Penanggung jawab csr telkom - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/Asli/Lampiran/2011-2-00520-mc...
Transcript of Penanggung jawab csr telkom - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/Asli/Lampiran/2011-2-00520-mc...
Penanggung jawab csr telkom
1. P : Apa latar belakang PT Telkom melaksanakan program CSR?
J : Ada dua hal yang melatar belakangi pelaksanaan program CSR di telkom
yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tgl
27 april 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Dr. A.
Partomuan Pohan, S. H. LLM. Sesuai dgn Permen BUMN no PER-5 tsb sebuah
Persero Terbuka dapat melaksanakan program CSR dalah hal ini disebut sebagai
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan setiap tahunnya
memperhatikan selalu memperhatikan hasil RUPS.
2. P : Adakah kebijakan khusus tentang pelaksanaan program CSR di PT Telkom
J : Ada, yaitu Keputusan direksi no 30 tahun 2007 yaitu ttg pengelolaan program
kemitraan dan program bina lingkungan
3. P : Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola program CSRdi PT Telkom
J : Di Telkom pelaksanaan program CSR di lakukan oleh unit community
development center (cdc) sesuai keputusan direksi no KD. 12/PS150/COP-
B0030000/2008 ttg Organisasi Pusat Pengelolaan Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan (Community Development Center). CDC adalah unit
bisnis yang secara structural berada di bawah Direktorat Human Capital &
General Affair (HCGA). Unit CDC dipimpin oleh Senior General Manager
(SGM) yang dibantu oleh Senior Manager Kemitraan, Senior Manager Bina
Lingkungan, Senior Manager perencanaan & Pengendalian dan Senir Manager
Keuangan. Sedangkan utk pelaksanaan operasional CDC yang berlokasi di area
ada unit yang disebut Community Development (CD) Area yang dipimpin oleh
Manager CD Area. Manager CD Area bertanggung jawab terhadap kepada SGM
CDC atas efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program kemitraan & bina
lingkungan di wilayahnya.
4. P : Apa saja bentuk kegiatan dari program CSR yang dilaksanakan oleh PT
Telkom
J : CSR dalam Telkom disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL). Utk program kemitraan kegiatannya antara lain pemberian pinjaman
modal kerja, pemberian dana untuk pendidikan seperti speedy goes to school dan
pemberian dana untuk pengkajian/penelitian. Sedangkan utk bina lingkungan
beberapa kegiatannya adalah bantuan korban bencana alam, bantuan peningkatan
kesehatan dan bantuan pembangunan sarana prasana/sarana umum.
5. P : Bagaimana pelaksanaan dari program program CSR di PT Telkom
J : Program kemitraan dan bina lingkungan utk pelaksanaaanya terdiri dr dua
cara yaitu penyaluran aktif yang disalurkan secara langsung berdasarkan
proposal yang disampaikan calon mitra binaan/obyek bantuan dan penyaluran
proaktif yang disalurkan berdasarkan aktifitas pencarian calon mitra
binaan/obyek bantuan.
Pelaksana program pembinaan usaha kecil
1. P : Apa latar belakang PT Telkom melaksanaan program pembinaan usaha kecil
J : Ada dua hal yang melatar belakangi pelaksanaan program CSR di telkom
yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tgl
27 april 2007 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia yang dibuat oleh Dr. A.
Partomuan Pohan, S. H. LLM. Sesuai dgn Permen BUMN no PER-5 tsb sebuah
Persero Terbuka dapat melaksanakan program CSR dalah hal ini disebut sebagai
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran program kemitraan dan bina lingkungan setiap tahunnya
memperhatikan selalu memperhatikan hasil RUPS.
2. P : Apa saja bentuk kegitan dari program pembinaan usaha kecil yang dilakukan
PT Telkom
J : program kemitraan kegiatannya antara lain pemberian pinjaman modal kerja,
pemberian dana untuk pendidikan seperti speedy goes to school dan pemberian
dana untuk pengkajian/penelitian.
3. P : Siapa sajakah yang menjadi target sasaran dari program pembinaan usaha
kecil
J : Kriteria usaha kecil yang dapat menjadi mitra binaan adalah pertama memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tp tdk termasuk tanah &
bangunan tempat usaha; kedua memiliki penjualan paling banyak Rp
1.000.000.000/thn; ketiga telah melakukan kegiatan usaha min 1 thn; keempat
berbentuk usaha perseorangan, badan usaha baik tdk berbadan hukum maupun
badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; kelima usaha tsb berdiri sendiri
bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan; dan terakhir adl tdk
sedang dalam pembinaan BUMN lain, berbentuk usaha, b
4. P : Siapa sajakah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program
pembinaan usaha kecil
J : Yang bertanggung jawab utk membuat perencanaan program kemitraan adl
SM Kemitraan sedangkan utk implementasinya seperti penetapan mitra binaan
dan penyaluran dana bantuan dilakukan oleh manager community development
(cd) area.
5. P : Bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam program pembinaan usaha
kecil?
J : Untuk perencanaan sndiri ad tiga macam yang di atur yaitu perencanaan
jangka panjang, perencanaan tahunan dan perencanaan teknologi informasi.
Perencanaa jangka panjang mengacu ke Corporate Strategic Telkom dan
bisuness plan community development center. Perencanaan tahunan
penyusunannya harus mencerminkan pertumbuhan dan peningkatan indikator
kerja CDC , terakhir untuk perencanaan teknologi informasi dilakukan agar
pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan berjalan efektif dan efisien.
6. P : Bagaimana pengelolaan dana dari pelaksanaan program pembinaan usaha
kecil?
J : Dana yang berasal dari penyisihan laba Telkom setelah pajak sebesar 1% s.d 3
% digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman kepada bina mitraan. Penyaluran
dilaksanakan berdasarkan proposal dari mitra binaan yang telah disetujui dan
pemberian kepada calon mitra yang dicari sendiri oleh unit area cd.
7. P : Bagaimana pelaksanaan pembinaan bantuan program pembinaan usaha kecil
di lokasi penerma bantuan
J : Untuk program kemitraan kami memberikan bantuan berupa pinjaman atau
hibah bagi mitra binaan yang telah lolos seleksi , utk pembinaan nya
8. P : Apakah ada evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pembinaan
usaha kecil?
J : ada dua, pertma PT Telkom memiliki tim Monitoring dan evaluasi mitra
binaan, yagn kegiatannya dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi
perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan yang dilakukan secara
periodik. Dan kedua laporan evaluasi yang di buat oleh PT Telkom dan
dilaporkan kepada pemerintah (BUMN).
9. P : Apa saja manfaat yang dirasakan oleh telkom dari pelaksaan program
pembinaan usaha kecil?
J : Hubungan positif yang sudah ada dengan masyarakat sekitar yang sudah
terjaga positif menjadi semakin baik dan baik.
10. P : Contohnya pak?
J : Seperti semakin sadarnya masyarakat sekitar akan fasilitas umum telepon
umum yang sudah dirawat, tidak adanya laporan akan kerusakan telepon umum
yang di akibatkan oleh pengerusakan oleh masyarakat
11. P : Apa saja kendala yang dirasakan oleh telkom dari pelaksanaan program
pembinaan usaha kecil?
J : Kurangnya pemerataan dampak program CSR kemitraan pembinaan usaha
kecil, khususnya pada tingkat Kandatel dan anak Perusahaan.
Penyampaian informasi tentang program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil
yang masih sulit untuk didapatkan dan dijangkau dari pihak calon mitra binaan.
Kurang banyak menginformasikan kegiatan CSR kemitraan pembinaan usaha
kecil dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan PT Telkom.
Lemahnya kinerja tim pada level bawah dalam pelaksanaan program CSR
pembinaan usaha kecil.
12. P : Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
program pembinaan usaha kecil
J : Melakukan pengawasan secara langsung dari pusat kepada tingkat kandatel
dan anak perusahaan dan melakukan pendekatan yang baik dengan bupati
setempat.
Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk
membantu masyarakat pengusaha kecil lainnya untuk ikut bergabung. PT
Telkom juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat
untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan
pelatihan maupun dana pinjaman untuk usahanya.
Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan
program CSR di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media massa
televisi, koran, buletin kantor dan website resmi.
Memberikan pelatihan kembali dan pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan
dari program CSR pembinaan usaha kecil, agar mendapatkan kesamaan
pemahaman dalam melaksanakan program CSR pembinaan usaha kecil,
diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.
SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.
b. bahwa dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
c. bahwa Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN …../-2-
- 2 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program
Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan.
9. Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri.
10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
12. BUMN...../-3-
- 3 -
12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.
BAB II
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL
Pasal 2
(1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pasal 3
(1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
b. Milik Warga Negara Indonesia;
c. Berdiri …../-4-
- 4 -
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.
Pasal 4
Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : (1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN
Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur; (2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati; (3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.
Pasal 5
BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan
Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana
Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi
laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.
Pasal 6
Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan
Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina; b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk
menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;
c. Menyampaikan …../-5-
- 5 -
c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.
Pasal 7
BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.
Pasal 8
(1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
(2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
(3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat : - Para pihak yang melakukan kerjasama; - Maksud dan tujuan kerjasama; - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan; - Hak dan kewajiban masing-masing pihak; - Jangka waktu kerjasama; - Sanksi; - Keadaan memaksa (Force Majeure); dan - Penyelesaian perselisihan.
(4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.
BAB III
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL
Pasal 9
(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana
Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
(2) Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
a. Menteri …../-6-
- 6 -
a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero;
(4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS.
(5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.
Pasal 10
(1) Menteri setiap tahun menetapkan : a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi; b. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-
masing Provinsi berdasarkan usulan masing-masing BUMN Pembina.
(2) Apabila Kordinator BUMN Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan Menteri tentang penetapan Koordinator BUMN Pembina tahun sebelumnya.
Pasal 11
(1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka
meningkatkan produksi dan penjualan;
b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
c. Beban Pembinaan : 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-
hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binan.
(2) Dana Program BL :
a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya.
b. Setiap …../-7-
- 7 -
b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina : 1) Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam;
f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.
BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL
Pasal 12
(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut : 1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca
atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur
dan Mitra Binaan;
2) Hak ...../-8-
- 8 -
2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya; 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa
administrasi pinjaman).
e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
(2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
(3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
(4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.
Pasal 13
(1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina : a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat; b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
(2) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL
Pasal 14
(1) Beban Operasional Program Kemitraan dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan .
(2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program Kemitraan selama tahun berjalan.
(3) Dalam hal dana untuk Beban Operasional tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.
(4) Apabila …../-9-
- 9 -
(4) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana
tersebut dapat digunakan untuk membiayai beban operasional tahun berikutnya dan/atau sebagai tambahan sumber dana Program Kemitraan.
(5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.
Pasal 15
(1) Beban Operasional Program BL BUMN Pembina dibiayai dari dana Program BL.
(2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.
Pasal 16
Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
Pasal 17
BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
BAB VI
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 18
(1) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
(2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat : a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan; b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang
tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL;
d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.
Pasal 19...../-10-
- 10 -
Pasal 19
RKA Program Kemitraan dan Program BL yang telah disetujui RUPS/Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b.
Pasal 20
(1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
(2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
(3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 dan ayat (1) pasal ini.
(4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
(5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN
Pasal 21
(1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
(2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
(3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.
Pasal 22
(1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut : a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan
yang bersangkutan; b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (audited) paling lambat 5 (lima) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. (2) Menteri/RUPS...../-11-
- 11 -
(2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
(3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah di audit oleh Auditor.
Pasal 23
Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero;
BAB VIII
KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
Pasal 24
Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.
Pasal 25
Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.
Pasal 26
Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :
a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
c. Diragukan...../-12-
- 12 -
c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
Pasal 27
(1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria : a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan
dilakukan; b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
(2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo;
(3) Tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling).
Pasal 28
(1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
(2) Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
(3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.
(4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.
Pasal 29
Dikecualikan dari pasal 27 ayat (1) diatas, piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti : mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusuhan, pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.
BAB IX …../-13-
- 13 -
BAB IX KINERJA PROGRAM KEMITRAAN
Pasal 30
(1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
(2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan akan diatur kemudian oleh Menteri.
BAB X PEDOMAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL
Pasal 31
(1) Penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang accountable (wajar dan dapat diandalkan) serta auditable.
(2) Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
(3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (direct methode).
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.
Pasal 33
Memberi kewenangan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk membuat petunjuk teknis lebih lanjut atas Peraturan ini.
BAB XII ......./14
- 14 -
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka : 1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni
2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini,
dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan ini mulai berlaku untuk tahun buku 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
SALINAN peraturan ini disampaikan kepada Yth. ; 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN ttd. Herman Hidayat NIP 060056141
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 27 April 2007
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ttd.
SUGIHARTO
L3
FOTO FOTO KEGIATAN CSR PEMBINAAN USAHA KECIL PT TELKOM
Seminar TELKOM CSR AWARD
Pogram Penyaluran Dana Bantuan
Pelatihan Kepada Pengusaha Kecil
i
STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, Tbk. DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN
USAHA KECIL
SKRIPSI
OLEH
Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Universitas Bina Nusantara
Jakarta
2011
ii
STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, Tbk. DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN
USAHA KECIL
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk gelar kesarjanaan pada
Jurusan Komunikasi Pemasaran
Jenjang Pendidikan Strata-1
Oleh
Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Universitas Bina Nusantara
Jakarta
2011
iii
Universitas Bina Nusantara
Pernyataan Kesiapan Skripsi
Pernyataan Penyusunan Skripsi
Saya, Ady Kurnia Ibrahim
dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
Strategi Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
dalam program CSR Pembinaaan Usaha Kecil
adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai
karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak
lain.
Ady Kurnia Ibrahim
1100056022
Disetujui oleh Pembimbing
Saya setuju skripsi tersebut diajukan untuk Ujian Skripsi
Rosidah Syaukat S. Psi. MBA Pembimbing
iv
v
vi
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
_________________________________________________________________
Jurusan Komunikasi dan Multimedia
Skripsi Sarjana Komunikasi
Semester Genap tahun 2010/2011 (sesuai periode berjalan)
STRATEGI PUBLIC RELATIONS
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK
DALAM PROGRAM CSR PEMBINAAN USAHA KECIL
Ady Kurnia Ibrahim 1100056022
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom
dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dimana setiap perusahaan BUMN harus
membuat program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan, mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada
program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dan mengetahui apa saja kendala-kendala dan
upaya-upaya yang dihadapi dalam implementasi Corporate Social Responsibility
(Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumenter.
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui strategi PR PT
Telkom dalam program CSR Pembinaan Usaha kecil, yaitu menempatkan CSR sebagai
kegiatan bisnis. Mengetahui kendala kendala seperti lemahnya kontorl dan kinerja
karyawan kelas bawah dan di upayakan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan
level bawah dan menancapkankan kembali Visi,Misi dan tujuan dari Program CSR
Pembinaan Usaha Kecil .
Simpulan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa PT Telkom menjalankan
Program CSR Pembinaan Usaha Kecil di bawah pengawasan BUMN. PT Telkom sudah
dapat melakukan kegiatan implementasi CSR dengan baik dan hanya membutuhkan sedikit
penambahan didalamnya.
Kata kunci
Strategi, Public Relations, CSR, BUMN, program, Pembinaan Usaha Kecil
vii
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, berkat dan karunia-
Nya yang besar dan telah membimbing serta menguatkan hati penulis dalam menyusun
dan menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Strategi Public Relations PT
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil” sebagai
tugas akhir di jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara.
Dalam menyelesaikan skripsi, penelit mendapatkan banyak bantuan dan
dukungan moral. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan
terimakasih pada semua pihak tersebut, terutama kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo .MM, selaku Rektor Universitas
Bina Nusantara yang memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat
menimba ilmu dalam jurusan Marketing Communication di Universitas
Bina Nusantara.
2. Bapak Drs. Lintang Widyokusumo, MFA, selaku Dekan Komunikasi dan
Multimedia Universitas Bina Nusantara.
3. Bapak Drs. Raden Damianus Cosmas Bambang Mulyono,
Dipl.Broad.Jour, selaku Ketua Jurusan Ketua Jurusan Komunikasi
Pemasaran Universitas Bina Nusantara yang telah menyumbangkan
banyak ide, saran dan kritik.
viii
4. Ibu Vini Mariani, S.Kom., MM, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi
Pemasaran Universitas Bina Nusantara yang telah menyumbangkan
banyak ide, saran dan kritik.
5. Ibu Rosidah Syaukat S. Psi. MBA, selaku dosen pembimbing saya,
yang sangat sudah membantu peneliti dengan sabar dan tekun dalam
pemberian saran, ide dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini
dapat selesai tepat waktu.
6. Pimpinan dan segenap karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi
Enterprise, Terutama Ibu Dwi Hermawati yang telah memberikan
informasi dan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi
ini.
7. Kedua orang tua peneliti yang sudah mendukung peneliti dengan penuh
kasih sayang dan sepenuh hati yaitu Bapak Sutrisno dan Ibu Ai Marwati.
8. Teman-teman dan kerabat peneliti yang telah banyak memberikan
dukungan baik moril maupun materil dan selalu berdoa agar penulis dapat
menyelesaikan kuliah penulis dengan baik.
Peneliti berharap dapat diberikan saran, kritik ataupun masukan-masukan lain
yang bersifat membangun terhadap sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini. Akhirnya,
dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi
kita semua.
Jakarta, Juni 2011
Ady Kurnia Ibrahim
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul Luar i
Halaman Judul Dalam ii
Halaman Persetujuan hard Cover iii
Halaman Pernyataan Dewan Penguji iv
Halaman Pemberian Hak Cipta Non Eksklusif dari Mahasiswa
ke Universitas Bina Nusantara v
Abstrak vi
Prakata vii
Daftar Isi ix
Daftar Gambar xii
Daftar Lampiran xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 4
1.3 Tujuan dan Manfaat 5
1. 3. 1. Tujuan Penelitian 5
1. 3. 2. Manfaat Penelitian 6
1.3.2.1 Manfaat Akademis 6
1.3.2.2 Manfaat Praktis 6
1.4 Metodologi 6
1.5 Sistematika Penulisan 7
BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Public Relations 9
2. 1. 1. Pengertian Public Relations 9
2. 1. 2. Fungsi Public Relations 10
2. 1. 3. Tujuan Public Relations 13
2. 1. 4. Strategi Public Relations 17
2. 1. 5. Community Relations 18
2.2 Coporate Social Responsibility 20
2. 2. 1. Pengertian Coporate Social Responsibility 21
2. 2. 2. Tahap-tahap Adopsi CSR 22
2. 2. 3. Reward bagi Perusahaan yang Menjalankan Program CSR 23
2 .2. 4 Indikator Kinerja Kunci dalam Implementasi CSR 25
2.3 Kerangka Pikir 28
x
BAB 3 INTI PENELITIAN
3. 1 Sejarah PT Telkom 29
3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 33
3.1.2 Visi, Misi dan Inisiatif strategis PT Telkom 34
3. 1. 2. 1. Visi 34
3. 1. 2. 2. Misi 34
3. 1. 2. 3. Tujuan 34
3. 1. 2. 4. Inisiatif Strategis 34
3. 1. 3. Program CSR PT Telkom 35
a. Prosedur yang Berlaku dalam PT Telkom 38
3.2.1 Tahap tahap penerapan CSR 38
3.3 Metode Pengumpulan Data 44
3.3.1.Wawancara Mendalam 45
3.3.2.Observasi Lapangan 45
3.3.3.Dokumenter 46
3.4 Validitas Data 46
3.5 Analisis Data 47
3.6 Permasalahan yang ada 48
3.7 Alternatif Pemecahan Masalah 50
BAB 4 PEMBAHASAN
4. 1 Penyajian Data Penelitian 52
4.1.1 Pemilihan Informan 52
4.1.2 Observasi 53
4.1.3 Dokumen 53
4. 2 Pengolahan Terhadap Data yang Terkumpul 54
4.2.1 Tahap-tahap Penerapan CSR Pembinaan usaha kecil PT Telkom 54
4.2.1.1 Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha
Kecil PT Telkom 54
4.2.1.2 Tahap Imlpementasi CSR Pembinaan Usaha
Kecil PT Telkom 64
4.2.1.3 Tahap Evaluasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 64
4.2.1.4 Pelaporan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 67
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci dalam Implementasi CSR
Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 67
4.2.3 Kendala Kendala yang dihadapai dalam Implementasi
CSR kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 72
4.2.4 Upaya upaya yang sudah dilakukan Untuk
Menghadapi kendala kendala dalam Implemetasi
xi
CSR kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 72
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 73
4.3.1 Pedoman Perilaku 75
4.3.2 Penggorganisasian TELKOM CSR 76
4.3.3 Program Kemitraan dan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom 76
4.3.3.1 Sasaran Program Kemitraan Pembinaan Usaha Kecil 76
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5. 1 Kesimpulan 79
5. 2 Saran 80
5.2.1 Saran Praktis 80
5.2.2 Saran Teoritis 81
DAFTAR PUSTAKA 82
RIWAYAT HIDUP 84
LAMPIRAN LAMPIRAN L1
SURAT SURVEI L4
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tujuan PR adalah mengubah sikap publik 15
Gambar 2. Struktur Organisasi PT Telkom 33
Gambar 3. Struktur organisasi community develpomnet centre 58
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Transkip wawancara L1
Salinan peraturan mentri negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 L2
Foto foto kegiatan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom L3
Surat Survei L4
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target
yang hendak dicapai, perusahaan berada di tengah lingkungan masyarakat yang
lebih besar (community). Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan
apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Dengan
demikian, perusahaan merupkan sub sistem dari sistem siklus hidup
bermasyarakat, sehingga membutuhkan keteraturan pola interaksi dengan
subsistem yang lain.
Untuk menciptakan suatu keadaan positif sebuah perusahaan, sangatlah
tidak mudah sekarang ini. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk
mencapai kesan positif di mata masyarakat. Kredibilitas, atau reputasi suatu
perusahaan yang bagus, bermanfaat untuk investasi masa depan yang sangat
menjanjikan, masyarakat menilai perusahaan sebagai suatu lembaga mitra
mereka. Selain itu, upaya memperoleh dukungan dan peran serta yang baik dari
masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dari satu sisi perusahaan saja.
Diperlukan perencanaan menyeluruh, baik itu dari segi pemerintah, media,
2
komunitas masyarakat, bahkan karyawan pun harus dijaga hubungannya secara
bersamaan. Salah satu dari mereka memberikan citra negatif maka akan
membentuk opini negatif terhadap perusahaan. Untuk memperoleh citra baik
perusahaan, maka perlu dibina hubungan baik dengan pihak internal dan
eksternal. Publik internal adalah stakeholder maupun shareholder perusahaan,
sedangkan pihak eksternal adalah publik umum ataupun masyarakat. Perusahaan
harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif dari publik.
Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memperoleh hubungan baik
dengan pihak luar perusahaan adalah dengan melaksanakan dan membuat
program Corporate Social Responsibility yang berkualitas dan berkelanjutan.
“corporate social responsibility is a commitment to improve community
well being through disrectionary business practices and contribution of
corporate resources” Kotler dan Lee (2005). Solihin. I (2009:5)
Dalam definisi tersebut, yang terdapat dalam buku Solihin, I. (2009:8)
Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discreationary yang berarti
kegiatan Corporate Social Responsibility itu sendiri adalah kegiatan sukarela
dalam komitmen perushaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas
dan bukan merupakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan
perundang undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan
perusahaan terhadap undang undang ketenagakerjaan. Kata discreatioary juga
3
memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah
perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal tersebut
berarti sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan hanya
menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik perusahaan yang
tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan
baik dalam pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap
lingkungan hidup.
Corporate Social Responsibility sudah menjadi bagian dari investasi
sebuah perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. CSR
dapat menjadi jembatan yang kokoh sebagai penghubung antara perusahaan
dengan masyarakat sekitar. Dalam implementasi CSR ini public relations
mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks
pembentukan citra perusahaan, PR terlibat di dalamnya, sejak fact finding,
planning, communicating, hingga evaluation. Jadi ketika kita membicarakan
CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana CSR
merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah
kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-
langkah CSR. Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan
PR sebuah organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations.
Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam
proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-
tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR
4
juga dilakukan melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan
dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap
publik terhadap organisasi.
Implementasi program CSR merupakan sebuah suatu tindakan sukarela, tidak
ada kewajiban bahwa setiap perusahaan harus mengimplementasikan program
CSR, menysihkan dan menyiapkan laba khusus untuk menjalankan program
CSR. PT Telkom yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), mempunyai kewajiban untuk menyisihkan labanya sesuai
dengan peraturan mentri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitran Badan Usaha Milik Negara dengan
usaha kecil dan program bina lingkungan, dengan Penyisihan laba setelah pajak
maksimal sebesar 2% (dua persen). Public relations PT Telkom harus dapat
menjawab tantangan tersebut, PT Telkom harus siap menjalankan kewajibannya
sebagai salah satu perusahaan BUMN yang wajib menjalankan program CSR
program kemitraan dan program bina lingkungan.
1.2 Ruang Lingkup
Dari 4 program CSR TELKOM (TELKOM PEDULI) ; Pembinaan Usaha
Kecil, Kegiatan Sosial, Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Pendidikan Budaya
dan Olahraga. Peneliti hanya membahas pada strategi PR pada Kegiatan
Pembinaan usaha kecil saja.
5
Permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi corporate social
responsibility yang dilakukan oleh manajemen PT Telkom dalam program
Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil ?.
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom dalam program
CSR Pembinaan Usaha Kecil.
2. Mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada program CSR
Pembinaan Usaha Kecil.
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Corporate
Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom.
4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam
implementasi Corporate Social Responsibility (Kegiatan Pembinaan
Usaha Kecil) PT Telkom.
6
1.3.2 Manfaat Penelitian
1.3.2.1 Manfaat akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai
fenomena pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility dalam
membangun citra positif perusahaan, serta strategi public relations dalam
menjalankannya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan
dikembangkan untuk penelitian penelitian mengenai kegiatan corporate social
responsibility di masa datang dengan kasus dan pada perusahaan yang berbeda.
1.3.2.2 Manfaat praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan
masukan pada permasalahan yang saat ini sedang terjadi di PT Telkom serta
hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi kpada pihak manajemen di PT
Telkom untuk mengetahui citra perusahaan yang terbentuk setelah pelaksanaan
kegiatan corporate social responsibility agar dapat direncanakan program kerja
yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan bersama khususnya pada divisi
Public Relations.
1.4 Metodologi
Untuk menganalisa teori-teori yang akan diteliti, peneliti akan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara
7
deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti
menggukanan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai
fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian,
dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri karakter, sifat,
model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam (intensive/depth interview), observasi atau pengamatan
lapangan (field observation) dan dokumenter. Bungin, B (2010:68)
1.5 Sistematika Penulisan
Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian
disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB 1 Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Permasalahan;
Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Landasan Teori; Manfaat Penelitian;
Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.
BAB 2 Landasan Teori, berisi teori teori pengertian public relations, fungsi
public relations, tujuan public relations, strategi public relations, proses public
relations, community relations, corporate social responsibility, pengertian
corporate social responsibility, tahap tahap adopsi CSR dan reward bagi
perusahaan yang menjalankan program CSR.
8
BAB 3 Inti penelitian, berisi sejarah, struktur oraganisasi dan visi misi PT
Telkom. Model penelitian kualitatif, pendekatan penelitian , sifat penelitian,
metode pengumpulan data teknik, Prosedur yang Berlaku, Metode Pengumpulan
Data (opsional),Permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 Hasil Penelitian, berisi data penelitian, pengolahan data yang terkumpul
dan pembahasan hasil penelitian.
BAB 5 Simpulan dan Saran peneliti selama meneliti strategi corporate social
responsibility PT Telkom (Pembinaan Usaha Kecil).
9
9
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Public Relations
2.1.1 Pengertian Public Relations
If I tell you I am handsome and exciting, that is advertising,
If somebody else tell you I am handsome and exciting, that s sales promotion,
If you come and tell me that you have heard I am handsome and exciting, that is
public relations. Wisewords. Wisewords. Kurnia, E. (2010:161).
Baskin, Heiman dan Elizabeth alih bahasa oleh Daud, R. (2010:4)
mendefinisikan Public relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen
yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan
filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public relations
berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk
mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan
organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan,
dan mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh
pengaruh serta pemahaman diantara konstituen oraganisasi dan masyarakat.
10
2.1.2 Fungsi Public Relations
Menurut buklet PRSA (Public Relations Society of America) careers in public
relations fungsi public relations dalam buku public relations The proffesion and the
practice. Alih bahasa oleh Daud, A. (2010: 10-12) adalah sebagai berikut.
1. Pemrograman (programming). Pemrograman berarti menganalis masalah
dan peluang; mendefinisikan tujuan dan publik (atau kelompok orang
yang dukunganya dan pengertiannya dibutuhkan); serta
merekomendasikan dan merencanakan kegiatan. Kegiatannya termasuk
pembuatan anggaran dan pemberian tanggung jawab kepada orang yang
cocok, termasuk pembuatan anggaran dan pemberian tanggung jawab
kepada orang yang cocok, termasuk kepada personel yang tidak bekerja
sebagai public relations. Sebagai contoh, seorang pimpinan atau direktur
eksekutif perusahaan serig menjadi tokoh kunci dalam aktivitas public
relations.
2. Hubungan (relationship). Seorang public relations yang sukses adalah
mereka yang mengembangkan kemampuan dalam mengumpulkan
inormasi dari manajemen, kolega di alam organisasi mereka, dan sumber
sumber eksternal. Mereka melakukan ini untuk memperkuat ikatan
oraganisasi mereka dengan kelompok eksternal, seperti dengan media,
pimpinan komunitas, pengambil kebijakan di pemerintahan, serta para
pembuat aturan, investor, analisis keuangan, institusi pendidikan,
kelompok aktivis, dan lain lain. Mereka juga membina hubungan dengan
audiensi pekerja inernal dalam organisasi dan departemen yang sering
11
berhubungan langsung dengan pekerja, seperti bagian pemasaran, sumber
daya manusia, dan hukum.
3. Penulisan dan pengeditan (writing and editing). Oleh Karena pekerja
public relations sering berusaha untuk berhubungan dengan berbagi
kelompok masyarakat, bahasa tulis sering menjadi alat yang penting
dalam membuat laporan, merilis berita, buklet, pidato, skrip film, artikel
majalah perdagangan, bahan untuk informasi produk, publikasi kerja,
newsletter, laporan pemegang saham, dan komunikasi manajemen
lainnya yang terarah, baik kepada personel organisasi maupun ke pihak
luar oraganisasi. Oleh karena itu, sebuah gaya penulisanyang jelas adalah
sebuah keharusan dalam public relations agar pesan terkomunikasi secara
efektif.
4. Informasi (information). Sebuah tugas penting dari public relations
adalah berbgai informasi dengan surat kabar yang sesuai, siaran radio,
dan editor penerbitan perdagangan untuk memasukan kepentingan
mereka dalam publikasi sebuah berita atau fitur dari sebuah organisasi.
Hal ini memerlukan pengetahuan tentang bagaimana sebuah surat kabar
atau media lainnya beroprasi, apa bidang spesialisasi mereka, dan apa
ketertarikan dari setiap editor (kompetisi sering dipakai untuk mearik
perhatian para editor dan penyiar yang memiliki keterbatasan waktu dan
tempat).
Sebagaimana seorang praktisi public relations mengatakan, “Anda harus
menemukan editor yang tepat untuk publikasi yang tepat dengan cerita
12
yang tepat dan pada waktu yang tepat”. Walaupun umumnya sebuah ide
diterima berdasarkan nilai jual beritanya dan nilai keterbacaaan lainnya,
namun praktisi yang sukses biasanya membangun hubungan yang saling
menghormati dan bekerja sama dengan media berita yang dapat
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, praktisi tersebut dan orang
media.
5. Produksi (production). Beragam publikasi, laporan khusus, film, dan
program multimedia merupakan cara-cara yang penting dalam
berkomunikasi. Praktik public relations tidak perlu ahli dalam hal seni,
tata letak, dan fotografi, tetapi dia harus memiliki latar belakang yang
cukup dalam hal pengetahuan teknis agar mereka dapat merencanakan
dengan cerdas dan menyupervisi kegunaan berbagai bentuk media
komunikasi tersebut.
6. Event special (special events). Konferensi berita, pameran konvensi dan
pertunjkan khusus, perayaan fasilitas baru dan perayaan tahunan,
program lomba dan pemberian penghargaan, tur dan rapat khusus adlah
berbagai event special yang dapat digunakan untuk memperoleh
perhatian dan penerimaan publik. Kegiatan-kegiatan itu membutuhkan
perencanaan dan koordinasi yang matang, perhatian terhadap detail, serta
persiapan buklet khusus, publisitas, dan laporan.
7. Berbicara (speaking). Semua pekerjaan public relations sering
membutuhkan komunikasi tatap muka, mencari platform yang cocok,
menyampaikan pidato, dan mempersiapkan pidato untuk orang lain.
13
Mereka yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum (public
speaking) akan merasakan manfaatnya dalam situasi seperti ini.
8. Riset dan evaluasi (research and evaluation). Semua pekerjaan public
relations didukung dan didasari oleh riset riset tetang isu, organisasi,
masyarakat, kompetisi, kesempatan, ancaman, dan lain lain. Para praktisi
public relations akan menghabiskan cukup banyak waktu dalam
memasukan hasil riset mereka sebagai pertimbangan dalam pernyataan
resmi organisasi, rencana public relations, kampanye komunikasi, bahan
persiapan (briefing) dengan media, dan yang lainnya. Mereka melakukan
riset melalui wawancara, percakapan informal, serta memeriksa kembali
bahan-bahan perpustakaan, database, dan situs web. Mereka mungkin
juga melakukan survei dengan meyewa perusahaan riset yang khusus
bergerak dalam merancang dan melakukan riset tentang opini publik.
Temuan-temuan dalam riset itu berpengaruh pada tujuan dan strategi
program public relations, yang kemudian menjadi dasar bagi evaluasi
perencanaan, implementasi, dan efektivitas program. Semakin banyak
manajer yang berharap adanya riset dan evaluasi dari penasihat atau staf
public relations mereka.
2.1.3 Tujuan Public Relations
Tujuan (goals) merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diraih. Tujuan
dalam Public relations yaitu untuk mengarahkan kegiatan Public relations, sehingga
tidak melenceng atau salah sasaran. Public relations bertujuan menciptakan pemahaman
14
publik, membangun citra koporat, membangun opini publik yang favourable serta
membentuk goodwill dan kerja sama.
1. Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara perusahaan dengan
publiknya.
Tujuan kegiatan Public relations pertama kali adalah berupaya
menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui
kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi (well-
informed) antara perusahaan dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan
dasar untuk mencegah kesalahan persepsi.
Public relations harus dapat mengetahui siapa publiknya, apakah
publiknya mengenal dia, bagaimana persepsi publik tentang dia, dan lain
sebagainya. Ketercukupan informasi akan terwujud apabila public relations
menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya
komunikasi dua arah yang timbal balik. Saluran informasi yang tersedia harus
memungkinkan terjadinya proses memberi dan menerima informasi secara
berimbang antara kedua belah pihak.
2. Membangun citra corporate (corporate image)
Citra (image) merupakan gambaran yang sudah ada dalam benak publik
tentang perusahaan. Citra adalah persepsi publik tetnang perusahaan menyangkut
pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan atau
perilaku individu-individu dalam perusahaan dan lainnya.
15
Gambar 1. Tujuan PR adalah mengubah sikap publik
Gambar menjelaskan bahwa tujuan Public relations adalah agar citra perusahaan
positif di mata publiknya.
3. Citra korporat melalui program CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program public relations
untuk melibatkan diri mengatasi persoalan – persoalan sosial di lingkungannya.
CSR adalah pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan
hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara
perusahaan dan para stakeholdernya.
4. Membentuk opini publik yang favourable
Menurut Olii, H. (2007:40), Opini publik adalah adanya publik yang
secara spontan terpikat kepada suatu masalah, melibatkan diri kedalamnya, dan
berusaha memberikan pendapatnya; adanya kesempatan bertukar pikiran atau
berdebat mengenai masalah yang kontrovesional; adanya interaksi dari individu-
individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif
untuk diekspresikan.
Simpati
Menerima
Menaruh perhatian
berpengetahuan
Benci
Prasangka buruk
Apatis
Tidak tahu
16
Jadi, opini publik ini merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan
sikapnya terhadap perusahaan. Ada tiga jenis opini, yaitu opini positif
(mendukung atau favourable), negatif (menentang) dan netral. Citra perusahaan
yang baik akan membuat keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Keuntungan
tersebut antara lain; peningkatan penjualan, mendukung pengembangan produk
baru, memperkuat relasi keuangan, membuat harmoni hubungan dengan
karyawan, mendukung program rekuitmen, dan membantu mengatasi krisis.
5. Membentuk goodwill dan kerja sama
Pada tahap ini, tujuan public relations sudah pada tahap tindakan nyata.
Artinya sudah tercipta jalina kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu yang
mendukung keberhasilan perusahaan. Dalam tahap ini diharapkan publik secara
nyata mendukung program program perusahaan.
Goodwill dan kerja sama dapat terwujud karena ada inisiatif yang
dilakukan berulang- ulang oleh public relations perusahaan untuk menanamkan
saling pengertian kepada publiknya. Kemudian diikuti tindakan nyata perusahaan
untuk komitmen mewujudkan kepentingan publik.
Tujuan menciptakan kerjasama berarti membantu perusahaan dan publik
untuk saling beradaptasi satu sama lain. Public relations adalah upaya-upaya
perusahaan untuk menciptakan kerjasama dengan kelompok kelompok
masyarakat.
17
2.1.4 Strategi Public Relations
Strategi public relations atau yang lebih dikenal dalam bauran public relations,
yang dapat disingkat menjadi PENCILS, adalah sebagai berikut (Kriyantono, R.
(2008:23-25)).
1. Publications
Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan publikasi atau
menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau
kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik.
2. Event
Merancang sebuah event yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan
layanan perusahaan, mendekatkan diri ke publik dan lebih jauh lagi dapat
mempengaruhi opini publik.
3. News (menciptakan berita)
Menciptakan berita dan menyampaikan informasi kepada publik melalui press
release, news letter, berita, bulletin, dan lain lain.
4. Community Involvement (kepedulian pada komunikasi)
Mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga
hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Public
relations harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan
keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya.
18
5. Inform or image (memberitahukan atau meraih citra)
Informasi yang diberikan public relations terhadap masyarakat harus menarik
perhatian dan diharapkan memperoleh tanggapan berupa citra positif. Media
adalah mitra abadi public relations. Media butuh public relations sebagai sumber
berita dan public relations butuh media sebagai sarana penyebar informasi serta
pembentuk opini publik.
6. Lobbying and negotiation
Keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan
bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang PR. Tujuan lobi adalah untuk
mencapai kesepakatan atau memperoleh dukungan dari individu dan lembaga
yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Keahlian ini tampak
dibutuhkan misalnya pada saat terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata
sepakat di antara pihak yang bertikai.
7. Social Responsibility (tanggung jawab sosial)
Memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas public relations menunjukan
bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini akan
meningkatkan citra perusahaan dimata publik.
2.1.5 Community Relations
Saat ini perusahaan harus bisa bekerja sama sekaligus bersaing untuk mencapai
keberhasilan. Sebuah oraganisasi menjadi bagian dari komunitas, menciptakan solusi
19
saling menguntungkan (win-win solutions) yang menghasilkan garis dasar yang lebih
sehat serta membawa keuntungan bagi stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan.
Kunci bagi program community relations yang efektif adalah adanya tindakan yang
positif dan bertanggung jawab secara social untuk membantu masyarakat sebagai bagian
dari organisasi.
Lattimore, Baskin, Heiman dan Elizabeth yang diterjemahkan oleh Daud, A
(2010) mengatakan, community relations yang baik mampu membantu mengamankan
apa yang dibutuhkan organisasi dari komunitas dan membantu menyediakan apa yang
diharapkan oleh komunitas. Lebih dari itu, community relations membantu melindungi
investasi organisasi, meningkatkan penjualan produk dan saham, memperbaiki iklim
operasional umum, serta mengurangi biaya yang berhubungan dengan badan
pemerintah. Community realtions yang positif bisa berdampak pada produktivitas
pekerja ketika organisasi mensponsori program kesehatan dan pendidikan komunitas.
Sikap komunitas yang menyenangkan juga akan mempengaruhi sikap pekerja terhadap
organisasi. Program community relations terbaik adalah program yang mengalir secara
alamiah dari sumber-sumber organisasi.
Akan tetapi kejelasanan dari adanya saling berkepentingan antara organisasi dan
komunitas, tidak mengimplikasikan bahwa community relations dapat dipraktikkan
tanpa perencanaan dan eksekusi yang hari hati. Community relations yang efektif tidak
terjadi begitu saja, juga bukan sebagai hasil yang tidak bisa dielakan dari organisasi
yang berjalan dengan baik dan senantiasa memikirkan kepentingan umum. Seperti
20
semua aspek dari public relations, program community relations yang berhasil harus
dibangun dalam struktur dan budaya organisasi.
Community relations yang baik adalah sebuah kemitraan yang saling
menguntungkan. Community relations merupakan sikap organisasi atau keadaan pikiran
organisasi daripada proses atau praktik yang spesifik.
2.2 Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility sudah menjadi bagian dari investasi sebuah
perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. CSR dapat menjadi
jembatan yang kokoh sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Dalam implementasi CSR ini public relations mempunyai peran penting, baik secara
internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, PR terlibat di
dalamnya, sejak fact finding, planning, communicating, hingga evaluation. Jadi ketika
kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah perusahaan, di mana
CSR merupakan bagian dari community relations. Karena CSR pada dasarnya adalah
kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah
CSR. Ketika kita membicarakan CSR berarti kita juga membicarakan PR sebuah
organisasi, di mana CSR merupakan bagian dari community relations.
Karena CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam
proses PR pun mewarnai langkah-langkah CSR. Dengan menggunakan tahapan-tahapan
dalam proses PR yang bersifat siklis, maka program dan kegiatan CSR juga dilakukan
melalui pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman, aksi
dan komunikasi, serta evaluasi untuk mengetahui sikap publik terhadap organisasi.
21
2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility
The word business council for sustainable development (WBCSD), lembaga
international yang berdiri tahun 1995 dalam publikasiya Making Good Business Sense
mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai
“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to
economic development while improving the quality of life of the workforce and
their families as well as of the local community and society at large”.
Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha
untuk terus menerus bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk
peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan
keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara
lebih luas. Wibisono, Y. (2007:7).
Versi lain mengenai CSR dilontarkan oleh World Bank. Lembaga keuangan
global ini memandang CSR sebagai
“the commitment of business to conrtibute to sustainable economic development
working with amployees and their representatives the local community and
society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business
and good for development.” Wibisono, Y. (2007:7).
World Bank memandang CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan yang
berkontribusi untuk pembaguan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan
22
SDM dan perwakilan perusahaan terhadap masyarakat sosial yang lebih besar
dengan cara yang baik untuk bisnis dan baik untuk penembangan/pembangunan.
2.2.2 Tahap-tahap adopsi CSR
Menurut Solihin, I. (2009:9) tahap tahap adopsi CSR dibagi empat tahap:
1. Pada tahap awal CSR lebih tertuju kepada pemilik perusahaan (pemegang
saham/owners) dan manajer. Pada tahap ini pemimpin perusahaan akan
mengedepankan kepentingan para pemegang saham melalui berbagai upaya
untuk menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dan
melakukan maksimalisasi laba.
2. Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan CSRnya kepada para
pekerja. Pada tahap ini manajer perusahaan tidak hanya memerhatikan
maksimalisasi laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian yang besar
kepada sumber daya manusia.
3. Pada tahap ketiga, perusahaan mengembangkan CSR kepada para konstituen
dalam suatu lingkungan yang spesifik dimana konstituen tersebut biasanya
merupakan masyarakat setempat yang terkena dampak secara langusung oleh
perusahaan di daerah tempat mereka tinggal.
4. Pada tahap keempat, perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR kepada
masyarakat setempat, melainkan mencakup pula masyarakat luas.
23
2.2.2 Reward bagi Perusahaan yang Menjalankan Program CSR
Menurut Kartini, D. (2009:83), rewad atau manfaat yang dinikmati oleh
perusahaan yang berinvestasi menggunakan program CSR adalah:
Reward finansial bagi perusahaan:
1. Menurunkan biaya operasional perusahaan.
2. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar.
3. Menarik calon investor.
4. Pertumbuhan saham yang signifikan.
5. Membuat kesejahteraan karyawan lebih baik.
6. Mencegah resiko dari dampak sosial
7. Mencegah resiko dari dampak alam
Reward non finansial bagi perusahaan:
1. Kepercayaan.
2. Kredibilitas.
3. Akuntabilitas.
4. Mengelola resiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci.
2.2.3 Strategi Corporate Social Responsibility
Menurut Kartini, D (2008:47), dalam implementasi CSR dibutuhkan upaya dan
strategi ekstra agar implementasi CSR dapat bejalan sesuai dengan ide dan konsep
dasarnya: Strategi ekstra tersebut sebaiknya meliputi empat agenda utama, yakni:
24
1. Pedoman (guildelines) dan tata etika (codes of conduct).
Guidelines atau pedoman sangat diperlukan dalam pelaksanaan strategi CSR oleh
perusahaan. Dengan adanya pedoman ini, korporasi, pemerintah dan masyarakat
paham mengenai ruang lingkup serta apa yang menjadi substansi CSR itu
sendiri.
2. Sistem dan kebijakan manajemen korporat.
CSR merupakan bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan. Sekali lagi
koporat yang sadar dampak jelas akan menjadikan CSR mereka sebagai bagian
dari strategi perusahaan yang profitabel dimasa depan dan berdurasi jangka
menengah sampai panjang.
3. Strategi kepemimpinan korporat dalam CSR.
- Integrasi : Kepemimpinan yang visioner harus mengintegrasikan tanggung
jawab perusahaannya ke struktur dan strategi bisnis dan itu harus dinyatakan
secara jelas didalam nilai nilai dan prinsip-prinsip perusahaan
- Inovasi : Kepemimpinan yang stratejik juga tidak hanya melihat pelaksanaan
tanggung jawab perusahaannya dilihat dari sisi kepatuhan dan legal serta
manajemen resiko, tetapi bagaimana menciptakan peluang baru dan nilai lebih
dari CSR itu sendiri.
- Accountability : Kepemimpinan didalam CSR wajib dan sadar membuat suatu
skema komitmen terhadap publik yang direlevansikan dengan tujuan, prinsip dan
kinerja perusahaan. Artinya perusahaan mempunyai suatu setting-an target dan
jangka waktu yang ditujukan untuk mengeksekusi isu–isu stratejik yang berasal
25
dari para stakeholders mereka sendiri dan ekpektasi apa yang kira-kira diinginka
oleh stkaeholders.
4. Komitmen dan kemitraan di antara stekholders.
Stakeholder merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan CSR. Perusahaan
yang mampu bekerja sama dan memuaskan matriks stakeholders dengan skala-
skala yang telah ditentukan akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif
serta menguntungkan bagi setiap pihak. Pengidentifikasian stakeholder sangat
penting sekali, oleh karena itu apabila stakeholder telah divalidasi sesuai dengan
strategi perusahaan tentang CSR maka dari sana muncul program kerja.
2.2.4 Indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR
Menurut Kartini, D (2008:54) ada 8 indikator paling efektif yang besifat
kualitatif dalam kinerja kunci implementasi CSR, yaitu:
1. Leadership (kepemimpinan).
Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top
management perusahaan. Terdapat kesadaran filantropoik dari pimpinan yang
menjadi dasar pelaksanaan program.
2. Proporsi bantuan.
CSR dirancang bukan semata-mata pada kisaran anggaran saja, melakinkan juga
pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka
26
anggarannya harus labih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila
anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus.
3. Transparasi dan Akuntabilitas.
Terdapat laporan tahunan (annual report). Mempunyai mekanisme audit sosial
dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana program-
program CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat,
perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan
melakukan interview dengan para penerima manfaat.
4. Cakupan wilayah (coverage area).
Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan
skala prioritas yang telah ditentukan.
5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan multi-stkaeholder pada
setiap siklus pelaksanaan proyek. Terdapat kesadaran untuk memperhatikan
aspek-aspek lokalitas (local wisdom), pada saat perencanaan ada kontribusi,
pemahaman dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada. Terdapat
blue-print policy yang menjadi dasar pelaksanaan program.
6. Pelibatan stakeholder (stakeholder enggagement).
Terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan stakeholder, utamanya
masyarakat. Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk
dapat terlibat dalam siklus proyek.
7. Keberlanjutan (sustansibility).
27
Terjadi alih-peran dari korporat ke masyarakat. Tumbuhnya rasa memiliki (sense
of belonging) program dan hasil program ada pada diri masyarakat, sehingga
masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara program dengan
baik.
8. Hasil nyata (outcome)
Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukan berkurangnya angka kesakitan dan
kematian (dalam bidang kesehatan) atau berkurangnya angka buta huruf dan
meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter
lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan. Terjadinya
perubahan pola pikir masyarakat. Memberikan dampak ekonomi masyarakat
yang dinamis dan terjadinya penguatan komunitas (community empowerment).
28
2.3 Kerangka Pikir
PT TelEkominkasi Indonesia
,Tbk. BUMN
Strategi PR PT Telkom dalam program
CSR pembinaan usaha kecil
BERHASIL
Melakukan evaluasi dan perbaikan
Mendapat reward finansial dan non
finansial dari program CSR
pembinaan usaha kecil bagi PT
Telkom
Indikator kinerja kunci dalam
implementasi CSR :
1. Leadership (kepemimpinan)
2. Proporsi bantuan
3. Transparasi dan Akuntabilitas
4. Cakupan wilayah (coverage area)
5. Perencanaan dan mekanisme
monitoring dan evaluasi
6. Pelibatan stakeholder
7. Keberlanjutan (sustansibility)
8. Hasil nyata (outcome)
Tahap-tahap penerapan CSR
Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom :
1. Tahap Perencanaan CSR
Pembinaan Usaha Kecil PT
Telkom
2. Tahap implementasi CSR
pembinaan usaha keci PT
Telkom
3. Tahap evaluasi CSR
pembinaan usaha kecil PT
Telkom
4. Pelaporan CSR pembinaan
usaha kecil PT Telkom
Program CSR dan strategi PR PT
Telkom dalam menjalankan
program pembinaan usaha kecil
peraturan mentri negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/MBU/2007 tentang Program
Kemitran Badan Usaha Milik
Negara dengan usaha kecil dan
program bina lingkungan
TIDAK
Mengulang proses
strategi PR dari awal
29
BAB 3
INTI PENELITIAN
3.1 Sejarah PT TELKOM
Sejarah TELKOM berawal pada tahun 1856, tepatnya tanggal 23 Oktober 1856,
yaitu pada saat pengoprasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang
menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh Pemerintah
Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1884, pemerintah colonial Belanda
mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan layanan pos dan telegrap domestik
dan kemudian layanan telegrap internasional. Layanan telepon mulai diperkenalkan
tahun 1882. Sampai dengan 1906, layanan telepon disediakan oleh perusahaan swasta
dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. Pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda
membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan
telekomunikasi di Indonesia. Pada 1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan
kepada perusahaan milik negara. Pada pemisahan layanan pos dan telekomunikasi ke
dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.
Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua perusahaan milik
negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang bergerak sebagai
penyedia layanan telekomunikasi domestik dan internasional serta PT Industri
Telekomunikasi Indonesia (“PT INTI”) yang bergerak sebagai pembuat perangkat
telekomunikasi. Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh
30
PT Indonesian Satellite Corporation (“Indosat”) yang baru saja dibentuk saat itu.
Selanjutnya pada 1991, Perumtel mengalami perubahan status, yaitu menjadi perseroan
terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi
Indonesia, atau TELKOM.
Sebelum tahun 1995, operasi bisnis TELKOM dibagi ke dalam dua belas
wilayah operasi, yang dikenal sebagai wilayah telekomunikasi atau witel. Setiap witel
bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek bisnis di wilayahnya masing-masing,
mulai dari penyedia layanan telepon hingga manajemen dan keamanan properti. Pada
tahun 1995, TELKOM merombak keduabelas witel menjadi tujuh divisi regional (Divisi
I Sumatera; Divisi II Jakarta dan sekitarnya; Divisi III Jawa Barat; Divisi IV Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi VI Kalimantan; dan Divisi VII
Indonesia bagian Timur) serta satu Divisi Network. Berdasarkan beberapa kesepakatan
dengan mitra Kerja Sama Operasi (“KSO”). TELKOM menyepakati pengalihan hak
untuk mengoperasikan lima dari tujuh divisi regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan
VII) kepada konsorsium swasta .
Dengan kesepakatan tersebut, mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan
divisi regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan pembangunan sambungan
telepon tidak bergerak dalam jumlah yang telah ditetapkan dan pada akhir periode
kesepakatan, mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangun kepada
TELKOM dengan kompensasi yang besarnya telah disepakati. Pendapatan dari KSO
akan dibagi antara TELKOM dan mitra KSO. Setelah krisis ekonomi Asia melanda
Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami
kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada TELKOM. TELKOM dalam hal ini
31
mengakuisisi mitra-mitra KSO di Divisi Regional I, III dan VI serta menyesuaikan isi
kesepakatan KSO dengan mitramitranya di Divisi Regional IV dan VII untuk
memperoleh hak pengawasan pengambilan keputusan-keputusan keuangan dan
operasional di regional yang bersangkutan.
Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham
TELKOM melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering) di Bursa Efek
Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek
Indonesia pada bulan Desember 2007). Saham TELKOM juga tercatat di NYSE dan
LSE dalam bentuk American Depositary Shares (“ADS”) dan ditawarkan pada publik di
Bursa Efek Tokyo dalam bentuk Public Offering Without Listing. TELKOM saat ini
merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, dengan
nilai kapitalisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp190.512,0 miliar per 31 Desember
2009. Pemerintah memiliki hak 52,47% dari keseluruhan saham TELKOM yang
dikeluarkan dan beredar. Pemerintah juga memegang saham Dwiwarna TELKOM, yang
memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu.
Kemudian pada tahun 1999, industri telekomunikasi mengalami perubahan
signifikan . Undang- undang Telekomunikasi No. 36 (Undang- Undang Telekomunikasi)
yang berlaku efektif pada bulan September 2000 merupakan pedoman yang mengatur
reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri , memfasilitasi
masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Reformasi yang
dilakukan Pemerintah kemudian menghapus kepemilikan bersama TELKOM dan
Indosat di sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini bertujuan
untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001
32
TELKOM mengakuisisi 35,0% saham Indosat di Telkomsel yang menjadikan total
saham TELKOM di Telkomsel menjadi sebesar 77,7%. sementara Indosat mengambil
alih 22,5% saham TELKOM di Satelindo dan 37,7% saham TELKOM di Lintasarta.
Pada tahun 2002, TELKOM menjual 12,7% sahamnya di Telkomsel kepada Singapore
Telecom Mobile Pte Ltd (“SingTel Mobile”) sehingga kepemilikan saham TELKOM di
Telkomsel berkurang menjadi 65,0%.
Berdasarkan Undang- undang Telekomunikasi, pada tanggal 1 Agustus 2001,
Pemerintah mengakhiri hak eksklusif TELKOM sebagai satusatunya penyelenggara
layanan telepon tidak bergerak di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya
penyelenggara layanan Sambungan Langsung Internasional (“SLI”).
Hak eksklusif TELKOM sebagai penyedia jasa sambungan telepon lokal maupun
sambungan langsung jarak jauh internasional akhirnya dihapuskan pada bulan Agustus
2002 dan Agustus 2003. Pada tanggal 7 Juni 2004, TELKOM mulai meluncurkan
layanan sambungan langsung international tidak bergerak. Pada 2005, TELKOM
meluncurkan satelit TELKOM-2 untuk menggant ikan seluruh layanan transmisi
satelitnya yang telah dilayani oleh satelit TELKOM sebelumnya, yaitu Palapa B-4.
Selain itu, untuk menjadi transmisi backbone TELKOM, satelit TELKOM-2 akan
mendukung jaringan telekomunikasi nasional untuk memenuhi kebutuhan
telekomunikasi di pedesaan dan multimedia. Oleh karenanya, TELKOM telah
meluncurkan delapan satelit (termasuk Palapa-A1), yaitu Palapa-A2 (1997-1985),
Palapa- B1 (1983-1992), Palapa B2P (1987- 1996), Palapa-B2R (1990-1999), Palapa-B4
(1992-2004), TELKOM-1 (1999-2008).
33
Seluruh satelit tersebut telah menjadi bagian sejarah pertelekomunikasian
Indonesia. Untuk memelihara dan mempertahankan pertumbuhan kami di lingkungan
industri yang kompetitif, TELKOM bertransformasi dar I perusahaan InfoComm
menjadi perusahaan TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment) dengan
mempertahankan bisnis legacy dan mengembangkan bisnis new wave.
New TELKOM telah diperkenalkan kepada publik pada tanggal 23 Oktober
2009 bertepatan dengan ulang tahun TELKOM ke-153 yang menghadirkan tagline baru
„the world in your hand‟ dan positioning baru „Life Confident‟. Dengan logo barunya,
TELKOM berkomitmen untuk memberikan ke seluruh pelanggan TELKOM
kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih, sesuai dengan cara dan
waktu mereka.
3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan
Gambar 2. Struktur organisasi PT Telkom
34
3.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Inisiatif Strategis PT TELKOM
3.1.2.1 Visi
Menjadi perusahaan InfoComm terkemuka di kawasan regional.
3.1.2.2 Misi
Menyediakan layanan InfoComm terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik
dan harga kompetitif.
Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.
3.1.2.3 Tujuan
Menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legacy & meningkatkan bisnis
new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015.
3.1.2.4 Inisiatif Strategis
1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel / fixed wireline
("FWL").
2. Memperkuat & mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel / fixed
wireless access ("FWA") dan mengelola portofolio nirkabel.
3. Melakukan investasi pada jaringan pita lebar (broadband).
4. Mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di bisnis wholesale.
5. Mengintegrasikan Next Generation Network ("NGN").
6. Mengembangkan layanan teknologi informasi.
7. Mengembangkan bisnis media dan edutainment.
8. Merampingkan portofolio anak perusahaan.
9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio.
10. Melakukan transformasi budaya perusahaan.
35
3.1.3 Program CSR PT Telkom
Membuka laporan keberlanjutan 2008-nya, Telkom menyatakan dengan
bernas bahwa “Semua perusahaan diharapkan untuk tidak hanya fokus dalam
meningkatkan profit bagi kepentingan para pemegang saham, namun perusahaan
juga diharapkan untuk menjadi warga korporasi yang baik, menciptakan nilai dan
keuntungan bagi para stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis,
komunitas dan masyarakat luas di mana Telkom beroperasi.”
PT TELKOM merupakan BUMN yang kemudian CSRnya di atur oleh
pemerintah dalam UU NO. 40 Tahun 2007. Undang-undang ini diundangkan
secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2007. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1):
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
Strategi dan kebijakan TELKOM CSR terintegrasi dalam satu Keputusan
Direksi No. 41/PR000/SDM-20/2006. Keputusan ini menjadi landasan bagi
pengelolaan CSR di TELKOM, yang memastikan bahwa implementasinya
sejalan dengan visi dan misi perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas pasal 74 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan konsisten dengan
normanorma yang berlaku di masyarakat.
Kebijakan strategi jangka panjang dan pengelolaan untuk TELKOM CSR
telah ditetapkan dalam Skenario Strategi Korporasi dan juga telah dijelaskan
dalam bentuk rencana tahunan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Kontrak Pengelolaan untuk
setiap kantor perusahaan, unit usaha, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.
36
Dukungan dari CSR TELKOM
Ekonomi :
1. Menambah nilai bagi para stakeholder (pelanggan, pemasok, pemegang saham,
pemerintah, karyawan) dan mendukung pertumbuhan ekonomi bagi usaha kecil
dengan:
a. meningkatkan kualitas hidup para karyawan;
b. memelihara kesetiaan dan kepercayaan pelanggan, pemasok dan investor;
c. memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
d. menyediakan modal kerja dan pinjaman untuk investasi serta informasi
untuk usaha kecil.
2. Mengambil peran aktif dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi dan
infrastruktur bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih belum
berkembang, dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur guna memudahkan
akses untuk mendapatkan informasi.
Sosial :
1. Mendukung peningkatan dari pendidikan masyarakat dengan menyediakan
fasilitas dan ilmu terkait dengan pendidikan teknologi InfoComm.
2. Mendukung perbaikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas
kesehatan, infrastruktur dan informasi kepada semua orang.
3. Mendukung perlindungan kebudayaan dan peradaban nasional dengan
menyediakan fasilitas untukacara kebudayaan dan membangun/memperkuat
karakter.
Lingkungan :
4 Mengambil peran aktif dalam memelihara lingkungan dengan menyediakan bantuan
dalam penghijauan kembali dan menciptakan jalur hijau.
5 Mengambil peran aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bencana alam
dengan menyediakan pertolongan bagi korban bencana.
37
TELKOM telah mengklasifikasikan program TELKOM CSR dalam 7 (tujuh) Pilar
Program, yaitu:
a. Pendidikan (Education), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas
pendidikan baik skill, knowledge dan atitude bagi (masyarakat dan keluarga
besar TELKOM Group).
b. Kesehatan (Health), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas
kesehatan Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group).
c. Kebudayaan dan Keadaban (Culture of Civility), adalah kegiatan kepedulian
untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olah raga, agama, dan kegiatan
kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung perusahaan
mengimplementasikan nilai-nilai Good Corporate Citizenship.
d. Kemitraan (Partnership), adalah kegiatan yang memperat jalinan kemitraan
dengan pihak ketiga baik di bidang produk maupun lainnya yang related maupun
non-related dengan core bisnis TELKOM dan bertujuan untuk memberikan
manfaat bagi semua pihak.
e. Layanan Umum (Public Service Obligation), adalah kegiatan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana
telekomunikasi.
f. Lingkungan (Environment), adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas
lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang
harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya.
g. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam (Disaster and Rescue), adalah
kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan
bencana kemanusiaan.
Ketujuh pilar tersebut dikategorikan menjadi 4 program “Telkom
Peduli”.
1. Pembinaan usaha kecil
38
Usaha kecil dan menengah sebagai penopang ekonomi nasional perlu
mendapat dukungan dari Pemerintah. Kegiatan TELKOM dalam rangka
pembinaan usaha kecil dan menengah.
2. Kegiatan Sosial
Salah satu bukti tanggung jawab sosial TELKOM terhadap masyarakat
adalah banyaknya kegiatan sosial yang dilakukannya.
3. Kegiatan Keagamaan
Dalam rangka menyatu dengan masyarakat di sekitarnya, TELKOM secara
berkesinambungan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama
masyarakat.
4. Kegiatan Pendidikan Budaya dan Olahraga
Sebagai bagian dari masyarakat di sekitarnya, TELKOM juga berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan budaya dan olahraga yang diselenggarakan di dalam
negeri maupun di luar negeri.
3.2 Prosedur yang Berlaku dalam PT Telkom
3.2.1 Tahap-tahap penerapan CSR
Mengacu pada teori Wibisono, Y. (2007:126), salah satu cara mudah bagi
perusahaan untuk mempraktikan dan mengembangkan program CSR adalah dengan
mempelajarinya dari perusahaan lain yang dinilai relatif lebih suksesdalam implementasi
program ini atau biasa disebut benchmarking.
Sulit rasanya mencari best practice suatu program CSR, karena pasti tidak ada
program yang secara koor diamini oeleh segenap perusahaan untuk di copy kemudian di
39
paste-kan diperusahaan lain tanpa adanya modifikasi yang diperlukan. Yang bisa
dilakukan barangkali adalah mencoba untuk mengenali kerangka global dan mencari
pendekatan mengenai prinsip prinsip dasar yang dipedomani untuk penerapan CSR
secara umum. Beberapa diantaranya akan diuraikan dibawah ini.
1. Menyusun perencanaan program CSR.
Secara umum, kita mengenal perencanaan terbagi menjadi perencanaan jangka
pendek dan perencanaan jangka panjang. Langkah langkah yang biasa ditempuh
antara lain meliputi:
a. Menetapkan Visi. Penetapan visi merupakan langkah penting
dalam penyusunan program CSR, karena visi merupakan
gambaran dari sesuatu yang ingin dicapai pada masa yang akan
datang.
b. Memformulasikan Misi. Misi mendeskripsikan alasan mengapa
perusahaan perlu melakukan program CSR. Misi mengembangkan
harapan pada karyawan dan mengkomunikasikan pandangan
umum dari perushanaan. Misi merupakan cara untuk mencapai
visi yang diinginkan.
c. Menetapkan tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir atau wujud
kognkret dai sebuah visi. Tujuan merumuskan apa yang akan
diselesaikan oleh perusahaan dan kapan akan diselesaikan dan
sebaiknya diukur jika memungkinkan.
40
d. Menetapkan kebijakan. Kebijakan perusahaan merupakan
pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan program CSR yang
akan dijalankan.
e. Merancang struktur organisasi. Pelaksanaan program CSR dapat
ditempatkan pada posisi yang berbeda pada masing masing
perusahaan. Sebagai kegiatan yang bersifat strategis, maka
idelanya program CSR ditempatkan pada posisi struktur yang
strategis dalam perusahaan.
f. Menyediakan SDM. Keberhasilan pelaksanaan program CSR
tidak dapat dilepaskan dari peranan SDM yang terlibat
didalamnya. SDM merupakan aset perusahaan yang sangat
berharga. SDM merupakan aktor penopang utama dalam
pencapaian tujuan perusahaan.
g. Merencanakan prograrm operasional. Program CSR sedapat
mungkin diupayakan untuk: berbasis pada sumber daya lokal,
berbasis pada pemberdayaan masyarakat, mengutamakan program
yang berkelanjutan, dibuat berdasar perenanaan partisipatif, linked
dengan core business plan perusahaan dan fokus pada bidang
prioritas.
h. Membagi wilayah. Agar lebih fokus pada sasaran, perusahaan
dapat membuat pembagian wilayah. Dasar pembagian wilayah ini
sangat fleksibel, bisa berdasar lokasi, dampak , jenis, ukuran dan
dana yang disediakan perusahaan.
41
i. Mengelola dana. Implementasi CSR sangat tergantung dari dana
yang disediakan perusahaan. Yang lebih penting bila dana telah
teralokasikan adalah pengelolaannya. Karena tanpa pengelolaan
yang baik dana besar sekalipun yang dialokasikan tidak akan
memberikan benefit yang optimal.
2. Implementasi program CSR.
Implementasi program CSR yang dapat dikelola berdasarkan pola sebagai
berikut:
a. Program sentralisasi. Perusahaan sebagai pelaksana/penyelanggara utama
kegiatan. Begitupun tempat, kegiatan berlangsung di areal perusahaan.
b. Program desentralisasi. Kegiatan dilaksanakan diluar area perusahaan.
Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut abik dalam
bentuk bantuan dana, material maupun sponsorship.
c. Program kombinasi. Pola ini dapat dilakukan terutama untuk program-
program pemberdayaan masyarakat dimana inisiatif , pendanaan maupun
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatoris dengan
benefeiciaries.
Mekanisme. Mekanisme pelaksanaan program atau kegiatan CSR dapat
dilakukan sebagai berikut:
a. Bottom up procsess. Program berdasar atas permintaan beneficiaries yang
kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan.
42
b. Top down process. Program berdasar pada survey/pemerikasaan seksama
oleh perusahaan, yang disepakati oleh beneficiaries.
c. Partisipatif. Program dirancang bersama antara peruhsaan dan
beneficiaries.
Self Managing VS Outsourcing. Ada dua pola yang umumnya digunakan
perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR secara self managing. Yaitu pola
keterlibatan secara langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial
perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan outsourcing ada beberapa
alternatif yang bisa dilakukan. Pola pertama bermitra dengan pihak lain,
instansi pemerintah, unversitas, media masa dan lain-lain.
3. Evaluasi program CSR.
Langkah selanjutnya, setelah program CSR diimplementasikan adalah
mengevaluasi program evaluasi bisa dilakukan harian, bulnan, triwulan,
semesteran atau tahunan, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Evaluasi
biasanya memotret apa kekurangan pada penyelenggara kegiatan dan apa
masalah yang muncul serta apa solusi yang akan diambil.
d. Ukuran keberhasilan.
Untuk melihat sejauh mana efektifitas program CSR diperlukan
parameter atau indikator untuk mengukurnya. Yaitu indikator internal dan
indikator eksternal.
(a) Indikator internal.
i. Ukuran primer/kualitatif (M-A-O terpadu).
43
- Minimize .Meminimalkan perselisihan/ konflik/
potensi konflik antara perusahaan dengan
masyarakat dengan harapan terwujudnya hubungan
yang hrmonis dan kondusif.
- Asset. Asset perusahaan yang terdiri dari pemilik/
pimpinan perusahaah, karyawan, pabrik dan
fasilitas pendukungnya terjaga dan terpelihara
dengan aman.
- Operational. Seluruh kegiatan perusahaan
berjalan aman dan lancar.
(2) Ukuran sekunder.
- Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (umumnya
untuk PKBL BUMN)
- Tingkat peningkatan kemandirian masyaakat
secara ekonomis.
(b) Indikator eksternal.
i. Indikator ekonomi.
- Tingkat pertambahan kualitas saran dan prasaran
umum.
- Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat
secara ekonomis.
44
- Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi
masyarakat secara berkelanjutan.
ii. Indikator sosial.
- Frekuensi terjadnya gejolak/konflik sosial.
- Tingkat kualitas hubungan sosial antara
perusahaan dengan masyarakat.
- Tingkat kepuasan masyarakat (dilakukan dengan
survey kepuasan
4. Reporting program CSR.
Sebagai fase pamungkas perusahaan juga membuat laporan (reporting) sebagai
fase pamungkasnya. Hal ini dimaksudkan agar selain bisa digunakan untuk
bahan evaluasi, juga bisa menjadi alat komunikasi dengan shreholder dan
stakeholdernya.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi,
tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah Moleong, L (2010:6). Dalam penelitian kualitatif dikenal
beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Menurut Kriyantono (2006:91), teknik
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari: wawancara mendalam
(intensive/depth interview), observasi atau pengamatan lapangan (field observation),
45
wawancara kelompok (focus group discussion), dan studi kasus (case study). Dalam
penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara
mendalam (intensive/depth interview) dan obesrvasi atau pengamatan lapangan (field
observation) serta penelusuran dokumen.
3.3.1 Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data dengan cara bertatap
muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.
Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif.
Selanjutnya, dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai hanya sekali)
dengan informan (orang yang ingin peneliti ketahui/pahami dan akan diwawancarai
beberapa kali). Karena itu wawancara mendalam disebut juga wawancara intensif
(intensive-interview). Biasanya wawancara mendalam ini, pewanwancara relatif tidak
mempunyai kontrol atas respon informan. Artinya informan bebas memberikan
jawaban- jawaban yang lengkap, mendalam; bila perlu, tidak ada yang disembunyikan.
3.3.2 Observasi Lapangan
Obeservasi lapangan atau pengamatan lapangan (field observation) adalah
kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki.
Selain dengan membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi atau berbicara
dengan orang lain, kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk memahami
lingkungan. Namun tidak semua observasi bisa disebut sebagai suatu metode penelitian,
46
karena metode pengumpulan data melalui observasi memerlukan syarat-syarat tertentu
bagi kegiatan pengumpulan data. Kriyantono (2006:10).
Berikut syarat-syaratnya:
- Observasi digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara
sistematik.
- Observasi harus berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan.
- Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan
dihubungkan dengan posisi umum, bahwa dipaparkan sebagai suatu yang
menarik perhatian.
- Validitas dan realiabilitasnya dapat dicek dan dikontrol.
3.3.3 Dokumenter
Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data
historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian,
cendera mata, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah
terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dukumen dalam arti
luas termasuk monumen, artefak, foto, tape, mikrofirm, CD, harddissk, dan sebagainya.
Bungin, B. (2007:122)
3.4 Validitas data
Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan
kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan
47
yang sebenarnya ada atau terjadi. Validitas dibedakan menjadi dua, yaitu validitas
internal dan validitas eksternal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas
internal. Validitas internal merupakan ukuran kebenaran data yang diperoleh dengan
instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh sungguh mengukur variabel yang
sebenarnya, bila ternyata tidak, data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran
seperti yang diharuskan dalam penelitian, dan dengan sendirinya hasil penelitian tidak
dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, validitas internal menggambarkan konsep
peneliti dengan konsep yang ada pada partisipan. Kelemahan validitas internal dapat
ditimbulkan oleh berbagai faktor, antara lain : perubahan waktu, situasi dan pematangan.
Pengaruh pengamat/peneliti, seleksi dan regresi, mortalitas, kedangkalan kesimpulan.
Validitas internal mengusahakan tercapainya aspek kebenaran atau the truth value hasil
penelitian sehingga dapat dipercaya, atau menurut istilah penelitian naturalistik
mempunyai credibility atau kredibilitas. Goenawan. E (2010:194-195).
Peneliti melakukan validitas data dengan cara membandingkan mencek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang
dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil
wawancara dengan dokumen yang ada.
3.5 Analisis data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.
Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data. Ardianto. E
(2010:233) :
48
1. Reduksi. Reduksi bukan sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan
bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang
mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam
suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data
terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir. Bahkan sebelum data
secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana
diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh). Sebagaimana
pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dar
reduksi data (membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus,
membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo).
2. Model data (data display). Kita mendefinisikan model sebagai suatu
kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari
model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.
3. Penarikan/verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data,
peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mecatat
keteraturan, pola-pola, penjelasn, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-
akibat, dan proporsi-proporsi.
3.6 Permasalahan yang ada
Implementasi program CSR merukapan sebuah suatu tindakan sukarela, tidak
ada kewajiban bahwa setiap perusahaan harus mengimplementasikan program CSR,
menysihkan dan menyiapkan laba khusus untuk menjalankan program CSR. PT
49
Telkom yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), mempunyai kewajiban untuk menyisihkan labanya sesuai dengan
peraturan mentri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007
tentang Program Kemitran Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan
program bina lingkungan, dengan Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar
2% (dua persen). Public relations harus dapat menjawab tantangan tersebut, PT
Telkom harus siap menjalankan kewajibannya sebagai salah satu perusahaan BUMN
yang wajib menjalankan program CSR program kemitraan dan program bina
lingkungan.
Menurut Wibisono, Y (2007:71-72) setidaknya ada tiga alasan penting mengapa
kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab
sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari
masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan
masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan
yang bersifat simbiosa mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat
setidaknya licence to operate. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan
salah satu cara untuk meredam atau menghindari konflik sosial.
Dengan setidaknya terdapat tiga alasan tersebut, public relations PT Telkom
harus dapat menjalankan program CSR khususnya program kemitraan dan program
bina lingkungan dengan sungguh sungguh, bukan hanya sekedar pemenuhan
kewajiban sebagai perusahaan BUMN, CSR yang dijalankan harus dapat memenuhi
dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam kemitraan dan pembinaannya, PR PT
Telkom harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa program pembinaan usaha kecil
50
bukanlah pemanis atau kosmetik perusahaan, karena akan dapat berakibat buruk atau
bumerang bagi PT Telkom apabila menjalankan program CSR pembinaan usaha
kecil ini hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan pelengkap saja. Program
kemitraan (pembinaan usaha kecil) ini berhubungan langsung dengan masyarakat
luar, dimana perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontibusi positif kepada
masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan
citra dan performa perusahaan.
3.7 Alternatif Pemecahan Masalah
Untuk dapat berinteraksi dan menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat,
PR PT Telkom haruslah menjalankan program CSR ini dengan bekerja sama oleh
banyak pihak terutama pihak luar khususnya pihak pemerintah dalam program CSR
pembinaan usaha kecil ini, PT Telkom harus memiliki hubungan yang baik dengan
bupati atau pemerintah daerah setempat dimana penerima bantuan modal atau
penerima pelatihan berada, karena CSR berhubungan langsung dengan masyarakat
luas dimana masyarakat yang lainpun dapat melihat dan menilai program CSR yang
dilakukan oleh PT Telkom. PR PT Telkom harus dapat membuat pemahaman dan
membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa community development
berbeda dengan CSR, CSR hanya menonjolkan aspek sosial semata, organisasi CSR
hanya tempelan, CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar saja, CSR dipisahkan
dari bisnis inti perusahaan, CSR bukan untuk rantai pemasok, CSR dianggap tidak
berkaitan dengan pelanggan, CSR menyebabkan penambahan biaya, CSR hanya
51
bersifat kosmetik bagi citra perusahaan, CSR sepenuhnya sukarela, dan CSR
dianggap hanya ditujukan kepada pihak eksternal saja.
Kunci utama dalam menjalankan program CSR adalah melakukan tahap tahap
penerapan CSR dan memiliki indikator kinerja kerja kunci dalam implementasi
program CSR. Guna mendapatkan hasil yang optimum dalam pelaksanaannya,
dilakukan secara sinergi dengan TELKOM Group, Institusi atau perusahaan lain. PT
Telkom harus yakin bahwa keberhasilan program CSR, memerlukan keterlibatan dan
partisipasi seluruh lapisan atau elemen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Sebagai perusahaan yang tumbuh dan beroperasi di tengah-
tengah masyarakat, PT Telkom mempunyai komitmen untuk senantiasa menjalin
hubungan harmonis dengan lingkungan di wilayah usahanya dan pemangku
kepentingan lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian program
yang berbasis pada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social
responsibility (CSR). Pada gilirannya, program CSR telah menjadi bagian penting
dari strategi TELKOM untuk menciptakan sinergi dan hubungan yang saling
menguntungkan dengan masyarakat dan lingkungannya serta pemangku kepentingan
lainnya. Makanya, TELKOM telah mencanangkan visi di bidang ini, yaitu “sebagai
pelopor implementasi CSR di Asia”.
52
BAB 4
HASIL PENELITIAN
4.1 Penyajian Data Penelitian
Dalam penelitan kualitatif ini, peneliti melakukan wawancara dan melakukan
observasi pada kantor PT Telkom cabang DIVISI ENTERPRISE SERVICES Gedung
Chase Plaza, Lantai 22 Jl. Sudirman Kav.21 Jakarta 12910 Tel : (62-21) 386 6600, 386
0068 Fax : (62-21) 386 8400.
4.1.1 Pemilihan informan
Dalam wawancara mendalam peran informan tetap menjadi sentral, walaupun
kadang kadang informan berganti ganti. Tugas pewawancara adalah untuk tetap menjaga
agar peran informan selalu dapat berfungsi sebagaimana perannya dalam proses sosial
yang sebenarnya Bungin Burhan. (2010:109). Dalam penelitian ini peneliti memilih
Harmon Yero/ 580808 yang menjabat Penanggung jawab CSR PT Telkom dengan SM
KEMITRAAN dan Aep Sunarya / 570055 selaku pelaksana program pembinaan usaha
kecil MGR CD AREA II DKI JAKARTA & BANTEN sebagai informan. Peneliti
memilih orang orang tersebut diatas dikarenakan mereka merupakan orang yang tepat
dan berkredibilitas dalam menjawab pertanyaan pertanyaan tentang CSR kemitraan
kegiatan pembinan usaha kecil.
Hal yang ditanyakan peneliti kepada Bapak Harmon Yana lebih kepada apa saja
bentuk program kemitraan yang dilaksanakan PT Telkom, bagaimana pelakasanaannya
53
dan evaluasi program kemitraan. Dan kepada Bapak Aep unarya peneliti
menanyakan hal hal seperti pihak pihak mana saja yang di ajak bekerja sama dalam
program pembinaan usaha kecil, kendala kendala yang dihadapi dan upaya apa saja yang
telah dilakukan PT Telkom untuk mengatasinya.
4.1.2 Observasi
Obesrvasi yang dilakukan peneliti berupa pengamatan terhadap data data PT
Telkom tentang CSR kegiatan pembinaan usaha kecil. Peneliti juga mendatangi pameran
produk PKBL BUMN 2011 yang diselenggarakan di hall A dan hall B Jakarta
convention centre (JCC) pada 23 Maret 2011 sampai dengan 27 Maret 2011, kegiatan ini
diselenggarakan atas dukungan kementrian BUMN. Dalam pemeran produk PKBL
BUMN 2011, peneliti mengamati dan melihat produk produk dan hasil pelatihan dari
mitra binaan program pembinaan usaha kecil. Peneliti juga melakukan praktek kerja
magang serta pengamatan di kantor PT Telkomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Enterprise
Services, gedung Chase Plaza, lantai 22 Jl. Sudirman Kav. 212 Jakarta. dari tanggal 21
Februari 2011 sampai dengan 13 Mei 2011. Dimana dalam masa magang tersebut
peneliti melihat langsung suasana kerja karyawan dan kinerja kerja dari SDM PT
Telkom khususnya dalam divisi marketing communication.
4.1.3 Dokumen
Data didapati melalui web resmi PT Telkom (www.telkom.co.id), dokumen
pemerintah melalui web resmi (www.bumn.go.id ), data di server kantor PT Telkom,
dokumen resmi intern PT Telkom berupa pengumuman, keputusan direksi dan laporan
54
rapat. Dokumen resmi ekstern berupa informasi informasi yang dikeluarkan lembaga
pemerintah seperti buletin, majalah dan berita berita yang disiarkan ke media massa.
4.2 Pengolahan dan Pembahasan Terhadap Data Yang Terkumpul.
Dengan semua data yang sudah terkumpul, peneliti menetapkan keabsahan data
degan cara membandingkan mencek ulang hasil wawancara dengan dokumen database
PT Telkom itu sendiri, peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan observasi
.
4.2.1 Tahap-tahap penerapan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
Tahap perencanaan yang dilakukan PT Telkom adalah teknik yang sudah sesuai
dengan karakteristik lingkungan dan masyarakatnya, tahap penerapan CSR pembinaan
usaha kecil PT telkom yaitu ;
4.2.1.1 Tahap Perencanaan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
1. Menetapkan visi. Sebagai gambaran dari sesuatu yang ingin dicapai pada masa
yang akan datang oleh program CSR PT Telkom.
Visi :
Untuk menjadi pelopor dalam penerapan tanggung jawab sosial
perusahaan di Asia.
2. Memformulasikan misi. Misi mendiskripsikan alasan mengapa PT Telkom perlu
melakukan program CSR. Misi yang dibuat bertujuan untuk mengembangkan
harapan pada karyawan dan mengkomunikasikan pandangan umum dari
55
perusahaan. Misi menginformasikan siapa itu PT Telkom dan apa yang akan
dilakukan oleh PT Telkom untuk mencapai visi yang diinginkan.
Misi :
Mengambil peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas
melalui pendidikan teknologi InfoComm;
Mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam
kehidupan masyarakat;
Mengambil peran aktif dalam memelihara keseimbangan alam.
3. Menetapkan tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir atau wujud kongkret dari
sebuah visi. PT Telkom menetapkan CSR merupakan investasi sosial
perusahaan, CSR merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan, CSR
merupakan bagian dari risk management, sehingga harus dikelola dengan
profesional dan melibatkan banyak pihak yang ahli dibidangnya.
Membantu pengusaha kecil dan koperasi agar dapat berkembang dan
mandiri
Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan lingkungan
masyarakat
Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya
lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
4. Menetapkan kebijakan.
56
Menimbang :
a. bahwa pembentukan Organisasi Pusat Pengelolaan Program Kemitraan
dan Program Bina Lingkungan (Community Development Center) yang
ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor KD.51IPS150lCOP-
B003000012006 tanggal 13 September 2006, telah menjadi landasan
dalam pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
secara terpusat yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
b. bahwa Keputusan Direksi tersebut masih diperlukan penyempurnaan
agar organisasi Community Development Center (CDC) rnampu secara
efektif menjalankan peran dalam mewujudkan misi perusahaan sebagai
good corporate citizenship dengan cara yang memadai dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi;
c. bahwa penyelarasan organisasi sebagaimana dimaksud pada butir b. di
atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Mengingat :
a. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi
Indonesia, Tbk. yang telah diumumkan daiam Berita Negara R.1
Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara R.I.
Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 51 tanggal 27 Juni
2006 Tambahan Berita Negara R.I. No. 666;
b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
tanggal 28 Februari 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita
57
Acara RUPSLB nomor 16 dibuat oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H.,
LLM;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan;
d. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Telekornunikasi Indonesia, Tbk, nornor KD. 04/PS150/CTG- 10/2006
tanggal 13 Januari 2006, tentang Organisasi Kantor Perusahaan.
Menetapkan :
KEPUTUSAN DlREKSl PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T.
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. NOMOR : KD. 12. /PS 150/COP-
B0030000/2008. Tentang Organisasi Pusat Pengelolaan Program Bina
Lingkungan (Community Development Centre)
58
5. Merancang struktur organisasi
Manajemen TELKOM CSR
BAGAN ORGANlSASl COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER (CDC)
Jalur koordinasi
Jalur komando
Gambar 3. Struktur organisasi community development centre. (Database PT Telkom
2009)
6. Menyediakan SDM
Sumber Daya Manusia sebagai Kekuatan. Manajemen sangat menyadari, sumber
daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan
hidup perseroan. Karena itu, PT Telkom terus berusaha meningkatkan
Unit
Bisnis SGM. CDC
Manajer CD
Area 01 s/d 07
- Mgr. Dislribusi
Pembinaan
- Mgr. Evaluasi
Analisa
- Mgr. Pengelolaan Piutang
SM.
kemitraan
- Mgr. Distribusi
- Mgr. Analisa.
Evaluasi
Administrasi
SM. Bina
lingkungan
- Mgr. Perencanaan
Pengembangan
- Mgr Pengelolaan
Sistem lnformasi - Mgr. Performansi
SM. Perencanaan
dan pengendalian
- Mgr. Anggaran
- Mgr.
Perbendaharaan
- Mgr. Akuntansi
SM.
keuangan
Unit
Bisnis
59
kesejahteraan karyawan dan keluarganya, menciptakan lingkungan kerja yang
kondusif serta menjalin komunikasi yang akrab antara manajemen dan karyawan.
Secara garis besar, pengembangan SDM PT Telkom tidak hanya difokuskan
pada pemberian pelatihan dalam kerangka peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme, namun juga menyempurnakan struktur SDM secara keseluruhan
yang disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Penyempurnaan struktur terutama
dikaitkan dengan visi pengembangan SDM PT Telkom yang diarahkan kepada
penciptaan pekerja yang profisien, profesional, berkomitmen,berdedikasi, dan
berorientasi bisnis.
PT Telkom mengidentifikasi keterampilan pokok SDM yang perlu dimiliki oleh
pelaku CSR sebagai berikut :
1. Keterampilan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain.
2. Keterampilan bekerja dengan atau didalam tim.
3. Keterampilan mengedukasi.
4. Keterampilan menyediakan sumberdaya yang diperlukan.
5. Keterampilan menulis.
6. Keterampilan memotivasi, membangun antusiasme dan menggerakan
orang.
7. Keterampilan mengelola konflik.
8. Keterampilan melakukan advokasi.
9. Keterampilan melakukan presentasi didepan publik.
10. Keterampilan menggunakan media.
11. Keterampilan manajemen dan mengorganisasi.
60
12. Keterampilan melakukan riset/penelitian.
Pengembangan SDM TELKOM disesuaikan dengan strategi bisnis yang
didasarkan pada Corporate Strategic Scenario (“CSS”), Master Plan for Human
Capital (“MPHC”), Training Needs Analysis (“TNA”), transformasi organisasi
serta pertumbuhan keuangan perusahaan.
Pendidikan dan pelatihan karyawan di tahun 2009 difokuskan kepada:
Pengembangan kepemimpinan. Pembinaan karyawan yang berpotensi
sebagai pemimpin dan berkinerja tinggi yang telah menunjukkan
komitmen untuk memberikan yang terbaik dan berwawasan global;
Mendukung pencapaian corporate strategic goals. Dengan mengacu pada
CSS dan business plan unit bisnis terkait;
Mengurangi kesenjangan kompetensi karyawan, melalui evaluasi
kompetensi berbasis penilaian CBHRM.
Program pengembangan kepemimpinan disediakan dalam berbagai program:
Kepemimpinan Tingkat Dasar (Supervisory Leadership Fundamental ,
Supervi sory Leadership Functional);
Kepemimpinan Tingkat Menengah (Suspim 135 B, Public Leadership
untuk Manajemen Madya); dan
Kepemimpinan Tingkat Senior (Suspim 135 A, Functional Leadership,
Commander Training, Public Leadership untuk Manajemen Senior).
61
Pada tahun 2009, program pengembangan kompetensi diberikan kepada
39.637 karyawan yang terdiri dari program pengembangan kepemimpinan untuk
1.121 karyawan, program pengembangan fungsional untuk 38.372 karyawan,
dan program pengembangan bakat untuk 144 karyawan.
Program pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi karyawan
di bidang teknologi, pemasaran & manajemen telekomunikasi, informasi bisnis
dan pengembangan new wave sejalan dengan visi kami menjadi market leader
dalam bidang InfoComm. Berbagai kerja sama dengan lembaga terkemuka yang
terkait dengan industri PT Telkom telah dilakukan untuk mendukung program
pelatihan baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
Pada tahun 2009, PT Telkom mengalokasikan dana Rp116,9 miliar untuk
pelatihan dan pendidikan, atau rata-rata sebesar Rp2,95 juta per karyawan,
berdasarkan jumlah karyawan yang menjalani pelatihan di tahun 2009, yang
mencapai total 39.637 peserta dari total tenaga kerja perusahaan 23.154
karyawan.
Upaya lain untuk mengembangkan sumber daya manusia dilakukan
melalui Knowledge Management, yaitu suatu fasilitas bagi setiap karyawan
untuk bertukar ide, konsep dan informasi melalui artikel yang dapat diakses oleh
semua karyawan.
The Dunamis Organization Service mengakui bahwa PT Telkom telah
berhasil menerapkan fasilitas tersebut dalam mengelola perusahaan. Pada tanggal
62
15 Juli 2008, PT Telkom berhasil meraih peringkat ketiga Most Admired
Knowledge Enterprise (“MAKE”) Award Indonesia, dan PT Telkom merupakan
salah satu nominator dalam MAKE Award tingkat Asia pada tanggal 15 Oktober
2009 di Korea Selatan.
PT Telkom terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya di masa
mendatang melalui program perekrutan karyawan yang terarah dan strategis
sesuai target yang dikembangkan oleh Assessment Service Center dan Talent
Pool.
7. Merencanakan program operasional.
Usaha Kecil TELKOM adalah Usaha Kecil dan Koperasi yang memenuhi 3
(tiga) kriteria utama, yaitu: Pertama, usaha Usaha Kecil mempunyai prospek
untuk berkembang. Kedua, usaha Usaha Kecil dalam kondisi masih aktif
beroperasi, dan Ketiga, Usaha Kecil benar-benar memerlukan dana untuk
mengembangkan usahanya.
Profil Usaha Kecil
Usaha Kecil TELKOM mencakup usaha kecil dan koperasi yang memliki usaha
di bidang industri dan kerajinan, perdagangan, pertanian,peternakan, jasa,
perikanan dan perkebunan. Usaha Kecil TELKOM berada tersebar di 33 propinsi
di Indonesia dengan komposisi per jenis bidang usaha sebagai berikut: Usaha
perdagangan, Usaha di bidang jasa, Industri kecil dan kerajinan, Pertanian dan
perkebunan, Peternakan dan perikanan, dan lain-lain
Program Bantuan Pinjaman
63
TELKOM menyalurkan dana Program Kemitraan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
pinjaman lunak berbunga rendah dan hibah Dana hibah dibatasi penggunaannya
hanya untuk kegiatan pelatihan dan pameran berbagai produk Usaha Kecil.
Program Pembinaan
Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kecil Selain menyalurkan dana pinjaman lunak,
PT Telkom melaksanakan pula Program Pelatihan bagi Usaha Kecil dan
masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan
keahlian Usaha Kecil sehingga mampu mandiri, tumbuh dan berkembang
menjadi pengusaha yang handal. Kegiatan pembinaan ini meliputi pelatihan dan
penyuluhan, promosi, pameran dan evaluasi.
8. Membagi wilayah.
Penyelenggaraan kegiatan CSR tersebar di seluruh daerah operasi PT Telkom.
Pada tingkat pusat, kegiatan CSR berada di bawah pembinaan Wakil Direktur
Utama yang dikoordinasikan oleh Head of Corporate Communication (HCC).
Pada tingkat Divisi dan Unit Bisnis, proram CSR menjadi tanggungjawab
Execuitive General Manager atau Kelapa Unit Bisnis. Pada tingkat Kandatel,
aktivitas CSR menjadi tanggungjawab General Manager Kandatel. Sedangkan
untuk anak Perusahaan, program CSR menjadi tanggungjawab pimpinan
Perusahaan yang bersangkutan.
9. Mengelola dana.
Dana yang dikeluarkan PT Telkom dalam menjalankan program CSR kegiatan
kemitraan pembinaan usaha kecil ini berasal dari penyisihan laba Telkom setelah
pajak sebesar 1% s.d 3 % digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman kepada
64
bina mitraan. Penyaluran dilaksanakan berdasarkan proposal dari mitra binaan
yang telah disetujui dan pemberian kepada calon mitra yang dicari sendiri oleh
unit area cd.
4.2.1.2 Tahap Implementasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
Implementasi program CSR yang dikelola PT Telkom berdasarkan pola berikut :
Program sentralisasi. Yaitu PT Telkom sebagai penyelenggara utama kegiatan CSR
kemitraan pembinaan usaha kecil. Dimana kegiatan berlangsung di areal perusahaan
pada tingkat pusat, tingkat divisi, tingkat kandatel dan anak perusahaan. Pada
prakteknya pelaksanaan kegiatan program CSR kemitraan pambinaan usha kecil bekerja
sama dengan pihak lain sepeti pihak pemerintah, dimana PT Telkom berhubungan dan di
awasi langsung oleh BUMN, selain BUMN kerja sama PT Telkom dengan pihak
pemerintah yaitu dengan Bupati daerah tiap tempat program dilaksanakan, untuk
membantu dalam mendapatkan identitas yang asli dan pasti tentang calon mitra binaan
PT Telkom. PT Telkom juga melakukan kerja sama dengan media massa, untuk
peliputannya bekerja sama dengan SCTV.
Mekanisme yang dilakukan PT Telkom dalam pelaksanaan program CSR kemitraan
pembinaan usaha kecil adalah program dirancang berdasarkan pedoman dan pengawasan
pemerintah (BUMN).
4.2.1.3 Tahap Evaluasi CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan yang telah menerima bantuan
65
yang dilakukan secara periodik. Evaluasi Calon Mitra Binaan adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk menetapkan Calon Mitra Binaan yang akan diberi bantuan pinjaman.
Sebagai acuan dan tolak ukur keberhasilan dan ke-efektifitasan program CSR
Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom guna lebih meningkatkan efektivitas kegitan
pembinaan, PT Telkom telah melaksanakan evaluasi kinerja Usaha Kecil maupun
Progam Pemberdayaan Masyarakat. Evaluasi dilakukan antara lain melalui kegiatan
survei untuk mendapatkan opini Usaha Kecil, yang dilakukan pengevaluasian secara
konsisten dan berkala dengan mengevaluasi hasil usaha yang telah dilakukan oleh
masyarakat yang diberikan bantuan modal maupun pelatihan yang diserahkan kepada
pihak PT Telkom secara berkelanjutan dan berkala (tahunan), laporan keuangan juga
menjadi acuan evaluasi dari program CSR pembinaan usaha kecil.
Untuk melihat sejauh mana efektifitas program CSR diperlukan parameter atau
indikator untuk mengukurnya. Yaitu indikator internal dan indikator eksternal.
1. Indikator internal
Ukuran primer.
Minimize, yaitu terwujudnya hubungan yang harmonis antara PT
Telkom dengan mitra binaan maupun dengan masyarakat sekitar
penerima program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil.
Asset, aset aset PT Telkom seperti peimpinan perusahaan, karyawan,
gedung, telepon umum, tiang telepon terjaga dan terpelihara dengan
66
aman, meskipun tidak semua telepon umum tersentuh akan
keamanannya.
Operational seluruh kegiatan promosi dan transaksi bisnis PT Telkom
berjalan lancar khususnya yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.
Ukuran sekunder.
Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (Suatu pembayaran Pokok atua
Bunga Pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998) berjalan lancar dan
tertatur pada program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil, terbukti
dengan laporan tahunan yang terus mengalami peningkatan.
Tingkat complience atau pemenuhan pada aturan yang berlaku sudah
dilakukan dengan maksimal, karena manggunakan dan berkerja sama
dengan pihak pihak yang profesional di bidangnya.
2. Indikator eksternal
Indikator ekonomi. Terjadinya peningkatan kemandirian masyarakat
dan menurunnya angka kemiskinan serta pengangguran pada
masyarakat. Dan proses peningkatan tersebut diawasi oleh PT Telkom
dengan adanya hubungan yang berkelanjutan dengan mitra binaan.
Indikator sosial. Meningkatnya kualitas hubungan sosial antara PT
Telkom dengan masyarakat sekitar.
67
4.2.1.4 Pelaporan CSR Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
Dalam rangka membangun sistem informasi yang baik untuk keperluan proses
pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan
mengenai PT Telkom. Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan yang
telah menerima bantuan yang dilakukan secara periodik.
Pelaporan kegiatan CSR Pembinaan Usaha Kecil dapat dilihat oleh semua pihak
baik pihak internal maupun eksternal, semua laporan tersebut dimuat dalam laporan
berlanjut tahunan di website PT Telkom. Pelaporan juga diberiakn kepada pihak
pemerintah dimana BUMN yang menjadi badan pengawas dan pelaksana CSR
kemitraan.
Reporting yang dilakukan PT Telkom bertujuan untuk kepentingan pihak internal
dan eksternal, laporan berisi infrmasi mengenai aktivitas perusahaan terkait dengan
aspek sosial dan lingkungan.
4.2.2 Indikator kinerja kunci dalam implementasi CSR Kegiatan Pembinaan
Usaha Kecil PT Telkom
Menurut Kartini, D (2008:54) ada 8 indikator paling efektif yang besifat
kualitatif dalam kinerja kunci implementasi CSR, yaitu:
1. Leadership (kepemimpinan).
PT Telkom memperlakukan pimpinan sebagai karyawan sehingga harus
tunduk, patuh dan melaksanakan etika yang telah digariskan oleh perusahaan.
68
Seorang pemimpin harus dapat menghargai ide yang baik dan prestasi kerja
bawahannya. Sebagai Pembina, pemimpin harus berusaha meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan bawahannya dalam rangka pengembangan
potensi. Pemimpin di PT Telkom memiliki komitmen untuk menghormati hak
dan kewajiban karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Bila terjadi pelanggaran oleh
Direktur Utama dan/atau salah satu dari anggota direksi terhadap Etika Bisnis,
kebijakan, atau prosedur yang berlaku, maka Direksi menetapkan atau menunjuk
seseorang untuk menetapkan langkah-langkah tindakan/sanksi yang harus
diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar aturan etika tersebut dapat
diterapkan secara efektif, maka TELKOM telah melakukan kegiatan sosialisasi
kepada seluruh karyawan. Karyawan TELKOM wajib menandatangani “Kontrak
Komitmen” setelah yang bersangkutan membaca Buku Aturan Etika TELKOM
sebagai pernyataan bahwa yang bersangkutan setuju dan berjanji akan
menerapkan aturan etika tersebut di TELKOM. Bagi yang melanggar aturan
etika akan dikenakan sangsi sesuai dengan bobot pelanggarannya, mulai dari
teguran tertulis sampai pada diserahkan kepada yang berwajib khususnya bila
menyangkut kerugian perusahaan yang material atau perkara kriminal.
2. Proporsi bantuan.
Karena cakupan wilayah yang menyeluruh di seluruh kantor pusat, tingkat divisi,
tingkat kandatel dan anak perusahaan, maka dana yang dikeluarkan pun sudah
jelas terbagi dengan rata dan adil, yaitu berasal dari penyisihan laba Telkom
setelah pajak sebesar 1% s.d 3 % digunakan sebagai dana hibah atau pinjaman
69
kepada bina mitraan. PT Telkom juga memiliki Hibah, yaitu pemberian bantuan
yang diberikan kepada Mitra Binaan dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan,
Pemagangan, Pendampingan, Promosil Pameran dan Pengkajian, Penelitian,
Riset untuk meningkatkan produ ktivitas Mitra Binaan.
3. Transparasi dan Akuntabilitas.
Setiap tahunnya PT Telkom selalu menuliskan laporan tahunan program CSR
maupun keuangnya di dalam website www.telkom.co.id, semua pihak dapat
secara transparan dapat melihat hasil laporan tahunan tersebut. PT Telkom juga
mempunyai Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Mitra Binaan
yang telah menerima bantuan yang dilakukan secara periodik. PT Telkom
mendapatkan umpan balik dari masyarakat mitra binaan secara benar dengan
melakukan interview dengan penerima mitra binaan.
4. Cakupan wilayah (coverage area).
Penyelenggaraan kegiatan CSR tersebar di seluruh daerah operasi PT Telkom.
Pada tingkat pusat, kegiatan CSR berada di bawah pembinaan Wakil Direktur
Utama yang dikoordinasikan oleh Head of Corporate Communication (HCC).
Pada tingkat Divisi dan Unit Bisnis, proram CSR menjadi tanggungjawab
Execuitive General Manager atau Kelapa Unit Bisnis. Pada tingkat Kandatel,
aktivitas CSR menjadi tanggungjawab General Manager Kandatel. Sedangkan
untuk anak Perusahaan, program CSR menjadi tanggungjawab pimpinan
Perusahaan yang bersangkutan.
5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
70
PT Telkom meiliki Survey Calon Mitra Binaan, yaitu kegiatan penelitian
terhadap Calon Mitra Binaan guna mendapatkan informasi mengenai kelayakan
untuk ikut serta dalam Program Kemitraan, dan memiliki Mitra Binaan
Relationship Officer atau disingkat dengan MRO adalah Tenaga Lepas yang
direkrut untuk melakukan pencarian Calon Mitra Binaan, evaluasi, penyaluran,
penagihan, monitoring, pelaporan dan penyediaan data base Calon Mitra Binaan
Dalam perencanaan program CSR pembinaan usaha kecil, PT Telkom
mendapatkan monitoring dai pihak pemerintah, yaitu BUMN dan bupati dalam
pelaksanannya, program CSR pembinaan usaha kecil ini pun sudah berhasil
mengurangi angka pengangguran di daerah mitra binaan, karena mitra binaan
menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan bantuan
pelatihan maupun pinjaman PT Telkom sudah mempunyai peraturan yang jelas,
Seperti sayarat dan kriteria Kriteria usaha kecil yang dapat menjadi mitra binaan
adalah pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tp tdk
termasuk tanah & bangunan tempat usaha; kedua memiliki penjualan paling
banyak Rp 1.000.000.000/thn; ketiga telah melakukan kegiatan usaha min 1 thn;
keempat berbentuk usaha perseorangan, badan usaha baik tdk berbadan hukum
maupun badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; kelima usaha tersebut
berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan; dan
terakhir adalah tidak sedang dalam pembinaan BUMN lain, berbentuk usaha.
Dan Bantuan Pinjaman Khusus adalah bantuan pinjaman yang diberikan kepada
Mitra Binaan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha
71
Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari
rekanan usaha Mitra Binaan.
6. Pelibatan stakeholder.
Program CSR pembinaan usaha kecil PT Telkom sudah sangat jelas dan pasti
menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek. Selain
pihak pemerintah dan media massa. Karena masyarakatlah penerima manfaat
program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil.
7. Keberlanjutan (sustansibility).
Kegiatan CSR kegiatan pembinaan usaha kecil juga sudah mendapatkan hati dari
masyarakat khususnya masyarakat penerima program kemitraan, terdapat rasa
memiliki program dan hasil program pada diri masyarakat mitra binaan PT
Telkom.
8. Hasil nyata (outcome).
Untuk menampilkan hasil mitra binaannya PT Telkom selalu mengikut sertakan
mitra binaannya dalam acara tahunan pameran kemitraan yang diadakan oleh
BUMN. PT Telkom menerima Indonesian CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY Award 2008 dari Menteri Sosial, PT Telkom meraih 6
kategori pada penghargaan tahunan Indonesian CSR Award 2008 di Jakarta,
salah satunya adalah penghargaan Platinum, yaitu penghargaan di bidang sosial,
ekonomi dan lingkungan. Direktur HCGA, Faisal Syam menerima penghargaan
ini yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI, Bachtiar Chamsyah.
TELKOM juga meraih penghargaan Gold di bidang sosial, Silver di bidang
sosial, ekonomi dan lingkungan, juara pertama di bidang sosial, ekonomi dan
72
lingkungan untuk TELKOM Divre I, serta juara kedua untuk bidang ekonomi
sosial, dan lingkungan untuk TELKOM Divre V.
4.2.3 Kendala Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Corporate Social
Responsibility kegiatan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
Dari semua hasil wawancara dan observasi yang ada, maka dapat peneliti ambil
kesimpulan bahwa yang merupakan bentuk-bentuk dari kendala kendala yang dihadapi
PT Telkom dalam implementasi CSR kegiatan pebinan usaha kecil adalah sebagai
berikut:
1. Kurangnya pemerataan dampak program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil,
khususnya pada tingkat Kandatel dan anak Perusahaan.
2. Penyampaian informasi tentang program CSR kemitraan pembinaan usaha kecil
yang masih sulit untuk didapatkan dan dijangkau dari pihak calon mitra binaan.
3. Kurang banyak menginformasikan kegiatan CSR kemitraan pembinaan usaha
kecil dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan PT Telkom.
4. Lemahnya kinerja tim pada level bawah dalam pelaksanaan program CSR
pembinaan usaha kecil.
4.2.4 Upaya upaya yang sudah dilakukan untuk Menghadapi Kendala Kendala
dalam Implementasi Corporate Social Responsibility Kegiatan Pembinaan Usaha
Kecil PT Telkom
Upaya upaya yang dilakukan :
73
1. Melakukan pengawasan secara langsung dari pusat kepada tingkat kandatel
dan anak perusahaan dan melakukan pendekatan yang baik dengan bupati
setempat.
2. Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk
membantu masyarakat pengusaha kecil lainnya untuk ikut bergabung. PT
Telkom juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah
setempat untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin
mendapatkan pelatihan maupun dana pinjaman untuk usahanya.
3. Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan
program CSR di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media
massa televisi, koran, buletin kantor dan website resmi.
4. Memberikan pelatihan kembali dan pemahaman akan Visi dan Misi dan
tujuan dari program CSR pembinaan usaha kecil, agar mendapatkan
kesamaan pemahaman dalam melaksanakan program CSR pembinaan usaha
kecil, diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.
TELKOM sebagai bagian dari masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk
mendukung dan melaksanakan program CSR . Komitmen ini dipicu terutama oleh faktor
faktor antara lain: adanya tuntutan lingkungan global dalam penerapan CSR, perubahan
persepsi manajemen terkini bahwa CSR adalah bagian dari Good Corporate
Governance, meningkatnya ekspektasi investor global terhadap implementasi CSR, dan
mengantisipasi diterapkannya ISO 26000 pada tahun 2008. Atas dasar ini maka CSR di
74
TELKOM dijadikan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan, dan untuk
melaksanakannya, manajemen telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam
Keputusan Direksi sebagai acuan dalam pengelolaan CSR di TELKOM.
Bagi TELKOM ada sebuah keyakinan kuat bahwa dengan melaksanakan CSR
secara efektif akan diperoleh berbagai manfaat, seperti: meningkatkan daya saing,
menciptakan peluang bisnis baru, menarik investor baru terutama yang peduli dengan
praktek CSR, mempertahankan mitra bisnis yang berkualitas, terjalinnya kerjasa-ma dan
hubungan yang baik dengan masyarakat lokal, dapat memperkuat dukungan pemerintah
terhadap bisnis perusahaan, meningkatkan nama baik dan reputasi perusahaan, membuat
karyawan memiliki rasa bangga dan rasa nyaman menjadi insan TELKOM,
memudahkan untuk mendapatkan pendanaan berbiaya rendah terutama dari penyandang
dana yang peduli dengan isu CSR, dan menghindari krisis akibat malpraktek CSR.
Untuk menjalankan misi TELKOM CSR, manajemen telah merumuskan seperangkat
azas atau prinsip-prinsip yang harus digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan
TELKOM CSR, yaitu:
1. Keberpihakan kepada kepentingan masyarakat
2. Menjadi bagian strategi bisnis perusahaan
3. Berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dan
karyawan.
4. Bertindak secara etis dan beroperasi secara legal.
Pola Penyelenggaraan TELKOM CSR Disadari bahwa CSR mencakup aspek yang
luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Pada
75
prinsipnya, kegiatan CSR dikelola secara mandiri oleh PT Telkom. Namun demikian
guna mendapatkan hasil yang optimum dalam pelaksanaannya, dilakukan secara sinergi
dengan TELKOM Group, Institusi atau perusahaan lain. PT Telkom yakin bahwa
keberhasilan program CSR, memerlukan keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan atau
elemen masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai
perusahaan yang tumbuh dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat, PT Telkom
mempunyai komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan
lingkungan di wilayah usahanya dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen tersebut
diwujudkan melalui serangkaian program yang berbasis pada tanggung jawab sosial
perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pada gilirannya, program CSR
telah menjadi bagian penting dari strategi PT Telkom untuk menciptakan sinergi dan
hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan lingkungannya serta
pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, PT Telkom telah mencanangkan visi di
bidang ini, yaitu “sebagai pelopor implementasi CSR di Asia”.
4.3.1 Pedoman Prilaku
Etika yang harus dijunjung tinggi dalam implementasi CSR meliputi: Menjaga
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menghindari benturan
kepentingan; Tidak menyelenggarakan kegiatan yang bertentangan etika dan norma
yang berlaku di masyarakat ter-masuk mayarakat industri; Mendukung kompetisi atau
persaingan usaha yang sehat; Menjauhi dan menghindari tindakan atau praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme; Membangun keseimbangan lingkungan melalui program
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Membangun hubungan harmonis dengan
76
pemangku kepentingan; Menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan pada setiap
kegiatan. Tidak boleh berafiliasi degan kegiatan dan program golongan dan atau partai
politik.
4.3.2 Pengorganisasian TELKOM CSR
Penyelenggaraan kegiatan CSR tersebar di seluruh daerah operasi PT Telkom. Pada
tingkat pusat, kegiatan CSR berada di bawah pembinaan Wakil Direktur Utama yang
dikoordinasikan oleh Head of Corporate Communication (HCC). Pada tingkat Divisi
dan Unit Bisnis, proram CSR menjadi tanggungjawab Execuitive General Manager atau
Kelapa Unit Bisnis. Pada tingkat Kandatel, aktivitas CSR menjadi tanggungjawab
General Manager Kandatel. Sedangkan untuk anak Perusahaan, program CSR menjadi
tanggung jawab pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.
4.3.3 Program Kemitraan dan Pembinaan Usaha Kecil PT Telkom
4.3.3.1 Sasaran Program Kemitraan pembinaan usaha kecil
Sasaran program kemitraan PT Telkom dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Membantu pengusaha kecil dan koperasi agar dapat berkembang dan mandiri
2. Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan lingkungan
masyarakat
3. Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan kerja
dan kesempatan berusaha.
Sasaran tersebut sejalan dengan MDG‟S khususnya masalah pengentasan
kemiskinan yang juga menjadi perhatian PT Telkom. Dalam kaitan ini PT Telkom
77
menyiapkan dana untuk Program Kemitraan tahun 2006 sebesar Rp.79,3 Miliar, berasal
dari penyisihan 1% deviden saham pemerintah, Sedangkan saldo dana tahun sebelumnya
berjumlah Rp. 97,3 Miliar, berasal dari penyisihan 1% dari deviden pemerintah tahun
buku 2003 dan 2004.
Usaha Kecil TELKOM adalah Usaha Kecil dan Koperasi yang memenuhi 3
(tiga) kriteria utama, yaitu: Pertama, usaha Usaha Kecil mempunyai prospek untuk
berkembang. Kedua, usaha Usaha Kecil dalam kondisi masih aktif beroperasi, dan
Ketiga, Usaha Kecil benar-benar memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya.
Usaha Kecil TELKOM mencakup usaha kecil dan koperasi yang memliki usaha
di bidang industri dan kerajinan, perdagangan, pertanian,peternakan, jasa, perikanan dan
perkebunan. Usaha Kecil TELKOM berada tersebar di 33 propinsi di Indonesia dengan
komposisi per jenis bidang usaha sebagai berikut:
Program Bantuan Pinjaman
PT Telkom menyalurkan dana Program Kemitraan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
pinjaman lunak berbunga rendah dan hibah Dana hibah dibatasi penggunaannya
hanya untuk kegiatan pelatihan dan pameran berbagai produk Usaha
Kecil.Realisasi penyaluran dana tersebut untuk tahun 2006 adalah sebagai
berikut:
1. Dana pinjaman berjumlah Rp 93,07 miliar atau 68,44 % dari target tahun
2006 sebesar Rp 136,00 milyar
2. Dana hibah sebesar Rp 3,68 miliar atau 15,35 % dari target 2006 sebesar Rp
24 miliar.
Program Pembinaan
78
Pelatihan dan Pembinaan Usaha Kecil Selain menyalurkan dana pinjaman lunak,
PT Telkom melaksanakan pula Program Pelatihan bagi Usaha Kecil dan
masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan
keahlian Usaha Kecil sehingga mampu mandiri, tumbuh dan berkembang
menjadi pengusaha yang handal. Kegiatan pembinaan ini meliputi pelatihan dan
penyuluhan, promosi, pameran dan evaluasi. Selama tahun 2006 telah
dilaksanakan pelatihan untuk sebanyak 9.951 peserta dengan biaya sebesar Rp.
1.94 milyar,- dan kegiatan pameran sebanyak 251 kali dengan mengeluarkan
biaya sebesar Rp. 1,74 miliar.
Internet Hotspot UKM Jawa Timur Pada 7 Desember 2006 PT Telkom Divisi
Regional V menyiapkan dukungan infrastruktur telekomunikasi berupa 100
satuan sambungan telepon untuk gerai-gerai yang membutuhkan selama pameran
pada Jatim International Expo. Internet hotspot untuk membantu para pelaku
UKM mengakses Internet.
Survai Mitra Binaan, yaitu guna lebih meningkatkan efektivitas kegitan
pembinaan, PT Telkom telah melaksanakan evaluasi kinerja Usaha Kecil
maupun Progam Pemberdayaan Masyarakat. Evaluasi dilakukan antara lain
melalui kegiatan survei untuk mendapatkan opini Usaha Kecil. Dari survei yang
dilakukan pada tahun 2006 terungkap bahwa pembinaan yang paling dibutuhkan
oleh Usaha Kecil adalah dalam bentuk:
1. Pelatihan sebesar 33 %
2. Promosi 21,2 %
3. Pendampingan 17,8 %
79
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :
1. PR PT Telkom menjadikan kegiatan CSR Pembinaan usaha Kecil sebagai
kegiatan bisnisnya lebih ke dalam menjaga hubungan baik dengan masyarkat,
pemerintah dan pelanggannya.
2. Implementasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
telah dilakukan sesuai teori dengan baik oleh PR PT Telkom.
3. Peran ketua pelaksana CSR progam kemitraan dan penanggung jawab
pembinaan usaha kecil kurang cepat dan tanggap dalam menghadapi kendala
kendala yang dihadapi program pembinaan usaha kecil.
4. Terdapat hubungan antara tahap tahap penerapan CSR yang dilakukan oleh PT
Telkom dengan reward finansial dan non finansial.
5. Kendala kendala yang dihadapai PR PT Telkom dalam impplementasi CSR
pembinaan usaha kecil sudah ada pengajuan solusi atas kendala yang dihadapi.
Kendala yang dihadapai pun tidak besar dan dapat berakbiat fatal apabila tidak
ditindak lanjuti. Karena PT Telkom bekerja sama dengan para ahli dibidangnya
dalam melaksdanakan program CSR pembinaan usaha kecil.
80
5.2 Saran
5.2.1 Saran Praktis
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan kepada PT Telkom
dalam pelaksanaan CSR pembinaan usaha kecil kemitraan adalah ;
1. Mencakup lebih luas lagi area binaan kemitraan. Memperbanyak kuota disetiap
daerahnya. Dengan meratanya penyebaran program ini, khususnya di dearah
Indonesia bagian Timur, dimana kantor cabang, kandatel ataupun anak
perusahaan masih sedkit jumlahnya, maka reward yang didapatkan pun akan
lebih menyeluruh.
2. Lebih banyak menggunakan media massa secara luas yang dapat menyentuh
pelosok negri guna mandapatkan pemearataan program kemitraan pembinaan
usaha kecil. Peran media massa sangat besar khususnya untuk masyarakat
perdesaaan yang informasinya sangat sulit untuk masuk kesana. Para pengusaha
kecil di perdesaan dapat tersentuh informasi tentang program CSR Pembinaan
Usaha Kecil PT Telkom.
3. Lebih sering menyertakan dan mencamtumkan informasi tentang program CSR
kemitraan pembinaan usaha kecil dalam setiap kegiatan bisnisnya, seperti
promosi, pemasangan internet dan saluran telepon, dalam pameran yang produk
PT Telkom. Karena dengan tersebarnya informasi tentang CSR pembinaan usaha
kecil memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang program
kemitraan peminjaman dana lunak dan pelatihan yang di adakan PT Telkom.
Masyarakat sekitar selain pengusaha kecil seperti pelanggan setia PT Telkom
81
pun dapat semakin setia dengan mengetahui adanya program CSR Pembinaan
usaha kecil ini.
4. Memantau hasil dari pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada karyawan
level bawah, agar tersampaikannya pesan Visi,Misi dan Tujuan program CSR
Pembinaan usaha kecil, sehingga karyawan level bawah pun menjadi lebih
terampil dan terlatih sehingga dapat merasakan bagian dan tugasnya dalam
program CSR pembinaan Usaha Kecil.
5.2.2 Saran Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat dan
melaksanakan CSR khususnya pada bidang kemitraan dan pembinaan usaha kecil, sebab
konsep-konsep yang digunakan untuk mendukung model yang telah dikemukakan oleh
studi-studi sebelumnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi public relations PT
Telkom dalam mengevaluasi program CSR Pembinaan Usaha Kecil. CSR sekarang ini
sudah menjadi kegiatan bisnis yang penting karena menyangkut relasi antara perusahaan
dengan masyarakat, pemerintah dan pemegang saham. CSR dapat menjadi senjata
perusahaan khususnya Public relations dalam menjalin hubungan deangan komunitas.
Untuk itu public relations harus dapat membuat program CSR yang dapat mempererat
hubungan antara perusahaan atau organisasinya dengan masyarakat.
82
DAFTAR PUSTAKA
Adrdianto, E. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif.
Edisi Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung.
Baskin, O. Heiman, S. Lattimore, D. Toth, E. diterjemahkan oleh Daud, A. 2010. Public
Relations: Profesi dan Praktik. Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitati: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial Lainnya. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hadi, N. 2011. Corporate Social Responsibility. Edisi pertama. Jakarta: Graha Ilmu.
Kartini, D. 2009. Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability
Management dan Implementasi di Indonesia. Edisi pertama. Bandung: PT Refika
Aditama.
Kurnia, E. 2010. Komunikasi Dalam Pusaran Kompetisi. Edisi pertama. Jakarta:
Penerbit Republika.
Kriyantono, Rachmat. 2008. Public Relations Writing. Edisi pertama. Jakarta: Kencana
Prenada Group.
Laermer, R. Prichinello, M. Alih bahasa oleh Hidayat, L. 2009. Full Frontal Public
Relations. Edisi pertama. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
Moleong, J. L. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset.
Nova, F. Crisis Public Relations.Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan. Edisi
pertama. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Olii, H. 2007. Opini Publik. Edisi pertama. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
Oliver, Sandria. Alih bahasa oleh Purwanto, S. 2007. Strategi Public Reations. Edisi
pertama. Jakarta: Erlangga.
Ruslan, R. 2010. Manajemen Public Relations dan media Komunikasi.Edisi pertama.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Setyodarmodjo, S. 2003. Public Relations, Pengertian, Fungsi, dan Peranannya. Edisi
kedua. Surabaya: Papyrus Surabaya.
83
Solihin, I. 2008. Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability. Edisi
pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Sutarso, W. 2010. Membina Buruh Menjadi Entrepreneur Melalui Program CSR. Edisi
pertama. Tanggerang: Mutiara Buana.
Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep & Aplikas CSR. Edisi pertama. Gresik: Fascho
Publishing.
Jurnal
Brown, G.. (2011). Corporate Social Responsibility: What is it good
for? ISHN, 45(5), 34,36. Retrieved May 31, 2011, from ABI/INFORM Trade &
Industry. (Document ID: 2342901111).
Lai, C., Chiu, C., Yang, C., & Pai, D.. (2010). The Effects of Corporate Social
Responsibility on Brand Performance: The Mediating Effect of Industrial Brand Equity
and Corporate Reputation. Journal of Business Ethics, 95(3), 457-469. Retrieved May
31, 2011, from ABI/INFORM Global. (Document ID: 2109673711).
84
Riwayat Hidup
Data Pribadi
Nama : Ady Kurnia Ibrahim
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Jakarta, 22 Februari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi, berat badan : 194 cm, 102 kg
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mairin No. 79 RT. 009 RW. 003 Ulujami Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12250
No. Telepon/HP : (021) 5867289/ 082111470690
Email : [email protected]
Pendidikan
Formal
1994-2000 : SDN 07 Pagi Jakarta
2000-2003 : SLTPN 161 Jakarta
2003;2006 : SMAN 108 Jakarta
85
2007- Sekarang : Marketing Communication (Public Relations) of Bina
Nusantara University Jakarta
Informal
2008-2009 : ILP, Group of English Course (calss of generan english)
Kemampuan
1. Dapat berkomunikasi secara persuasif.
2. Dapat melakukan kegiatan PR Writing.
3. Mampu mengoprasikan komputer (MS. Word, MS Excel, MS. Power Point)
4. Mampu berselancar di internet.
Pengalaman kerja
Praktek kerja magang di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Enterprise Jakarta.
Periode : 21 Februari 2011 sampai dengan 13 Mei 2011
Status : Mahasiswa Mgang
Divisi : Marketing Communication
Uraian singkat pekerjaan :
1. Membantu mengarsipkan berita
2. Mengedit berita hasil peliputan.
3. Administrasi dokumen.
86
4. Inventarisasi laporan berita.
5. Mendata jadwal peliputan.
85
80
lxxxi