1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tarrah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dalam rangka penyempurnaan poses dan meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;

Mengingat

Menimbang

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) BIDANG PERUMAHAN, BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN

BIDAHG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK

TENT ANG

NOMOR \\ TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW ASAN PERMUKIMAN

Kode Pas 78121

Jalan Letjen Soetoyo No. 1 Telepon 736030 Fax, 736030 PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERUrAAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587);

7. Peraturan Pemerinta:h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerirrtah an Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Presiden Nornor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adrninistrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 2014 ten tang Ped om an Standar Pelayariari;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedornan Tatalaksana Pelayanan Urn um;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7 /2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pu blik;

1 7. Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2008 ten tang Bidang Urusan Pemerintahan yang rnenjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

2. SOP-AP Pada Bidang Kawasan Permukiman 1). SOP Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Ferbaikan

Lingkungan Permukiman 2). SOP Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman 3). SOP Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Kota Pontianak

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) sebagaimana dimakaud Diktum KESATU meliputi : 1. SOP-AP Pada Bidang Perumahan

1). SOP Data Base Perumahan 2). SOP Rekomendasi Perumahan 3). SOP Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Kota Pontianak (APBD) 4). SOP Penyerahan Sertifikat Fasum / Fasos Perumahan 5). SOP Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Perumahan Formal Dari Kemenpera 6). SOP Pembayaran Iuran Sewa Rusunawa 7). SOP Pembayaran Iuran Air Rusunawa 8). SOP Perawatan Darurat Hunian Rusunawa 9). SOP Perawatan Mendesak Hunian Rusunawa

10). SOP Seleksi Calon Penghuni Beliung Kota Pontianak

Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan (SOP-AP) Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

MEMUTUSKAN :

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 201 7;

21. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, U raian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;

22. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017.

KEDUA

KESATU

Menetapkan :

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Februari 201 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. SOP-AP Pada Bidang Pertanahan 1). SOP Penanganan Permasalahan Pertanahan

Pada Masyarakat 2). SOP Survey Dan Pemetaan Perencanaan

Penggunaan Tanah 3). SOP Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Dan Santunan

Tanah Untuk Kepentingan Umum 4). SOP Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum 5). SOP Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW ASAN PERMUKIMAN

A""F.~ PONTIANAK, -----..c

. ./

··-

Nomor Identitas

SOP & Nama SOP Halaman

Flowchart SOP Revitalisasi Kawasan Kurnuh Melalui

01 Identitas Perbaikan Lingkungan Permukiman 21 ··-

SOP Revitalisasi Kawasan Kurnuh Melalui Flowchart Perbaikan Lingkungan Permukiman 22

SOP Peningkatan Drainase Lingkungan 02 Identitas Permukirnan 23

SOP Peningkatan Drainase Lingkungan Flowchart Permukiman 24

SOP Peningkatan Kualitas Lingkungan 03 Identitas Permukirnan Kota Pontianak 25

SOP Peningkatan Kualitas Lingkungan Flowchart Permukirnan Kota Pontianak 26

DAFTAR SOP-AP BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN II Kepu tusan Kepala Dinas Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pernerintahan (SOP-AP) Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukirnan dan Bidang Pertanahan pada Dinas Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

z <( J: <( :; ::J 0:: w o,

~ z Ci

c ru .:.:: c (I) (ij 'C' "' E E "' (ij "Cl

;:

i

I S' I

I I I

0 z

- I I

I I

z <( :2: Q :::J ~ 0:: w CL z <( 0 ~z

~~ (/) 0 iY's :::) oz t\5 ~ 0 <( 0:: co CL 0:: _J w <( CL

~5 - _J

'.!i ~ ffi :2: CL I 0 :::J 0:: ~ <( :::J 0:::.:: Zz <( <( f- Cl) (/) <(

~ :2 (i) <( (/)

:J ;:: 5 w 0::

6 c ]'.

-~ !!,. r: ~ m

&:' .:g. "' ~ .,. &:' u: c ~ "' "' ~

:L

~ ~ ~ n, c,

~ "' "' .s ]'. ~ ~ ~ ~ m ~ .~ (/)

Jl ;Ii

I

I

I ~·

I 1 ~rm ~rm I I I

I

HI I

~1

>-- --- I---

Q 0 ,__ "' ~ f- z 0

"" Z(/) -c « '.::; s o « (fJ <9 zz 0 UJ "'a.

~ i5 z UJ Q w a. z « '.::; :;;,

"' "' c 15 .. ~ "' Q

i~ [L

w ~ (3 ""z '= UJ z a. " a.

~ a. c,

" a.

I a.

m I "- ::J c I C> .. " - c "' " C> e:,g "' " 0..

I

I I

::J c "' .<:: ..

"' (!) "' .2 " "' ~ ·~ c g "' a. !? ~ 0 "' § ~

Q I~ x: c "' l ii " [L

1'2"~ 1::2.-a: s r ~~ 0.>-

~~ "'"' ""' (1)0.

0

~ :5 c go

.'1l (1):!<"' " ........ => ro _, ~ li5 ~ c

::J c"' ~ 15 ~ "iij 0. ::J "'

0

~ i-~ ~ e E ~

c,

en~ o ~ (f)

I "' i j j - I .:=

z ;5 t-

~ ~ z <;!'. :I: ~ ::::!: :::> 0:: w Cl. (J) <! z 15

z <(

~ x

.:,,:

::J

:J

~ ·c:

a:

Q) c

w

ro

0..

0.. .:,,: c

z

c ro

<(

---------. C1l (ii 0)

(/)

c c <(

Q) Q)

~ 1::J

E ·~ E -"

z

(/) C1l

<(

Q) (ii

0

(/) 1::J

I-

<:

<(

C1l

>-

.o

::.'.'.

E

<(

Q)

'O OJ c CV » (/) ro 0) :J .,. (f) - ro Ci

~ <! z <! i'.= z 0 Cl. <t t- o ~

0 z

I I I _ ,, r---

.< ' I I -tfJ I I ! F I I

I I i I

!

I i I I I I

I I

c: "' E ~ :::> E (ij n, c: "' I/)

~ ::.:: Cl e "' "O a5

iii 's (l) a: o; Cl Cl c ~

~ c co o; ·~ E E co o;

"O c

~ <I> '6 en c co ,... VI ro en ;:: ch

I,_ I "' 0 z

ro ~ c;

"'"' c- c"' "'0 ~~ "<( Q

I"-

"' '"' "' ~ "

.-----

I I I

"' -cr

"' ~ ·~ "' .c

I

I I

~ <{ z <{ f=: z 0 CL <{

~}- CL 0 0:::.::: ~z 0::: <{ :::) ~ o~ w:::) (/) ::;;: 0 0::: 0::: w CL CL _J z <{ <{ z o Oz U5 :::) <{ ~ 0::: o wz §) :::;

(/) 0::: <{ <{ l- o ri z <{ <{ :::) }- ~ (/) z

<{ l- ;2 (9 z z w CL