PEMIKIRAN HARUN NASUTION TENTANG IJTIHAD DAN … · 2020. 1. 18. · Pemikiran Harun Nasution...

PEMIKIRAN HARUN NASUTION TENTANG IJTIHAD DAN

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Beni Firdaus*

Abstract: Even though, Harun Nasution is not known as an expert of Islamic law, but he has some ideas about Islamic law, for instance, his idea concept about ijtihad and Islamic development. This article is mainly going to discuss about the main ideas of Harun Nasution. It is about the both ideas of Harun Nasution, either ijtihad or Islamic development. From the result of a study conducted stated that according to Harun Nasution, ijtihad is the third source of Islamic law after Al-Qur’an and As-sunah. Ijtihad is not limited to the field of law only. However, an idea about Islamic law is going to change suitable with the world development.

Keywords: Ijtihad, Islamic Law

Pendahuluan

Harun Nasution (selanjutnya ditulis Harun) dikenal sebagai seorang in telektual muslim yang sangat concern pada pembaharuan dalam Islam. Usaha yang ia lakukan tidak terbatas di bidang pemikiran saja, seperti: teologi, fil-safat, mistisisme (tasawuf), dan juga hukum (fiqh), tapi meliputi seluruh segi kehidupan kaum muslimin.

Dalam bukunya tentang pembaharuan dalam Islam tampak sekali bah-wa pembaharuan itu menurut Harun mencakup institusi-institusi dalam hi-dup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep pembaharuan seperti ini diam bil dari pengertian modernisme yang dianut dalam masyarakat Barat, yakni sebuah konsep yang mengandung pembaharuan pemikiran, aliran-aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham, adat istiadat, institusi lama dan se-bagainya guna disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh ke-majuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.1

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

18 Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2010

Pemikiran Harun Nasution tentang Ijtihad dan Perkembangan Hukum Islam

Di antara aspek-aspek pembaharuan itu, memang bidang keagama an lah yang mendapat perhatian lebih besar dari Harun. Ini dapat dimaklumi, ka-rena ia merupakan seorang ahli pemikiran keagamaan (Islam), terutama da-lam bidang teologi, filsafat dan mistisisme. Pandangan keagamaan ini sangat ditekankan oleh Harun, sebab menurut dia, pandangan keagamaan suatu ma-syarakat amat menentukan perkembangan peradabannya, misalnya apakah masyarakat menganut teologi tradisional atau rasional, teologi Jabariah atau Qadariah.

Dengan begitu, Harun membedakan antara pemikiran agama tradisio nal dengan rasional. Pandangan keagamaan tradisional terikat pada dogma agama dan tradisi keagamaan yang membuat ruang gerak berfikir umat Islam menja di sempit. Ini jelas tidak sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan tekno-logi modern yang membawa perubahan pesat secara besar-besaran dalam se-gala bidang kehidupan. Yang diperlukan sekarang ialah pemikiran agama yang rasional. Pemikiran seperti inilah yang pernah membawa kemajuan umat Is-lam yang tiada taranya di bidang pengetahuan agama dan sains selama abad ke-8 sampai ke-13 M.2

Walaupun Harun tidak dikenal sebagai tokoh hukum Islam dan perha-tian Harun dalam pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam lebih ba-nyak di bidang teologi, filsafat dan mistisisme, bukan berarti Harun tidak ada berbicara mengenai masalah hukum Islam. Memang pemikiran Harun tentang hukum Islam relatif sedikit dibandingkan ketiga bidang yang disebutkan di atas. Namun demikian pemikiran Harun tentang hukum Islam tersebut per-lu diangkat ke permukaan. Hal ini dikarenakan Harun adalah seorang tokoh yang pemikirannya telah banyak memberikan perubahan dan pembaharuan da-lam berbagai aspek termasuk hukum Islam. Di samping itu pemikiran Harun mengenai teologi, filsafat dan mistisime telah banyak dijadikan objek peneli-tian oleh para peneliti. Sedangkan pemikirannya tentang hukum Islam belum banyak menjadi penelitian orang, padahal ide dan gagasan Harun berkaitan dengan hukum Islam tersebut juga cukup signifikan. Pandangan-pandangan tersebut dapat ditemukan dalam buku-buku karangan Harun antara lain: Is-lam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun, Akal dan Wahyu dan sebagainya.

Di antara hal-hal yang mendapat sorotan dari Harun adalah masalah Ijti-hâd, menurut Harun Ijtihâd tidak terbatas pada bidang hukum saja, tapi me-liputi semua bidang pemikiran dalam Islam.3 Ini berbeda dengan anggapan

19Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2010

Beni Firdaus

umum yang berkembang selama ini bahwa ijtihâd itu seolah-olah di bi dang hukum Islam saja.

Baginya, ijtihâd merupakan satu unsur terpenting dalam ajaran Islam. Me lalui ijtihâd, masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al-Qur’an dan hadis dapat dipecahkan oleh para ulama. Dengan ijtihâd pula ajaran Islam berkembang pesat di zaman keemasannya. Sebagaimana diketahui bahwa dari abad ke-8 M sampai 13 M. Islam merupakan agama yang mem-punyai ajaran dan kebudayaan yang tiada tara.

Dengan begitu, kata Harun, pada hakikatnya ijtihâd-lah yang menjadi kunci dinamika Islam. Sejarah membuktikan bahwa sejak pintu ijtihâd diang-gap tertutup oleh para ulama pada abad ke-4 H, pemikiran Islam mengalami kemandegan, baik ajaran maupun kebudayaan Islam. Akibatnya umat Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang, sementara orang-orang Eropa yang mengambil alih jiwa ijtihâd itu mengalami kemajuan pesat.4

Disamping masalah ijtihâd Harun Harun juga berbicara tentang kemung-kinan pemikiran Islam itu termasuk di bidang hukum untuk berubah sesuai dengan tantangan zaman. Alasannya karena ayat tentang hukum itu jumlah-nya sedikit dan hanya mengatur dasar-dasarnya saja. Ditambah lagi ayat-ayat tersebut banyak yang bersifat zhanni sehingga butuh penafsiran.

PeMikiran harun naSution tentang IjtIhâd

Harun mengembalikan pengertian ijtihâd ke dalam bahasa Arab bah-wa “ijtihâd” berasal dari kata “al-juhdu”, yang berarti daya upaya atau ker-ja keras, sehingga ijtihâd diartikan sebagai usaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Kalau pengertian ini dibawa kepada konsep ijtihâd da-lam hukum, maka ijtihâd berarti berusaha keras untuk mengetahui melalui dalil- dalil agama, al-Qur’an dan hadis.5

Adapun ahli fiqh mendefinisikan ijtihâd sebagai berikut:

Abu Zahrah mendefinisikan 1. ijtihâd dengan:6

Pengerahan segenap kemampuan atau kesanggupan oleh seorang mujta-hid untuk menyimpulkan hukum-hukum praktis dari dalil-dalil yang ter-perinci.

Al-Amidi merumuskan 2. ijtihâd sebagai berikut:



Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar’i yang bersifat zhanniy, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.

Al-Syaukani mengemukakan bahwa 3. ijtihâd adalah:

8

Berusaha keras memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis melalui jalan istinbâth.

Bila dibandingkan antara definisi ijtihâd yang dikemukakan fuqahâ de ngan definisi yang dikemukakan Harun terlihat bahwa pengertian ijtihâd yang diajukan oleh Harun belum lengkap. Karena biasanya dalam kajian hukum Islam dibedakan antara hukum praktis (hukum ‘amaliy) dengan hu kum teoritis (hukum ‘ilmiy). Ijtihâd yang dipakai di kalangan fuqahâ terbatas di bi-dang hukum praktis. Di luar hukum praktis tidak disebut ijtihâd. Kalau pun disebut ijtihâd itu bukan dalam pengertian yang dipakai di kalangan fu qahâ.

Namun agaknya Harun tidak ingin terlalu jauh membahas pengertian ijtihâd. Tampaknya yang penting baginya inti ijtihâd, yakni pengembangan daya nalar mengkaji pemikiran keagamaan Islam. Karena itu, ia tidak mem-batasi cakupan ijtihâd pada bidang hukum saja, tapi juga di bidang teologi, filsafat dan mistisisme, bahkan juga di bidang politik dalam menyelenggara-kan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan umat Islam.

Menurut Harun, ajaran Islam yang dianut oleh umat Islam selain al-Qur’an dan hadis adalah hasil ijtihâd. Karena itu, dengan mengutip Ali Hasballah (guru besar hukum Islam Universitas Kairo) Harun berpendapat bahwa ijtihâd itu sumber ketiga ajaran Islam.9

Baginya, ijtihâd merupakan satu unsur terpenting dalam ajaran Islam. Melalui ijtihâd, masalah-masalah yang tidak ada penyelesaiannya dalam al-Qur’an dan hadis dapat dipecahkan oleh para ulama. Dengan ijtihâd pula ajar-an Islam berkembang pesat di zaman keemasannya. Sebagaimana diketahui bahwa dari abad ke-8 M sampai 13 M. Islam merupakan agama yang mem-punyai ajaran dan kebudayaan yang tiada tara.

7


Beni Firdaus

Dengan begitu, kata Harun, pada hakikatnya ijtihâd-lah yang menja-di kunci dinamika Islam. Sejarah membuktikan bahwa sejak pintu ijtihâd di-anggap tertutup oleh para ulama pada abad ke-4 H, pemikiran Islam me ngalami kemandekan, baik ajaran maupun kebudayaan Islam. Akibatnya umat Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang, sementara orang-orang Eropa yang mengambil alih jiwa ijtihâd itu mengalami kemajuan pesat.10

Dengan mengemukakan argumen itu Harun yakin bahwa ijtihâd itu ti-dak terbatas di bidang hukum saja. Karena itu, ijtihâd yang diperlukan seka-rang harus meliputi semua bidang pemikiran Islam.

Tambahan pula masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks sebagai konsekwensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini membuat pemikiran keagamaan ikut bertambah kompleks pula, sehingga tidak dapat dibatasi di bidang hukum saja. Karenanya untuk mengembang-kan ijtihâd diperlukan kerjasama para ulama dari berbagai disiplin ilmu ke-agamaan. Malah diperlukan kerjasama antara ulama dengan kaum intelektual berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu ijtihâd sekarang rasanya tidak dapat dilakukan lagi secara individual, tetapi harus secara kolektif. Problema harus ditinjau umpamanya dari segi ekonomi, sosial, ilmu kependudukan, ilmu ke-sehatan, teknologi, psikologi, dan sebagainya.11

Gagasan Harun tentang ijtihâd kolektif ini dikritik oleh H.M. Rasyidi dalam bukunya Koreksi Terhadap Dr. Harun “Islam Ditinjau dari Berbagai As-peknya. Menurut H.M. Rasyidi untuk melakukan ijtihâd tidak mesti dengan mengumpulkan ahli-ahli berbagai bidang tersebut. Namun solusinya adalah bagaimana agar ahli-ahli agama, di samping mengetahui agama, juga mengeta-hui pengetahuan umum atau memperdalam suatu bidang pengetahuan umum. Dengan begitu maka ia dapat merasakan hubungan antara segi agama dan se-gi kehidupan abad sekarang ini.12

Pemikiran Harun tentang ijtihâd sebenarnya sudah dilakukan oleh Ma-jelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini dalam mengeluarkan fatwa- fatwa lebih dahulu mendengar keterangan dari sarjana-sarjana di bidangnya, teruta-ma yang berkaitan dengan masalah-masalah baru yang timbul di zaman seka-rang ini misalnya keputusan MUI tentang masalah kependudukan, kesehatan, lingkungan hidup dan KB diambil setelah mendengar pertimbangan-pertim-bangan yang diberikan oleh ahli ekonomi, lingkungan dan dokter yang di-anggap berwenang.



Anjuran Harun untuk melakukan ijtihâd secara kolektif itu tentu sa-ja ada benarnya. Tapi di zaman sekarang keperluan pada ijtihâd tidak selalu berkaitan langsung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, se-hingga ijtihâd itu tidak harus senantiasa melibatkan kalangan intelektual di bidang-bidang lain.

Di sisi lain bagi Harun, ijtihâd dan begitu pula ijmâ’, qiyâs, mashlahah, istihsân, urf, istishâb dan syar’u man qablana merupakan sumber hukum sete-lah al-Qur’an dan hadis.13

Pendapat Harun ini mirip dengan Abdul Wahab Khalaf yang menyat-akan:

14

Dalil hukum atau adillah al-ahkâm, ushûl al-ahkâm dan mashâdîr al-Tasrî’ li al-Ahkâm adalah kata-kata yang memiliki satu arti (sinonim).

Dari ungkapan yang dikemukakan di atas Abdul Wahab Khalaf tampak-nya Abdul Wahab Khalaf beranggapan bahwa ketiga kata itu sama. Namun anggapan ini sebenarnya patut ditinjau kembali, karena dalam prakteknya sum-ber hukum Islam itu hanya al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan ijmâ’,15 qiyâs,16 mashlahah,17 istihsân,18 urf,19 istishâb,20 dan syar’u man qablana,21 bukan sum-ber tapi metode penetapan hukum Islam (adillah al-ahkâm) yang tidak ber-tentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan atas dasar al-Qur’an dan hadis. Hukum yang ditetapkan, melalui metode-metode tadi, tapi bertentang-an dengan ketentuan al-Qur’an dan hadis, maka tidaklah dapat diterima se-bagai hukum yang sah.

Menurut pandangan Amir Syarifuddin secara etimologis kedua kata itu (mashâdir al-ahkâm dan adillah al-ahkâm) tidak sinonim, minimal bila dihu-bungkan dengan kata syari’ah. Kata sumber (al-mashâdîr) dapat diartikan se-bagai wadah yang darinya ditemukan dan ditimba norma hukum, sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang menunjuki dan membawa kita dalam me-nemukan hukum tersebut.22

Kata-kata sumber hanya mungkin digunakan untuk al-Qur’an dan Sun-nah, karena memang dari keduanya dapat ditimba hukum-hukum syara’ tetapi kata ini tidak mungkin digunakan untuk ijmâ’ atau qiyâs karena ke-


Beni Firdaus

duanya bukan merupakan wadah yang darinya dapat ditimba hukum-hu kum syara’. Keduanya adalah cara atau metode untuk menemukan atau men dapat-kan hukum.23

Asumsi bahwa sumber hukum Islam hanya al-Qur’an dan hadis adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa beliau meninggalkan dua buah pusaka yang harus diikuti agar tidak tersesat, yaitu al-Qur’an dan hadis dengan begitu, ijmâ, qiyâs dan sebagainya itu bukan sum-ber hukum, tapi hanya metode penetapan hukum Islam yang harus bersum-ber dari al-Qur’an dan hadis.

PeMikiran harun naSution tentang PeruBahan dan PerkeMBangan hukuM iSlaM

Gagasan lain yang cukup menonjol dari Harun adalah kemungkinan pe-mikiran Islam itu termasuk di bidang hukum untuk berubah sesuai dengan tantangan zaman. Ini tercermin pada penegasannya yang berulang kali da-lam ba nyak tulisannya bahwa dari 6236 ayat al-Qur’an hanya 500 ayat yang berkenaan dengan soal iman, ibadat dan muamalah serta ditambah 150 ayat tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan feno-mena alam.

Dari 500 ayat di atas, 140 ayat di antaranya mengenai ibadat, 228 ayat mengenai muamalah, dan sisanya berkenaan dengan soal iman. Kemudian dari 228 ayat ini dibagi lagi pada bidang hukum kekeluargaan 70 ayat, per-ekonomian 70 ayat, hukum pidana 30 ayat, hubungan orang Islam dengan non muslim 25 ayat, soal peradilan 13 ayat, hubungan kaya-miskin 10 ayat, dan soal kenegaraan 10 ayat.24

Ayat-ayat tentang hukum ibadat dan muamalah yang sedikit itu hanya mengatur dasar-dasar saja. Itupun sebagian kecil ayat itu yang dalilnya bersifat qath’iy (absolut) yang mengandung arti yang jelas tanpa dilakukan interpretasi lagi, dan sebagian besar ayat-ayat itu bersifat zhanniy (relatif), sehingga terbu-ka kepada berbagai penafsiran. Dalam sejarah pemikiran Islam di bidang hu-kum ayat-ayat zhanniy telah menimbulkan berbagai macam interpretasi yang terbesar dalam banyak mazhab, antara lain Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.

Jalan pikiran seperti itu dikemukakan Harun untuk mendukung argu-mennya bahwa pemikiran Islam termasuk bidang hukum dapat berubah sesuai dengan tantangan baru yang dihadapi. Hanya saja Harun tidak pernah men-



jelaskan ukuran yang dipakai untuk menilai suatu dalil bersifat qath’iy atau zhanniy. Biasanya ukuran yang dipakai adalah pengertian bahasa Arab bahwa nash atau ayat yang dari segi bahasa hanya mengandung satu pengertian tan-pa interpretasi macam-macam dianggap qath’iy.

Berbeda dengan pendapat Harun di atas, tokoh hukum islam, Amir Syari- di atas, tokoh hukum islam, Amir Syari-fuddin mengungkapkan bahwa perobahan dan reformulasi hukum Islam hanya berlaku pada hukum-hukum yang berhubungan dengan bidang mu’ amalah. Adapun bidang ibadat yakni menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada perubahan pemikiran tentang itu. Karena semuanya didasarkan atas dogma yang tidak dimasuki oleh akal manusia.25

Sebab lain yang menjadikan perubahan dan reformulasi tidak berlaku da-lam bidang ibadah adalah bahwa reformulasi itu sendiri didahului oleh inter-pretasi terhadap teks kehendak Tuhan. Interpretasi hanya berlaku terhadap ayat Tuhan yang tidak qath’iy penunjukannya terhadap hukum dan diturun kan da-lam bentuk yang tidak terurai. Sedangkan terhadap Sunnah Nabi, interpreta-si hanya berlaku terhadap Sunnah yang autoritasnya diragukan atau terhadap Sunnah yang autoritasnya diakui tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak tegas. Di samping itu, reinterpretasi dapat pula dilakukan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihâd ulama pada masa lalu.26

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan dan refor-mulasi hukum Islam hanya berlaku terhadap teks ayat yang penunjukannya terhadap hukum tidak secara qath’iy (zhanniy al-dalâlah) serta terhadap Sun-nah yang tidak diakui autensitasnya (zhanniy al-tsubût) dan terhadap Sunnah yang penunjukannya terhadap hukum tidak tegas (zhanniy al-dalâlah).

Namun sekarang pemahaman semacam itu terasa tidak memadai lagi, karena munculnya tantangan baru dalam kehidupan sosial kadang-kadang membuat umat Islam berpegang kepada pengertian yang tersirat, bukan pada yang tersurat menurut bahasa suatu nash atau ayat, sehingga ayat yang semu-la dianggap qath’iy menjadi tidak qath’iy lagi. Misalnya ayat 11 Surat An-Nisa yang menjelaskan pembagian warisan antara pria dengan wanita adalah 2 : 1 dulu dianggap qath’iy, tapi umat Islam dewasa ini cenderung memahami mak-na yang tersirat dengan menghubungkan pada konteks sosial Arab ketika ayat itu turun, yang intinya menekankan rasa keadilan dalam hubungan antara pria dengan wanita. Soalnya rasa keadilan itu berubah sejalan dengan perubahan struktur sosial dari feodal-tradisional menuju struktur sosial modern, dan per-ubahan sistem kekerabatan dari sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat


Beni Firdaus

Arab menuju sistem kekerabatan bilateral yang mulai berkembang saat ini di Indonesia. Karena itu dapat dimengerti bila timbul gagasan yang menghendaki pembagian harta waris itu bukan lagi 2 : 1, tapi 1 : 1. Pembagian 1 : 1 dirasa-kan tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tapi malah dianggap sejalan dengan prinsip egalitarianisme atau persamaan yang dibawa oleh kitab suci ini.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pemikiran Harun tentang perubahan hukum Islam ini tidak memiliki batasan yang jelas. Sehingga terlihat bahwa pemikiran Harun dalam hal ini tidak sistematis. Namun setidaknya pemikiran Harun ini memberikan dorongan agar para ahli Hukum Islam tidak kaku da-lam menghadapi berbagai persoalan baru yang timbul seiring dengan kuatnya arus perubahan sosial.

Di samping itu perkembangan hukum Islam dalam pandangan Harun se olah-olah tidak mengalami kemajuan pada masa sekarang. Ini terlihat pa-da pembagian tahap-tahap perkembangan hukum Islam yang dibuat Harun. Harun membagi periodesasi perkembangan hukum Islam pada empat tahap, yaitu periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihâd dan kemajuan serta pe-riode taqlîd dan kemunduran.27

Periodesasi perkembangan hukum Islam itu menunjukkan bahwa sejak periode ijtihâd berakhir, maka mundurlah perkembangan hukum Islam sam-pai sekarang. Periode ijtihâd berlangsung dari tahun 700 M sampai 1000 M. Periode ini disebut juga periode pengumpulan hadis, ijtihâd atau fatwa saha-bat dan tabi’in.

Asumsi Harun tentang kemunduran hukum Islam berbeda dengan ba-nyak penulis tentang hukum Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun orientalis. Umumnya penulis hukum Islam berpendapat bahwa sejak awal abad ke-14 H. hukum Islam memasuki tahap baru dalam perkembangannya, yaitu tahap kebangkitan setelah mengalami kemunduran ratusan tahun.28

Tahap baru itu juga lazim disebut fase kebangkitan hukum Islam. Ini di-tandai dengan munculnya para penganjur pembaharuan dalam Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka meng-ajak umat Islam untuk mempelajari hukum Islam dengan langsung merujuk kepada al-Qur’an dan hadis dalam menghadapi permasalahan hukum yang makin kompleks di zaman modern. Oleh sebagian penulis hukum Islam, fase kebangkitan ini disebut sebagai fase neo-ijtihâd.29 Di antara pemikiran keti-ga tokoh di atas adalah tentang pentingnya ijtihâd, menghindari taqlîd dan bid’ah, serta menganjurkan untuk toleransi bermazhab.



Munculnya periode baru dalam perkembangan hukum Islam yang mu-lai meninggalkan fase taqlîd tidak berarti taqlîd itu sudah hilang sama sekali. Taqlîd itu masih ada, yang terbukti dengan dipertahankannya mazhab- mazhab hukum yang lahir dari periode ijtihâd. Tapi dalam bermazhab umat Islam tidak lagi bersikap tertutup pada mazhab lain yang pendapatnya dianggap lebih re-levan dengan permasalahan hukum baru.

Dengan begitu, periode kebangkitan hukum Islam ditandai dengan berkembangnya metode perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab lain atau antara seorang ulama dengan ulama lain. Melalui cara ini umat Is-lam dapat mempertimbangkan pikiran-pikiran hukum Islam yang lebih se-suai dengan kebutuhannya.

Pada periode kebangkitan hukum Islam ini telah banyak buku-buku hu-kum ditulis dan tidak lagi mengikuti mazhab tertentu seperti di zaman taqlîd. Di antara buku-buku itu yang juga dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam seperti IAIN dan perguruan tinggi agama Islam yang lain ialah buku Hadis Hukum Subul al-Salam, karya al-Shan’ani dan buku Fiqh al-Sun-nah, karya Sayyid Sabiq.

Dalam Fiqh al-Sunnah misalnya setiap pendapat suatu hukum selalu di-kembalikan kepada al-Qur’an dan hadis serta pemikiran yang berkembang di kalangan ulama, baik di lingkungan mazhab ahl al-sunnah yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah) maupun di luar mereka, se-hingga toleransi bermazhab yang sering diserukan oleh Harun telah baik sekali diamalkan oleh buku ini.

keSiMPulan

Menurut Harun ijtihâd merupakan sumber ketiga ajaran Islam, bahkan ijtihâd menurutnya tidak terbatas di bidang hukum saja tetapi meliputi semua bidang pemikiran Islam. Alasannya masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks sebagai konsekwensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini membuat pemikiran keagamaan ikut bertambah kompleks pula, sehingga tidak dapat dibatasi di bidang hukum saja. Karenanya untuk mengembangkan ijtihâd diperlukan kerjasama para ulama dari berbagai disi-plin ilmu keagamaan. Malah diperlukan kerjasama antara ulama dengan kaum intelektual berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu ijtihâd sekarang rasanya tidak dapat dilakukan lagi secara individual, tetapi harus secara kolektif.


Beni Firdaus

Sedangkan mengenai masalah perubahan hukum, Harun berpendapat bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan tantangan zaman. Alasannya ka-rena ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum itu sangat sedikit, dan lebih banyak yang bersifat zhanni sehingga membuka peluang untuk melakukan penafsiran.

Walaupun pemikiran yang dikemukakan Harun tersebut tidak utuh dan komprehensif, namun setidaknya Harun telah membangkitkan kesadaran u mat tentang urgensi ijtihâd dalam dinamika hukum Islam, dan agar tidak ka ku dalam menghadapi persoalan baru. [ ]

endnoteS1 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bu-

lan Bintang, 1975), h. 9 2 Harun Nasution, Metode berfikir yang Diperlukan Umat Islam Di Zaman Kemajuan Penge-

tahuan Tekhnologi Modern, Dialog, No 23, 1987, h. 14 3 Harun Nasution, Ijtihâd: Sumber Ketiga Ajaran Islam, dalam Ijtihâd dalam Sorotan (Band-

ung: Mizan, 1988), h. 108 4 Harun Nasution, Ijtihâd: Sumber Ketiga Ajaran Islam, op. cit., h. 113 5 Harun, Ijtihâd: Sumber Ketiga Ajaran Islam, dalam Ijtihâd dalam sorotan (Bandung: Miz-

an, 1988),h 108 6 Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 3797 Al-Amidi, al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, ([t.tp]: Dar-al-fikr, 1981), Juz III, h 2048 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyâd al-Fuhûl (Beirut: Dar al-Fikr,

[t.th]), h. 2509 Harun, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun, (selanjutnya disebut Is-

lam Rasional), (Bandung;Mizan,2000), Cet. Ke-6, h. 196 lihat Ali Hasballah Ushul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971) Cet. Ke-4, h. 79

10 Harun, Ijtihâd: Sumber Ketiga Ajaran Islam, op. cit., h.113 11 Harun, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke-6, h.

2212 H.M. Rasyidi, Koreksi Terhadap Dr. Harun tentang Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,

(Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Cet. ke.1, h. 87. 13 Harun, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, loc. cit.14 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah,

1984), h. 2015 Ijmâ’ adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas

suatu hukum syara’ mengenai suatu kasus. 16 Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara

lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘‘illat hukum.



17 Sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghin-Sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghin-darkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

18 Beralih dari penggunaan suatu qiyâs kepada qiyâs lain yang lebih kuat dari padanya (qiyâs pertama)

19 Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

20 Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang

21 Hukum-hukum yang telah disyari’ahkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh pa- Hukum-hukum yang telah disyari’ahkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh pa-ra Nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikui oleh umat sebelum adan-ya syari’at Nabi Muhammad.

22 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 20

23 Ibid., h. 2124 Angka-angka ini dikutip oleh Harun dari Abdul Wahhab Khalaf, al-Ilmu Ushûl

Fiqh,(Jakarta: Al-Majelis al-‘Ala al-Indonesia li al-Da’wa Al-Islamiyah, 1972), h. 32-33, lihat Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: UI-Press, 1986),h. 27-28

25 Amir Syarifuddin, Pembaharuan…, op. cit., h. 11026 Ibid.27 Harun, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke-6, h.

10 28 TM Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakar-

ta: Bulan Bintang, 1971), h 1329 N. J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Judul asli: The History of Islamic

Law, (Jakarta: P3M, 1987), h. 234-251.

DAFTAR PuSTAkA

Al-Amidi. 1981. al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, [t.t.]: Dar-al-Fikral-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. [t.th.]. Irsyâd al-Fuhûl Bei-

rut: Dar al-Fikr.ash-Shiddieqy, TM Hasbi. 1971. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hu-

kum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.Coulson, N. J. 1987. Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Judul asli: The

History of Islamic Law. Jakarta: P3M. Hasballah, Ali. 1971. Ushul al-Tasyri’ al-Islami. Mesir: Dar al-Ma’arifKhalaf, Abdul Wahab. 1984. Ilmu Ushûl al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da’wah

al-Islamiyah, 1984


Beni Firdaus

Nasution, Harun. 1975. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang.

_____________. 1987. “Metode berfikir yang Diperlukan Umat Islam di Zaman Kema juan Pengetahuan Tekhnologi Modern”. dalam Dialog, No 23

_____________. 1988. Ijtihâd: Sumber Ketiga Ajaran Islam, dalam Ijtihâd da-lam Sorotan. Bandung: Mizan.

____________. 2000. Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Har-un. Bandung; Mizan

____________. 1986. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI-Press.

____________, 1986. Akal dan Wahyu dalam Islam Jakarta: UI-PressRasyidi, H.M. 1997. Koreksi Terhadap Dr. Harun tentang Islam Ditinjau dari

Berbagai Aspeknya. Jakarta: Bulan BintangSyarifuddin, Amir. 1993. Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam. Pa-

dang: Angkasa Raya.Zahrah, Abu. 1958. Ushûl al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi

PEMIKIRAN HARUN NASUTION TENTANG IJTIHAD DAN … · 2020. 1. 18. · Pemikiran Harun Nasution...

Documents

Transcript of PEMIKIRAN HARUN NASUTION TENTANG IJTIHAD DAN … · 2020. 1. 18. · Pemikiran Harun Nasution...