Pendekatan Manajerial dalam Pelayanan Publik melalui

PUSKESMAS

Oleh :

Jemmy Juliando P.S. 0710310088

Sukarno Wibowo 0710310091

Fany Kholilurrahman 0710310104

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Puskesmas sebagai organisasi pelayanan kesehatan melaju

demikian pesat. Situasi ini terjadi karena peran dan fungsi Puskesmas yang sangat

dominan dalam menjaga status kesehatan masyarakat, mulai dari tingkat pencegahan

sampai dengan rehabilitasi. Pelayanan Puskesmas, yang mendapat dukungan dari

kemajuan teknologi, berkembang seiring dengan tuntutan modernisasi sehingga menjadi

semakin bervariasi. Puskesmas saat ini penuh dengan peralatan medis mutakhir untuk

mendukung pelayanan medik, sementara itu di sisi administrasi era digital semakin kuat

mengakar pada setiap komponen pelayanan non medik di Puskesmas.

Pada sisi lain, pengguna Puskesmas mulai menuntut standar kualitas pelayanan

yang mengedepankan keselamatan dan efi siensi. Pelanggan Puskesmas menjadi

semakin kritis dan semakin ”well-informed” atas semua jasa yang diterimanya serta

kewajibannya untuk membayar biaya pelayanan. Sementara itu, sumber daya manusia

di Puskesmas juga berkembang kuantitas dan kompetensinya. Variasi jenis tenaga

semakin kompleks, baik bersifat horisontal (banyak jenis profesi bekerja di tempat yang

sama) maupun vertical (satu jenis profesi mempunyai berbagai macam tingkat

kompetensi). Perkembangan yang terjadi pada organisasi Puskesmas membawa

konsekuensi pada sistem manajemen. Sistem manajemen Puskesmas saat ini tidak dapat

lagi bertumpu pada paradigma dan konsep manajemen di masa lampau. Diperlukan

berbagai macam pengetahuan dan ketrampilan manajemen terkini untuk mengelola

Puskesmas, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi penggunanya.

Kebijakan desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dalam wujud ‘Otonomi

Daerah’. Melalui konsep otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam

mendukung otonomi tersebut manusia adalah faktor utama dalam pembangunan yang

diharapkan mampu menciptakan kinerja yang berkualitas dan mencapai produktivitas

yang tinggi sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan. Untuk mencapainya,

maka diperlukan sumber daya manusia yang sehat baik jasmani dan rohani karena

kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menunjang semua aktifitas kehidupan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992

tentang kesehatan ditegaskan bahwa : “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”. Dalam Undang-Undang

tersebut ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara Republik Indonesia berhak

memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya dan diikutsertakan dalam usaha-usaha

kesehatan pemerintah Republik Indonesia dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

itu harus dapat dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata.

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan (Health Service) menurut

Levey dan Loomba dalam Azrul (1996,34) ialah setiap upaya yang diselenggarakan

sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencagah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Puskesmas merupakan sarana atau organisasi dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat konsep akuntabilitas.

Puskesmas sendiri adalah satu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta

masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas diharapkan

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata, tidak ada

diskriminasi sehingga pelayanan tersebut menjadi lebih akuntabel, efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :1. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian pelayanan oleh

Puskemas?2. Apa hambatan puskesmas dalam memberikan pelayanan yang optimal dari segi

manajerial?3. Bagaimana upaya pengoptimalan pelayanan kesehatan masyarakat melalui

puskesmas dari segi manajerial?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Publik

a. Konsepsi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (KEP MENPAN NO.

63/KEP/M.PAN/7/2003).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hakikat pelayanan

publik menurut Djoko Wijono mengandung 3 unsur, yaitu :

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah di bidang pelayanan publik.

2. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan sehingga

pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil

guna.

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, danperan serta masyrakat dalam

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (Djoko

Wijono, 1997:114)

Dari beberapa pengertian pelayanan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan

publik merupakan suatu bentuk usaha pelayanan yang dilakukan baik oleh individu

ataupun organisasi sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki dalam rangka

memberikan bantuan kemudahan untuk dapat mencapai tujuan dari publik atau

pelanggan.

Dalam konteks pelayanan publik dapat dipahami bahwa keberhasilan proses

pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi atau budaya

organisasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat

kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni, pertama,

aspek proses internal organisasi birokrasi. Kedua, aspek eksternal organisasi yakni

kemanfaatan yang dirasakan oleh masyrakat pelanggan.

b. Manajemen Pelayanan Publik

Aktivitas manajemen yang dimaksud disini adalah aktivitas yang dilakukan oleh

manajemen dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Moenir, 1998:163)

dan manajemen pelayanan itu sendiri adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen

yang mengatur dan mengendalikan proses layanan,agar mekanisme kegiatan pelayanan

dapat berjalan tertib, lancer, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak-pihak

yang dilayani (Moenir, 1998:186) sedangkan manajemen pelayanan publik adalah

manajemen proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus pada terselenggaranya

pelayanan guna memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan melalui

cara-cara yang tepat dan memuaskan pihakyang dilayani (Moenir, 1998:204).

Dengan adanya cara-cara yang tepat untuk menangani kegiatan pelayanan akan

sangat membantu kelancaran dan kecepatan penangan kepentingan orang-orang yang

bersangkutan disini termasuk masalah prosedur dan metode yang sederhana sehingga

pelaksanaan kegiatan dapt efektif dan efisien, mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Selain melalui cara-cara yang tepat, pelayanan publik dapat berhasil dengan baik

jika didukung dengan unsur pelaku. Pelaku dapat berbentuk badan atau organisasi yang

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan manusianya selaku pegawai

baik secara kelompok atau individual dan sebagai pelaku dalam pelayann publik di

Indonesia adalah pegawai Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat kelompok

yang dominan baik dalam hal peran layanannya maupun dalam hal jumlahnya.

c. Program Manajerial Publik

Aplikasi Manajemen Publik ,setidaknya telah membawa perubahan kedalam

program organisasi. Perubahan tersebut berhubungan dengan peningkatan prestasi

produksi pada organisasi publik untuk membenahi managemen sumber daya manusia

meliputi staf, pengembangan, perekrutan karyawan yang berkualifikasi serta

penghargaan atas prestasi, adanya target kinerja, penggunaan informasi teknologi,

mengembangkan feedback dari para klien dan menekankan pada kualitas pelayanan,

serta kecenderungan untuk membuat keputusan yang lebih demokratis. Semua ini

dimaksudkan untuk memperbaiki individu melalui insentif, menakar prestasi dan

sehingga memperbaiki hubungan birokrasi dengan klien.

Disamping itu, juga terjadi perubahan dalam penggunaan sektor private yang

lebih luas untuk menciptakan image baru (kepercayaan), efisiensi, daya saing, dan

sistem kontrak produksi yang lebih terbuka bagi publik dalam penyediaan barang dan

jasa atau dalam melakukan kontrak serta untuk menghilangkan monopoli

Sebagai bentuk baru dari administrasi tradisional, manajemen publik antara lain

berupaya memperkenalkan :

1. Pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian reward atas prestasi,

2. Keterlibatan staf dalam pengambilan keputusan,

3. Pengendoran /kontrol, dalam pencapaian target

4. Penggunaan teknologi informasi,

5. Pelayanan terhadap para klien,

6. Sistem Kontrak dan

7. Deregulasi untuk menghindari monopoli.

Sementara itu, pakar pendekatan managerialism bernama Hood (1991, hal. 4-5)

memberikan beberapa karakteristik program managerial, atau apa yang dia sebut

sebagai “new public management” seperti diringkas menjadi tujuh point berikut :

1. Hands-on profesional management/penanganan managemen profesional pada sektor

publik. Ini bermaksud membiarkan manager me-manage organisasi atau dengan

aktif, menentukan kontrol organisasi diikuti dengan penentuan tanggung jawab yang

jelas atas tugas dalam segala tindakan/aksi.

2. Standar ketegasan dan pengukuran prestasi yang meliputi penjabaran yang jelas atas

tugas, tujuan dan target prestasi Standar ini memerlukan statemen yang jelas

terhadap tujuan, serta efisiensi yang tajam terhadap obyektif/tujuan.

3. Fokus yang lebih besar pada kontrol output. Sumber daya diarahkan pada bidang-

bidang sesuai pengukuran prestasi, sejalan dengan orientasi untuk mengutamakan

hasil ketimbang prosedur-prosedur.

4. Penambahan atau disaggregation pada unit-unit sektor public dilakukan untuk

mewujudkan efisiensi tertentu. Ini mencakup upaya untuk mengintegralkan unit

dengan basis “arm’s-length/jangkauan kewenangan”.

5. Meningkatkan spirit kompetisi yang lebih besar pada sektor publik. Ini mencakup

penentuan system kontrak yang lebih transparan,standar dan prosedur tender yang

lebih baik sehingga dapat memangkas biaya dan penyimpangan.

6. Pelaksanaan style managemen berorientasi pada sektor privat. Ini mencakup

perubahan type manajemen dari gaya militer kearah fleksibelitas/kompromis dalam

mempekerjakan SDM, pemberian imbalan dan dalam hal pelayanan

7. Penekanan yang lebih besar terhadap disiplin dan penghematan penggunaan sumber

daya.

Dapat disebutkan disini pula setidaknya ada empat jenis perubahan konstitusi program

managerial: pertama perubahan yang berfokus pada output, kedua alterasi administrasi

input, yang ketiga perubahan tentang batasan agen-agen pemerintah, dan keempat

perubahan dalam bentuk hubungan dengan pimpinan politik dan publik, sehingga

manager lebih responsibel

1. Fokus pada output

Perubahan utama pada program managerial adalah organisasi berfokus pada output,

daripada input. Organisasi publik berbuat sesuatu, kemudian mereka dapat mengetahui

apa yang mereka lakukan, seberapa baik dikerjakan, serta siapa yang bertanggung jawab

terhadap pencapaian tujuan/hasil. Untuk pencapaian obyektif/tujuan tersebut, ada lima

langkah yang telah dikembangkan:

Pertama, organisasi menentukan seluruh strategi serta obye-obyeknya. Yang kedua,

program direncanakan untuk menemukan tujuan khusus. Yang ketiga, struktur

organisasi dan anggaran sesuai dengan program. Yang keempat, pengukuran prestasi

dan eksplorasi hambatan hambatan. Yang ke lima, adanya evaluasi pencapaian tujuan.

2. Perubahan pada input

Ada beberapa perubahan input, walaupun tak sepenting pada fokus output, namun

memiliki dampak yang signifikan terhadap managemen sektor publik, yang meliputi :

sumber daya staff, anggaran, teknologi dsb Perubahan tersebut,antara lain tampak dalam

hal hal berikut : penciutan staff, pengenalan sistem indikator prestasi yang menekankan

perlunya mewujudkan nilai nilai ekonomis (efisiensi), tanggung jawab yang lebih besar,

serta pengenalan sistem perencanaan baru yang mana kesemuanya dalam rangka

pencapaian tujuan secara kongkrit

3. Mereduksi Peran Pemerintah

Misalnya melalui privatisasi dan memperbaharui system tender dalam kontrak

proyek publik

4. Hubungan Dengan Politisi dan Publik

Secara teori model administrasi tradisional menghendaki sebuah pemisahan antara

mereka yang memberikan perintah (Legislatif-Politik) dan mereka yang

menjalankannya (Eksekutif-Administrator). Pada model tradisional hubungan manajer

publik dengan kepemimpinan politis bersifat teknis dan sempit, bak majikan dan

bawahan, antara mereka yang memberikan perintah dan mereka yang menjalankannya.

Sedangkan dalam model managerialism hubungan antara politisi dan manajer lebih cair

dan lebih familier dari sebelumnya. Manajer publik terlibat dalam masalah kebijakan

( politik ) dan secara personal lebih sering bertanggung jawab atas terjadinya masalah

atau public issues dan akan kehilangan pekerjaan jika terjadi kesalahan. Manajemen

publik adalah manajemen politis dimana kriteria politis dan administratif disatukan

secara efektif.Seorang manajer publik yang efektif adalah seorang pemain politik yang

baik. Karena pelayanan publik adalah institusi politis sehingga pegawai publik harus

berinteraksi dengan lingkungan politis. Menuruti tujuan-tujuan politis adalah fungsi

utama dari pelayanan publik .

2.2 Pelayanan Kesehatan Masyarakat

a. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Menurut Azrul Azwar dalam bukunya “Pengantar Administrasi Kesehatan”

berpendapat bahwa suatu pelayanan kesehatan yang baik harus memiliki berbagai syarat

pokok antara lain :

1. Tersedia dan Berkesinambungan (Available and Continous)

Semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit

ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat yaitu ada pada saat dibutuhkan.

2. Dapat Diterima dan Wajar ( Acceptable and Appropriate)

Pelayanan kesehatan tersebut bersifat wajar dan tidak bertentangan dengan adat-

istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

3. Mudah Dicapai (Accepsible)

Ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi untuk dapat

mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana

kesehatan menjadi sangat penting.

4. Mudah Dijangkau (Affordable)

Keterjangkauan yang dimaksud disini terutama dari sudut biaya, diupayakan biaya

pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

5. Berkualitas (Quality)

Pengertian berkualitas disini menunjuk pada tingkat kesempuranaan pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak dapat memuaskan para

pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai

dengan kode etik serta standart yang telah ditetapkan (Azrul Azwar,1996,38-39).

b. Aspek Pelayanan Kesehatan

Menurut Muninjaya (1999,44) untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan

pelayanan kesehatan, pemerintah (Depkes) telah menetapkan indikator keberhasilan

pelayanan sektor kesehatan. Aspek ini secara spesifik diuraikan dalam Sistem

Kesehatan Nasional yang meliputi :

1. Derajat Kesehatan : Lama hidup, kematian, cacat, kesakitan, status gizi,

tingkat pendidikan kesehatan, tersedianya air bersih, kebersihan lingkungan,

jamban dan upaya kepenuhsesakan.

2. Upaya Kesehatan : Tenaga, peralatan, fasilitas, biaya, kebijakan, informasi

kesehatan, organisasi dan kegiatan.

3. Demografi

4. Perilaku Penduduk Terhadap Kesehatan

5. Pengadaan Sumber Daya

6. Pemanfaatan Sumber Daya

7. Kesepakatan Kebijakan

8. Potensi Organisasi Kemasyarakatan : peran sektor lain seperti sektor

pendidikan, perekonomian dll.

9. Lingkungan

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Permasalahan Pelayanan Puskesmas

Kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat perlu

mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama yang berkaitan dengan SDM (sumber

daya manusia) yang bekerja pada organisasi tersebut, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi maka dituntut kesadarannya,

profesionalisme, kedisiplinan dan kinerja yang setinggi mungkin sehingga roda

organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien.

Dalam kaitannya hal tersebut diatas, maka untuk mewujudkan cita-cita

Indonesia sehat 2010 yang memuat harapan agar penduduk Indonesia memiliki

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata

serta berkesinambungan. Walaupun demikian, berbagai fakta menyadarkan bahwa

pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata itu masih jauh dari harapan

masyarakat dan membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapainya.

Berkaitan dengan pentingnya aspek kesehatan dalam rangka pembangunan

nasional yang disesuaikan pada kondisi sosial budaya dan geografis penduduk

Indonesia, maka pada bulan November 1967 Pemerintah Republik Indonesia

merumuskan program kesehatan terpadu sesuai dengan kondisi social dan kemampuan

rakyat Indonesia yang dinamakan dengan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat)

sebagai suatu pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif

secara terpadu dan menyeluruh dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dewasa ini Puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air dan

bahkan untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas Induk dibantu oleh

Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling. Tercatat pada tahun 2002 jumlah

Puskesmas diseluruh Indonesia adalah 7.277 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak

2L587 unit serta Puskesmas Keliling 5.084 unit (perahu 716 unit dan Ambulance

1.302). (Warta Kesehatan Indonesia Edisi Oktober 2002)

3.2.1 Hambatan, Dampak, Dan Solusi Yang Dapat Mempengaruhi Efektivitas

Pelayanan Puskesmas Di Indonesia

Untuk mengukur suatu kinerja organisasi yang efektif, efesien dan optimal

seperti halnya kinerja pada organisasi Puskesmas di Indonesia, maka sangat

dipengaruhi oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius,

sebab hal tersebut dinilai sebagai ujung tombak dalam pencapaian kinerja suatu

organisasi diantaranya adalah :

1. Perencanaan

Planning atau perencanaan merupakan proses pemikiran dan penentuan secara

jelas dari segala sesuatu yang akan dijelaskan dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi. Karena pada dasarnya setiap proses pemikiran itu memerlukan suatu

keputusan, maka planning atau perencanaan meliputi serangkaian keputusan-

keputusan termasuk keputusan dalam hal tujuan kebijaksanaan, prosedur,

program dan metode serat jadwal waktu pelaksanaan. Perencanaan merupakan

dasar atau arah atau pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan tugas. Oleh

karena itu berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya sangat ditentukan

oleh rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan apabila rencana itu salah

maka dengan sendirinya tujuan organisasi tidak akan tercapai. (Maryati Sukarni.

Kansius 1994:27)

2. Pengawasan

Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah

pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara basil

nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila

pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi

seperlunya. Organisasi akan berhasil dan akan mencapai sasarannya apabila

pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.

(Maryati Sukarni. Kansius 1994 :29)

3. Evaluasi

Proses evaluasi di dalam manajemen adalah sangat penting. Demikian pula di

dalam dunia kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan investasi social

yang cukup berperan usaha-usahanya mencakup sasaran kesejahteraan manusia.

Evaluasi sesungguhnya adalah proses kegiatan yang akan menilai segala

sesuatu yang akan diperoleh dengan apa yang sudah ditetapkan perencanaannya

atau dengan apa yang ingin dicapai melalui perencanaan semula. Karenanya untuk

menghindarkan agar penyimpangan itu tidak berlangsung terlalu jauh dari suatu

kekeliruan. Jadi kita harus melakukan point evaluasi pada setiap titik kegiatan

yang dianggap perlu. (Maryati Sukarni. Kansius 1994 :21)

Namun aspek-aspek lain yang sangat mempengaruhi dari pada kinerja suatu

organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang banyak

memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan program kesehatan seperti:

a. Kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Setiap organisasi pemerintah dan swasta termasuk di Puskesmas memiliki

asset yang pada dasarnya dapat digolongkan dalam " 3 M " yaitu Man. Money dan

material. Dari ketiga unsur M tersebut pertama adalah manusia merupakan asset

yang paling penting dan menentukan, karena nilai kedua unsur M lainnya sangat

tergantung pemanfaatannya oleh manusia sebagai pelaku aktif dalam organisasi

(Atmosoepratpo, 2001 : 30).

Moekiyat (1987 :3) mengemukakan ada 3 unsur kualitas yang perlu

dikembangkan dari setiap pegawai yaitu :

a. Keahlian. Agar supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan

lebih efektif.

b. Pengetahuan, agar supaya pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional

c. Sikap, agar supaya timbul kemauan kerja sama dengan teman-teman dan

pimpinannya.

b. Kemampuan Biaya Kesehatan

Kemampuan biaya adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dari batasan ini

terlihat bahwa biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut yakni (Imbalo 52-53).

1. Penyedia pelayanan kesehatan

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan

adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan

upaya kesehatan. Dengan pengertian seperti ini tampak bahwa biaya

kesehatan dari sudut penyedia pelayanan, adalah persoalan utama para

pemerintah ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan

menyelenggarakan upaya kesehatan.

2. Pemakai jasa pelayanan

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut pemakai jasa pelayanan

adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa

pelayanan.

Biaya kesehatan banyak macamnya hanya saja disesuaikan dengan pembagian

pelayanan kesehatan, maka biaya kesehatan tersebut secara umum dapat dibedakan

atas dua macam yakni :

1.Biaya pelayanan kedokteran

Biaya kedokteran adalah untuk menyelenggarakan dan atau

memanfaatkan pelayanan kedoketeran, yakni yang tujuan utamanya adalah

untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita.

2.Biaya pelayanan kesehatan masyarakat

Biaya yang dimaksud di sini adalah yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat

yakni tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta untuk mencegah penyakit.

Namun dalam pembiayaan kesehatan harus mempunyai syarat-syarat pokok

yang harus dipenuhi antara lain :

- Jumlah. Jumlah adalah syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia

dalam jumlah yang cukup dalam arti dapat menyelenggarakan semua upaya

kesehatan yang dibutuhkan serta dapat menyulitkan masyarakat yang ingin

memanfaatkannya.

- Penyebaran. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah penyebaran dana yang

harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat

dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap

upaya kesehatan.

- Pemanfaatan. Sekalipun jumlah dan penyebaran dana secara merata, tetapi jika

pemanfaatannya tidak mendapatkan peraturan yang seksama, niscaya akan

banyak menimbulkan masalah, yang jika berkelanjutan akan menyulitkan

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana

Penempatan sebuah Puskesmas sekarang ini adalah lebih banyak dibangun di

ibu kota kecamatan, sedangkan untuk Puskesmas pembantu di tempatkan di desa.

Bagi masyarakat atau desa yang maju dengan penduduk yang banyak dapat

ditempatkan sebuah Puskesmas, tergantung dari ketersediaan tenaga, khususnya

tenaga dokter.

Penempatan Puskesmas juga harus dipertimbangkan permintaan masyarakat.

Sering terjadi penempatan sebuah Puskesmas tidak berdasarkan permintaan

masyarakat, sehingga keadaan demikian Puskesmas tidak efektif dan efesien.

Kesalahan dalam penempatan Puskesmas selama ini, maka menuntut

perencanaan sebuah Puskesmas dilakukan secara efektif dan efesien. Satu hal

yang perlu dipertimbangkan terutama adalah ketersediaan tenaga medis dan para

medis dan permintaan masyarakat serat keterjangkauannya atau luas wilayah dan

jumlah penduduk cukup memadai. Termasuk dalam ketersediaan sarana dan

prasarana seperti pengadaan gedung yang layak dan pendistribusian obat-obatan.

(Kamalia Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Dan Puskesmas 98-100)

d. Pendistribusian Tenaga Kesehatan

Pendistribusian tenaga kesehatan dewasa ini adalah menjadi masalah pokok

yang harus dituntaskan. Mengingat banyaknya tenaga kesehatan yang ditugaskan di

daerah-daerah terpencil sering meninggalkan dan melalaikan tugas-tugasnya,

dengan alasan mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan ditempati

atau mereka menganggap bahwa penempatan mereka di daerah-daerah terpencil

tidak seimbang dengan gaji yang mereka terima. Dan mereka cenderung memilih

pindah di kota. Akhirnya masyarakat yang hendak berobat mengalami kesulitan dan

apabila mau berobat harus rela menunggu lama karena dokter terlambat atau tidak

berada ditempat

3.2.2 Realisasi Keberadaan Puskesmas sebagai Organisasi Pelayanan Kesehatan

Masyarakat.

Pemerintah berupaya mereorientasi pembangunan kesehatan. Penanganan

kesehatan masyarakat lebih dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan

sekadar penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan penyakit, perlindungan

keselamatan, dan promosi kesehatan. Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa membina

kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang sehat, cerdas, trampil, tidak bisa

dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan semata. Namun hingga kini, perubahan

paradigma masih sangat kecil (bila tidak ingin disebut tidak ada). Kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah saat ini lebih banyak terfokus pada persoalan "pelayanan

kesehatan". Salah satu faktor penting untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan

adalah ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai dalam

menentukan keberhasilan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan.

Puskesmas selama ini merupakan sarana kesehatan yang langsung bersentuhan

dengan masyarakat miskin. Keberadaan puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga tak

mampu yang tinggal di daerah pelosok. Dengan adanya Puskesmas, setidaknya dapat

menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang memadai bagi masyarakat, yaitu,

pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Adapun latar belakang

dibukanya puskesmas, awalnya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang

tidak mampu. Umumnya masyarakat miskin enggan menjalani pengobatan di rumah

sakit karena khawatir besarnya biaya pengobatan yang bakal dikeluarkan. Apalagi

rumah sakit biaya pengobatan dan perawatan cenderung mahal. Puskesmas Program

revitalisasi selama ini masih seputar wacana. Berbagai penyakit yang timbul dewasa ini

sejatinya dapat diatasi bila fungsi posyandu dan puskesmas dapat berjalan sebagaimana

peran dan fungsi sebenarnya. Namun karena keberadaan puskesmas yang identik

dengan pelayanan terdepan bagi masyarakat belum berjalan optimal, belum optimalnya

pelayanan puskesmas, bukan karena belum tersedianya sarana dan prasarana di

puskesmas, tapi karena masih belum baiknya manajemen pengelolaan puskemas.

"Masyarakat lebih cenderung langsung berobat ke rumah sakit daripada menjalani rawat

inap di puskesmas. Hal ini karena puskesmas belum siap karena pelayanan yang

diberikan belum sempurna,"

Selama ini, puskesmas memiliki fungsi ganda, dengan titik berat pada program

fungsi kesehatan masyarakat. Namun, prakteknya justru fungsi pelayanan kesehatan

lebih dominan. Tidak ada lagi waktu kunjungan ke masyarakat, pemberian penyuluhan,

dan program kemasyarakatan lainnya. Semua sibuk melayani orang sakit yang berobat

ke puskesmas. Ke depan fungsi kesehatan masyarakat atau pendekatan yang bersifat

kemasyarakatan lebih diprioritaskan. Sementara fungsi pelayanan kesehatan dilakukan

sebagai layanan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Bila,

dibutuhkan tindakan lanjutan, makaharus dirujuk ke rumah sakit. Hal ini tentu

mensyaratkan adanya sistem rujukan yang terkoordinasi baik, termasuk sarana dan

fasilitasnya harus dipenuhi. Pelayanan kuratif di puskesmas selama ini hanya membuat

masyarakat lebih tergantung kepada tenaga medis dan menambah beban biaya bagi

masyarakat. Masyarakat tidak pernah dirangsang bagaimana harus menjaga kesehatan

agar tidak sakit.

Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Hal ini

disamping karena kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, juga karena

rendahnya kemampuan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya dalam mengakses layanan

kesehatan yang berkualitas. Atau dengan kata lain mereka hanya dapat mengakses

layanan kesehatan yang kondisi ketersediaan tenaga kesehatannya kurang memadahi

dan mencukupi, peralatan yang kurang, sarana kesehatan yang kurang memadai, dan

kualitas obat yang rendah. Pemanfaatan rumah sakit sebagai sarana layanan kesehatan

cenderung masih didominasi oleh masyarakat golongan mampu, sedang masyarakat

miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Ketersediaan Puskesmas

sebagai sarana pemenuhan layanan yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat

miskin secara bertahap telah mampu dicukupi

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran

(wealthy) satu wilayah. Pelayanan publik merupakan tujuan pelayanan fasilitas

kesehatan tersebut, mulai dari rumah sakit, puskesmas, posyandu dan sebagainya,

merupakan pelayanan kesehatan publik utama yang didukung oleh keberadaan fasilitas

kesehatan semi publik seperti dokter dan bidan.

3.3 Upaya Pengoptimalan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Puskesmas Dari Segi Manajerial

Upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat dari segi manajerial

puskesmas dapat dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu :

Dalam mengoptimalkan/mengupayakan pemberdayaan pelayanan kesehatan

masyarakat di puskesmas baik secara preventif, promotif maupun rehabilitatif

yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen seperti teori POAC

(Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

Membagi fungsi pelaksanaan/manajemen kerja yang baik adalah suatu

kegiatan yang mendorong semangat kerja para tenaga medis, mengerahkan

aktivitas para tenaga medis serta mengkoordinasikan berbagai aktivitas para

tenaga medis menjadi aktivitas yang kompak. Hal ini adalah tentang program

suatu manajemen kesehatan, diantaranya kegiatan program yang ditentukan

meliputi siapa yang mengerjakan program manajemen kesehatan, apa yang

dikerjakan dalam program kerja tersebut, kapan program tersebut harus

dilaksanakan, dimana kegiatan program kerja tersebut dapat berlangsung,

mengapa melaksanakan program kerja tersebut, dan bagaimana tahapan proses

pelaksanaan dari program kerja tersebut. Jadi, dengan adanya fungsi manajemen

dalam kesehatan tentu sangat membantu dan mempermudah dalam sistem kerja

kesehatan, dengan begitu dapat memperbaiki kerja yang selama ini kurang

memuaskan.

Penjabaran komponen suatu organisasi secara terperinci ( meminjam model

pelayanan Walker 1997;h.19), hal ini perlu dinyatakan secara tertulis dan

dikomunikasikan secara meluas, sehingga tidak ada seorangpun yang meragukan

apa yang dijrancang untuk dicapai, namun juga harus di imbangi dengan struktur

organisasi yang dirancang untuk tanggapan public atau masyarakat: adapun

pelayanan dari Walker tersebut lebih lanjut dijelaskan :

a. keperluan dan harapan pelanggan perlu didefinisikan dan diperhatikan

secermat-cermatnya.

b. Kegiatan pesaing apa yang dilakukan perlu selalu diketahui dan

dipelajari dengan baik.

c. Wawasan tentang masa depan, untuk kepentingan-kepentingan jangka

panjang harus ada keberanian bereksperimen dan perubahan-perubahan

untuk masa depan.

Dari ketiga pandangan dan kajian di atas merupkan model pelayanan yang

diharapkan merupakan perpaduan yang harmonis antara pelayanan materi dan

pelayanan pribadi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka kesimpulan yang diperoleh

dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia hingga saat ini sangatlah

memprihatinkan, yang mana hingga kini pelayanan kesehatan yang diterima

masyarakat, terutama masyarakat miskin teramat jauh dari standart pelayanan

kesehatan yang ideal. Dimana puskesmas sebagai basis pelayanan kesehatan pada

masyarakat yang utama belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu, adil dan merata.

2. Puskesmas selama ini merupakan sarana kesehatan yang langsung bersentuhan

dengan masyarakat. Keberadaan puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga tak

mampu yang tinggal di daerah pelosok. Dengan adanya Puskesmas, setidaknya

dapat menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang memadai bagi masyarakat,

yaitu, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Adapun latar

belakang dibukanya puskesmas, awalnya memang untuk memenuhi kebutuhan

kesehatan masyarakat yang tidak mampu.

3. Dengan adanya otonomi daerah, sebenarnya Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini tentu akan

mempermudah dalam mengatur kinerja unit pelaksana pelayanan dalam

memberikan pelayanan. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah Pemerintah

justru kesulitan dalam memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan kurang

optimalnya manajerial pelayanan yang diberikan. Baik dari segi SDM, keterbatasan

biaya, dan lain sebagainya.

4.2 Saran

1. Penyedian layanan kesehatan yang baik harus diwujudkan oleh pemerintah melalui

pengoptimalan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas, sebab disini

peran dari puskesamas sangatlah esensial. Yaitu sebagai basic pelayanan kesehatan

yang secara langsung dapat menyentuh segala lapisan masyarakat, utamanya

masyarakat miskin.

2. Dalam perbaikan pelayanan kesehatan yang seyogyanya terfokus pada puskesmas,

dapat terealisasi melalui perbaikan dan pengembangan puskesmas dengan titik

berat pada program fungsi kesehatan masyarakat. Ke depan fungsi kesehatan

masyarakat atau pendekatan yang bersifat kemasyarakatan lebih diprioritaskan.

Sementara fungsi pelayanan kesehatan dilakukan sebagai layanan pertama bagi

masyarakat yang membutuhkan pengobatan.

3. Perlu adanya perbaikan sistem manajerial baik koordinasi dalam peran dan

tanggung jawab para unit pelaksana pelayanan kesehatan, perencanaan program

baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, diadakannnya program

evaluasi kinerja para unit pelaksana pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, serta

memberikan peran kepada masyarakat baik bekerja sama dalam meningkatkan

kualitas kesehatan maupun dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan

pelayanan yang berkualitas dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Azrul, Azwar. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Rupa Aksara

Imbalo. S. 2003. Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan. Kesaint Blanc. Bekasi

Gresent. 2003. Menuju Masyarakat Mandiri dan Pengembangan Model Sisitem

Keterjaminan Sosial. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Hessel Nogi. Manajemen Modern Untuk sector Public. Balairung & Co. Yogyakarta

Sinonim, 2003. Pedoman Daftar Pelaksanaan Jaminan Mutu Di Puskesmas.

Departemen Kesehatan RI. Jakarta.

Donabedian. 1999. Kualitas Pelayanan Kesehatan. Buku Kedokteran. Jakarta

Sinonim, 1999. Menuju Indonesia Sehat 2010. Departemen Kesehatan RI. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah