PENANGANAN BANK BERMASALAH

PENYEHATAN, MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI DAN

LIKUIDASI BANK BERMASALAH

4 KEWENANGAN BANK INDONESIA SELAKU BANK SENTRAL

POWER TO LICENCE KEWENANGAN MEMBERIKAN IJIN

POWER TO REGULATE KEWENANGAN UNTUK MENGATUR

POWER TO CONTROL KEWENANGAN UNTUK MENGENDALIKAN /

MENGAWASI PASAL 34 UU NO 3 TAHUN 2004 (DIAMBIL ALIH

LEMBAGA PENGAWASAN SEKTOR KEUANGAN, PALING LAMBAT DIBENTUK 31 DES 2010)

POWER TO IMPOSE SANCTION KEWENANGAN UNTUK MENGENAKAN SANKSI

PENYEHATAN BANK BERMASALAH

KESEHATAN BANK DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

BAB VI PASAL 25 UU BANK INDONESIA NO. 23/1999: BI BERWENANG MENETAPKAN KETENTUAN

PERBANKAN YANG MEMUAT PRINSIP KEHATI-HATIAN

DIATUR DALAM PBI UU PERBANKAN NO. 7/1992 PASAL 2 DAN 29:

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK DILAKUKAN OLEH BI

BANK WAJIB MEMELIHARA TINGKAT KESEHATAN BANK SESUAI DENGAN KECUKUPAN MODAL, KUALITAS ASET, KUALITAS MANAJEMEN, LIKUIDITAS, RENTABILITAS, SOLVABILITAS DAN ASPEK LAIN, DAN WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SESUAI DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

UKURAN TINGKAT KESEHATAN BANK DI INDONESIA

SISTEM CAMEL (CAPITAL, ASSET, MANAGEMENT, EARNING, LIKUIDITY) PLUS.

FAKTOR PLUS YAITU KEADAAN ATAU UNSUR-UNSUR YANG TIDAK TERMASUK DALAM KEADAAN KEUANGAN BANK: KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN-

PERATURAN, KHUSUSNYA PERATURAN DI BIDANG PERBANKAN

CONTOH 1: CAR (RASIO KECUKUPAN MODAL)

ADALAH RASIO YANG MEMPERLIHATKAN SEBERAPA JAUH SELURUH AKTIVA BANK YANG MENGANDUNG RESIKO (KREDIT, PENYERTAAN, SURAT BERHARGA, TAGIHAN KEPADA BANK LAIN) IKUT DIBIAYAI DARI DANA MODAL SENDIRI BANK, DISAMPING MEMPEROLEH DARI SUMBER-SUMBER DILUAR BANK (SEPERTI DANA MASYARAKAT, PINJAMAN (UTANG) DAN LAIN-LAIN)

CAPITAL ADEQUACY RATIO ADALAH RASIO KINERJA BANK UNTUK MENGUKUR KECUKUPAN MODAL YANG DIMILIKI BANK UNTUK MENUNJANG AKTIVA YANG MENGANDUNG ATAU MENGHASILKAN RESIKO

CONTOH 2:LDR (LOAN TO DEPOSIT RATIO)

MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA PINJAMAN TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN) UNTUK MENGUKUR TINGKAT LIKUIDITAS BANK YANG MENUNJUKKAN KEMAMPUAN BANK MEMENUHI PERMINTAAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN TOTAL DANA PIHAK KETIGA

SEBERAPA JAUH KEMAMPUAN BANK DALAM MEMBAYAR KEMBALI PENARIKAN DANA YANG DILAKUKAN OLEH DEPOSAN DENGAN MENGANDALKAN KREDIT YANG DIBERIKAN SEBAGAI SUMBER LIKUIDITASNYA

SEBERAPA JAUH PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DAPAT DIIMBANGI DENGAN KEWAJIBAN BANK UNTUK SEGERA MEMENUHI PERMINTAAN DEPOSAN YANG INGIN MENARIK KEMBALI DANANYA

CONTOH 3:CR (CASH RATIO)

DIPERGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BANK DALAM MEMBAYAR KEMBALI SIMPANAN NASABAH (DEPOSAN) PADA SAAT DITARIK DENGAN MENGGUNAKAN ALAT LIKUID YANG DIMILIKI

SEMAKIN TINGGI RASIO, SEMAKIN TINGGI KEMAMPUAN LIKUIDITAS BANK TERSEBUT

SEJARAH PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PELUANG PAKTO 8 TIDAK DIIMBANGI DENGAN SDM YANG MEMADAI

TERPURUKNYA KONDISI PERBANKAN NASIONAL: MEROSOTNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT

TERHADAP PERBANKAN TINGGINYA TINGKAT SUKU BUNGA SIMPANAN

UNTUK MENARIK DANA MASYARAKAT YANG KEHILANGAN KEPERCAYAAN

TINGGINYA BUNGA BERIMBAS KEPADA KETIDAKMAMPUAN DEBITUR PENERIMA KREDIT (NPL TINGGI)

PERBANKAN NASIONAL MEMILIKI PINJAMAN INTERNASIOAL YANG TINGGI

BANK TIDAK DAPAT MENJALANKAN FUNGSI INTERMEDIASI

ARAH KEBIJAKAN BLANKET GUARANTEE:

UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT BERUPA SKIM PENJAMINAN OLEH PEMERINTAH YANG BERSIFAT MENYELURUH

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN): BADAN YANG BERTUGAS MEREHABILITASI BANK-BANK

BERMASALAH YANG MASIH BERPROSPEK AGAR PENYEHATAN PERBANKAN BERHASIL

BPPN LEPAS DARI BANK INDONESIA, SEHINGGA BI DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA BANK LAINNYA LEBIH EFEKTIF

FIT AND PROPER TEST SECARA BERKESINAMBUNGAN RESTRUKTURISASI PERBANKAN YANG BERSIFAT

MENYELURUH DENGAN TUJUAN TERCIPTA PERBANKAN YANG SEHAT DENGAN MENGHAPUSKAN BANK YANG TIDAK MEMILIKI PROSPEK DARI PERBANKAN NASIONAL MENGELOMPOKKAN BANK MENJADI 3 KATEGORI BERDASAR

CAR (A>25,B>8, C<8)

DASAR HUKUM PENANGANAN BANK BERMASALAH

UU BANK INDONESIA UU PERBANKAN UU KEPAILITAN UU PT DLL

DASAR HUKUM: UU BI

UU BANK INDONESIA NO. 23/1999 PASAL 24 DAN 26: TENTANG KEWENANGAN

MEMBERI DAN MENCABUT IZIN USAHA BANK; MEMBERIKAN IZIN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN PEMINDAHAN KANTOR BANK SERTA SANKSI

PASAL 33: TINDAKAN BI KEPADA BANK YANG DIANGGAP MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN USAHA BANK YANG BERSANGKUTAN, DAN ATAU MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN ATAU TERJADI KESULITAN PERBANKAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL.

DASAR HUKUM: UU PERBANKAN

UU PERBANKAN 10/1998 PASAL 37 (1): 7 TINDAKAN YANG DAPAT

DILAKUKAN OLEH BANK INDONESIA1. MENAMBAH MODAL2. MENGGANTI DEWAN KOMISARIS DAN ATAU DIREKSI

BANK3. MENGHAPUS BUKUKAN KREDIT/PEMBIAYAAN YANG

MACET DAN MEMPERHITUNGKAN KERUGIAN BANK DAN MODALNYA

4. MERGER ATAU KONSOLIDASI DENGAN BANK LAIN5. BANK DIJUAL KEPADA PEMBELI YANG BERSEDIA

MENGAMBILALIH SELURUH KEWAJIBAN6. MENYERAHKAN PENGELOLAAN SELURUH ATAU

SEBAGIAN KEPADA PIHAK LAIN7. MENJUAL SEBAGIAN ATAU SELURUH HARTA DAN ATAU

KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI (MKA) BANK

1. MERGER = PENGGABUNGAN PENYATUAN ATAU PENGGABUNGAN DUA BANK ATAU LEBIH

DENGAN CARA MEMPERTAHANKAN PENDIRIAN SALAH SATU BANK DAN MEMBUBARKAN BANK LAINNYA

2. KONSOLIDASI = PELEBURAN PENGGABUNGAN DUA BANK ATAU LEBIH SEHINGGA

TERBENTUK BANK BARU DAN MEMBUBARKAN BANK-BANK TERSEBUT TANPA MELIKUIDASINYA TERLEBIH DAHULU

3. AKUISISI = PENGAMBIL ALIHAN PENGAMBIL ALIHAN KEPEMILIKAN SUATU BANK YANG

MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PENGENDALIAN BANK DAPAT DILAKUKAN PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM, BAIK

MELALUI PEMBELIAN SAHAM SECARA LANGSUNG MAUPUN PEMBELIAN SAHAM MELALUI BURSA EFEK, DENGAN MEMBELI SEBAGIAN JUMLAH SAHAM BANK YANG MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PENGENDALIAN BANK KEPADA PIHAK YANG MENGAKUISISI

BACA MATERI HUKUM PERUSAHAAN!!!!!

SYARAT MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

WAJIB MEMPEROLEH IZIN DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (PASAL 28 UU 10/1998)

PENILAIAN PELAKSANAAN MKA: DAPAT MENDORONG KINERJA DAN SISTEM

PERBANKAN TIDAK MENIMBULKAN MONOPOLI TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN NASABAH

MKA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN: BANK KEDITUR PEMEGANG SAHAM MINORITAS KARYAWAN BANK RAKYAT BANYAK DAN PERSAINGAN SEHAT

DASAR PENETAPAN MKA:

PASAL 2 SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BANK INDONESIA NO. 32/53/KEP/DIR/1999 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM

1. INISIATIF BANK YANG BERSANGKUTAN2. PERMINTAAN BANK INDONESIA3. INISIATIF BADAN KHUSUS (BPPN)

Lanjutan….DASAR HUKUM: UU PERBANKAN

PASAL 37 (2): APABILA TINDAKAN AYAT (1) BELUM CUKUP UNTUK MENGATASI KESULITAN YANG DIHADAPI BANK; DAN ATAU MENURUT PENILAIAN BI KEADAAN SUATU BANK DAPAT MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN, PIMPINAN BI DAPAT MENCABUT IZIN USAHA BANK DAN MEMERINTAHKAN PENGURUS BANK UNTUK SEGERA MENYELENGGARAKAN RUPS GUNA MEMBUBARKAN BADAN HUKUM BANK DAN MEMBENTUK TIM LIKUIDASI

Lanjutan…DASAR HUKUM: PP RI NO. 25/1999 TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK,

PP RI NO. 28/1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BANK INDONESIA NO. 32/53/KEP/DIR/1999 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM

PENANGANAN BANK BERMASALAHBANK BANK

KONDISI BAIK KONDISI BAIK BERPOTENSI BERMASALAHBERPOTENSI

BERMASALAH

PENGAWASAN INTENSIFPENGAWASAN INTENSIF

KONDISI BAIKKONDISI BAIK KONDISI MEMBURUKKONDISI MEMBURUK

PENGAWASAN KHUSUS(SPECIAL SURVEILLANCE)

PENGAWASAN KHUSUS(SPECIAL SURVEILLANCE)

BERHASILBERHASILGAGAL GAGAL

TDK BERDAMPAK SISTEMIK - BI mencabut izin usaha bank- LPS membayar penjaminan & melikuidasi

PENGAWASAN RUTIN/NORMALPENGAWASAN

RUTIN/NORMAL

LPSKOMITE KOORDINASI

BERDAMPAK SISTEMIK - BI meminta keputusan penyelamatan bank kepada Komite Koordinasi

UPAYA PENYELAMATAN

UPAYA PENYELAMATAN

21

KRITERIA BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF

TKS KURANG SEHAT (PK-4) ATAU TIDAK SEHAT (PK-5); ATAU

PERMASALAHAN POTENSIAL DAN ATAU AKTUAL UNTUK KESELURUHAN RISIKO; ATAU

PELANGGARAN GWM DENGAN LANGKAH PENYELESAIANNYA YANG TIDAK MUNGKIN TERCAPAI; ATAU

PELANGGARAN PIDANA NAMUN LANGKAH PENYELESAIANNYA TIDAK MUNGKIN TERCAPAI; ATAU

PERMASALAHAN LIKUIDITAS YANG MENDASAR; ATAU PERMASALAHAN PROFITABILITAS YANG MENDASAR;

ATAU NPL NETTO > 5% DARI TOTAL KREDIT.

22

6.3. Penanganan Bank BermasalahKRITERIA BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE/SSU)

CAR < 8%; DAN ATAU RASIO GWM KURANG DARI 5% DENGAN

PERKEMBANGAN MEMBURUK DALAM WAKTU SINGKAT

JANGKA WAKTU SSU: 3 BULAN UNTUK BANK YANG BELUM GO PUBLIC 6 BULAN UNTUK BANK YANG GO PUBLIC DAPAT DIPERPANJANG SEKALI UNTUK JANGKA

WAKTU 3 BULAN

23

6.5. Penanganan Bank BermasalahKRITERIA BANK NON SISTEMIK YANG DISERAHKAN KE LPS

JANGKA WAKTU SSU BELUM TERLAMPAUI NAMUN KONDISI BANK MENURUN SEHINGGA CAR < 8%; DAN ATAU GWM < 0%; ATAU

JANGKA WAKTU SSU TELAH TERLAMPAUI, CAR < 8% DAN KONDISI BANK TIDAK MENGALAMI PERBAIKAN

KRITERIA BANK BERDAMPAK SISTEMIK YANG DIMINTAKAN KEPUTUSAN KOMITE KOORDINASI

JANGKA WAKTU SSU BELUM TERLAMPAUI, NAMUN KONDISI BANK MENURUN DENGAN CEPAT; ATAU

JANGKA WAKTU SSU TELAH TERLAMPAUI, CAR < 8% DAN KONDISI BANK TIDAK MENGALAMI PERBAIKAN; ATAU

JANGKA WAKTU SSU BELUM TERLAMPAUI, NAMUN FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT BANK TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK DAPAT DILUNASI

LIKUIDASI BANK LIKUIDASI MERUPAKAN TINDAKAN AKHIR YANG

DILAKUKAN APABILA ALTERNATIF LAIN SUDAH TIDAK BISA DILAKUKAN LAGI

PP 25/1999: LIKUIDASI BANK ADALAH TINDAKAN PENYELESAIAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN BANK SEBAGAI AKIBAT: PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK

PENYEBAB LIKUIDASI (PASAL 37 UU PERBANKAN) BANK MENGALAMI KESULITAN YANG MEMBAHAYAKAN

USAHANYA TURUNNYA PERMODALAN KUALITAS ASET PENGELOLAAN BURUK

KEADAAN SUATU BANK DAPAT MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN

BANK TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK LAIN

SEJARAH LIKUIDASI BANK DI INDONESIA

1. PRA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BANK SUMMA TAHUN 1992 16 BANK TAHUN 1997

2. PENANGANAN BPPN 54 BANK DENGAN KATEGORI

BANK BEKU OPERASI (BBO) BANK TAKE OVER (BTO) BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU)

3. PASCA BPPN BANK DAGANG BALI DAN BANK ASIATIC

(2004)

LEMBAGA KEPAILITAN

DALAM

PENANGANAN BANK BERMASALAH

KEPAILITAN

MERUPAKAN CARA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR SECARA TERATUR (EKSEKUSI MASAL)

PIHAK DEBITOR TIDAK MUNGKIN MENYEMBUNYIKAN HARTANYA,

PARA KREDITOR TIDAK BERLOMBA MENGAMBIL BAGIAN DARI ASET DEBITOR

APABILA DEBITOR BERADA DALAM KEADAAN TERTENTU, DIMUNGKINKAN UNTUK DITOLONG DAN MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENERUSKAN PERUSAHAANNYA,

APABILA PERUSAHAAN ATAU DEBITOR GAGAL DIMUNGKINKAN UNTUK KELUAR SECARA TERHORMAT

DIMUNGKINKAN TERJADINYA PERDAMAIAN ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR.

DASAR HUKUM:

DALAM HAL BANK MENGALAMI KEPAILITAN, SEMUA HARTA YANG DITITIPKAN PADA BANK TERSEBUT TIDAK DIMASUKKAN DALAM HARTA KEPAILITAN DAN WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA PENITIP YANG BERSANGKUTAN (PASAL 9 AYAT (3) UU NO. 7/1992)

PERMOHONAN PAILIT BISA DIAJUKAN OLEH BANK INDONESIA APABILA DEBITUR ADALAH BANK (UU KEPAILITAN) MENJAGA CITRA PERBANKAN DI MATA MASYARAKAT MENGHINDARI PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN

PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP BANK

MENGOPTIMALKAN FUNGSI BANK INDONESIA

PERBEDAAN KEPAILITAN DENGAN LIKUIDASI

LIKUIDASI ADALAH PROSES DIMULAI DARI PEMBUBARAN DAN DIIKUTI DENGAN PEMBERESAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRATIF/PUBLIC TERHADAP BANK AKIBAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERHADAP UU PERBANKAN

KEPAILITAN KEPADA DEBITOR YANG MEMPUNYAI 2 ATAU LEBIH KREDITOR DAN TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DINYATAKAN PAILIT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERWENANG, BAIK ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI ATAU SEORANG/LEBIH KREDITOR

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM DAN LIKUIDASI BANK DILAKUKAN OLEH BI DAN TIM LIKUIDASI

DALAM KEPAILITAN HAKIM MEMUTUSKAN KURATOR, HAKIM PENGAWAS DAN BHP SEBAGAI PIHAK YANG MENANGANI

PERSAMAAN LIKUIDASI DAN KEPAILITAN WALAUPUN SECARA HUKUM KEPAILITAN TIDAK

BERARTI BUBARNYA BADAN HUKUM DEBITOR, TETAPI AKIBAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN DAN AKTIVITAS DEBITOR PAILIT SAMA DENGAN PERUSAHAAN YANG DIBUBARKAN, YAITU: TIDAK DAPAT MELAKUKAN AKTIVITAS HUKUM HARTA DALAM PENGUASAAN KURATOR (PAILIT)

ATAU LIKUIDATOR (LIKUIDASI) HARTA PENJUALAN HARTA AKAN DIPERGUNAKAN

UNTUK MEMBAYAR SEMUA KEWAJIBAN DEBITUR PAILIT ATAU PERUSAHAAN YANG DIBUBARKAN

PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNGKIN DIHADAPI BANK INDONESIA

BILAMANA MENGGUNAKAN KEPAILITAN PADA BANK BERMASALAH

PERMASALAHAN UMUM KEPAILITAN

1. KELEMAHAN UU KEPAILITAN SEJARAH PEMBENTUKANNYA KARENA

DESAKAN IMF KEWENANGAN HANYA KEPADA

PENGADILAN NIAGA

2. MASALAH PROSEDURAL DALAM PENERAPAN UU KEPAILITAN

3. KETIDAK PERCAYAAN KEPADA PERADILAN NIAGA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SERING

TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

PERTIMBANGAN BAGI BI UNTUK MENGAJUKAN KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH

ALASAN UTAMA UNTUK DIAJUKANNYA KEPAILITAN BAGI PERBANKAN ADALAH

KEPENTINGAN UMUM DAN MASYARAKAT. KEPENTINGAN UMUM ADALAH KEPENTINGAN

BANGSA DAN NEGARA DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS,

SEHINGGA TERMASUK DIANTARANYA ADALAH DEBITOR MEMPUNYAI UTANG

KEPADA BUMN ATAU BADAN USAHA LAIN YANG MENGHIMPUN DANA DARI

MASYARAKAT LUAS

b. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN KEPAILITAN BAGI BANK

KEUNTUNGAN BAGI NASABAH, PARA KREDITOR ATAU MASYARAKAT UMUM ANTARA LAIN:

1. MENGURANGI PRAKTIK-PRAKTIK CURANG YANG DILAKUKAN OLEH BANK,

2. MENGURANGI MUNCULNYA BANK-BANK BARU YANG HANYA BERORIENTASI MENGUMPULKAN KEUNTUNGAN TANPA MEMPERHATIKAN HAK ORANG LAIN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

BAGI BANK ANTARA LAIN:

1. MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENERUSKAN USAHANYA,

2. MENJAGA NAMA BAIK (PEMILIK, PENGURUS DAN PIHAK III YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERLIBAT DALAM USAHA YANG BERSANGKUTAN),

3. MENUMBUHKAN/ MEMPERKUAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA DUNIA PERBANKAN.

SAAT INI LIKUIDASI TETAP MENJADI PILIHAN YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN KEPAILITAN JIKA DITINJAU DARI :

1. ASPEK PENYELAMATAN ASET BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH

2. KELEMAHAN SECARA UMUM PADA UU KEPAILITAN

3. KETIDAKPERCAYAAN PADA PENGADILAN NIAGA

4. KURANGNYA KUALITAS SDM