PENDAHULUAN -...
Transcript of PENDAHULUAN -...
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
1 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
1.1 Latar Belakang
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru sebagai Lembaga teknis
bidang kepegawaian harus mampu mewujudkan
pengelolaan manajemen kepegawaian, yang
dimulai dengan pengadaan sampai dengan
pemberhentian pegawai / aparatur secara
optimal dalam upaya untuk mewujudkan
sumber daya manusia ( SDM ) aparatur yang professional.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan harus mampu meningkatkan
kualitas kinerjanya terutama dalam
memberikan pelayanan kepada seluruh
pegawai / aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, baik
pelayanan berupa peningkatan
kesejahteraan maupun peningkatan
kompetensi sumber daya aparaturnya
sehingga secara tidak langsung akan
menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru.
BAB I
PENDAHULUAN
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
2 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
selanjutnya disingkat sebagai BKPP Kota Banjarbaru merupakan Unsur Penunjang
dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan daerah.
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan,
Pelatihan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru,
Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota Banjarbaru. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
telah disebutkan diatas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :
Penyusun kebijakan teknis bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
1.
Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, Pendidikan da pelatihan
Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya 5.
4.
3.
2.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
3 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKPP
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Sekretaris
Subbag Umum Kepegawaian
Subbag Perencanaan & Keuangan
Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur
Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur
Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur
Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN
Sub Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi
Aparatur
Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Aparatur
Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
Kelompok Jabatan Fungsional
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
4 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
1.3 Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sangat ditentukan oleh kualitas dan
juga kuantitas dari sumber daya aparaturnya sampai dengan akhir bulan
Desember Tahun 2018 BKPP Kota Banjarbaru didukung oleh sebanyak 52
orang pegawai dengan profil demografi sebagai berikut :
PNS
35 orang
Pegawai Tidak Tetap
3 orang
Tenaga Kontrak
14 orang
PENDIDIKAN
SD :-::::..0ORSMP : -
SMA : 10
DII : 1
DIII : 6
S1 : 30
S2 : 5
S3 : -
STATUS KEPEGAWAIAN
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
5 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
P = 23 orang L = 29 orang
Esselon II 1 orang
Esselon III 3 orang
Esselon IV 8 orang
IV/c : 1 orang
IV/b : 1 orang
IV/a : 3 orang
III/d : 2 orang
III/c : 8 orang
III/b : 5 orang
III/a : 10 orang
II/d : 1 orang
II/c : 2 orang
II/b : 1 orang
II/a : - orang
I/c : 1 orang
JENIS KELAMIN GOLONGAN/ RUANG (PNS)
JENIS JABATAN
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
6 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan asset / modal yang dikelolanya,
hingga akhir tahun 2018, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
mengelola asset / modal sebesar Rp.
2.918.955.582,18,- yang terdiri dari asset tetap
sebesar Rp. 2.437.877.582,18,- dan asset
lainnya Rp. 481.078.000,000,-.
1.4 Isu – Isu Strategis Yang DiHadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Dalam penetapan tujuan dan sasaran harus berdasarkan pada isu yang
sedang berkembang di masyarakat dan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi
dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sehingga dalam penetapan
tujuan serta sasaran akan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Isu – isu strategis yang masih dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :
2. Masih Banyaknya Pelanggaran Disiplin Yang Terjadi
1. Distribusi dan Penataan Pegawai yang belum sepenuhnya berdasarkan formasi yang dibutuhkan serta belum sesuai dengan kompetensinya
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
7 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-
langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan
sasaran BKPP Kota Banjarbaru akan dicapai. Strategi adalah
cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam
kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan
tujuan dan sasaran BKPP Kota Banjarbaru, maka strategi
yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
1. Pendistribusian dan penataan SDM aparatur sesuai kompetensi dan
kebutuhan formasi
2. Pengembangan Manajemen kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru
3. Pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan kualitas ASN sehingga memiliki kriteria disiplin, integritas,
komitmen dan berkinerja tinggi
Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan – kebijakan yang
akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan BKPP selama 5
tahun kedepan. Kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan dengan
formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis
dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 tahun
2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir mulai dari JPT
sampai dengan jabatan pelaksana
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
8 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
3. Integrasi sistem informasi database kepegawaian secara elektronik terkait
terkait layanan kepegawaian yang terpadu
4. Peningkatan disiplin, integritas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui
penegakan peraturan disiplin dan kode etik
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
tabel …… Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan SUmber Daya Aparatur yang
Berkualitas
Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
Peningkatan
kualitas ASN
sehingga memiliki
kriteria disiplin, integritas,
komitmen dan
berkinerja tinggi
Peningkatan disiplin, integritas, komitmen dan
kinerja pegawai ASN
melalui penegakan
peraturan disiplin dan kode
etik, konsistensi penarapan
sanksi terhadap
pelanggaran disiplin
Pendistribusian dan
penataan SDM
aparatur sesuai
kompetensi dan
kebutuhan formasi
Penataan dan
Pendistribusian SDM
aparatur yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan
dan kompetensi yang telah
ditetapkan melalui hasil
analisis dan beban kerja
serta hasil proyeksi
kebutuhan 5 tahun
Pengembangan
Manajemen
kompetensi ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota
Banjarbaru
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan
Pola Karir mulai dari JPT
sampai dengan jabatan
pelaksana
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
9 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Penyusunan dan
penerapan Analisis
kebutuhan diklat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas diklat dan tubel
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Pengembangan
aplikasi
kepegawaian
berbasis teknologi
informasi
Integrasi sistem informasi database kepegawaian
secara elektronik terkait
terkait layanan
kepegawaian yang terpadu
serta menetapkan SOP
pelayanan administrasi
kepegawaian dalam produk hukum yang mengikat
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
10 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perencanaan kinerja merupakan proses
penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran program yang sudah
ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi melalui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator – indikator kinerja tersebut harus
dapat mendukung Tujuan dan Sasaran yang sudah dituangkan dalam Rencana
Strategis dan Renja.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi Misi Kepala Daerah
terpilih yang terintergrasi dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
11 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 dengan Rencana Strategis BKPP Kota Banjarbaru
Dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan RPJMD serta untuk
meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru telah melakukan Reviu pada Renstra
SKPD yang terdiri atas Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan pada bulan Oktober 2018 dengan narasumber dari Biro Organisasi
MISI RPJMD KOTA
BANJARBARU
TUJUAN RPJMD KOTA
BANJARBARU
SASARAN RPJMD KOTA BANJARBARU
TUJUAN RENCANA
STRATEGIS BKPP
SASARAN RENCANA
STRATEGIS BKPP
Misi 4
Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
Tujuan 5
Terwujudnya pemerintahan Kota Banjarbaru yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN
Sasaran 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Tujuan
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas
Sasaran
Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
Misi 4
Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
Tujuan 5
Terwujudnya Pemerintah Kota Banjarbaru Efektif, Efisien Akuntabel dan Bebas KKN
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan
Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Bekualitas
Sasaran 2
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
12 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi dan juga dari Inspektorat Kota Banjarbaru, dan hasil Reviu tersebut
adalah sebagai berikut : tabel 2.2
Perbandingan Tujuan BKPP Kota Banjarbaru sebelum dan sesuadah perubahan
TUJUAN SEBELUM PERUBAHAN
TUJUAN SETELAH PERUBAHAN
KETERANGAN
Tersedianya Aparatur yang
Memenuhi Standar Kompetensi
Terwujudnya Sumber Daya
Aparatur yang Berkualitas
Tujuan di lakukan revisi agar
mampu mencerminkan
keinginan dari BKPP secara
lebih umum dan luas Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kepegawaian
Tersedianya Laporan Kinerja
yang optimal
Penyediaan laporan kinerja
cukup dilaksanakan oleh Ess
IV
tabel 2.3
Perbandingan Sasaran BKPP Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah perubahan
SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SASARAN SETELAH PERUBAHAN
KETERANGAN
Meningkatnya Kualitas
Penataan Aparatur
Meningkatnya Penataan
Sumber Daya Aparatur
Perubahan dilakukan agar
dapat di mengerti secara lebih
luas, dan peningkatan disiplin
dapat menjadi salah datu
kategori dalam melakukan
penataan sumber daya aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Tidak ada perubahan sasaran
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
13 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
tabel 2.4
Perbandingan Indikator Kinerja BKPP Kota Banjarbaru Sebelum dan Sesudah Perubahan
INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA SETELAH PERUBAHAN
KETERANGAN
Persentase Aparatur yang ditempatkan sesuai dengan
Kompetensi dan Kebutuhan
Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan
Kompetensi
Untuk melakukan pengukuran pada sasaran strategis ke 1
yaitu “ Meningkatkan Penataan
Sumber Daya Aparatur “, maka
indikator harus lebih ‘Smart’
agar memudahkan
pengukuran.
Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Kompetensi
Persentase Aparatur yang
Disiplin
Persentase Aparatur yang Taat
Terhadap Peraturan
Kepegawaian
Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Tidak ada perubahan
tabel 2.5
Sasaran, Indikator Kinerja, Program BKPP Kota Banjarbaru Setelah Perubahan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program
1. Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi
Pendidikan Kedinasan
Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pegawai yang Taat terhadap Peraturan Kepegawaian
Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
- Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
14 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
2.1 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
menggambarkan janji pencapaian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun, dengan tujuan agar masing-masing pihak yang ada dalam
dokumen perjanjian kinerja tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap
pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.
PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1. Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mendpatkan pengembangan kompetensi
Persentase 74,72
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Persentase 76,27
Persentase aparatur yang taat terhadap peraturan kepegawaian
Persentase 100
2. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
Angka 80
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
15 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
2.2 Program dan Kegiatan
Dalam Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, perlu dilakukan kebijakan operasional
dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan
konsep manajemen, adapun rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
serta pendanaannya adalah sebagai berikut :
tabel 2.6
Program Kegiatan dan Anggaran BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR ANGGARAN
Meningkatnya
Penataan
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
aparatur yang
mendapatkan
pengembangan
kompetensi
Program
Pendidikan
Kedinasan
Persentase aparatur
yang memiliki
sertifikat diklat pim,
diklat teknis
fungsional dan diklat
prajabatan
Pendidikan dan
Pelatihan
Jabatan
Jumlah aparatur
yang mengikuti diklat
pim dan diklat
prajabatan
Rp.
1.378.556.500,-
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Fungsional
Jumlah aparatur
yang mengikuti diklat
teknis fungsional
Rp.
1.378.599.900,-
Persentase
Jabatan yang
diisi sesuai
dengan
Kompetensi
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase
pelaksanaan seleksi
CPNS
Seleksi Jumlah pelaksanaan Rp. 624.165.000,-
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
16 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Penerimaan
CPNs
Test seleksi CPNS
Persentase dokumen penyusunan
kebutuhan formasi
Penyusunan Data
Formasi
Jumlah dokumen
kebutuhan formasi
Rp. 68.449.900,-
Persentase pejabat
pimpinan tinggi
pratama, pejabat
administrator,
pejabat pengawas
dan pejabat
fungsional tertentu yang memenuhi
syarat jabatan
Seleksi Jabatan
Aparatur Sipil
negara
Jumlah formasi JPT
pratama,
administrator dan
pengawas yang terisi
Rp. 495.432.200,-
Pengembangan
Jabatan
Fungsional
Jumlah pejabat
fungsional tertentu
yang diangkat dalam
jabatan
Rp. 42.606.300,-
Persentase pegawai
yang ditempatkan
sesuai dengan
formasi
Mutasi dan Alih
Status
Jumlah pegawai
yang ditempatkan sesuai dengan
formasi
Rp. 15.306.800
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
17 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Persentase pegawai
yang mengikuti
TUBEL sesuai
kebutuhan formasi
Pemberian
Bantuan Tugas
Belajar dan
Ikatan dinas
Jumlah pegawai
yang mengikuti tugas
belajar
Rp. 267.831.200,-
Persentase aparatur yang mengikuti ujian
dinas, UKPPI dan
pencantuman gelar
Penyelenggaraan
Ujian Dinas, Ujian Kenaikan
Pangkat dan
Pencantuman
Gelar
Jumlah pegawai
yang mengikuti ujian dinas, UKPPI dan
pencantuman gelar
Rp.28.601.600,-
Persentase
Aparatur yang Taat Terhadap
Peraturan
Kepegawaian
Program
Peningkatan Informasi dan
Kedudukan
Hukum Pegawai
Persentase aparatur
yang tidak mendapatkan
hukuman disiplin
Proses
Penanganan
Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin
Jumlah kasus yang
tertangani
Rp. 90.171.900,-
Pengawasan dan
Pembinaan PNS,
PTT dan Tenaga
Kontrak
Jumlah dokumen
pelaksanaan
pengawasaan dan
pembinaan
Rp. 229.048.000,-
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
18 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Presentase
pelaksanaan Senam
Kesegaran Jasmani
dan Ceramah
Agama
Penyelenggaran
Kesejahteraan
Anggota Korpri
Jumlah pelaksanaan
Ceramah agama,
SKJ dan Lomba
Rp. 215.601.800
Persentase pegawai yang mendapatkan
penghargaan
Pemberian
Penghargaan dan
Kesejahteraan Pegawai
Jumlah pegawai
yang menerima
penghargaan
Rp. 59.794.800,-
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase aparatur
yang melaksanakan
penilaian prestasi
kerja pegawai
Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Evaluasi
Dokumen
Prestasi Kerja
Pegawai
Jumlah dokumen
prestasi kerja
pegawai yang
dievaluasi
Rp. 280.255.800,-
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Indkes
Kepuasan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase
pelayanan
administrasi
kepegawaian tepat
waktu
Penataan
Administrasi
Kepangkatan
Jumlah SK pangkat
yang terbit tepat
waktu
Rp. 58.719.600,-
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
19 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan
Informasi dan
Kedudukan
Hukum Pegawai
Persentase
pelayanan
administrasi
kepegawaian tepat
waktu
Pemberian
Penghargaan dan
Kesejahteraan
Pegawai
Jumlah pegawai
yang menerima
penghargaan
Rp. 59.794.800,-
Penyelenggaraan
Pemberhentian,
Pensiun dan
Penetapan Usul Karis,Karsu,Karip
dan Taspen
- Jumlah SK
pensiun tepat
waktu
- Jumlah usulan
karis,karsu,
karpeg dan
taspen yang
ditindaklanjuti
Rp. 20.591.600,-
Pengelolaan data
kepegawaian
Jumlah dokumen
informasi
kepegawaian
Rp. 157.684.300,-
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
Rp.1.809.448.144,-
Program
Peningkatan
sarana dan
Prsarana
Aparatur
Cakupan pelayanan
sarana dan
prasarana aparatur
Rp. 253.868.000,-
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
20 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Nilai LKIP SKPD
- Persentase temuan BPK/Inspektoratyang ditindaklanjuti
- Persentase Asset/barang yang sesuai
Penyusunan
Perencanaan dan
pelaporan
Keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan
dan keuangan
akuntabel dan
tepat waktu
Rp. 37.169.000,-
Perencanaan dan
Pelaporan
Manajemen Asset
Jumlah dokumen
asset dan
barang
Rp. 15.041.400,-
tabel 2.7
Total Anggaran BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2018
BELANJA ANGGARAN REALISASI KETERANGAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp. 3.799.750.230,- Rp. 3.602.168.127,- Rp. 197.582.103,-
BELANJA LANGSUNG Rp. 7.539.443.744,- Rp. 6.001.743.325,- Rp. 1.537.700.419,-
TOTAL BELANJA Rp. 11.339.193.974,- Rp. 9.603.911.452,- Rp. 1.735.282.522,-
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
21 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, selaku
pengemban amanah masyarakat dibidang pengelolaan SDM aparatur
melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi tentang tingkat
akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan capaian kinerjanya. Laporan tersebut
memberikan gambaran tentang penilaian tingkat capaian target masing-masing
indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja
Tahun 2018.
Dasar hukum penyusunan laporan
kinerja dalah Peraturan Presiden no 29 Tahun
2014 tentang SAKIP dan Permenpan No.53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta
pengungkapan secara transparansi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Skala Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah menggunakan acuan dari
Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Perencanaan Daerah, sebagai berikut :
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
22 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
tabel 3.1
Skala Penilaian Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% ≤ Sangat Tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤ 50% Sangat Rendah
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target indicator kinerja Utama dan realisasi indicator kinerja utama yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga akan diketahui
selisih atau celah kinerjanya ( Performance gap ) berdasarkan selisih dari kinerja
tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
meningkatkan kinerja dimasa yang akan dating. Pengukuran atas indikator kinerja
utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah
sebagai berikut : tabel ….
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2018
NO Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
1 Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi
% 74,72 88,68 118,68
2 Persentase Jabatan yang diisi Sesuai Dengan Kompetensi
% 74,07 75,54 101,98
3 Persentase Aparatur yang Taat Terhadap Peraturan Kepegawaian
% 100 98,73 98,73
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
23 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target ( rencana ) dan realisasi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan penjelasan
dari capaian masing – masing IKU adalah sebagai berikut :
Sumber Daya Manusia Aparatur adalah elemen yang penting dalam
melaksanakan suatu pemerintahan, mereka berperan sebagai penggerak dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Dalam
rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,professional,
netral dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan
perannya sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan
tujuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Adapun ruang lingkup Penataan Sumber Daya Aparatur mencakup semua
lingkup dimulai dari Perencanaan SDM Aparatur, Manajemen Kompetensi, Sistem
rekuitmen, Penilaian Kinerja, Sistem Kompensasi hingga system informasi
kepegawaian.
Sasaran pertama yaitu Meningkatkan Penataan Sumber Daya Aparatur pada
Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dapat diukur
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang adalah sebagai berikut :
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 1 106,46%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
4 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Angka 80 78,61 98,26
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis 2 98,26%
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
24 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 1 (satu) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya
serta target RPJMD
No
Indikator Kinerja
Satuan
Realisasi Kinerja 2 Tahun
Sebelumnya
Uraian Kinerja Tahun 2018
Target RPJMD
2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
1 Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi
%
53,81
63,94
74,72
88,68
118,68
100
2 Persentase Jabatan yang diisi Sesuai dengan Kompetensi
%
71,07
73,84
74,07
75,54
101,98
100
3 Persentase Aparatur yang Taat Terhadap Peraturan Kepegawaian
%
99,42
99,58
100
98,73
98,73
100
Rata-rata Capaian Sasaran 1 106,46%
Berdasarkan tabel diatas capaian dari Sasaran Meningkatnya Penataan
Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 106,46% yang dapat dinyatakan dengan
skala bahwa capaian kinerjanya Sangat Tinggi. Sasaran Pertama Meningkatnya
Penataan Sumber Daya Aparatur di dukung oleh 3 ( Tiga ) Indikator Kinerja Utama
yang mana pencapaian dari masing – masing IKU nya sudah hampir mendekati
target akhir RPJMD. Berikut penjelasan untuk masing – masing Indikator Kinerja
Utama tersebut diatas adalah :
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
25 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Kompetensi diartikan sebagai
kemampuan (capability) atau
keahlian (expertise) yang lebih dari
sekedar keterampilan belaka,
Kompetensi juga merupakan hasil
dari pengalaman yang melibatkan
pemahaman atau pengetahuan,
tindakan nyata serta proses mental
yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga
menghasilkan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu. Kompetensi
digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokkan pengetahuan, keahlian
dan perilaku yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang
dalam pekerjaan.
Indikator Kinerja Utama Persentase Aparatur yang Mendapatkan
Pengembangan kompetensi dpada Badan kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru dapat diukur dengan pelaksanaan Program Kedinasan
melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang terdiri dari Diklat
1.1 Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
26 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tk. II, III dan IV serta Diklat Prajabatan, dan juga Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan (Diklat Manajerial)
Diklat Manajerial adalalah kompetensi yang
berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial
yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi,
yang meliputi kemampuan menerapkan konsep dan
Teknik perencanaan, pengorganisasian,pengendalian
dan evaluasi kinerja, juga kemampuan dalam
melaksanakan good governance dalam manajemen
pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana menggunakan seluruh
sumber daya yang ada demi kelancaran pelaksanaan tugas. Diklat Manajerial
dapat dilihat dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
serta pelaksanaaan Diklat Prajabatan. Pada awal Tahun 2018 pelaksanaan
Diklat Kepemimpinan yang menggunakan sistem penyertaan dengan BPSDM
Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan untuk diikuti sebanyak 52 Orang
Pejabat Struktural dan terealisasi hanya 46 orang Pejabat Struktural, hal ini
disebabkan karena keterbatasan quota penyertaan yang diberikan oleh
BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru,
sehingga tidak dapat mengikut sertakan keseluruhan Pejabat Struktural yang
telah ditetapkan pada diawal tahun perencanan, berikut daftar nama peserta
Diklat kepemimpinan Tk. II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru Tahun 2018 :
tabel………………..
Daftar Nama Pelaksanaan Penyertaan Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV
NAMA TEMPAT PELAKSANAAN
JENIS DIKLAT
WAKTU
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
27 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
1. H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
2. HIDAYATURRAHMAN, S.Sos, M.Si
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK II (Angk.XIV)
31 Juli s/d 23 November 2018
3. Drs. MUHAMMAD ASLAMI, M.AP
4. ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK III
(Angk.IX)
22 Februari s/d 04 Juni 2018
5. H. DAHRANI, S.Sos, M.Si
6. ABDUSSAMAD, ST, MT
PIM TK III
(Angk.X)
12 April s/d 28 Juli 2018
7. Dra. SL. SETYA ROCHANI, M.AP
8. Ir. ANSHORI, MM
PIM TK III
(Angk.XI)
27 Agustus s/d 07 Desember 2018
9. MIKE WASTIN, S.AP
10. HERU NAPRASTYA, S.Sos
11. ALIP, S.Sos
12. ERNA LISA, SE
13. NOVI ARITAMA, S.Sos
14. TAUFIK, SE
15. TENTREM SUPRIYANI, SE
16. M.FAISAL RIZAL, S.Ag
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK IV
(Angk.XXVIII)
12 Februari s/d 28 Mei 2018
17. SITI ROHANI
18. GUSTI MUHAMMAD RONIANSYAH, A.Md
19. RUSTI NOFIAN, SE
20. IDA MULYOSARI,SE
21. MUHAMMAD DUDY ISMAWAN, SH
22. DINI ROSANA, SP, MM
23. MAURREN RIZQI RAMADHANY, SE
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK IV (Angk. XXIX)
19 Maret s/d 09 Juli 2018
24. POPPY SYAFIA YUNIDAR MARTHIANA, ST, MT
25. ICHNATON ACHMAD KARYADI, S.Pi
26. MUHAMMAD HUSNI, S.Sos
27. RENNY MERLIYANTI, ST.M.M
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK IV (Angk. XXX)
23 Mei s/d 15 September 2018
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
28 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
28. M. SYAHRUL HANAFIAH, SE
29. REZKIN HABIBIE FADILLAH, SE
30. ARIFAH RAHIEM, SE
31. RUSNA APRIYANI, ST
32. ZULHULAIFAH, SE, MM
33. RATIH RISTIASIRI, SE, M.Ec.Dev.
34. WIDA DEWAYANA, SE
35. SITI ZAINAB, S.Ag, M.Ag
36. MASPAH, SE
37. Hj. KURNIAWATI, S.Sos, MM
38. SUSILOWATI, SE
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK IV (Angk. XXXI)
17 Juli s/d 01 November 2018
39. DIAN ANGGRAINI, S.AB, MM
40. SUPRAPTO, S.Hut
41. MAJEDI RAHMAN, S.Pd
42. NINA APRODITA, ST, MT
43. LILIANA NINGRATI, SE
44. HADAYATULLAH, SE
45. IFIT WIJAYANTI,SE
46. ERNI SYAFRIDA NOOR, S.KM
BPSDM PROVINSI KALSEL
PIM TK IV (Angk. XXXI)
30 Agustus s/d 13 Desember 2018
Selain Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan
Manajerial juga dapat dilaksanakan melalui Diklat Prajabatan, pada Tahun
2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menargetkan untuk
mengirim 6 orang CPNS agar mengikuti Diklat Prajabatan, dan terealisasi
keseluruhan, berikut daftar nama peserta Diklat Prajabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru :
tabel……………….. Daftar Nama Pelaksanaan Penyertaan Diklat Prajabatan
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
29 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Kompetensi Teknis (technical competence)
adalah kompetensi mengenai bidang yang
menjadi tugas pokok organisasi, atau kemampuan
seorang pegawai dalam bidang teknis tertentu
untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam
melaksanakan Diklat yang semuanya berbasis Kompetensi dan kurikulum
sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, pelaksanaan Diklat
Teknis dapat dilihat pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Fungsional dimana didalam kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 2(dua)
pola yaitu dengan pola penyertaan peserta diklat dengan Lembaga
penyelenggara diklat lain dan pelaksanan mandiri yaitu penyelenggaraan
Bimbingan Teknis ( Bimtek ) yang biasanya dilaksanakan selama 2 s/d 3 hari
lamanya, pada awal tahun 2018 BKPP menargetkan sebanyak 300 pegawai
yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional baik melalui Pola Penyertaan
ataupun Pola Penyelenggaraan (Bimtek), dengan rincian : 225 peserta
mengikuti Bimtek, 45 peserta untuk Diklat Teknis dan 30 peserta untuk Diklat
NAMA TEMPAT PELAKSANAAN
JENIS DIKLAT
WAKTU
1. REFI KUNMARIANA, A.Md
2. YUANITA MEIRINDAWATI, SST
3. ERNA SUSANTI, SP
4. DORPI HELWINA SIAHAAN, SP
5. DANA APRILLAS BUNGA, SP
6. SAIDA FITHRIA, SP
BPSDM PROVINSI KALSEL
DIKLAT PRAJABATAN
16 April s/d 24 april 2018
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
30 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional dan pada akhir tahun terealisasikan sebanyak 837 aparatur yang
telah mengikuti baik penyelenggaraan Bimtek maupun Diklat Teknis
Fungsional Penyertaan, terjadi peningkatan yang sangat besar dari target
awal tahun, hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan ESQ Personal
Transformation Program pada akhir tahun sebanyak 500 peserta dari Dinas
Pendidikan dan hal tersebut diluar perencanaan pada awal tahun.
Berikut daftar Diklat Teknis dan Fungsional Penyertaan dan bimtek yang
dilaksanakan oleh BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2018 :
tabel………. Penyelanggaraan Diklat Teknis dan Fungsional (Penyertaan) Tahun 2018
NO DIKLAT PESERTA INSTANSI PELAKSANAAN PENYELENGGARA
1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- M. Fazli Rahmawan, A.Md
- Hasryul Rahman Noor, SE
BKPP 19 s/d 22 Februari 2018
Pusat Pengembangan & Kerja sama Fisipol UGM Yogyakarta
2. Rencana Strategis SKPD
- Rusty Nofian, SE
- Panti Ryani, SE, M.AP, M.E
BKPP
DLH
19 s/d 23 Februari 2018
BPSDM Kementrian Dalam Negeri Jakarta
3. Pelatihan Perawat Anastesi
Agung Setyawan, S.Kep
RSDI Banjarbaru
Januari 2018 s/d Januari 2019
RSUD Dr. Soetomo Surabaya
4. Bendahara - Kartini, A.Md
- Henny Puspita Dewi, SP
- Suhastina Dewi, S.Hut
- Arie Madha, ST
- Saupia Mardoni
BKPP
DKP3
Disperkim
Disdik
Disdik
19 s/d 23 Maret 2018
BPSDM Kemetrian Dalam Negeri Jakarta
5. Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah
Eka Anggraini, S.Pd Disdik 19 s/d 23 Maret 2018
BPSDM Kemetrian Dalam Negeri Jakarta
6. Bimtek Aparatur Daerah Dalam Rangka Pelayanan Pencatatan Sipil
Wahyudi Nugroho, SE
Disdukcapil 02 s/d 04 April 2018
Kementrian Dalam Negeri
7. Penilaian Amdal Rusmilawati, S.Hut, DLH 08 s/d 19 April LPM PPLH UNS
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
31 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
(AMDAL tipe C MS 2018 Surakarta
8. Bimtek Pengelola Data Kependudukan
Drs. Bambang Supriyanto, MT
Disdukcapil 18 s/d 21 2018 Kementrian Dalam Negeri Jakarta
9. Sistem 1Industri Ir. Isnawiyah, MM Dinas Perdagangan
15 s/d 28 April 2018
Pusdiklat Kementrian Dalam Negeri Jakarta
10. Bimtek Pendaftaran Penduduk Angk. IV
Dra. Andi Darwati Disdukcapil 25 s/d 27 April 2018
Kementrian Dalam Negeri Jakarta
11. Akuntansi dan Pelaporan keuangan Barbasis Akrual
- Nurul Arifah
-Zuraina Syarlita
- Suhastina Dewi, S.Hut
Disdik
Disdik
Disperkim
23 s/d 27 April 2018
BPSDM Kemetrian Dalam Negeri Jakarta
12. Renstra SKPD - Majedi Rahman, S.Pd
Disdik 16 s/d 20 April BPSDM Kementrian Dalam Negeri
13. Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Angk. V
- Asni Wartinah, SE
- Norsailen, SE, M.Si
DPMPTSP 02 s/d 05 Mei 2018
Lembaga Administrasi Negara
14. Bimtek Audit Kearsipan Internal
- Drs. Abdul Gani, MM
- Romy Apriyanto, S.Sos
- Dra. Hj. Aisyiah Amini, M.AP
Dinas Pustarda
Dinas Pustarda
Inspektorat
02 s/d 05 Mei 2018
ANRI dan Pemda Badung Bali
15. Uji Kompetensi Impasing Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
- 13 Orang ASN Satpol PP
- 1 Orang ASN Dinas Sosial
Satpol PP
Dinas Sosial
17 s/d 18 April 2018
Tim Assesor BPSDM Kemendagri yang difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Kalsel
16. Uji Kompetensi Impasing Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Khairina Rahmawati, SE
- Mesnawati, S.Sos
BKPP 04 s/d 06 April 2018
Badan kepegawaian Negara Regional VIII
17. Diklat Penjenjangan Bidan Ahli
- Susanti Murtiningsih, SST
- Kurniati Andayani, SST
RSDI Banjarbaru
30 April s/d 09 Mei 2018
Bapelkes Provinsi Kalsel
18. Diklat Penjenjangan Bidan terampil
15 Orang ASN dari Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
30 April s/d 09 Mei 2018
Bapelkes Provinsi Kalsel
19. Pelatihan Pemograman PHP dan Android Apps for Developer
Luki Dwi Janarko, S.Kom
BKPP 02 s/d 06 Juli 2018
Smile Group
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
32 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
20. Bimtek PAK Audiwan - Rosita, SH
-Gusti Yurisa Ayu P, S.Psi
Inspektorat 10 s/d 13 Juli 2018
Badan Kepegawaian Negara regional VIII
21. Training Network Security Advanced with Mikrotik dan Training Management IT Helpdesk
- Teddy Endar Sukmana, ST
- Reza Muttaqen, S.Kom
-Helmi Mahditia, S.Kom
-Sigit Suhartono, A.Md
-Djaka Umbara Wurung
-Fikri Haryadi, A.Md
-Norazizah, S.Kom
Dinas Kominfo
23 s/d 27 Juli 2018
Inixindo Yogyakarta
22. Diklat Audit Investigatif
-Suparni, S.Sos, M.AP
Inspektorat 23 s/d 27 Juli 2018
Pusdiklat BPKP ( Kantor Pengelola Diklat Medan)
23. TOT terampil Membuat Perjanjian Kerja
-Hadi Dharma, S.Sos Dinas Koprasi UKM dan Naker
30 Juli s/d 05 Agustus 2018
Ditjen Pembinaan HI dan Jamsosnaker
24. Diklat P2UPD - Hj. Titin Sumarsih, S.Sos,MM
-Dra. Hj. Asyiyah Amini, M.AP
-Faulita, SE, M.AP
-Noormilawaty, SP
-Muhammmad Rudy Wardhany, SE
Inspektorat 10 s/d 24 Juli 2018
BPSDMD Provinsi Kalsel
25. Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana(DFPP) Pertama Angkatan XXVII
- Annisa Chairuswa Nurfaulin, S.Kom
-Ahmad Haditya Pratama, ST
Bappeda & Litbangda
01 Juli s/d 16 Agustus 2018
Puslitbang Kebijakan dan Manajemen Universitas Hasanudin Makasar
26. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Khairina Rahmawati, SE
-Mesnawati, S.Sos
-Evie Listiana, SH
BKPP
BKPP
Bag. Organisasi
31 Juli s/d 13 Agustus 2018
Badan Kepegawaian Negara Kanreg VIII
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
33 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
27. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotot Lanjutan I
- Mugeni Azzanie, ST
-Sugianto
Dinas Perhubungan
31 Juli s/d 21 Agustus 2018
BPPTD Bali
28. Seminar Nasional ‘ Eksistensi Pamong Praja dalam Penyelenggraaan Pemerintahan Daerah’
- Johan Arifin, AP, MM
-Sirajoni, AP, MM
-Indah Wahyuni, AP, M.Si
Diskominfo
Bagian Umum Setdako
Inspektorat
07 s/d 09 September 2018
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
29. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
- Komariah
- M. Sam’un
DLH 17 s/d 21 September 2018
Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Pemukiman
30. Manajemen Penanganan Sampah
- Junaidi
- Sugeng
DLH 17 s/d 21 September 2018
Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Pemukiman
31. Diklat Penilaian Amdal ( AMDAL tipe C )
- Drs. Muhammad Aslami, M.AP
DLH 24 September s/d 03 Oktober 2018
LPM PPLH UNS Surakarta
32. Diklat Perencanaan dan Penganggaran
- Rusty Nofian, SE BKPP 24 s/d 29 September 2018
BPSDM Kementrian Dalam Negeri Jakarta
33. Diklat Penilaian ANDALALIN Angk. I
- Zaini, S.Sos, MM
-Adi Surya Noor, S.STP
Dinas Perhubungan
9 s/d 18 Oktober 2018
BPPTD Bali
34. Workshop Organisasi Profesi Jabatan fungsional P2UPD
Tia Melyana R.S, SKM
Inspektorat 17 s/d 19 Oktober 2018
BPSDM Kementrian Dalam Negeri Jakarta
35. Data Center Manajemen
- H.M. Syahri Fadhli, S.Kom
- Septiatama Aditya, S.Kom
BKPP 22 s/d 26 Oktober 2018
Inixindo Bandung
36. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJ Keahlian Tingkat Dasar
- Faisal Rahman, SSTP, M.Si
- Elly Zahratan Noor, S.Kom
Bagian Pemerintahan Setdako
22 s/d 26 Oktober 2018
Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
37. IT Management Essentials
- H. Maulana, ST, MM
- Wijaya Kesuma, S.Kom
Dinas Kominfo
23 s/d 26 Oktober 2018
Inixindo Bandung
38. Building Web - M. Fajar Rizwana, Dinas 23 s/d 26 Inixindo Bandung
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
34 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Application With PHP 7 MySQL
S.Kom
- Helmi Mahditia, S.Kom
Kominfo Oktober 2018
39. iOS Programming using Xcode 7 with objective C
- M. Ridha Rahimi, S.Kom
- Wahyu Indraman
Dinas Kominfo
23 s/d 26 Oktober 2018
Inixindo Bandung
40. Workshop Pengembangan Kompetensi
- Slamet Riyadi, S.Sos
- Herry Indrawan, A.Ma
BKPP 29 Oktober s/d 02 November 2018
PKP2A III LAN
41. Bimtek Penyuluh Standar Mutu dan Tata Kelola LKP Tahap II
Irawan, S.Sos Dinas Koperasi UKM Naker
24 s/d 26 Oktober 2018
Kementrian Ketenagakerjaan
42. Diklat Pengenalan Perpustakaan
- Akhmad Mardani Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
28 Oktober s/d 03 November 2018
Perpustakaan Nasional RI
43. Diklat Jabatan Fungsional Bidan Terampil
- Merry Purwanti, A.M.Keb
- Nurul Fauziah, A.M.Keb
RSDI Banjarbaru
05 s/d 14 November 2018
Balpelkes Provinsi Kalsel
tabel…..……. Pelaksanaan Diklat Teknis Penyertaan ESQ Personal Transformation Program
Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018
NO DIKLAT PESERTA WAKTU PELAKSANAAN
TEMPAT PELAKSANAAN
1 ESQ Personal Transformation Program
500 orang 05 s/d 09 Desember 2018
Aula Gawi Sebarataan
tabel…..……. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Penyelenggaraan) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Tahun 2018
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
35 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
NO BIMTEK PESERTA WAKTU
PELAKSANAAN TEMPAT
PELAKSANAAN
1. Kearsipan 50 orang 27 Februari s/d 01 Maret 2018
Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru
2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
75 orang 14 s/d 16 Mei 2018
3. Administrasi Kepegawaian I 50 orang 14 s/d 16 Agustus 2018
4. Administrasi Kepegawaian II 50 orang 13 s/d 15 November 2018
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Tahun 2018
terdapat 43 jenis Diklat penyertaan baik Teknis maupun Fungsional dan 4
macam Bimbingan Teknis (Penyelenggaraan).
Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘ Persentase aparatur yang
mendapatkan pengembangan kompetensi ‘ adalah sebagai berikut : tabel………….
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi’
NO
INDIKATOR
2016
(Kondisi Awal)
2017
2018
Target Realisasi
1. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kepemimpinan II, III dan IV
475
59
52
46
2. Jumlah CPNS yang memiliki sertifikat diklat prajabatan
-
-
6
6
3. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional
1670
282
300
837
Jumlah Pegawai Kota Banjarbaru 3986 3888 3806 3806
Capaian untuk IKU : ‘Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi ‘ (Realisasi jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat PIM, Diklat Prajabatan dan Diklat Teknis Fungsional Tahun Lalu + Tahun berjalan dibagi jumlah pegawai tahun berjalan dikalikan 100) ((1+2+3)/jumlah pegawai tahun berjalan x 100)
53,81%
63,94%
74,72%
88,68%
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
36 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Capaian untuk Indikator Kinerja Utama ‘Persentase aparatur yang
mendapatkan pengembangan kompetensi’ adalah sebesar 88,87% , yang
pada awal tahun ditargetkan 74,72 %, terjadi peningkatan sebesar 14%.
BKPP akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya dengan terus melakukan
beberapa langkah -langkah agar dapat meningkatkan kinerja kearah yang
lebih baik, antara lain :
Bimtek Administrasi Kepegawaian ESQ Personal Transformation Program
Diharapkan seluruh aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
baik Diklat Kompetensi Manajerial maupun Diklat kompetensi Teknis dapat
Konsultasi dengan Lembaga pelaksana Pembina diklat agar dapat memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang kinerja BKPP
1.
Melaksanakan diklat yang penunjukkan peserta berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan
2.
Menciptakan kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia penyelenggara dan widyaiswara sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang nyaman
3.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
37 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
mengaplikasikan dan menerapkan semua ilmu yang telah didapat untuk
kepentingan tugas pokok fungsi masing-masing, sehingga dengan
kompetensi yang telah dimilki oleh aparatur tersebut dapat meningkatkan
kinerja dari masing-msing SKPDnya.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah asset
yang utama dan terpenting dalam Organisasi,
begitupun dalam pemerintahan SDM / Aparatur
menduduki peranan terpenting dalam pengelolaan
SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan formasi
yang merupakan kunci utama organisasi dapat
berkembang kearah yang lebih baik. Dari segi
pelaksanaan reformasi birokrasi profesionalisme
seorang aparatur sangatlah diperlukan untuk dapat
meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, profesionalisme seorang
aparatur sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang harus dimiliki
sesuai dengan tugas fungsi dalam jabatan yang sedang di dudukinya.
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi telah diamanatkan
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan
kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja melalui proses promosi, mutasi / rotasi secara obyektif. Penempatan dalam
jabatan yang sesuai dengan kompetensi sangat berpengaruh terhadap
peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan factor penting
dalam organisasi karena dapat menyebabkan pencapaian terhadap tujuan
organisasi pemerintahan.
Dalam upaya meningkatkan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi, BKPP pada tahun 2018 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu
1.2 Persentase Jabatan Yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
38 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 3 SKPD,
yaitu untuk JPT Pratama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas
Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan & Pemukiman, melaksanakan mutasi
untuk mengisi kebutuhan formasi pelaksana baik melalui mutasi masuk maupun
dari mutasi antar SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, serta pelaksanaan
pengangkatan formasi Jabatan Fungsional Tertentu kedalam Jabatan Fungsional.
tabel…………. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ‘Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi’
NO
INDIKATOR
2016
2017
2018
1. Formasi Struktural 646 634 634
2. Formasi Struktural yang terisi dan memenuhi syarat kompetensi
595 617 631
3. Jabatan Fungsional Tertentu
2238 2254 2276
4. Fungsional Umum 1153 1009 899
5. Jumlah PNS 3986 3888 3806
Capaian IKU ‘Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (Realisasi jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah pegawai dikalikan 100)( (2+3)/5x100 )
71,07%
73,84%
76,38%
a. Pelaksanaan Test Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pelaksanaan pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Desember 2018, terdapat
beberapa tahapan yaitu dimulai dengan perencanaan kegiatan,
pengumuman pelaksanaan, pelaksanaan test administrasi, test
kompetensi bidang, test kompetensi manajerial, penelusuran rekam jejak
kandidat, wawancara akhir, pelaporan hasil pelaksanaan dan terakhir
adalah penempatan dalam jabatan (pelantikan).
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
39 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Seleksi Administrasi Calon peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Test Kompetensi Bidang, penyampaian Makalah Peserta
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
40 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Test Kompetensi Manajerial
Wawancara dengan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
41 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
b. Mutasi Pegawai
Pelaksanaan test mutasi masuk untuk aparatur yang ingin pindah bekerja
di Pemerintah Kota Banjarbaru adalah salah satu cara untuk mengisi
jabatan pelaksanan (JFU) yang diperlukan, selain dari mutasi masuk juga
dapat dilaksanakan mutasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru.
Pelaksanaan Test Mutasi Masuk Pegawai di Lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru
c. Pengangkatan Pejabat Fungsional ke Dalam jabatan Fungsional
Pelaksanaan Pelantikan untuk pejabat fungsional tertentu kedalam
jabatan fungsionalnya, karena masih terdapat formasi untuk jabatan
fungsional yang belum benar-benar sesuai dengan formasinya.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
42 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu kedalam Jabatan Fungsional
Peningkatan persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi juga dapat
dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan lainnya yaitu :
a. Seleksi Penerimaan CPNS
Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan Test Seleksi Penerimaan
CPNS dengan menggunakan Sistem CAT, dengan maksud agar calon
pegawai negeri sipil yang lulus sesuai dengan formasi dan syarat kompetensi
yang diperlukan, Tahun 2018 Pemerintah Kota Banjarbaru membuka
penerimaan Formasi CPNS untu 96 Formasi yang terdiri dari, 42 formasi
guru, 54 untuk formasi kesehatan, dari 96 formasi yang di tawarkan terisi
sebanyak 93 formasi yaitu 42 formasi guru dan 51 formasi kesehatan,
terdapat 3 formasi yang kosong tidak ada pelamarnya yaitu formasi untuk
dokter spesialis ( Spesialis Jantung, Bedah syaraf dan Phatologi Anatomi ).
Penyelenggaraan Test Seleksi Penerimaan CPNS di mulai pada tanggal 19
September 2018 s/d 04 Januari 2019 dengan melalui beberapa tahapan yaitu,
Pendaftaran, Seleksi Administrasi, Pengumuman pelaksanaan SKD,
Pelaksanaan SKB, Pengumuman.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
43 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan Pendaftaran CPNS Tahun 2018
Pelaksanaan Test CAT Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru di Aula Idham Chalid Perkantoran Provinsi Kalsel
b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Tugas Belajar
Tugas belajar merupakan penugasan
yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang kepada aparatur yang
ditunjuk sesuai formasi yang
diperlukan untuk dapat melanjutkan
Pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi sehingga memenuhi
persyaratan kompetensi yang perlukan, jumlah aparatur Pemerintah Kota
Banjarbaru yang mengikuti tugas belajar sampai dengan tahun 2018
sebanyak 39 PNS dari jumlah tersebut hanya 16 orang yang mengajukan
bantuan biaya Pendidikan dan hanya 2 orang yang dibiayai penuh oleh
Pemerintah Kota Banjarbaru, sementara PNS yang lainnya menggunakan
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
44 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
skema pembiayaan di luar Pemerintah Kota Banjarbaru, untuk Tahun 2018
yang mengikuti tugas belajar ditargetkan sebanyak 4 orang, akan tetapi
hanya 2 orang aparatur yang lulus dalam test seleksi tugas belajar hal ini
disebabkan minat dan kemampuan aparatur untuk mengembangkan diri
relative masih rendah. Kedepannya hal yang dapat dilakukan oleh BKPP
adalah Melakukan Evaluasi terhadap penawaran beasiswa dan
menyesuaikan penetapan beasiswa tugas belajar dengan kebutuhan formasi
di SKPD.
c. Penyelenggaraan Ujian Dinas, UKPPI
Selain pemberian tugas belajar, untuk meningkatkan kompetensi aparatur
agar dapat sesuai dengan jabatan yang diisinya, dengan melaksanaan ujian
dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, karena Pendidikan
formal merupakan salah satu dasar dalam penentuan kompetensi seseorang
dalam penempatan dalam jabatan, pada tahun 2018 BKPP
menyelenggarakan Ujian dinas sebanyak 14 orang, UKPPI 27 orang dan
pencantuman gelar akademik 18 orang.
Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, untuk peningkatan
persentase jabatan yang terisi agar sesuai dengan kompetensi masing-masing, telah
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
45 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
menunjukkan beberapa kemajuan hal ini dapat dilihat dari kenaikan target IKU dari
74,80% menjadi 76,38%, seperti yang telah disampaikan diawal bahwa dengan
adanya kesesuaian kompetensi dan jabatan maka peningkatan kualitas kerja dan
kinerja akan didapatkan, sehingga apa yang menjadi tujuan sasaran organisasi
dalam hal ini SKPD dapat terlaksana.
Akan tetapi kondisi saat ini untuk Penyusunan Standar Kompetensi di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru baru dilaksanakan untuk Jabatan
Struktural saja, selain standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Tertentu,
standar kompetensi untuk penempatan jabatan fungsional umum (JFU) belum
selesai dilaksanakan, sehingga diperlukan penegasan untuk dapat segera
menyelesaikan hal tersebut diatas, tentu saja BKPP harus melakukan koordinasi
dengan SKPD terkait, yang dalam hal ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah.
Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai, maka BKPP
sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai,
berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pegawai
terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan
pelaksanaan pemerintahan yang baik. Untuk mengukur Indikator Kinerja utama
(IKU) ini dilaksanakan Program dan kegiatan yaitu Program Peningkatan
Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, dengan Kegiatan Proses Penanganan
Kasus – kasus pelanggaran disiplin dan Pengawasan Pembinaan Disiplin
PNS,PTT, Tenaga Kontrak.
1.3 Persentase Pegawai Yang Taat Terhadap Peraturan Kepegawaian
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
46 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menangani
kasus pelanggaran disiplin sebagai berikut :
tabel……………….
Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tindak lanjut dalam penanganan terhadap pelanggaran disiplin adalah 100%, bahwa semua kasus pelanggaran disiplin
sudah diselesaikan atau ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan masing-
masing.
Jenis – jenis pelanggaran disiplin yang terjadi pada tahun 2018 adalah :
a. Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan 14 Kasus
b. Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang 1Kasus
c. Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat 3 Kasus
d. Penjatuhan Sanksi 14 Kasus
e. Ijin Perceraian 19 Kasus
tabel……………….
Daftar SKPD yang Melakukan pelanggaran Disiplin di Lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018
TAHUN PELANGGARAN DISIPLIN
PELANGGARAN DISIPLIN YANG
SUDAH DITINDAKLANJUTI
KETERANGAN
2016 23 Kasus 23 Kasus 100%
2017 16 Kasus 16 Kasus 100%
2018 51 Kasus 51 Kasus 100%
SKPD KASUS PERCERAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN
KETERANGAN
SATPOL PP 2 Orang - Jumlah Pegawai
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
47 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku SKPD yang
melaksanakan fungsi pembinaan terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran
Inspektorat 1 Orang yang melakukan pelanggaran disiplin adalah sebanyak 48 orang, terdiri dari 19 orang untuk kasus ijin perceraian dan 29 orang untuk kasus pelanggaran disiplin.
- Jumlah Pegawai Kota Banjarbaru per Desember 2018 3806 Pegawai
- Jumlah Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 48 orang
Dinas Dukcapil 1 Orang 1 Orang
Dinas Pendidikan 6 Orang 7 Orang
Dinas Perhubungan 2 Orang
Sekretariat Daerah 5 Orang
Sekretariat DPRD 1 Orang
BP2RD 1 Orang 1 Orang
BPKAD 1 Orang 1 Orang
DMPTSP 1 Orang 1 Orang
DKP 1 Orang
Dinas Koperasi dan Sosial 1 Orang 1 Orang
Dinas Perdagangan 2 Orang
Dinas Kesehatan 1 Orang
Dinas Lingkungan Hidup 1 Orang
Diskominfo 1 Orang
Dinas Perumahan dan Pemukiman 2 Orang
Dinas Pariwisata dan Olah Raga 1 Orang
Kelurahan Loktabat Utara 1 Orang
Kelurahan Cempaka 1 Orang
Kelurahan Landasan Ulin Barat 1 Orang
Kelurahan Mentaos 1 Orang
PKM Liang Anggang 1 Orang
PKM Sungai Ulin 1 Orang
RSDI 1 Orang
Total Kasus yang terjadi 19 Kasus/ pegawai
29 kasus/pegawai
51 Kasus yang telah ditindak lanjuti
Capaian IKU ‘Persentase aparatur yang taat terhadap peraturan kepegawain dengan (Realisasi jumlah pegawai yang taat terhadap aturan dibagi dengan jumlah pegawai tahun berjalan dikali 100)
98,73%
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
48 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
disiplin, telah melakukan beberapa langkah – langkah agar meminimalisasikan
kasus – kasus pelanggaran yang akan terjadi, antar lain adalah dengan
melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh aparatur dilingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru secara berkala, dengan pelaksanaan Inspeksi
Mendadak (SIDAK), dengan datang langsung ke SKPD – SKPD pada saat apel pagi
dan siang atau pada saat Apel Gabungan dan Apel setelah pelaksanan Senam
Kesegaran Jasmani, selain itu terdapat beberapa langkah yang dapat dilaksanakan
untuk meningkatkan ketaatan aparatur adalah sebagai berikut :
Diharapkan dengan melaksanakan beberapa hal tersebut diatas, akan
membantu dalam menekan seminimal mungkin tindak pelanggaran disiplin
pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan untuk pemasangan
alat Finger Print di seluruh SKPD, BKPP telah
memulainya pada akhir tahun 2018 dan akan
dilanjutkan pada tahun 2019, dimana alat
tersebut sangat membantu untuk memantau
kehadiran seluruh aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, yang mana
dengan adanya pemasangan alat tersebut yang
langsung terhubung dengan BKPP diharapkan
dapat terjadi peninggakatan disiplin kerja aparatur dari sisi kehadiran yang
tepat waktu sesuai dengan aturan jam kerja saat ini.
Peningkatan koordinasi dan konsulidasi dengan SKPD terkait dalam hal pengawasan dari atasan langsung
Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Pemasangan Alat Bantu untuk memantau tingkat kehadiran pegawai (Finger Print) disetiap SKPD
1.
2.
3.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
49 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai
lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat / pegawai,
melalui Sasaran ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kepuasan
masyarakat / pegawai atas pelayanan yang telah diberikan BKPP tahun 2018 ini.
Indikator Kinerja yang digunakan untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :
Sasaran Srategis 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
50 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
tabel ….
Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran ke 2 (dua) dibandingkan dengan Kinerja 2 Tahun sebelumnya serta target RPJMD
Indikator Kinerja
Satuan
Realisasi Kinerja 2
Tahun Sebelumnya
Uraian Kinerja Tahun 2018
Target RPJMD 20121
2016 2017 Target Realisasi Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
NILAI
79,24
73,42
80
78,61
98,26
85
Capaian Sasaran 98,26%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja untuk Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian di BKPP adalah tercapai
98,26%, termasuk dalam skala pencapaian kinerja yang sangat tinggi, diukur
dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka BKD dan Diklat
sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan
masyarakat, melakukan survey kepuasan masyarakat, dimana yang dimaksud
masyarakat disini adalah para pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota
2.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
51 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Banjarbaru. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para
pegawai yang datang ke BKPP untuk melakukan urusan tertentu.
Unsur -unsur pelayanan yang diukur adalah sebagai berikut :
Hasil dari pengukuran kuesioner
tersebut menyatakan bahwa kepuasan
para pegawai dilingkungn Pemerintah
Kota Banjarbaru terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Badan
Kepegwaian Pendidikan Pelatihan
Kota Banjarbaru adalah sebesar
78,61, yang mana diukur
menggunakan perhitungan rumus : Total dari nilai persepsi per unsur dibandingkan dengan total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Angka
tersebut diatas menyatakan bahwa mutu atau kualitas pelayanannya adalah B, dengan kinerja BAIK. Pelayanan Publik yang diberikan oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan adalah dalam hal Pelayanan
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, yang diperlukan oleh seluruh aparatur
di Lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelayanan tersebut terdiri dari :
a. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala Tepat Waktu
Pada tahun 2018 usulan kenaikan gaji berkala di targetkan sebanyak 750
usulan dan pada akhir tahun Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan
dapat menindaklanjuti sebanyak 750 sk (100%) kenaikan gaji berkala yang
diterbitkan tepat waktu. Mekanisme Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala :
1. Waktu dan Biaya Pelayanan
2. Mekanisme / Prosedur Pelayanan
3. Profesionalisme dan Kepribadian
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
52 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
b. Penyelesaian Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2018 dapat
menyelesaiakan pembuatan SK kenaikan pangkat pegawainya sebanyak
974 sk dari target awal tahun sebanyak 600 sk, hal ini disebabkan karena
adanya kenaikan pangkat dari jabatan fungsional tertentu yang tidak dapat
diprediksi, kenaikan pangkat yang dapat dihitung adalah kenaikan pangkat
regular yang waktunya sudah ditentukan yaitu 2 periode ( April dan Oktober )
untuk setiap tahunnya. Mekanisme Pelayanan Kenaikan Pangkat :
1. SKPD mengusulkan daftar pegawai dan kelengkapan administrasi PNS yang akan naik pangkat melalui BKPP
2. BKPP memverifikasi kelengkapan berkas kenaikan pangkat, jika telah lengkap maka akan di entry kedalam system aplikasi pelayanan kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan BKN
3. BKPP mengirimkan usul dan berkas kenaikan pangkat yang sudah dientry kepadainstansi yang berwenang dalam persetujuan teknis kenaikan pangkat
4. Usul kenaikan pangkat yang sudah mendapatkan persetujuan teknis, dikirimkan kembali ke BKPP untuk dicetak surat keputusannya
c. Penyelesaian Penerbitan SK Pensiun tepat Waktu
Jumlah usulan pensiun tahun 2018 sebanyak 127 usulan, lebih banyak
daripada yang telah ditargetkan awal tahun yaitu 102 usulan, hal ini
1. Pengelola kepegawaian di SKPD masing-masing membuat daftar pegawai yang sudah sampai waktunya mendapatkan kenaikan gaji berkala
2. BKPP menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan untuk kenaikan gaji berkala
3. BKPP membuat konsep SK kenaikan gaji berkala untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang
4. BKPP menyampaikan SK kenaikan gaji berkala yang telah ditandatangani ke BPKAD, SKPD dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
53 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
disebabkan adanya pengajuan usulan pensiun dini, pensiun sakit pensiun
duda dan Janda. Dari semua usulan yang mas uke Badan kepagawaian
Pendidikan dan pelatihan semuanya sudah ditindaklanjuti.
Mekanisme Pelayanan penerbitan SK pensiun :
1. SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan mencapai BUP atau Pensiun Duda/Janda melalui BKPP
2. BKPP memverifikasi kelengkapan usulan pensiun, jika lengkap maka dientry kedalam system aplikasi kepegawian yang sudah terintegrasi dengan BKN
3. BKPP mengirimkan usul dan berkas pensiun yang sudah dientry kepada instansi berwenang dalam penerbitan keputusan pensiun
4. Surat Keputusan Pensiun yang telah terbit dapat langsung diserahkan kepada PNS yang bersangkutan
tabel …… Perbandingan Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Badan kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan Tahun 2016- 2018
Tahun 2016 2017 2018
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Kenaikan
Gaji Berkala
750 sk 764 sk 101% 750 sk 968 sk 129% 750 sk 750 sk 100%
Kenaikan
Pangkat
600 sk 553 sk 92,16% 600 sk 672 sk 112% 600 sk 974 sk 162%
Pensiun 88 sk 88 sk 100% 102 sk 104 sk 101% 102 sk 127 sk 124%
Capaian 97,72% 114% 128%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk Pelayanan
Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang diberikan Badan kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan adalah 128%,
yang dapat diartikan bahwa BKPP selalu berusaha memberikan pelayanan
terbaik untyuk seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
54 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
dengan selalu menindaklanjuti setiap permasalahan yang disampaikan kepada
BKPP Kota Banjarbaru.
Beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penghambat dalam proses
pemberian pelayanan yang terbaik yaitu :
Solusi atau beberapa langkah yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan
pelayanan administrasi kepegawaian adalah :
Berkas Kenaikan pangkat PNS tidak lengkap
Keterlambatan dalam penyampaian berkas usulan naik pangkat PNS dari SKPD
Masih adanya ketidak sesuaian data dengan Sistem Aplikasi Kepagawaian
Proses penandatanganan SK pensiun golongan IV/c ke atas tidak dapat tepat waktu karena merupakan wewenang presiden
Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun
1
5
4
3
2
6 Keterlambatan dalam pemberkasan usulan kenaikan gaji berkala
Melakukan sosialisasi ke SKPD tentang Kenaikan pangkat, Usulan Pensiun dan Kenaikan gaji berkala yang meliputi pemberitahuan jadwal usulan penyerahan berkas , kelengkapan administrasi apa saja yang harus disiapkan
Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru terkait masalah data yang belum sesuai dengan SAPK, agar segera melakukan perubahan/peremajaan data pegawai
Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait batas waktu penyerahan penyampaian berkas usulan pensiun untuk golongan IV/c keatas agar diusahakan satu tahun sebelum BUP
1. 2. 3.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
55 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPP sebesar 78,61% pada
tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 73,42%, menunjukkan
adanya peningkatan namun BKPP tidak langsung berpuas diri dan harus tetap
berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi karena pasti masih ada
masyarakat atau pegawai yang kurang puas dengan kondisi yang sudah ada, hal
tersebut bisa terjadi dikarenakan setiap individu dalam hal ini pegawai mempunyai
penilaian tersendiri atau berbeda-beda atas beberapa hal, adapun hal yang masih
menjadi permasalahan adalah :
1. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang memadai
2. Waktu pelayanan yang relative masih lama
3. Sikap pegawai yang kurang ramah
4. Mekanisme pelayanan yang masih Panjang
Tindakan koreksi untuk mengatasi hal tersebut diatas antara lain :
Optimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan penataan tempat
pelayanan dengan kondisi yang lebih baik lagi
Peningkatan produktivitas seluruh pegawai agar dapat mengoptimalkan
waktu pekerjaan disemua bidang
Merubah dan menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien
Melaksanakan pelatihan untuk pegawai agar dapat meningkatkan
kapasitas,kompetensi dan intergritas.
Badan kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan dalam memberikan pelayanan
administrasi kepegawaian juga tidak
lepas dari dukungan ketersediaan data
atau informasi yang lengkap tentang
seluruh pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru. Mulai
tahun 2017 telah mengalami
perkembangan dalam hal Sistem
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
56 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Informasi Kepegawaian, BKPP sudah melakukan pembangunan SIMPEG yang
baru, Simpeg BKPP Kota Banjarbaru merupakan Aplikasi berrbasis web untuk
pengelolaan data pegawai, pengembangan Simpeg selalu dilakukan agar
mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi,
seiring dengan semakin luasnya kebutuhan akses Simpeg oleh SKPD, pada
tahun 2018 ini BKPP Kota Banjarbaru telah mengembangkan Simpeg Online,
yang dapat diakses oleh seluruh pegawai, namun kewenangannya hanya
sebatas untuk melihat data / informasi dari masing – masing pegawai tanpa bisa
untuk melakukan mutasi data / informasi, alamat Simpeg Online adalah
……………………………………..
Selain mengembangkan Simpeg Online BKPP juga menyediakan Anjungan
Kepegawaian untuk mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi apa
saja tentang administrasi kepegawaian.
Faktor lain yang sangat menunjang pelayanan di Badan Kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan adalah bagaimana tingkat Akuntabilitas kinerja BKPP
itu sendiri, dan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal adalah :
a. Nilai Evaluasi LKIP SKPD
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru sebagai Instansi Pemerintah
yang berorientasikan pada Akuntabilitas Kinerja
yang hasilnya dapat diperoleh melalui evaluasi
AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
57 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
berdasarkan Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat)
komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
Berdasarkan laporan dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPP Kota
Banjarbaru Tahun 2018 mendapatkan Peringkat B, dengan Nilai 65,24 (Baik). Jika dibandingkan target akhir RPJMD yaitu Predikat A maka BKPP
harus lebih keras lagi dalam menunjukkan kinerjanya agar apa yang
diinginkan dapat tercapai. tabel……
Bobot / Skala Penilaian Kinerja
tabel……. Perbandingan Kategori Nilai AKIP Berdasarkan
Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015
Kategori Nilai Angka Interpretasi Kinerja BKPP
AA >90-100 Sangat Memuaskan Target
B A >80-90 Memuaskan
Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja
Pencapaian Kinerja Pelaporan Kinerja
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
58 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
BB >70-80 Sangat Baik
B >60-70 Baik Realisasi
B ( 65,36 ) CC >50-60 Cukup Baik
D 0-30 Sangat Kurang
Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah :
Solusi yang akan datang untuk permasalahan diatas adalah :
b. Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
Pemerikasaan atau evaluasi akan selalu
dilakukan oleh Tim Evaluator yang dalam hal
ini merupakan rangkaian dari sistem SAKIP
sesuai Permenpan No 53 Tahun 2014, dan
pihak yang melakukan evaluasi pada setiap
SKPD adalah Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota maupun dari BPK (
Badan Pemeriksa Keuangan ). Hampir setiap tahun BKPP dijadikan sampel
oleh BPK untuk melakukan meriksaan mulai dari tahun 2013 sampai dengan
1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program kegiatan
2. Evaluasi atas program kerja belum sepenuhnya dilaksanakan, dan walaupun dilaksanakan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program
1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis tentang Laporan kinerja
2. Membangun budaya organisasi yang berbasis akuntabilitas
3. Pelaksanaan reviu terhadap indikator – indikator kinerja agar berorientasi manfaat (outcome) bukan hasil (output) secara berkala
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala
5. Komitmen pimpinan dan semua pihak yang terkait dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
59 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
2015, sedangkan dari Inpektorat Provinsi dan Inspektorat Kota melakukan
pemeriksaan setiap tahunnya ( Pemeriksaan Reguler ),
setiap temuan yang ada sudah pasti akan langsung mendapat perhatian atau
tindak lanjut dari BKPP tanpa terkecuali, menindaklanjuti atas temuan BPK
terkait kelebihan pembayaran atas tunjangan jabatan bagi pegawai negeri
sipil yang melaksanakan tugas belajar pada akhir tahun 2017,
yang mengakibatkan adanya kerugian daerah sebesar Rp. 152.741.000,-
yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
Pengembalian atas pembayaran tunjangan jabatan pada gaji setiap pegawai
tugas belajar telah dilakukan sepanjang tahun 2018 dengan cara diangsur
setiap bulannya, dan telah selesai di akhir tahun 2018 ini.
c. Tertib Administrasi Barang / Aset
Sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan tertib administrasi
NO PENYEBAB TINDAK LANJUT
1
Bendahara Gaji pada SKPD terkait kurang cermat dalam memeriksa daftar perubahan data pegawai pada daftar gaji induk yang diberikan oleh operator gaji pada BPKAD
Meningkatkan pengawasan terhadap Bendahara Gaji untuk lebih cermat dalam memeriksa perubahan data pegawai pada daftar gaji induk yang diberikan operator gaji di BPKAD
2
Operator Gaji pada BPKAD dan Bendahara Gaji masing-masing SKPD kurang cermat dalam melakukan update database pegawai pada Aplikasi Informasi Gaji
Meningkatkan Pengawasan terhadap Bendahara Gaji agar lebih cermat dan update data perubahan setiap pegawai
3
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (BKPP) tidak menyampaikan daftar perubahan database pegawai kepada Operator Gaji pada BPKAD dan Bendahara Gaji masing-masing SKPD untuk selanjutnya melakukan pemutakhiran database pada Aplikasi Informasi Gaji PNS
Menyampaiakan setiap perubahan database pegawai kepada operator gaji di BPKAD dan Bendahara gaji di masing-masing SKPD
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
60 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
pengelolaan barang / aset SKPD. Pada akhir tahun 2018 nilai aset yang
dimiliki BKPP yaitu Rp. 1.099.195.574,23
tabel ….. Perbandingan Aset BKPP Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2018
Uraian 2016 2017 2018
Aset Lancar 10.721.700,00 - -
Aset Tetap :
Peralatan dan Mesin 1.608.170.825,00 2.146.153.572,00 2.437.877.582,18
Gedung Bangunan - - -
Akumulasi Penyusuatan
(1.122.020.782,14) (1.431.841.897,17) ( 1.550.406.007,95)
Aset Lainnya :
Aset Tidak Berwujud 190.250.000,00 185.200.000 359.655.000
Amortisasi (83.930.000,00) (76.960.000) (147.931.000)
Jumlah 603.191.742,86 822.551.674,83 1.099.195.574,23
3.3 Akuntabilitas keuangan Selama Tahun 2018 pelaksanaan Program Kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja
yang ingin dicapai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru, mendapat Anggaran sebesar Rp. 11.339.193.974,- sedangkan
serapan anggaran yang dapat dilakukan adalah mencapai 84,69%, dengan sisa
anggaran (Silpa) sebesar Rp. 1.735.282.522,-.
tabel ……. Pagu Anggaran dan Realiasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru Tahun 2018
Uraian Pagu Realisasi Sisa Anggaran Capaian
Belanja Tidak Langsung
3.799.750.230,- 3.602.168.127,- 197.582.103 94,80%
Gaji 2.386.250.230,- 2.329.284.039,- 56.966.191,- 97,61%
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
61 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
3.3.1 Analisa Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin besar target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana
dengan anggaran dibawah 100% tetap dapat menghasilkan kinerja 100%. tabel …………..
Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BKPP Tahun 2018
No
Sasaran
Capaian Kinerja
(%)
Anggaran Tahun 2018
Pagu Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
100 Rp. 5.174.421.700,-
Rp. 4.202.861.518,-
81,22
2
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian
97,5 Rp. 2.365.022.044
Rp. 1.798.371.807,-
76,04
3.3.2 Analisa Efisiensi
Tunjangan 1.413.500.000,- 1.272.884.088,- 140.615.912,- 90,05%
Belanja Langsung
7.539.443.744,- 6.001.743.325,- 1.537.700,419,- 79,60%
Belanja
Pegawai
1.080.735.000,- 615.240.000,- 465.495.000,- 56,93 %
Belanja Barang
dan Jasa
5.877.388.744,- 4.812.348.325,- 1.065.040.419,- 81,88%
Belanja Modal 581.320.000,- 574.155.000,- 7.165.000,- 98,77%
Jumlah Pagu Keseluruhan
11.339.193.974,- 9.603.911.452,- 1.735.282.522,- 84,69%
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
62 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana Sasaran Strategis dengan
Indikator Kinerja yang dirumuskan terlah berhasil dicapai dengan
memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber
daya yang telah dikeluarkan untuk mencapai target tertentu, maka
efisiensinya akan semakin rendah, begitupun sebaliknya semakin rendah
sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai Sasaran maka efisiensi
anggaran akan semakin tinggi.
Rata-rata capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerjanya
pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
adalah hampir 100% tercapai dengan menggunakan Sumber Daya yang
seminimal mungkin. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi efisiensi pada
anggaran yang diberikan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintahan
yang baik yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang efisien
dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
tabel 3.27 Efesiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BKPP
Tahun 2018
No Sasaran Capaian Kinerja (%)
Serapan Anggaran (%)
Tingkat Efisiensi (%)
1 Meningkatnya Penataan sumber daya aparatur
100 81,22 81,22
2
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian
97,5 76,04 77,98
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
63 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tahun 2018 merupakan pertanggung
jawaban tertulis atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,
penyusunan laporan kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam rangka
memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP BKPP tahun 2018 menggambarkan
kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan ataupun
kegagalan.
Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
menetapkan sebanyak 2 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja utama
yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Capaian Indikator Sasaran
Strategis sebanyak 4 Indikator tersebut dapat dikatakan berhasil karena sudah
memenuhi target dan rata – rata memiliki kinerja yang sangat tinggi, secara rinci
Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :
PENUTUP
Indikator 1 persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi dengan target 74,72% terealisasikan sebesar 88,68% dengan capaian kinerja 118,68%
Indikator 2 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan komletensi, dengan target 76,27% terealisasikan 76,38% dengan capaian kinerja sebesar 100,14%
Indikator 3 persentase aparatur yang taat terhadap peraturan kepegawaian, target 100% terealisasikan 98,73% dengan capaian kinerja sebesar 98,73%
Sasaran 1 : Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur, degan capaian 105,85% termasuk pada capaian kinerja yang sangat tinggi, di dukung oleh 3 indikator kinerja utama :
BAB IV
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
64 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan anggaran
untuk pelaksanaan program dan kegiatan, penggunaan anggaran tersebut harus
berdasarkan pada Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran terhadap capaian
kinerja Sasaran Strategis BKPP, sebagai berikut :
No
Sasaran
Capaian Kinerja
(%)
Anggaran Tahun 2018 Tingkat Efesiens
i (%) Pagu Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur
105,85 Rp. 5.114.626.900,-
Rp. 4.156.107.668,-
81,26 76,78
2
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi kepegawaian
98,26 Rp 296.790.300,-
Rp. 235.262.350,-
79,27 80,67
Dari tabel diatas disebutkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis
di BKPP terhadap serapan anggaran lebih tinggi pada capaian kinerja sasaran
dengan kata lain telah terjadi efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja dan
tingkat efisiensi anggaran juga terlihat pada perbandingan antara capaian kinerja
sasaran strategis dengan capaian realisasi anggaran, Kondisi ini sejalan dengan
prinsip pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah pengelolaan sumber
daya yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Indikator 3 indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian mendapatkan target 80 terealisasikan 78,61 dengan capaian kinerja sebesar 98,26%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dengan capaian kinerja sebesar 98,26% didukung dengan indicator kinerja utama :
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
65 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Tindak lanjut terhadap Hasil Laporan Evaluasi Sakip Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah :
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1. Melaksanakan penyelarasan perencanaan kinerja berdasarkan core business dengan memperhatikan kompetensi pegawai
Tahun 2018 BKPP telah melakukan penyelarasan dan beberapa perbaikan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja utama serta indikator program yang terakomodir dalam Renstra Perubahan BKPP sehingga telah selaras dengan RPJMD perubahan Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Melakukan penyelarasan kinerja sampai dengan esselon IV yang mengacu kepada capaian kinerja berdasarkan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data yang baik
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja yang menggambarkan analisis capaian dengan data yang lebih handal
Penyusunan laporan kinerja tahun 2018 akan lebih baik, serta lebih banyak menyajikan informasi data – data tentang hasil kinerja dari pelaksanaan program kegiatan BKPP
4. Evaluasi internal dilaksanakan secara berkala dan meningkatkan kualitas evaluasi yang berorientasi hasil capaian program kegiatan
Evaluasi kinerja internal akan dilaksanakan secara berjenjang dengan jangka waktu setiap triwulan, yang berpedoman pada rencana aksi serta anggaran kas
Beberapa terobosan yang dilaksanakan BKPP pada tahun 2018 dan akan tetap
dilakukan kedepannya adalah :
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA UPAYA/LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN
1. Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi
- Konsultasi dengan Lembaga Pembina diklat agar mendapatkan informasi pelaksanan diklat yang dapat menunjang kinerja BKPP
- Menetapkan peserta diklat berdasarkan Analisa kebutuhan yang sesuai dengan kompetensi
2. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
- Pelaksanaan Assesment
- Pelaksanaan rekuitmen CPNS dan Mutasi Masuk melalui sistem CAT dan seleksi terbuka
3. Persentase aparatur yang taat terhadap - Pemasangan Finger Print untuk memantau tingkat kehadiran pegawai agar lebig akurat
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
66 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan gambaran
kinerja BKPP kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder ataupun pihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kota
Banjarbaru, dan diharapkan agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
dapat meningkatkan kinerja nya di masa yang akan datang.
peraturan kepegawaian dan dapat dipertanggung jawabkan
- Penerapan sistem elektronik untuk pelaporan dokumen SKP dan PAK pegawai
4. Indkes kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian
- Pelayanan administrasi kepegawaian dengan menggunakan sistem / online
- Pengembangan Aplikasi Simpeg
Bab 1 Pendahuluan Laporan Kinerja 2018
67 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan