PENDAHULUAN - mcapsumedang.files.wordpress.com · Web viewMengoperasikan pusat krisis sebagai...

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara geografis terletak pada perbenturan tiga lempeng kerak bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng India-Australia. Disamping itu Kabupaten Sumedang mempunyai topografi berbukit-bukit, dengan kemiringan yang bervariasi antara 15% sampai dengan 45% dan sebagian dataran serta dilalui jalur patahan Baribis-Subang, ditambah pula kondisi alam dan lingkungan yang makin menurun, pertumbuhan pemukiman yang kurang memperhatikan aspek tata ruang wilyah. Kondisi tersebut telah memposisikan Kabupaten Sumedang dapat dikategorikan ke dalam daerah rawan bencana, baik gempa bumi, longsor maupun bencana lainnya. Di sisi yang lain pula, heterogenitas dalam kehidupan politik, sosial ekonomi, ideologi, suku bangsa dan agama dapat menambah kerawanan terjadinya bencana sosial.

Bencana yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah telah menimbulkan dampak yang luar biasa, baik korban jiwa, kerugian harta benda yang tidak sedikit serta kerusakan sarana prasarana publik yang ada. Bencana tersebut juga telah menyebabkan timbulnya pengungsi dengan segala permasalahannya. Oleh karena itu pengetahuan tentang karakter, sifat bencana dan akibat yang ditimbulkan sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penanganan penanggulangan bencana.

Dengan kondisi geografis Sumedang yang termasuk kedalam 8 (delapan) kabupaten rawan bencana longsor di Jawa Barat, dan kondisi selama ini dengan banyaknya bencana yang tidak dapat diprediksi, maka fenomena bencana pasti terjadi , oleh karena itu salah satu upaya untuk mengenali bencana dan bagaimana mengelolanya agar kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang berusaha menyusun suatu konsep pedoman yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Sumedang. Sebagai Instansi yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penanganan penanggulangan bencana serta pengelolaan management bencana yang melibatkan seluruh Dinas/Instansi terkait baik vertical maupun daerah serta bahan penyusunan Protap ( SOP ) penanggulangan bencana, sebagai pedoman dan acuan operasionalisasi dilapangan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

a. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman tentang bagaimana mengelola bencana secara komperhensif dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sumedang, mulai dari perencanaan, pencegahan, mitigasi, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring dan evaluasi, koordinasi yang efektif serta pengendalian dan pengawasan.

b. Terwujudnya Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Bencana yang lebih sistematis, terarah, terpadu, komperhensif dan berkelanjutan, sehingga aparatur dan masyarakat lebih siap menghadapi bencana, para penyelenggara dapat melaksanakan tugas secara efektif dan optimal, serta dapat meminimalisir dampak akibat bencana baik kerugian jiwa dan harta benda.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

1PENDAHULUAN

1


1.3. Ruang Lingkup

Isi Pedoman ini mencakup Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sumedang sebagai sebuah lembaga pengelola manajemen bencana, yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penanganan penanggulangan bencana serta pengelolaan management bencana yang yang operasionalisasinya melibatkan seluruh Dinas/Instansi terkait baik vertical maupun daerah, serta berbagai aspek dan prosedure yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengoptimalkan keberhasilan penanganan penanggulangan bencana melalui pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian yang efektif, koordinasi dan komunikasi yang lancar dan efisien, pemanfaatan dana dan bantuan secara maksimal dan akuntabel, serta mengikuti standar prosedur yang sistematis dan komperhensif, dengan mengakomodasi hak dan kewajiban masyarakat.

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; c. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; d. Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI pasal (7) tentang Operasi Militer

Selain Perang ; e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; f. Undang-undang 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencana ; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana ; i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana ; j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Bencana ; k. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah ; l. Perkap 17 tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen

Penanggulangan Bencana ; m. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penggunaan Dana Siap Pakai ; n. Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

o. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ;

p. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik ;

q. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;

r. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat ;

s. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standarisasi data bencana ;

t. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana ;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 2


u. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan Produk Hukum Daerah

w. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang

x. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

1.5. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan harta benda, kerusakan sarana atau prasarana, lingkungan, fasilitas umum, hilangnya sumber-sumber kehidupan, serta hilangnya akses terhadap sumber kehidupan tersebut. Bencana itu dapat berupa gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, angin topan dan badai, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serangan hama tanaman atau penyakit hewan, epidemi, pandemi atau kejadian luar biasa, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi termasuk bahaya nuklir, biologi, dan kimia, pencemaran lingkungan, dan kerusuhan sosial.

b. Penanganan Bencana adalah segala upaya yang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi.

c. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) adalah lembaga struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden . Memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan yang sekaligus juga merupakan Lembaga Manajemen Bencana Tingkat Nasional

d. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah lembaga struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada BNPB dan Gubernur. Memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan yang sekaligus juga merupakan Lembaga Manajemen Bencana Tingkat Provinsi.

e. Bencana Nasional adalah bencana yang terjadi di suatu atau beberapa wilayah yang menimbulkan dampak yang sangat luas, sehingga tidak dapat ditanggulangi oleh kemampuan lokal serta memerlukan bantuan dari luar wilayah bencana.

f. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu atau kelompok masyarakat dan menyebabkan ketidak berdayaan sehingga memerlukan tindakan segera guna menghindari kematian dan/ atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang lebih luas.

g. Kedaruratan Kompleks adalah keadaan ketidakmampuan masyarakat untuk mempertahankan hidup dan kehidupan yang terancam, terutama yang



disebabkan oleh faktor politik dan kekerasan yang meluas sehingga mengakibatkan kelumpuhan pelayanan pemerintahan.

h. Gawat darurat adalah suatu keadaan ketika seseorang dalam keadaan terancam anggota badannya dan/atau jiwanya sehingga perlu mendapatkan pertolongan segera.

i. Manajemen bencana (disarter manajemen) adalah segala upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana secara sistematis, komperhensif dan berkelanjutan, yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi untuk menghindari jatuhnya korban dan kerugian yang lebih besar.

j. Tanggap Darurat (emergency response) adalah segala upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, yang meliputi penyelamatan dan pencarian korban, evakuasi dan pengelolaan pengungsi, serta survei cepat di daerah bencana.

k. Tahap tanggap Darurat (emergency response phase) adalah tahap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat yang lamanya disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

l. Satuan Tugas Tanggap Darurat (emergency response team) adalah satuan tugas yang dibentuk dan disiagakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan untuk penanganan Tanggap Darurat, yang bertugas melakukan kegiatan rapid assessment, penyiapan sarana komunikasi dan informasi, pembentukan pos komando dan pengendalian, penyelamatan, pencarian, dan evakuasi korban.

m. Penyelamatan (rescue) adalah segala upaya yang dilakukan untuk menolong, mencari, menyantuni para korban, dan mengamankan harta benda, sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta lingkungan.

n. Mitigasi (mitigation) adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.

o. Pencegahan (prevention) adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan/atau bila memungkinkan meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang mungkin terjadi.

q. Kesiapsiagaan (preparedness) adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemapuan mengatasi bencana melalui pengorganisasian yang jelas dan sistematis dengan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

r. Peringatan Dini (early warning) adalah segala upaya untuk memberikan informasi awal tentang kemungkinan terjadinya bencana, yang sedapat mungkin menjangkau masyarakat (accessible), bersifat segera (immediate), tegas dan jelas (coherent), dan berasal dari sumber resmi (official).

s. Bantuan Darurat (relife) adalah segala upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, hunian sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

t. Korban Massal adalah korban akibat bencana dalam jumlah yang relatif banyak sehingga perlu mendapatkan pertolongan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.

u. Pengungsi (IDP’s: internally displace person’s) adalah orang atau sekelompok orang di dalam wilayah Indonesia yang meninggalkan tempat



tinggalnya akibat bencana, dan/atau tekanan fisik dan/atau mental untuk mencari perlindungan atau kehidupan baru di dalam wilayah Indonesia.

v. Pemulihan (recovery) adalah proses pengembalian kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu memperbaiki jalan, jaringan listrik, saluran air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain.

w. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar kerusakan sarana, prasarana, dan fasiliras umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali dan para korban bencana dapat menjalankan aktivitas secara normal

x. Tahap Rehabilitasi adalah tahap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang lamanya disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

y. Rekonstruksi (reconstruction) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali seluruh sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang terkena bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali secara normal tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

z. Tahap Rekonstruksi (reconstruction phase) adalah tahap pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang lamanya disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

dd. Ancaman (hazards) adalah suatu keadaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, dan/atau kerusakan lingkungan.

ee. Kerentanan (vulnerability) adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi dari suatu masyarakat, di suatu wilayah, dan dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu.

ff. Kemampuan (capacity) adalah penguasaan sumber daya, cara, dan kekuatan yang dimilki masyarakat,yang memungkinkan mereka dapat mempertahankan dan mempersiapkan diri dalam mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

gg. Risiko (risk) adalah kerugian yang mungkin timbul pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, serta gangguan kegiatan masyarakat.

hh. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala upaya sistematis yang berupa keputusan administratif,kemampuan organisasional dan operasional untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan kemampuan mengatasi masalah, dari suatu masyarakat untuk membatasi dampak buruk dari ancaman bencana.

ii. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan yang meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, pengadministrasian bantuan bencana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang berbentuk uang, barang, dan/atau personil relawan.

jj. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



kk. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



2.1 Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai Instansi Daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan Bencana, yaitu berkedudukan di bawah Bupati, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sumedang, serta di dalam koordinasi, komunkasi dan supervisi BPBD Propinsi Jawa Barat dan BNPB.

2.2 Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang pada dasarnya menyelenggarakan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, pendidikan dan latihan, logistik, pembiayaan, administrasi, pengawasan, serta informasi dan komunikasi sesuai dengan lingkup tugas, wilayah, dan kewenangannya.

Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Penetapan kebijakan dan strategi dibidang penanganan bencana dan kedaruratan;

b. Mengkoordinasikan kegiatan dan anggaran lintas sektor serta fungsi dalam pelaksanaan tugas dibidang penanganan bencana dan kedaruratan ;

c. Menyusun pedoman dan landasan hukum serta arahan terhadap upaya penanganan bencana dan kedaruratan ;

d. Pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan dibidang sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, informasi/komunikasi, transportasi dan keamanan serta dukungan lain dengan masalah penanganan bencana.

2.3 Tugas

Dalam menyelenggarakan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, dan mensinergikan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam manajemen pengelolaan bencana yang meliputi aktifitas kegiatan:

a. Merumuskan, meneliti, dan mengembangkan langkah-langkah strategis untuk pencegahan dan mitigasi serta program-program manajemen kedaruratan ;

b. Memasyarakatkan sistem manajemen bencana pada lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat ;

c. Memberikan pedoman dan arahan tentang penerapan sistem manajemen bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi ;

d. Menyiapkan rencana dan program perlindungan dari bencana dan dampaknya terhadap anggaran ;

e. Mengkoordinasikan rencana dan program perlindungan dan intervensi efektif terhadap bencana ;

f. Mengoperasikan pusat krisis sebagai pusat pengendalian operasi, pusat komunikasi dan informasi, dan pusat media masa ;

g. Memonitor perkembangan situasi di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang melalui jaringan media center untuk mempermudah proses informasi dan komunikasi, yang dapat dihubungkan dengan dalops kepolisian, badan


2BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

7


meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kodim 0610, Polres Sumedang dan instansi terkait lainnya secara intensif sesuai dengan kebutuhan dan melaporkannya kepada Bupati ;

h. Mengatur mekanisme sistem informasi dan komunikasi yang bersifat strategis, antar multi stakeholders, antar instansi dan kecamatan, termasuk pengaturan sistem yang memungkinkan reaksi cepat secara institusional terhadap sistem pelaporan dan sistem peringatan dini ;

i. Menyiapkan dan menggerakan perangkat, sumber daya yang dimiliki SKPD, Kodim, Polres, termasuk dolog (logistik depot), serta dukungan yang dibutuhkan untuk manajemen bencana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ;

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan penanganan bencana secara terpadudan komprehensif ;

k. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dari pihak-pihak terkait dalam satu sistem penanganan bencana ;

l. Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan dan memelihara standar kompetensi dan kurikulum Diklat. Melakukan penelitian dan pengembangan tentang manajemen bencana, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

m. Melaksanakan pengawasan internal terhadap semua program dan kegiatan.

n. Memberikan masukan dan saran kepada bupati tentang manajemen bencana yang telah dan akan dilaksanakan.

2.4 Kewenangan

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan :

a.Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;

d. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;

e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Susunan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang yang berkedudukan di Kabupaten Sumedang Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 Tanggal 2 Juni 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.



Susunan organisasi sebagai berikut :1. Kepala Pelaksana Badan

2. Sekretariat

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

6. Satuan Tugas Datin & TRC PB

7. Fungsional

1. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala dengan Titelatur Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas

pokok melaksanankan fungsi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan

bencana daerah.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian

tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai

berikut :

a. Merumuskan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan

ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;

b. Merumuskan kebijakan umum dan menyusun teknis pengelolaan

penanggulangan bencana skala Kabupaten;

c. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka

kelancaran tugas

d. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang



penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RPJMD, RPJMD dan

RKPD;

e. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan

Bencana sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

f. Menyampaikan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;

g. Menyelenggarakan perencanaan, pemahaman, pengenalan, pengkajian

penangulangan bencana dan analisis kemungkinan dampak bencana.

h. Menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga,

organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang pendanaan

serta kegiatan persiapan penanggulangan bencana;

i. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan

bencana;

j. Menyelenggarakan penyedian dan penyiapan barang pasokan pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana;

k. Menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi dan prosedur tetap

tanggap darurat bencana;

l. Menyelenggarakan penyedian dan penyiapan bahan, barang dan peralatan

untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

m. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,

kerusakan, kerugian dan sumber daya serta pentuan status keadaan

darurat bencana;

n. Menyelenggarakan rehabilitasi, perbaikan lingkungan, perbaikan

prasarana dan sarana umum daerah bencana

o. Meyelenggarakan pemulihan fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan

publik;

p. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi bencana dan penerapan rancang

bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan

bencana;

q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan penanggulangan bencana;

r. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya

sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dan;

s. Melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala pelaksana Dalam

melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala pelaksana di bantu oleh

Sekretaris.

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.

2. Sekrtetaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam

melaksanakan kegiatan di bidang administrasi keuangan

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan,

pemindahan pemberhentian pegawai Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

b. Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian Badan

Penangulangan Bencana Daerah;

c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan

Badan Penangulangan Bencana Daerah;

d. Menyusun rencana kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan

Bencana Dearah;

e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan dan

pembendaharaan Badan Penangulangan Bencana Daerah;

f. Menyusun dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan

protokol Badan Penanggulangan Bencana Dearah;

g. Menyusun dan melaksanakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah

tangga Badan Penangulangan Bencana Daerah;

h. Menyusun laporan/kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang

tugasnya.

Tugas pokok Seksi Pencegahan dan Kesispsiagaan

1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang oleh seorang

Kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah.


uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai

berikut :

a. Merencanakan operasional pencegahan dan kesiapsiagan bencana sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;



b. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RPJMD, RPJMD dan

RKPD;

c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja urusan pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati;

d. Mengelola, menganalisis urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

e. Melaksanakan pembangunan system mitigasi bencana dan penyusunan

data informasi rawan bencana;

f. Mengendalikan dan mengevaluasi urusan pencegahan dan kesiapsiagaan

bencana;

g. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara

bulanan, triwulan, tahunan yang dikoordinasikan Sekretariat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

h. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup seksi Pencegahan dan

Kesiapsiagaan;

i. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap bawahan berdasarkan

pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas lain dengan tugas pokok dan

bidang tugasnya

Seksi Kedaruratan dan logistik

1. Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang oleh seorang kepala

dengan titelatur Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik.

2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang Kedaruratan dan

Logistik.


uraian tugas Kepala Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional seksi kedaruratan dan logistik sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran

tugas;

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJMD, RPJMD dan RKPD bidang

penanggulangan Bencana sebagai bahan penyusunan RPJMD, RPJMD dan

RKPD;



d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja urusan kedaruratan dan logistik

sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah kepada Bupati;

e. Mengelola penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan

kedaruratan bencana

f. Menyusun rencana kedaruratan atau rencana kontinjensi;

g. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang oleh seorang

Kepala dengan titelatur Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang

ketahanan masyarakat dan penanganan konflik pelaksanaan pemulihan awal

dan rehabilitasi lanjutan serta perbaikan dan rekonstruksi dampak kerusakan

dari bencana.


uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai

berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

sebagai pedoman pelaksanaan ugas;

b. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;

c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

Penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan PRJPD, RPJMD dan

RKPD;

d. Mengelola dan menganalisa urusan rehabilitasi dan rekonstrksi bencana;

e. Mengelola perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah

bencana;

f. Mengelola pemulihan sosial psikologi dan pemberian bantuan perbaikan

rumah masyarakat yang terkena bencana;

g. Mengelola pelayanan kesehatan, pemulihan keamanan dan ketertiban;

h. Mengelola pemulihan fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan publik;

i. Mengelola pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

j. Mengendalikan dan mengevaluasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi

bencana;

k. Mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup seksi rehabilitasi dan

rekonstruksi;



l. Membimbing dan memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas

kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3.1.1 Prinsip Dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertujuan untuk:

a. Melindungi kehidupan dan penghidupan serta mengurangi kerusakan fisik, sosial, lingkungan hidup, dan infrastruktur;

b. Mengurangi kerentanan (vulnerability reduction) di masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, serta kondisi lingkungan yang membahayakan (hazardous environment) karena perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana meliputi program sebagai berikut:

a. Peningkatan sarana dan prasarana;

b. Konservasi lahan secara nasional;

c. Pengembangan sistem, strategi, dan sumber daya;

d. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya manajemen bencana;

e. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petugas;

f. Pelatihan dan simulasi manajemen bencana;

g. Penyiapan kader-kader/relawan siaga bencana;

h. Pengenbangan sistem peringatan dini;

i. Evaluasi kebijakan dan strategi.

Untuk mengefektifkan program pencegahan dan kesiapsiagaan perlu

dilakukan analisis tentang bahaya yang timbul (hazards analysis), identifikasi

ancaman yang mungkin terjadi (threats assessment), dan identifikasi risiko (risk

assessment), dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik, legislasi,

manajemen, keuangan, dan lingkungan. Di samping itu, diperlukan koordinasi

dalam pemanfaatan sumber daya untuk mengkonsolidasikan transisi kegiatan

mulai dari tahap tanggap darurat ke pemulihan hingga tahap rehabilitasi dan

rekonstruksi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan rencana

pembangunan selanjutnya.


3Konsep Umum Operasi

14


3.1.2 Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Sebelum terjadi bencana Pencegahan dan kesiapsiagaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas teknis dan instasi terkait lainnya untuk mengembangkan program-program pencegahan bencana dan peringatan dini;

b. Melakukan mitigasi dan pemetaan (mapping) daerah rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten sumedang ;

c. Menyiapkan perangkat lunak dan produk-produk hukum yang diperlukan untuk manajemen bencana;

d. Menyiapkan buku-buku petunjuk tentang manajemen bencana, serta mensosialisasikannya kepada lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;

e. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional.

f. Mengembangkan metode manajemen bencana, terutama ”sistem peringatan dini” (early warning system);

g. Merencanakan program dan kegiatan manajemen bencana berikut rencana pengurangan resiko , contingency plan dan kebutuhan anggaran;

h. Membangun kesiapsiagaan berbasiskan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kedaruratan melalui pelatihan dan simulasi;

i. Melaksanakan pengkajian (lessons learned) mekanisme manajemen yang efektif dan efisien;

j. Melaksanakan supervisi ke daerah untuk kesiapsiagaan;

k. Membangun jejaring dan kerjasama tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama mengenai sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan pengembangan sistem komunikasi;

n. Mengkaji faktor sosial budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas manajemen bencana;

o. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program manajemen bencana;

p. Mengendalikan penggunaan dana dari apbd/apbn untuk mendukung seluruh kegiatan manajemen bencana.

Kesiapsiagaan di seluruh wilayah di-implementasikan secara bertingkat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, yaitu:

1)Siaga Tiga adalah situasi dan kondisi normal menuju waspada;

2)Siaga Dua adalah situasi terdapat potensi adanya bencana dan kondisi siap mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana atau siaga darurat;

3)Siaga Satu adalah situasi dan kondisi pelaksanaan tanggap darurat.



3.2 Pusat Pengendalian & Operasi (Pusdalops)

Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Bencana :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul,

pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin.

2. Saat Bencana

Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan

Kegiatan Darurat.

3. Pasca Bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi

(penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi

dan rekonstruksi).

Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan

2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi

terkait dan masyarakat

3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk

penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.

4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penanggulangan bencana.

Tanggung Jawab Pusdalops PB

1. Secara Struktural

Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang

menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.

2. Secara Institusional

Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan

yang berlaku.

3. Secara Operasional

Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.



Tugas Personil Pusdalops PB

Guna mencapai kinerja Pusdalops PB yang baik, maka masing-masing personilbekerja sesuai dengan tugas yang diemban pada mereka. Tugas masingmasing personil Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. PengawasAdalah personil maupun sekelompok orang yang mempunyai kemampuanuntuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja,rencana dan tujuan manajemen Pusdalops untuk mendukung prosespenanggulangan bencana. Pengawas Pusdalops PB yang berada di BNPB,dapat terdiri dari unsur pejabat eselon I dan II yang terkait, sedangkanpengawas untuk tingkat BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat terdiri dariunsur pengarah maupun pejabat terkait di bidang kebencanaan didaerahyang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala BNPB/BPBD atau KepalaDaerah

2. Manajer Pusdalops PB

a. Mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan,pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa gunamendukung proses penanggulangan bencana.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerjaPusdalops PB.

c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporanharian kepada Kepala Badan.

d. Menerima arahan dari Kepala Badan atau Pejabat lain yang berwenang.

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadiPosko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasi Deputi Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik BPBD Kab. Sumedang.

3. Supervisor

a. Melaksanakan program dari Manajer Pusdalops PB.

b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operatoruntuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing

c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana.

d. Melakukan analisa kejadian bencana.

e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan danbertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajern Pusdalops PB.

f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporanharian di Pusdalops PB

g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

4. Operator

a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi mukaair, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN



(Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam log book (Lampiran I).

b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi,siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengankebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di logbook (Lampiran I).

c. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untukverifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radiokomunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.

d. Menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikansecepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisimutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabatberwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia.

e. Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengankebutuhan.

f. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dankomunikasi.

g. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yangdimiliki.

h. Menyiapkan laporan harian (Lampiran III)

5. Koordinator Administrasi

a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasiumum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB.

b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil denganmekanisme 24/7.

c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB danurusan rumah tangga kantor.

d. Melaksanakan sistem pengendalian intern.

e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun danmempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.

6. Keuangan

a. Mengelola uang operasional.

b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan.

c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan.

d. Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku.

e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

7. Sarana dan Prasarana

a. Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional PusdalopsPB.

b. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapanpendukung operasional Pusdalops PB.



8. Dokumentasi

a. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik.

b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB.

c. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya danbertanggung jawab atas hasil-hasilnya.

d. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagaikepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

e. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-datadan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentukdigital maupun cetak.

Tahap Kejadian Bencana

3.3.1 Tahap Tanggap Darurat

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat responspenanganan tanggap darurat bencana, Komando TanggapDarurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukunganoperasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

a. Pos Komando, meliputi Pos Komando Tanggap Darurat dan Pos Lapangan.

b. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yangbertugas dalam organisasi Komando Tanggap DaruratBencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukanuntuk penugasan penanganan darurat bencana.

c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.

d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakanfasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.

e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupunfasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.

f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.

g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana

Pengerahan sumberdaya di tingkat kabupaten dilaksanakandengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat kabupaten, Kepala BPBDKabupaten yang terkena bencana, mengerahkansumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan.ke lokasi bencana.

2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, makapemerintah kabupaten Sumedang dapat memintabantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdekat baik dalamsatu wilayah provinsi maupun provinsi lain.

3. Apabila pemerintah kabupaten/kota yang dimintai bantuan tidakmemiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, makapemerintah kabupaten Sumedang dapatmeminta bantuan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.

4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggungoleh pemerintah kabupaten Sumedang.



5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai denganlokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBDKabupaten Sumedang.

6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatandan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten/Kota terdekat dengan Kabupaten Sumedang,maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.

7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biayapengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dandukungan peralatan tanggap darurat bencana.

3.3.2 Tahap pemulihan

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan penanganan tanggap darurat dengan ketentuan:

a. Mengedepankan dan memberdayakan semua unsur terkait, terutama lembaga yang berkaitan dengan kesehatan, SAR, penyediaan sumber air dan sanitasi lingkungan, makanan, dan tempat penampungan sementara bagi pengungsi, serta manajemen jenazah korban sesuai dengan hasil ”rapid assessment”;

b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian RI dan institusi penegak hukum dan kamtibmas untuk melindungi masyarakat dan harta milik mereka;

c. Melanjutkan pelaksanaan survei secara lebih mendalam dan komprehensif untuk mengetahui perkembangan situasi lanjutan guna perencanaan lebih lanjut;

3.3.2 Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari program pemulihan dengan ketentuan:

a. Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah dengan lebih memberdayakan Dinas / instansi terkait

b. Komando dan pengendalian sepenuhnya oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

c. Pelaksanaan program kegiatan mengacu dan memanfaatkan hasil surveillance yang dilaksanakan oleh Bagian Kajian dan Litbang.

3.4 Tahap Pasca Bencana dan Evaluasi

Pada tahap ini kegiatan manajemen bencana dilaksanakan oleh Bidang Pemulihan.

3.4.1. Pusdalops

Pada tahap ini Pusdalops melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Tanggap Darurat sebagai bahan acuan pengembangan kemampuan di masa mendatang;

b. Mengevaluasi kinerja tim manajemen bencana di Kecamatan dan Desa.

3.4.2 Bidang Kajian dan Litbang



Pada tahap ini Bidang Kajian dan Litbang melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengkaji seluruh aspek manajemen bencana untuk dijadikan bahan acuan penyempurnaan konsep di masa mendatang;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk penyempurnaan manajemen bencana.

3.5 Komando dan Pengendalian

a. Seluruh kegiatan manajemen bencana di Kabupaten Sumedang dikoordinasi kan oleh Ketua Tim Akselerasi.

b. Pengendalian di lokasi bencana pada tahap tanggap darurat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana atau pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan gradasi bencana.

c. Posko di bentuk sedekat mungkin dengan lokasi bencana dan selain berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian operasi, juga berfungsi sebagai wadah koordinasi dengan semua instansi terkait untuk pengambilan keputusan.

3.6 Intruksi koordinasi

Untuk menjamin kelancaran komando dan pengendalian, respons terhadap keadaan bencana, baik pada tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi maupun Tingkat Nasional, diorganisasikan secara terpadu dan fleksibel. Disamping, itu instruksi koordinasi diperlukan untuk menjamin terakomodasinya kemampuan sumber daya dari berbagai instansi terkait sehingga manajemen bencana, terutama pada tahap tanggap darurat yang memerlukan tindakan cepat, dapat berjalan secara efektif.

Untuk memudahkan koordinasi, komando, dan pengendalian disusun dalam tingkatan manajemen sebagai berikut:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang menyiapkan strategi dasar untuk penentuan kebijakan, pengalokasian sumber daya dan penentuan tindakan dalam manjemen tanggap darurat dengan konsekwensi masing-masing, baik pada tahap pencegahan, kesiapsiagaan, dan peringatan dini, tahap tanggap darurat, tahap pemulihan, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Pimpinan BPBD :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingkat Kabupaten :

2. Menganalisis data dengan segala pertimbangan untuk menjadi dasar saran/ masukan kepada Bupati.

3. Mengkompilasi laporan dari semua Pusat Krisis seksi yang menangani kebancanaan di setiap wilayah Kecamatan.

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama Regional/Nasional/Internasional.

5. Mengarahkan komando dan pengendalian lapangan.

6. Menyiapkan dan memobilisasi sumber daya dan dana.

b. Pengendali operasi penanggulangan bencana di tempat bencana atau yang berada sedekat mungkin dengan tempat bencana :

1. Mengkoordinasikan instansi tekait sesuai dengan fungsinya.



2. Melaksanakan komando dan pengendalian operasi langsung.

3. Melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan dari Bupati.

4. Mengkoordinasikan bantuan dan relawan.

5. Membentuk posko terpadu yang bekerja 24 jam.

c. Camat / Kepala Desa yang berada langsung di lokasi bencana.

1. Menyiapkan membantu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data menjadi informasi kebencanaan awal.

2. Menentukan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi.

3. Mengkoordinasdikan bantuan dan unit relawan.

4. Melaporkan kegiatan ke satuan atas.

5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan keputusan institusi yang lebih tinggi

6. Mengatur dan mengkoordinasikan logistik dan bantuan

7. Mengoperasikan posko terpadu selama 24 jam

d. Apabila terjadi bencana atau timbul ancaman bencana, Tim Akselerasi bersama instansi primer terkait segera membahas langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan keadaan tersebut.

e. Instansi terkait sesuai dengan fungsi dan tugasnya, Komandan Satuan Kodim 0610, Polres Sumedang TNI/POLRI setempat serta BUMN terutama Pertamina, Bulog, Telkom, Indosat, dan PLN, perlu menempatkan pejabatnya di Posko Tanggap Darurat Bencana Pengendalian Operasi.

f. Posko pengendalian operasi Tanggap Darurat Bencana pada semua tingkatan harus di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang di butuhkan dan siap digunakan, terutama sistem jaringan komunikasi yang dihubungkan dengan seksi kebencanaan di kecamatan, Pusdatin/pusdalops BPBD Kab. Sumedang dan BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB pusat Krisis di semua lini (Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional) mobile comunication system, media center, peralatan multi media, tenda cadangan, logistik dan bantuan kemanusiaan lainnya. Disamping itu, posko di lengkapi pula dengan peta situasi bencana yang memuat informasi tentang titik-titik evakuasi, logistik dan jalur distribusi , peralatan dan logistik kesehatan dan sumber daya lain yang selalu di monitor kapasitas dan kesiapannya.

g.` Tim Reaksi Cepat (TRC) Kab. Sumedang pada tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan gradasi/eskalasi bencana adalah sebagai berikut.

1) Seorang Ketua Koordinator TRC PB Sumedang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik BPBD Kabupaten Sumedang dan wakil Koordinatornya dari Kepala Seksi Banjamsos Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab. Sumedang ............. atau Instansi/ lembaga terkait

2) Seorang petugas komunikasi dan seorang pengolah data informasi yang dilengkapi perangkat satelite mobile communication system.

3) Satu tim personil berkualifikasi Rescuer Anggota SAR (7 orang).

4) Satu tim personil Tenaga kesehatan dengan kualifikasi kemampuan Advance life support (ALS) (2 orang),



5) Satu tim tenaga aministrasi (3 orang )

h. Jumlah dan kualifikasi personel untuk Komando Tanggap Darurat Bencana Satuan Tugas Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya manusia yang tersedia.

f. Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana melaksanakan kegiatan di lokasi bencana sebagai berikut :

1) Mengaktivasi dan membangun posko dan pos lapangan pengendalian operasi

2) Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi korban (search, rescue and evacuation)

3) Kaji cepat dampak, kerugian & kerusakan Survei cepat mengenai kondisi bencana.

4) Pengerahan sumber daya manusia dengan komando memerintah sektor/lembaga

5) Pengerahan peralatan dan logistik

6) Kemudahan akses imigrasi, cukai dan karantina

7) Kemudahan akses perizinan

8) Kemudahan akses pengadaan barang/jasa

9) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang

10) Penyelamatan

11) Membangun jaringan komunikasi

12) Membuat peta kerusakan akibat bencana

13) Membuat peta kebutuhan logistik

14) Membuat peta kebutuhan bantuan medik

15) Mengaktifkan komando dan pengendalian

16) Melaporkan perkembangan dan situasi penanggulangan bencana kepada BNPB dan Provinsi dengan tembusan tertentu.

g. Komando Tanggap Darurat Bencana Satuan Tugas Tanggap Darurat di pimpin oleh seseorang yang di tunjuk oleh Ketua Pelaksana Harian Bupati Sumedang dan atau Sekretaris Daerah Sumedang sesuai dengan tingkatannya dengan memperhatikan kualifikasi dan kemampuan serta kesepakatan dalam rencana kontinjensi bencananya untuk penanganan tanggap darurat.

h. Periode penugasan Komando Tanggap Darurat Bencana Satuan Tugas di lokasi bencana paling lama selama masa tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati Sumedang 1 (satu) bulan dan selanjutnya dapat di gantikan oleh satuan Tugas berikutnya.

i. Pengerahan satuan dan aset TNI & POLRI dan penggunaan Aset TNI & POLRI disesuaikan dengan kebutuhan dan di utamakan pada tahap Tanggap Darurat.

3.7 Manajemen Logistik dan Bantuan

Pada prinsipnya logistik yang tersedia harus meliputi 2 hal yakni :



a. Logistik minimum yaitu logistik yang harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis, dan golongan tertentu, serta dipertahankan (maintaince) terus menerus di lokasi tertentu. Dalam hal ini persediaan bahan makanan memanfaatkan gudang BPBD, Dinas Sosial, BULOG Sumedang dolog dan sub dolog, sedangkan logistik kesehatan (obat dan alat kesehatan) memanfaatkan rumah sakit dan atau gudang farmasi yang berada di Kabupaten Sumedang di setiap Kabupaten/Kota dan bila perlu sampai dengan tingkat kecamatan, sesuai dengan jumlah dan jenis yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan Sumedang.

b. Logistik wajib yaitu logistik yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang setelah terjadi bencana dan dikuatkan oleh pernyataan Bupati Sumedang. Dalam hal ini jenis, jumlah dan cara perolehanya disesuaikan dengan tahapan manajemen bencana dan bila diperlukan menggunakan pola kedaruratan yang dapat memotong jalur birokrasi dan produser normal. Manajemen logistik meliputi kegiatan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan manajemen bencana.

3.7.1 Tahap Preventif, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan

a. Pembuatan dan revisi produk peraturan perundang-undangan mengenai manajemen logistik bencana.

b. Pengumpulan logistik untuk manajemen bencana di gudang-gudang Bulog (barang dan bahan makanan), PMI, rumah sakit dan gudang farmasi (obat-obatan, peralatan, kesehatan, rumah sakit lapangan,) bank yang di tunjuk (uang), dan secara berkala dilaporkan kepada Bupati.

c. Penyiapan ”lahan khusus” untuk menampung (stock filing) semua bantuan dan logistik pada saat tanggap darurat, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan.


a. Penggeseran logistik yang sudah ada di lokasi bencana.

b. Pengumpulan bantuan logistik baru, baik dari lokal, regional, nasional, maupun internasional dan dikelompokan sesuai dengan jumlah lokasi.

c. Pencatatan dilakukan di setiap pintu masuk lokasi bencana (darat, laut, udara) dan dilaporkan secara berkala ke Pusdalops di daerah bencana untuk selanjutnya di teruskan ke tingkat pusat.

d. Pendistribusian bantuan logistik disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan hasil pemetaan perkembangan situasi.

3.7.3 Tahap Pemulihan

a. Melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pemulihan.

b. Mengutamakan pengadaan logistik untuk manajemen korban (pengungsi, rumah sakit, jenazah) sanitasi lingkungan dan air.


a. Melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pemulihan;



b. Melibatkan semua departemen/instansi terkait sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

c. Merencanakan pengadaan logistik secara terpadu mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional melalui APBD dan APBN;

d. Semua bantuan (dana, barang, peralatan, dan tenaga ahli), baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri harus terlebih dahulu diregistrasi di Pusdalops Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan lingkup wilayah terjadinya bencana dan Posko di lokasi bencana.

e. Penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Komando Tanggap Darurat /Pusdalops. bersama-sama dengan Posko pengendalian di lokasi bencana dengan mengacu pada hasil pemetaan yang sudah dibuat sesuai dengan perkembangan situasi.

f. Khusus bantuan berupa personel, baik militer maupun sipil dari negara-negara lain harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait keimigrasian dalam waktu paling lambat 24 jam.

g. Keberadaan bantuan personel militer di wilayah bencana paling lama sampai berakhirnya tahap pemulihan dan bantuan personil sipil sampai dengan tahap rehabilitasi.

3.8 Pendanaan

Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam APBN/APBD. Penggunaan dana ditujukan untuk penelitian dan pengembangan, pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan dan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta konservasi lahan.

Pengajuan dan pengelolaan dana tersebut diatur sebagai berikut:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mengajukan kebutuhan anggaran berupa dana rutin, kegiatan, dan dana tanggap darurat melalui APBD, untuk keperluan mobilisasi Komando Tanggap Darurat Bencana, Satuan Tugas Tanggap Darurat/ TRC PB ke lokasi bencana, penyiapan Posko, dan konsolidasi awal;

b. Pemerintah/ Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai untuk Tahap tanggap darurat bencana yang besarannya di alokasikan secukupnya dengan prosedur penyerapan mengacu kepada Peraturan BNPB Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, yang dikoordinasikan oleh BPBD Sumedang;

c. Masing-masing SKPD/Instansi terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumedang mengalokasikan dana kesiapsiagaan bencana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsinya, diprioritaskan pada Tahap Pemulihan.

d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk program manajemen kedaruratan bencana oleh BPBD Sumedang melalui APBN/APBD.

e. Pengeluaran dana untuk keperluan tanggap darurat bencana, baik di pusat maupun di daerah perlu diatur melalui peraturan lebih lanjut;

f. Sumbangan dana dari pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri harus dicatat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang;

g. Seluruh penggunaan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang manajemen bencana harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.



3.9 Peran Instansi Terkait

Langkah-langkah manajemen bencana memerlukan respons cepat dan tindakan terkoordinasi dari semua instansi terkait, terutama pada tahap tanggap darurat, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Untuk itu, perlu ditegaskan peran instansi (forum SKPD dalam PB) yang secara langsung harus bertanggung jawab (Instansi Premier) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana manajemen bencana pada setiap tahapan. Kepala BPBD Sumedang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai dengan pedoman ini, mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan dari SKPD dan instansi terkait, baik lembaga pemerintah, swasta, dan BUMN/BUMD, maupun organisasi fungsional dan organisasi profesi, serta disesuaikan dengan bidang dan tahapan dalan penyelenggaraan penanggulangan bencana manajemen bencana.

3.9.1 Tahap Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan dilaksanakan oleh semua instansi, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan, yang ditujukan untuk peningkatan dan penyiapan personil, sarana dan peralatan agar kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan cepat, tepat, aman, efektif, efesien dan lancar. Kegiatan tersebut meliputi:

a. Penyiapan peralatan observasi seperti satelit meteorologi, radar, dan seismometer;

b. Penyiapan mesin dan peralatan untuk tindakan tanggap darurat seperti pemadam kebakaran, Penjernih dan tangki air, perahu, generator listrik dan peralatan rescue ;

c. Penyiapan jaringan dan fasilitas komunikasi dan penyiaran;

d. Penyiapan sarana transportasi seperti kapal, helikopter, mobil, sepeda motor;

e. Penyiapan sarana, tempat, dan jalur evakuasi;

f. Penghijauan wilayah tertentu untuk pencegahan guna mitigasi bencana;

g. Design dan sosialisasi penggunaan bangunan tahan gempa;

h. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

i. Pelatihan dan Gladi Rencana operasi.


Program dan kegiatan manajemen bencana yang dilaksanakan oleh SKPD/Instansi terkait, dikoordinasikan oleh Badan Manajemen sesuai dengan tingkatannya. BPBD Kab. Sumedang.

Pada tahap tanggap darurat SKPD, Instansi dan Relawan terkait PB Instansi Primer terdiri dari:

a. Perangkat daerah pada semua Unit Kerja menyiapkan jajarannya untuk penanganan tanggap darurat.

b. TNI (Kodim, Batalion, Koramil) dan POLRI (Polres, Satbrimob, Polsek) yang berada diwilayah Kab. Sumedang untuk penanganan dan cara bertindak pertahanan, keamanan dan kemanuusiaan.

c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, menyiapkan sarana transportasi untuk evakuasi dan menyiagakan jaringan komunikasi.



d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyiapkan kebutuhan makanan dan tempat penampungan sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, penanganan pengungsi dan dapur umum ;

e. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk pertolongan korban.

f. Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan alat-alat berat

g. DPPKAD menyalurkan dana tanggap darurat melalui prosedur khusus.

h. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan dan pengelolaan bahan-bahan berbahaya (limbah B3: Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Nubika: nuklir, biologi dan kimia).

i. Basarnas Kantor SAR Bandung Bidang Penanggulangan Bencana mengkoordinir aparatur & potensi SAR dan relawan yang melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban.

j. Instansi terkait lainnya seperti PMI, RRI, TVRI, PLN, Telkom, Indosat, Pertamina, Bulog, PDAM, ORARI, RAPI, perusahaan, serta organisasi profesi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kegiatannya.

Bupati Sumedang dalam Status Tanggap Darurat dapat memerintahkan seluruh aparatur sipil negara/ Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dimobilisasi sebagai pendukung dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Sumedang.

3.9.3 Tahap Pemulihan

a. Pada tahap ini seluruh SKPD/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang yang melaksanakan tugas pada tahap tanggap darurat melanjutkan kegiatan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.

b. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumedang memobilisasi sumber daya kependidikan yang diperlukan untuk segera mengaktifkan kegiatan belajar mengajar.

c. Instansi Penegak Hukum dan HAM di Kabupaten Sumedang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka perlindungan hak-hak penduduk.

d. Kementerian Agama di Kabupaten Sumedang menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental dan spiritual untuk mengembalikan moril korban .


a. Pada tahap ini seluruh SKPD/Instansi yang melaksanakan kegiatan pada tahap tanggap darurat dan tahap pemulihan sebagian tetap melanjutkan kegiatan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.

b. Bapeda merumuskan dan menyiapkan master plan pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana.

c. BPBD menyusun perencanaan relokasi.

d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan upaya akselarasi kegiatan ekonomi di bidang pertanian.

e. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendorong kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merehabilitasi lahan hutan yang rusak akibat bencana.



SKPD dan instansi lainnya merupakan instansi pendukung dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di daerah bencana.

Tanggung jawab masing-masing Dinas/Instansi/Pejabat yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

a. Instansi primer melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi dan pengendalian dari Badan Manajemen /Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tingkatannya.

b. Instansi pendukung membantu penanganan dan evakuasi korban sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia, serta penyiapan tindakan lanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

c. Setiap instansi terkait melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman dan prosedur penanganan yang telah ditetapkan termasuk penunjukan pejabat yang harus segera bertindak apabila terjadi bencana.

d. Pejabat yang ditunjuk harus mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam keadaan bencana.

e. Penunjukan pejabat dimaksud disesuaikan dengan gradasi/eskalasi bencana yang terjadi.

Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri harus mendaftar di Pos Komando Tanggap Darurat Pengendalian Operasi dan dalam melakukan kegiatan di bawah koordinasi Tim Akselerasi/ Badan Manajemen cq. Posko Pengendalian Operasi BPBD/ Komandan Tanggap Darurat Bencana.

3.10 Kerja Sama Antar Lembaga

a. Di dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, Kepala Badan Manajemen BPBD dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional sesuai dengan kebutuhan.

b. Kerja sama dapat dilakukan dalam bidang teknologi, pendidikan dan pelatihan, pendanaan, peralatan, pengadaan logistik, personel, bantuan kemanusiaan, dan/atau bantuan lainnya, baik yang bersifat sukarela maupun atas permintaan.

c. Seluruh bantuan yang diperoleh dalam rangka kerja sama tersebut harus dikoordinasikan dan dikendalikan oleh BPBD melalui Ka Pusdalops/ Kabag Umum.

d. Penerimaan bantuan kerja sama internasional tidak boleh merugikan kepentingan negara, khususnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta pertahanan dan keamanan.

e. BPBD Badan Manajemen harus menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber daya yang dapat didayagunakan dan diperlukan pada saat terjadi bencana (jumlah, jenis, kapasitas kemampuan, target waktu penyiapan, dan intensitas/frekuensi) melalui RENKON sehingga dapat ditentukan bentuk kerja sama yang tepat.



4.1 Sifat Penanggulangan Manajemen Bencana

Manajemen Bencana dikembangkan secara bertingkat dan berlanjut yang disebut “rantai penyelamatan” (safety chain) yaitu sebagai berikut:

a. Proaktif (proaction), yaitu upaya untuk mengeliminasi dan/atau meniadakan penyebab terjadinya bencana.

b. Pencegahan (prevention), yaitu upaya untuk meminimalkan risiko dan membatasi penyebab terjadinya bencana.

c. Persiapan (preparation), yaitu upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

d. Tanggap (response), yaitu upaya untuk menanggapi dan menanggulangi hasil pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya bencana, termasuk aksi penyelamatan yang dapat dilakukan pada saat terjadi bencana.

e. Penanganan pasca bencana (aftercare), yaitu upaya untuk mengembalikan keadaan menjadi normal dan melaksanakan evaluasi untuk perbaikan manajemen Bencana yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.

4.2 Peringatan Bencana, Pernyataan Keadaan Bencana, dan Permintaan Bantuan

4.2.1 Peringatan bencana

Semua pihak yang terkait dalam manajemen bencana, bekerja dengan berpedoman pada “peringatan bencana dan pelaksanaan operasi” yang tahapannya diatur sebagai berikut:

a. Peringatan warna Merah, merupakan tahapan yang berisi kegiatan sebagai berikut:

1) Memberikan peringatan kepada masyarakat;

2) Mengkoordinasikan petugas lapangan;

3) Menginventarisasi semua sumber daya yang tersedia, baik personel, peralatan, stok buffer maupun obat-obatan;

4) Mengatasi/menghentikan situasi bahaya yang sedang dihadapi.

b. Peringatan Warna Kuning, merupakan tahapan yang berisi kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan penyelamatan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana;

2) Menutup/mengamankan jalan-jalan dan tempat-tempat pencarian sisa korban;

3) Melakukan pembersihan terhadap sisa korban yang tertinggal dan/atau yang baru ditemukan;

4) Mengevakuasi korban.


PROSEDUR PENANGGULANGAN MANAJEMEN BENCANA 4

29


c. Peringatan Warna Biru, merupakan tahapan yang berisi kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan perlindungan terhadap korban dari pengaruh luar yang akan merugikan korban;

2) Mengatur kembali lalu lintas di lokasi/daerah terjadinya bencana;

3) Memberikan pelayanan psikologi terhadap korban yang mengalami tekanan psikologi akibat bencana;

4) Mengkoordinasikan dan mengarahkan tim pelaksana lapangan;

5) Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan adanya aksi kriminalitas di daerah bencana.

d. Peringatan Warna Hijau, merupakan tahapan yang berisi kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan pendataan terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana;

2) Melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan;

3) Melanjutkan kegiatan pemakaman korban yang meninggal dunia;

4) Menyiapkan akomodasi bagi korban selamat (pengungsi);

5) Menginventarisasi sumber daya dan bantuan yang diperlukan;

6) Membangun kembali wilayah yang terkena bencana.

Pengumuman tentang status “peringatan bencana dan pelaksanaan operasi penanganan” dilakukan oleh Bupati, berdasarkan masukan dan hasil analisis TRC PB Tim Akselerasi /Badan Manajemen tentang gradasi/eskalasi bencana dan perkembangan situasi di lapangan.

4.2.2 Pernyataan Keadaan Bencana

a. Setelah menerima laporan tentang terjadinya bencana di suatu daerah/wilayah, Tim Akselerasi / Badan Manajemen BPBD Sumedang bersama dinas teknis yang tergabung dalam TRC PB segera menganalisa cepat dampak, akibat, kerugian & kerusakan sebagai dasar untuk menyampaikan “pernyataan” (declaration) tentang terjadinya bencana.

b. Bupati/Gubernur/Presiden Sumedang menyampaikan pernyataan status bencana dan menunjuk Komandan Tanggap Darurat Bencana status penanganannya.

c. Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden Sumedang dapat menggunakan/ mengerahkan seluruh fasilitas, sumber daya, dan kemampuan yang ada sesuai dengan kewenangannya (personel, peralatan, logistik, fasilitas) untuk mendukung kegiatan penanggulangan manajemen bencana.

4.2.3 Permintaan Bantuan

a. Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

b. Permintaan bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat diajukan apabila sumber daya di daerah tidak memadai untuk menanggulangi bencana yang terjadi.

c. Prosedur permintaan bantuan disampaikan secara bertingkat oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat c.q BNPB dan/atau



Pemerintah Provinsi c.q BPBD Provinsi Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan penyebab terjadinya bencana, kemampuan yang tersedia, serta jenis dan jumlah bantuan yang diperlukan.

d. Pemerintah Kabupaten/Kota baik pada tingkat Kabupaten maupun Provinsi yang berdekatan dengan Kabupaten Sumedang sedapat mungkin berkoordinasi dan atau dikoordinasi oleh BPBD Kab. Sumedang dengan Pemerintah Daerah yang wilayahnya mengalami bencana untuk memberikan/ membantu menangani bencana.

e. Pemerintah Kabupaten Sumedang Daerah di wilayah bencana dapat meminta bantuan kepada satuan TNI/POLRI setempat untuk penanganan tanggap darurat.

4.3 Prosedur Manajemen Bencana

Apabila terjadi bencana di wilayah kabupaten, Bupati selaku Kepala Daerah menyampaikan pernyataan tentang terjadinya bencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Selanjutnya, BPBB Sumedang Tim Akselerasi/Badan Manajemen melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Memobilisasi Satuan Tugas TRC PB Tanggap Darurat ke lokasi bencana untuk memperkuat Unit Tanggap Darurat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk mengaktivasi mendirikan posko pengendalian, melaksanakan penilaian korban dengan metoda triage, pelayanan medik dan penilaian dampak, kerusakan, kerugian dan kebutuhan secara cepat (rapid assessment);

b. Apabila bencana yang terjadi meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya seluruh sistem yang ada maka BPBD bersama SKPD Kab. Sumedang Tim Akselerasi terdekat segera membantu penanganan tanggap darurat;

c. Penerimaan dan pendistribusian logistik dan bantuan diatur dan dikendalikan oleh Posko Tanggap Darurat Bencana pengendalian di lokasi bencana untuk selanjutnya dalam sistem distribusi sesuai hasil pemetaan wilayah bencana yang membutuhkan.

d. Melaporkan terjadinya bencana, kondisi bencana dan langkah langkah yang akan dilakukan berdasarkan informasi dari Petugas BPBD di Pos lapangan pusat krisis dilokasi dan atau dekat lokasi bencana kepada Gubernur dan BPBD Provinsi Jawa Barat.

e. Melakukan komunikasi berkala kontak secara intensif dengan Posko KTDB pusat krisis di lokasi bencana atau Posko pengendali yang terdekat dengan daerah bencana untuk memperoleh informasi tentang perkembangan situasi penanggulangan bencana secara komprehensif sebagai dasar pertimbangan langkah langkah selanjutnya.

f. Melakukan koordinasi secara berkala intensif dengan Komandan Posko KTDB pengendalian operasi di lokasi bencana dan melaporkan perkembangan penanggulangan bencana secara berkala dan atau sesuai kebutuhan kepada Bupati

g. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas/instansi terkait untuk menyiapkan berbagai sumberdaya dan bantuan yang diperlukan , serta langkah-langkah penanganan darurat.

h. Mengkoordinasikan pengerahan bantuan, baik personil, maupun peralatan dan logistik terutama tim medik dan logistik medis, tenda pleton, penjernih



air, generator, rumah sakit lapangan, ambulans, peralatan untuk evakuasi mayat dan peralatan penyelamatan, serta peralatan lainnya sesuai dengan kondisi lapangan.

i. Penerimaan dan pendistribusian logistik dan bantuan diatur dan dikendalikan oleh Posko KTDB pengendalian di lokasi bencana untuk selanjutnya didistribusikan sesuai hasil pemetaan wilayah bencana yang membutuhkan.

j. Mengkoordinasikan penggunaan fasilitas transportasi TNI dan / atau POLRI ke lokasi bencana

k. Mengkoordinasikan pengaturan periode penugasan satuan-satuan tugas untuk bekerja di lokasi bencana

l. Meningkatkan Mengintensifkan koordinasi lintas sektoral dan instansi terkait lainnya seperti Palang Merah Indonesia dan lembaga lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan

m. Melaporkan perkembangan situasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur/BPBD tentang pelaksanaan tanggap darurat, kendala yang dihadapi serta upaya upaya yang telah dan akan dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk penetapan kebijakan selanjutnya

n. Menyampaikan siaran pers tentang perkembangan situasi, upaya upaya yang telah dan akan dilakukan serta bantuan yang diperlukan

Setelah menerima laporan dari BPBD tentang terjadinya bencana di suatu wilayah, Bupati segera melakukan tindakan sebagai berikut :

a. Menyampaikan ” pernyataan keadaan bencana dan status penanganannya”;

b. Apabila diperlukan dapat menunjuk Komandan KTDB Komando Satuan dari unsur muspida pejabat Kodim. Polres, dan pejabat lainnya TNI/POLRI di wilayah bencana atau pejabat lain untuk melaksanakan tugas mengendalikan seluruh kegiatan tanggap darurat bencana.

4.4. Pelaksanaan Manajemen Bencana

4.4.1 Pada Tahap Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap yang paling penting dalam manajemen bencana, karena akan sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan tahapan berikutnya.

Pelaksanaan Manajemen Kedaruratan bencana pada tahap tanggap darurat pada prinsipnya harus mengutamakan kegiatan kegiatan :

a. Pelaksanaan survei cepat untuk menilai besarnya kerusakan dan jenis bantuan yang diperlukan.

b. Pencarian, penyelamatan & evakuasi korban yang masih hidup ketempat darurat dengan melakukan triage dan BLS (Basic Live Suport)

c. Evakuasi Pencarian dan evakuasi korban ketempat yang memiliki fasilitas kesehatan yang memadai

d. Aktivasi Pengaktifan sektor kesehatan (lapangan dan rujukan rumah sakit) tim kesehatan lapangan (rumah sakit lapangan) dan sektor evakuasi moda darat dan udara. tim evakuasi darat, laut dan udara

e. Pembangunan jaringan komunikasi dan informasi darurat.



f. Pembukaan jalan-jalan darurat termasuk landasan Helikopter untuk evakuasi korban dan bantuan logistik

g. Pendistribusian logistik pangan dan sandang

h. Penyiapan logistik bahan bakar untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban

i. Penyiapan area/ zona aman kumpul penampungan darurat berbasis masyarakat, yaitu : Penampungan pengungsi di semua kecamatan ditiap tiap kecamatan sewilayah di Kabupaten Sumedang dan dengan menginventarisir keluarga/ kawasan lembaga usaha yang mampu/bersedia menampung korban bencana

Secara umum pelaksanaan kegiatan operasi tanggap darurat perlu segera dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

a. Bupati menunjuk pemegang komando dan pengendalian pada penanggulangan bencana dan apabila diperlukan dapat meminta komandan Satuan TNI/POLRI untuk bertindak selaku pengendali operasi ;

b. Pengerahan satuan TNI/POLRI untuk membantu kegiatan Penyelamatan (live saving), evakuasi(evacuation) pencarian dan penyelamatan (search and rescue) ;

c. Pemetaan dapat dilakukan lewat udara menggunakan satelit untuk menganalisa secara makro kerusakan daerah bencana;

d. Analisis dari darat tentang kerusakan daerah, jumlah korban meninggal, sakit dan yang selamat untuk keperluan perencanaan pertolongan darurat termasuk kebutuhan logistik pangan, penampungan sementara, air bersih dan bantuan kesehatan lainnya.

e. Pembangunan posko yang akan menjadi pusat komando dan pengendalian manajemen bencana

f. Penetapan sistem komando dan pengendalian

g. Penentuan arah dan tujuan kebijakan

h. Penentuan desain program dan prioritas penanggulangan

Untuk mengefektifkan penanganan tanggap darurat, secara simultan BPBD melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya untuk segera digerakan ke daerah bencana, dalam rangka memberikan dukungan sebagai berikut :

a. Transportasi

b. Komunikasi dan informasi

c. Pekerjaan umum

d. Pemadam kebakaran

e. Informasi perencanaan

f. Pelayanan umum (mass care)

g. Sarana dan prasarana pendukung

h. Pelayanan kesehatan (health and medical service)

i. Pencarian dan penyelamatan korban (search and rescue)

j. Makanan dan air bersih

k. Sumberdaya energi

l. Penanganan bahaya nuklir, biologi dan kimia (Nubika)



Langkah langkah penting dalam melaksanakan penanganan bencana pada tahap tanggap darurat adalah :

a. Manajemen korban

b. Manajemen pengungsi

c. Pemetaan wilayah melalui surveilans darat/udara

4.4.1.1 Manajemen Korban

a. Dalam memberikan pertolongan kepada korban bencana, prinsip kecepatan dan ketepatan harus selalu menjadi prioritas karena faktor tersebut akan menentukan keberhasilan dalam upaya manajemen korban, baik untuk penyelamatan jiwa (life saving) maupun pengurangan kecacatan (limb limitation).

b. Satuan Tugas Tanggap Darurat bersama Tim SAR masuk kelokasi bencana berdasarkan data surveilans untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban dengan melakukan triage, Basic Live Suport (BLS), Advance Live Suport (ALS) dan mempersiapkan evakuasi bila diperlukan

c. Selain mencari dan memberi pertolongan kepada korban satuan tugas juga berfungsi sebagai “tim aju” untuk satuan tugas berikut yang lebih lengkap dan komprehensif. yang terdiri dari:

1) Tim kesehatan lengkap dengan Rumah Sakit Lapangan bila diperlukan disertai tim evakuasi medik udara dan tim forensik.

2) Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Lengkap dengan alat-alat berat yang diperlukan.

3) Tim Dinas Perhubungan dengan angkutan untuk evakuasi

4) Tim dari BPBD dengan bantuan pangan, sandang, tenda evakuasi dan lain-lain.

5) Tim dari Dinas Sosial dengan bantuan pangan, sandang, tenda evakuasi dan lain-lain.

6) Tim Komunikasi dan informasi lengkap dengan satelit Comunication dan/atau peralatan komunikasi bergerak lainya.

7) Tim dari Lingkungan Hidup untuk mengkoordinasikan agar upaya-upaya pertolongan dan rehabilitasi tidak menimbulkan masalah lingkungan hidup di kemudian hari.

8) Tim dari PLN untuk listrik.

9) Tim dari PDAM untuk pemenuhan sarana air bersih

d. Khusus untuk manajemen korban meninggal, jika jumlahnya banyak, sebaiknya digunakan kantong jenazah ramah lingkungan (bukan plastik).

e. Sebelum Korban dikuburkan sedapat mungkin dilakukan identifikasi (melalui foto, identitas diri yang ditemukan, sidik jari dll)dan dicatat dengan baik.

f. Logistik Kesehatan yang disediakan harus sesuai dengan jenis gangguan kesehatan dan spektrum penyakit di daerah bencana.

g. Dalam manajemen korban, baik korban meninggal, cedera,maupun sehat diperlukan koordinasi manajemen secara simultan antara departemen terkait, khususnya TNI, POLRI, PMI, dan lembaga lain yang bergerak dibidang bantuan kemanusiaan untuk :

1) Mengusahakan tersedianya obat obatan, makanan, air bersih dan lain lain



2) Menggerakan para relawan untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana melalui kegiatan :

a) Mengubur korban meninggal agar tidak menimbulkan penyakit

b) Membersihkan sampah/ puing-puing

c) Memberikan pertolongan kesehatan

d) Memperbaiki dan memfungsikan kembali fasilitas kesehatan

e) Memperbaiki jalan, dan jembatan, dermaga, dan lapangan pendaratan untuk memperlancarkan bantuan logistik lewat darat, laut dan udara

f) Memperbaiki dan memfungsikan kembali sekolah sekolah dan fasilitas pendidikan

g) Membangun hunian sementara untuk menampung pengungsi

h) Menjaga keamanan dan ketertiban pasca bencana

i) Memperbaiki jaringan komunikasi untuk memudahkan pemberian pertolongan secara cepat

j) Melakukan evaluasi dan pengawasan atas seluruh kegiatan manajemen bencana

3) Posko di daerah bencana mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan manajemen korban agar jenis, jumlah bantuan dan relawan tercatat, terpantau dan terkoordinasi dengan baik

4.4.1.2 Manajemen Pengungsi

a. Lokasi Penampungan sementara bagi para pengungsi harus diupayakan agar aman.

b. Untuk kejadian Bencana dengan skala besar disamping menyiapkan lokasi penampungan sementara, penanganan pengungsi diarahkan berbasis masyarakat yaitu ; di tiap tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang disiapkan khususnya untuk kepala keluarga mampu dan bersedia manampung korban bencana, sehingga korban bencana disebar ke seluruh warga/ keluarga mampu yang bersedia menampung korban bencana ditiap Kecamatan tersebut.

c. Untuk mencegah timbulnya wabah penyakit harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Sanitasi Lingkungan yang meliputi :

a) Penyediaan air bersih

b) Fasilitas MCK ( Mandi Cuci Kakus) dengan ketentuan

2) Rasio MCK dengan Pengungsi 1 : 10

a) Jarak MCK dari Sumber air bersih minimal 10 meter

b) Alur pembuangan air limbah menjauhi sumber air bersih

c) Pemberantasan serangga pembawa penyakit (nyamuk, lalat, kecoa, tikus, dll) dengan fumigasi dan atau pengasapan (fooging) dan abatisasi, minimal 2 (dua) kali seminggu

d) Penyiapan tempat pembuangan sampah jauh dari tempat penampungan sementara

3) Fasilitas dapur umum dan gudang logistik harus memperhatikan :

a) Faktor kebersihan tempat dan personil yang menanganinya



b) Pendistribusian melalui sistem kelompok

4) Tenda harus kedap air (waterproof), sirkulasi udara baik, dan tidak tergenang air bila hujan

5) Penyediaan perlengkapan tidur seperti tikar, kasur, bantal, selimut dan fieldbed

6) Penyediaan pakaian bersih

7) Pematauan kondisi kesehatan pengungsi secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan

Manajemen Pengungsi, yang bersifat sementara ini harus segera diikuti dengan penyiapan relokasi pengungsi pada tempat yang aman untuk dihuni kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Manajemen Pengungsi harus disesuaikan dengan perkembangan tahapan manajemen bencana

b. Identifikasi karakteristik pengungsi dengan akurat (jumlah, umur, jenis kelamin) diperlukan untuk penanganan secara tepat

c. Pelayanan konsultasi psikologis dan pendidikan harus ditangani secara konseptual dan komprehensif

d. Penanganan masalah kesehatan dan penyediaan makanan serta air bersih harus diprioritaskan

e. Pengembalian mereka kekehidupan normal diupayakan dengan segera

4.5 Pemetaan Wilayah Bencana (Surveillance)

Surveillance harus dilaksanakan dengan segera dan dapat setelah terjadinya bencana karena informasi yang diperoleh dari surveillance akan menjadi dasar dalam menentukan strategi dan taktik secara keseluruhan, serta penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas tindakan pertolongan yang akan dilaksanakan .

Kecermatan pemetaan wilayah bencana akan sangat menentukan ketepatan dan keberhasilan manajemen korban, manajemen pengungsi, dan manajemen tahapan berikutnya dalam suatu manajemen bencana. Informasi informasi yang perlu dikumpulkan dari kegiatan surveillance antara lain :

a. Gambaran tingkat kerusakan wilayah bencana

b. Kondisi sarana/prasarana infrastruktur (jalan, sistem dan jaringan telekomunikasi dll)

c. Lokasi korban dan konsentrasi masyarakat yang memerlukan bantuan

d. Bentuk dan jenis bantuan yang diperlukan

e. Lokasi untuk menempatkan unit-unit pertolongan berikutnya seperti lokasi untuk rumah sakit lapangan dan penampungan sementara

f. Lokasi dan rute evakuasi

g. Lokasi dan rute distribusi logistik/ bantuan

4.5.1 Pada Tahap Pemulihan

Pada tahap pemulihan, mobilisasi semua sumber daya lebih diarahkan pada manajemen korban, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan makanan, penampungan sementara (temporary shelter) dan keamanan, dengan tetap memperhatikan dan mensinkronkannya dengan petunjuk teknis/ prosedur tetap dari masing-masing instansi terkait.



Pelaksanaan kegiatan pada tahap ini tetap dikendalikan oleh posko pengendalian di daerah bencana dan dikoordinasikan oleh badan manajemen

Kegiatan pada tahap pemulihan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahap tanggap darurat dengan mengutamakan kegiatan sebagai berikut :

a. Evakuasi korban ke rumah sakit, rumah sakit lapangan, dan/ atau kapal rumah sakit untuk pengobatan yang memadai

b. Manajemen korban meninggal dan korban yang belum ditemukan

c. Pembersihan sampah / puing-puing (debris removal)

d. Pembangunan tempat penampungan sementara untuk pengungsi

e. Pengaturan sistem distribusi bantuan dan logistik

f. Pengumpulan dan pengelolaan dana, peralatan, personil dan fasilitas lainnya

g. Penyediaan obat-obatan, makanan, air bersih dan pakaian

h. Perbaikan jalan, jembatan, dermaga dan lapangan udara untuk kelancaran distribusi bantuan dan logistik

i. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

j. Pemberian bimbingan psikologis untuk menghilangkan trauma pasca bencana

k. Pemulihan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

l. Perbaikan jaringan komunikasi dan informasi

m. Pengawasan, evaluasi dan penilaian seluruh kegiatan penaggulangan bencana mulai dari tahap tanggap darurat sampai dengan tahap pemulihandan selanjutnya menyiapkan kegiatan tahap rehabilitasi dan rekontruksi

4.5.2 Pada Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan Kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada penyusunan program dan pengembangan semua aspek, pembangunan kembali infrastruktur, serta perbaikan tingkat kesiapsiagaan dan keterampilan. Pengendalian Kegiatan itu sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh Badan Manajemen

Pada dasarnya kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

a. Pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup para korban bencana

b. Pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta fasilitas umum agar kehidupan masyarakat pulih kembali

c. Penyusunan program prioritas dalam semua aspek

d. Penanganan pengungsi secara konseptual dan komprehensip

e. Penanganan trauma psikologis

Pelaksanaan kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi korban akibat trauma bencana terutama pendidikan anak anak dengan memberikan kesempatan seluas luasnya untuk melanjutkan pendidikan, bila perlu sampai keperguruan tinggi tanpa kendala biaya

b. Penyiapan lapangan kerja bagi korban bencana agar mereka dapat lepas dari ketergantungan kepada pemerintah

c. Penciptaan rasa aman bagi masyarakat

d. Pemberian bantuan perbaikan rumah penduduk yang rusak



e. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan

f. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara

g. Rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sarana dan prasarana yang hancur dan rusak akibat bencana

4.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.6.1 Monitoring dan Evaluasi

Manajemen bencana berkaitan langsung dengan keselamatan seseorang, kelompok dan masyarakat, sehingga kinerja dari kelembagaan manajemen bencana harus diukur dari keberhasilannya dalam menjaga dan mempertahankan hidup dan kehidupan, serta mencegah dan mengurangi kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur.

Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi diperlukan:

a. Standar baku;

b. Sistem informasi yang andal

c. Kejelasan kewenangan,tanggung jawab dan akuntabilitas.

Metode pengawasan yang digunakan berupa :

a. preliminary control, yaitu mempelajari perencanaan yang dibuat.

b. Monitoring, yaitu memantau pelaksanaan kegiatan dilapangan.

c. Evaluasi, yaitu menilai hasil akhir.

Langkah-langkah pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan-kegiatan:

a. Menetapkan “uraian kerja” (Job Description);

b. Menetapkan anggaran (Budget)

c. Menetapkan kegiatan pengawasan;

d. Melaksanakan “Quality control of material”;

e. Audit, menyangkut evektivitas dan efisiensi ;

f. Penilaiaan dampak (Impact assesment);

g. Evaluasi kinerja para petugas;

4.6.2 Pelaporan

Sistem pelaporan dalam manajemen bencana disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan yang terdiri dari:

a. Laporan harian untuk mencatat perkembangan pelaksanaan manajemen bencana dari setiap bidang terkait, termasuk lembaga-lembaga non pemerintah, terutama pada tahap tanggap darurat.

b. Laporan bulanan merupakan rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan manajemen bencana pada setiap tingkatan dan tahapan.

c. Laporan semester dan laporan tahunan merupakan rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan manajemen bencana, serta merupakan bahan masukan untuk penyusunan program kerja berikutnya.

d. Laporan yang bersifat khusus untuk melaporkan masalah-masalah khusus sesuai dengan perkembangan situasi dilapangan dan kebutuhan.



4.7 Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam manajemen bencana dimaksudkan untuk :

a. Membantu pemerintah dalam melakukan manajemen bencana secara efektif dan efesien ;

b. Mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan dasar penyusunan rencana dan pengambilan keputusan sesuai dengan tahapan dalam manajemen bencana.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan secara terus menerus oleh Kajian Bencana, yang meliputi kegiatan kegiatan penelitian tentang :

a. Gejala, Penyebab dan dampak terjadinya bencana;

b. Tingkat kerusakan serta jenis dan jumlah kebutuhan di daerah bencana;

c. Sistem dan Mekanisme Tindakan tanggap darurat;

d. Efektifitas upaya upaya manajemen bencana;

e. Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pencegahan, Mitigasi, dan Sistem Peringatan Dini;

f. Sistem Perlindungan instalasi-instalasi penting, aset bersejarah, aset ilmu pengetahuan dan teknologi;

g. Sistem dukungan dan jalur transportasi bagi korban bencana;

h. Sistem Konservasi lahan, air, dan pelestarian lingkungan hidup;

i. Sistem penanggulangan bahan-bahan berbahaya seperti nuklir, biologi dan kimia;

j. Kebiasaan-kebiasaan (sosial budaya) dan pengalaman masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.



Manajemen Bencana merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensip, dan harus melibatkan seluruh komponen bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya serta hak dan kewajiban masing- masing, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Masyarakat dan Media Massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen bencana karena masyarakat dan media massa, sesuai dengan hak dan kewajibannya, merupakan subyek yang dapat mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta memaksimalkan pelaksanaan manajemen bencana

5.1 Pemberdayaan Masyarakat

5.1.1 Hak Masyarakat

Setiap orang atau kelompok masyarakat mempunyai hak :

a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman;

b. Mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana;

c. Mendapatkan informasi dini mengenai kemungkinan timbulnya bencana;

d. Mendapatkan pertolongan dan bantuan kemanusiaan yang layak;

e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan manajemen bencana

f. Memperoleh informasi yang benar mengenai bencana yang terjadi, Langkah- langkah penaggulangan yang dilakukan,

g. Melakukan pengawasan terhadap jalannya manajemen bencana.

5.1.2 Kewajiban Masyarakat

Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya manajemen bencana, masyarakat berkewajiban :

a.Memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang hal-hal yang terkait dengan bencana

c. Ikut mendorong keberhasilan upaya-upaya manajemen bencana;

d. Mematuhi mekanisme dan prosedur manajemen bencana yang telah ditetapkan.

5.2 Pemberdayaan Media Massa

5.2.1 Hak Media Massa

Dalam Pelaksanaan manajemen bencana, media massa mempunyai hak untuk :

a.Mengakses informasi tentang bencana yang terjadi, situasi bencana, dan upaya upaya penanganan yang telah dan akan dilakukan ;

b. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bencana yang terjadi dan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan

c.Mengakses informasi tentang kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana yang akan dilaksanakan;


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MEDIA MASA 5

40


d. Mengawasi berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang telah dan akan diambil dalam manjemen bencana.

5.2.2 Kewajiban Media Massa

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, media massa berkewajiban :

a.Mematuhi kode etik jurnalistik ;

b. Mematuhi mekanisme dan prosedur manajemen bencana yang telah ditetapkan.

c.Membantu pemerintah dalam menyebarluaskan tentang kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat mengantisipasi timbulnya bencana

d. Membantu pemerintah menyampaikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar korban dapat diminimalkan.

e.Membantu pemerintah menyampaikan peringatan dini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana;

f. Memberikan informasi yang akurat tentang kondisi bencana, bantuan yang diperlukan, dan informasi lain yang relevan dan proporsional

g.Membantu pemerintah memobilisasi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana

h. Membantu meningkatkan moril masyarakat yang terkena bencana menjaga keseimbangan antara media massa, kepentingan masyarakat, dan kepentingan nasional sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.



Semua dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bantuan yang diterima dari pelbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk manajemen bencana harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, belum ada suatu sistem audit dalam pengelolaan dana dan bantuan itu. Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem audit dalam pengelolaan dana dan bantuan untuk manajemen bencana. Audit dilakukan oleh Auditor Negara (Inspektorat Kabupaten/Badan Pengawas Keuangan) dan atau auditor lain yang ditunjuk dengan maksud untuk;

a. Menjamin ketertiban, transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana dan bantuan

b. Menyempurnakan sistem pengawasan dan pengendalian dalam manajemen bencana

c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pelaksana manajemen bencana dan merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.


AUDIT 6

42


Lampiran :

Uraian Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Sumedang

1. SATGAS KESEHATAN

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

c. Rumah Sakit Pakuwon

d. Puskesmas se-Kabupaten Sumedang

e. Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang

f. Poliklinik Kodim 0610

g. Poliklinik Polres

h. Poliklinik Yon 301 PKS

i. Ikatan Dokter Indonesia

j. Ikatan Bidan Indonesia

k. Persatuan Perawat/Paramedis Kabupaten Sumedang

l. DASIPENA

m. Lembaga lembaga yang bergerak di Bidang Kesehatan

n. .....................................

2. SATGAS BANTUAN SOSIAL a. Kepala Seksi Pelayanan korban bencana pada bidang Pelayanan Sosial Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang

b. Ormas dan LSM

c. Tim Penggerak PKK / Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumedang

d. SKPD terkait

e. .......................................

3. SATGAS DAPUR UMUM

a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang

b. TAGANA

c. PMI

d. Tim Penggerak PKK/ Dharma Wanita Persatuan

e. Ormas dan LSM

f. .......................................

4. SATGAS PENCARIAN, PENYELAMATAN & EVAKUASI

a. BPBD Kabupaten Sumedang

b. Polres Sumedang



c. Yonif 301 PKS

d. Detasemen A Brimob

e. Basarnas Kantor SAR Bandung

f. ORARI/RAPI lokal Sumedang

g. Kelompok Pencinta Alam

h. Kwarcab Pramuka Kabupaten Sumedang

i. ..............................

5. SATGAS EVAKUASI/ PENGANGKUTAN

a. Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Kab. Sumedang

b. Yonif 301/PKS

c. Polres Kabupaten Sumedang

d. BPBD Kabupaten Sumedang

e. Kabag Umum Setda Kabupaten Sumedang

f. PMI Kabupaten Sumedang

g. Organda Sumedang

h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang

i. .............................................................

6. SATGAS

a. BPBD Kabupaten Sumedang

b. ...................................

7. SATGAS PENGAMANAN/ LANTAS

a. Polres Sumedang

b. Kodim 0610 Sumedang

c. SUBDENPOM Sumedang

d. Kepala Kantor SATPOL PP Kabupaten Sumedang

e. Satuan Linmas

f. ...................................

8. SATGAS BANTUAN KOMUNIKASI

a. Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika

b. PHB Kodim 0610

c. PHB Polres Sumedang

d. ORARI Lokal Sumedang

e. RAPI Lokal Sumedang

f. Santel Setda Sumedang

g. PT TELKOM Kantor Cabang Sumedang



h. Komunitas Komunikasi di Kab Sumedang

i. ................................

9. SATGAS PEMBERANTASAN HAMA DAN PENYAKIT

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

c. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang

d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang

e. BPMPD Kabupaten Sumedang

f. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang

g. ...............................................

10. SATGAS PIONIR/PEKERJAAN UMUM

a. Dinas PU Kabupaten Sumedang

b. Kodim 0610 Sumedang

c. BPBD Kabupaten Sumedang

d. ..............................


PENDAHULUAN - mcapsumedang.files.wordpress.com · Web viewMengoperasikan pusat krisis sebagai...

Documents

Transcript of PENDAHULUAN - mcapsumedang.files.wordpress.com · Web viewMengoperasikan pusat krisis sebagai...