PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGSEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 (0295) 691472, 691364, 691261Fax (0295) 691619

Home page :http://www.rembangkab.go.id e-mail : sekda@rembangkab.go.idR e m b a n g K o d e P o s 5 9 2 1 2

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN REMBANG

NOMOR 555/0096/2020TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik perlu menetapkanklasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukanperlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DaerahSelaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubahdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentangKearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasidan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan diLingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun2016 tentang Pembentukan Dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Rembang;

13. Peraturan Bupati Rembang nomor 58 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Rembang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 61Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiRembang nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Komunikasi dan Informatika KabupatenRembang;

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Pemerintah KabupatenRembang;

15. Keputusan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Pemerintah KabupatenRembang;

16. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1046/2020tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi di LingkunganPemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalamdiktum kesatu didasarkan atas pertimbangan peraturanperundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentinganumum serta bersifat ketat dan terbatas.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Rembang Nomor :Tahun 2020 Tentang PenetapanKlasifikasi Informasi YangDikecualikan Tahun 2020 diLingkungan Pemerintah KabupatenRembang

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 61. Data PNS PERKA BKN No. 14 Th

2001 Tentang PedomanPengembangan DatabasePegawai Negeri Sipil

UU No 9 tahun 1974jo.UU No 43 tahun 1989tentang pokokpokokkepegawaian

UU no 14 Th 2008 tentangKIP, Pasal 17 hufuf h,I, &j

Menggangguprivasi seseorang

Mengamankan danmemberikanperlindungan atasprivasi seseorang

Setiap tahun

2. Dokumen Laporan /SPJKeuangan

UU No 43 Th 2009 tentangkearsipan, pasal 44 ayat (1)dan (2)

UU No 14 Th 2008 tentangKIP ,Pasal 17 huruf i, dan j

Menghambatkebijakan karenaadanyapengungkapanyang mendahluisebelum di audit

Mendorongkeberhasilanpelaksanaanpembangunan

Sampai dengan telahdiverifikasi olehpemeriksa/ pengawas/auditor

3. Surat yang sifatnya menurutperlu rahasia

UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan pasal 66 ayat 3huruf 3;

pasal 17 UU NG 14 th 2008

Mengganggukebijakan pemerintah / pimpinan

Menjaga rahasiamemorendum atausurat-surat antarBadan Publik atau

1.UU No 43 tahun 20092.Perki pasal 17 huruf idan j

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

huruf i dan j intra Badan Publik,yang menurut sifatnyadirahasiakan

4. Memorandum / surat-suratantar dan inter badan publik

UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan pasal 66 ayat 3huruf 3;

pasal 17 UU NG 14 th 2008huruf i dan j

Menghambatkebijakan pemerintah daerah

Memperlancar prosesdan kebijakanpemerintah

Setelah dilaksanakan

5. Disposisi surat pimpinan UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan pasal 66 ayat 3huruf 3;

pasal 17 UU NG 14 th 2008huruf i dan j

Dapatmenggangguprosespenyesuaiankebijakan

Mengamankan prosespenyusunan kebijakan

Selama belum adatindak lanjut dari SKPDpengelola surat

6. Dokumen pengadaan barang /jasa pemerintah

Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf i dan j

Bertentangandenganprinsipprinsippengadaan danetika pengadaan

Melaksanakanpengadaan barang /jasa sesuai denganprinsip-prinsippengadaan dan etikapengadaan

Sampai prosesnyaselesai diketahui siapapemenangnya

7. Rincian harga perkiraan sendiri(HPS)

UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf b, i danj

Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Dapatmenghambatprosespenyusunankebijakan dibidang pengadaanbarang/jasa

Melaksanakanpengadaan barang /jasa sesuai denganprinsip-prinsippengadaan dan etikapengadaan

Sampai diketahui siapapemenangnya

8. Dokumen penawaran kontrak UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf b, i danj

Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang

Dapatmenghambatprosespenyusunankebijakan

Dapat menjaminobyektifitas penilaian /evaluasi penawaran

Sampai prosespenawaran kontrakselesai

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

/jasa pemerintah

9. Susunan kepanitiaanpengadaan barang-barang /jasa melalui LPSE

UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf b, i danj

Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah

Dapat terjadiharga lelang tidaksesuai yangdiharapkan

Menghindari konflikkepentingan, menjagapersaingan lelang yangsehat, melindungikerahasiaan dokumen

Selama prosespengadaan barang/jasa

10. Dokumen laporan / suratbertanggungjawaban keuangan/ SPJ berikut lampirannya

UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan, pasal 44 ayat (1)dan (2)

UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf i dan j

Menghambatkebijakan karenaadanyapengungkapanyang mendahluisebelum di audit

Mendorongkeberhasilanpelaksanaanpembangunan

Sampai dengan telahdiferivikasi olehaparaturpemeriksa/pengawasan/auditor

11. Kode akses sistem elektronik UU No. 11 / 2008 tentangITE pasal 1 angka 6

Penyalahgunaanoleh pihak lain

Menjagapenyalahgunaan olehpihak lain yang tidakberkepentingan

Tidak Terbatas

12. Laporan hasil pemeriksaan(LHP), termasuk LHPpemeriksaan kasus, LHP reviewlaporan keuangan, LHPregular, hasil monitoring danhasil evaluasi.

UU No. 14 tahun 2008tentang KIP, pasal 17 hurufi dan j

Berpotensidisalahgunakanoleh orang yangtidak berkepentingan

Menjagapenyalahgunaan daripihak yang tidakberkepentingan

Atas izin pihak yangmelakukan pemeriksaankasus atau atasperintah dari penegakanhukum

13. Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI)

Undang-undang Nomor 10tahun 1995 tentangKepabeanaan

Undang-undang Nomor 12tahun 1997 tentang HakCipta

Undang-undang Nomor 14

Informasi publikyang apabiladibuka dandiberikan kepadapemohoninformasi publikdapat

Menjaga keamanandan perlindungan hakatas kekayaanintelektual danperlindungan ataspersaingan tidak sehat

Selama peraturanperundangannyaberlaku

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

tahun 1997 tentang Merek Undang-undang Nomor 13

tahun 1997 tentang HakPaten

mengganggukepentinganperlindungan hakatas kekayaanintelektual danperlindungan daripersaingan usahatidak sehat

14. Daftar penilaian DP3 dan SKP PP No. 46 Tahun 2011 tentangPenilaian Prestasi Kerja PNS

Mengungkapkanhasil kinerjapegawai

Melindungi hasilkinerja pegawai

Atas ijin ybs

15. Keputusan izin/keterangantentang perceraian PNS

PP No. 45 Tahun 1990 tentangijin perkawinan danperceraian bagi PNS

Data kasuspribadi pegawaidapatdisalahgunakan

Melindungi data pribadipegawai

Sampai keluarkeputusan izin

16. Keputusan penjatuhan hukumdisiplin PNS

PP No. 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS

Data kasuspribadi pegawaidapatdisalahgunakan

Melindungi data pribadipegawai

Sampai tutunnyapenjatuhan hukumdisiplin

17. Dokumen pengelolaankepegawaian

PERKA. BKN No. 18 Tahun2011 tentang Pedomanpengelolaan tata naskahkepegawaian PNS

Data kepegawaiandapatdisalahgunakan

Melindungi datakepegawaian

Selama masih berlakudan diperlukan

18. Dokumen dan Formulir IsianPegawai (FIP)

UU No. 14 Tahun 2008tentang KIP

Akanmengungkaprahasia pribadiPNS yang bersifatrahasia

Melindungi data pribadipegawai yang bersifatrahasia

Selama ybs berstatussebagai PNS

19. Soal- soal ujian kedinasan -UU No. 23 th 2009 tenyangkersipan pasal 66 ayat (3).-UU No. 14 th 2008 tenatng

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

KIP, pasal 17 huruf i dan j

20. Data hasil check up kesehatanPerorangan PNS / pejabat

UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h.

Data hasil tes potensi /kompotensi PNS / pejabat.

UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h

21. Identitas PNS yang didugamelanggar disiplin

UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf a danhuruf h

22. Data rencana penempatan PNS/ CPNS

UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf a danhuruf l

23. Notulen hasil sidang Baperjakat UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h danhuruf l

24. Dokumen pertimbangan /rekomendasi Baperjakat

- UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h dan hurufl-PP No. 100 th 2000 tentangpengangkatan PNS dalamjabatan setrukturanl, pasal14.

25. Biodata elektronik dan nonelektronik PNS lengakap.

-UU No. 11 th 2008 tentang ITE-UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf h, I dan j

26. Arsip data perorangan PNS UU No. 14 th 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf h, l, dan j

27. Daftar usulan pengangkatandalam jabatan struktural

-UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf i dan j-PP No. 100 th 2000 tentangpengangkatan PNS dalam

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

jabatan struktural

28. Daftar pejabat yang akandilantik

-Pasal 17 UU No.14 th 2008huruf l dan j.-PP No. 100 th 2000 tentangpengangkatan PNS dalamjabatn struktural, bab IIIkeputusan kepala BKN No. 13th 2002 tentang naan PP No.100 th 2002 tentangpengangkatan PNS dalamjabatan struktural,sebagaimana diubah dalam PPNo. 13 th 2000, lampiran 1angka romawi II huruf B No. 5

29. Data Aset dinas Peraturan Bupati RembangNomor 23 Tahun 2018 tentangPedoman Pengelolaan BarangMilik Negara

30. Data DUK PNS UU No. 5 Tahun 2014 tentangASN

Data kepegawaiandapatdisalahgunakan

Melindungi datakepegawaian

Selama masih berlakudan diperlukan

31. Dokumen kependudukan UU No. 25 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan

32. Laporan barang milik daerah,inventarisn aset

Perbup no 50 tahun 2018tentang kebijakan akuntansipemerintahan kab.rembang

33. Ringkasan laporan keuangankantor kecamatan sumber

Perpres RI no.54 th 2010 ttgpengadaan barang/jasapemerintah

34. Database obyek retribusi IMB Perda Kab. Rembang No. 15 Penyalahgunaan Keamanan data bisa Selama masih berlaku

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

dan Makam Tahun 2011 tentang RetribusiPerijinan Tertentu Perda Kab.Rembang No. 12 Tahun 2011tentang Retribusi Jasa Umum

oleh pihak yangtidakbertanggungjawab

terjaga dengan baik dan diperlukan

35. Kode akses elektronik aplikasielektronik

UU no.11 tahun 2008 tentangITE

Penyalahgunaanoleh pihak yangtidakbertanggungjawab

Keamanan data bisaterjaga dengan baiksehingga tidak dapatdibajak oleh hackeryang tidakbertanggungjawab

Selama kode masihdigunakan

36. Rekam Medis UU RI no.29 tahun 2004tentahng praktikkedokteran, pasal 47

Permenkes RI no.269/Menkes/Per/III/2008tentang rekam medis, BABIV pasal 10

Mengungkaprahasia pribadiseseorang;diagnosis, riwayatkesehatan.kondisi danperawatan,pepngobatan fisikdanpsikisTuntutanpasien/ keluargakepada RS

Menjaga rahasiapribadi seseorang(pasien dan keluarga)

Selama berlaku

37. Rencana Bisnis dan Anggaran Informasi publik yang apabiladibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publikdapat mengganggukepentingan perlingdunganhak atas kekayaan intelektualdan perlingdungan daripersaingan usaha tidak sehat

38. Rekaman CCTV Undang-undang No. 14 tahun2008 tentang keterbukaan

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

informasi publik (KIP), BAB 5pasal 17 : informasi yangdikecualikan

39. Visum KUHP 1. Dapatmengungkaprahasiapribadi

2. Menghambatprosespenegakanhukum;penyelidikandanpenyidikan

1. Menjaga rahasiapribadi

2. Membantu prosespenegakan hukum;penyelidikan danpenyidikan

Selama berlaku

40. Data Pribadi yang terdapatdalam KK dan KTP

Undang-undang No. 24 Tahun2013 pasal 1 angka 22Tentang Perubahan UU No. 23Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan

Selama peraturanperundang-undangan belumdirubah/diganti

Kerahasiaan pribadiseseorang akan mudahdiakses oleh umumyang menyebabkanketidaknyamananseseorang

Menjaga agar datapribadi perseorangantertentu dapat disimpan,dirawat dan dijagakebenarannya sertadilindungikerahasiaannya.

41. Akta Tanah Peraturan Kepala BPN No. 1Tahun 2016 tentangketentuan pelaksanaan PP No.37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah

Selama peraturanperundang-undangan belumdirubah/ diganti

Dapat mengungkapkanrahasia arsip tanahyang menyebabkanketidaknyamananseseorang

Menjaga agar datapribadi perseorangantertentu dapat disimpan,dirawat dan dijagakebenarannya sertadilindungikerahasiaannya.

42. RUP (Rencana UmumPengadaan)

RUP (Rencana UmumPengadaan)

43. Dokumen Hasil Rapat DPRD -Rapat Pimpinan DPRD

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

yang bersifat tertutup meliputi : -Rapat Konsultasi-Rapat Badan Musayawarah-Rapat Badan Anggaran-Rapat Badan Kehormatan

44. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setiap Pegawai Negeri Sipilwajib menyimpan rahasiajabatan, gaji, tunjangan danfasilitas

45. Rahasia Jabatan Memegang rahasia jabatanyang menurut sifatnya ataumenurut permintaan harusdirahasiakan

46. Dokumen hasil rapat DPRDyang bersifat tertutup meliputi:-rapat pimpinan DPRD-rapat konsultasi-rapat badan musyawarah-rapat badan anggaran-rapat badan kehormatan

peraturan DPRD No. 1 th2016 tentang perubahankedua atas peraturan DPRDKab. Rembang No. 1 th20014 tentang tata tertibDPRD Kab. Rembang pasal 71ayat (2) & (3), pasal 72 dan 73ayat (1) (2) (3) dan (4)

47. Informasi tentang sekretariatDPRD dan DPRD Kab.Rembang-struktur organisasi sekretariatDPRD (Perbup No. 47 thn 2016)-daftar nama anggota DPRDKab. Rembang periode th 2014-2019-alat kelengkapan DPRD Kab.Rembang periode 2014 – 2019

Kabag. Rapat risalah danperundangan-undangan

48. Ringkasan informasi tentangfg

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

program dan / kegiatan yangsedang dijalankan dalamlingkup sekretariat DPRD:Nama program dan kegiatanpelaksanaan APBD Kab.Rembang pada sekretariatDPRD ta. 2017 (renstra danrenja DPRD Kab. Rembang th2017

49. Ringkasan laporan keuangan:-laporan realisasi kegiatanAPBD th. 2015-LKJIP (laporan kinerja instansipemerintah) th 2015-LKPJ dan LPPD DPRD Kab.Rembang th 2015-daftar aset sekretariat DPRDKab. Rembang (gedung danbangunan, perlatan dan mesin,serta alat tetap)

50. Ringkasan informasi tentangperaturan keputusan DPRD:-daftar rancangan dankeputusan DPRD Kab.Rembang-daftar peraturaan perundang-undangan yang ditetapkan

51. Informasi tentang tata caramemperoleh informasi publik-prosedur tata cara memperolehinformasi publik

52. Dokumen Hasil Rapat DPRD Peraturan DPRD Kabupaten

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

yang bersifat tertutup meliputi : Rembang Nomor 2 Tahun2018 tentang Tata TertibDPRD Kabupaten Rembang

Rapat Pimpinan DPRD

Rapat Konsultasi

Rapat Badan Musyawarah

Rapat Badan Anggaran

Rapat Badan Kehormatan

53. TB, Kusta, dan HIV/AIDS Informasi tentangPenanggulangan danPencegahan Penyakit Menular(TB,Kusta,HIV/AIDS)

54. Informasi Hasil Pemeriksaandiagnosis HIV

Pemeriksaan diagnosis HIVdilakukan berdasarkan prinsipkonfidensialitas, persetujuan,konseling, pencatatan,pelaporan, dan rujukan

55. Rahasia kedokteran yaitu,penemuan dokter dalam rangkapengobatan dan dicatat dalamrekam medis

UU No. 29 th 2004 tentangpraktek kedokteran, pasal48 dan pasal 51 huruf c

UU No. 14 th 2008 pasal17 huruf h dan j

permenkes No. 1419 /menkes / per / X / 2005pasal 18 ayat (1)

56. Data Kekerasan TerhadapPerempuan dan Anak

Penanganan KorbanKekerasan

57. Data PMKS by Name By Adress Data PMKS By Nama ByAdress

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 658. Data BPDT (Pemutakhiran Basis

Data Terpadu) By Nama ByAdress

Data BPDT By Nama ByAdress

59. Data kekerasan terhadapperempuan dan anak.

UU No. 23 tahun 2002 yangdiperbarui dengan UU No.35 tahun 2004 tentangperlingdungan anak

UU No.23 tahun 2004tentang KDRT

60. Data PMKS By Name By address UU No. 11 tahun 2009 tentangkesejahteraan sosial.

61. DatA PBDT (pemutakiran dataBasis data terpadu) by name byaddress

UU No. 11 tahun 2009 tentangkesejahteraan sosial.

62. Dokumen dan informasi perkarayang sedang ditangani olehPPNSLH

UU No. 32 th 2009 tentangperlindungan pengelolaanlingkungan hidup

UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf a dan j

63. Informasi data pribadi penegakPerda (PPNS)

-UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h

64. Rencana operasi penegakkanPerda

-UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf a

65. Berita sandi UU No.14 tahun 2008 tentangKIP pasal 17 huruf C angka 6

66. Kunci sistem sandi UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP padsal 17 huruf C angka 6

67. Penempatan jaringan, peralatansandi dan tempat kegiatansandi.

UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP padsal 17 huruf C angka 6

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 668. Berita atau Radiogram Rahasia UU No. 14 tahun 2008 tentang

KIP padsal 17 huruf C angka 6

69. Lokasi server UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 30-37 ).

70. Internet protokol / IP addressprivate

UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 30 )

71. Bandwitdth management UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 300

72. User ID dan Password pejabatpembuat komitmen, panitiapengadaan barang / jasa,pejabat pengadaan barang /jasa, auditor.

UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 1 angka 16 ).

73. Login Admin Server UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksi

74. Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI)

Undang-undang Nomor 10tahun 1995 tentangKepabeanaan

Undang-undang Nomor 12tahun 1997 tentang HakCipta

Undang-undang Nomor 14tahun 1997 tentang Merek

Undang-undang Nomor 13tahun 1997 tentang Hak

NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6

Paten

75. Rincian anggara kegiatan Permendagri No.52 Tahun2015 tentang pedomanpenyusunan anggaranpendapatan dan belanjadaerah.

76. Proses pengelolaan administrasikeuangan besertapembukuannya DokumenPelaksanaan Anggaran

77. Kode akses elektronik aplikasiSIMDA

UU no.11 tahun 2008 tentangITE

78. Dokumen proses penyelesaiansengketa / konflik lingkungan

-UU No. 32 th 2009 tentangperlindungan pengeloaanlingkungan hidup-UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf a dan j

79. Rencana pelaksanaan tukarmenukar / pemindah tanganbarang daerah

-UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan-UU No. 14 thn 2008 pasal 17huruf e dan j

80. Data wajib pajak dan retribusi -UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf i dan j

81. Data kegiatan intelegen terkaitdengan ideologi, politik, sosialbudaya dan keamanan sertapenanganan kasus yangmengganggu masyarakat

-dapat membahayakantentang ketahanan negara-UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf i dan j

82. Data exs tapol G30S / PKI Intruksi Mendagri No. 32 /1981