PEMERINTAHKABUPATEN MINAHASATENGGARA .manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen

download PEMERINTAHKABUPATEN MINAHASATENGGARA .manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen

of 27

  • date post

    27-May-2019
  • Category

    Documents

  • view

    215
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PEMERINTAHKABUPATEN MINAHASATENGGARA .manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen

RENCANA KERJA TAHUN 2016

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA

TTAAHHUUNN 22001166

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENNMMIINNAAHHAASSAA TTEENNGGGGAARRAA

INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Pengolahan data dan Informasi

1. Latar BelakangMewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat otonomi daerah dalam UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan

arah dan kebijakan startegis daerah menyangkut pemberdayaan,

peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna

mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi

permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan

manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan

sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh menajemen secara

profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi

secara efektif dan efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan

Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan bidang kewenangannya

masing-masing.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, berbagai masalah

yang timbul mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi. Hal

ini menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi

pemerintah, termasuk Inspektorat yang diberi tugas dalam mengawasi

pelaksanaan atas pembangunan daerah. Peran Inspektorat sebagai APIP

sangat strategis, karena pengawasan dan evaluasi merupakan tahapan

akhir untuk menentukan arah pembangunan daerah.

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(Good Government) telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya

berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan

kinerjanya secara profesional. Guna mewujudkan hal tersebut, salah satu

kuncinya adalah meningkatkan intensitas, kualitas dan efektivitas

pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Inspektorat Kabupaten

Minahasa Tenggara sebagai lembaga pengawas perlu diperkuat agar dapat

memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik. Antara

lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan

yang solid. Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara harus semakin

mampu menjalankan fungsi pengawasan dalam mengarahkan proses

pembangunan agar berjalan efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan

hal tersebut maka perlu ditetapkan secara sistimatis dalam bentuk

Rencana Kerja Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2014 2018 yang sekaligus merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Landasan Hukum1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-undang No.1 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan

Keuangan Negara dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

RENCANA KERJA TAHUN 2016

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan PemerintahanDaerahKepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor4815);

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

RENCANA KERJA TAHUN 2016

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan

Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/MPPN/04/2010; NomorPMK

95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013-2018.

16. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 tentang

pengganti indicator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013 -2018.

RENCANA KERJA TAHUN 2016

B. Analisi Pelayanan SKPD1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara adalah unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok dan Fungsi1. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

serta pemerintahan dan pembangunan desa.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan.

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur OrganisasiOrganisasi Inspektorat kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari :

a. Inspektur.

b. Sekretaris, membawahi :

1) Sub Bagian Administrasi dan Umum

2) Sub Bagian Perencanaan

2) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

d. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Lingkungan Strategis Yang BerpengaruhInspektorat kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan Januari

Tahun 2015 didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) personil dengan

rincian sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tabel 1Profil Sumberdaya Manusia

Inspektorat Kabupaten Minahasa TenggaraBerdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No Gol. Pendidikan TotalS-3 S-2 S-1 D-

III

SLTA SLTP SD

1 IV/e

2 IV/d

3 IV/c

4 IV/b 2 2 4

5 IV/a 1 1

Total Gol. IV 2 5 7

1 III/d 1 1 2

2 III/c 1 6 7

3 III/b 1 8 9

4 III/a 6 6

Total Gol. III 3 21 24

1 II/d

2 II/c

3 II/b

4 II/a

Total Gol. II

1 I/d

2 I/c

3 I/b

4 I/a

Total Gol. I

TOTAL 5 26 29

Sumber : INSPEKTORAT Kabupaten Minahasa Tenggara, Januari 2016

RENCANA KERJA TAHUN 2016

Tabel 2Profil Sumberdaya Manusia

Inspektorat Kabupaten Minahasa TenggaraBerdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

No. Jabatan Gol. Pendidikan Total

S-3 S-2 S-1 D-III

A STRUKTURAL

1 Inspektur(Eselon II B)

IV/c 1 1

2 Sekretaris(Eselon III A)

IV/b 1 1

3 Inspektur Pembantu(Eselon III A)

IV/c

IV/b 1 3 4

IV/a

III/d

III/c

4 Kepala Sub Bagian danKepala Seksi

(Eselon IV A)

IV/a

III/d

III/c 2 2

III/b 1 1

B FUNGSIONAL

IV/a 1 1

III/d 1 1 2

III/c 5 5

III/b 7 7

III/a 5 5

II/d

II/c