Bandar Lampung, 17 Oktober 2018

Penanganan Masalah Stunting

di Indonesia

Elan Satriawan, PhD

Koordinator Kelomok Kerja Kebijakan

Forum Ilmiah Tahunan 2018

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Outline

Mengapa Masalah Stunting Sangat Penting Untuk Ditangani

Kerangka Penanganan Stunting dan Regulasi Saat ini

Pembelajaran Internasional dalam Penanganan Stunting

Koordinasi dalam Penanganan Stunting

Penetapan Prioritas Penanganan Stunting

1 |

2 |

4 |

3 |

5 |

Mengapa Masalah Stunting Sangat Penting

Untuk Ditangani

1

4

Sekitar 37% (9 Juta) Anak Mengalami StuntingStunting di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan

Jumlah anakstunting <5 tahun

Q-1 (poorest) Q-2 Q-3

Sumber: Estimasi dari RISKESDAS (tingkat stunting)dan proyeksi populasi BPS

Q-4 Q-5 (richest)

-00

10.0

20.0

30.0

40.0

60.0

50.0

Stunting U-5,Indonesia

2007

2010

2013

5

Situasi Stunting Indonesia dan Global

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit,

menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan

Tingkat ‘Kecerdasan’

Anak Indonesia

di urutan 64 terendah

dari 65 negara*

52

50

17

2

64

Singapura

Vietnam

Thailand

Malaysia

Indonesia

*Asesmen yang dilakukan pada tahun 2012 oleh OECD PISA (Organisation for

Economic Co-operation and Development - Programme for International Student

Assessment), suatu organisasi global bergengsi, terhadap kompetensi 510.000

pelajar usia 15 tahun dari 65 negara, termasuk Indonesia, dalam bidang membaca,

matematika, dan science.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan

bahwa stunting….

Sumber: diolah dari laporan World Bank Investing in

Early Years brief, 2016

Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan

Produktivitas Pasar kerja

Mengurangi

pendapatan

pekerja dewasa

hingga 20%

Memperburuk kesenjangan/inequality

Mengurangi 10% dari

total pendapatan seumur hidup

Kemiskinan

antar-generasi

Hilangnya 11% GDP

Sel Otak pada Anak Normal dan Stunted

Kerangka Penanganan Stunting dan

Regulasi Saat ini

2

Kerangka PenangananStunting

Intervensi yang ditujukan kepada rumah

tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan

(HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh

sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat

jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam

waktu relatif pendek.

Intervensi Gizi Sensitif

(berkontribusi 70%)

Intervensi yang ditujukan melalui berbagai

kegiatan pembangunan diluar sektor

kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat

umum, tidak khusus untuk rumah tangga

1.000 HPK.

1 Intervensi Gizi Spesifik

(berkontribusi 30%)

8

2

Intervensi Gizi Spesifik

Kelompok Sasaran Intervensi Prioritas Intervensi PentingIntervensi

Sesuai Kondisi

Intervensi gizi spesifik – Sasaran prioritas

Ibu hamil

• Pemberian makanan tambahan bagi ibu

hamil dari kelompok miskin

• Suplementasi tablet tambah darah

• Suplementasi kalsium

• Pemeriksaan kehamilan

• Perlindungan

dari malaria

• Pencegahan HIV

Ibu menyusui dan anak

0-23 bulan

• Promosi dan konseling menyusui

• Promosi dan konseling pemberian makan

bayi dan anak (PMBA)

• Tata laksana gizi buruk akut

• Pemberian makanan tambahan

pemulihan bagi anak gizi kurang akut

• Pemantauan pertumbuhan

• Suplementasi kapsul

vitamin A

• Suplementasi taburia

• Imunisasi

• Suplementasi zinc untuk

pengobatan diare

• Manajemen terpadu balita

sakit (MTBS)

• Pencegahan

kecacingan

Intervensi gizi spesifik – Sasaran Penting

Remaja dan wanita usia subur • Suplementasi tablet tambah darah

Anak 24-59 bulan

• Tata laksana gizi buruk akut

• Pemberian makanan tambahan

pemulihan bagi anak gizi kurang akut

• Pemantauan pertumbuhan

• Suplementasi kapsul

vitamin A

• Suplementasi taburia

• Suplementasi zinc untuk

pengobatan diare

• Manajemen terpadu balita

sakit (MTBS)

• Pencegahan

kecacingan

Intervensi Gizi Sensitif

Jenis Intervensi Program/Kegiatan Intervensi

Peningkatan

penyediaan air minum

dan sanitasi

• Akses air minum yang aman

• Akses sanitasi yang layak

Peningkatan akses dan

kualitas pelayanan gizi

dan kesehatan

• Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB)

• Akses Jaminan Kesehatan (JKN)

• Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)

Peningkatan

kesadaran, komitmen,

dan praktik

pengasuhan dan gizi

ibu dan anak

• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media

• Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi

• Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua

• Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh-kembang anak

• Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja

• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peningkatan akses

pangan bergizi

• Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu

• Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng)

• Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan

Kebijakan dan Regulasi terkait Stunting

11

• Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan

• Undang-Undang (UU) No. 18/2012 tentang Pangan

• RPJPN 2005–2025 (Pemerintah melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan

Sanitasi Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air

minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia)

• RPJMN 2015-2019 (target penurunan prevalensi stunting pada 2019 adalah menjadi 28% pada 2019)

• Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

• Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif

• Kepmenkes No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Ais Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi

di Indonesia

• Permenkes No.15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui

dan/atau Memerah Air Susu Ibu

• Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

• Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi

• Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011

• Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan

(Gerakan 1000 HPK), 2013

• Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari

Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013

Kendala Penyelenggaraan Penanganan Stunting

Berbagai regulasi terkait penanganan stunting belum dijadikan

landasan bersama dalam menangani stunting.

Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik

dan sensitif di semua tingkatan- terkait dengan perencanaan dan

penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.

Belum efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan

sumber dana.

Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.

Belum optimalnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait

stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Pembelajaran Internasional dalam

Penanganan Stunting

3

13

Sumber :diolah dari laporan Bank Dunia, World Bank 2017 Investing in the Early Years for Shared Prosperity

Prevalensi

stunting

berkurang 50%

(28.5% di 2007

dan 14.4% di

2015)

Result-based Budgeting

(RBB)/

Penganggaran

berbasiskan Hasil

terfokus pada hasil untuk

anak

Anggaran untuk

Insentif Kinerja

Anggaran diselaraskan

dengan beban dari gizi buruk

Harmonisasi Investasi

Pemangku/Mitra terkait

menggunakan

RBB/Penganggaran Berbasis

Hasil

Seleksi dalam Aksi Prioritas

di Anggaran

Meningkatkan layanan

gizi dari sisi permintaan

dan sisi pelayanan

(demand dan supply-side)

Solusi berbasis

bukti/Evidence-based

Solutions

Kampanye Media Massa

Peningkatan kualitas dan

jangkauan dari layanan

ibu hamil dan gizi

Transfer Bantuan Bersyarat

bagi Masyarakat Miskin

Str

ate

giLin

tas

Se

kto

r

An

gga

ran

be

rda

sa

rka

nH

asil

Komitmen

Presiden

Peran

Kementerian Keuangan

Target Regional

Advokasi

Masyarakat

Ko

mit

me

nya

ng k

ua

t

Pra-reformasi Paska-reformasi

1990-2007 2008-2014

1,6% 10,7%

Tingkat rata-rata tahunan

penurunan stunting

Strategi Peru Menurunkan Stunting 50%dalam 8 tahun

Pengalaman Negara-Negara Lain (1)

Negara Capaian Upaya Penguatan

India

(Maharastra)

Stunting turun

16% dalam

7 tahun

Behavior Change Communication/BCC di Tingkat Komunitas:

• Pekerja kesehatan di garda depan memberikan pelayanan gizi dan

kegiatan BCC (behavior change communication).

Koordinasi dan kerjasama di Tingkat Penyedia Layanan:

• Memberdayakan dan mendukung masyarakat bekerja secara

horizontal antar sektor, yang biasanya bekerja secara vertikal

(upaya koordinasi antara pekerja berbasis rumah sakit dan

petugas kesehatan atau bidan dalam memberikan dukungan dan

panduan di sekolah).

Penyediaan pangan bergizi di Tingkat Nasional:

• Memperluas intervensi fortifikasi pangan untuk meningkatkan

kualitas diet

Pemberian Bantuan Sosial di Tingkat Nasional:

• Dana tunai bagi ibu hamil untuk mengurangi hambatan keuangan

dalam memenuhi gizi yang baik.

Pengalaman Negara-Negara Lain (2)

Negara Capaian Upaya Penguatan

Bangladesh

Stunting

berkurang

1,4% setiap

tahun

sejak 1997

Behavior Change Communication/BCC di Tingkat Keluarga dan Komunitas:

• pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk gizi.

Koordinasi dan kerjasama lintas sektor:

• Intervensi lintas sektor, saling mengait, dan bervariasi sesuai penyebab

stunting.

Di Tingkat Daerah dan Nasional:

• Peningkatan aset rumah tangga, pendidikan pengasuhan, peningkatan

cakupan sanitasi,

Mexico

Maternity Cash

Transfer

Stunting

bawah 36

bulan turun

sebanyak

10%

Pemberian Bantuan Sosial di Tingkat Nasional:

• Transfer dana tunai dikombinasikan dengan pendidikan gizi dan kesehatan.

1. Transfer dana tunai digunakan untuk membeli pangan kaya gizi selama

kehamilan, menyusui, dan pada tahap pemberian makanan

2. Transfer dana memberi tambahan pendapatan dan meningkatkan akses

pelayanan kesehatan

3. Transfer dana tunai juga menggerakkan pasar lokal dan ekonomi untuk

meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, memberdayakan perempuan

melalui pengaturan sumberdaya.

Upaya 1.000 hari penghidupan di Tingkat Penyedia Layanan

• Pemberian suplemen micronutrient

Pengalaman Negara-Negara Lain (3)

Negara Capaian Upaya

Brazil

• Stunting menurun

dari 37% menjadi

7% dalam 30 tahun

• Rata-rata jangka

waktu pemberian

ASI meningkat dari

2,5 bulan menjadi

14 bulan

Komitmen di Tingkat Nasional:

• Visi Presiden, komitmen, dan kepemimpinan

memprioritaskan aksi terkait gizi di seluruh sektor untuk

meningkatkan akses pelayanan ibu hamil dan gizi anak;

• Mengatasi kelaparan serta penyediaan pangan dan gizi

disertai anggaran yang mencukupi

• Dukungan kelembagaan untuk menjalankan program-

program.

• Menginisiasi perubahan kebijakan

Menguatkan pemberian ASI eksklusif di Tingkat Nasional:

• Penegakan International Code of Marketing of Breast-milk

Substitutes

• Penerapan cuti melahirkan 6 bulan untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung perempuan memberikan ASI;

Pengalaman Negara-Negara Lain (4)

Negara Upaya Penguatan

Vietnam

Menguatkan pemberian ASI eksklusif di Tingkat Nasional:

• Memperpanjang cuti melahirkan hingga 6 bulan;

• Melarang iklan bahan pengganti ASI yang diketahui mengurangi angka ASI

ekslusif;

Perubahan regulasi di Tingkat Nasional:

• Didukung oleh kampanye kesadaran masyarakat untuk mempromosikan

pesan-pesan kunci

Pemberian penghargaan pada kerja bidan

Dukungan di Tingkat Komunitas:

• Dukungan ibu-ibu dan keluarga dalam mensukseskan perubahan regulasi

• Kepemimpinan yang kuat untuk memastikan hal tersebut dilakukan

Dilakukan pemantauan

Koordinasi dalam Penanganan Stunting

4

19

Koordinasi Penanganan Stunting Nasional

Rapat Terbatas tentang stunting yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 5 April 2018

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk percepatan penanganan anak kerdil (stunting) yang dipimpin oleh Wakil Presiden:

a) Tanggal 12 Juli 2017

b) Tanggal 9 Agustus 2017

c) Tanggal 16 Mei 2018

Pencanangan Gerakan Pencegahan stunting (kerdil) Nasional Oleh Kepala Staf Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Agraria

dan Tata Ruang, Gubernur DKI, serta Wakil Gubernur DIY, pada hari Minggu 16 September 2018, di Monas.

Koordinasi Penanganan Stunting Nasional:

Pengarah:

Presiden & Wakil Presiden

Penanggung Jawab:

Koordinator: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Koordinator Intervensi Gizi Spesifik: Menteri Kesehatan

Koordinator Intervensi Gizi Sensitif: Menteri PUPR

Koordinator Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program: Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam

Negeri

Koordinator Kampanye Nasional: Menteri Kominfo

Koordinator Kebijakan Ketahanan Pangan: Menteri Pertanian

Koordinator Pemantauan dan Evaluasi: KSP, Sekretariat TNP2K, Sekretariat SDGs

Penetapan 5 Pilar Penanganan Stunting

Kampanye

Nasional Berfokus

pada pemahaman,

perubahan

perilaku, komitmen

politik dan

akuntabilitas

Konvergensi,

Koordinasi, dan

Konsolidasi Program

Nasional, Daerah,

dan Masyarakat

Pemantauan

dan Evaluasi

Komitmen dan

Visi Pimpinan

Tertinggi Negara

Mendorong

Kebijakan

“Nutritional

Food Security”

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5

TUJUAN

Memastikan penanganan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semuatingkatan.

STRATEGI

1. Kepemimpinan Presiden untuk penanganan stunting; dengan memastikan bahwa visi,

arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden tersosialisasikan dengan baik dan

diterjemahkan ke dalam kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan

memadai di semua tingkatan.

2. Kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk penanganan stunting; dengan menciptakan

lingkungan yang mendukung bagi penyelenggaraan kegiatan konvergensi penanganan

stunting.

3. Kepemimpinan Pemerintah Desa untuk penanganan stunting; dengan menciptakan

lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan penanganan stunting secara

konvergen di tingkat desa.

4. Pelibatan swasta, masyarakat madani, dan komunitas; dengan memastikan keterlibatan

mereka secara aktif dalam percepatan penanganan stunting di masyarakat.

22

Pilar 1: Komitmen dan Visi Kepemimpinan Tertinggi

TUJUAN

Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting.

STRATEGI

1. Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan

berkelanjutan; dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran

komunikasi, dan pengukuran dampak yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan

berkelanjutan.

2. Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran; dengan memastikan

pengembangan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.

3. Advokasi berkelanjutan kepada pengambil kebutuhan; dengan memastikan

terselenggaranya penjangkauan yang sistematis.

4. Pengembangan kapasitas penyelenggara; dengan memberikan pengetahuan dan

pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif

dan efisien.

23

Pilar 2: Kampanye Nasional Berfokus pada Pemahaman,

Perubahan Perilaku, Komitmen Politik dan Akuntabilitas

Pelaksanaan Materi Kampanye Stunting dan Isi Piringku

Poster Audio Visual/Video

Testimoni Wakil Presiden (30 or 45sec)

1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK(30sec)

ASI ekslusif (30sec)

Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS (30sec)

24

TUJUAN

Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat,

daerah, dan masyarakat.

STRATEGI

1. Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan;

untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan

kapasitas pemerintah kabupaten/kota.

2. Memperbaiki pengelolaan layanan program; untuk memastikan sasaran prioritas (rumah

tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.

3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah sampai desa;

untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan

program.

25

Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program

Nasional, Daerah, dan Masyarakat

Salah Satu Upaya Percepatan Penanganan Stunting adalah Konvergensi Penggunaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan

Anggaran K/L

Anggaran non-K/L

APBD

Masuk dalam

APBD/ APBDes

Belanja

Pemerintah

(Pusat)

Transfer Ke

Daerah dan

Dana Desa

(TKDD)

Mendanai Kewenangan

6 Urusan (Mutlak)

DAK

Dana Otsus dan

Keistimewaan DIYDAU

Dana Perimbangan

Mendanai KewenanganDiluar 6Urusan

APBN

DBH

Dana Insentif

Daerah

Dana Desa

DESA

1. Intervensi Sasaran

Ibu Hamil

2. Intervensi

Sasaran Ibu

Menyusui dan

Anak 0-6 Bulan3. ….dst….

4. Intervensi Air

Bersih

5. Sanitasi

6. Edukasi

7. ….dst…

Bentuk: Transfer ke Kabupaten

Program/kegiatan ke Desa

Dana Vertikal

Subsidi

Dana Tugas Pembantuan:

Ditugaskan ke Gub/Bupati/Walikota

Dana Dekonsentrasi:

Dilimpahkan ke Gubernur

Program/Kegiatan Pusat (K/L)

Dana Sektoral: Dikerjakan oleh UPT

Specific grant, penggunaanya

di-earmark untuk bidangtertentu

Block Grant

Mendanai kebijakan tertentu

Pemerintah (misal: infrastruktur)

Konvergensi Penggunaan Anggaran

26

TUJUAN

Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

STRATEGI

1. Penyediaan pangan yang bergizi; dengan memastikan agar program fortifikasi pangan

utama yang sudah berjalan (garam, tepung terigu, minyak goreng) ditingkatkan cakupan

dan kualitasnya.

2. Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga

kurang mampu; agar dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran prioritas dari keluarga

kurang mampu.

3. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga; dengan mempercepat diversifikasi

pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan pengembangan Kawasan Ramah

Pangan Lestari (KRPL) berkelanjutan.

4. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan; dengan memperkuat koordinasi

kelembagaan, penegakan hukum, dan mekanisme pelabelan dan penyampaian iklan

pangan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan.

27

Pilar 4: Mendorong Kebijakan “Nutritional Food Security”

TUJUAN

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian

layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

STRATEGI

1. Peningkatan sistem pendataan; yang dapat memantau secara akurat dan berkala data

prevalensi stunting di tingkat nasional dan kabupaten/kota.

2. Penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran; data harus mudah diakses,

dipahami, dan digunakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan

dan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

3. Percepatan siklus pembelajaran; dengan meningkatkan mekanisme berbagi

pengetahuan, pembelajaran, dan inovasi.

28

Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi

Penetapan Prioritas Penanganan Stunting

5

29

Prioritas

Kabupaten/

Kota Prioritas

Ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau

rumah tangga 1.000 HPK

Sasaran

Prioritas

• Intervensi Gizi Spesifik

• Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi

Prioritas

2018 100 Kab/Kota prioritas

2019 160 Kab/Kota prioritas

2020-2024: semua Kab/Kota prioritas secara bertahap

Penetapan 100 Wilayah Prioritas Penanganan Stunting 2018

31

32

Terima Kasih