Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN STATUS ALAS HAK

PENGERTIAN

1

PENEGASAN KONVERSI/ PENGAKUAN HAK

2

PEMBERIAN HAK 3

PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN

4

PENDAFTARAN TANAH

BEKAS ORANG ASING

8

PENDAFTARAN TANAH ORANG ASING BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

7

PENDAFTARAN TANAH SATUAN RUMAH SUSUN

6

PENDAFTARAN TANAH WAKAF

5

PENGERTIAN

1

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) PP 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan dengan 2 cara : 1. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

2. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

PENEGASAN KONVERSI/PENGAKUAN HAK 2

Merupakan penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum lama yaitu: hak-hak tanah menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan UUPA

Hak-hak asli masyarakat hukum adat (tanah milik, yasan, andarbeni, pesini, druwe, gogolan, pekulen), dibuktikan dengan alat bukti hak-hak lama disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan seperti : 1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings

Ordonnantie; 2. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang

bersangkutan; 3. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peaturan Menteri Agraria No. 9

Tahun 1959; 4. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum

atau sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;

5. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketikir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961;

6. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan;

7. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;

8. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum PP No. 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;

9. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan;

10. Surat Penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

11. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

12. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga.

PEMBERIAN HAK 3

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan

Sesuai ketentuan dalam UUPA bahwa subyek yang diperkenankan dalam pemberian hak ini adalah :

1. Hak Milik WNI Badan Hukum yang telah ditentukan

2. HGU WNI Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

3. HGB WNI Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

4. Hak Pakai WNI Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah Badan Keagamaan dan Sosial Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia Perwakilan Negara Asing dan perwakilan Badan Internasional

PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN 4

Berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2) PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada badan-badan hukum sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah, yaitu : a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah b. Badan Usaha Milik Negara c. Badan Usaha Milik Daerah d. PT. Persero e. Badan Otorita f. Badan-badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah

PENDAFTARAN TANAH WAKAF 5

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah(UU No. 41 Tahun 2004).

Unsur-unsur dalam wakaf :

a. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan b. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf c. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang diwakafkan d. Akta Ikrar Wakaf, merupakan pernyataan kehendak wakif

Tanah yang diwakafkan dapat berupa :

a. Hak Milik atau Tanah milik adat yang belum terdaftar b. HGU, HGB dan Hak Pakai di atas tanah negara c. HBG atau Hak Pakai diatas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun e. Tanah Negara

PENDAFTARAN TANAH SATUAN RUMAH SUSUN 6

Konsep Rumah Susun terbentuk ketika hunian vertikal mulai dibangun dengan unit-unit ruangan yang dimanfaatkan untuk pemukiman dan jasa, seperti halnya apartemen, kondominium, flat. Pemberian Hak Milik atas satuan rumah susun dapat diberikan di atas : a. Tanah Hak Milik b. Tanah HGB atau Hak Pakai di atas tanah negara c. HGB atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan

PENDAFTARAN TANAH ORANG ASING BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

7

Pengertian orang asing yang diperbolehkan untuk memperoleh tempat tinggal dan hak atas tanah merujuk pada definisi yang disebutkan dalam PP No. 103 Tahun 2015, yaitu orang yang bukan WNI yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia ini dapat diberikan dengan Hak Pakai.

PENDAFTARAN TANAH BEKAS ORANG ASING

8

Pada Tahun 1958 Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda, sebagai akibat dari nasionalisasi tersebut aset tanah milik warga negara asing keturunan Belanda banyak terjadi pengalihan penguasaan, secara garis besar tanah obyek peninggalan Belanda terdiri dari :

a. Tanah obyek Penguasaan benda-benda tetap milik perorangan (P3MB) adalah tanah untuk rumah tinggal milik Warga Negara Belanda

b. Tanah objek Badan Hukum milik Belanda (Prk5) adalah tanah badan hukum milik Belanda berupa perkebunan

Inti dari peraturan tersebut adalah setiap orang yang menguasai tanah-tanah bekas warga negara asing keturunan Belanda agar melapor karena Pemerintah memberikan kesempatan untuk memilik tanah-tanah eks WN Belanda.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I

TERIMA KASIH …

#atrbpnkinilebihbaik