Pemikiran Politik Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW
-
Upload
ukon-purkonudin -
Category
Documents
-
view
147 -
download
3
description
Transcript of Pemikiran Politik Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW
Rintisan Politik Nabi Konsolidasi kekuasaan politik Nabi berlangsung sejak 622 M saat
berhijrah ke Yatsrib Nabi membangun sebuah negara berdasarkan petunjuk kenabian
(prophetic massage) yang dinamakan Madinah (madinat an-nabi) Kedudukan Muhammad di Madinah bukan hanya sebagai pemuka
agama, tetapi juga pemuka politik. Karena itu, ia adalah Nabi, Kepala negara, Panglima Pasukan, Hakim Agung dan Pembentuk Hukum
Wewenang Muhammad itu berdasarkan missi kenabian dan perintah al-Quran, antara lain Quran, 3:32
Madinah pada masanya menampilkan kristalisasi sebagai sebuah keimaman dan sistem sosial-politik.
Ciri kekuasaan politik Madinah, antara lain tindakan kemiliteran dan kegiatan diplomatik masyarakat muslim membentuk hegemoninya di Arabia Tengah. Makkah dikuasai dan suku-suku Arab disatukan ke dalam kesatuan politik, di bawah persemakmuran Arab dengan ideologi yang sama, dan tunduk kepada sebuah hukum di bawah kekuasaan pusat
Pranata Politik dan Pranata Politik dan PemerintahanPemerintahan
Salah satu dimensi penting tugas kenabian selain sebagai pembawa risalah kewahyuan, adalah mengatur dan mengarahkan pengikutnya untuk menjadi umat yang baik.
Isyarat al-Qur’an tentang makna politik secara sepintas dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang berakar pada kata hukum, yang pada mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan.
Sejak awal Nabi saw. mendekati masyarakat Madinah dengan berbagai pendekatan hikmah serta strategi politik. Beliau menjelaskan kepada tokoh-tokoh Yahudi, bahwa kedatangannya bersama-sama pengikutnya di wilayah ini bukan untuk mencari penghargaan politik atau kekuasaan, tetapi untuk mendamaikan dan menyebarkan kedamaian melalui al-Islam.
Strategi politik dan hikmah digunakan oleh Nabi saw. untuk merangkul berbagai komunitas politik setempat. Nabi saw. tidak pernah memisahkan antara jalannya strategi politik dan hikmah dalam rangka menangani kehidupan sosial yang paling mendasar.
Nabi berhasil membina agama dalam realitas kehidupan sosialnya, sehingga masyarakatnya menempuh jalan yang benar dalam mencapai kedamaian dan ketentraman serta kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materiil maupun spiritual.
Pemerintahan Nabi MuhammadNegara yang dipimpin oleh seorang
Rasulullah dan pemerintahan Madinah adalah bercorak teokrasi.
Nabi sebagai kepala pemerintahan, tetapi kedaulatan ada di tangan Allah (sebagaimana, QS. 22 (al-Hajj): 64-65)
Muhammad memperhatikan kedaulatan rakyat, dengan kemerdekaan individu, kebebasan beragama, hak sebagai warga sosial dan negara (sebagaimana Piagam Madinah).
Pengendalian pemerintahan Madinah, selain sekretariat negara, juga negara terbagi 9 wilayah (propinsi) yang dikepalai wali dan 21 daerah (kabupaten) yang dikepalai seorang ‘amil.
Sumber pendapatan negara adalah ghanimah, zakat, jizyah, kharaj, dan al-Fay.
Piagam Madinah: Dasar Kehidupan Politik
Sebanyak 47 pasal dinyatakan dalam Piagam Madinah,yang secara garis besar menyangkut: prinsip keadilan (pasal 1-7), kesetaraan sosial, hukum, dan ekonomi (pasal 8-16), perlindungan negara terhadap warga negara (pasal 17-40), dan hak dan kewajiban warga negara (pasal 41-47)
Dokumen Piagam Madinah itu pada dasarnya terdiri dari dua bagian:
1. Klausul yang berhubungan dengan Yahudi
2. Klausul yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara kaum
muhajirin dan anshar