PEMERINTAHKABUPATEN PATI SEKRETARIAT DAERAH

aS

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

KABUPATEN PATI

NOMOR: 485/003 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses

oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat

dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi

Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis

atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati tentang

Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

PEMERINTAHKABUPATEN PATISEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) 383606-609 Website : www.patikab.go.idFaximile: (0295) 382360 E-mail : [email protected]

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten PatiTahun 2019 sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan

informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATITAHUN 2019

NO INFORMASI DASAR HUKUMKONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

JANGKA WAKTUDIBUKA DITUTUP

1 2 3 4 5 6

1 Informasi data pribadipenegak perda (PPNS)

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h;

Dapatmengungkaprahasiapribadi seseorang

Melindungi rahasia pribadiseseorang

Tidak terbatas

2 Rencana operasi penegakanPerda

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf a;

Menghambat prosespenegakan hukum

Memperlancar penegakanhukum

Sampai dilaksanakankegiatan

3 Informasi perkarapelanggaran perda yangsedang ditangani PPNS

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf a, i, dan j;

1. Dapatmenghambatproseshukum/penyelidikan/penyidikan,

2. Dapat merugikanprosespenyusunankebijakan dan

3. Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UUlainnya dirahasiakan/atau tidakboleh diungkap

1. Memperlancar proseshukum/penyelidikan,

2. Dapat merugikan prosespenyusunan kebijakan dan

3. Menjaga informasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan / atau tidakboleh diungkapkan

Sampai ada putusaninkracht (berkekuatanhukum tetap)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PATINomor : 485/ 003 TAHUN 2019Tanggal : 2 Januari 2019

1 2 3 4 5 6

4 Informasi hasil penyelidikandan penyidikan terhadappelanggaran perda

1. UU Nomor 23 Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telahbeberapa kali diubahterakhir dengan UU Nomor9 Tahun 2015;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf a, i, dan j;

3. PP Nomor 6 Tahun 2010tentang Satuan PolisiPamong Praja.

1.Dapat menghambatprosesHukum/penyelidikan/penyidikan,

2.Dapat merugikanproses penyusunankebijakan dan

3.Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UUlainnyadirahasiakan/atau tidak bolehdiungkap

1. Memperlancar proseshukum/penyelidikan,

2. Dapat merugikan prosespenyusunan kebijakandan

3. Menjaga informasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan / atau tidakboleh diungkapkan

Sampai ada putusaninkracht (berkekuatanhukum tetap)

5 Data pribadi penduduk 1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h dan j;

2. PP Nomor 37 Tahun 2007tentang pelaksanaan UUNomor 23 Tahun 2006tentang AdministrasiKependudukan,sebagaimana telah diubahdengan PP Nomor 102Tahun 2012, Bab VIIBagian Kedua Pasal (58)dan (59).

Bertentangan denganhak pribadi /privasiyang berpotensidisalahgunakan

Menjaga privasi seseorangyang menjadi hak asasimasing-masing individu/pribadi

Atas ijin yangbersangkutan dankepentingan publicberkaitan dengan posisiseseorang dalam jabatanpublic

1 2 3 4 5 6

6 Dokumen kependudukanyang meliputi :1. Biodata penduduk2. KK3. KTP4. Surat Keterangan

Kependudukan5. Akta Kepencatatan Sipil

UU Nomor 23 Tahun 2006Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 24Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UU Nomor 23Tahun 2006.

Dapat menghambatproses Hukum/penyelidikan /penyidikan,Dapat merugikanproses penyusunankebijakan,Dapat mengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan/atautidak boleh diungkap

1. Menjaga privasi2. Melindungi dari

penyalahgunaan dataatau informasi yangbersangkutan

Selama yang bersangkutanmasih hidup

7 Biodata individu dan datakeluarga :1. Ketenagakerjaan2. Transmigrasi

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h.

Bertentangan denganprivasi seseorang

Menjaga privasi seseorang Atas izin yangbersangkutan dan untukkepentingan penegakanhukum

8 P Proses penetapankeputusan Gubernur JawaTengah peresmianpengangkatan penggantiantar waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten

U UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf i.

Dapat merugikanproses penyusunankebijakan

Menjaga agar prosespenyusunan kebijakan tidakterhambat

S Sampai dilantiknyaanggota DPRD

9 Proses penyusunan BankSoal pada PengisianPerangkat Desa

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf i.

D Dapat mempengaruhiproses pelaksanaandan inkondusifitas

Menjaga agar proses berjalansecara benar dan tidak terjadigejolak

Sampai dilantiknyaPerangkat Desa

10 Proses penyusunan BankSoal untuk penjaringanBakal Calon Kades yangpendaftarnya lebih dari 5calon


Dapat merugikanpenyusunan kebijakan

Menjaga agar proses berjalansecara benar dan tidak terjadigejolak

S Sampai ditetapkan CalonTetap

1 2 3 4 5 6

11 Penunjukan Penjabat (Pj)Kepala Desa




Sampai dilaksanakan serahterima Jabatan/terbitnyaSK

12 Tabulasi data LaporanKeuangan Desa dalamSiskeudes


Dapat menimbulkanInkondusifitas apabiladiminta oleh lembagayang tidak resmi

Menjaga agar informasidipublish oleh instansi resmi

Sampai adanya Informasiyang dikeluarkan olehInstansi yang berwenang

13 Penyusunan RancanganPerda/Perbup tentang Desa




Sampai ditetapkanPerda/Perbup

14 Proses Penyelesaian KasusDesa




Sampai dengan selesainyaKasus Desa berdasarkanPutusan yang bersifat finaldan mengikat

15 Berita sandi UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf c angka6.

Dapat membahayakanpertahanan dankeamanan negara

Melindungi pertahanan dankeamanan Negara

Selama berita masihbersifat rahasia

16 Kunci sistem sandi UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf c angka6.



Selama pengungkapannyamembahayakan keamanannegara

17 Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempatkegiatan sandi

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf c angka6.



Selama pengungkapannyamembahayakan keamananNegara

18 Berita/radiogram rahasia UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf c angka6.

Dapat membahayakanpertahan dankeamanan negara


Selama pengungkapannyamembahayakan keamananNegara

1 2 3 4 5 6

19 Lokasi server 1. UU Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi danTransaksi Elektroniksebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 19 Tahun2016 Pasal 25;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf b, i dan j.

Dapat menggangguperlindungan hak ataskekayaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaanintelektual

Selama masih digunakan

20 Surat Rahasia 1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan pasal 66ayat 3 huruf 3;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf i dan j.

Mengganggu kebijakanpemerintah / pimpinan

Mendukung kebijakanpemerintah /pimpinan

Tidak terbatas

21 Disposisi surat pimpinan 1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan;


Dapat menggangguproses penyesunankebijakan

Mengamankan prosespenyusunan kebijakan

Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengelolasurat

22 Memorandum / surat-suratantar dan inter badan public

1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 66ayat 3;


Menghambat kebijakanpemerintah daerah

Memperlancar proses dankebijakan pemerintah

Setelah nota kesepahamandirealisasikan/dilaksanakan

1 2 3 4 5 6

23 Rencana pelaksanaantukar-menukar / pemindahtangan barang daerah

1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf e dan j.

Berpotensi keterlibatanpihak spekulansehingga merugikandaerah

Menutup peluang kerugianyang ditimbulkan olehspekulan dan orientasikepentingan umum dapattercapai

Setelah proses selesai

24 Data kekayaan alam 1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf d dan j.

Dapat mengungkapkankekayaan alam yangberpotensidisalahgunakan

Mempermudah pengelolaandan pengaturan sumberdaya alam

Sampai diusahakan olehpemerintah daerah

25 Peta lokasi penyimpananarsip

1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 66ayat 3;


1.Dapat merugikanproses penyusunankebijakan dan

2.Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasia kan/atautidak boleh diungkap

1. Menjaga agar prosespenyusunan kebijakantidak terhambat dan

2. Menjaga informasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan dan / atautidak boleh diungkap

Tidak terbatas

26 Dokumen laporan/suratpertanggungjawabankeuangan/SPJ berikutlampirannya

1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 44ayat 1 dan 2;


Bertentangan denganprinsip-prinsippengadaan dan etikapengadaan

Mendorong keberhasilanpelaksanaan pembangunan

Sampai dengan telahdiverifikasi oleh aparaturpemeriksa / pengawasan/ auditor (BPKP /BPK)

1 2 3 4 5 6

27 Arsip-arsip vital 1. UU Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan;

2. Peraturan Kepala ANRINomor 06 Tahun 2005tentang PedomanPerlindungan,Pengamanan danPenyelamatanDokumen/Arsip VitalNegara.

Berpotensi rusak danhilang

Menjaga keamanan Tidak terbatas

28 Dokumen Ijin UsahaPertambangan(IUP)

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf b dan h;

2. UU Nomor 4 Tahun 2009tentang PertambanganMineral dan BatubaraPasal 88..

1. Membuka rahasiaperusahaan

2. Menimbulkanpersaingan tidaksehat

1. Melindungi KerahasiaanPerusahaan(hak pribadi)

2. Menghindaripersaingantidak sehat

Tidak Terbatas

29 Hasil Eksplorasi Detail(koordinat otensi bahantambang, kualitas dankuantitas komoditastambang)

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h.

1. Mengungkapkankekayaanalam Indonesia

2. Membuka rahasiaPerusahaan

1. Pengelolaan/managemenpotensisumber daya alam

2. Hak kepemilikan hasilEksplorasi detail

Tidak Terbatas

30 Laporan StudiKelayakan/FS (NilaiEkonomis KomoditasTambang,Perkiraan JumlahCadangan, KualitasBahan Tambang, Sebaran)


2. UU Nomor 4 Tahun 2009tentang PertambanganMineral dan BatubaraPasal 88.

1. Membuka rahasiaPerusahaan

2. Menimbulkanpersaingan tidaksehat


2. Menghindari persaingantidak sehat

Tidak Terbatas

1 2 3 4 5 6

31 Laporan EvaluasiKegiatan Penambangan



Terhambatnya prosesevaluasi danpengawasan kegiatanpertambangan



Terbatas sampaiproses evaluasiselesai

32 Data Teknis Potensi AirTanah

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf d;

2. PP Nomor 43 Tahun 2008tentang Air Tanah Pasal 23ayat 3.

Dapatmengungkapkankekayaan Alam

Pengaturan dan pengelolaankekayaan Alam

Tidak Terbatas

33 Wilayah Ijin UsahaPertambangan (WIUP)/Koordinat




Pengaturan dan pengelolaankekayaan Alam

Tidak Terbatas

34 Data teknis hasil kegiatan,survey pendahuluan,eksplorasi, studi kelayakandan eksploitasi potensiPanas Bumi


2. UU No. 27 tahun 2003tentang Panas Bumi Pasal 4ayat (3).


Pengaturan dan pengelolaannkekayaan Alam

Tidak Terbatas

1 2 3 4 5 6

35 Dokumen Lelang WilayahKerja Pertambangan (WKP)Panas Bumi


2. UU No. 27 tahun 2003tentang Panas Bumi Pasal 4ayat (3).


2. Menimbulkanpersaingantidak sehat

1. Melindungi KerahasiaanPerusahaan (hak pribadi)


Tidak Terbatas

36 Pembangunan JalanKabupaten dan Jalan Desaserta Pengawasan JalanKabupaten dan Jalan Desa


2. UU No. 38 tahun 2004tentang Jalan Pasal 33dan 39.





Tidak Terbatas

37 Konversi Sumber Daya Air 1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf b, d dan h;

2. UU Nomor 7 Tahun 2004tentang Sumber DayaAir Pasal 21.



3. DapatmengungkapkanKekayaan alam



3. Pengaturan danpengelolaanKekayaan Alam

Tidak Terbatas

38 Pelaksanaan Konstruksi,Operasi danPemeliharaan

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf b, d dan h;

2. UU Nomor 7 Tahun 2004tentang Sumber Daya AirPasal 63, 64.







Tidak Terbatas

1 2 3 4 5 6

39 Pembongkaran BangunanGedung

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf b, dan h;

2. PP Nomor 36 Tahun 2005tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28Tahun 2002 tentangBangunan Gedung Pasal91.





Tidak Terbatas

40 Perencanaan PengembanganSistem dan PengembanganAir Minum


2. UU Nomor 16 Tahun 2005tentang PengembanganSistem PenyediaanAir Minum Pasal 26.


2. Menimbulkanpersaingantidaksehat





Tidak Terbatas

41 Pemantauan dan EvaluasiPenyelenggaraanPengembangan SistemPengembangan Air Minum


2. PP Nomor 16 Tahun 2005tentang PengembanganSistem Penyediaan AirMinum Pasal 36.




1. Melindungi kerahasiaanperusahaan(hak pribadi)


3. Pengaturan danpengelolaankekayaan alam

Tidak Terbatas

1 2 3 4 5 6

42 Data Kegiatan Intelijen(Ipoleksosbudkam)

1. UU Nomor 3 Tahun 2002tentang Pertahanan Negara;


Dapat membahayakanpertahanan dankeamanan negaradan/ataudaerah/wilayah,dapat merugikanproses penyusunankebijakan dan,dapat mengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan /atautidak boleh diugkap

Menjaga pertahanan dankeamanan negara dan/ataudaerah/wilayah,

Tidak terbatas

43 Data exs tapol G30S /PKI Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 1981

Memicu konflik antarmasyarakat

Menghindari konflik antarmasyarakat

Sampai terbitnya regulasibaru

44 Data AliranKepercayaan/aliran Sesat

UU Nomor 1/PNPS/1965tentang PencegahanPenyalahgunaan dan/atauPenodaan Agama

Memicu konflik antarmasyarakat

Menghindari konflik antarmasyarakat

Sampai terbitnya regulasibaru

45 Data keormasan UU Nomor 16 Tahun 2017tentang Penetapan PerpuNomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas UU Nomor 17Tahun 2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan MenjadiUndang- Undang

Dapat membahayakankedaulatan NKRI

Menjaga kedaulatan NKRI Sampai terbitnya regulasibaru

1 2 3 4 5 6

46 Dokumen dan informasiperkara yang sedangditangani oleh PPNS LH

1. UU Nomor 32 Tahun 2009tentang PerlindunganPengelolaan LingkunganHidup;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf a dan j;

3. UU Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);

4. UU Nomor 28 Tahun 1997tentang Kepolisian Negara RI;

5. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KUHAP.

1. Dapat merugikanproses penyusunankebijakan

2. Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan/atau tidak bolehdiungkap

1. Menjaga agar prosespenyusunan kebijakantidak terhambat


3. Menghambat prosespenyelidikan danpenyidikan suatu tindakpidana

4. Mengungkapkan identitasinforman, pelapor, saksidan/atau korban yangmengetahui adanya tindakpidana

5. Membahayakankeselamatan dankehidupan penegak hukumdan/ atau keluarganya

6. Membahayakan keamananperalatan, sarana dan atauprasarana penegak hukum

Sampai selesai sengketa

47Dokumen prosespenyelesaiansengketa/konfliklingkungan

1. UU Nomor 32 Tahun 2009tentang perlindunganpengelolaan lingkunganhidup;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf a dan j;

1. Dapat menghambatpenyelesaian

2. Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan / atautidak boleh diungkap

1. Menjaga agar prosespenyelesaian sengketatidak terhambat


3. Membahayakankeselamatan dankehidupan penegak hukumdan /atau keluarganya

Sampai selesai sengketa

1 2 3 4 5 6

3. PP Nomor 43 Tahun 2012Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi,Pengawasan, dan PembinaanTeknis Terhadap KepolisianKhusus, Penyidik PegawaiNegeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk PengamananSwakarsa;

4. UU Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP);

5. Peraturan Pemerintah RINomor 27 Tahun 1983tentang Pelaksanaan KUHAP.

4. Informasi publik yangapabila dibuka dandiberikan kepadapemohon informasi publikdapat mengganggukepentingan perlindunganatas kekayaan intelektualdan perlindungan daripersaingan usaha tidaksehat

48 Dokumen kekayaanintelek tual olehlembaga/swasta/ kelompok/perseorangan

1. UU Nomor 19 tahun 2002tentang Hak Cipta;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf b dan j.

Berpotensimemunculkanpersaingan tidak sehat; berpotensipelanggaranhukum/pembajakan

Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat ;menjamin pemiliknyamemperolehmanfaat ekonomi

Sampai ada persetujuandari orang yangbersangkutan/ pihak yangbersangkutan

49 Data hasil Check upkesehatan peroranganPNS/pejabat

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h

Menggangu rahasiapribadi seseorang

Menjaga rahasia pribadiseseorang

Atas izin yangbersangkutan dan untukkepentingan penegakanhokum

50 Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/ pejabat




Sampai ada izin yangbersangkutan

51 Identitas PNS yang didugamelanggar disiplin

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf a dan h



Sampai ada pengajuan dariyang bersangkuatn

1 2 3 4 5 6

52 Data rencana penempatanPNS / CPNS

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h dan i

Mengganggu kebijakanpemerintah

Menjaga kebijakanpemerintah supaya lebihtertib

Sampai selesainya prosespenempatan dari yangbersangkutan

53 Notulen hasil sidang TimPenilai Kinerja/Baperjakat

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h dan i


Menjaga kebijakanpemerintah

Sampai hasil Tim PenilaiKinerja/ Baperjakatditindaklanjuti

54 Dokumen pertimbangan/rekomendasi Tim PenilaiKinerja/Baperjakat

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf i dan j;

2. PP Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.


Menjaga kebijakanpemerintah

Sampai hasil Tim PenilaiKinerja/Baperjakatditindaklanjuti

55 Dokumen pengangkatan,pemindahan danpemberhentian PNS dalamdan dari jabatan struktural


2. PP No 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.

Mengganggupenyusunan kebijakan


Selama masih berlaku dandiperlukan dalampengambilan keputusanyang terkait

56 Keputusan izin/keterangantentang perceraian PNS

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h, i dan j;

2. PP Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin PerkawinanDan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubahdengan PP Nomor 45 Tahun1990.

Berpotensi munculnyainformasi yang tidakbenar dan bisamenimbulkan fitnah

Menjaga obyektifitas putusanizin

Sampai keluarnyakeputusan izin

1 2 3 4 5 6

57 Keputusan penjatuhanhukuman disiplin

1. UU Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur SipilNegara;

2. PP Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil.


Menjaga kebijakanpemerintah supaya lebihtertib

Selama yang bersangkutanmasih menjadi PNS

58 Biodata elektronik dan nonelektronik PNS lengkap

1. UU Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi danTransaksi Elektronik;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h, i dan j.

Data yang bersifatpribadi bila di bukaakan menggangguprivasi yangbersangkutan

Untuk menjaga kerahasiaanPNS yang bersangkutan

Selama yang bersangkutanmasih menjadi PNS

59 Arsip data perseoranganPNS

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h, i dan j

Mengganggu privasiseeorang

Mengamankan privasiseseorang

Selama yang bersangkutanmasih berstatus sebagaiPNS atau diijinkan yangbersangkutan

60 Daftar usulanpengangkatan dalamjabatan struktural

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h dan j;

2. PP Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil.

Dapat mengganggukebijakan pemerintah

Mengamankan kebijakanpimpinan

Setelah usulandirealisasikan

61 Daftar pejabat yang akandilantik


2. PP Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil.

Mengganggu prosespenyusunan kebijakankarena adapengungkapan yangmendahului


Selama proses penetapanSK sampai dengandimulainya SK/ pelantikan

1 2 3 4 5 6

62 Dokumen Hasil RapatDPRD yang bersifat tertutupmeliputi :1. Rapat Pimpinan DPRD2. Rapat Konsultasi3. Rapat Badan

Musyawarah4. Rapat Badan Anggaran5. Rapat Badan

Kehormatan

1. PP Nomor 12 Tahun 2018tentang PedomanPenyusunan Tata TertibDPRD Provinsi, Kabupaten,dan Kota;

2. Peraturan DPRD No 1Tahun 2014 tentang TataTertib DPRD Kabupaten PatiPasal 72-73 ayat (1),(2),(3)dan 74-75 ayat (1),(2),(3),(4).

Dapat menghambatproses tahapan rapat-rapat sebelum sidangparipurna

1. Pembicaraan dalam rapattertutup tidak bolehdiumumkan (pasal 75ayat1)

2. Materi yang diperolehdalam rapat tertutupuntuk dirahasiakan,dilarang diumumkanoleh peserta rapat (pasalpasal 75 ayat 2 )

3. Setiap orang melihat,mendengar, ataumengetahui pembicaraanatau materi rapattertutup yang harusdirahasiakan sebagaimana dimaksud ayat 2wajib merahasia kannya

4. Pelanggaran terhadapketentuan seba gaimanadimaksud pada ayat 2dan ayat 3 dikenakansanksi sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan

Sebelum diputuskandalam sidang paripurna

63 Proses keputusan Mendagritentang peresmianpemberhentian tidakdengan hormat.

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf i

Dapat merugikan bagiyang bersangkutan dankeluarga.


Sampai dilantiknyaanggota DPRD

1 2 3 4 5 6

64 Data penyandang HIV/AIDS


1. Mengganggu privasipenderita

2. Dampakdiskriminasi bagipenderita

3. Tindakan fatalpenderita karenadendam

Melindungi rahasia pribadiseseorang danmenjaga agar prosespenanganan lebih efektif danhumanis

Tidak terbatas

65 Data rekam medis pasien UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h

Mengganggu privasipenderita

Melindungi rahasiaperawatan kondisi fisik/psikis seseorang dan keluarga

Tidak terbatas

66 Naskah Soal UKK TingkatSekolah Dasar dan SekolahMenengah Pertama


2. Permendikbud Nomor 23Tahun 2016 tentangStandart PenilaianPendidikan.

1.Dapat merugikanproses ujian

2.Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasia kan/atautidak boleh diungkap

1. Menjaga agar prosespenyusunan kebijakantidak terhambat dan

2. Menjaga informasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan dan/atautidak boleh diungkap

Sampai digunakan untukUKK

67 Hasil pengawasan dansupervisi Guru PAUD, SDdan SMP

1. Permendikbud Nomor 143Tahun 2014 tentang TugasPokok Pengawas;

2. Permendiknas Nomor 12Tahun 2007 tentangStandar Pengawas Sekolah.

1.Sepenuhnya menjadikewenangan dantugas pengawassekolah

2.Dapat menjadidilema karenadimungkunkan akanterjadi perbedaanpenilaian antarasatu orang danorang lainnya

1. Menjaga agar hasilpenilaian tidak banyakdiketahui oleh orang lain.

2. Menjaga agar hasil daripenilaian dapatdigunakan sebagai bahanevaluasi personil yangdisupervisi.

Sampai menjadi angkahasil supervisi GuruPAUD, SD dan SMP olehPengawas.

1 2 3 4 5 6

68 Nilai akreditasi sekolah 1. UU Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem PendidikanNasional;

Dapat menimbulkanketidakpuasan darisekolah yangdiakreditasi padahasil penilaian

1. Menjaga agar prosespenilaian dan hasil dariakreditasi sekolah olehasesor bersifat obyektif.

2. Menjaga agar penilaianyang dilakukan asesorsesuai dengan keadaanreal sekolah daninstrumen akreditasi.

Sampai diumumkan hasilakreditasi

69 Nilai seleksi Kepala Sekolah 1. Permendikbud Nomor 6Tahun 2018 tentangPenugasan Guru sebagaiKepala Sekolah

2. SOP tentang PelaksanaanSeleksi Calon KepalaSekolah

Akan menjadipolemik danketidakpuasanpeserta seleksi

1. Hasil seleksi lebihobyektif.

2. Akan mendapatkan calonkepala PAUD, SD, danSMP yang mendekatikriteria Kepala Sekolahyang ideal.

Sampai diumumkankelulusan dan pelantikankepala sekolah olehPemerintah Daerah

70 Nilai seleksi pengawas 1. Peraturan MenteriPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi Nomor 21 Tahun2010 tentang JabatanFungsional PengawasSekolah dan AngkaKreditnya

2. Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor12 Tahun 2007 tentangStandar PengawasSekolah/Madrasah

3. Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor39 Tahun 2009 tentangBeban Kerja Guru danPengawas

Akan menjadipolemik danketidakpuasanpeserta seleksi

1. Hasil seleksi lebihobyektif.

2. Akan mendapatkan calonpengawas yangmendekati kriteriapengawas yang ideal.

Sampai diumumkanlulusan dan pelantikanPengawasSekolah/Madrasah olehPemerintah Daerah

1 2 3 4 5 6

4. Permendiknas Nomor 12Tahun 2007 tentangStandar Pengawas Sekolah

71 Naskah Soal Lomba TingkatPAUD, SD, dan SMP

1. PP Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar NasionalPendidikan (SNP);

2. SOP Petunjuk Teknis Lomba

1. Merugikan prosespenilaian.

2. Mengganggu prosespenilaian.

1. Dapat menjaga netralitaspenilaian.

2. Menjaga sportifitaspeserta lomba.

Sampai dilaksanakannyalomba

72Rincian Harga PerkiraanSendiri (HPS)

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik; Perpres Nomor 16Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

Bertentangan denganprinsip dan etikapengadaan

Meningkatkan prinsippengadaan barang/jasadalam hal transparansi, dansekaligus mencegahterjadinya keseragamanmetoda pelaksanaan ataumetoda kerja di antara parapeserta pengadaan

Sampai dengan kontrakditandatangani

73 Dokumen Penawaran UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik; Perpres Nomor 16Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

PelaksanaanPelelangan menjaditidak obyektif,Bertentangan denganprinsip dan etikapengadaan

Obyektifitas pengadaan tetapterjamin

Sampai dengan kontrakditandatangani

74 Data kelayakan UPT(penyandang HIV/AIDS daneks WTS)

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h, i danj

1.Dapat mengungkaprahasia pribadiseseorang dan

2.Dapat merugikanproses penyusunankebijakan

1. Melindungi rahasiapribadi seseorang dan


Atas izin yangbersangkutan dan izinpemangku kepentingankebijakan

1 2 3 4 5 6

75 Data penderita HIV/AIDS UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf h dan j

Potensi menimbulkankerawanan/kekhawatiranmasyarakat

Sebagai analisa kebijakandaerah

Atas izin yang bersangkutan

76 Data pribadi Kekerasanterhadap perempuan dananak

1. UU Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 35Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak;

2. UU Nomor 23 Tahun 2004tentang PenghapusanKekerasan Dalam RumahTangga.

1.Dapat merugikanproses penyusuanankebijakan

2.Dapatmengungkapkaninformasi yangmenurut UU lainnyadirahasiakan/atau tidak bolehdiungkap



Tidak Terbatas

77 Data PMKS by name byaddress

UU Nomor 11 Tahun 2009tentang Kesejahteraan Sosial

1.Dapat merugikanproses penyusunankebijakan




Tidak Terbatas

78 Data PBDT (PemutakhiranBasis Data Terpadu) byname by address

UU Nomor 11 Tahun 2009Tentang Kesejahteraan Sosial

1.Dapat menghambatpenyelesaian sengketa




Tidak Terbatas

1 2 3 4 5 6

79 Berkas –berkas yang masihterkait dalam perkarapidana, perkara perdata ,maupun perkara tata usahanegara yang sedangditangani

1. UU Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum AcaraPidana;

2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf a dan j.

1.Dapat menghambatproses hukum dan;

2.mengungkapkanidentitas informan,pelapor, saksi, dan/korban yangmengetahui adanyapidana;

3.Informasi yang tidakboleh diungkapkanberdasarkan undang-undang.

1. Memperlancar prosespenyelidikan danpenyidikan suatu tindakpidana;

2. Menjaga informasi yangmenurut undang-undangtidak boleh diungkapkan/dirahasiakan

Tidak terbatas, namunselama untukkepentingan proseshukum bisa dibuka ataspermintaan instansi yangberwenang.

80 Dokumen hasil pengawasanmelekat (waskat)

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h, i dan j;

2. Kepmenpan NomorKEP/46/M.DAN/4/2004tentang Petugas PengelolaanMelekat dan PengawasanPemerintahan.

Mengganggu kebijakanlebih lanjut yang akandilakukan

Kebijakan lebih lanjutakan lebih mudahdilaksanakan

Atas izin dari pihak yangmenjadi subjekpengawasan

81Naskah hasil pemeriksaan(NHP), dan kertas kerjapemeriksaan (KKP)

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf i dan j;

Berpotensidisalahgunakan olehorang yang tidakberkepentingan

Menjaga penyalahgunaan daripihak yang tidakberkepentingan

Atas izin dari pihak yangdiperiksa

82 Laporan hasil pemeriksaan(LHP), termasuk LHPpemeriksaan kasus, LHPreview laporan keuangan

UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 17 huruf i dan j;

Berpotensidisalahgunakan olehorang yang tidakberkepentingan

Menjaga penyalahgunaandaripihak yang tidakberkepentingan

Atas izin pihak yangmelakukan pemeriksaankasus atau atas perintahdari penegakan hukum

1 2 3 4 5 6

83 Informasi HasilPemeriksaan diagnosis HIV


2. Peraturan MenteriKesehatan RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun2013 tentangPenanggulangan HIV danAIDS Pasal 21 ayat (3).

1.Dapat mengungkaprahasia pribadiseseorang

2.Bisa menimbulkankeresahanmasyarakat (takuttertular meskipuntidak meski terjadi).

3.Dapat mengganggukondisi kejiwaanpenderita.

1. Melindungi rahasiapribadi seseorang dankeluarga

2. Bisa membantupenyembuhan pasien.

Sampai dengan adaperaturan lain.

84 Dokumen rekam medis,termasuk gambar/photo,video rekaman tindakanmedis

1. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 17huruf h angka 2 dan huruf j;

2. UU Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktek Kedokteranpasal 47;

3. UU Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Pasal29 huruf m dan s, 32 huruf i,38, 44 ayat (1);

4. Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/III/2008Tahun 2008 tentang RekamMedis pasal 10 ayat (1)

1. Dapat mengungkapdata pasien yangbersifat rahasia

2. Dapatmengungkapkanproses pelayanankesehatan

1. Melindungi rahasia pribaditerkait kondisi kesehatandan fisik seseorang

2. Melindungi prosespelayanan yang bersifatrahasia

Tidak Terbatas

85 Laporan audit dan insidenmedical error / keselamatanpasien


2. Kepmenkes Nomor496/menkes/SK/I/2005tentang Pedoman AuditRumah Sakit;

Membuka peluanguntuk mencari – carikesalahan orang

Melindungi identitas pasiendan pelapor

Tak Terbatas

PEMERINTAHKABUPATEN PATI SEKRETARIAT DAERAH

Documents

Transcript of PEMERINTAHKABUPATEN PATI SEKRETARIAT DAERAH