TemautamA

PEMERINTAHAN BERDASARKAN

KERUASAAN DAN OTORITAS

SF.Marbun.

Otohtas (kemampuan membuat omng lain mematuhi suatu perintah tertentu) adalah

sebuah aspek lain yang harus ada disisi kekuasaan. Dan menurut SF. Marbun,

kekuasaan tidak ada artinya apablla tidak disertai dengan otoritas. Hanya dengan

otoritaslah suatu pemerintahan dapat diterima dan mampu bertahan lama.

PENDAHULUAN.Persoalan Pemerintahan, Kekuasaan

dan Otoritas, merupakan persoalan klasikyang selalu relevan dan menarik untukdikaji sepanjang masa.

Tema pokok tulisan ini berangkat dariproposisi bahwa persoalan utamapemerintahan adalah persoalan kekuasaan dan otoritas. Pada dasarnyamenjalankan pemerintahan adalahmenjalankan kekuasaan yang disahkan,yaitu kekuasaan yang dibenarkan danditerima. Memerintah hanya berdasarkan

kekuasaan semata-mata tanpa disetujuioleh sebagian yang diperintah hanyabertahan dalam waktu yang singkat.

Meskipun kekuasaan pada dasarnyabersifat netrai, namun persoalanpemerintahan, kekuasaan dan otoritastelah dijadikan objek kajian sejak masapemerintahan kuno oleh para filusufYunani kuno, seperti Socrates^^ Plato^^dan Aristoteles^^

Kemudian konsep kekuasaan semakinbanyak diperhatikan, dibahas dandipermasalahkan dalam disiplin ilmu

1). LihatI.F.Stone(terjemahan) Rahmah AsaHanin,PeradiianSocrates, SkandalTerbesardalamDemokrasiAthena,Grafiti, Jakarta, I99I. - '

2). LihatJ.RRapar,/^/ilra/2z/Po/iVrkP/a/o,RajawaliPres,Jakarta, 1988.3). LihatJ.H.Rapar,F»fo<2/&/Po/»Y/A:i4rw/o/efes,RajawallPres,Jakarta; 1988.

28 Jurnaf Hukum

politik. Demikian pula dalam bidang ilmusosial masalah kekuasaan dijadikankonsep.yang sangat mendasar.

Kekuasaan selalu berwajah ambigu,•mempesona dan menakutkan^'.Kekuasaan mempesona karena denganKekuasaan seorang Raja atau Presidendengan kharisma besar, berpenampilanmenarik, memikat dan menawan dapatmenyatukan dan mengatur kehtdupanmasyarakat yang khas. Sebaliknyakekuasaan terasa menakutkan karenacenderung disalahgunakan untukmenindas dan merampas kebebasankehidupan masyarakat.Kekuasaanmenjadi cenderung busuk dan tidak iagidigunakan untuk tujuan baik bagikehidupan bersama.

Kendall kekusaan selalu berwajah duamempesona dan menakutkan, namunkehadlran kekuasaan sangat penting bag!pemerlntah dan masyarakat, sebabpemerlntah dan masyarakat bergerak danhidup karena kekuasaan Itu sendiri.Kekuasaan bukan hanya terdapat dalamorganlsasi pemerlntahan, tetaplkekuasaan juga terdapat dalam setlapmasyarakat yang sederhana. Karena Itukekuasaan harus dilihat dari balk a.taupunburuknya dalam periggunaannya olehpemerlntah dan bagi kehidupanmasyarakat.

Dl atas telah disebutkan bahwamenjalankan pemerlntahan padadasarnya adalah menjalankan kekuasaan,sehingga dl manapun sejumlah manusiaberada dl situ mereka menjalankanpemerlntahan, berarti merekamenyelenggarakan kekuasaan.

Suatu pemerlntahan hanya dapatdibangun berdasarkan kekuasaan danotoritas. Inllah tema pokok yang menjadi

. focus kajlan tuiisan ini.Istilah kekuasaan mengandung

rumusan atau pengertian yang amat luas,tetapl darl berbagai rumusan ataupengertian kekuasaan yang dirumuskanpara ilmuwan dari berbagai disiplln ilmu,dapat disimpulkan bahwa pada dasarnyakekuasaan adalah kemampuan pelakuuntuk rriempengaruhi tingkah laku oranglain sedeinlklan rupa, sehingga tingkahlaku orang lain tersebut sesual dengankelnginan orang yang mempunyaikekuasaan^>.

Dari rumusan atau pengertiankekuasaan tersebut dl atas, dapat munculsederetan pertanyaan yang mellngkupikekuasaan, antara lain, mengapaseseorang mempunyai kekuasaan danmengapa orang lain patuh terhadapkekuasaan yang dimiliklnya? Dari manasunberkekuasaan danapa ciri kekuasaanitu? Apakah ada perbedaan antara konsepkekuasaan dalam kebudayaan Jawadengan konsep kekuasaan dalamkebudayaan Eropa dan Amerlka?Mengapa setlap kekuasaan memerlukanotoritas?

Dalam kaitan dengan kekuasaantersebut dikenal Istliah authority (otoritas,wewenang) dan legitimacy. Pengertiankekuasaan dan authority , (otoritas,wewenang) serta legitimacy mempunyaihubungan eratsatu sama dengan lainhya.Karena itu dalam kepustakaan banyakditemukan pengertian mengenal authority (otoritas, atau legalized power atau

4).F^s.MagnisSMseno.Warfa«M,ra/,PT.Gramedia,Jakarta.l986.Ha].I;LihatNicolloMachiaveIli WI KepadaPemimpin RepubUk, PT. Gramedia, Jakarta, 1987 hal vi'ii- hfhat nula

5) MiriaT^d '̂lfw ifT; PenerbitKanisius. Yogyiarta. IQ^hal 30.•I ' Pemikiran tentangKuasa dan Wibawa, SinarHarapan, Jakarta, 1986, hal.9.

No. 6 Vol. 3 a 199629

TEMAUTAMA

wewenang) dan legitimacy yangdirumuskan oleh para ilmuan, sepertihalnya rumusan atau pengertlankekuasaan.

Otorltas atau wewenang menurut Robert Bierstedt dalam karangannya AnAnalysis of Social Power sebagaimanadikutip oleh Miriam Budiardjo^^menyatakan authority atau wewenangadaiah institutionalized power (kekuasaanyang diiembagakan). Dengan nada yangsama Harold D. Lasweli dan Abraham

Kaplan menyebut authority adaiah"kekuasaan formal" (formal power). Jadiyang mempunyai wewenang (authority)berhak mengeiuarkan perlntah danmembuat peraturan-peraturan sertaberhak mengharapkan kepatuhanterhadap peraturannya^). Pada haikepatuhan hanya mungkin diperolehbiiamana ada legitimacy atau keabsahan,yaitu adanya keyakinan aiiggota-anggotamasyarakat bahwa wewenang yang adapada seseorang atau pengusaha adaiahwajar dan patut dlhormati.

Kepatuhan sukarela tidak dapatdijamin dihasilkan setiap kail kekuasaanberfungsi, bahkan tidak jarang kepatuhandimuncuikan.dengan cara lain, misainyadengan paksaan atau kekerasan. Akhimyakekuasaan berarti pula mencakupkemampuan untuk memaksa agarkepatuhan dapat timbul.

Kekuasaan yang tidak didukungkemampuan untuk memaksa agardipatuhi adaiah kekuasaan yang lemahdan tidak efektif. Hal inl mengingatkanpada cerita Aristoteles dalam Po//f/ca

meiengkapi cerita Antisthenes denganfabel tentang singa dan kelinci. "Ketikakeiinci berpidato di hadapan majeiis rakyatmenuntutpersamaan, singa rnenjawab, 'dimana cakar dan gigimu'"? Ini adaiahjawaban sinis terhadap tuntutan demokrasiatas persamaari yang tidak didukungkemampuan untuk memaksakan suatutuntutan®J.

Berdasarkan uraian di atas timbul

pertanyaan apakah perbedaan antarakekuasaan . dengan otorltas atauwewenang? Apa pula perbedaankekuasaan dengan kekuatan danbagalmana hubungan antara keduanya?Bagaimana pula hubungannya dengankekerasan dan legitimacy. Bagaimanahubungan pemerintahan dengan otorltas?

KEKUASAANKekuasaan berasal dari kata "kuasa"

yang berarti kemampuan ataukesanggupan untuk berbuat sesuatu;kewenangan atas sesuatu atau untukmenentukan sesuatu. Kemudian

kekuasaan berarti kuasa untuk mengurusatau memerintah; kemampuan;kesanggupan dan kekuatan®^. Dalam bahasa Inggris ditemukan

beberapa istilah yang menunjukkanpengertlan atau kekuatan, antara lainpower, force, energyatau strength. Artinyasecara umum iaiah kemampuan untukmengarahkan segala usaha gunamencapal tujuan; kemampuan untukmempengaruhi sesuatu atau seseorang.Namun diantara istilah tersebut powermerupakan istilah yang umum

6).Ibid,hal.l4.7).Ibid.8). I.F. Stone, Op.cit, hal. 13. , •9).AntonM, Moeliono,dkk,KamusBesarBahasaIndonesia,BalaiPustaka, Jakarta,1987,hal.476.

30 Jurnal Hukum

Pemerlntahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otarltas

diterjemahkan dan sering digunakan untukmemberi arti kekuasaan atau kekuatan.

Pdngertian kekuasaan tidak dapatdimengerti dan dilihat dalam ruangkosong. Dari berbagai rumusan tentangkekuasaan selalu dibatasi' oleh kontekssosial yang melingkupinya. Kerangkademikian Inilah pada akhirnya yang selalumenentukan realltas kekuasaan.

Meskipun demikian dari sekian banyakdefinisiyang dirumuskan oleh para ilmuansoslal, politikdan soslolog, secara umummasih dapat dirumuskan bahwa padadasamya kekuasaan adalah kemampuanseseorang untuk mempengaruhi tingkahlaku orang lain sedemikian rupa, sehinggatingkah laku orang lain tersebut sesuaidengan keinginan orang yangmempengaruhi itu.

Dalam merumuskan pengertiankekuasaan antara sarjana yang satudengan sarjana yang lainnya terdapatdimensi penekanan yang berbeda-beda,sesuai dengan disiplin llmu dan kontekssosial yang melingkupinya.Ada kelompoksarjana yang memberikan arti kekuasaandengan memberikan penekanan padadimensi dominasi (dominance), yang padadasarnya bersifat paksaan (coercion).Mpreka yang termasuk ke dalamkelompok ini antara lain Socrates,Machciavelli, Thomas Hobbes. J.J.Rosseau, Karl Max, Max Weber, TalcottParson, Strauze dan Harold.D. Laswellserta Johan Galtung.

Ketika Socrates^°) dalam Memorabiliamenggelar proposisi bahwa prinsip dasar

pemerintah adalah urusan penguasa untukmemberi perintah dan urusan yangdiperintah untuk patuh, Socratesmemberikan penekanan pada dimensiketaatan niereka untuk patuh kepadapenguasa dan yang dibutuhkan bukanpersetujuan dari mereka. Hal ini seringdisebut merupakan prinsip awal dariotoriterisme. ' Socrates jugamempersoalkan otoritas Homerus yangterdiri dari Eksekutif, Senat dan MajelisRendah.

Demikian pula menurut NiccoloMachiavelii^V bahwa tujuan utamaberpolitik bagi penguasa- adalahmengamankan kekuasaan yang ada padatangannya. Dia mengulas sinisme moralyang keras. Baginya politik dan moralitasmerupakan dua bidang yang terpisah dantidak ada hubungannya satu denganlainnya. Dalam urusan politik tidak adatempat moral didalamnya. Bagi penguasayang penting bagaimana meraih suksesdengan memegang kekuasaan.Tujuahberpolitik adalah mempertahankan danmemperluas kekuasaan dengan segalacara dapat dibenarkan, bilarnana perludengan paksaan atau kekerasan, bahkanMachiavelli menekankan dominasikekuasaan dan manipulasi merebutkekuasaan.

Kemudian senada dengan itu adalahThomas Hobes mengembangkan teorlAbsolutisme Negara yang menyerupalteorl Machiavelli^^). Menurut Hobbes

kernutlakan wewenang negara adalahharga yang harus dibayar manusia agar

10). I.F.Stone,Op.cit,haI. 14dan l9.11).Nicollo Machiavelli, SangPenguasa, SwatSeorangffegarawan Kepada Pemimpin Republik, FT. Gramedla,

Jakarta, 1987,Hal. xxxl. •12).LihatTheoHuijbers,F/£rq/!2r^uAumZ)<zra/n£/R/aran5'9'araA,YayasanKanisius,Yogyakarta, 1982,hd. 63; Llhat

JJ. Von Scmid,Ahli-AhliPikirBesar tentang Negara dan Huhim, IT, Pembangunan,Jakarta, 1986,hal. 105-112;Lihat pulaFrans Magnis Suseno, Elika Politik, PT. Gramedla, Jakarta, 1987, hal. 209;'i.ihatFrans Maghis Suseno,Kuasa dan Moral,Yl.Gziaa.e^\z,}ekdSl&, 1986,hal. 13.

No. 6 Vol. 3 01996 31

TEMAUTAMA

ia dapat hidup dalam keteraturan,ketentraman dan kedamaian.

Cara berfikir Thomas Hobbes sepertiInl hingga sekarang masih merupakangodaan bagi para pemegang kekuasaan.Demikian pula Jean J.Rosseau^^) tampildengan teori Contract Socialyang dikuasaioleh ide totaliter, yang akarnya terletakdalam identifikasi total antara kehendakindivldu dengan kehendak negara. JugaKarl Max berbicara tentang perjuanganaklas dan kekuasaan ekonoml.

. Di antara para sarjana yang banyakdiikutipendapatnya adalah Max Weber"^merumuskan kekuasaan adalah

kemampuan melaksanakan kemauansendlrl sekallpun mengalami dan apapundasar kemampuan Itu.

April Carter^®'juga menyatakan bahwameskipun unsur penting dalam kekuasaanadalah kepatuhan, akan tetapl dalamkenyataannya kepatuhan itu seringkallditlmbulkan dengan cara lain, sehinggakekuasaan itu mencakup kemampuanuntuk memaksa agar kepatuhan dapattimbul. Alat pemaksa itu iaiah ancamanpenggunaan kekerasan dan pelaksanaanpengg.unaan kekerasan fisik. Jadikekuasaan yang tidak didukung olehkemampuan untuk ..memaksakankepatuhan adalah kekuasaan yang tidakefektif dan tidak efisien.,"

Terakhir adalah Johan Galtung^®'menyatakan bahwa kekuasaan cenderungmenaruh kepercayaan pada kekuatan,

sedangkan otoritas adalah kekuasaanyang dilegitimasikan, artinya kekuasaantelah mendapatkan pengakuan umum.Dalam hal Inl Galtung lebih cenderungmelihat kekuasaan pada aspek kekuatan.Kemudian kelompok sarjana yangmemberikan arti pada kekuasaan sebagaipersuasi antara lain Plato. Pada saatP!ato^^> akan menggunakan istilah"kekuasaan" dalam pemiklranpolltiknya iadihadapkan pada dua istilah dalam bahasaYunani, yakni peithein yang berartipersuasi, sering dipergunakan untukmenangani urusan dalam negeri dan bisaberarti "paksaan" atau "kekerasan" seringdigunakan untuk menangani urusan luarnegeri. Akhlrnya Plato merumuskankekuasaan adalah kesanggupan untukmeyakinkan (persuasi) orang lain agarmelakukan apa yang dikehendaki orangyang melakukan persuasi itu.Penyelenggaraan kekuasaan menurutPlato bukanlah dengan paksaan ataukekerasan tetapi dengan persuasi.Paksaan atau kekerasan hanya dapatdigunakan dalam keadaan darurat, Platojuga merumuskan sumber kekuasaaniaIah pengetahuan dan bukan pangkat,kedudukan, jabatan, kekayaan atau dewd:Sedangkan bagi Aristoteles^®^ sumberkekuasaan terbaik adalah hukum. Hukumakan menumbuhkan moralitas terpujidankeberadaban yang tinggi bagi penguasanegara, sehingga kesewenangan tidakakan terjadi. Aristoteles melihat negara

Rousseau (alih bahasa) A. Haiyono C. Woekirsari, KontralSosial, Yayasan Karti Sarana, Jakarta, 1989.14). Buku aslinya Max Weber beijudul WirlschqfiundGesellschaft (1992). Buku ini banyak dikutip para saijana^tara

lain: Miriam Budiardjo, Op.cit, hal. 16: LihatSurjono Soekmto, PengantarSosiologi, CV.Rajawali, Jakarta, 1989;hal. 244; LihatpulaH.G. SMns.JlmuAdministrasiNegara, SualuBacaanPengantar, PT.Gramedia, Jakarta, 1987218-304.

15). April Carter, Otpritas danDemokrasi, Rajawali Pers, 1985, hal. 91 -96.IQ. I.MarsanaWindhu, Op.cit, hal.33.17).J.H.Rapar, Filsa/atPolUikPlato,Op.cit,hz\.95-96.18).J.H.Rapar, FHsafatPolitikAristoteles, Op.cit, hal.54.

32 Jurnal Hukum

Pemerlntahan Berdasaiicaii Kekuasaan dan Otarltaa

sebagai suatu keluarga besar. Karena ituia tidak membedakan kekuasaan negaradan kekuasaan dalam keluarga.Kemudian Bertrand RuselP^^ menyatakanbahwa konsep mendasar dalam llmusosial adalah konsep kekuasaan. Russellmensejajarkannya dengan konsep energidalam llmu fislka, sehlngga ditemuiadanya ungkapan seperti kekuasaansosial, kekuasaan kepercayaan,kekuasaan dalam bentuk paksaan,kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi,pendidlkan, ideologi dan kekuasaanotorltas. Sedangkan Qaltung memahamikekuasaan sebagai kekuatan yangberbeda dengan otorltas, mesklpun lamengakul otorltas merupakan salah satubentuk kekuasaan.

Robert DahP®' pernah mem-persamakan kekuasaan denganpengaruh, sehlngga menjadikan IntI pokokkekuasaan. adalah pengaruh. Dalam halin! pengaruh merupakan hal pokok dankekuasaan merupakan bentuk khususnya.

Kecuall kekuasaan dl lihat dari

"paksaan" dan "pengaruh", terdapat pulapendapat lain yang menempatkankekuasaan dalam art! "netral". R.J.Mokken

sebagalmana dikutip oleh MiriamBudiardjo^i) memberikan arti kekuasaansebagai kemampuan dari pelaku untukmenetapkan secara mutlak ataumengubah alternatif bertlndak yangtersedia bag! pelaku lain;

Oloritos.Istiiahotorltas serihg digunakan secara

bergantian dengan istiiah wewenang atauberwenang (authoritative), namun Max

Weber leblh sering menggunakan Istiiahotorltas daripada istiiah kekuasaan.' Otorltas berarti membuat agar oranglain mematuhi suatu perintah denganmaksud (isi) tertentu, sehlngga apabiladibandlngkan dengan kekuasaan makakekuasaan tidak ada artlnya apabila tidakdisertai dengan otorltas. Demikian pulajika dihubungkan dengan suatu organisasimisalnya negara. Suatu organisasi ataunegara tidak akan dapat mehjalankanfungsi jika tidak disertai dengan otorltas,sehlngga otorltas memp'unyai artipenting.

Otorltas merupakan bentuk khusus'darikekuasaan karena dengan otoritas baruterlihat bahwa suatu kekuasaan diterima

dan diabsahkan. Dengan demikian dalamsuatu pemen'ntahan otontas akan terwujuddan berfungsi sebagai pemerlntahan^^\Karena itu otoritas disebut.kekuasaanyang dilembagakan.

Menurut Max Weber keharusan bag!otoritas iaiah keabsahan (legitimasi) dankeabsahan ituselalu dihubungkan denganhukum. Otoritas sah apabila otoritasditenma oleh pengikutnya sebagai sesuatuyang mengikat. Jadi otorltas Itu menuntutadanya ketaatan. Otoritas yang tahanlama ialah otoritas yang sah. Otoritasberhak menuntut ketaatan dan berhak pulamemberikan perintah.

legitimasiLegitimasi atau keabsahan merupakan

istiiah normatif. Karena kalau

mempertanyakan legitimasi ataukeabsahan berarti mempertanyakantehtang sesuatu norma. Jawaban ataspertanyaan Itu dapat berupa absah atau

19).BertrandRussell (penerjemah) HasanBasari,KekuasaanSebuahAnalisisSosialBaru,Yayuasan Obor,Jakarta,1988.

20).RobertDahl(vide)MiriamBudiardjo, Op.cit,hal.20. '21). Ibid, hal. 18.22).l{.G.S\mnt,IlmuAdministrasiNegaraSuatuBacaanPengantar,YY.Qxm&d\^}2k?aiSi,\.9%l,hs\.\9. . ^ ,

No. 6 Vol. 3 01996 33

TEMAUTAMA

tidak sah. Jadi jika ada tuntutan untuk taatpada suatu perintah berartimempertanyakan apakah wewenang yangdimiliki untuk menuntut ketaatan itumempunyai dasar atau tidak^^).

Legitimasi ditinjau dari objek dapatdibedakan antara legitimasi "materiwewenang" dan legitimasi "subjekwewenang". Legitimasimateri wewenangmelihat wewenang dari segl fungsinyasehingga dapat dipertanyakan; untuktujuanapa wewenang dapat dipergunakandengan sah? Sedahgkan legitimasi subjekwewenang mempertanyakan dasarwewenang seseorang atau sekelompokorang memegang kekuasaan negara danmembuat berbagai peraturan perundang<undangan?2^>

TIPE-TIPE OTORITAS ATAU WEWENANG.Pembahasan mengenai otoritas atau

wewenang tidak dapat dihindari daripembahasan otoritas ataiiiwewenang yangdilakukan oleh Max Weber, Otoritasmerupakan sifat dan dasar wewenangyang menentukan bagi penguasa untukmempunyai wewenang. Max Webermembuat penggolongan tipe otoritas atauwewenang atas dasar rasionai, tradisionaldan kharismatis.

Tipe Otoritas RationalTipe otoritas atau wewenang rational

sering juga disebut tipe legal atau formal.Tipe otoritas didasarkan atas keyakinanyang bersifat legalitas atau formal yangdisandarkan pada sistem hukum yangberlaku dalam masyarakat. Masyarakat

• • j ... •23).Frans Magnis Suseno, ElikaPoliiik, PT.Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 51- 54.24). Ibid.25). H.G.Surie,Op.cit, hal.221.26). Soeijono Soekanto,Op.cit,hal. 260.27). PeterM. Blau dan Marshall W. Meyer (penerjemah), Gary R. Yusuf, Birokrasidalatn MasyarakatModern, UI -

Press, Jakarta, 1987, hal. 23 •33; Lihatjuga Martin Albrow (alih bahasa) M. Rusll Karim dan Totok Daryanto,Birokrasi, PT. TiaraEacana, Yogyakarta, 1989, hal. 26•34:Lihat H.G. Surie, Op.cit, hal. 223 -230.

34

tunduk pada pemerintah danpemimpinnya karena didasarkan padaaturan legalitas-fbrmaP®).

Dasar otoritas atau wewenang adalahsuatu sistem hukum yang berlaku disuatunegara. Suatu sistem hukum harus sesuaidengan nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat, seperti agama, tradlsl,kebudayaan d)l, sehingga sistem hukumitu akan diakui dan ditaati olehmasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yangdemokratis, dalam sistem hukumnyadiatur kedudukan orang-orang yangmemegang kekuasaan menurut jangkawaktu tertentu dan terbatas, sehinggarotasi kekuasaan akan berjalan dengandemokratis dan adanya kemungkinanseseorang memegang kekuasaan dalamJangka waktu yang lama sekali dapatdihindari. Halinj membedakannya denganmasyarakat tradisionaP®).

Gri-ciri Umum Otoritas Rationo!Ciri yang dimiliki otoritas legal saling

kait-mengait antara ciri yang satu denganciri lainnya yaftu, setiap hukum dapatditetapkan secara formal melalui suatupersetujuan atau atas kuasa (octrooi) .Hukum merupakan aturan abstrak yangditetapkan secara formal dan sadar.Anggota organisasi patuh kepadapemegang otoritas artinya patuh kepadaaturan impersonal.

Katagori Otoritas RationalOtoritas. rational memiliki kategori

dasar antara lain^^^ ; setiap kegiatan

Jurnal Hukum

PemBrlntahan Berdasarkan Kekuasaan dan Dtorltaa

merupakan tindakan resmi yang kontinudan terikat oleh aturan-aturan: Setiapwewenang dan tugas-tugas dibafasidengan lugas dan juga djbatasi secarajelas sarana paksaan yang dapatdilakukan beserta syaratpenggunaannya; Dikenal hirarkhijabatan dan adanya pengawasandisertai sarana lembaga banding ataukeberatan atas keputusan yangdikeluarkan atasan; Ada keharusanuntuk mentaati aturan yang dltetapkan,balk ber'upa aturan teknis maupunberupa norma umum; Dikenal asaspemlsahan dalarri art! luas; Asaspengelolaan dilakukan dengan caratertulis dan inl merupakan cirlorganisasi modern, termasuk dalampenyelenggaraan pemerintahan.

Otoritas legal dengan JabatanBirokratis.Tipe otoritas legal murni

dilaksanakan melalui staf administratif

yang diorganisir secara birokratis.Otoritas legal dengan jabatan birokratistipologi ideal Max Weber antara lain :memiliki kebebasan pribadi dan bukanhanya hirarkhi tetap; mempunyaikompetensi Jabatan tetap; diangkat atasdasar kontrak dengan pilihan bebas danatas dasar kemahiran dalam bidangnya;menerlma imbalan gajl dalam bentukuang dan hak pensiun; jabatanmerupakan profesi utama; kenaikankarier, pangkat berdasarkan masa kerjaatau keduanya; disiplin jabatan danpengawasan yang seragam dan keras.

Otoritas li'adisional

Otoritas tradisional adalah otoritas

yang keabsahannya didasarkan padaaturan-aturan tradisional. Otoritas

No. 6 Vol. 3 a 1996

tradisional dapat terjadi antara lainkarena nilai-nilai kesucian, kesetlaaripribadi dan Iain-Iain.

Hubungan yang terjadi pada otoritastradisional lebih merupakan hubunganantara "tuan" dan "hamba". Kepatuhanatas otoritas tradisional bukah kepadaundang-undang atau peraturan, tetaplkepatuhan terhadap pribadi sebagaituan. Karena itu dalam otoritastradisional murni tidak kenal wewenangtetap yang didasarkan atas aturan-aturan tetap. Tidak dikenal hirarkhi'danpengangkatan yang teratur atas dasarkontrak bebas dan kenaikan pangkat.Juga tidak dikenal pemberian gajl danpendldikan tidak dijadikan sebagainorma.

Otoritos Kharismatls

Dasar otoritas kharismatls

disandarkan pada sifat-sifat iuar biasayang dimiliki seseorang.Otoritaskharismatls ini pada mulanya terdapatpada para nabi, ahli-ahli penyembuh,ahli hukum, dan para pahlawan-pahlawan perang. Mereka dianggapmemiliki kekuatan-kekuatan atau ciri-

ciri yang seolah-olah supra-alamiah,supramanuslawi yang. oleh parapengikutnya dllihat sebagai sesuatuyang Iuar biasa.

Karena rasa kagum dan rasa hormatdari para pengikutnya, muncullah"pengakuan" yang bersifat pribadi danbersifat keyakinan. Pengakuan munculkarena didorong perlntah batinsehingga ada panggilan dalam art!empatisnya. Sedangkan organisasinyadidukung oleh personil murid danpengiringnya. Jabatan-jabatan tetaptidak dikenal dan tidak ada aturan formal serta pemecatan-pemeca'tan.

35

TEMAUTAMA

HUBUNGAN KEKUASAAN DENGANOTORltAS.

Di atas telah diuraikan mengenaikekuasaan, legalitas dan otoritas. Namunperlu dipertegas. kembaii bahwakekuasaan yang menjadi topik dalamtulisan ini bukanlah segala macam

' kekuasaan melainkan kekuasaan negara.Setiap kekuasaan negara harus

berdasarkan dan atau memiliki otoritasdan atau wewenang.Otoritas atauwewenang yang dimaksud iaiah hakyangdimilikroleh seseorang atau sekelompokorang yang diorganlsir dalam bentuknegara atau pemerintahan. Jadi di sinipenekanannya adalah piada hak danbukan pada kekuasaan semata-mata,

Suatu kekuasaan tanpa disertal otoritasatau wewenang akan merupakankekuatan tidak sah. Karenanya suatukekuasaan harus memperoleh pehgakuandan pengesahan dari masyarakat agariahir suatu otoritas atau wewenang.

Kekuasaan sendiri masih bersifatabstrak. Suatu kekuasaan haruslahdisertai otoritas. Kekuasaan tanpaotoritas tidak banyak artihya, karenanyadiperiukan pengabsahan danpelembagaan, sehingga kekuasaan baruakan diterima sebagai sesuatu yangbenar. Kekuasaan demikian inilah yangmenjadi otoritas. Dengan demikianotoritas berarti kekuasaan yang diterirhadan diabsahkan.

KEDAUUTAN DAN KEKUASAANNEGARA.

Secara historis asal usul kekuasaannegara selalu dihubun'gkan dengankedaulatan(sovereignity atau soureignity).Kedaulatan merupakan sumberkekuasaan tertinggi bagi negara yang tidakberasai dan tidak berada di bawahkekuasaan itu.

Dalam catatan perjalanan sejarahditemukan beberapa teori tentangkedaulatan, antara lain, teorl kedaulatanTuhan, raja, rakyat, negara dankedaulatan Hukum. Teorkeori kedaulatantersebut pada dasarnya mempertanyakanhak moral apakah yang dijadikanlegitimasi bagi seseorang atausekelompok orang atau bagi suatupemerintahan atas kekuasaan yangdimilikinya, sehingga sehinggamempunyal hak untuk memegang danmempergunakan kekuasaan tersebutserta menuntut kepatuhan atas kekuasaandan otoritas yang dimiliki?

Menurut teori kekuasaan Tuhankekuasaan tertinggi pada hakekatnyaterletak pada Tuhan dan berasai dariTuhan serta alam gaib yang bersifat adiduniawp). Atas dasar teori Itu rajamenamakan dirinya sebagai Tuhan, anakTuhan atau wakil Tuhan. Teorl kedaulatan

Tuhan berkembang di dunia Barat padaabad ke V sampai dengan abad ke XV.bahkan masih diterima secara umum

hingga jamah renaissance abad ke XVI.Para penganjiir paham ini antara lainAugustinusdan Thomas Aquinus^).

28). Moch. Koesnardi danBintan Szsa%\\x,Ilmu'Negara, GayaMediaPratama, Jakarta, 1988, hal. 118 -126;Solly Lubis,//muA'egara,Alumni,Bandung,1981,hai.49-51.

29).FransMagnisSuseno,Op.cit,hal.31- 50.30). J.H. Rapar, FilasqfaiPplilikAupistinus, Rajawali Pres, Jakarta, 1989;LihatTheo Huijbers, FilsqfatHukum Dalam

Lintasan Sejarah, YayasM Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 37-44.;Lihat pulaJJ. Von Schmid (terjemahan)Wiratno, dkk, Ahli-AhliPikirBesar tentangNegaradanHukum, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988, hal. 71-78.

36 Jurnal Hukum

Pemerintahan Berdasarican Kekuaaaan dan Otaritas

Konsep kedaulatan Tuhan bersifatreligius ditemukan juga dalam konsep"kekuasaan Jawa", sebagaimana termuatdalam Babat Tanah Jawi, Centini danWulangreh. Menurut Babat Tanah Jawiyang ditulisoleh Pangeran Puger sebagaimana dikutip oleh G.Moeldjono^^' Rajaadalah waraning Allah, yakni wakll.proyeksl, layar atau .penjelmaan Tuhan.Menurut konsep in! segala sesuatu yangterdapat di tanah Jawa, seperti air danbumiserta tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya meru'pakan milik raja.' Rajamemegang seluruh kekuasaan negarasecara mutlak. Raja digambarkan miripdengan Allah seperti film dengan bintangfilmnya. Kekuasaan raja merupakanproyeksi kekuasaan Allah beserta sifat-slfat-Nya, sehingga yang dirasakanmanusia iaiah serba kebaikan dari raja.

Dalam buku Wulangreh karya PakuBuwopo, raja sebagai penguasa merupakan wakil dari Hyang Maha Agung,bertugas memelihara hukum dan keadilan.Semua orang harus tunduk dan mengabdikepada raja tanpa syarat®^)^ seranimenentang raja berarti sama halnyamenentang kehendak Hyang MahaAgung. Kekuasaan raja tidak perludipersoalkan pantas atau tidak pantas,yang ha'rus dilakukan adalah membangunsikap nderek karsa dalem (terserahkehendak raja).

Menurut G. Moeldjanto"' konsepkekuasaan Jawa adalah absolut (mutlak)sebab raja memiliki kekuasaan sebesarkekuasaan dewa dan pemerihara hukumserta penguasa dunia (gung binathara baudhendha nyakrawati). Raja pemegang

kekuasaan tertinggi di seluruh negeri danpenguasa tunggal (wenang wiseso ingsanagati). Untukmengimbangi kekuasaanraja yang demikian besar Itu raja harusbijaksana (wicaksana), meluap budl-luhurmulia dan bersifat adil terhadap sesama(ber budi bawa leksana, ambeg adil paramarta). • Raja bertugas menjagaketeraturan dan ketentraman hidup rakyat,agar tercapai suasana aman 'sejahtera(anjaga tata titi tentreming praja, kartatuwin raharja). Konsep inl disebut ajaranatau doktrin keagungblnataran.

Jika konsep demikian inl benar-benarditerapkan dalam kehidupan bernegara,maka kekuasaan dan otoritas- raja tidaklag! relevan untuk dipertanyakan. Rajadianggap tidak pernah salah dan segalatindakannya dianggap benar serta tidakdapat diganggu-gugat. Raja bukah lagimanusia biasa. Di sini struktur kekuasaan

sangatlemah. 'Jika semula hukum yang ditaati adalah

hukum Tuhan, teori Ini kemudianberkembang sehingga hukum negaralahyang harus ditaati. Akhirnya lahir teorikedaulatan negara.

Menurut teori kedaulatan negara (staat-scuvereinlteit) segala sesuatu tunduk padanegara -dan kekuasaan tertinggi beradapada negara. Negara merupakan sumberkekuasaan dan sumber hukum serta

pencipta hukum. Dalam teori kedaulatannegara ditemukan juga adanya hukum,yakni hukum yang diciptakan sendiri olehnegara yang merupakan penjelmaan darikepentingan negara. Di luar negara tidakditemukan badan lain yang berwenangmenetapkan hukum. Kekuasaan

KonsepKekuasaan Jawa, Penerapanr^ oleh Raja-RaJaMataram,Pen9ThitKm\siiiS,Yogyakarta,1982,hal. 121• l25;Lihstpv\aBQnsd\ct'R.O.G.AndeTSon,GagasanlehtangKekuasaanDalamKebudayaanJawa, (vtde) MiriamBudiardjo(Penyusun),Op.cit,hal. 44 -126.

32).Moeldjanto, Op.cit,hal. 122.33). Ibid.

No. 6 Vol. 31:11996 37

TEMAUTAMA

dan otoritas negara menjadi demikianbesarnya mengatur segala aspekkehidupan masyarakat. Hak-hak rakyattidak dikenal dan tidak diakuieksistensinya, sebab seiuruh hak rakyattelah diserahkan sepenuhnya kepadanegara, bahkan untuk kepentingan dankejayaan negara tindakan apapun dapatdilakukan oleh negara. Teori kedaulatannegara dipelopori antara lain oleh JeanBodln®^\ Thomas Hobbes^®', Paul Labanddan G. Jellinek®®'

.Salah seorang filsuf absolutismenegara yang pikiran-plkirannya sangatterkenaldan berpengamh besar terhadapperkembangan teori kenegaraan adalahHobbes. Negara digambarkan olehHobbes sebagai makhluk raksasa yangsangat menakutkan. Negara bukan lagidimaksudkan untuk kepentingan manusia,meiainkan seballknya manusia untukkepentingan negara. Hobbes membangunkonstruksi teorinya dengan iatar belakangkeadaan aiamiah manusia bebas, kacaudan liar. Manusia digambarkan bagai.serigala bagi manusia lainnya (homohomini lupus), yang melahirkan perangsemua lawan semua (bellum omnium contra omnes). Didorong oleh perasaan takutdan sadar akan adanya ancaman itukemudian mereka mengadakan perjanjianbersama (social contract). Perjanjiandilakukan antara Individu-individu dengantujuan untuk mendirlkan negara.Perjanjian dilakukan bukan antara individudengan negara. Jadi negara lahir sebagaihasil dari perjanjian antara Indlvidu-Iridividu.

Ketika perjanjian dilakukan semua hak-hak individu diserahkan pada negara,sedangkan negara tidak dibebanikewajiban apapun termasuk untuk dapatdituntut oleh individu. Akhirnya negaralahir bagai makhluk raksasa yang keluardari botol dengan segala kekuasaan, hakdan otoritas tanpa disertai kewajibanapapun. Akibatnya negara tidak lagimampu dikendalikan. Negara dijalankandengan kekuasaan dan otoritas yangmutlak dan sewenang-wenang sertatotaliter. Tindakan negara denganlandasan kekuasaan dan otoritas yangdidukung dengan paksaan dan kekerasandiperiukan oleh negara untuk mewujudkanpemerintahan yang kuat dan stabiP^.

Teori kedaulatan negara ini dalamprakteknya telah mendorong lahirnyanegara-negara totaliter. Kekuasaan selaiudilakukan dengan paksaan dan kekerasan.Secara terselubung penyeienggaraanpemerintahan seperti ini dapat puladilahirkan dalam bentuk lain dengandibungkus baru misalnya dengan negarapejabat. Dalam negara pejabat ucapanpejabat mempunyai arti penting dansangat menentukan, bahkan tidak jarangdisetarakan dengan hukum.

Kemudian John Locke merumuskan

teori yang konstruksinya sama-samadibangun dari teori perjanjian masyarakat(social contract). John Locke merumuskansuatu fiksi bahwa manusia sejak lahirmenurut kodrathya telah memiliki hakaiamiah (hak asasi) antara lain hak hidup,kebebasan kemerdekaan dan hak milik.

Namun ketika perjanjian dilakukan untuk

34).J.J.VonSchmid, Op.cit, hsd. 105-112;Lihat pulaSjachTanBasah,y/muVega/-(i, PengantarMetodedanSeJarah.Perkembangan,Vr. CitraAdi^aBakti,Bandung, 1992, hal.139- I4I.

35).J.J.VonSchmid, Op.cit, hal. 134-141;Lihat Frans Magnis Suseno^ Op.cit, hal. 200-212.36).Samidjo,IlmuNegara,Anhico,Bandung,1986,hal. 146-148.37). Frans Magnis Suseno, Op.cit, hal. 200 -218.

38 Jurnal Hukum

Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otaritaa

menunjukkan seorang penguasa dandibentuknya negara, hak-hak dasar itutidak turut diserahkan kepada negara.Dalam peijanjian itu negara justru diberitugas dan wewenang untuk melindungidan menjamin terselenggaranya hak-hakdasar manusia. Negara tidak diper-kenankan melanggarapalagi mengurangihak-hakdasaryang diperjanjikan. Teori iniakhirnya melahirkan p'aham liberalismedan individuallsme. Tugas, tujuan danwewenang (otoritas) hanya terbatas padahal-hal yang diperjanjlkan.Kekuasaannegara dibatasi serhinimal mungkin dantidak lagi mutlak. Sebaliknya kepadasetiap individu diberikan kemerdekaandan kebebasan besar.

Teori ini mempunyai implikasi luasdalam menentukan perkembangansejarah ketatanegaraan, karena secaraprinsip membongkar teori terdahulu yangmemberikan kekuasaan mutlak dan tidak

terbatas kepada raja atau negara. JohnLocke mengantarkan babakan barusejarah kenegaraan modem khususnyamengenai pembatasan dan pemisahankekuasaan negara. Kekuasaan negaradiserahkan masing-masing kepadalegislatif, eksekutif dan federatif. Lockemenghendaki'agar pembatasan danpemisahan itu dijamin dalam sebuahkonstitusi®®L Teori Locke ini kemudian,

tumbuh dan berkembang di tanganMontesquieu dengan teori trias pblitica(1688-1755) dan dllanjutkan JJ. Rosseaudengan teori kedaulatan rakyat®®J.

Menurut teori kedaulatan rakyatkekuasaan negara harus dibatasi dandikontrol oleh rakyat secara demokratismelalui kemauan umum (volontegenerale). Perlunya suatu kekuasaandibatasi menurut seorang pujangga InggrisLord Action, karena kekuasaan cenderungdisalah-gunakan 'dan kekuasaari yangmutlak pasti disalah-gunakan atau (powertends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely).

Lahirnya keinginan membatasi danmengawasi kekuasaan negara, diiringilahirnya teori kedaulatan hukum, yangdipelopori immanuel Kant^°) dan HansKelsen"^^>. Menurut teori ini padaprinsipnya suatu pemerintahan tidakberdasarkan atas kekuasaan belaka

(machsstaat), tetapi harus berdasarkanatas hukum (rechstaat). Jadi kekuasaandan otoritas pemerintahan dilakukanberdasar hukum. Negara berdasarkan atashukum harus didasarkan atas hukum yangbaik dan adil. Hukurri yang baik adaiahyang demokratis yang didasarkan ataske;hendak rakyatsesuai dengarikesadaranhukum rakyat, sedangkan hukum yang adiladaiah hukum yang sesuai dan memenuhimaksud dan tujuan setiap hukum, yaknjkeadilan.

KEKUASAAN PEMERINTAHANKONSTUUSldNAL

Gagasan paham negara konstitusionaipertama sekali dikemukakan oleh JohnLocke^^L Gagasan Locke merupakan

38). Mirian^Budiardjo, Dasar-Dasarllmu Polilik, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 52-57; Lihat pula Frans MagnisSuaeno,Op.cit, hal. 219 - 231.

39). Rousseau (alih bahasa) Sumvdjo, KontrakSosial, Erlangga, Jakarta, 1986.40).J.J. VonSchmid,Op.cit,hal. 182-l85;L5hatTheoHuijbers,Fi/sq/&//rHfa<»i...,Op.cit,hal.94-102.41). Hans Kelseo, General TheoryofLav/abdState, (translated) Anders Wedberg, Russell &Russell, NewYork, 1073.42). LihatjugaDiane Ravltch dan Abigal Themstrom (peneijemah) Hermoyo, DemokrasIKlaslkdan Mddem, Yayasen

Oborlndonesia, Jakarta, 1994,hal. 75 - 82.

No. 6 Vol. 3 a 1996 39

TEMAUTAMA

pengembangan dari gagasan hukumkodrat Thomas Aquinus, yangmenghendaki kekuasaan politikmemerlukan legitimasi demokratis'*®*.Aquinus menuntut legitimasi etis terhadappenggunaan kekuasaan. Kekuasaan tidakdapat membenarkan dirinya sendiri sebabkekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisikdan sosial, tetapi tidak memuatsuatukenyataan fisik dan sosial, tetapi tidakmemuat suatu kewenangan (otoritas).

Ciri. khas kekuasaan pemerlntahankonstitusionai iaiah adanya gagasanmengenai pemerlntahan yang terbataskuasanya dan tidak dibenarkan bertindaksewenanig-wenang terhadap warganya.Pembatasan terhadap kekuasaan negaraharus tercantum dalam konstitusi,sehingga lajim disebut "pemerlntahanberdasarkan konstitusi".

PEMERINTAHAN DAN MAKNAKEKUASAAN

Suatu sistem pemehntahan berkaitanerat dengan suatu sistem politik, sebabsistem pemerlntahan merupakan bagiandari sistem politik. Jadi sistem politikakanmempengaruhi bentuk pemerintahari dansistem pemerlntahan.

Sistem politik mehurut Robert Dahldaiam bukunya Modem Poiiticai Anailsyssebagaimana dikutip blehSriSoemantri^)iaiah "A poiiticai system is any persistentpattern of human relationship that involves to a signlficantextient, power, ruleror authority". Artinya bahwa sistem politikitu adalah suatu pola yang tetap darihubungan antar manusia yangmellbatkan makna yang luas dari

kekuasaan aturan-aturan kewenangan(otoritas).

Sri Soemantri memperjelas definisiRobert Dahl de.hgan mengemukakanbahwa sistem politikadalah pelembagaandari hubungan antar manusia yangberupa hubungan antara suprastrukturpolitik dengan infrastruktur politik.Suprastruktur politikdalam suatu negarabiasanya terdiri dari iembaga-lerribaga.negara yang menjalankan kekuasaanleglslatif, eksekutif dan kekuasanyudikatlf. Sedangkan infrastruktur politikmeiiputi partal politik, goiongankepentlngan (Ihteres group), goionganpenekan (pressure group), alatkomunikasi politik (media of political communication) dan tokoh'poiitik (political fig-ure)"*®'.

Jika kembali kepada definisi RobertDahl maka hubungan (interaksi) antarasuprastruktur politik dengan infrastrukturpolitik itu mellbatkan suatu makna darikekuasaan, aturan dan kewenangan(otoritas). Dikaitkan dengan teorlfungsional dari Gabriel Almondsebagaimana dikutip oleh Fred. W.Rlggs^), yaitu teori masukan (input) dankeluaran (output), maka dalam suatuinteraksi sistem politik akan terlihat duasisi yang dominan yaitu, sisi pertamainteraksi itu bertujuan untuk menca'palkekuasaan atau kewenangan (otoritas)atau output, serta sisi kedua bahwainteraksi itu berasal dari aspirasi (Input)dan'dalam suatu negara hukum aspirasiitu harus diatur dengan aturan-aturanhukum yang dibuat berdasarkankekuasaan dan kewenangan (otoritas).

43). Lihatpembahasan mengenailegi^masi kekuasaanolehFrans MagnisSuseno,Auosat/sn ...,Op.cit,hal. 13.44).SriSotmaa\zi,Sislem-Sistem PemerintahanNegara-NegaraAsean, penerbitTarsito, Bandung, 1976,hal.2.45). Ibid.46). FredW. Riggs,Perbandingan KeseluruhanSistemPolitik,Liberty,Yogyakarta,1983,hal.2.

40 Jurnal Hukum

Pemerintahan Berdasariian Kekuasaan dan Otaiitas

PEMERINTAHAN BERDASARKANKEKUASAAN DAN OTORITAS

Pada bagian terdahulu telah diuraikanbagaimana suatu pemerintahan harusberdasarkan kekuasaan dan otoritas.Suatu pemerintahan yang hanya memilikikekuasaan belaka bukanlah merupakansuatu pemerintahan yang teraturdan akandapat bertahan lama. Karena itu parapembentuk Undang-Undang Dasa^ 1945'sangat maenyadari betapa pentingnyasuatu pemerintahan harus berdasarkanatas hukum dan otoritas yang dibangunatas dasar sendi-sendi negara hukum.Sehingga dalam Ponjeiasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegasdinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adaiah negara yang berdasarkanatas hukum dan bukan berdasarkan atas

kekuasaan belaka.

Bagaimanapun juga kekuasaan sangatdiperlukan daiam menjalankan suatu rodapemerintahan, akah tetapi kekuasaanyang dimiliki haruslah berdasarkan atashukum, sehingga pemerintah akanmemiliki kekuasaan dan kewenangan(otoritas) berdasarkan atas hUkum.

Daiam konteks yang iebih iuas betapasuatu pemerintahan yang hanyadidasarkan atas kekuasaan belaka,ternyata pemerintahan yang demikiantidak akan teratur dan tidak akan dapatbertahan lama Hal ini mengingatkan kitakepada ucapan Taiieyround yang ditujukankepada Napoleon "Tuanku dengansangkur Tuanku, Tuanku dapat berbuatapa saja, kecuali duduk diatasnya". Disiniiah terlihat betapa pentingnya artisebuah kekuasaan dan otoritas bagi suatupernerintahan.

Setiap pemerintahan memerlukankekuasaan dan otoritas sehinggapemerintahan itu . benar-benar

No. 6 Vol. 3 01996

berdasarkan kekuasaan yang didukungoleh otoritas. Dengan demikian merekaakan menerima kekuasaan dan otoritas

0emdrintahan itu. Persoalannyamengapamereka mau rhenerima otoritas tersebutdan patuh terhadapnya. Disinikita kembalikepada maskjah pengabsahan bagimereka yang merasa berhak atas otoritasatau pengabsahan kekuasaan. Karena itusetiap kekuasaan perlu pengabsahan diri,memberi pembenaran terhadap dirinyasendirl sehingga membuat dirinyaditerima. Dengan demikian otoritas akandapat terwujud.

Pemerintahan adaiah akibat-akibat

dari hubungan-hubungan kekuasaan.Pemerintahan iaiah pelaksanaankekuasaan dan otoritas. Menjalankanpemerintahan sesungguhnya juga,menjalankan kekuasaan yang disahkaniyaitu kekuasaan yang dapat dibenarkandan diterima oleh hamba-hamba

kekuasaan itu sebagai kekuasaan yangtepat dan cocok karena berdasarkanhukum (legal).

PENimipBerdasarkan uraian di atas maka dapat

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuasaan pada dasarnya adaiahkemampuan seseorang untukmempengaruhi orang lain sedemikianrupa sehingga sesuai dengankeinginanorang yang mernpengaruhi. Caramempengaruhi dapat terjadi karenaketaatan, bujukan (persuasi) ataupaksaan, kekerasan (cpercion) ataudengan cara persuasi dan cpercion).

2. Otoritas berarti kemampuan membuatorang. lain rhematuhi suatu perlntahtertentu, sehingga apabila otoritasdibandingkan dengan kekuasaan, maka

41

TEMA UTAMA

kekuasaan tidak ada artinya jika tidakdisertai ptoritas. Karena itu otoritasnierupakan bentuk khusus darikekuasaan karena dengan otoritas baruterlihat kekuasaan diterima dandiabsahkan. Otoritas dapat puladiartlkan kekuasaan yang dilem-bagakan. .

3. Setiap p'emerintahan yang memilikikekuasaan harus pula disertaidenganotoritas, sebab hanya dengan otoritassuatu pemerintahan dapat di terima danbertahan lama.

4. TIpe otoritassuatu pemerintahan dapatberupa otoritas rational (formal, legal),tradlslonal dan kharismatls. Dalam

DAFTARPUSTAKAAnton M.Moeliono, dkk, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, balai Pustaka,Jakarta, 1987.

Blau M.Peter dan Marshal W.Meyer(penerjemah) GaryR.Yusuf, BIrokrasiDalam Masyarakat Modem, Ul-Press,Jakarta, 1987.

Carter April (penerjemah) SahatSimamora,. Otoritas dan Demokrasi, Jawali Pers,

Jakarta, 1985.Diane Revitch dan Abigail Themstroni

(penerjemah) Hermoyo, DemokrasiKlasikdan Modem,Yayasan OborIndonesia, Jakarta, 1994.

Frans Magnis Siiseno, Kuasa dan Moral,PTGramedia, Jakarta, 1986.

, EtikaPolitik, PT.Grarriedia, Jakarta.1987.

Huijbers Theo, Filsafat Hukum DalamLintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakaita,1982.

Kelsen Hans, General TTieory of LawandState, (translated), Anders Wedberg,Russell &Ru^ell, NewYork, 1973.

42

suatu pemerintahan modem kekuasaandan otoritas pada umumnya dilandasioleh tipe otoritas rational (formal-legal)yang disandarkan pada suatu sistemhukum, sehingga masyarakat tundukdan patuh pada pemerintahan danpemimplnnya karena didasarkan olehaturan-aturan legalltas-fbrmal.

6. Setiap pemerintahan pasti memeriukankekuasaan dan otoritas lintukmengabsahkan dirinya sehingga dirinyadapat diterima. Karena itupemerintahan berarti pelaksanaahkekuasaan dan otoritas yang disahkandan dapat diterima.

Machlavelli, Njccolo, Sang Penguasa, SuratSeorangNegarawan Kepada PemimpinRepublik, PT.Gramedia, Jakarta, 1987.

Marsana Windhu I, Kekuasaan danKekerasan Menurut Johan Galtung,Kanisius,Yogyakarta, 1992.

Martin Albrow (alih bahasa) M.Rusli Karimdan Totok Daryanto, Birokrasi. PT.TiaraWacana, Yogyakarta, 1989.

Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran tentangKuasa dan Wibawa, Sinar Harapan,Jakarta, 1986.

, Dasar-DasarllmuPolitik, Gramedia,Jakarta, 1986.

Moch.Koenardi dan Bintan R.Saragih, llmuNegara, Gaya Media Pertama, Jakarta,1988.

Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa,Penerapannya OlebRaja-RajaMataram,Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1987.

Rapar JH, Filsafat Politik Plato, RajawaliPers, Jakarta, 1988.

, Filsafat PolitikAnstoteles, RajawaliPers, Jakarta, 1988.

Jurnal Hukum

Pemerintahan Berdararkan Kekuaaaan dan Otorltaa

—, , Filasafat Politik Augustinus,Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Riggs W.Fred, Peitandingan KeselunihanSistem Politik, Liberty, Yogyakarta, 1983.

Rousseau JJ. (alih bahasa) A.Haryono C..Woekirsari, KontrakSosial, Yayasan KartlSgrana, Jakarta, 1989.

Russel Betrand (penerjemah) Hasan Basari,Kekuasaan SebuahAnalisysSosial Bam,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.

Samijo, llmu Negara, Armico Bandung,1986.

Schmid Von JJ (teijemahan) Wiratmo, dkk,Ahli-AhliPikirBesartentang Negara danHukum, PT.Pembangunan, Jakarta,1982.

Sjachran Basah, //mu Negara, PengantarMetdde dan Sejarah Perkembangan,PT.Citra Aditya Baktl, Bandung, 1992.

Soenon6:Soekanlo, Pengantar Sosiologi,CV.Rajawali, Jakarta, 1989.

Solly Lubis, llmu Negara,Alumni, Bandung,1981.

Surie HG, llmu Administrasi, Suatu BacaanPengantar, PT.Gramedia, Jakarta, 1987.

srI . Soemantri M, Sistem-SistemPemerintahan Negara-Negara Asean,Tarsito, Bandung, 1976.

Stone IF, (terjeniahan)Rahmah Asa Harun,Peradilan Socrates, Skandal Terbesardalam Demokrasi Athena, Grafiti,Jakarta, 1991.

Orlog ' (terjemahan) Koespartono,Kekuasaan, Peherbit Eriangga, Jakarta,1987.

*) SR. Marbun, SH, M. Hum., adalahalumnus PH. UN Yogyakarta dan dosentetap^padfFH. UN Yogyakarta, kini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) di .UNPAbiBandung.

No. 6 Vol. 3 01996 43