PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR...
-
Upload
phungthuan -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR...
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMURMenimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi
dewasa ini serta dalam upaya mempertahankan dan mening-
katkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit,
tarip pelayanan kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
13 Tahun 1988 Juneto Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tarip
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang
dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-
jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka
Retribusi Pelayanan Kesehatan merupa-kan jenis retribusi Daerah
Tingkat I ;
c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur ,juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang
Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 1
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2576) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3347) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
10.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Kesehatan kepada Daerah ;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang
Penetapan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban
Keuangan Unit Swadana Daerah ;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 2
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retri-busi Daerah ;
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/ 1997
tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 tentang
Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara
Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan Daerah
yang berlaku ;
e. Badan, adalah seuatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 3
f. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan
lainnya ;
g. Rumah Sakit Daerah, adalah Rumah Sakit yang dikuasai dan
dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terdiri dari Rumah Sakit
Umum, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Jiwa ;
h. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Daerah ;
i. Rumah Sakit Umum, adalah Rumah Sakit yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan
Sub Spesialistik sesuai dengan kemampuannya ;
j. Rumah Sakit Khusus, adalah Rumah Sakit yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
untuk semua jenis penyakit tertentu atau berdasarkan di-siplin
ilmu tertentu ;
k. Rumah Sakit Jiwa, adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan
dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan
rehabilitasi di bidang Kesehatan Jiwa termasuk Rumah Sakit
Ketergantungan Obat (RSKO);
l. Rumah Sakit Unit Swadana, adalah Rumah Sakit Pemerintah
yang diberi wewenang untuk menggunakan semua penerimaan
fungsionalnya secara langsung ;
m. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
n. Pelayanan Rawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk
mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
o. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kesehatan kepada
pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan
menempati tempat tidur ;
p. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit Daerah,
adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitas medis dan atau pelayanan
kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu)
hari ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 4
q. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) di Rumah Sakit Jiwa,
adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan
kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu)
hari ;
r. Pelayanan Medis, adalah pelayanan terhadap pasien yang
dilaksanakan oleh tenaga medis ;
s. Tindakan Medis Operatip, adalah tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa
pembiusan ;
t. Tindakan Medis Non Operatip, adalah tindakan tanpa
pembedahan ;
u. Pelayanan Penunjang Medis, adalah pelayanan untuk menunjang
penegakan diagnosis dan terapi ;
v. Pelayanan Rehabilitasi Medis, adalah pelayanan yang diberikan
dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi
wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa
psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
w. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna
meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan
upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan
kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Daerah ;
x. Pelayanan Penunjang Non Medis, adalah pelayanan yang
diberikan di Rumah Sakit Daerah yang secara tidak langsung
berkaitan dengan pelayanan medis ;
y. Pelayanan Konsultasi Khusus, adalah pelayanan yang diberikan
dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
z. Pelayanan Medico Legal, adalah pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan kepentingan hukum ;
aa.Pemulasaraan/perawatan jenazah, adalah kegiatan yang meliputi
perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh
Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
bb.Pola Tarip, adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan
perhitungan besaran tarip Rumah Sakit Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 5
cc. Tarip, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Daerah yang dibebankan
kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang
diterimanya ;
dd.Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi
medis dan atau pelayanan lainnya ;
ee.Jasa Sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit
Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit dan bahan,
obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai dasar
yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya ;
ff. Akomodasi, adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah
Sakit Daerah ;
gg.Biaya makan, adalah biaya pengganti harga makan yang
disediakan oleh Rumah Sakit Daerah ;
hh.Tempat Tidur Rumah Sakit, adalah tempat tidur yang tercatat dan
tersedia di ruang rawat inap ;
ii. Penjamin, adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai
penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang
menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Daerah ;
jj. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit, adalah penerimaan yang
diperoleh sebagai tindakan atas pelayanan baik berupa barang
dan atau jasa yang diberikan Rumah Sakit Daerah dalam
menjalankan. fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau
Instansi Pemerintah lainnya ;
kk. Dana Swadana, adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh
Rumah Sakit Unit Swadana yang bersangkutan dari kegiatan
pemberian pelayanan jasa ;
ll. Jasa Administrasi, adalah penerimaan yang diperoleh sebagai
jasa pelayanan atas penyelenggaraan adminis-trasi pencatatan
medis pasien rawat inap ;
mm.Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 6
nn.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut
retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
oo.Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwa-jibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.
pp.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi yang terutang ;
qq.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Daerah.
Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Daerah ;
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 7
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis-
jenis pelayanan kesehatan.
BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan
pelayanan kesehatan meliputi biaya investasi, prasarana, operasional
dan pemeliharaan
BAB VI
KEBIJAKSANAAN TARIP
Pasal 8
Tarip pelayanan Rawat Inap Kelas I dan Kelas Utama Rumah Sakit
Umum Daerah Swadana ditetapkan lebih 1anjut dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 8
Pasal 9
Tarip Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya
dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu
melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu
Perjanjian Bersama.
Pasal 10
Tarip pelayanan bagi Warga Negara Asing dan tarip General Check
Up ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 11
(1) Bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai
yang dipergunakan langsung oleh pasien di luar komponen jasa
sarana, yang disediakan Rumah Sakit Daerah menjadi
tanggungan pasien ;
(2) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, II dan Kelas I dapat
dikenakan Jasa Pelayanan, sedangkan pasien Rawat Inap Kelas
III B tidak dikenakan jasa pelayanan.
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 12
(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis
pelayanan kesehatan ;
(2) Struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Daerah ditetapkan :
a. untuk Rumah Sakit Daerah kelas A, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
b. untuk Rumah Sakit Daerah kelas B dan C, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran B Peraturan Daerah ini ;
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 9
(3) Tarip Pelayanan di Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan
sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
BAB VIII
JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 13
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dapat dikenakan
retribusi pelayanan kesehatan dimaksud dalam pasal 11, sebagai
berikut :
a. Berdasarkan klasifikasinya :
1) Rawat Jalan ;
2) Rawat Darurat ;
3) Rawat Inap ;
b. Berdasarkan jenis pelayanan :
1) Pelayanan Medis ;
2) Pelayanan Penunjang Medis ;
3) Pelayanan Kebidanan dan ginekologi :
4) Pelayanan Penunjang Non Medis ;
5) Pelayanan Rehabilitasi Medis ;
6) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut ;
7) Pelayanan Konsultatip Khusus ;
8) Pelayanan Medico Legal ;
9) Pemulasaraan / perawatan jenazah.
BAB IX
KELAS PERAWATAN
Pasal 14
Kelas Perawatan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. Kelas III B ;
b. Kelas III A ;
c. Kelas II ;
d. Kelas I ;
e. Kelas Utama (Paviliun).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 10
BAB X
RAWAT JALAN
Pasal 15
(1) Setiap pemberian pelayanan Rawat Jalan dikenakan retribusi
pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian
dan pembayaran pelayanan kesehatan lainnya ;
(2) Komponen karcis harian terdiri dari jasa sarana dan jasa
pelayanan ;
(3) Karcis pasien tanpa membawa Rujukan dari Puskesmas atau
Rumah Sakit Pemerintah ditetapkan sebesar maksimum 4 (empat)
kali pasien Rawat Jalan dengan Rujukan yang berlaku di masing-
masing Rumah Sakit Daerah.
BAB XI
RAWAT DARURAT
Pasal 16
(1) Karcis Rawat Darurat ditetapkan sebesar maksimum 4 (empat)
kali karcis harian ;
(2) Tarip pasien Instalasi Rawat Darurat (IRD) psikiatrik ditetapkan
sama dengan tarip perawatan kelas II ;
(3) Tarip tindakan Medis dan Penunjang Medis ditetapkan maksimal
sebesar Tarip Tindakan sejenis Kelas II.
BAB XII
RAWAT INAP
Pasal 17
(1) Tarip Rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan Tarip
Perawatan kelas II, sedangkan Tarip Rawat siang hari (day care)
ditetapkan sebesar maksimum 1/2 (setengah) dari tarip Rawat
Inap Kelas II ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 11
(2) Tarip di ruang intensif ditetapkan sebagai berikut :
a. Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggal,
taripnya ditetapkan sama dengan kelas II Tarip Rawat Inap ;
b. Pasien masuk dari Ruang Perawatan, Taripnya dtetapkan
sebesar 2 (dua) kali tarip kelas asalnya;
(3) Tarip Rawat Inap dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak
termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi
maupun penunjang diagnostik ;
(4) Biaya makan perhari ditetapkan berdasarkan biaya makan
perkelas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
BAB XIII
PELAYANAN MEDIS
Pasal 18
(1) Jenis Pelayanan Medis meliputi :
a. Tindakan Medis Operatip ;
b. Tindakan Kedis Non Operatip ;
(2) Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif meliputi :
a. Tindakan Sederhana ;
b. Tindakan Kecil ;
c. Tindakan Sedang ;
d. Tindakan Besar ;
e. Tindakan Canggih ;
f. Tindakan Khusus ;
(3) Tarip tindakan medis operatip pasien Rawat Jalan ditetapkan
sama dengan tarip sejenis dari tarip pasien Rawat Inap Kelas III A;
(4) Tarip tindakan medis operatip pasien Rawat Jalan yang berasal
dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarip sejenis dari
tarip pasien Rawat Inap Kelas II ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 12
(5) Jasa pelayanan tindakan medis operatip terdiri dari jasa medis
dan jasa medis anastesi operatip ;
(6) Jasa pelayanan medis anastesi tindakan operatip ditetapkan
maksimal 1/3 dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis
tindakannya.
BAB XIV
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
Pasal 19
(1) Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
a. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari
1. Pathologi Klinik ;
2. Pathologi Anatomi ;
3. Mikrobiologi Klinik ;
b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis ;
d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus ;
e. Pemeriksaan Farmakologi Klinik ;
(2) Biaya jasa sarana dari pelayanan Penunjang Medis ditetapkan
atas dasar tingkat kecanggihan ;
(3) Tarip pelayanan Penunjang Medis pasien Rawat Jalan ditetapkan
sama dengan tarip pemeriksaan sejenis dari tarip pasien Rawat
Inap kelas III A ;
(4) Tarip Pelayanan Penunjang Medis pasien Rawat Jalan yang
berasal dari Rujukan Swasta ditetapkan minimal sama dengan
tarip pemeriksaan sejenis dari tarip pasien Rawat Inap kelas II.
Pasal 20
Jenis pemeriksaan laboratorium Pathologi Klinik meliputi :
a. Laboratorium Pathologi Klinik Sederhana ;
b. Laboratorium Pathologi Klinik Kecil ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 13
c. Laboratorium Pathologi Klinik Sedang ;
d. Laboratorium Pathologi Klinik Besar ;
e. Laboratorium Pathologi Klinik Canggih ;
f. Laboratorium Pathologi Klinik Khusus.
Pasal 21
Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi :
a. Laboratorium Pathologi Anatomi Sederhana ;
b. Laboratorium Pathologi Anatomi Kecil ;
c. Laboratorium Pathologi Anatomi Sedang ;
d. Laboratorium Pathologi Anatomi Besar ;
e. Laboratorium Pathologi Anatomi Canggih ;
f. Laboratorium Pathologi Anatomi Khusus.
Pasal 22
Jenis Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi meliputi pemeriksaan :
a. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana ;
b. Laboratorium Mikrobiologi Kecil ;
c. Laboratorium Mikrobiologi Sedang ;
d. Laboratorium Mikrobiologi Besar ;
e. Laboratorium Mikrobiologi Canggih ;
f . Laboratorium Mikrobiologi Khusus .
Pasal 23
Jeniis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
a. Radio Diagnostik Sederhana ;
b. Radio Diagnostik Kecil ;
c. Radio Diagnostik Sedang ;
d. Radio Diagnostik Besar ;
e. Radio Diagnostik Canggih ;
f. Radio Diagnostik Khusus.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 14
Pasal 24
Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedis meliputi pemeriksaan :
a. Diagnostik Elektromedis Sederhana ;
b. Diagnostik Elektromedis Kecil ;
c. Diagnostik Elektromedis Sedang ;
d. Diagnostik Elektromedis Besar ;
e. Diagnostik Elektromedis Canggih ;
f. Diagnostik Elektromedis Khusus.
Pasal 25
Retribusi pemeriksaan dan tindakan khusus yang belum tertampung
dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
atas usul Direktur.
BAB XV
PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI
Pasal 26
(1) Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi, terdiri
a. Pelayanan Kebidanan, yaitu :
1. Persalinan Normal ;
2. Persalinan dengan tindakan, berupa :
a) pervaginam ;
b) operatip ;
b. Pelayanan Ginekologi ;
(2) Tarip persalinan normal dan pelayanan ginekologi dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1, 2 a) dan huruf b, sama dengan besaran
tarip tindakan medis non operatip ;
(3) Tarip persalinan dengan tindakan pervaginam ditetap-kan sebesar
maksimal tarip persalinan pada ayat (2) ditambah 50 % (lima
puluh persen) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 15
(4) Tarip Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar
50% (lima puluh persen) dari tarip pelayanan Rawat Inap Ibu ;
(5) Tarip pelayanan kebidanan dan ginekologi dengan tindakan
operatip ditetapkan sama dengan tarip tindakan medis operatip
sejenis.
BAB XVI
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS
Pasal 27
(1) Komponen biaya Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi Jasa
Sarana dan Jasa Pelayanan ;
(2) Tarip Pelayanan Penunjang Non Medis dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.
BAB XVII
PELAYANAN REHABILITASI MEDIS
Pasal 28
(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Sederhana, Kecil, Sedang,
Besar, Canggih dan Khusus ;
b. Pelayanan Ortotik/Prostetik Sederhana, Kecil, Sedang, Besar,
Canggih dan Khusus ;
(2) Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan ditetapkan
sama dengan tarip sejenis dari tiap tarip pasien kelas III A ;
(3) Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan dari rujukan
sv/asta ditetapkan minimal sama dengan tarip sejenis dari tarip
pasien rawat inap kelas II.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 16
BAB XVIII
PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT
Pasal 28
(1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
a. Poliklinik gigi dengan rujukan ;
b. Poliklinik gigi tanpa rujukan ;
(2) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
a. Pemeriksaan, tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil,
sedang, besar, canggih dan khusus ;
b. Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut sederhana, kecil, sedang,
besar, canggih dan khusus ;
(3) Tarip Pelayaan Medis Gigi dan Mulut untuk tindakan sederhana,
sedang, kecil, besar, sanggih dari khusus ditetapkan sesuai
tingkat kecanggihan di masing-masing Rumah Sakit ;
(4) Dalam menentukan Tarip Pelayanan Medis Gigi dan Mulut
didasarkan atas perhitungan unit cost pemeriksaan gigi dan mulut
masing-masing Rumah Sakit serta harus memperhatikan
kemampuan dan keadaan sosial masyarakat setempat, Rumah
Sakit setempat lainnya, Subsidi silang dan lain-lain.
BAB XIX
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO-LEGAL
Pasal 30
Besarnya tarip pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico Legal
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 17
BAB XX
PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH
Pasal 31
(1) Jenis Pemulasaraan / Perawatan jenazah meliputi :
a. Perawatan Jenazah dan Penyimpanan Jenazah ;
b. Konservasi Jenazah ;
c. Bedah Mayat ;
(2) Tarip Pemulasaraan/Perawatan Jenazah berlaku pro-porsional
untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/ perabuan ;
(3) Tarip Bedah Mayat dan keterangan sebab kematian tidak meliputi
biaya pemeriksaan laboratorium dan sejenisnya, diperhitungkan
tersendiri.
BAB XXI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 32
Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.
BAB XXII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 33
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 18
BAB XXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 34
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen
lain yang dipersamakan.
BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminis-trasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihan Retribusi Daerah.
BAB XXV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 36
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 19
BAB XXVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 37
(1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
atau ketentuan Gubernur Kepala Daerah ;
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan
Wajib Retribusi, untuk mengangsur ;
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan
atau kerusuhan.
BAB XXVII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 38
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, dinyatakan kadaluarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
saat terutangnya retribusi ;
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 20
BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi terutang ;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanaggaran.
BAB XXIX
PENYIDIKAN
Pasal 40
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketerangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 21
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi-tahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan keten-tuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1988 tentang Tarip
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikuasai
oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 22
Pasal 42
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur
Kepala Daerah.
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IPROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR
Ketua,
ttd. ttd.
H. SUTARMAS IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 23
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1999
Nomor 974.35 – 303.
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
SYARWAN HAMID
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Tanggal 26 April 1999 Nomor 1 Tahun 1999 Seri B.
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSiPembina Utama Madya
NIP 510 040 479
Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH Kepala Biro Hukum
ttd.
A S A N, S HPembina
N I P 510 050 109
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 24
PENJELASANA T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa fini, khususnya dalam
kaitan dengan krisis moneter serta dilain fpihak dalam upaya mempertahankan pelayanan
yang diberikan toleh Rumah Sakit Daerah agar sama dengan kondisi yang telah lada dan
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Idimaksud, perlu meninjau
kembali tarip Rumah Sakit Daerah yang fdikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1988 juncto Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
1994 yang dirasakan sudah tidak sesuai |lagi dengan keadaan dewasa ini.
Perubahan tarip ini juga disebabkan karena kenaikan komponen Laya umum antara lain
tarip listrik, solar untuk Genset/ Boiler, harga sabun, obat-obatan dasar dan strategis,
bahan canan dan penggantian darah dari PMI.
Akibat kenaikan komponen biaya umum tersebut, sedangkan tarip Rumah Sakit
yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan riel sehingga operasional
Rumah Sakit mengalami ketimpangan.
Disamping itu yang sangat memberatkan Rumah Sakit adalah kenaikan suku cadang
yang masih harus diimpor sampai dengan untuk peralatan medis utama, hal ini
menyebabkan komponen jasa Rumah Sakit atau sarana yang ada makin tidak
proporsional terhadap kebutuhan pembiayaannya dari satu cabang ; begitu pula
perlengkapan listrik rutin seperti lampu-lampu umum dan lampu-lampu operasi dan
semua peralatan kurang mendapatkan porsi pembiayaan rutin yang memadai.
Bila keadaan ini tidak segera diatasi untuk kelancaran operasional Rumah Sakit Daerah,
maka subsidi dari APBD Tingkat I harus dinaikkan antara 2 (dua) sampai 2,5 (dua
setengah) kali lipat. Mengingat kemampuan APBD Tingkat I yang terbatas maka
kenaikkan ini jelas tidak memungkinkan, sehingga alternatif pemecahannya yang paling
rasional dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan adalah menaikkan atau
diadakan penyesuaian tarif Retribusi Rumah Sakit Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 1
Untuk mengantisipasi besarnya biaya operasional alat-alat baru maka apabila dalam
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 Tahun 1988 Juncto
Nomor 10 Tahun 1994 hanya ada 4 (empat) jenis tindakan medis yaitu Kecil, Sedang,
Besar dan Khusus, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ada 6 (enam) jenis
tindakan medis yaitu tindakan Sederhana ; Kecil ; Sedang ; Besar ; Canggih dan Khusus ;
dengan pola ini maka pasien yang mampu dapat membantu bagi pasien yang kurang
matnpu. Selain itu sesuai arahan Departemen Keuangan tarip Retribusi bagi kelas utama
bagi Rumah Sakit Daerah Non Swadana harus pula ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dari Uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kenaikan tarip Rumah Sakit
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tetap mempertimbangkan :
a. Fungsi sosial dari pada Rumah Sakit ;
b. Adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah ;
c. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Daerah.
Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi seluruh
Rumah Sakit Daerah, kecuali Rumah Sakit Kusta mengingat fungsi dan tujuan pelayanan
yang diberikan maka Rumah Sakit Kusta tidak memungut retribusi bagi pelayanan yang
diberikan.
II. PENJELASAN PASAL DEM I PASAL
Pasal 1 huruf a s.d k : Cukup Jelas
huruf1 : yang dimaksud dengan wewenang untuk menggu-nakan
semua penerimaan fungsional secara langsung, yaitu semua
pembiayaan sebagai berikut :
1. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi
barang dan atau jasa yang dibutuhkan ;
2. Kegiatan pemeliharaan ;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Unit Swadana
yang bersangkutan.
Huruf m s.d. qq : Cukup Jelas
Pasal 2 s.d. 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : yang dimaksud frekuensi adalah banyakriya pasien dimaksud
mendapat pelayanan ke-sehatan dari Instalasi di Rumah
Sakit Daerah tersebut.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 2
Pasal 7 s.d. Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Tarip pelayanan bagi orang asing dan tarip General Chek up
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena pada
dasarnya besaran tarip Rumah Sakit Daerah masih mendapat
subsidi dari Pemerintah sehingga lebih murah daripada tarip
untuk Warga Negara Asing.
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Tarip Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar untuk Cost
dengan memperhatikan ekonomi masyarakat, Tarip Rumah
Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan Subsidi silang.
Pasal 13 dan 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Besaran Tarip Rawat Jalan ditetapkan ber-dasarkan perkalian
1/10 (satu persepuluh) dari Unit Cost pelayanan Rawat Inap
Kelas II di masing-masing Rumah Sakit Daerah dengan
memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Tarip
Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan Subsidi
Silang.
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : - Dalam menentukan besaran tarip perawatan diruangan
termasuk di ruang intensive (ICU, ICCU, NICU dan lain-
lain) dasarkan atas perhitungan Unit Cost rata-rata
pelayanan Rawat Inap di masing-masing Rumah Sakit,
dengan memperhatikan ke-mampuan dan keadaan sosial
ekonomi masyarakat setempat, tarip Rumah Sakit
setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang.
- Tarip Rawat Inap di Kelas II dijadikan sebagai dasar
perhitungan untuk penetapan tarip kelas perawatan
lainnya dengan ketentuan :
a. Kelompok Rumah Sakit Umum :
- Kelas IIIB
- Kelas IIIA
- Kelas II
- Kelas I
:
:
:
:
1/3 x Unit Cost Kelas II ;
1/3 -X x Unit Cost Kelas II ;
I x Unit Cost Kelas II ;
2-9 x Unit Cost Kelas II ;
10-20 x Unit Cost Kelas II ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 3
- Kelas Utama
(Paviliun)
:
b. Kelompok Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit
Jiwa :
- Kelas IIIB
- Kelas IIIA
- Kelas II
- Kelas I
- Kelas Utama
(Paviliun)
:
:
:
:
:
1/3 x Unit Cost Kelas II ;
1/3-1/2 x Unit Cost Kelas II ;
1 x Unit Cost Kelas II ;
2-4 x Unit Cost Kelas II ;
5-10 x Unit Cost Kelas (Paviliun)
II.
Pasal 18 : - Dalam menentukan besaran tarip tindakan medis non
operatip di masing-masing Rutnah Sakit didasarkan
perhitungan Unit cost rata-rata tindakan medis non
operatip Rawat Inap di masing-masing Rumah Sakit,
dengan memperhatikan kemampuan dan ke-adaan sosial
ekonomi masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat
lainnya ;
- Besarnya komponen biaya jasa sarana untuk tarip
tindakan medis non operatip ditetapkan dengan
memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi
masyarakat setempat dan Rumah Sakit setempat
lainnya.
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : - Dalam menentukan besaran tarip pemerik-saan
Laboratorium Klinik, didasarkan perhitungan Unit Cost
Laboratorium Klinik masing-masing Rumah Sakit dengan
memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial
masyarakat setempat, Rumah Sakit setempat lainnya,
Subsidi silang.
- Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan
secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 4
Pasal 21 : - Dalam menentukan besaran tarip pemerik-saan
Laboratorium Klinik dididasarkan perhitungan Unit Cost
Laboratorium Klinik Pathologi Anatomi masing-masing
Rumah Sakit dengan memperhatikan kemampuan dan
keadaan sosial masyarakat setempat, tarip Rumah Sakit
setempat lainnya, Subsidi silang dan lain-lain ;
- Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Laboratorium
Pathologi Anatomi Sederhana, Kecil, Sedang, Besar,
Canggih dan Khusus, masing-masing ditetapkan secara
proporsional untuk setiap kelas perawatan.
Pasal 22 : Perhitungan tarip pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi
ditetapkan sama dengan perhitungan tarip pemeriksaan
laboratorium pathologi klinik.
Pasal 23 : - Dalam menentukan besaran tarip pemeriksaan Radio
Diagnostik didasarkan per-hitungan Unit cost Radiologi
masing-masing Rumah Sakit dengan memperhatikan
kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat
setempat, subsidi silang dan Rumah Sakit setempat
lainnya ;
- Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pemeriksaan
Radio Diagnostik ditetapkan secara proporsional untuk
setiap kelas perawatan.
Pasal 24 : Besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana pemeriksaan
diagnostik elektromedis ditetapkan secara proporsional untuk
setiap kelas perawatan.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Tarip pelayanan persalinan Normal dihitung atas dasar rata-
rata Unit Cost persalinan.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : - Besarnya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Rehabilitasi
Medis ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas
perawatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 5
- Pelayanan Rehabilitasi Medis juga meli-puti pelayanan
rehabilitasi mental.
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : - Untuk menentukan tarip pemulasaraan/ perawatan
jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa
pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit
atas dasar Unit Cost dengan memperhatikan kemampuan
ekonomi masyarakat serta tarip Rumah Sakit setempat
lainnya ;
- Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan
jenazah/jasad, konservasi jenazah serta bedah mayat
ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas
perawatan.
Pasal 32 s.d. 43 : Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 6