PENANG- RENCANA INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN ... PROVINSI... · logistik Pemilu Legislatif,...
Transcript of PENANG- RENCANA INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN ... PROVINSI... · logistik Pemilu Legislatif,...
1
RENCANA AKSI
PENANG-GUNG
JAWAB INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
% CAPAI
AN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
A. PENCEGAHAN
1. Konflik Sosial
a. Pemeliharaan Kondisi Damai dalam Masyarakat Peningkatan pemahaman Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, Nilai-nilai cinta tanah air , sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)
Sekda Kanwil Kemenag, Kejaksaan, Polda, Kodam/Korem, FKUB
Penguatan peran tokoh agama / tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi
TARGET: Meningkatnya peran tokoh agama/ tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi
TARGET B03: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan;
dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di Provinsi (1x) dan 3 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan;
dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di 6 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan;
dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di 9 Kab/Kota
2
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B12: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan;
dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di 12 Kab/Kota
Pelaksanaan sosialisasi Nilai-nilai wawasan kebangsaan Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02)
Sekda Bakesbangpol Polda Aceh, Kodam IM
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat, guna meminimalisasi konflik sosial
TARGET: Tersosialisasinya nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Konsensus Dasar Kebangsaan dalam rangka meningkatkan Nasionalisme
TARGET B03: Terlaksananya program-program sosialisasi 4 Konsensus Dasar Kebangsaan dalam bentuk: a. Dialog Interaktif di radio (1x) b. Dialog Interaktif di TV (1x) c. Banner Portal Infopublik (1 tahun)
TARGET B06 : a. Dialog Interaktif di radio (2x) b. Dialog Interaktif di TV (2x) TARGET B09: a. Dialog Interaktif di radio (3x) b. Pertunjukan Rakyat (1x) c. Dialog Interaktif TV (3x) TARGET B12 : a. Dialog Interaktif di radio (4x) b. Dialog Interaktif di TV (4x)
Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (RA: 03)
Kejati Polda Aceh, Kodam IM, Kanwil Hukum dan HAM
1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat
TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Terlaksananya Luhkum di 1 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 4 Kab/Kota
3
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (RA: 04)
Polda Kajati Aceh, Kodam IM, Kanwil Hukum dan HAM
1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat
TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Terlaksananya Luhkum di 1 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 4 Kab/Kota
Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (RA: 05)
Sekda Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil Kumham, Kejati Aceh, Polda Aceh, Kodam IM,
1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat
TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Terlaksananya Luhkum di 1 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 4 Kab/Kota
b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai Sosialisasi Reusam Gampong tentang penyelesaian perselisihan secara damai (RA: 06)
Sekda Bakesbangpol, Biro Tapem, Kanwil Kemenkumham,Kanwil Kemenag, Dinsos, Diknas, Kodam IM, Polda Aceh, Kejati, BINDA
Terlaksananya Reusam Gampong tentang penyelesaian perselisihan secara damai
TARGET: Terlaksananya sosialisasi Reusam Gampong tentang penyelesaian perselisihan secara damai di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Tersosialisasinya Reusam Gampong di 1 Kab/Kota TARGET B06: Tersosialisasinya Reusam Gampong di 2 Kab/Kota TARGET B09: Tersosialisasinya Reusam Gampong di 3 Kab/Kota TARGET B12: Tersosialisasinya Reusam Gampong di 4 Kab/Kota
4
1 2 3 4 5 6 7 8 c. Meredam potensi konflik
Peningkatan sosialisasi tahapan penyeleng-garaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (RA: 07)
Sekda KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Bakesbangpol, Kejati Aceh, Polda Aceh, Kodam IM,
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
TARGET: Tersosialisasinya tahapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 1 Kab/Kota TARGET B06: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 2 Kab/Kota TARGET B09: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 3 Kab/Kota TARGET B12: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 4 Kab/Kota
Pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 (RA: 08)
Polda KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Kejati Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol,
Terselenggaranya Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 yang didukung dengan tersedianya logistik secara lengkap dan tepat waktu.
TARGET: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 di 12 Kab/ Kota
TARGET B03: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif 2014 di 4 Kab/ Kota TARGET B06: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Wapres 2014 di 8 Kab/Kota (putaran pertama) TARGET B09: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Wapres 2014 di 12 Kab/Kota (putaran kedua) TARGET B12: --
5
1 2 3 4 5 6 7 8 Pengamanan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 (RA:09)
Polda KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Kejati Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol,
Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres 2014 secara LUBER dan JURDIL
TARGET: Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres 2014 dengan aman, damai dan tertib.
TARGET B03: 1. Tersedianya Rencana Pengamanan Polri
tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI Tahun 2014
2. Terlaksananya Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di tingkat Polda
3. Tersedianya kekuatan cadangan Polda ke satuan wilayah dalam rangka Pemilu Legislatif.
TARGET B06: Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI TARGET B09: Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI TARGET B12: Terlaksananya pengamanan di daerah masing-masing atas Pelantikan Presiden RI dan Wapres RI
Percepatan Penetapan Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 10)
Sekda Biro Pemerintahan, BPN Aceh, Kodam IM
Adanya data batas daerah administrasi Kab/Kota yang bermasalah.
TARGET: Penyelesaian permasalahan batas wilayah administrasi antara: a. Kab. Aceh Barat dgn
Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn
Kota Lhokseumawe
TARGET B03: Terfasilitasinya/mediasi penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe
TARGET B06: Terfasilitasinya/mediasi penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe
6
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan batas antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe
TARGET B12: a. Terpasangnya 4 (empat) pilar batas
utama (PBU) pada lokasi batas daerah antara Kab. Aceh Barat dengan Kab. Nagan Raya
b. Terfasiltasinya perselisihan titik/garis batas daerah antara Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan Gampong Punti Kec. Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.
Sosialisasi Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (RA: 11)
Sekda Disnaker Aceh, Disbun Aceh, Disperindag Aceh, Biro Ekonomi
Terwujudnya sinergitas antara perusahaan, pekerja dan pemerintah daerah
TARGET: Terlaksananya Sosialisasi dan implementasi Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 1 Kab/Kota TARGET B06: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 2 Kab/Kota
7
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 3 Kab/Kota TARGET B12:
1. Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 4 Kab/Kota
2. Terlaksananya kesepahaman antara perusahaan, pekerja dan pemerintah daerah serta Asosiasi pekerja dan asosiasi pengusaha.
Peningkatan Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Respon sibility (CSR) (RA: 12)
Sekda Disnaker Aceh, Biro Ekonomi, Disperindag Aceh, Bapedal Aceh, Polda Aceh, Kodam
Meningkatnya keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan
TARGET: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 10 Kab/Kota
TARGET B03: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 2 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 4 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 8 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 10 Kab/Kota
8
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelesaian status keberadaan desa/kota dalam kawasan hutan (RA: 13)
Sekda Dishut Aceh BPM Aceh, Biro Pemerintahan, Polda, Kodam IM, Kejati
Adanya penyelesaian wilayah kota dan desa dalam kawasan hutan
TARGET : Terbitnya Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian status keberadaan desa/kota dalam kawasan hutan
TARGET B03: Teridentifikasinya wilayah desa yang berada di kawasan hutan lindung untuk diselesaikan status hukumnya di Kab/Kota
TARGET B06: Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan di Kab/Kota. TARGET B09: Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan di Kab/Kota. TARGET B12: Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan di Kab/Kota.
Penyusunan dasar hukum secara partisipatif atas hak masyarakat hukum adat yang berada dalam/ sekitar kawasan hutan (RA: 14)
Sekda Dishut Aceh, MAA, Disbun Aceh, BPM Aceh, BPN Aceh, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Flora Fauna Internasonal.
Adanya kepastian hak masyarakat hukum adat berserta wilayah kekuasaannya yang ada dalam / sekitar kawasan hutan
TARGET : 1. Tersusunnya Draft Akhir
Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan
2. Terbitnya Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat.
TARGET B03: 1. Teridentifikasinya keberadaan
masyarakat hukum adat di seluruh Kab di Provinsi Aceh
2. Tersusunnya Draft awal Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat
TARGET B06: Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat
9
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat TARGET B12: Tersusunnya Draft Akhir Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat untuk diserahkan kepada DPRD Provinsi
Sosialisasi dan Implementasi Peraturan tentang Pembatasan luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman (RA: 15)
Sekda Dishut Aceh, BP2T Aceh, Polda, Kodam IM, Kejati
Implementasi peraturan yang membatasi luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman
TARGET : Tersosialisasikannya peraturan yang membatasi luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 23 Kab/Kota
TARGET B03: -- TARGET B06 : 1. Sosialisasi Peraturan Menhut tentang
pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 6 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman (di 6 Kab/Kota)
TARGET B09: 1. Sosialisasi Peraturan Menhut tentang
pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 13 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 13 Kab/Kota
Sosialisasi ini baru dapat dilaksanakan apabila Permenhut tersebut diterbitkan.
10
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B12: 1. Siosialisasi Peraturan Menhut tentang
pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 23 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 23 Kab/Kota
Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Tanah (perkebunan dan perikanan darat) (RA: 16)
Kanwil BPN
BPN Aceh, Disbun Aceh, Dishut Aceh, DKP Aceh, Polda Aceh, Kodam IM
Tidak adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak / perusahaan
TARGET: Pendayagunaan tanah terlantar atau pencabutan izin dan pembatalan hak atas tanah bagi perusahaan yang terbukti menelantarkan tanah
TARGET B03: 1. Identifikasi dan penelitian tanah
terindikasi terlantar sampai dengan Desember 2013
2. Melaksanakan sidang panitia C TARGET B06: 1. Pemberian peringatan I 2. Pemberian peringatan II 3. Pemberian peringatan III
TARGET B09: 1. Penyusunan usulan penetapan tanah
terlantar sesuai hasil penilaian 2. Pencabutan sertifikat hak atas tanah dan
sertipikat hak tanggungan (apabila ada hak tanggungan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
TARGET B12: 1. Penyusunan laporan akhir penertiban
tanah terlantar 2. Penyusunan rencana pemanfaatan tanah
yang sudah dinyatakan terlantar
11
1 2 3 4 5 6 7 8 Sosialisasi dan Implementasi Peraturan tentang pemberdaya-an masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemegang izin (RA: 17)
Sekda Dishut Aceh, Disbun Aceh BPM Aceh, BP2T Aceh.
Implementasi peraturan yang memberdayakan masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemegang izin
TARGET : Tersosialisasikannya peraturan yang memberdayakan masyarakat melalui pola kemitraan
TARGET B03: 1. Sosialisasi Peraturan Menhut Sosialisasi
Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 1 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 1 Kab/Kota
TARGET B06: 1. Sosialisasi Peraturan Menhut Sosialisasi
Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 7 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 7 Kab/Kota
TARGET B09: 1. Sosialisasi Pergub tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 14 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di14 Kab/Kota
TARGET B12: 1. Sosialisasi Pergub tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 23 Kab/Kota
2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 23 Kab/Kota
12
1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Pengawasan terhadap wilayah Pertambang-an (Izin Usaha Pertambang-an, dll) (RA: 18)
Sekda Distamben Aceh, Dishut Aceh, BP2T Aceh, BPN Aceh, Satpol PP, Polda Aceh,
1. Tidak adanya wilayah izin pertambangan yang ditelantarkan oleh pemegang hak / perusahaan.
2. Dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan.
TARGET: 1. Dicabutnya izin usaha
pertambangan yang terbukti menelantarkan seluruh wilayahnya
2. Diciutkannya wilayah untuk izin usaha pertambangan yang terbukti menelantarkan sebagian wilayahnya
TARGET B03: Pendataan jumlah IUP TARGET B06: Pendataan luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan TARGET B09: Terdatanya luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan TARGET B12: Merekomendasikan pencabutan / penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh / sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan.
Peningkatan Kemampuan Aparat untuk menghentikan kekerasan Fisik dalam meng-antisipasi Pemilu (RA: 19)
Polda Kodam IM, Kajati Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol
Meningkatnya profesionalisme aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan fisik dalam menangani konflik sosial sesuai SOP
TARGET: 1. Terlaksananya Latihan
Pra Operasi Pengamanan Pemilu 2014
2. Terlaksananya pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI
TARGET B03: 1. Membuat RGB Latihan 2. Merancang bentuk pelatihan bersama /
skenario latihan 3. Terlaksananya latihan Pra Operasi
Pengamanan Pemilu di Polda dan Polres
TARGET B06: -- TARGET B09: -- TARGET B12: --
13
1 2 3 4 5 6 7 8 d. Membangun sistem peringatan dini
Mensinergi-kan sistem peringatan dini (RA: 20)
Polda
Bakesbangpol, Kejati, Kodam IM, Satpol PP, Binda
Terbangunnya sistem peringatan dini di masyarakat tentang konflik sosial
TARGET: 1. Terlaksananya Sosialisasi
Pedoman Kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi sebanyak 4 kali
2. Terbentuknya posko terpadu
3. Terbangunnya sinergitas jaringan komunikasi
4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja
TARGET B03: 1. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja
tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (1x)
2. Terbentuknya posko terpadu TARGET B06: 1. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja
tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (2x)
2. Terlaksanya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja
TARGET B09: Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (3x) TARGET B12: 1. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja
tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (4x)
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja
14
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Aksi Terorisme
Pengoptimal-an kegiatan pencegahan aksi terorisme (RA: 21)
Sekda Bakesbangpol, Polda Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, FKPT Aceh.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan aksi terorisme
TARGET: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 4 Kab/Kota
TARGET B03: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 1 Kab/Kota TARGET B06: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 2 Kab/Kota TARGET B09: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 3 Kab/Kota TARGET B12: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 4 Kab/Kota
Catatan: Kegiatan pencegahan meliputi: 1. Kontra
propaganda, Penggalangan intelijen;
2. Sosialisasi kepada forum koordinasi pencegahan terorisme di daerah;
3. Pemberdayaan aparat intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme;
4. Pemberdayaan tokoh & organisasi masyarakat serta organisasi keagamaan dalam rangka pencegahan terorisme
15
1 2 3 4 5 6 7 8
B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME Penghentian Konflik Sosial menonjol / berskala Provinsi dan terorisme (RA: 22)
Polda
Kodam IM, Binda Aceh, Kajati Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol, FKPT Aceh
Terhentinya Konflik Sosial menonjol / berskala Provinsi dan terorisme
TARGET: Terhentinya Konflik Sosial menonjol / berskala Provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi
TARGET B03: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan
Provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan
terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota
TARGET B06: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan
provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan
terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota
TARGET B09: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan
provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan
terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota
TARGET B12: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan
provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan
terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota
16
1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelesaian permasalahan konflik lahan PT Cemerlang Abadi, Kab Aceh Barat Daya (RA: 23 )
Sekda BPN Aceh, Biro Pemerintahan, Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP.
Terciptanya situasi yang kondusif antar masyarakat dan PT Cemerlang Abadi
TARGET: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan oleh Pemda
TARGET B03: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (1x) TARGET B06: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (2x) TARGET B09: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (3x) TARGET B12: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (4x)
Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang Lahan/SDA, mulai tahun 2014 (RA: 24)
Sekda Biro Pemerintahan, BPN Aceh, Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP
Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA
TARGET: 1. Terpetakannya
persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA di Provinsi
2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial
TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
17
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015
Penyelesaian Konflik Sosial bernuansa SARA, periode mulai tahun 2014 (RA: 25)
Sekda Kemenag Aceh, MPU Aceh, MAA Aceh, Dinas Syariat Islam, Bakesbangpol Aceh, Biro Pemerintahan, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP
Terselesaikannya akar masalah konflik sosial bernuansa SARA,
TARGET: 1. Terpetakannya
persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang SARA di Provinsi
2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial
TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
18
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015
Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi mulai tahun 2014 (RA: 26)
Sekda Bakesbangpol Aceh Biro Pemerintahan, BPN Aceh, Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP
Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas wilayah,
TARGET: 1. Terpetakannya
persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi di Provinsi
2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial
TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah
19
1 2 3 4 5 6 7 8 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015
Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang industrial mulai tahun 2014 (RA: 27)
Sekda Disnaker Aceh Disperindag Aceh Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP
Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatarbelakang industrial
TARGET: 1. Terpetakannya
persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang industrial di Provinsi
2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial
TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
20
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B06:
Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka
penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015
21
1 2 3 4 5 6 7 8 Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2014 (secara damai / penyidikan) (RA: 28)
Polda Kejati, Pemprov, Kodam, Binda
Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial
TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan / atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif
TARGET B03: 1. Penentuan jumlah kasus konflik yang
terjadi sebelum tahun 2014 yang akan diselesaikan oleh Tim Terpadu Provinsi
2. Terselesaikannya proses penegakan hukum dan / atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 25% per kasus
TARGET B06: Terselesaikannya proses penegakan hukum dan / atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 50% per kasus TARGET B09: Terselesaikannya kasus konflik sosial, 75% per kasus
25% indikasinya a.l: Para pelaku
teridentifikasi 25 %
Alat bukti terkumpul 25%
Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya 50% indikasinya a.l.: Para pelaku
teridentifikasi 50 %
Alat bukti terkumpul 50%
Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya
75% indikasinya a.l.:
Semua pelaku tertangkap
Semua alat bukti dapat disita
Penyerahan
22
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B12: Terselesaikannya kasus konflik sosial, 100% per kasus
berkas tahap I Atau terbitnya
kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya 100% indikasinya a.l.: Penyerahan
berkas tahap II Atau terbitnya
kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2014 (penuntutan) (RA: 29)
Kejati Polda Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial
TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda pada tahap II
TARGET B03: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Februari 2014
TARGET B06: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Mei 2014
TARGET B09: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Agustus 2014
Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polri sampai dilimpahkan ke Pengadilan
23
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B12: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan November 2014
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2014 (secara damai / penyidikan) (RA: 30)
Polda Kejati, Pemprov, Kodam, Binda
Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial
TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan / atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif
TARGET B03: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, industrial yang terjadi pada Oktober - Desember 2013, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai /
musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakkan hukum sampai
penyerahan tahap II TARGET B06: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada Januari - Maret 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai /
musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakkan hukum sampai
penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Oktober - Desember 2013 yang belum selesai, sejumlah 100%
24
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada April – Juni 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai /
musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakkan hukum sampai
penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Januari – Maret 2014 yang belum selesai, sejumlah 100% TARGET B12: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas wilayah, dan industrial yang terjadi pada Juli - September 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai /
musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakkan hukum sampai
penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan April – Juni 2014 yang belum selesai, sejumlah 100%
Catatan: Kasus pada bulan Oktober – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015
25
1 2 3 4 5 6 7 8 Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2014 (penuntutan) (RA: 31)
Kejati Polda
Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial
TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polri pada tahap II
TARGET B03: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada November s/d Desember 2013. TARGET B06: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada Januari s/d Maret 2014 ditambah dengan berkas yang belum dituntut pada B03, sejumlah 100% TARGET B09: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada April - Juni 2014 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B06, sejumlah 100% TARGET B12: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada Juli - September 2014 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B09, sejumlah 100%
Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polri sampai dilimpahkan ke Pengadilan
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK Penyusunan SOP Pemulihan Pasca Konflik (RA: 32)
Sekda Bakesbangpol, BP2A, Biro Pemerintahan, Polda Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, Satpol PP
Terpulihkannya kondisi daerah dan penduduk yang terkena dampak konflik
TARGET: 1. Tersedianya SOP lintas
K/L/D terkait yang mengatur prosedur pasca konflik termasuk rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Terlaksananya sosialisasi SOP pemulihan pasca konflik di 4 Kab/Kota
TARGET B03: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Awal
untuk Membentuk Pokja Penyusunan Draft SOP dengan SKPDTerkait
2. Tersusunnya Draft SOP 3. Terlaksananya Harmonisasi/ Sinkronisasi
Draft SOP
26
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B06:
1. Pengesahan SOP 2. Terlaksananya Rapat Pembentukan Tim
Sosialisasi SOP 3. Terlaksananya sosialisasi SOP di 2
Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya sosialisasi SOP di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya sosialisasi SOP di 4 Kab/Kota
D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2014
Pelakasanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 33)
Sekda Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota
Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
TARGET: 1. Terlaksananya Rakor Tim
Terpadu Tingkat Provinsi 2. Terlaksananya Rakor
Bersama antara Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota
3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota
TARGET B03: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu
Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara
Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 kali
3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 1 kali
TARGET B06: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu
Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara
Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 2 kali
3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 2 kali
27
1 2 3 4 5 6 7 8 TARGET B09: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu
Tingkat Provinsi sebanyak 3 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara
Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 3 kali
3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 3 kali
TARGET B12: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu
Tingkat Provinsi sebanyak 4 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara
Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 4 kali
3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 4 kali