 Palopo Perda No. 5 Tahun 2012

53 Parepare Perda No.10 Tahun 2011

54 Bitung Perda No. 40 Tahun 2011

55 Ternate Perda No. 2 Tahun 2012

56 Ambon Perda No. 24 Tahun 2012

Status RTRW Kabupaten/Kota 1 Simalungun Perda No._ Tahun 2012

2 Tanah Datar Perda No. 12 Tahun 2012

3 Sawah Lunto Perda No. 5 Tahun 2012

4 Agam Perda No.13 Tahun 2011

5 Padang Pariaman Perda No.5 tahun 2011

6 Pasaman Perda No.6 Tahun 2011

7 Pasaman Barat Perda No. 18 Tahun 2012

8 Dharmasraya Perda No. 10 Tahun 2012

9 Pesisir Selatan Perda No. 7 Tahun 2011

10 Natuna Perda No. 10 Tahun 2012

11 Bintan Perda No. 2 Tahun 2012

12 Bangka Tengah Perda No. 48 Tahun 2011

13 Muko-Muko Perda No. 6 Tahun 2012

14 Lebong Perda No. 14 Tahun 2012

15 Kaur Perda No. 4 Tahun 2012

16 Rejang Lebong Perda No. 8 Tahun 2012

17 Bengkulu Selatan Perda No.7 Tahun 2011

18 Bengkulu Tengah Perda No. 15 Tahun 2012

19 Tanjung Jabung Timur Perda No. 11 Tahun 012

20 Lima Puluh Kota Perda No. 7 tahun 2012

21 Ogan Ilir Perda No. 1 Tahun 2012

22 Ogan Komering Ulu Timur Perda No. 13 Tahun 2012

23 Banyu Asin Perda No. 28 Tahun 2012

24 Kerinci Perda No. 24 Tahun 2012

25 Empat lawang Perda No.9 Tahun 2012

26 Lampung Barat Perda No. 1 Tahun 2012

27 Lampung Selatan Perda No. 15 Tahun 2012

28 Lampung Tengah Perda No. 1 Tahun 2012

29 Lampung Timur Perda No. 4 Tahun 2012

30 Mesuji Perda No. 6 Tahun 2012

31 Way Kanan Perda No. 11 Tahun 2011

32 Pesawaran Perda No. 4 Tahun 2012

33 Tulang Bawang Barat Perda No. 2 Tahun 2012

34 Pringsewu Perda No. 2 Tahun 2012

35 Tanggamus Perda No.16 Tahun 2011

36 Pandeglang Perda No.3 Tahun 2011

37 Lebak Perda No. 17 Tahun 2008

38 Serang Perda No. 10 Tahun 2011

39 Tangerang Perda No.13Tahun 2011

40 Bandung Perda No. 3 Tahun 2008

41 Cirebon Perda No.17 Tahun 2011

42 Kuningan Perda 26 Tahun 2011

43 Majalengka Perda No 11 tahun 2011

44 Garut Perda No.29 Tahun 2011

45 Bogor Perda No. 19 Tahun 2008

46 Sukabumi Perda No. 22 Tahun 2012

47 Sumedang Perda No. 2 Tahun 2012

48 Tasikmalaya Perda No. 2 Tahun 2012

49 Indramayu Perda No. 1 Tahun 2012

50 Bekasi Perda No. 3 Tahun 2011

51 Bandung Barat Perda No. 2 Tahun 2012

52 Purwakarta Perda No. 11 Tahun 2012

53 Ciamis Perda No. 15 Tahun 2012

54 Sukoharjo Perda No. 4 Tahun 2011

55 Brebes Perda No. 2 Tahun 2011

56 Boyolali Perda No. 9 Tahun 2011

57 Cilacap Perda No.9 tahun 2011

58 Kendal Perda No. 20 Tahun 2011

59 Sragen Perda No.11 Tahun 2011

60 Jepara Perda No. 2 Tahun 2011

61 Pemalang Perda No. 3 Tahun 2011

62 Magelang Perda No. 45 Tahun 2011

63 Wonogiri Perda No.9 tahun 2011

64 Semarang Perda No. 6 Tahun 2011

65 Batang Perda No. 7 Tahun 2011

66 Pekalongan Perda No. 2 Tahun 2011

67 Blora Perda No. 18 Tahun 2011

68 Pati Perda No. 5 Tahun 2011

69 Klaten Perda No.11 Tahun 2011

70 Rembang Perda No. 14 Tahun 2011

71 Purbalingga Perda No. 5 Tahun 2011

72 Banyumas Perda No. 10 Tahun 2011

73 Wonosobo Perda No. 2 Tahun 2011

74 Demak Perda No. 6 Tahun 2011

75 Purworejo Perda No. 27 Tahun 2011

76 Banjarnegara Perda No. 11 Tahun 2011

77 Temanggung Perda No. 5 Tahun 2008

78 Kebumen Perda No. 23 Tahun 2012

79 Kudus Perda No. 16 Tahun 2012

80 Tegal Perda No. 10 Tahun 2012

81 Grobogan Perda No. 7 Tahun 2012

82 Gunung Kidul Perda No.6 Tahun 2011

83 Bantul Perda No. 4 Tahun 2011

84 Kulon Progo Perda No. 1 Tahun 2012

85 Sleman Perda No. 12 Tahun 2012

86 Sidoarjo Perda No. 9 Tahun 2009

87 Bangkalan Perda No. 10 Tahun 2009

88 Pasuruan Perda No. 12 Tahun 2010

89 Jombang Perda No. 21 Tahun 2009

90 Pacitan Perda No. 3 Tahun 2010

91 Malang Perda No. 3 Tahun 2010

92 Gresik Perda No. 8 Tahun 2011

93 Ngawi Perda No. 10 Tahun 2011

94 Madiun Perda No. 9 Tahun 2011

95 Kediri Perda No 14 Tahun 2011

96 Nganjuk Perda No. 2 Tahun 2011

97 Probolinggo Perda No. 3 Tahun 2011

98 Blitar Perda No. 5 Tahun 2009

99 Bondowoso Perda No. 26 Tahun 2011

100 Bojonegoro Perda No. 26 Tahun 2011

101 Lamongan Perda No. 15 Tahun 2011

102 Lumajang Perda No. 6 Tahun 2009

103 Ponorogo Perda No. 1 Tahun 2012

104 Tuban Perda No. 9 Tahun 2012

105 Tulungagung Perda No. 11 Tahun 2012

106 Banyuwangi Perda No. 8 Tahun 2012

Status RTRW Kabupaten/Kota 107 Pamekasan Perda No. 16 Tahun 2012

108 Sampang Perda No. 7 Tahun 2012

109 Mojokerto Perda No. 9 Tahun 2012

110 Kotabaru Perda No. 11 Tahun 2012

111 Barito Kuala Perda No. 6 Tahun 2012

112 Sukamara Perda No. 16 Tahun 2012

113 Malinau Perda No. 11 Tahun 2012

114 Tana Tidung Perda No. 16 Tahun 2012

115 Jembrana Perda No. 11 Tahun 2012

116 Lombok Barat Perda No. 1 Tahun 2012

117 Lombok Timur Perda No. 2 Tahun 2012

118 Dompu Perda No. 48 Tahun 2011

119 Lombok Utara Perda No. 9 Tahun 2011

120 Lombok Tengah Perda No. 7 Tahun 2011

121 Sumbawa Barat Perda No. 2 Tahun 2012

122 Sekadau Perda No._Tahun 2011

123 Bima Perda No.9 Tahun 2011

124 Manggarai Perda No. 6 Tahun 2012

125 Manggarai Barat Perda No. 9 Tahun 2012

126 Sumba Barat Perda No. 1 Tahun 2012

127 Sumbawa Perda No. 10 Tahun 2012

128 Manggarai Timur Perda No. 6 Tahun 2012

129 Flores Timur Perda No. 13 Tahun 2008

130 Sabu Raijua Perda No. Tahun 2011

131 Timor Tengah Utara Perda No. 19 Tahun 2008

132 Timor Tengah Selatan Perda No. 10 Tahun 2012

133 Sikka Perda No. 2 Tahun 2012

134 Belu Perda No. 6 Tahun 2011

135 Nagekeo Perda No. 1 Tahun 2011

136 Sumba Barat Daya Perda No. 15 Tahun 2009

137 Lembata Perda No. 8 Tahun 2011

138 Ende Perda No. 11 Tahun 2011

139 Sumba Tengah Perda No. 8 Tahun 2011

140 Sumba Timur Perda No. 12 Tahun 2010

141 Ngada Perda No. 3 Tahun 2012

142 Luwu Timur Perda No. 7 Tahun 2011

143 Luwu Perda No. 6 Tahun 2011

144 Enrekang Perda No.14 Tahun 2011

145 Jeneponto Perda No. 1 Tahun 2012

146 Luwu Utara Perda No. 2 Tahun 2011

147 Wajo Perda No. 12 Tahun 2012

148 Barru Perda No. 4 Tahun 2012

149 Sidrap Perda No. 5 Tahun 2012

150 Tana Toraja Perda No. 12 Tahun 2011

151 Takalar Perda No. 6 Tahun 2012

152 Maros Perda No. 4 Tahun 2012

153 Bantaeng Perda No. 2 Tahun 2012

154 Poliwali Mandar Perda No. 12 Tahun 2012

155 Sopeng Perda No. 8 Tahun 2012

156 Sinjai Perda No. 11 Tahun 2012

157 Bulu Kumba Perda No. 21 Tahun 2012

158 Pinrang Perda No. 14 Tahun 2012

159 Pangkajene Perda No. 8 Tahun 2012

160 Toraja Utara Perda No. 3 Tahun 2012

161 Poso Perda No. 8 Tahun 2012

162 Buol Perda No. 4 Tahun 2012

163 Toli-Toli Perda No. 16 Tahun 2012

164 Banggai Perda No. 10 Tahun 2012

165 Kolaka Perda No. 16 Tahun 2012

166 Kolaka Utara Perda No. 6 Tahun 2012

167 Wakatobi Perda No. 12 Tahun 2012

168 Buton Utara Perda No. 5 Tahun 2012

169 Konawe Utara Perda No. 20 Tahun 2012

170 Kep. Talaud Perda No. Tahun2012

171 Parigi Moutong Perda No. 2 Tahun 2011

172 Morowali Perda No. 2 Tahun 2012

173 Tojo Una-Una Perda No. 47 tahun 2011

174 Sigi Perda No. 21 Tahun 2012

175 Donggala Perda No. 1 Tahun 2012

176 Gowa Perda No. 25 Tahun 2012

177 Pahuwato Perda No. 8 Tahun 2012

178 Boalemo Perda No. 3 Tahun 2012

179 Bone Bolango Perda No. 8 Tahun 2012

180 Buru Perda No. 19 Tahun 2012

181 Maluku Tengah Perda No. 30 Tahun 2011

182 Maluku Tenggara Perda No. 12 Tahun 2012

183 Maluku Tenggara Barat Perda No. 14 Tahun 2012

184 Kep. Aru Perda No. 3 Tahun 2012

185 Seran Bagian Timur Perda No. 9 Tahun 2012

186 Buru Selatan Perda No. 2 Tahun 2012

187 Halmahera Tengah Perda No. 1 Tahun 2012

188 Halmaheran Barat Perda No. 6 Tahun 2012

189 Halmahera Timur Perda No. 11 Tahun 2012

190 Halmahera Utara Perda No. 12 Tahun 2012

191 Halmehera Selatan Perda No. 7 Tahun 2012

192 Kep. Morotai Perda No. 3 Tahun 2012

193 Kep. Sula Perda No. 3 Tahun 2011

194 Yapen Perda No. 6 Tahun 2012

195 Peg. Bintang Perda No. 5 Tahun 2012

196 Supiori Perda No. 8 Tahun 2012

197 Yalimo Perda No. 48 Tahun 2012

198 Boven Digoel Perda No. Tahun 2012

199 Mappi Perda No. Tahun 2012

200 Waropen Perda No. 1 Tahun 2012

201 Merauke Perda No. 14 tahun 2011

202 Jayapura Perda No. 21 Tahun 2009

203 Mimika Perda No. 15 Tahun 2012

204 Nabire Perda No. 13 Tahun 2009

205 Biak Numfor Perda No. 68 Tahun 2011

206 Yakuhimo Perda No. 2 Tahun 2011

207 Tambaruw Perda No. 10 Tahun 2012

208 Sorong Perda No. 3 Tahun 2012

209 Fak-Fak Perda No. 7 Tahun 2012

210 Raja Ampat Perda No. 3 Tahun 2012

211 Teluk Bintuni Perda No. 4 Tahun 2012

212 Maybrat Perda No. 2 Tahun 2012

Sumber Ditjen Penataan Ruang (Status 14 Februari 2013)

Terima Kasih…

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasan

Documents

Transcript of Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasan