Pemerintahan gus dur
-
Upload
muhammad-wangsadhika -
Category
Education
-
view
445 -
download
0
Transcript of Pemerintahan gus dur
Gus DurIndonesia Dibawah Kepemimpinan Gus Dur
2
Oleh
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Editor by : Wisnu WangsadhikaXII IPA 4
Nurmeida PH
Ayu FS
Rivaldi WA
M Riza T
Danang M
Devita SN
Regha A
Siapa Gus Dur?Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakhil yang berarti sang penakluk.
HELLO!
1 2 3 4
4Sistem Pemerintahan Gus Dur
Karir Gus Dur
Ketua Umum PBNU
1984-1994Anggota MPR
1987
Ketua Dewan Penasihat PKB1998
Presiden RI1999-2001
1
2
3
4
5
6
5
Riwayat Pendidikan
Sistem Pemerintahan Gus Dur
SD KRIS pindah ke SD Mataram Perwari
Di tahun 1971 Ia kembali ke tempat asalnya dalam dunia pesantren
Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada tahun 1956
Belajar di Pesantran Tegalrejo, Magelang dan kemudian pindah ke pesantran Tambakberas Jombang tahun 1959-1963
Pada tahun 1963 melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo
Melanjutkan ke Universitas Baghdad fakultas seni pada tahun 1966-1970
6
Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Dengan kemenangan partai PDI - P dengan hasil 33% suara dan PKB 12% suara pada Pemilu 1999, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI - P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI - P mulai berubah.
Gus Dur Menuju RI 1
7
Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
8
Awal Masa Pemerintahan Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.
9
Pidato Pertama Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Pidato pertama Gus Dur setelah terpilih sebagai Presiden, berisi tugas – tugas yang akan dijalankan
Peningkatan pendapatan rakyat
Menegakkan keadilan dan mendatangkan kemakmuran
Mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara
10
1
2
3
4
KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Menentang rencana pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh wilayah RI
Penundaan bantuan IMF
Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri
Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan perkembangan kontemporer
11
1
2
3
4
5
KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001
Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor)
Penajaman Visi Ekonomi
Penajaman restrukturisasi Perbankan, BUMN, sektor riil
Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk kesehatan
12
1
2
3
4
5
KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan : yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara
Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara (social cohesiveness)
Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional
Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa
Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan
1
2
3
4
5
6
13
Kebijakan kontrovesial
Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan
Mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan DPR/MPR
Berusaha membuka hubungan dengan IsraelMenghapus TAP MPRS yang melarang Marxisme-LeninismeMemecat Juzuf Kalla dan Laksamana SukardiMengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat
14Sistem Pemerintahan Gus Dur
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggung jawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Kasus Bulo Gate dan Brunei Gate
15
Memorandum II 30 April 2001
DPR dalam sidang paripurna tanggal 30 April 2001 akhirnya sepakat memutuskan menjatuhkan Memorandum II kepada Presiden Wahid melalui proses voting. Dalam sidang tersebut 7 dari 10 fraksi setuju menjatuhkan peringatan keras (Memo II) kepada Presiden.
Lengsernya Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur
DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari Presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR
Memorandum I 1 Februari 2001
Rapat Paripurna DPR akhirnya menjatuhkan Memorandum I terhadap Presiden berdasarkan Pasal 7 Tap MPR No. III/1978 dengan mengingatkan bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara.
Sidang Istimewa 23 Juli 2001
Pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.
Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
KekuranganKelebihanPresiden Abdurrahman Wahid menghargai adanya perbedaan
Iklim politik yang demokratis
Lebih memerhatikan kaum minoritas
Presiden Abdurrahman Wahid memerintah seenaknya sendiri
Banyak kebijakannya yang menimbulkan kritik
Tak punya basis politik yang kuat di Parlemen
TerimakasihAda pertanyaan?