PEMILU BERKUALITAS DAN NETRALITAS MEDIA DALAM PILPRES 2014DR. H. DARWINSYAH MININ, SH.,MSPROGRAM MAGISTER HUKUM PPs UNPAB10 JUNI 2014

PENDAHULUANPemilihan demokrasi sebagai salah satu sistem politik mensyaratkan pelaksanaan pemilu secara reguler.Pada prinsipnya pemilu diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit.*

LANJUTANPemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin eksekutif di tingkat nasional dan lokal. seperti presiden dan gubernur.UUD 1945 Pasal 22E (2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,dan DPRD.UUD 1945 Pasal 18 (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*

SUKSES PEMILU DINILAI DARI:*PROSES Berjalan aman, tertib, damai dan tepat waktu pada setiap tahapan dan jadwalSUBSTANSI Mendapatkan pemimpin yang aspiratif

KESUKSESAN PEMILUditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu:

Proses penyelenggaraantentang penyelenggara, peserta, pemilih, tahapan, logistik, Pendanaan, distribusi dan instrumen pemantau

Aturan hukumsistem pemilu, metode pembagian dapil, metode pencalonan, metode pemungutan suara, dan penetapan pemenang. dst

Penegakan hukumpengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar

PROBLEM

No.Pokok MasalahPemilu 2004Pemilu 20091.UU Pemilu terlambat terbit13 Bln sblm Pemilu2.Pembentukan Penyelenggara Pemilu berhimpiitan dgn pelaksanaan tahapan. Anggota KPU dibentuk 3 Th sblm pelaksanaan Pemilu.

KPU Prov. KPU Kab/Kota bersamaan dgn pelaksanaan tahapan

Syarat Anggota PPK, PPS, KPPS lebih mudah Anggota KPU dibentuk 18 bln sblm pelaksanaan Pemilu. KPU Prov. KPU Kab/Kota bersamaan dgn pelaksanaan Pemilu KDH dan persiapan Pemilu 2009Syarat Anggota PPK, PPS, KPPS lebih berat3.Pembentukan Sekretariat KPU Prov/ Kab/Kota4.Sistem multi partai sederhana belum tercapai24 Parpol Peserta Pemilu38 Parpol Peserta Pemilu5.AnggaranTop DownTop Down

*KONDISI EMPIRIK

*Sengketa dan penyelesaian

NOAMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIKABUPATEN/KOTA1Penghitungan suara ulang dengan rekapitulasi berdasarkan Formulir Model C1-KWKKab. Sintang2Penghitungan surat suara ulang1. Kab. Lamongan2. Kota Surabaya3. Kota Tomohon3Pemungutan suara bagi beberapa PemilihKab.Bangka Barat4Pemungutan suara ulang di beberapa TPS di desa/kelurahan/kecamatan/distrik1. Kota Tanjungbalai 7. Kab. Minahasa Utara2. Kab. Gresik 8. Kota Tomohon3. Kota Surabaya 9. Kab. Konawe Utara4. Kab. Bangli10. Kab. Buru Selatan5. Kab. Sumbawa11. Kab. Merauke6. Kab. Sintang5Pemungutan suara ulang di seluruh TPPS1. Kota Tebingtinggi 4. Kota Tangerang Selatan2. Kab. Mandailing Natal5. Kota Manado3. Kab. Pandeglang6. Kab. Konawe Selatan6Pemilukada ulang dari tahapan tertentu1. Kota Jayapura2. Kab. Yapen7Penetapan suara pasangan calon yang mempengaruhi keikutsertaan di put. II1. Kab. Supiori2. Kab. Manokwari8Penetapan pasangan calon terpilihKab. Bengkulu Selatan9Diskualifikasi pasangan calon terpilihKab. Kotawaringin Barat

PEMILU YANG DEMOKRATISPenyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan HAK ASASI MANUSIA yaitu pemenuhan hak politik seseorang, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.*

SUKSES PEMILU DITENTUKAN:Peranan Penyelenggara (Netral)Peranan Peserta Pemilu (tertib)Peranan Pengawas Pemilu (Equality)*

PERAN MEDIA DALAM PEMILUSebagai alat kontrol atas penyelenggaraan Pemilu baik kepada KPU, Peserta maupun Pengawas Pemilu.Sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.Menjaga netralitas dan obyektifitas dalam pemberitaan dan penyiaran.*

Landasan Hukum Kebebasan Berkomunikasi

Undang Undang Mengenai Media Informasi

UU RI NO 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R SUU RI NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PERAN KEPOLISIAN & TNI NETRALMenjaga keamanan dan ketertiban selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilu.Menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada Peserta Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menindaklanjuti pengaduan atau pelanggaran pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Membantu distribusi logistik.*

*****