PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF...
Transcript of PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF...
-
i
PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF Al-QUR’AN
(Kajian Terhadap Tafsir Tematik Al-Qur’an dan
Kenegaraan Kemenag RI)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama Strata 1 (S.Ag.)
Bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
Oleh:
Fissabil Ibrohim
NIM. 21514004
JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
2019
-
ii
-
iii
-
iv
-
v
MOTTO
لَُكمابَۡينَُكماب ااَوَلا ل اٱتَۡأُكلُٓواْاأَۡمَوَٰ ط ۡناااۡلُحكَّام اٱَوتُۡدلُواْاب َهآاإ لَىاااۡلبََٰ يٗقاام تَۡأُكلُواْافَر ل
ا ل اٱأَۡمَوَٰ ۡثم اٱب االنَّاس َوأَنتُۡماتَۡعلَُمونَااۡۡل
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”
(Q.S Al-Baqarah [2] : 188)
PERSEMBAHAN
Dengan rasa syukur atas Rahmat ALLAH SWT
Karya ini penulis persembahkan kepada:
Bapak dan Ibu tercinta atas seluruh do’a, kasih sayang, dan motivasi serta
Almamater tercinta Progam Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Salatiga
-
vi
-
vii
-
viii
-
ix
KATA PENGANTAR
الحمد هلل رب العالمين
Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan segenap manusia. Melalui hidayah,
inayah, rahmat, karunia dan mahhabah-Nya yang tiada batas, penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula kepada Nabi Muhammad yang
telah mengajarkan kepada kita, cara bagaimana berusaha dengan keras dan
sungguh-sungguh. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepadamu.
Dalam mengerjakan tugas akhir ini, saya banyak mengambil inspirasi dan
rujukan utama dari beberapa literatur, utamanya adalah Tafsir Tematik Al-Qur’an
dan kenegaraan yang merupakan seri kelima pada tahun 2011, maupun literatur
pendukung lainnya. Penulis berusaha sekuat mungkin dalam memaparkan tentang
korupsi dan upaya penanggulanganya dalam Al-Qur’an perspektif tafsir tematik Al-
Qur’an dan Kenegaraan karya Kemenag RI, tetapi tidak menutup kemungkinan
terjadi kekurangan di dalamnya. Karena itu, penulis memohon maaf.
Akhirnya, usaha dalam menyelesaikan penelitian ini, mulai dari proposal,
proses penelitian hingga penulisan skripsi selesai, tidak akan terlepas dari bantuan
berbagai pihak, khususnya dalam mengkontruksi skripsi tematik ini dengan judul
Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Terhadap Tafsir
Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI). Harapannya, apa yang menjadi
ikhtiar saya, mampu memberikan kontribusi bagi pembaca mengenai upaya
penanggulangan korupsi. Setelah melewati proses yang cukup panjang dan penuh
tantangan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, saya ingin
menyampaikan ucapkan terima kasih kepada:
1. Orang tua, Bapakku Slamet Sidik dan ibunda Zulaikhah yang selalu
mendoakan dan mensuport dalam segala hal yang penulis lakukan. Serta
adik tercinta Mades Bagus Anugrah yang selalu menyayangi dan mensuport
penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M. Ag., selaku Rektor beserta
jajarannya dan segenap tenaga pendidik baik dosen maupun karyawan di
IAIN Salatiga.
-
x
3. Jajaran Dekanat fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Dr. Benny
Ridwan, M. Hum., Dr. Supardi, M.A., Dr. M. Gufron, M. Ag., Drs. Abdul
Syukur, M.Si yang telah memberi dukungan dan motivasi.
4. Ibunda Tri Wahyu Hidayati, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an
dan Tafsir (IAT).
5. Bapak Nuryansyah M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu
memberikan bimbingan tanpa waktu dan mengarahkan proses penelitian
skripsi ini berupa koreksi, masukan, kritikan, dan saran yang kontruktif
dalam melengkapi dan menyelesaikan studi dan penelitian ini di sela-sela
kesibukan mengajar dan aktifitas yang lainnya.
6. Bapak Dr. Adang Kuswaya, M. Ag., selaku pembimbing akademik yang
telah sudi kiranya meluangkan waktunya, membina dan membimbing dari
awal perkuliahan hingga akhir
7. Segenap jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Humaniora yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengurus
administrasi dan kelengkapan skripsi..
8. Teman-teman sehimpunan-seperjuangan Rabika, Neny, Samsul, Ayusta,
Annisa Fitri, Saifunnuha, Wahyu, Fatimah, Novita, Laila Khodariyah,
Trisna, Yusuf, Abrar, Muda’i, alumni jurusan IAT MK. Ridwan, Wahyu
Kurniawan, Triyanah, Rangga, Rohman, Husen, semua adek angkatan IAT,
yang menjadi patner akademis dan teman diskusi. Dan yang tak terlupakan
alm. Latif teman yang sebelumya selalu memberi tempat penginapan
selama penulis mengerjakan dan bimbingan skripsi. Semoga Allah
memberikan rahmat, keselamatan, ampunan serta ditempatkan ditempat
yang mulia (Surga).
9. Segenap teman-teman kos Bu Wiwik, Andika, Aris, Sapta, Tiyar dan Arif
yang menjadi keluarga di Salatiga. Senang dan susah telah kita lalui
bersama-sama.
10. Segenap teman-teman FALMA Salatiga, HMJ IAT, LDK Fatir Ar-Rasyid,
KAMMI Salatiga, Keluarga Mahasiswa Wonosobo (KMW) Salatiga, KKN
-
xi
Desa Tampir Kulon, dan kawan-kawan dalam berbagai kegiatan dan
organisasi.
11. Azzam, Dayat, Sokley, Engin, Afif, Aa’ Ilyas, Latif Mubarok, Syihab Ateng
dkk. Yang menjadi temen diskusi dan memberi semangat menyelesaikan
skripsi sampai selesai di Perum Salatiga Permai.
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini baik secara
moral, spiritual maupun material yang tidak dapat penulis sebut satu-
persatu.
Akhirnya, saya menyadari bahwa, apa yang penulis kerjakan ini, bukanlah
suatu hal yang sempurna dan tidak menuai kritik. Justru berbagai masukan berupa
kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca, adalah nutrisi bagi saya dalam
rangka mendekatkan diri pada kesempurnaan, walaupun hal itu bersifat mustahil.
Selamat membaca.
-
xii
ABSTRAK
Skripsi ini hasil dari penelitian Kepustakaan dengan judul “
Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Terhadap Tafsir
Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI)”, dengan menggunakan
metode analis deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini Adalah Untuk mengetahui
bagaimana penafsiran ayat-ayat yang melarang korupsi dalam tafsir tematik al-
Quran dan kenegaraan Kemenag RI, Bagaimana konsep penanggulangan
korupsi perspektif tafsir tematik al-Qur’an dan kenegaraan Kemenag RI.
Korupsi di analogikan dengan al-ghulul, istilah yang di ambil dari Q.S Ali
Imron 3:161. Yang di artikan “penghianatan atau penyelewengan”, yang
termasuk tindakan korupsi yang lain adalah ar risywah (suap-menyuap). Di
dalam kitap tafsir tematik Kemenag RI, korupsi di kategorikan kedalam fasad
yakni perbuatan yang merusak. Karena menyebabkan kerusakan akhlak, moral,
kehancuran ekonomi, Pendidikan, budaya, dan tatanan kehidupan lainya.
Adapun teori yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian tafsir tematik
ini, penulis menggunakan sistematik Tafsir Maudlu’i yang diperkenalkan oleh
Abd. Al Hayy Al Farmawi, sebagai berikut: (1) Menentukan tema yang akan
dibahas, dalam hal ini adalah peanggulangan korupsi. (2) Melacak dan
menghimpun ayat-ayat yang menyangkut topik yang akan dibahas, ayat
Makkiyyah dan Madaniyyah.(3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut
menurut kronologi masa turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai latar
belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul. (4) Memahami korelasi antar ayat
(munasabah) di dalam masing-masing suratnya (5) Menyusun tema bahasan di
dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh (outline).
Temuan Penelitian ini: Ayat-ayat Al-Qur’an yang melarang korupsi
didalam tafsir ini antar lain QS. Al-Maidah/5 :33, QS. Al- Baqarah/2:30, QS. Ali
Imron/3: 161, QS. An-Nisa/4 :58, QS. An-Nisa/ 4:1, QS. Al-Anbiya 21:107 dan
QS. Al-Maidah/5:8. Konsep penanggulangan korupsi menurut tafsir tematik al-
Qur’an dan Kenegaraan yaitu: pertama Sistem penggajian yang layak, kedua.
larangan suap dan menerima hadiah, ketiga penghitungan kekayaan pejabat,
keempat teladan dari pemimpin, kelima hukuman setimpal, keenam pengawasan
masyarakat dan ketujuh, pengendalian di dengan iman yang teguh. Itulah
beberapa upaya untuk penanggulangan korupsi
Kata kunci: Tafsir Tematik, Penanggulangan Korupsi, Kemenag RI.
-
xiii
DAFTAR ISI
JUDUL ............................................................................................................. i
PERYATAAN KEASLIAN TULISAN .......................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... iii
PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v
PEDOMAN TRANSLITASI ........................................................................... vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix
ABSTRAK ....................................................................................................... xii
DAFTAR ISI .................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................. 8
C. Tujuan dan Kegunaan ............................................................ 8
D. Kajian Pustaka ........................................................................ 9
E. Kerangka teori ........................................................................ 12
F. Metode Penelitian................................................................... 14
G. Sistematika Penulisan ............................................................ 15
-
xiv
BAB II: TAFSIR TEMATIK AL-QUR’AN DAN KENEGARAAN
KEMENAG RI
A. Latar Belakang dan Motivasi Penyusunan ............................. 17
B. Prinsip dasar Penyusunan Tafsir Tematik Al-Qur’an dan
Kenegaraan Kemenag RI ....................................................... 21
C. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik Al-Qur’an dan
Kenegaraan Kemenag RI ...................................................... 24
BAB III: TAFSIR KORUPSI DAN PENANGGULANGANYA DALAM
TAFSIR TEMATIK AL-QUR’AN DAN KENEGARAAN
KEMENAG RI
A. Korupsi .................................................................................. 28
1. Pengertian Korupsi ............................................................ 28
2. Faktor dan penyebab korupsi ........................................... 29
3. Hukuman bagi koruptor perspektif hukum Indonesia ....... 35
4. Lembaga anti korupsi di Indonesia ................................... 42
B. Ayat-ayat yang melarang Korupsi dalam Tafsir Tematik
Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI ............................... 43
1. QS. Al-Maidah/5 :33 ......................................................... 43
2. QS. Al- Baqarah/2:30 ....................................................... 48
3. QS. Ali Imron/3: 161 ......................................................... 51
4. QS. An-Nisa/4: 58 ............................................................. 54
5. QS. An-Nisa/4: 1 ............................................................... 50
6. QS. Al-Anbiya 21: 107 ...................................................... 63
-
xv
7. QS. Al-Maidah ................................................................. 64
C. Tafsir Ayat-ayat Larangan Korupsi dalam Tafsir Tematik
Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI .............................. 68
BAB IV: KONSEP PENANGGULANGAN KORUPSI PERSPEKTIF
TAFSIR TEMATIK AL-QUR’AN DAN KENEGARAAN
KEMENAG RI
A. Sistem penggajian yang layak ............................................... 81
B. Larangan Suap dan Menerima Hadiah ................................... 83
C. Penghitungan Kekayaan Pejabat ........................................... 84
D. Teladan dari Pemimpin .......................................................... 85
E. Hukuman Setimpal ................................................................. 86
F. Pengawasan Masyarakat ........................................................ 88
G. Pengendalian Diri dengan Iman yang Teguh ......................... 89
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................ 92
B. Saran-saran ............................................................................. 93
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................... 97
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Al-Qur'an tidak hanya membicarakan tentang ibadah, hukum dan akhlak.
Namun, al-Qur'an juga memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu pengetahuan
empiris, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, agar Al-Qur’an dapat dijadikan
sebagai pedoman manusia hidup di dunia menuju akhirat.
Dalam sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa negara
dibutuhkan sebagai upaya untuk mengembangkan dakwah di muka bumi.Pada
masa Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah (611 – 622M) tidak banyak
yang dapat dilakukan dalam bidang politik, karena kekuatan politik masa itu
didominasi oleh kaum aristokrat Quraisy yang memusuhi Nabi. Akan tetapi
setelah Nabi berhijrah ke Madinah (622 – 632 M), dimana Nabi telah memiliki
komunitas sendiri yang berjanji untuk hidup bersama dalam suatu kesepakatan
menggunakan aturan piagam Madinah, oleh para pakar dianggap sebagai
kehidupan yang bernegara.
Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya 1.913.578,68 km2.
Dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 82.395 desa (termasuk kelurahan
dan unit pemukiman transmigasi.1 dan tentunya di setiap tingkat terdapat
pemimpin dan juga pegawai di setiap bidangnya. Dan tentunya pemimpin yang
1 Badan Pusat Statistik Indonesia. Statistik Indonesia tahun 2017. (Jakarta: CV.Dharmaputra,
2017), 3. https://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-
indonesia-2017.html. di akses pada 10 Juli 2018 10:50 AM
https://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-indonesia-2017.htmlhttps://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-indonesia-2017.html
-
2
di inginkan adalah yang bisa mengayomi dan juga mementingkan kepentingan
masyarakatnya.
Akan tetapi masih banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
di berbagai lini pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2015, berdasarkan
laporan tahunan KPK menyebutkan bahwa terdapat pegaduan masyarakat 5.694
pelaporan2, Pada tahun 2016 jumlah pengaduan masyarakat 7.271 pelaporan3,
dan jumlah pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2017 sejumlah 6000
pelaporan4, ini menunjukan masih tingginya tingkat korupsi di indonesia.
padahal 87 % penduduk Indonesia beragama Islam, dan pemimpin yang terpilih
kebanyakan beragama Islam.
Pengertian korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘Korupsi` (dari
bahasa latin curruptio: penyuapan; curruptore : merusak) gejala dimana para
pejabat, badan-badan Negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya
penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya.5
Didalam black’s law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy
menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:6
“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu
keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak
2 Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2015. Laporan Tahunan 2015: Menolak
Surut.Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), 223. 3 Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2016. Laporan Tahunan 2016: Hingga Ke Bawah
Permukaan..(Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017), 111. 4 Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017. Laporan Tahunan 2017: Demi Indonesia
Untuk Indonesia.(Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), 120. 5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 8. 6 Marwan Effendy, SIstem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa
Perkembangan Hukum Pidana (Jakarta: Referensi, 2012), 80.
-
3
lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan
suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.
Pengelolaan negara seharusnya dilakukan dengan baik. Amanah yang
diperoleh penjabat seharusnya dapat di perteguh. Namun demikian,
kenyataannya tidak selalu seperti itu, dimana terjadi penyimpangan-
penyimpangan dalam pengelolaan negara. Banyak godaan ketika mereka
mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi, salah satunya adalah
korupsi e-ktp yang dilakukan Setya Novanto, yang menyeret banyak nama
penjabat, ada 280 tersangka, yang merugikan negara sejumlah 5 triliun. 7
Undang-undang no. 20 Tahun 2001 menjelaskan pengertian korupsi
sebagai “ tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri,
orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.” Di dalam UU tersebut, ada Sembilan tindakan yang
dikategorikan sebagai korupsi : suap, ilegal profit, secret transaction, hadiah,
hibah(pemberian). Penggelapan, kolusi, nepotisme dan penyalah gunaan jabatan
dan wewenang serta fasilitas negara.8
Dalam menjawab masalah korupsi, banyak Tafsir atau Fatwa yang
menjelaskan tentang korupsi di antaranya :
7 Kasus korupsi e-KTP. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_e-KTP , di akses
pada 11 juli 2018 8 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), 391.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_e-KTP
-
4
"Dan Ibn 'Umar (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Sesungguhnya saya
mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak diterima salat tanpa wudlu dan
sedekah dari hasil korupsi (ghulul). " (HR. Muslim).9
Mengomentari hadis tentang hadiah yang diterima pejabat, Imam al-Syafi'i
(w. 204/820) dalam al-Umm mengatakan: "Apabila seorang warga masyarakat
memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu
dimaksudkan untuk memperoleh, melalui atau dari pejabat itu, suatu hak atau
suatu yang batil, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah
tersebut. Hal itu karena adalah haram atasnya untuk mempercepat pengambilan
hak (yang belum waktunya) untuk kepentingan orang yang ia menangani
urusannya (dengan menerima imbalan) karena Allah mewajibkannya mengurus
hak tersebut, dan haram pula atasnya untuk mengambilkan suatu yang batil
untuk orang itu dan imbalan atas pengambilan suatu yang batil itu lebih haram
lagi. Demikian pula (haram atasnya) apabila ia menerima hadiah itu agar ia
menghindarkan pemberi hadiah dari sesuatu yang tidak ia inginkan. Adapun
apabila ia dengan menerima hadiah itu bermaksud menghindarkan pemberi
hadiah dari suatu kewajiban yang harus ditunaikannya, maka haram atas pejabat
tersebut menghindarkan pemberi hadiah dari kewajiban yang harus
dilakukannya."
Pernyataan al-Syafi'i ini memuat beberapa bentuk hadiah haram yang
mungkin diterima pejabat (pegawai) dari pemberi hadiah, yaitu: 1. Hadiah dari
9 Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I,h. 124, Hadis no. 224, Bab Wujub at-
Taharah li al-Shalah."
-
5
pemberi dengan maksud si pemberi mendapatkan haknya lebih cepat dari
waktunya yang semestinya, 2. Hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi
memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti hakim menerima suap dari
tergugat atau terdakwa agar kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari
tuntutan hukum, padahal bukti-bukti sebenarnya menunjukkan sebaliknya,
3.Hadiah dari pemberi dengan maksud pejabat bersangkutan membebaskannya
dari seluruh atau sebagian kewajiban yang seharusnya ia tunaikan, seperti hadiah
yang diterima petugas pajak dari wajib pajak agar kewajiban pajaknya
diperkecil, 4. Hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi ekstortif (pemerasan),
yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuapan guna
mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau
hal-hal yang penting baginya.10
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran bekerja sama dengan Ulama-
Ulama dan Lembaga litbang dan diklat, di bawah Kementrian Agama RI.
Menerbitkan Tafsir tematik yang salah satu temanya Al-Qur’an dan Kenegaraan,
yang di dalamnya juga membahas tentang pandangan Al-Qur’an tentang KKN,
yang di kategorikan sebagai penyimpangan dalam bernegara.
Derivasi atau turunan dari KKN ini akan menyebabkan kerusakan akhlak,
moral, kehancuran ekonomi, pendidikan, budaya, dan tatanan kehidupan
lainnya. Dalam Tafsir Kemenag, korupsi termasuk kategori perbuatan fasad dan
khianat yakni perbuatan yang merusak (fasad) tatanan kehidupan, dan pelakunya
10 Syamsul Anwar, et.al., Fikih Anti korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah. Cet.
1.(Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban. 2006), Xii-xiii
-
6
boleh dikategorikan melakukan jinayah kubra (dosa besar). Ibnu al-Faris dalam
Mu’jam Maqayis Al Lughah mendefinisikan kata al Fasad adalah ضداالصالح
"lawan dari ash-shalah (perbaikan)".11 Sedangkan kata fasad sendiri dalam Al-
Qur’an tersebut sebanyak 50 kali dengan segala bentuknya.12 Balasan bagi
pelaku fasad adalah dikemukakan dalam al-Maidah/5: 33:
ُؤاْااإ نََّمآ ينَاٱَجَزَٰ بُوَنااالَّذ َاٱيَُحار اٱَويَۡسعَۡوَناف يااۥاَوَرُسولَهُااّللَّ فََسادًااأَنايُقَتَّلُٓواْاأَۡوايَُصلَّبُٓواْاأَۡواااۡۡلَۡرض
ۡنا ۡماَوأَۡرُجلُُهمام يه َناتُقَطََّعاأَۡيد ٍفاأَۡوايُنفَۡواْام لََٰ اٱاخ ۡزٞياف يااۡۡلَۡرض ل َكالَُهۡماخ يَۖااَولَُهۡماف ياالدُّنۡاٱذََٰ
َرة اٱ يٌماااۡۡلٓخ َعذَاٌباَعظ
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat
kediamannya. Yang demikian itu kebinaan bagi mereka di duma, dan di akhirat
mereka mendapat azab yang besar. (al-Maidah/ 5: 33)
Kalimat yuharibuna Allaha wa rasulahu, para ulama berbeda pendapat
dalam memahaminya. Imam Malik berpendapat mengangkat senjata untuk
merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara
yang merampas dan yang di rampas. Baik perampasan itu terjadi di kota atau di
daerah terpencil. Imam Abu Hanifah menilai bahwa perampasan tersebut terjadi
di tempat terpencil, sehingga jika terjadi di kota atau di tempat keramaian, makai
tidak termasuk dalam kategori yuharibun. Ulama-ulama mazhab Syafi’i dan
11 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, juz 4, 503. 12 Muhammada Fuad Abdul Baqi. Al- Mu'jam Al-Mufahras li alfadz al-qur'an al-karim.
(Kairo: Dar Al-Hadits.tth), 518-519.
-
7
Abu Hanifah memahami kata au (atau) pada ayat ini berfungsi sebagai rincian
yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk
kejahatan yang mereka lakukan, yakni jika membunuh, maka balasanya dibunuh
bila membunuh merampok dan menakut-nakuti maka dibunuh dan di salib, jika
merampok tanpa membunuh maka kaki dan tanganya dipotong menyilang dan
jika hanya menakut-nakuti, ia dibuang dan dipenjarakan. Sementara itu, Imam
Malik memahami kata aw dalam arti pilihan yakni empat macam pilihan tersebut
di serahkan kepada yang berwenang untuk memilih yang paling sesuai dan adil
sesuai kejahatan pelaku. 13
Muhammad 'Ali As-Sabuni menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-
fasad yaitu segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemaslahatan dan
kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut,
membunuh, melukai dan mengambil atau merampas harta orang lain. Karena itu,
berdasarkan pendapat tersebut, korupsi sama buruk dan jahatnya dengan
terorisme. Yang aneh, banyak kalangan tidak menyadarinya seolah-olah korupsi
itu dianggap perbuatan kriminal biasa, bahkan sering dianggap perbuatan yang
wajar. Tentu pendapat ini perlu ditolak, sehingga penting melawan korupsi
mungkin harus disuarakan senyaring dan sekeras perang melawan terorisme.
Kedua-duanya sangat membahayakan eksistensi dan keutuhan masyarakat dan
bangsa.14
13 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), 393. 14 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), 394.
-
8
Korupsi sejajar dengan bahaya terorisme, merupakan sebuah pendapat
yang cukup baru yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dan
diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis
skripsi dengan judul “Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an
(Kajian Terhadap Tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI)”
B. Rumusan Masalah
Mengacu dari uraian di atas, maka selanjutnya penulis merumuskan fokus
penelitian yang akan dibahas lebih lanjut. Hal tersebut antara lain :
1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang melarang korupsi dalam tafsir tematik
al-Qur’an dan kenegaraan Kemenag RI?
2. Bagaimana konsep penanggulangan korupsi perspektif tafsir tematik al-
Qur’an dan kenegaraan Kemenag RI?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Bertolak dari konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, maka
dapat ditetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat yang melarang korupsi dalam
tafsir tematik al-Qur’an dan kenegaraan Kemenag RI?
b. Untuk mengetahui konsep penanggulangan korupsi perspektif tafsir
tematik al-Qur’an dan kenegaraan Kemenag RI?
2. Kegunaan
-
9
Manfaat penelitian dalam hal ini mencangkup dua manfaat. Manfaat
yang pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat yang kedua adalah
manfaat praktis.
a. Manfaat teoritis
Manfaat teoritis adalah kegunaan hasil penelitian terhadap
pengembangan keilmuan. Secara khusus penelitian ini memberikan
sumbangsih pemikiran ilmu pada umumnya dan pemahaman hukum
korupsi pada khususnya terutama di dalam Al-Qur’an menurut tafsir
Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Karya Kementrian Agama RI
b. Manfaat Praktis
Memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan berfikir
dan bertindak.
D. Kajian Pustaka
Terkait dengan orisinalitas penelitian, ada beberapa hasil studi penelitian
terdahulu yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dan
bisa diajuakan acuan atau rujukan. Penelitian tentang korupsi antara lain :
1. Buku berjudul Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah,
buku karya Surachmin dan Dr. Suhadi Cahaya ini mengajak kita untuk
mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan
oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita semua mulai dari institusi
terendah (kelurahan) sampai dengan Lembaga-lembaga negara. Dengan
-
10
mengetahui teknik, akibat dan penyebab Korupsi. Maka bisa mengetahui
pencegahan korupsi.15
Pencegahan yang dilakukan berdasarkan ilmu hukum dan undang-undang
yang ada di Indonesia. Disini menarik untuk mengetahui pula pencegahan
yang dapat dilakukan melalui sudut pandang Al-Qur’an.
2. Buku berjudul Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi karya R. Wiyono buku ini secara khusus membahas ketentuan-
ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahanya.16
3. Skripsi Della Rahmaswary dengan judul “Penegakan Hukum Oleh
Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung” membahas Korupsi di
Indonesia yang sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah
kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun
hasilnya masih jauh dari memuaskan.
Ditengah gencarnya agenda pemberantasan korupsi, kita dihadapkan pada
penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan
masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah semakin
menggejalanya vonis hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis
ringan, bahkan sampai ada beberapa vonis bebas terhadap terdakwa kasus
korupsi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:
15 Surachmin dan Suhadi Cahaya. Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah.
Ed. Tarmizi. Cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 16 R. Wiyono. Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. Cet. 4.
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
-
11
Bagaimana penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di
Lampung?Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan
hukum oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung?17
Sama-sama berbicara tentang korupsi, akan tetapi di skripsinya della
menilai korupsi dari hukum yang ada di Indonesia dan pengalaman empiris
yang ada di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri lampung, sedangkan
penulis ingin melihat korupsi dari pandangan Al-Qur’an.
4. Buku Majelis Tarjih dan Tajdid yang berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif
Ulama Muhammadiyah Menjelaskan bahwa ta'zir merupakan sanksi
hukuman yang di jatuhkan terhadap terpidana yang tidak di tentukan secara
tegas di dalam al-qur'an dan al-Hadits. Hukuman ini di berikan kepada
terpidana atau orang agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia
lakukan. Hukuman ta'zir di sebut dengan aqubah muhkayyarah ( hukuman
pilihan). Yang menjadi acuan adalah Q.S Ali Imron 3;161, korupsi di sebut
ghulul berarti “ penghianatan terhadap kepercayaan (amanah)”. 18
Di dalam tafsir tematik kemenag yang menjadi acuan adalah Q.S Al-Maidah
5:33. Korupsi di golongkan kepada fasad yang berarti kerusakan.
Adapun penetian yang menggunakan tafsir tematik karya Kemenag RI
antara lain :
1. Thesis yang berjudul Tafsir ilmi kementrian Agama RI (kajian
epistemology Ayat-ayat kelautan), yang di tulis Arif Rijalul Fikry
17 Della Rahmanswary, “Penegakan Hukum oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di
Lampung”, Skripsi (Lampung: Program sarjana Universitas Lampung, 2017). 18 Syamsul Anwar, et.al., Fikih Anti korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah. Cet.
1.(Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban. 2006).
-
12
membahas bagaimana penafsiran dari tafsir ilmi kemenag, tentang ayat-
ayat kelautan .dengan mengupas bagaimana sumber dan metode yang di
pakai oleh tafsir kemenag.kemudian di uji dengan validitas penafsiran
menggunakan teori koherendi, korespondensi dan pragmatis. Meskipun
sama-sama menggunakan tafsir dari kemenag, akan tetapi perbedaan
dengan penelitian kali ini adalah di sumbernya, yang mana penelitian
sekarang menggunakan tafsir tematik Al-Qur’an dan kenegaraan.19
2. Skripsi Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementrian
Agama RI, yang di tulis Muhammad Choirurohman meneliti tentang sifat
toleransi beragama dan mengkaji pada tafsir Al-Qur’an Tematik
Kementrian Agama RI. Adapun hasil penelitian ini, bahwa tafsir ini
merupakan tafsir dengan metode tematik. Kementrian Agama dalam
menafsirkan menentukan tema-tema permasalahan. Semua ayat yang
berkaitan dihimpun dan dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai
aspek yang berkaitan, seperti asbab nuzul, kosa kata, dan munasabah di
beberapa ayat.20
E. Kerangka Teori
Korupsi di analogikan dengan al-ghulul, istilah yang di ambil dari Q.S Ali
Imron 3:161. Yang di artikan “penghianatan atau penyelewengan”, yang
termasuk tindakan korupsi yang lain adalah ar risywah (suap-menyuap). Di
dalam kitap tafsir tematik Kemenag RI, korupsi di kategorikan kedalam fasad
19 Arif Rijalul Fikry.” Tafsir Ilmi Kementrian Agama RI( Kajian Epistemologi Tafsir Ayat-
ayatKelautan). Thesis,(Yogyakarta: Progam pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,2017). 20 Muhammad Choirurohman, “Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik
Kementrian Agama RI”, Skripsi. (Salatiga: Program sarjana IAIN Salatiga,2017).
-
13
yakni perbuatan yang merusak. Karena menyebabkan kerusakan akhlak, moral,
kehancuran ekonomi, Pendidikan, budaya, dan tatanan kehidupan lainya.
Adapun langkah untuk membedah rumusan masalah yang telah penulis
ajukan di depan, maka penulis akan menggunakan sistematik Tafsir Maudlu’i.
Tafsir Maudlu'i, disebut juga dengan tafsir tematik, adalah cara menafsirkan
kitab suci dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surat yang
berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya.
Dalam melakukan penelitian tafsir tematik ini, penulis menggunakan
sistematik Tafsir Maudlu’i yang diperkenalkan oleh Abd. Al Hayy Al Farmawi,
sebagai berikut21:
1. Menentukan tema yang akan dibahas, dalam hal ini adalah peanggulangan
korupsi.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang menyangkut topik yang akan
dibahas, ayat Makkiyyah dan Madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa
turunnya, disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang turunnya
ayat atau asbab al-nuzul.
4. Memahami korelasi antar ayat (munasabah) di dalam masing-masing
suratnya
5. menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan
utuh (outline)
21 Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’I, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta : PT
Raha Grafindo Persada,1994), 45-46.
-
14
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menitik beratkan
pada telaah kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Penulis
mengumpulkan tulisan atau buku yang bersangkutan kemudian mengaplikasikan
pemikiran tersebut.
2. Kebutuhan dan Sumber data
Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan, karenanya data yang
digunakan adalah tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI yang
membahas tentang KKN dan beberapa kitab tafsir, Selain itu penulis juga
melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari literatur dari buku-
buku lain yang mendukung pendalaman analisis.
Secara garis besar sumber data terbagi mejadi dua yaitu
a. Sumber pilihan (Primer)
Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya Kementrian
Agama RI yang dipakai bahan analisis, yaitu Tafsir Tematik Al-Qur’an dan
Kenegaraan Kemenag RI.
b. Sumber Tambahan (Sekunder)
Data sekunder merupakan pendukung karya yang ditulis oleh para tokoh
yang berkaian dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
yakni yang membahas tentang penafsiran ayat yang berhubungan dengan
korupsi, dan buku-buku yang membahasnya.
-
15
3. Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu
dengan mencari literatur baik berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan
penelitian.
G. Sistematika Penulisan
Pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Yang mana setiap bab saling
berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan laporan penelitian ini bertujuan
agar pembahasan dalam laporan penelitian ini tersusun secara sistematis supaya
lebih mudah untuk dipahami. Sistematikanya antara lain:
Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka teori, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan
Bab II Tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI berisi Latar
Belakang dan Motivasi Penyusunan, Prinsip dasar Penyusunan Tafsir Tematik
Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI, serta Kelebihan dan Kekurangan Tafsir
Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI.
Bab III Tafsir Korupsi dan Penanggulanganya Dalam Tafsir Tematik Al-
Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI berisi yang pertama membahas Korupsi:
pengertian korupsi, factor dan penyebab korupsi, Hukum bagi koruptor
perspektif hukum di Indonesia, dan Lembaga anti korupsi di Indonesia. Kedua,
Ayat-ayat yang melarang Korupsi dalam tafsir tematik al-Quran dan kenegaraan
kemenag RI. Ketiga, Tafsir ayat-ayat yang melarang korupsi dalam tafsir
tematik al-Qur’an dan kenegaraan kemenag RI.
-
16
Bab IV Konsep Penanggulangan Korupsi Perspektif tafsir Tematik Al-
Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI
Bab V Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran-saran
-
17
BAB II
TAFSIR TEMATIK AL-QUR’AN DAN KENEGARAAN KEMENAG RI
A. Latar Belakang dan Motivasi Penyusunan
Al-Qur’an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (hudan) yang
dapat menuntun manusia kedalam jalan yang benar. Selain itu juga berfungsi
sebagai pemberi penjelas (tibyan) terhadap segala sesuatu dan pembeda (furqan)
antara kenenaran dan kebatilan. Sebagai salah satu upaya memberi pemahaman
baru yang berkualitas, penghayatan dan pengalaman ajaran agama (Al-Qur’an)
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI pada tahun
2008 telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.
Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para
ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam
masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur’an.22Begitu pentingnya tafsir Al-
Qur’an, kementrian Agama sejak tahun 1972 membentuk satu tim untuk
menyusun tafsir Al-Qur’an, disusun dengan pendekatan tahlili.Tafsir Tematik
karya Kementrian Agama ini adalah tafsir kolektif yang di akomodir oleh
pemerintahan. Selanjutnya, Kementrian Agama RI menyusun tafsir kolektif
yang berdasarkan pada tafsir tematik.
Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementrian Agama RI, seperti
yang tertuang dalam keputusan mentri Agama RI, Nomor BD/28/2008, tgl 14
22 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), xvii.
-
18
Februari 2008,23 telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir
tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-
Qur’an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006
di Cilito.
Pada edisi pertama tahun 2007, tema-tema yang diangkat adalah
Hubungan Umat beragama, Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, dan
Membangun Keluarga Harmonis,.Kemudian tahun 2008, terbit sebanyak lima
tema yaitu Pembangunan Ekonomi Umat, Kedudukan dan Peran Perempuan,
Etika Keluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, Pelestarian Lingkungan Hidup,
dan Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an. Pada tahun 2010, tema-tema yang
terbit sebanyak lima tema yaitu Sepiritual dan Akhlak, Kerja dan Ketenaga
Kerjaan, Keniscayaan Hari Akhir, Pendidikan, Pembangunan Karakter dan
Pengembangan SDM, serta Hukum Keadilan dan HAM.
Kemudian sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945,
dalam peraturan Presiden Replubik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, di
sebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:
1.Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, 2. Peningkatan
kualitas kerukunan umat beragama, 3.Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan
beragama dan, 4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.24 Sehingga
pada tahun 2011 terkait dengan kehidupan beragama diterbitkan lima buku tafsir
23Muhammad Choirurohman, “Tolernsi Beragama dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik
Kementrian Agama RI”, Skripsi (Salatiga: Program sarjana IAIN Salatiga,2017), 37. 24 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), Xiii.
-
19
Al-Qur’an tematik dengan tema-tema sebagai berikut: Al-Qur’an dan
Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan Informasi, Pembangunan
Generasi Muda dan, Al-Qur’an dan Kenegaraan.
Buku tafsir tematik dengan tema Al-Qur’an dan kenegaraan, merupakan
kitab tafsir yang memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan kenegaraan, mengkaitkan antara nash di dalam Al-Qur’an dan Hadits
Nabi yang membahas hal-hal berkaitan dengan negara dengan keadaan kenegara
Indonesia. Tafsir ini membahas tentang: Negara/ Kerajaan dalam lintasan
sejarah, tujuan negara menurut al-qur’an, prinsip-prinsip bernegara,hukum dan
perundang-undangan, Lembaga negara, syarat pemimpin negara, kewajiaban
dan hak pemimpin, kewajiban dan hak rakyat, wilayah dan kedaulatan, kekayaan
dan keuangan negara, hubungan antarnegara, dan yang terakhir penyimpangan
pengelolaan negara.25
Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim kerja yang
terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur’an para pakar dan cendekiawan dari
berbagai bidang terkait, mereka Adalah :
1. Kepada Badan Litbang dan Diklat Pengarah
2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Pengarah
3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi Ketua
4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. Wakil Ketua
5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. Sekertaris
25Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), xviii-xix
-
20
6. Prof. Dr. H. Salim Umar, MA. Anggota
7. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA. Anggota
8. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA. Anggota
9. Prof. Dr Muhammad Chirzin, MA. Anggota
10. Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan Anggota
11. Prof. Dr. Rosihun Anwar, MA. Anggota
12. Dr. Asep Usman Ismail, MA Anggota
13. Dr. H. Ali Nurdin, MA. Anggota
14. Dr. H. Ahman Husnul Hakim, MA. Anggota
15. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA. Anggota
16. H. Irfan Mas’ud, MA. Anggota
17. Hj.Yuli Yasin, MA. Anggota
18. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA. Anggota
Staf Sekertariat
1. H. Deni Hudaeny AA, MA.
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si
3. Mustopa, M.Si
4. Reflita, MA.
5. Novita Siswayanti, MA.
6. Bagus Purnomo, S.Th.I
7. Ahmad Jaeni, S.Th.I
8. Fatimatuzzahro, S.Hum
9. H. Harits Fadlly, Lc, MA.
-
21
10. Tuti Nurkhayati, S.H.I
Para narasurnber dalarn kegiatan ini adalah Prof. Dr. H. Quraish MA.,
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr.
H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA.26
B. Prinsip dasar Penyusunan Tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan
Kemenag RI
Karya tafsir tematik yang disusun oleh LajnahPentashihan Mushaf Al-
Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang
disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa
digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif,
seorang mufasir maudlu’i berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai
persoalan kehidupan dengan berangkat dari nash Al-Qur'an menuju realita
(minal-Qur'an ilal waqi). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada
hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasukdalam pemilihan tema hanya
kosa kata atau term, yang digunakan Al-Qur'an, sehingga diharapkan
subyektifitas penafsir menjadi semakin berkurang dan dapat ditemukan kaidah-
kaidah qur'ani menyangkut persoalan yang dibahas. Sebaliknya, dengan
pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan
realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an
(minal waqi' ilal-Qur’an). 27Pendekatan ini ditempuh mengingat semakin
banyaknya persoalan yang dihadapi manusla saat ini sedangkan jumlah teks Al-
26 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), XX. 27 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), xxx.
-
22
Qur'an terbatas, dan dalam banyak hal hanya berisikan prinsip-prinsip umum.
Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosa kota atau term
yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi
bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang
ada dalam Al-Qur'an.
Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ketika pertama kali melangkah
pada tahun 2007, tim penyusun berpedoman pada beberapa langkah yang telah
dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para
ulama Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah- langkah
tersebut antara lain: 28
1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (munasabah) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisls ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan
mengkompromikan antara yang 'am dan khas, yang mutlaq dan muqayyad
dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.
28 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), xxxi.
-
23
Dalam perjalanan berikutnya, seiring dengan kebutuhan untuk menjawab
persoalan persoalan kekinian yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-
Qur'an, langkah langkah di atas tidak sepenuhnya dipedomani. Banyak persoalan
yang tidak ditemukan penjelasannya secara tersurat dalam Al-Qur'an meski kita
dapat memetik petunjuk yang tersirat di balik itu. Keinginan kuat untuk
menjawab pelbagai persoalan kemasyarakatan terkadang 'memaksa' tim
penyusun untuk keluar dari pakem tafsir tematik di atas. Cara ini dipandang oleh
sebagiankalangan masih dapat ditolerir meski terkadang pembahasan yang
terlalu melebar dalam menjelaskan persoalan kekinian membuat sebagian
pembaca kehilangan kontak dengan tafsir Al-Qur'an. Meski demikian, dengan
segala kerendahan hati kami tetap menyebutnya sebagai tafsir tematik karena
dalam membahas tema-tema tersebut kami berpegangan pada petunjuk-petunjuk
yang terdapat dalam Al-Qur'an.
Dalam penulisan sebuah karya tafsir diperlukan kehati-hatian. Oleh
karenanya selain harus melewati kajian mendalam oleh sejumlah akademisi dan
ulama yang tergabung dalam tim penyusun, setelah dilakukan cetak perdana dan
terbatas, karya-karya tersebut dibahas bersama secara lebih meluas dalam
sebuah forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an.
Kepada para ulama dan akademisi peserta Mukernas Ulama Al-Qur'an yang
berlangsung di Mataram, 21-23 Juni 2011 kami ucapkan terima kasih ata segala
saran, kritik dan masukan yang diberikan untuk perbaikan dan penyempurnaan
buku-buku tafsir tematlk yang telah diterbitkan sejak tahun 2008 hingga 2010.
-
24
Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
merupakan sebuah upaya menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dan sistematis
agar lebih dapat dirasa ditengah masyarakat Bukan hanya sekadar dibaca untuk
mendatangkan pahala, tetapi juga menjadikannya sebagai petunjuk dalam
kehidupan.
Didalam sambutanya Dr. H. Muchlis M. Hanafi, M.A. Sebagai ketua Tim
punyusunan mengatakan “Tentu tak ada gading yang tak retak Untuk itu
masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan
penyempumaan di masa yang akan datang”.29 Tafsir Tematik ini masih terbuka
untuk masukan dan kritik.
C. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan
Kemenag RI
Metode tafsir ayat Al-Qur’an secara tematik sangat membantu masyarakat
agar semua persoalan yang ada dapat dipecahkan berdasarkan Al-Qur’an, selain
itu juga guna membimbing masyarakat muslim kejalan yang benar. Metode ini
pun tak luput dari adanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya
adalah sebagai berikut:30
1. Dapat menjawab tantangan zaman, penafsiran dengan metode ini
mampu mengatasi perkembangan zaman yang selalu berubah dan
berkembang, sehingga melalui metode penafsiran tematik ini. setiap
permasalahan yang ada dapat dilihat melalui tafsir al-Qur’an. Dengan
29 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), xxxii 30 Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012) cet. IV, 165
-
25
kata lain, sumber permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada dalam
masyarakat dan mencari jawaban di dalam al-Qur’an. Tafsir tematik Al-
Qur’an dan kenegaraan karya kemenag RI mencoba memberikan
jawaban atau solusi atas permasalahan penyimbangan pengelolaan
negara Indonesia dari al-Qur’an dan juga Hadits Nabi saw.
2. Praktis dan sistematis tafsir dengan metode tematik ini disusun secara
praktis dan tematis dalam memecahkan suatu masalah, dengan
menjelaskan setiap sub bab yang berkaitan dengan negara secara
lengkap, di mulai dari pengertian negara, tujuan negara, prinsip-prinsip
negara, hukum dan perundang-undangan, sampai konflik dan
penyimpangan pengelolaan negara.
3. Sangat dinamis, al-Qur’an di katakan sebagai kitab yang shohih li kulli
zaman wa makan, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman dan
tempat, karena cara pemahaman manusia di pengaruhi oleh
perkembangan zaman dan juga letak geografis, tafsir tematik ini
dinamis, sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di
dalam pikiran si pembaca dan pendengar dan dapat diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian al-Quran selalu aktual dan
tidak ketinggalan zaman. Dengan menggunakan al-Qur’am Hadits,
ijtihad ulama dan perundang-undangan di Indonesia, tafsir tematik ini
memberikan penjelasan yang disesuai dengan pemahaman masyarakat
Indonesia.
-
26
4. Membuat pemahaman menjadi utuh, setelah menetapkan judul
pembahasan yang akan di bahas, membuat pembahasan itu utuh dan
sempurna. Dalam hal ini tafsir tematik al-Qur’an dan kenegaraan karya
kemenag RI telah menetapkan judul-judul yang berkaitan tentang
negara untuk mengetahui pandangan-pandangan al-Qur’an terhadap
permasalahan negara.
Adapun Kekurangan metode tematik adalah sebagai berikut:
1. Terkesan memenggal ayat-ayat Al-Qur’an, maksudnya ialah metode ini
mengambil satu kasus di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung
beberapa permasalahan. Seperti dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 1,
yang menjelaskan tentang penciptaan pasangan Nabi Adam dan Hawa,
perintah bertakwa kepada Allah, dan perintah untuk saling menjaga dan
mengawasi. Pembahasan yang lebih di tekankan dalam kitab ini ialah
perintah untuk saling menjaga dan mengawasi untuk kebaikan, dalam
hal ini mengawasi para pejabat dari tindak korupsi, agar korupsi bisa di
cegah dengan pengawasan masyarakat. Menurut sebagian ulama (kaum
kontekstual) cara ini dipandang kurang sopan terhadap ayat-ayat al-
Qur’an, namun tidak menjadi masalah, jika tidak membawa kerusakan
atau kesalahan di dalam penafsiran.
2. Membatasi pemahaman ayat hanya terhadap tema tertentu, adanya
penetapan judul di dalam penafsiran, maka dengan sendirinya membuat
-
27
suatu permasalahan menjadi terbatas (sesuai dengan topik yang di
bahas).31
Dibalik kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada metode maudhu’i
tafsir al-Qur’an dan kenegaraan kemenag RI, metode ini dapat diandalkan untuk
menjawab problematika yang timbul di tengah masyarakat sekarang ini.
Berangkat dari asumsi diatas, maka kedudukan metode ini menjadi lebih urgen
dalam khazanah intelektual islam.
31 Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an,… 168-169.
-
28
BAB III
KORUPSI DAN PENANGGULANGANYA DALAM TAFSIR TEMATIK
AL-QUR’AN DAN KENEGARAAN KEMENAG RI
A. Korupsi
1. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” sudah sangat familiar di Indonesia. Asal kata korupsi
berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, dari bahasa Latin itulah
turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: Corruption
(corrupt), dalam Bahasa Belanda: corruptie, yang kemudian turun ke bahasa
Indonesia menjadi “korupsi”.32
Secara harfiah, arti dari ”korupsi” adalah ialah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
pengertian “korupsi” adalah “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan
uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya33
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan Muhammad Ali
di dalam buku Pendidikan anti korupsi kemendikbud bahwa34:
a. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai
kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
32 Ridwan Zachrie Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2009), 5 33 Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,(Jakarta: PT. Kompas
Media Nusantara, 2000),26 34 Nanang T. Puspito, et.al., Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi,(Jakarta:
Kemendikbud,2011), 24
-
29
b. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan
uang sogok, dan sebagainya, dan
c. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan
merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut:
sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut
jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam
jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan
penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan
jabatan.
2. Faktor dan penyebab korupsi
Tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-
faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga
bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk
melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi
dapat dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
a. Faktor internal
1) Aspek Perilaku Individu
a) Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan
karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang
profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah.
Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab
-
30
korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu
sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib
hukumnya.35
b) Moral yang kurang kuat Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung
mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari
atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang
memberi kesempatan untuk itu.36
c) Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering
mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila
tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka
peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk
memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah
dengan korupsi.37
2) Aspek Sosial
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum
behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat
memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat
baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam
hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman
pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.38
35 Nanang T. Puspito, et.al., Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi,(Jakarta:
Kemendikbud,2011), 47. 36 Ibid., 47. 37 Ibid., 48. 38 Ibid., 48.
-
31
b. Factor Eksternal
1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi
yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat
tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai
bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan
tindak korupsi terjadi karena:39
a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi
bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat
menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini
seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya
dari mana kekayaan itu didapatkan.
b) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah
masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa
korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila
negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga,
karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat
dari perbuatan korupsi.
c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap
perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini
kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah
39 Ibid., 48.
-
32
terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara
terbuka namun tidak disadari.
d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan
pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa
masalah korupsi adalahtanggung jawab pemerintah semata.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas
hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
2) Aspek ekonomi
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan
ada kemung-kinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal
ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk
mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.40
3) Aspek Politis
Menurut Rahardjo di dalam buku anti korupsi, bahwa kontrol sosial
adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang
agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial
tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang
melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang
diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang
dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis,
40 Ibid., 48.
-
33
meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan
perilaku korupsi 41
4) Aspek Organisasi
a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal
mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak
bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya,
misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan
mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.42
b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap
anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik,
akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti
korupsi memiliki peluang untuk terjadi.43
c) Kurang memadainya sistem akuntabilitas
Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum
dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum
dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode
tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi
pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil
41 Ibid., 48. 42 Ibid., 48. 43 Ibid., 49.
-
34
mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya
perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.
Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk
praktik korupsi.44
d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi
tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin
longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan
semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di
dalamnya.45
e) Lemahnya pengawasan
Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu
pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan
langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal
(pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang
bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang
tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional
pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun
pemerintahan oleh pengawas sendiri.46
44 Ibid., 49. 45 Ibid., 49. 46 Ibid., 49.
-
35
3. Hukuman bagi koruptor perspektif hukum Indonesia
UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan secara
terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena
korupsi. korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai
berikut:47
a. Kerugian keuangan negara
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:48
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali
termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan
rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan
47 Mudzakki, et.al,, ”Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi”.
Laporan Akhir.(Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan pembinaan Hukum
Nasional,2011). 18-23. 48 Ibid., 19.
-
36
keuangan/ perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai
dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk
memidana koruptor.49
b. Penggelapan dalam jabatan
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).50
Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali
termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan
rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan
keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999.
c. Suap-menyuap
Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
49 Ibid., 19. 50 Ibid., 19.
-
37
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya.51
Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal
dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1
ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999
sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU
No. 20 Tahun 2001
d. Pemborong Perbuatan curang
Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
51 Ibid., 20.
-
38
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,
atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan
bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat
membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan
negara dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau
penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan
curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;52.
Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20
Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang
dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7
UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian
dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.
e. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. ...
52 Ibid.,21.
-
39
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan
untuk mengurus atau mengawasinya.53
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001
berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999
sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU
No. 20 Tahun 2001
f. Gratifikasi
Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima
53 Ibid., 22.
-
40
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya.54
Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari
Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3
Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana
korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001
Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan
ketentuan sebagai berikut::
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan
oleh penuntut umum.
54 Ibid., 22-23
-
41
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).55
Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik
negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.56
55 Ibid., 23-24 56 Ibid., 24
-
42
Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah
rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun
2001.
4. Lembaga anti korupsi di Indonesia
Sejarah pembentukan Lembaga/ Tim Pemberantasan Korupsi
sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 hingga saat ini. Lembaga atau
tim yang pernah dibentuk dalam pemberantasan korupsi, sebagai berikut:57
a. Pada masa orde lama
Munculnya perpu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan
tindak pidana korupsi. Perpu itu dikukuhkan menjadi UU No. 24/1960.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “Operasi Budhi”.
b. Pada masa orde baru
1) Tim Pemberantasan Korupsi/ TPK (1967)
2) Komisi Empat (1970)
3) Komisi Anti Korupsi/ KAK (1970)
4) Operasi Penertiban /OPSTIB (1977)
c. Masa reformasi
1) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGPTPK
(1999-2001)
2) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara /KPKPN (1999-
2002)
57 Mudzakki, et.al,, ”Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi”.
Laporan Akhir.(Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan pembinaan Hukum
Nasional,2011). 26-31
-
43
3) Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK (2003)
4) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Timtas Tipikor
(2005)
5) Pengadilan tindak pidana korupsi (2009)
B. Ayat-ayat yang Melarang Korupsi dalam Tafsir Tematik Al-Qur’an dan
Kenegaraan Kemenag RI
1. QS. Al-Maidah/5:33
َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْْلَْرِض فََساًدا إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحارِ بُوَن َّللاَّ
ْن ِخََلٍف أَْو يُنفَْوا مِ َن أَن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم م ِ
ْنيَۖا َولَ ِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ ُهْم فِي اْْلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٌم اْْلَْرِضِۚ ذََٰ
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya
dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat
kediamannya). Yang demikian itu kebinaanbagi mereka didunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Q.S. Al-Maidah 5:33)58
a. Kosa kata
58 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), 393
-
44
NO Kosa kata Asal kata Maqoyisul lughoh Arti
ُؤاْ 1 َٰٓ )جزي( الجيم جزي َجَزَٰ
والزاء والياء: قيام
الشيء َمقاَم غيره
59فأتُه إياه. ومكا
Terdiri dari huruf jim,
za, dan ya. Bermakna
tergantinya sesuatu
oleh sesuatu yang lain
(balasan, membalas)
)حرب( الحاء حرب َحاِربُونَ 2
والراء والباء أصوٌل
أحدها الس ْلب، ثَلثة:
واْلخر دوْيبَّة،
والثالث بعُض
60المجالس.
Terdiri dari huruf kha,
ra, dan ba. Mempunyai
tiga arti, yang salah
satunya bermakna
merampas/merampok.
سعى َويَۡسعَۡونَ 3Berbuat atau bertindak
فسد فََساًدا 4)فسد( الفاء والسين
والدال كلمةٌ واحدة،
فََسَد الشَّيُء يَْفُسد
فساداً وفُسوداً، وهو
61 فاِسٌد وفَِسيد.
Terdiri dari huruf fa,
sin, dan dal.
Mempunyai satu
makna yaitu merusak.
59 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah ,Juz 1. 455 60 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah ,Juz 2. 48 61 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah ,Juz 4. 503
-
45
اْ 5 )قتل( القاف والتاء قتل يُقَتَّلُوَٰٓ
والَلم أصٌل صحيح
يدلُّ على إذالٍل
62وإماتٍة.
Terdiri dari huruf qaf,
ta, dan lam.
Mempunyai satu
makna yang berarti
menundukkan dan
membunuh.
اْ يَُصلَّ 6 بُوَٰٓ صلب )صلب( الصاد
والَلم والباء
أصَلن: أحدهما يدلُّ
ة، على الشد ة والقو
واْلخر جنس من
63الَوَدك.
Terdiri dari huruf shad,
lam, dan ba’.
Mempunyai dua
makna, salah satunya
berarti kesungguhan,
kekuatan dan kedua
berati salah satu jenis
malapetaka.
طَّعَ قَ تُ 7 )قطع( القاف قطع
والطاء والعين أصٌل
صحيٌح واحد، يدل
على َصْرٍم وإبانة
64شيٍء من شيء.
Terdiri dari huruf qaf,
tha, dan ‘ain.
Mempunyai satu
makna yaitu
memotong,
membangun atau
62 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah ,Juz 5. 56 63 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 3. 301 64 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 5. 101
-
46
membuat sesuatu
dengan cara
memotongnya.
فٍ 8 الخاء )خلف( خلف ِخلََٰ
والفاء أصوٌل َلم وال
ثَلثة: أحُدها أن
يجيَء شيٌء بعَد
شيٍء يقوُم مقاَمه،
والثاني ِخَلف
قُدَّام، والثالث
65التغيُّر.
Terdiri dari huruf kho’,
lam, dan fa.
Mempunyai 3 makna:
mengganti,
baru/sekarang, dan
berubah/merubah.
)نفي( النون والفاء نفي يُنفَۡواْ 9
رف المعتل والح
على أَُصيٌل يدلُّ
تْعِرية شيء من
شيٍء وإبعاده منه.
66
Terdiri dari huruf nun,
fa, dan ya. Mempunyai
satu arti yang
menunjukkan atas
mengusir dan
menjauhkan sesuatu
atas sesuatu.
65 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 2. 210 66 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 5. 456
-
47
b. Munasabah
Pada ayat-ayat yang sebelumya telah di terangkan kisah kedua putra
Nabi Adam (Qabil dan Habil). Qabil membunuh Habil disebabkan oleh
kedengkiannya. Karena perbuatan Qabil itu adalah kesalahan besar dan
merupakan pembunuhan manusia yang pertama kali terjadi di bumi, maka
Qabil ikut menerima dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi sesudahnya.
Kemudian pada ayat ini di terangkan hukuman orang yang merampok,
mengganggu keamanan umum dan lain lain. perbuatan itu kerap kali juga
disertai dengan pembunuhan.67
c. Asbabun Nuzul
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Yazid bin Abi Habib bahwasanya
Abdul Malik bin Marwan mengirimkan surat kepada Anas bin Malik yang
berisi pertanyaan tetang ayat, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.. lalu Anas mengirim kembali
kepada Abdul Malik bin Marwan bahwasanya ayat ini turun pada orang-
orang Urniy. Yaitu ketika mereka keluar dari Islam, membunuh
penggembala, dan membawa untanya. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan
dari Jarir hadits yang serupa dengannya. Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari
Abu Hurairah hadits yang serupa.68
2. QS. Al- Baqarah/2:30
67 Kementrian Agama RI.Al-Qur’an dan Tafsirnya. Vol. 2(Jakarta:PT. Sinergi Pustaka
Indonesia,2012),389. 68 Imam As-Syuyuti, ASBABUN NUZUL, Sebab Turunya Ayat Al-Qur’an (edisi Indonesia),
Cet 1- (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 199-200.
-
48
قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اْْلَْرِض َخِليفَةًۖ
َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بِ ُس لََكۖ قَاَل إِن ِي َمن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الد ِ َحْمِدَك َونُقَد ِ
لَُم َما اَل تَْعلَُموَن أَعْ
“Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata:
"Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusakan padanya dan
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan
mensucikan-Mu?" Dia berfirman: "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui" (Al-Baqarah 2:30)69
a. Kosa kata
NO Kosa kata Asal kata Maqoyisul lughoh Arti
الخاء )خلف( خلف َخِليفَةۖ 1
والَلم والفاء أصوٌل
ُدها أن ثَلثة: أح
يجيَء شيٌء بعَد
شيٍء يقوُم مقاَمه،
والثاني ِخَلف قُدَّام،
70والثالث التغيُّر.
Terdiri dari huruf kho’,
lam, dan fa.
Mempunyai 3 makna:
mengganti,
baru/sekarang, dan
merubah/berubah.
69 Muchlis M. Hanafi, et.al., Tafsir Tematik : Al-Qur’an dan kenegaraan, (Jakarta : Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), 395. 70 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 2. 210
-
49
سفك َويَۡسِفكُ 2)سفك( السين والفاء
والكاف كلمة واحدة.
دَمه يقال َسفَكَ
ً ، إذا يسِفكه سْفكا
أساله، وكذلك
71الد مع.
Terdiri dari huruf sin,
fa, dan qof. Mengalir
(darah).
)سبح( السين والباء سبح نَُسب ِحُ 3
والحاء أصَلن:
أحدهما جنٌس من
العبادة، واْلخر
جنٌس من السَّعي.
72
Terdiri dari huruf sin,
ba, dan kha.
Mempunyai dua arti:
pertama merupakan
salah satu jenis
ibadah/dzikir (tasbih),
dan kedua sejenis cara
berjalan.
سُ 4 قدس نُقَد ِ)قدس( القاف
والدال والسين أصٌل
صحيح، وأظنه من
ِ الكَلم الشرعي
Terdiri dari huruf qaf,
dal, dan sin.
Mempunyai satu arti
yaitu suci/mensucikan.
71 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah ,Juz 3. 78 72 Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 3. 125
-
50
، وهو يدلُّ اإلسَلمي
73على الطْهر.
b. Munasabah
Ayat-ayat yang lalu mengingatkan manusia kepada nikmat-nikmat
yang telah dilimpahkan-Nyakepada mereka. Jika mereka senantiasa ingat
kepada nikmat tersebut, niscaya mereka akan senantiasa bersyukur dan
bertakwa kepada-Nya, dan mereka tidakmakan durhaka dan mengingkari
nikmat-nikmat-Nya itu. Kemudian pada ayat ini dan dua ayat setelahnya,
Allah menerangkan nikmat-Nya yang jauh lebih besar, yang disukuri oleh
semua keturunan Adam a.s. dengan cara menaati perintah-perintah-Nya, serta
menjauhkan diri dari kedurhakaan dan kekafiran terhadap-Nya. Nikmat
tersebut ialah diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi.74
3. QS. Ali Imron/3: 161
ٍ أَن يَغُلَِّۚ َوَمن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلقِ َوَما ثُمَّ تَُوفَّىَٰ َكاَن ِلنَبِي يَاَمِةِۚ
ا َكَسبَْت َوُهْم اَل يُْظلَُموَن ُكلُّ نَْفٍس مَّ
73Ibnu Al Faris, Mu’jam Maqayis Al Lughah, Juz 5. 63. 74 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya. Vol. 1(Jakarta:PT. Sinergi Pustaka
Indonesia,2012),75.
-
51
“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia
akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian setiap orang
akan diberi balasan yang sempurna,