PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERTANIAN DAN … · 2019. 12. 17. · 1.1.1.6 - sop...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERTANIAN DAN … · 2019. 12. 17. · 1.1.1.6 - sop...
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 188.4/ /405.24/2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik, maka perlu
ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa sehubungan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp/Faks (0352) 481041
P O N O R O G O
-2-
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan
ini. KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagaimana di Diktum KESATU meliputi :
A. SEKRETARIAT
1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN a. 1.1.1.1 - SOP PENYUSUNAN USULAN PENSIUN
b. 1.1.1.2 - SOP PERMOHONAN CUTI c. 1.1.1.3 - SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT
KEPANGKATAN (DUK) d. 1.1.1.4 - SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI e. 1.1.1.5 - SOP PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN
GAJI BERKALA f. 1.1.1.6 - SOP PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS
RODA 2 / RODA 4
g. 1.1.1.7 - SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK h. 1.1.1.8 - SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
2. SUB BAGIAN KEUANGAN
a. 1.1.2.1 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM GAJI b. 1.1.2.2 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM UP DAN GU
c. 1.1.2.3 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM LS BARANG DAN JASA
d. 1.1.2.4 - SOP PENYETORAN PAD
e. 1.1.2.5 - SOP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
a. 1.1.3.1 - SOP PENYUSUNAN RENSTRA DINAS b. 1.1.3.2 - SOP LAYANAN PUBLIK /PPID c. 1.1.3.3 - SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
d. 1.1.3.4 - SOP PENYUSUNAN LPPD/LKPJ e. 1.1.3.5 - SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) f. 1.1.3.6 - SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA) g. 1.1.3.7 - SOP PENYUSUNAN USULAN
PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN h. 1.1.3.8 - SOP PENYUSUNAN PPAS TAHUNAN DINAS i. 1.1.3.9 - SOP PENYUSUNAN RENJA TAHUNAN SKPD
-3-
B. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
1. SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
a. 1.2.1.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JUT, IRIGASI AIR TANAH DANGKAL,REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER, DAM PARIT, EMBUNG
2. SEKSI PENGELOLAAN PUPUK,PESTISIDA DAN
PEMBIAYAAN PERTANIAN
a. 1.2.2.1 - SOP PENYUSUNAN RDKK
3. SEKSI PENGELOLAAN ALAT,MESIN DAN INVENTASI
PERTANIAN
a. 1.2.3.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON
LOKASI (CPCL) PENERIMA ALSINTAN
C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TPH
a. 1.3.1.1 - SOP PENGENDALIAN ORGANISME
PENGGANGGU TANAMAN (OPT) b. 1.3.1.2 - SOP PENANGKARAN BENIH
2. SEKSI PRODUKSI TPH
a. 1.3.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA PRODUKSI TANAMAN PANGAN PER SUBROUND
3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TPH a. 1.3.3.1 - SOP PERMOHONAN BANTUAN ALSINTAN
PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
D. BIDANG PERKEBUNAN
1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN a. 1.4.1.1 - SOP PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN
b. 1.4.1.2 - SOP LAPORAN LUAS AREAL PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
c. 1.4.1.3 - SOP PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERKEBUNAN
-4-
2. SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
a. 1.4.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN
PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM
PERKEBUNAN b. 1.4.2.2 - SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN
PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN.
3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNANAN
c. 1.4.3.1 - SOP PENYUSUNAN PEMANTAUAN HARGA PASAR PERKEBUNAN.
E. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1. SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN
a. 1.5.1.1 - SOP PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
2. SEKSI KESEHATAN HEWAN a. 1.5.2.1 - SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN
PENGOBATAN HEWAN.
3. SEKSI KESMAVET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
a. 1.5.3.1 - SOP PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI
NKV
F. BIDANG PENYULUHAN 1. SEKSI KELEMBAGAAN PENYULUHAN
a. 1.6.1.1 - SOP PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK
TANI/ GAPOKTAN
2. SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN
a. 1.6.2.1 - SOP MONITORING, EVALUASI DAN
SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN
3. SEKSI METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN
a. 1.6.3.1 - KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN (BPP)
b. 1.6.3.2 - SOP PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN
-5-
G. BIDANG PERIKANAN 1. SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN
a. 1.7.1.1 - SOP PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA
BANTUAN PERIKANAN
2. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER
DAYA PERIKANAN a. 1.7.2.1 - SOP PENETAPAN LOKASI GEMARIKAN
3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN a. 1.7.3.1 - SOP PENETAPAN LOKASI RESTOCKING
(PENEBARAN IKAN)DI PERAIRAN UMUM
KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparatur Dinas pertanian dan
Perikanan Kabupaten Ponorogo. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Ponorogo Pada tanggal :
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda NIP. 19590601 198202 1 005
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
A. SEKRETARIAT
1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
a. 1.1.1.1 - SOP PENYUSUNAN USULAN PENSIUN
b. 1.1.1.2 - SOP PERMOHONAN CUTI c. 1.1.1.3 - SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT
KEPANGKATAN (DUK)
d. 1.1.1.4 - SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI e. 1.1.1.5 - SOP PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN
GAJI BERKALA f. 1.1.1.6 - SOP PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS
RODA 2 / RODA 4
g. 1.1.1.7 - SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK h. 1.1.1.8 - SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
2. SUB BAGIAN KEUANGAN
a. 1.1.2.1 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM GAJI b. 1.1.2.2 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM UP DAN GU c. 1.1.2.3 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM LS BARANG
DAN JASA d. 1.1.2.4 - SOP PENYETORAN PAD e. 1.1.2.5 - SOP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN a. 1.1.3.1 - SOP PENYUSUNAN RENSTRA DINAS
b. 1.1.3.2 - SOP LAYANAN PUBLIK /PPID c. 1.1.3.3 - SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
d. 1.1.3.4 - SOP PENYUSUNAN LPPD/LKPJ e. 1.1.3.5 - SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) f. 1.1.3.6 - SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA) g. 1.1.3.7 - SOP PENYUSUNAN USULAN
PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN
h. 1.1.3.8 - SOP PENYUSUNAN PPAS TAHUNAN DINAS i. 1.1.3.9 - SOP PENYUSUNAN RENJA TAHUNAN SKPD
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 188.4/ /405.24/2018
TANGGAL :
-2-
B. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
1. SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
a. 1.2.1.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JUT, IRIGASI AIR TANAH
DANGKAL,REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER, DAM PARIT, EMBUNG
2. SEKSI PENGELOLAAN PUPUK,PESTISIDA DAN PEMBIAYAAN PERTANIAN
a. 1.2.2.1 - SOP PENYUSUNAN RDKK
3. SEKSI PENGELOLAAN ALAT,MESIN DAN INVENTASI PERTANIAN
a. 1.2.3.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON
LOKASI (CPCL) PENERIMA ALSINTAN
C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TPH
a. 1.3.1.1 - SOP PENGENDALIAN ORGANISME
PENGGANGGU TANAMAN (OPT) b. 1.3.1.2 - SOP PENANGKARAN BENIH
2. SEKSI PRODUKSI TPH
a. 1.3.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA PRODUKSI TANAMAN PANGAN PER SUBROUND
3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TPH a. 1.3.3.1 - SOP PERMOHONAN BANTUAN ALSINTAN
PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
D. BIDANG PERKEBUNAN
1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN a. 1.4.1.1 - SOP PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN
b. 1.4.1.2 - SOP LAPORAN LUAS AREAL PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
c. 1.4.1.3 - SOP PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERKEBUNAN
2. SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
a. 1.4.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM PERKEBUNAN
-3-
b. 1.4.2.2 - SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN.
3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
a. 1.4.3.1 - SOP PENYUSUNAN PEMANTAUAN HARGA
PASAR PERKEBUNAN.
E. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1. SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN
a. 1.5.1.1 - SOP PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
2. SEKSI KESEHATAN HEWAN
a. 1.5.2.1 - SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN.
3. SEKSI KESMAVET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL a. 1.5.3.1 - SOP PELAYANAN PERMOHONAN
REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI NKV
F. BIDANG PENYULUHAN
1. SEKSI KELEMBAGAAN PENYULUHAN
a. 1.6.1.1 - SOP PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK
TANI/ GAPOKTAN
2. SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN
a. 1.6.2.1 - SOP MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN
3. SEKSI METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN
a. 1.6.3.1 - SOP KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) b. 1.6.3.2 - SOP PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN
G. BIDANG PERIKANAN 1. SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN
a. 1.7.1.1 - SOP PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA
BANTUAN PERIKANAN
-4-
2. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN a. 1.7.2.1 - SOP PENETAPAN LOKASI GEMARIKAN
3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
a. 1.7.3.1 - SOP PENETAPAN LOKASI RESTOCKING
(PENEBARAN IKAN)DI PERAIRAN UMUM
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda NIP. 19590601 198202 1 005
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Nama SOP PENYUSUNAN USULAN PENSIUN
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia II Tahun 1969 Tentang Pensiun pegawai dan pensiun
Janda /Duda Pegawai
1. S1 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala,
2. Dokumen Pelaksanaan Usulan pensiun pegawai bersangkutan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila usulan pensiun tidak dibuat / terlambat mengakibatkan gaji pegawai yang bersangkutan terputus mulai terhitung masa pensiun sampai dengan menunggu SK pensiun terbit.
.
PENYUSUNAN USULAN PENSIUN
No Aktivitas Pemohon
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Analis kepeg/operator
Kasubag umum dan kepegawai
an
Sekdin Persyaratan/Kel-
engkapan Waktu Output
1.
Pemasukan berkas oleh pemohon
a. Data Perorangan calon Penerima Pensiun (DPCD)
b. FC Sah SK Cepeg c. FC Sah SK PNS d. FC Sah SK
Pangkat Terakhir e. FC Sah Kenaikan
Gaji Berkala terakhir
f. FC Sah SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural;
g. Daftar Riwayat Pekerjaan dilegalisir
h. FC Kartu Keluarga dilegalisir Dispenduk Capil
i. FC Sah surat nikah (dilegalisir KUA setempat)
1 Jam
Berkas Permohonan Usulan Pensiun
j. FC Sah Kartu Pegawai
k. FC Sah Kartu taspen
l. FC Sah Konversi NIP baru ;
m. FC Sah DP 3 dua tahun terakhir;
n. FC Sah Akte Kelahiran Anak bagi semua anak Kandung yang masih dibawah usia 25 tahun ;
o. Surat Keterangan Kuliah bagi PNS yang masih mempunyai anak yang sedang kuliah usia maksimal 25 tahun;
p. pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 7 (tujuh) lembar
2. Penyerahan berkas permohonan pensiun kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian
Berkas pemohonan kenaikan gaji berkala 15 menit
Berkas persyaratan/Kelengkapan
3. Penyerahan berkas kepada analis kepeg/operator
Berkas persyaratan/kelengkapan
10 menit
Berkas persyaratan/kelengkapan
4. Membuat pengantar permohonan usulan pensiun
Berkas persyaratan /kelengkapan
15 menit
Berkas persyaratan/kelengkapan yang memenuhi syarat
5. Membuat konsep pengantar permohonan usulan pensiun
Berkas persyaratan/
kelengkapan yang memenuhi syarat
Komputer,
Printer
ATK
30 menit
pengantar berkas usulan pensiun
6. Verifikasi Konsep pengantar permohonan usulan pensiun
Konsep pengantar permohonan usulan pensiun 15 menit
Konsep pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diverifikasi
7. Print / cetak surat pengantar permohonan usulan pensiun
Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diverifikasi
15 menit
Pengantar permohonan usulan pensiun
8. Penggandaan Surat pengantar permohonan usulan pensiun
Pengantar permohonan usulan pensiun
10 menit
Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah digandakan
9. Memparaf Surat pengantar Permohonan usulan pensiun
Surat pengantar permohonan usulan pensiun
15 menit
Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diparaf
10. Penandatanganan Surat pengantar Permohonan usulan pensiun
Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diparaf
10 menit
Surat pengantar permohonan usulan pensiun
11. Pengembalian Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah ditandatangani
Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang sudah ditandatangani
5 menit
Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang sudah ditandatangani
12. Mengirimkan Surat Pengantar Permohonan usulan pensiun ke BKD dan pengarsipan
Surat pengantar permohonan usulan pensiun
5 menit
Tanda bukti pengiriman dan Surat Pengantar permohonan usulan pensiun yang sudah diarsipkan
Selesai
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang cuti PNS; 5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
1. S1 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penyusunan izin cuti.
2. Dokumen izin cuti.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan suratcuti ybs/ tertundanya
persetujuan cuti ybs.
.
PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Kadin/Sekdin/Tim
Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan ijin cuti yang ditandatangani pemohon
Surat penyataan ijin cuti dan persyaratan yang diperlukan
10 menit
Berkas Permohonan kenaikan gaji berkala
2. Meminta permohonan Draff Surat Ijin Cuti kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kertas Komputer ATK Surat penyataan ijin cuti
10 menit Draff surat ijin cuti
3. Menyerahkan Draff Surat Ijin Cuti kepada pemohon untuk diajukan kepada atasan langsung
Draff surat ijin cuti 10 menit
Draff surat ijin cuti
4. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti keatasan langsung
Surat permohonan cuti 5 menit
Surat permohonan cuti
5. atasan menelaah surat permohonan cuti
Surat Permohonan cuti
15 menit
Surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan langsung
6. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani
Surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan langsung
5 menit
Surat permohonan cuti yang ditandatangani Kepala Dinas
7. Penyerahan permohonan cuti kepada pemohon dan pemohon melaksanakan cuti
Surat permohonan cuti yang ditandatangani Kepala Dinas 30 menit
Pelaksanaan cuti
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang cuti PNS; 5. Surat Edaran Nomor: 03/SE/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
1. S1 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
2. Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang bersangkutan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Penanganan Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak dilaksanakan maka keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil tidak dapat terjamin
.
PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Kadin/Sekdin/Tim
Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Pendapatan SK pangkat terakhir ,
SK jabatan terakhir ,
ijazah terakhir,
STPPL diklat kepemimpinan,
Akte kelahiran
30 menit
Rekapitulasi data
2. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kertas
Komputer
ATK
Rekapitulasi Data
480 menit
Draff DUK
3. Verifikasi draff DUK dan surat pengantar kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian
Draff DUK Draff DUK 60 menit
Draff DUK dan surat pengantar yang sudah diverifikasi
4. Pengembalian Draff DUK yang telah diverifikasi untuk digandakan untuk disempurnakan
Draff DUK dan surat pengantar yang sudah diverifikasi
5 menit
Draff DUK dan surat pengantar yang sudah disempurnakan
5. Penyimpanan file dokumen DUK Draff DUK dan surat pengantar yang sudah disempurnakan
15 menit Soft copy Dokumen DUK
6. Print / cetak dokumen DUK File Dokumen DUK
Kertas,
Komputer
ATK
60 menit
Dokumen DUK yang telah dicetak
7. Penggandaan DUK dan Surat Draff DUK yang sudah 5 menit Draff DUK yang
pengantar diverifikasi dan surat pengantar sudah diverifikasi dan surat pengantar yang telah diparaf
8. Memparaf Dokumen DUK oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Sekretaris Dinas
Surat Permohonan Cuti
15 menit
Surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan langsung
9. Penandatanganan Dokumen Duk oleh Kepala Dinas
Surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan langsung
5 menit
Surat permohonan cuti yang ditandatangani Kepala Dinas
10. Penyampaian Dokumen DUK kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dikirim ke BKD dan diarsipkan
Surat permohonan cuti yang ditandatangani Kepala Dinas 30 menit
Pelaksanaan Cuti
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian 5. Tahun 2011 Tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
1. S1 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Peraturan Perundang undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai;
2. Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penilaian Kinerja Pegawai yang tidak dilaksanakan mengakibatkan macetnya kepangkatan pegawai yang bersangkutan
.
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kadin/Sekdin
/Tim Pengarah
Kasubag/ Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Menilai Staff Kesetian
Prestasi Kerja
Tanggung Jawab
Ketaatan
Kejujuran
Kerjasama
Prakarsa
Kepemimpinan
30 menit
Draf SKP
2. Menandatangani SKP Draff SKP 15 menit
SKP yang sudah ditandatangani
3. Pengarsipan SKP SKP yang sudah ditandatangani
15 menit
SKP yang sudah diarsipkan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil.
1. S1 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum prosedur pembuatan usulan kenaikan pangkat;
2. Dokumen Pelaksanaan pembuatan usulan kenaikan pangkat .
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penanganan penyusunan kenaikan pangkat secara periodik sekurang kurangnya 4 tahun untuk mengoptimalkan kinerja pegawai kedepannya.
.
PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Kadin/Sekdin/Tim
Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Pemasukan berkas oleh pemohon Fotocopy SK Pangkat
Terakhir,
FC SK CPNS,
FC DP 3 dua tahun,
FC Karpeg
15 menit
Berkas Permohonan kenaikan Pangkat
2. Verifikasi kelengkapan berkas dan pencatatan dalam buku register
Berkas pemohonan kenaikan pangkat
30 menit
Berkas persyaratan/kelengkapan yang memenuhi syarat
3. Membuat SK kenaikan pangkat Tabel Gaji ,Komputer Printer,ATK
30 menit Draff SK Kenaikan Pangkat
4. Validasi Konsep surat keputusan Draf SK Kenaikan Pangkat 15 menit
SK Kenaikan Pangkat yang sudah diparaf
5. Penandatanganan SK kenaikan pangkat
Draf SK Kenaikan Pangkat yang sudah diparaf 5 menit
SK Kenaikan Pangkat yang sudah ditandatangani
6. Penyerahan SK kenaikan pangkat SK Kenaikan Pangkat yang sudah di tandatangani
5 menit SK Kenaikan Pangkat
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS RODA 2 / RODA 4
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang cuti PNS; 5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
1. St 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten trenggalek Nomor 028/43/35.03.027/2017 tanggal 4 Januari 2017 2. BAST (Berita Acara Serah Terima)
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan maka penyerahan barang milik daerah tidak dapat dilaksanakan.
.
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Kadin/Sekdin/Tim
Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Peminjam kendaraan mengembalikan kendaraan beserta STNK ke pengurus barang
STNK
5 menit
Diterimanya kendaraan beserta STNK
2. Pengurus barang pengguna menerima kendaraan beserta STNK dan selanjutnya dibuatkan surat berita acara serah terima barang
1. Komputer 2. Printer 3. Kertas
15 menit
Berita acara serah terima barang
3. Peminjam kendaraan menyimpan surat berita acara serah terima barang
1 menit
Berita acara serah terima barang yang sudah ditandatangani oleh pemakai dan pengurus barang pengguna
4. Pengurus barang pengguna menyimpan barang dan arsip surat berita acara serah terima barang
1. Odner 2. Gudang penyimpanan
5 menit
Barang yang digudangkan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang cuti PNS; 5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
1. St 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. 2.
Buku Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Buku Agenda Surat Masuk
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penanganan surat masuk yang kurang optimal dapat mengganggu komunikasi kedinasan .
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Kadin/Sekdin/Tim
Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Mengagendakan
Surat masuk 5 menit
Surat yang diberi lampiran lembar disposisi
2. Membaca dan memberikan masukan isi disposisi
Surat yang diberi lampiran lembar disposisi
5 menit surat masuk
3. Membaca dan memberikan disposisi surat
Surat yang diberi lampiran lembar disposisi
5 menit Surat yang sudah didisposisi
4. Meneruskan isi disposisi dari pimpinan
Surat yang sudah didisposisi
5 menit
Tindak lanjut surat yang sudah didisposisi
5. Agendaris mendistribusikan surat sesuai dengan isi disposisi
Surat yang sudah didisposisi oleh Kadis dan Sekdin
5 menit Surat diberikan ke Bidang-bidang
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang cuti PNS; 5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
1. St 2. SLTA
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Komputer, ATK 2. Buku Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penangangan surat keluar yang kurang optimal mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu
.
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Kadin/Sekdin/Tim
Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Mengkonsep dan Mengetik surat
Kertas dan Komputer
10 menit
Surat
2. Membaca dan Membubuhkan paraf
Konsep surat 5 menit
Surat yang sudah di paraf
3. Membaca dan Menandatangani surat
Surat 5 menit
Surat yang sudah ditanda tangani
4. Meneruskan surat yang sudah ditandatangani ke agenda
Surat 5 menit
Surat permohonan cuti
5. Agendaris memberikan nomor dan mengirimkan surat keluar
Surat 30 menit
Surat keluar
Nomor SOP 050/1.1.2.1/SOP/405.24/2019
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan SPP, SPM Gaji
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No.17 tentang Keuangan Negara 2. Permendgri No.13 Th.2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan pembaharuannya Permendagri No.21 Th. 2011 3. Perda No.13 Th.2015 tentang APBD 2016
Peraturan Bupati Ponorogo No.66 Th.2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Th.2016
1. Sarjana/S1 2. Memiliki kemampuan Akuntansi Keuangan ; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA Keuangan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim. 7. Mampu membuat dokumen SPP/SPM
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-GJ) , Surat Perintah Membayar (SPM-GJ) Gaji
1. Komputer dan Printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan dalam bentuk SoftCopy dan hardcopy
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPTK Bendahara Pembantu PPK
PPK BPD Kepala Dinas (PA)
DPPKAD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Daftar Gaji Daftar Gaji 1 hari Daftar Gaji
2 Membuat SPP Daftar Gaji 30 Menit Daftar gaji
3 Menandatangani SPP Berkas SPP 30 menit SPP
4 Memverifikasi SPP Berkas Daftar gaji dan SPP 15 menit SPP
5 Membuatkan SPM Berkas Daftar gaji dan SPP 10 menit Daftar gaji dan SPP
6 Menandatangani SPM SPM 5 menit SPM
7 Dikirim ke BUD/DPPKAD untuk menerbitkan SP2D
SPP serta SPM 10 menit SPP dan SPM
8 Mengambil SP2D pada awal bulan berikutnya
SP2D 5 menit SP2D
9 Mengambil uang sesuai dengan SP2D (uang gaji ditansfer ke rek masing masing PNS)
Cek dan SP2D 15 menit Cek
10 Mengarsip SP2D
SP2D 5 menit SP2D
Mulai
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan SPP, SPM UP dan GU
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No.17 tentang Keuangan Negara 2. Permendgri No.13 Th.2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan pembaharuannya Permendagri No.21 Th. 2011 3. Perda No.13 Th.2015 tentang APBD 2016
Peraturan Bupati Ponorogo No.66 Th.2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Th.2016
1. Sarjana/S1 2. Memiliki kemampuan Akuntansi Keuangan ; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA
Keuangan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim. 7. Mampu membuat dokumen SPP/SPM
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP) , Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU
1. Komputer dan Printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan dalam bentuk SoftCopy dan hardcopy
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPTK Bendahara Pembantu PPK
PPK Sekretaris Dinas
Kepala Dinas (PA)
DPPKAD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Berkas Pengajuan UP / GU Pengajuan UP/GU 1 hari Pengajuan
2 Ambil uang sebesar pengajuan UP/GU
Cek 30 Menit Cek
3 Membuat Pemberian panjar serta menyerahkan uang pengajuan UP/GU
Pemberian panjar & uang 30 menit Pemberian panjar & uang
4 Membuat rekap pengembalian panjar sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan
Rekap pengembalian panjar 15 menit Rekap
5 Bendahara membuku di SIMDA kemudian diserahkan kembali ke PPK untuk disusun menjadi SPJ UP/GU
Rekap pengembalian panjar 10 hari Rekap
6 Setelah SPJ disetor bendahara membuat pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP/GU
Berkas SPJ 10 menit SPJ
7 Membuat SPP UP/GU dan diverifikasi oleh PPK Berkas SPP dan SPJ 5 menit SPP & SPJ
8 Membuat SPM GU serta kelengkapannya
Berkas SPJ dan SPP serta SPM 10 menit SPJ, SPP dan SPM
9 Menandatangani SPM
SPM 5 menit SPM
10 Mengirim SPM serta kelengkapanya
Berkas SPJ, SPP, SPM serta kelengkapan lainnya
15 menit SPJ, SPP, SPM
11 Mengarsip tanda terima pengiriman
Arsip 5 menit Arsip SPM UP/GU
Mulai
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan SPP, SPM LS Barang dan Jasa
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No.17 tentang Keuangan Negara 2. Permendgri No.13 Th.2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan pembaharuannya Permendagri No.21 Th. 2011 3. Perda No.13 Th.2015 tentang APBD 2016
Peraturan Bupati Ponorogo No.66 Th.2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Th.2016
1. Sarjana/S1 2. Memiliki kemampuan Akuntansi Keuangan ; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA Keuangan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim. 7. Mampu membuat dokumen SPP/SPM
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) , Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Barang dan Jasa
1. Komputer dan Printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Disimpan dalam bentuk SoftCopy dan hardcopy
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPTK Bendahara Pembantu
PPK PPK Sekret
aris Dinas
Kepala Dinas (PA)
DPPKAD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Berkas Pengajuan SPP Berkas SPJ 1 hari SPJ
2 Menerima berkas pengajuan SPP LS Barang dan jasa untuk memeriksa kelengkapan berkasnya
Berkas SPJ 30 Menit SPJ
3 Memverifikasi kelengkapan berkas sebelum dibuatkan SPP oleh bendahara
Berkas SPJ 30 menit SPJ
4 Membuatkan SPP Berkas SPJ 15 menit SPJ
5 Memverifikasi SPP Berkas SPP 10 menit SPP
6 Membuatkan SPM Berkas SPJ dan SPP 10 menit SPJ dan SPP
7 Menandatangani SPM SPM 5 menit SPM
8 Dikirim ke BUD/DPPKAD
Berkas SPJ dan SPP serta SPM 10 menit SPJ, SPP dan SPM
9 Mengarsip tanda terima pengiriman SPM
Tanda terima SPP, SPM 5 menit Arsip SPP dan SPM
Mulai
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
Subag Keuangan Nama SOP Penyetoran PAD
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. UU. 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kab.di lingkungan Prop.Jatim 2. UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP NO.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 4. PP.58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PP.69 Th. 2009 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah 6. Perda Kab.No.10 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kab.Ponorogo 7. Perbub 21 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 8. Perbub 42 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1. Memiliki kemampuan tentang tata cara pemungutan 2. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan
SIMDA Keuangan 3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 4. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyetoran Rumah Potong Hewan 2. SOP Penyetoran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
perikanan & Kelautan)
1. Komputer dan Printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemotongan hewan wajib memiliki ijin operasional dan melaksanakan keg.usahanya di Rumah Potong Hewan
2. Pelaksanaan pemotongan dilakukan dibawah pengawasan petugas pemerintah/petugas pemeriksa Pembantu
1. Disimpan dalam bentuk SoftCopy dan hardcopy
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Bendahara Penerimaan
Pembantu Bend.Penerimaan
Bid.
Sekretaris Dinas
PA (Kepala Dinas)
BUD (Kasda)
Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Pemungutan retribusi di RPH (dengan menggunakan SKRD/karcis) sesuai dengan tariff perda no 15 Th.2011 / pemungutan hasil retribusi penjualan usaha daerah
Karcis 1 hari Karcis
2 Hasil pemungutan diserahkan bendahara dan dibuatkan STS (tgl.10,20 & 30) setiap bulan / Retribusi penjualan produksi usaha daerah dalam hari yang bersangkutan
Uang dan STS 30 Menit Uang dan STS
3 Menandatangani STS / mengesahkan STS STS 30 menit STS
4 Falidasi STS Rekap pengembalian panjar
15 menit Rekap
5 Menyetorkan penerimaan pada bulan berjalan Uang dan STS 1 hari Uang da STS
6 Mengarsip bukti setotan dari BUD Arsip 10 menit Arsip
Mulai
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No.17 tentang Keuangan Negara 2. Permendgri No.13 Th.2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan pembaharuannya Permendagri No.21 Th. 2011 3. Perda No.13 Th.2015 tentang APBD 2016
Peraturan Bupati Ponorogo No.66 Th.2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Th.2016
1. Sarjana/S1 2. Memiliki kemampuan Akuntansi Keuangan ; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA Keuangan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Keuangan 2. SOP Pelaporan Aset
1. Komputer dan Printer; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Laporan Keuangan Akhir Tahun dibuat setelah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran
1. Disimpan dalam bentuk hardcopy(dijilid) 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dibuat di Bulan Januari – Februari 2016
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kasubag Keuangan
Staf Keuangan
Pengurus Barang
Sekretaris Kepala Dinas
DPPKAD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 DPA SKPD Surat masuk lembar disposisi 10 Menit Disposisi
2 Menyiapkan data – data keuangan Data data Keuangan 1 hari Data keuangan
3 Melakukan rekonsiliasi aset Daftar Aset 1 minggu Daftar Aset
4 Menyusun data hasil rekon aset Daftar asset rekon 2 hari Daftar asset reko (data penyusutan)
5 Menyusun neraca dal Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Jurnal , daftar asset, realisasi 1 minggu Daftar neraca dan LRA
6 Memeriksa neraca dan LRA Daftar Neraca dan LRA 1 hari Daftar Neraca dan LRA
7 Melakukan Rekonsiliasi Aset dan LRA Daftar Neraca dan LRA 1 hari Daftar Neraca dan LRA
8 Menyusun Dokumen neraca dan LRA
Daftar Neraca dan LRA 1 jam Neraca , LRA
9 Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Neraca , LRA 1 minggu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
10 Memeriksa draf Laporan Keuangan
Draf Laporan Keuangan
1 hari
Draf Laporan Keuangan
Mulai
11 Memeriksa dan memaraf Laporan Keuangan
Dokumen Laporan Keuangan
1 hari
Dokumen Laporan Keuangan
12 Memeriksa dan memaraf Laporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan 1 jam Dokumen Laporan keuangan
13 Menyetujui dan menandatangani Dokumen Laporan Keuangan
Dokumen Laporan Keuangan 1 jam Dokumen Laporan Keuangan
14 Menggandakan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 hari Laporan Keuangan
15 Mengirim dokumen Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 jam Laporan Keuangan
16 Mengarsip Dokumen Laporan Keuangan Laporan Keuangan dan tanda terima 1 Jam Laporan Keuangan
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
PELAPORAN
Nama SOP PENYUSUNAN RENSTRA DINAS
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Peerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1. Sarjana/D3; 2. Memiliki kemampuan identifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer dan internet; 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; 6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perjanjian Kinerja 2. SOP Renja 3. SOP LKj
4. Komputer dan Printer; 5. ATK; 6. Peraturan perundang-undangan terkait; 7. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Renstra dibuat 5 tahun sekali setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dengan memperhatikan visi misi Bupati terpilih serta
1. Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy(dijilid)
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
RPJMD
No Aktivitas Bidang
Pelaksana Mutu Baku
Ket
era
nga
n
Tim penyu
sun
Kadin
Sekdin
Kasubag Sun-
gram
Staf Sun gram
Administra
si
Umu
m
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1 Menyiapkan surat untuk
dikirim ke bidang di lingkup Diperta, dalam rangka
persiapan pembentukan tim
penyusunan Renstra SKPD
a. Surat permintaan data tim
penyusun Renstra
1 hari Surat ke Bidang
2 Membuat draft SK Tim
penyusun
a. Nama-nama yang disuslkan
sebagai tim penyusun Renstra
1 hari Draft SK Tim
penyusun renstra
3 Menerbitkan SK untuk tim
penyusunan Renstra
b. Daftar nama tim penyusun
Renstra
3 hari SK Tim penyusun
renstra
4 Rapat I untuk persiapan
penyusunan Renstra (merumuskan hal-hal yang
dibutuhkan untuk
penyusunan Renstra)
a. Paparan dalam bentuk power
point terkait persiapan Renstra
b. Form kelengkapan data yang
dibutuhkan untuk menunjang
penyusunan Renstra
1 hari Catatan masukan dari
Bidang dan Bapeluh maupun secretariat
terkait penyusunan
Renstra
5 Menyiapkan surat ke bidang
untuk menyetorkan data-data kaitannya dengan penyusunan
Renstra
a. Permohonan Data potensi
seluruh bidang b. Permohonan Data statistic
seluruh bidang
c. Form Capaian Kinerja selama
5 tahun terakhir
d. Form identifikasi masalah
e. Form target kinerja dan anggaran selama 5 tahun
mendatang
1 hari Surat permintaan
beberapa data ke bidang
6 Menghimpun seluruh data
yang masuk dari bidang
a. Data statistic seluruh bidang
b. Data asset (sarana dan
prasarana) Dinas
c. Capaian Kinerja selama 5 tahun terakhir
d. Data identifikasi masalah
e. Data target kinerja dan
anggaran selama 5 tahun
mendatang
7 hari Data-data terkait
penyusunan renstra
dari bidang, bapeluh
dan sekretariat
7 Melakukan analisis atas
pelayanan SKPD
a. Data statistic seluruh bidang
b. Data asset (sarana dan
prasarana) Dinas
c. Capaian Kinerja selama 5
tahun terakhir d. Data identifikasi masalah
e. Data target kinerja dan
anggaran selama 5 tahun
mendatang
2 hari Draft pelayanan SKPD
8 Merumuskan isu-isu strategis a. Data statistic seluruh bidang b. Data asset (sarana dan
prasarana) Dinas
c. Capaian Kinerja selama 5
tahun terakhir
d. Data identifikasi masalah e. Data target kinerja dan
anggaran selama 5 tahun
mendatang
f. Dokumen Renstra kementrian
terkait
3 hari Draft mengenai isu-isu strategis terkait
tupoksi, berdasarkan
telaah RPJMD
maupun renstra
kementrian
9 Merumuskan, Tujuan,
Sasaran, yang disertai
indicator kinerja masing-
masing sasaran untuk
mendukung tercapainya visi dan misi Bupati
a. Data statistic seluruh bidang
b. Data asset (sarana dan
prasarana) Dinas
c. Capaian Kinerja selama 5
tahun terakhir d. Data identifikasi masalah
2 hari Draft rumusan Visi,
Misi, Tujuan, sasaran,
dan indicator sasaran
Dinas
e. Data target kinerja dan
anggaran selama 5 tahun
mendatang
f. Dokumen Renstra kementrian terkait
g. RPJMD
10 Menyusun rencana program
dan kegiatan beserta pagu
indikatif guna mewujudkan
tujuan
a. Data statistic seluruh bidang
b. Capaian Kinerja selama 5
tahun terakhir
c. Data identifikasi masalah d. Data target kinerja dan
anggaran selama 5 tahun
mendatang
e. Dokumen Renstra kementrian
terkait f. RPJMD
3 hari Draft rencana
program, kegiatan
dan pagu indikatif
untuk melaksanakan program dan kegiatan
dimaksud
10 Menghimpun dan menyususn
seluruh draft renstra
Draft Renstra awal mulai BAB I
s/d BAB VII dan lampiran
1 hari Draft Renstra beserta
lampirannya yang
sudah tersusun
11 Menyampaikan draft renstra
untuk dikoreksi
Draft Renstra awal mulai BAB I
s/d BAB VII dan lampiran
2 hari Draft Renstra awal
mulai BAB I s/d BAB
VII dan lampiran dan catatan koreksi
12 Mengembalikamn draft renstra
hasil koreksi
Draft Renstra awal mulai BAB I
s/d BAB VII dan lampiran
1 hari Draft Renstra awal
mulai BAB I s/d BAB
VII dan lampiran dan
catatan koreksi
13 Perbaikan draft renstra
Draft Renstra awal mulai BAB I
s/d BAB VII dan lampiran beserta catatan koreksi
2 hari Draft Renstra revisi
beserta catatan koreksi (jika ada)
Jika tidak langsung
diparaf kasubag
sungram
14 Rapat II (sinkronisasi dengan
bidang)
Draft Renstra awal mulai BAB I
s/d BAB VII dan lampiran setelah revisi I
1 hari Draft Renstra awal
mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran
setelah revisi I beserta
catatan yang perlu
diperbaiki atau
tambahan beberapa
data dari bidang dan
bapeluh
15 Proses pengetikan dan
penyusunan draft renstra (revisi)
Draft Renstra awal mulai BAB I
s/d BAB VII dan lampiran setelah revisi II
2 hari Draft renstra final
16 Koreksi renstra final Draft Renstra final 2 hari Draft renstra final
(jika ada koreksi
dikembalikan ke tim
penyusun) jika tidak
langsung diparaf
subag sun gram
17 Penandatangan renstra final
Renstra SKPD final 1 hari Renstra final yang
sudah di paraf Sekdin
dan di tanda t
angan kadin
18 Penggandaan Renstra Renstra SKPD final 2 hari Renstra final yang
sudah di tanda tangan Kadin dan
Dijilid Minimal 7
19 Penyampaian Renstra ke
Bappeda
Renstra SKPD final yang sudah
duijilid
1 hari Renstra final yang
sudah di tanda
tangan Kadin
20 Pengarsipan
Renstra SKPD final yang sudah
duijilid
1 hari Renstra final yang
sudah di tanda
tangan Kadin
21 Penyampaian renstra ke
bidang
Renstra SKPD final yang sudah
duijilid
1 hari Renstra final yang
sudah di tanda
tangan Kadin
Pemohon
informasi
Petugas
Pelayanan
Publik
PPID
Pembantu
Staf/Bidang
Penyedia
Informasi
PPID
Kabupaten
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1. Pemohon informasi datang ke tempat
layanan informasi dengan mengisi
formulir permintaan informasi
Formulir, Foto
Copy KTP
Pemohon
20 menit Formulir
permohonan
2. Petugas memberikan tanda bukti
penerimaan permintaan informasi publik
kepada pemohon informasi publik
Formulir
permintaan
informasi
2 menit Form Tanda
terima
3. memproses permintaan informasi Publik
sesuai dengan formulir permintaan
informasi publik yang telah
ditandatangani oleh pemohon dan
memutuskan menerima atau menolak
permohonan informasi dari pemohon
Formulir
permohonan
dan Surat
Permohonan
informasi
3 hari Form
Permintaan
Informasi
Publik
4. Jika informasi yang diminta masuk dalam
kategori informasi yang di kecualikan,
maka PPID Pembantu menyampaikan
alasan penolakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku (UU KIP)
Formulir
penolakan
informasi
3 hari Form
Penolakan
Informasi
Publik
5. Menyediakan/menyiapkan informasi yang
di minta oleh pemohon informasi dan di
berikan kepada PPID Pembantu untuk di
periksa=
Data/informasi
publik
3 hari Informasi
Publik
6. Memeriksa Informasi yang disediakan dan
menyerahkan kepada petugas pelayanan
Informasi
Data/informasi
publik
1 Hari Informasi
Publik
7. Menyerahkan informasi sesuai dengan
yang di minta oleh pemohon/pengguna
informasi atau menyerahkan surat
penolakan bila informasi yang diminta
masuk dalam kategori informasi yang di
kecualikan
Data/informasi
publik
20 menit Informasi
Publik yang
diminta
pemohon
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganNo Aktivitas
Pemohon
informasi
Petugas
Pelayanan
Publik
PPID
Pembantu
Staf/Bidang
Penyedia
Informasi
PPID
Kabupaten
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganNo Aktivitas
8. memberikan Tanda Bukti Penyerahan
Informasi Publik kepada Pemohon
informasi Publik
Form Bukti
Penyerahan
1 menit Form Bukti
Penyerahan
9. Menandatangani Tanda bukti Penyerahan
Informasi Publik kepada Pemohon
informasi Publik
Form Bukti
Penyerahan
1 menit Form Bukti
Penyerahan
10. Membukukan dan mencatat Informasi
Publik dan
Form
Pendukung
1 Hari Informasi
Publik dan
Form
Pendukung
11. Pembuatan Laporan pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik
Laporan
Informasi
Publik
1 hari Laporan
Informasi
Publik
12. Memeriksa dan menandatangai Laporan
pelaksanaan tugas pelayanan informasi
publik untuk di kirim ke PPID Kabupaten
Laporan
Informasi
Publik
1 hari Laporan
Informasi
Publik
13 Mengirim Laporan pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik ke PPID
Kabupaten
Laporan
Informasi
Publik
1 hari Laporan
Informasi
Publik
14 Mengarsipkan Laporan
Informasi
Publik
1 Hari Laporan
Informasi
Publik
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalPengesahan
DisahkanOleh KepalaDinasPertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina UtamaMuda
NIP.19590601 198202 1 005
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
DasarHukum KlasifikasiPelaksana
1. Peraturanpresiden No.29 tahun 2014 tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah; 2. Permenpan No. 53 tahun 2014 PetunjukTeknisperjanjianKinerja, Pelaporankinerja, dan Tata
caraReviuataslaporanKinerjaInstansiPemerintah.
1. Sarjana/D3; 2. Memilikikemampuanidentifikasidananalisisterkaitpersoalan yang ada; 3. Memilikikemampuanpengoperasian computer dan internet; 4. Memilikitingkatketelitian yang baik; 5. Memilikikemampuanbekerjatepatwaktu; 6. Memilikikemampuankomunikasidanbekerjadalamtim.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Renstra 2. SOP LAKIP
1. Komputerdan Printer; 2. ATK; 3. Peraturanperundang-undanganterkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan PencatatandanPendataan
1. PerjanjianKinerjadibuat awal TA (Bulan Januari Tahun n)
1. Disimpandalambentuksoftcopymaupunhardcopy(dijilid) 2. Penghimpunannaskahperjanjiankinerjadapatdilaksanakantepatwaktu,
sebelumadatagihandariBagianOrganisasiSekdaKab. Ponorogo.
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
No Aktivitas Bidang
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Tim
Pengarah Tim
Penyusun
PengadministrasiUmum
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1 Menyiapkansuratuntukdikirimkebidang di lingkupDipertakankan, dalamrangkapermintaan data perjanjiankinerja.
Draft perjanjiankinerjabesertalampirannya.
1 hari SuratkeBidang
2 Pengirimansuratpermintaan dataperjanjiankinerja.
a. SuratKepadaBidang b. PernyataanPerjanjianKinerj
a c. Form PerjanjianKinerja
2 hari SuratkeBidangtelahterdistribusi (buktipenerimaan)
3 Menerimadanmenghimpundokumenperjanjiankinerjadaribidang
Pernyataandan form lampirankinerjadaribidang
7 hari Pernyataandan form lampirankinerjadaribidang
4 Melaksanakan proses penyusunanperjanjiankinerjaberupapernyataankinerjabesertalampirannyasebagaisatukesatuan yang tidakterpisah
a. Pernyataandan form lampirankinerjadaribidangbidangDokumenrenstra
b. Dokumen RKA/DPA
3 hari Draft pernyataandanlampiranperjanjianKinerjaDinassertaPernyataandan form lampirankinerjadaribidang
5 Mengirimkan draft awalPerjanjianKinerjauntukdikoreksi
Pernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangbidang
1 hari Draft pernyataandanlampiranperjanjianKinerjaDinassertaPernyataandan form lampirankinerjadaribidang
6 MelakukanperbaikanatashasilkoreksiPerjanjianKinerja
Pernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangbidang
1 hari Pernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangdantelahterkoreksi
7 PenandatanganandokumenPerjanjianKinerjakepadaKepalaDinasuntukditandatangani
DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangbidang
1 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasterkoreksidanBidang
8 Membuat nota pengajuankonsepnaskahdinas (NPKND) terkaitpermohonanpenandatangananPerjanjianKinerjaolehBupati.
DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangbidang (yang sudah di tandatangankadindankabid)
1 hari Suratpengantar, NPKND, danDokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangbidang (yang sudah di
tandatangankadindankabid)
9 MengirimkanPerjanjianKinerjaDipertakanuntukditandatanganiBupati.
a. NPKND b. DokumenPernyataandan
form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatangankadindankabid)
1 hari Suratpengantar, NPKND, danDokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidangbidang (yang sudah di tandatangankadindankabid)
10 PengambilanDokumenPerjanjianKinerja
DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatikadindankabid)
1 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatikadindankabid)
11 Penggandaandanpenjilidan
DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatikadindankabid)
2 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatikadindankabid) (minimal 3 jilidan)
12 PenyerahanDokumenPerjanjianKinerjaKeBagianOrganisasiSekdaKab. Ponorogodanpengarsipan
DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatidan Kadin) serta Perjanjian Kinerja Staff, Es IV dan Es III
1 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatidan Kadin) serta Perjanjian Kinerja Staff, Es IV dan Es III
13 Pengarsipan DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatidan Kadin) serta Perjanjian Kinerja Staff, Es IV dan Es III
1 hari
Penyusunan LPPD/LKPJ
Klasifikasi Pelaksana
1. Permendagri 73 Tahun 2009 1. Sarjana/D3
2. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer dan Internet
2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 3. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi
4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan
5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja
dalam tim
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer, Printer;
2. ATK
3. DPA/RKA
4. Jaringan Internet
5. Lembar Kerja, Rencana Kerja
Pencatatan dan Pendataan
Kepala Dinas Pertanian dan
Perikanan
Tentang Tata cara pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah
KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Kabupaten Ponorogo
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Nama SOP
Peringatan
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Ir H. HARMANTO, MMA
Keterangan Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Keterkaitan
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Dasar Hukum
Peralatan/Perlengkapan
Daerah kepada Masyarakat
Subbag
Sungram
dan
Pelaporan
Pejabat
eselon IVSekretaris Kepala Waktu Output
1. Mengikuti rapat penyusunan Bahan LKPJ
dan LPPD, mengumpulkan bahan/data
awal
1 Hari Data
2. mencetak format Bahan LKPJ-LPPD yang
akan dimintakan ke eselon IV
1 Hari Data
3. Menyusun Draf rancangan Bahan LKPJ-
LPPD masing - masing dan mengumpulkan
pada Kasubbag Sungram dan Pelaporan
1 Hari Form LKPJ
dan LPPD
4. Menghimpun Draf rancangan Bahan LKPJ-
LPPD dari eselon IV untuk disusun
1 Hari Draf LKPJ
dan LPPD
5. Memeriksa Draf Bahan LKPJ - LPPD dan
diajukan ke Kepala Dinas
1 Hari Draf LKPJ
dan LPPD
6. Memeriksa Draf Bahan LKPJ-LPPD, jika
disetujui ditandatangani dan diserahkan
Sekretaris untuk ditindak lanjuti, jika
tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris
untuk diperbaiki
1 Hari Draf LKPJ
dan LPPD
7. Meneruskan Bahan LKPJ-LPPD yang telah
ditandatangani kepada Subbag Sungram
dan Pelaporan
1 Hari Bahan
LKPJ dan
LPPD
8. Mengirim Bahan LKPJ-LPPD ke Kepala
Bagian Adm. Pemerintahan Setda
Kabupaten dan mendokumentasikan
Salinannya
1 Hari Bahan
LKPJ dan
LPPD
SOP Pengelolaan
Surat Keluar
No Aktivitas
Pelaksana
Data
Mutu Baku
KeteranganPersyaratan/
Perlengkapan
Data
Draf LKPJ dan
LPPD
Draf LKPJ dan
LPPD
Draf LKPJ dan
LPPD
Form LKPJ
dan LPPD
Bahan LKPJ
dan LPPD
Bahan LKPJ
dan LPPD
9. Mengarsipkan Bahan LKPJ-LPPD 1 Hari Bahan
LKPJ dan
LPPD
Bahan LKPJ
dan LPPD
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Nomor SOP :050/ /SOP/405.24/2018
TanggalPembuatan
TanggalRevisi
TanggalPengesahan
DisahkanOleh KepalaDinasPertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina UtamaMuda
NIP.19590601 198202 1 005
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)
DasarHukum KlasifikasiPelaksana
1. Peraturanpresiden No.29 Tahun 2014 tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah;
2. Permenpan No. 53 Tahun 2014 PetunjukTeknisperjanjianKinerja, Pelaporankinerja, dan Tata caraReviuataslaporanKinerjaInstansiPemerintah.
1. Sarjana/D3; 2. Memilikikemampuanidentifikasidananalisisterkaitpersoalan yang ada; 3. Memilikikemampuanpengoperasian computer dan internet; 4. Memilikitingkatketelitian yang baik; 5. Memilikikemampuanbekerjatepatwaktu; 6. Memilikikemampuankomunikasidanbekerjadalamtim.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Renstra 2. SOP PerjanjianKinerja
1. Komputerdan Printer; 2. ATK; 3. Peraturanperundang-undanganterkait; 4. Jaringan Internet
Peringatan PencatatandanPendataan
1. LaporanKinerjadibuatsetelahberakhirnyapelaksanaan program dankegiatandalam 1 TahunAnggaran
1. Disimpandalambentuksoftcopymaupunhardcopy(dijilid) 2. PenyusunanLaporanKinerjadibuatsegerapadabulanJanuari – Maret
No Aktivitas Bidang/B
apeluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Ka.Dinas
Sekrt. Dinas
Esel. IV
Tim
Penyusun
Adm.Umum
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1 Menyiapkansuratuntukdikirimk
ebidang di lingkupDipertakan,
dalamrangkapermintaan data
laporankinerja.
a. Suratpermohonan data
potensimasing-masingbidang
b. Data statistic masing-
masingbidang
c. Isian form capaiankinerjamasing-
masingbidang
1 hari SuratkeBidang
2 Pengiriman data
laporankinerja
SuratKepadaBidang
2 hari SuratkeBidangtelahter
distribusi
(buktipenerimaan)
3 Menerimadanmenghimpun data
untukpenyusunanlaporankinerja
a. Data potensimasing-
masingbidang b. Data statistic bidang
c. CapaianKinerja s/d TW IV
7 hari Pernyataandan form
lampirankinerjadaribidang (yang sudah di
tandatangankabid/kab
apeluh)
4 Melaksanakan proses
pengetikandanpenyusunlaporankinerja
a. Data potensiseluruhbidang
b. Data statistic seluruhbidang c. CapaianKinerja s/d TW IV
d. Target danrealisasianggaran
e. RenstraDinas
14 hari Draft
LKjDinassertaPernyataandan form
lampirankinerjadaribid
ang
5 Menyampaikan draft
awallaporankinerja
Draflaporankinerjabesertalampira
nnya
1 hari Draflaporankinerjabes
ertalampirannya
6 Melakukanperbaikanatashasilko
reksilaporankinerja
Draflaporankinerjabesertalampira
nnya
2 hari Draflaporankinerjabes
ertalampirannyadanko
reksinya
7 Menyampaikanlaporankinerja
yang sudahdiperbaiki
LaporanKinerja yang telahdirevisi 1 hari LaporanKinerja yang
telahdirevisi
8 Penandatanganandokumenlapor
ankinerjakepadaKepalaDinasun
tukditandatangani
LaporanKinerja yang telahdirevisi 1 hari LaporanKinerja yang
telahdirevisi
9 PenggandaandokumenLaporanKinerja
LaporanKinerja yang telah di tandatangankadin
1 hari LaporanKinerja yang telah di
tandatangankadin
minimal rangkap 3
10 Mengirimkandokumenlaporanki
nerja
a. SuratPengantar
b. LaporanKinerja yang
1 hari TandaterimaLKjdariBa
gianOrganisasiSekda
telahdijilid
Ponorogo
11 PengarsipanLKj
12 PemaparandanEvaluasilaporank
inerja
a. DokumenLaporanKinerja
b. BahanpaparanLaporanKin
erja (Power point)
1 hari a. DokumenLapor
anKinerja
b. PaparanLkj
(hard copy dan
softcopy)
13 Perbaikanlaporankinerja a. DokumenLkj
b. Catatanrevisi (jikaada)
saatpemaparanLkj
1 hari DokumenLkj yang
telahdirevisi
14 KoreksiLkj Draft LKjrevisi Draft
LKjrevisibesertacatata
nkoreksi (jikaada)
Jikatidaklangsungdipa
rafkasubagsungraf
15 Menyampaikanlaporankinerja yang sudahdiperbaiki
LKjrevisi LKjrevisi
16 Penandatanganandokumenlapor
ankinerjakepadaKepalaDinasuntukditandatangani
LKjrevisi LKjrevisi yang
sudahditandatanganikadin
17 PenggandaandokumenLaporanK
inerja
LKjrevisi yang
sudahditandatanganikadin
DokumenLKjrevisi
yang
sudahditandatanganikadindandigandakan
minimal sejumlah 3
bendel
18 Mengirimkandokumenlaporanki
nerja
a. Suratpengantar
b. DokumenLKjrevisi
a. TandaterimaLkjrev
isidaribagianorgani
sasisekda Ponorogo
19 MengarsipkandokumenLKjrevisi a. DokumenLKjrevisi
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat
dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah. 7. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapn, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025
1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatandan anggaran SKPD untuk
periode 1 tahun anggaran 3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi Simda
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar 2. SOP Penyusunan Renja 3. SOP Penyusunan PPAS 4. SOP Pengarsipan
1. Dokumen RKASKPD 2. Dokumen Renja dan Renstra 3. Program dan kegiatan SKPD 4. Komputer/Laptop 5. Aplikasi Simda Keuangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
RKA Dinas Pertanian Kab Ponorogo akan dijadikan sebagai dokumen perencanaandan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanjatidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagaidasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka prosespenyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan lancar
Rumusan Program, kegiatan dan pagu anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
No Aktivitas Bidang/Bap
eluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kadin/Sekd
in/ Tim Pengarah
Kasubag/ Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel
ngkapan Waktu Output
1. Memerintahkan penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) Dinas Pertanian dan Perikanan
Disposisi surat 10 menit Disposisi surat SOP alur suratmasuk dansurat keluar
2. Membuat format pengumpulandata dan informasi RKA dari masing-masing bidang, bapeluh dan sekretariat
Format Usulan RKA
2 jam Format Usulan RKA
3. Pengiriman format pengumpulan data dan Informasi RKA kepada masing-masing bidang dan sekretariat
Format Usulan RKA
1 hari Format Usulan RKA
SOP alur suratmasuk dansurat keluar
4. Menghimpun format data dan informasi RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat
Draft Usulan RKADiperta
1 hari Draft Usulan RKADiperta
5. Membuat konsep RKA Dipertakan Draft Usulan RKADiperta
1 hari Draft Usulan RKADiperta
6. Mengoreksi konsep RKA Dipertakan Draft Usulan RKADiperta
1 hari Draft Usulan RKADiperta
7. Memasukkan data RKA dalam aplikasi Simda dan mencetaknya
Draft Usulan RKA Diperta
5 hari Draft Usulan RKA Diperta
7. Menyampaikan Dokumen RKA kepada Sekdin untuk memintakan persetujuan
Dokumen RKA 1 jam Dokumen RKA
8. Penandatanganan RKADipertakan oleh Kepala Dinas
Dokumen RKA 2 jam Dokumen RKA
9. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Dokumen RKA 15 menit Dokumen RKA SOP alur suratmasuk dansurat keluar
10. Penggandaan Dokumen RKA Dipertakan
Dokumen RKA 3 jam Dokumen RKA
11. Pengiriman dokumen RKADipertakan ke BPPKAD dan pengarsipan
Dokumen RKA 1 jam Dokumen RKA SOP alur suratmasuk dansurat keluar SOP Pengarsipan
Selesai
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat
dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah. 7. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapn, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025
1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaranSKPD 2. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer/laptop dan aplikasi Simda
Ketepergeseran/perubahan anggaranitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar 2. SOP Penyusunan Renja 3. SOP Penyusunan RKA 4. SOP Pengarsipan
1. Dokumen DPA SKPD 2. Komputer/Laptop 3. Aplikasi Simda Keuangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pergeseran/ perubahan anggaran ini sebagai acuan dalam penyesuaianpelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan anggaran untuk periode 1(satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka prosespergeseran/perubahan anggaran ini tidak akan berjalan lancar
RumusanPergeseran/ perubahan anggaran Program, kegiatan untuk periode 1 tahun anggaran
No Aktivitas Bidang/Bap
eluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kadin/Sekd
in/ Tim Pengarah
Kasubag/ Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel
ngkapan Waktu Output
1. Memerintahkan penyusunan Pergeseran/perubahan anggaran
Disposisi surat 10 menit Disposisi surat SOP alur suratmasuk dansurat keluar
2. Membuat format pengumpulandata dan informasi pergeseran/perubahan anggarandari PPTK masing-masing bidang, bapeluh dan sekretariat
Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
2 jam Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
3. Pengiriman format pengumpulan data dan Informasi pergeseran/perubahan anggarankepada PPTK masing-masing bidang dan sekretariat
Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
1 hari Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
SOP alur suratmasuk dansurat keluar
4. Menghimpun format data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran dari PPTK masing-masing bidang dan sekretariat
Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan
1 hari Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan
anggaran anggaran
5. Membuat konsep pergeseran/perubahan anggaran Diperta
Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
1 hari Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
6. Mengoreksi konsep pergeseran/perubahan anggaran Diperta
Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
1 hari Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
7. Memasukkan/entry data pergeseran/perubahan anggaran dalam aplikasi Simda dan mencetaknya
Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
5 hari Draft Format Usulan Pergeseran/perubahan anggaran
7. Menyampaikan Dokumen pergeseran/perubahan anggarankepada Sekdin untuk memintakan persetujuan
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
1 jam Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
8. Penandatanganan pergeseran/perubahan anggaranDinas Pertanian oleh Kepala Dinas
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
1 jam Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
9. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
15 menit Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
SOP alur suratmasuk dansurat keluar
10. Penggandaan Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Diperta
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
1 hari Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
11. Pengiriman dokumen pergeseran/perubahan anggaranDipertakan ke BPPKAD dan pengarsipan
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
1 jam Dokumen pergeseran/perubahan anggaran
SOP alur suratmasuk dansurat keluar SOP Pengarsipan
Selesai
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahunan Dinas
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapn, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ponorogo No 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan PPAS SKPD; 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Alur Surat Masuk dan Keluar 2. SOP Pengarsipan
1. Surat permintaan PPAS dari Bappeda 2. RKA 3. DPA 4. Komputer/Laptop
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
PPAS ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidakdilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan PPAS ini tidak akan berjalanlancar
Program, kegiatan dan pagu anggaran
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kadin/Sekdin/ Tim
Pengarah
Kasubag/ Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum
Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. Memerintahkan penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pertanian
Disposisi surat 10 menit Disposisi surat SOP alur suratmasuk dansurat keluar
2. Membuat format pengumpulandata dan informasi PPAS dari masing-masing bidang, bapeluh dan sekretariat
Format Usulan PPAS
2 jam Format Usulan PPAS
3. Pengiriman format pengumpulan data dan PPAS kepada masing-masing bidang dan sekretariat
Format Usulan PPAS
1 hari Format Usulan PPAS
SOP alur suratmasuk dansurat keluar
4. Menghimpun format data dan informasi PPAS dari masing-masing bidang dan sekretariat
Draft Usulan PPAS Dipertakan
1 hari Draft Usulan PPAS Dipertakan
5. Membuat konsep PPAS Dipertakan Draft Usulan PPAS Dipertakan
3 jam Draft Usulan PPAS Dipertakan
6. Mengoreksi konsep PPAS Dipertakan
Draft Usulan PPAS Dipertakan
2 jam Draft Usulan PPAS Dipertakan
7. Menyampaikan Dokumen PPAS kepada Sekdin untuk memintakan persetujuan
Dokumen PPAS 1 jam Dokumen PPAS
8. Penandatanganan PPASDinas Pertanian oleh Kepala Dinas
Dokumen PPAS 10 menit Dokumen PPAS
9. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Dokumen PPAS 15 menit Dokumen PPAS SOP alur suratmasuk dansurat keluar
10. Penggandaan Dokumen PPAS Dipertakan
Dokumen PPAS 2 jam Dokumen PPAS
11. Pengiriman dokumen PPAS Dipertakan ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen PPAS 1 jam Dokumen PPAS SOP alur suratmasuk dansurat keluar SOP Pengarsipan
Selesai
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ponorogo No 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Uraian Tugas dan
1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD; 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD;
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Alur surat masuk dan surat keluar 2. SOP Renstra 3. SOP Lakip 4. SOP Pengarsipan
1. Renstra SKPD 2. Lakip 3. Format Penyusunan Renja SKPD 4. Komputer/Laptop
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Rencana Kerja (Renja) SKPD harus dibuat di Tahun sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Renja Dinas Pertanian dan Perikananakan dijadikan sebagai pedoman dan acuandalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPDini tidak akan berjalan lancar.
1. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikananuntuk periode satu tahun;
2. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kadin/Sekdin
/Tim Pengarah
Kasubag/Staf/Tim
Penyusun
Pengadministrasi
Umum Persyaratan/Kel-
engkapan Waktu Output
1. Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan
Disposisi surat 10 menit Disposisi surat SOP alur suratmasuk dansurat keluar
2. Membuat format pengumpulandata dan informasi rencana kerjatahunan dari masing-masing bidang, bapeluh dan sekretariat
Format penyusunan dokumen Renja
2 jam Format penyusunan dokumen Renja
3. Pengiriman format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan dokumen Renja
1 hari Format penyusunan dokumen Renja
SOP alur suratmasuk dansurat keluar
4. Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja tahunan
Draft Renja Dipertakan
2 jam Draft Renja Dipertakan
5. Menghimpun format data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat
Draft Renja Dipertakan
1 hari Draft Renja Dipertakan
6. Membuat konsep rencana kerja (Renja) tahunan Dipertakan
Draft Renja Dipertakan
1 hari Draft Renja Dipertakan
7. Mengoreksi konsep Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan Dipertakan
Draft Renja Dipertakan
1 hari Draft Renja Dipertakan
8. Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada Sekdin untuk memintakan persetujuan
Dokumen Renja 1 jam Dokumen Renja
9. Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan Dinas Pertanian dan Perikananoleh Kepala Dinas
Dokumen Renja 10 menit Dokumen Renja
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep Surat pengantar
10 menit Surat pengantar SOP Alur surat masuk dan surat keluar
11. Penggandaan Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan Dipertakan
Dokumen Renja 2 jam Dokumen Renja
12. Pengiriman dokumen rencana kerja tahunan Dinas Pertanian dan Perikananke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Renja 1 jam Dokumen Renja SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pengarsipan
Selesai
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI ( CPCL) PENERIMA KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI, IRIGASI AIR TANAH DANGKAL, REHABILITASI
JARINGAN IRIGASI TERSIER, DAM PARIT, EMBUNG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. 1. Kelompok tani / Gabungan Kelompok tani
2. 2. HIPPA / P3A
3.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Petani terkendala air untuk lahan pertanian saat musim kemarau 1. Kendaraan
2. Pembagian air ke lahan pertanian yang tidak merata 2. Surat Tugas
3. Jalan usaha tani yang rusak 3. Komputer, ATK, Buku Kegiatan
4. 4. Telp/HP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Sumber air yang mulai mengering
2. Saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi dengan baik
3. Jalan usaha tani yang tidak layak dilalui
SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
UNDANG - UNDANG NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
UNDANG - UNDANG NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI
NIP. 19590601 198202 1 005
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Pemohon StafKasi Pengelolaan Lahan dan
Irigasi Pertanian
Kabid
PSP
Kepala
DinasWaktu Output Ket
1 10 menit
2 15 menit
3 1 jam
4 1 jam
5 1 jam
6 2 hari
7 30 menit
8 2 jamMelakukan verifikasi dan
mencatat pada buku kegiatan
Buku
Catatan,Bolpoint
.Kamera dan
Kalkulator
Prosedur
Verifikasi
Melakukan konfirmasi kepada
pemohon untuk kunjungan ke
lapangan dalam rangka verifikasi
Disposisi Kasi,
Telp/HP,
Kendaraan
Janji temu
dengan
pemohon
Menerima Staf dan menyiapkan
berkas yang diminta
Buku kegiatan Sampai di
rumah
pemohon
Menugaskan Kasi Pengelolaan
Lahan dan Irigasi Pertanian
bersama Staf melakukan
pengecekan ke lokasi
Disposisi dari
Kadis
Disposisi ke
Kasi
Pengelolaa
n Lahan
dan Irigasi
Pertanian &
Staf
Menugaskan Staf untuk
melakukan verifikasi ke pemohon
Disposisi dari
Kabid Prasarana
dan Sarana
pertanian /PSP
Disposisi ke
Staf
Menerima usulan dari pemohon
dan menginformasikan kepada
atasan masing-masing
Proposal atau
usulan tertulis
dari pemohon
Laporan
diterima
Dinas
Menerima laporan dari bawahan
atau dari pemohon dan
meneruskan ke Kabid PSP
untuk menindaklanjuti laporan
Proposal
permohonan,
laporan dari
bawahan atau
pemohon
Disposisi ke
Kabid PSP
Mengajukan permohonan
bantuan pembangunan jalan
usaha tani, irigasi air tanah
dangkal, rehabilitasi jaringan
irigasi tersier, dam parit, embung
dan perpipaan irigasi pertanian
dengan membuat proposal atau
usulan tertulis dan usulan
masyarakat melalui musrengbang
tingkat Kecamatan
Proposal atau
usulan tertulis
dari pemohon
Laporan
masuk ke
Dinas
PROSEDUR
Uraian ProsedurPelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
9 1 jam
10 30 menit
Ya
11 Tidak 15 menit
Ya
12 15 menit
Tidak
13 15 menit
Membuat laporan tertulis verifikasi Komputer, ATK,
Buku Kegiatan
Laporan
Verifikasi
Kasi Pengelolaan Lahan dan
Irigasi Pertanian memberikan
laporan kepada Kabid. PSP untuk
dikoreksi
Laporan dari
Staf
Laporan
terkoreksi
Kepala Dinas menerima laporan
dan memberikan disposisi tindak
lanjut laporan
Kabid PSP menerima laporan dari
Kasi Pengelolaan Lahan dan
Irigasi Pertanian, jika setuju
diteruskan ke Kadis, jika tidak
setuju dikembalikan ke Kasi untuk
dikoreksi
Laporan dari
Kasi Lahan dan
Pengelolaan
Irigasi Pertanian
Laporan
terkoreksi
Laporan final Bahan
tindak lanjut
dan arsip
Melakukan verifikasi dan
mencatat pada buku kegiatan
Buku
Catatan,Bolpoint
.Kamera dan
Kalkulator
Prosedur
Verifikasi
Menetapkan CPCL sesuai hasil
verifikasi
Buku
Catatan,Bolpoint
.Kamera dan
Kalkulator
Pengobatan
selesai
dilakukan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan Desember 2018
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP Penyusunan RDKK
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
1. S1 2. S2
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Internal 1. Daftar hasil identifikasi kebutuhan 2 Daftar S0sialisasi 3 Rencana kerja /DIPA 4 SK Pupuk Bersubsidi.
5. Undangan rapat koordinasi ‘ 6. Sarana dan prasarana sosialisasi 7. Bahan rapat koordinasi . 8. Surat usulan perubahan dari PPK 9. Hasil Verifikaksi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. .
No Aktivitas Bidang/Ba-
peluh
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kadin/Sekdin/Tim Pengarah
Kasubag/Staf/Tim Penyusun
Pengadministrasi Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output
1. Menyiapkan Bahan Sosialisasi RDKK Pupuk bersubsidi
DIPA SKPD KAK
1 jam
Rancangan Pembuatan RDKK Pupuk bersubsidi
2. Mengadakan Koordinasi dan penyusunan RDKK Tinngkat Kecamatan.
1. Peraturan tentang distribusi pupuk bersubsidi dan AUTP 2. RDKK tingkat kecamatan
1 hari
Dokumen RDKK
3. Membuat Petunjuk Teknis penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
Nota Dinas yang telah didisposisi
2 jam Dokumen petunjuk teknis
4. Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi .
Laporan Realisasi
Penyaluran Pupuk
Bersubsidi
Data-Data Penyaluran
1 jam
Dokumen hasil verifikasi Pupuk .
Pupuk Bersubsidi Dan
AUTP
DPA
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan Kegiatan
Data Jumlah, Pupuk
Bersubsidi dan Data AUTP
5. Menyerahkan hasil Verifikasi dan RDKK /Penyaluran Pupuk Bersubsidi .
Data-Data Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Dan
AUTP
DPA
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan Kegiatan
Data Jumlah, Pupuk
Bersubsidi dan Data AUTP
15 menit
Dukumen Verifikasi Penyaluran Pupuk bersubsidi.
7. Penyimpanan file SK ,Petunjuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam bentuk Flash disk
Komputer Flaskdisk
15 menit
Soft Copy SK penyaluran pupuk bersubsidi.
8 Print / cetak .
Soft Copy
2 Jam Dokumen .
9 Pengarsipan Bahan dan dokumentasi
Ponorogo ,31 Desember 2018 Kasie Pengelolaan Pupuk,Pestisida Dan Pembiayaan
Pertanian
SAMIDI SP Nip 19701017200604104
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan Desember 2018
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan Januari 2019
Disahkan Oleh
Judul SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI ( CPCL) PENERIMA ALSINTAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. 1 S1
2 SLTA
2.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Petani maju terkendala biaya dalam pengadaan alsintan 1. Kendaraan
2 Lahan teknis yang masih kekurangan alsintan 2. Surat Tugas
3. Komputer, ATK, Buku Kegiatan
4. Telp/HP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1 Kelangkaan tenaga dibidang pertanian semakin meningkat
2 Modernisasi pertanian mutlak membutuhkan alat dan mesin pertanian
NIP. 19590601 198202 1 005
SEKSI PENGELOLAAN ALAT MESIN DAN INVESTASI PERTANIAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN ALAT DAN MESIN
PERTANIAN DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN tahun 2018
SK KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
PONOROGO
Pemohon StafKasi Pengelolaan Alsintan
dan Investasi Pertanian
Kabid
PSP
Kepala
DinasWaktu Output Ket
1 10 menit
2 15 menit
3 1 jam
4 1 jam
5 1 jam
6 2 hari
7 15 menit
8 2 jamMelakukan Verifikasi dan
mencatat pada buku kegiatan
Buku
Catatan,Bolpoint
.Kamera dan
Kalkulator
Prosedur
Verifikasi
Melakukan konfirmasi kepada
pemohon untuk kunjungan ke
lapangan dalam rangka Verifikasi
Disposisi Kasi
Alat pengelolaan
Alsintan,
Telp/HP,
Kendaraan
Janji temu
dengan
pemohon
Menerima Staf dan menyiapkan
berkas yang diminta
Buku kegiatan
pemeriksaan
dan pengobatan
hewan
Sampai di
rumah
pemohon
Menugaskan Kasi Pengelolaan
Alsintan dan Staf melakukan
pengecekan ke lokasi
Disposisi dari
Kadis
Disposisi ke
Kasi
Pengelolaa
n alsintan &
Staf
Menugaskan Staf untuk
melakukan verifikasi ke pemohon
Disposisi dari
Kabid Prasarana
dan Sarana
pertanian /PSP
Disposisi ke
Staf
Menerima Usulan dari pemohon
dan
menginformasikan kepada atasan
masing- masing
Proposal atau
usulan tertulis
dari pemohon
Laporan
diterima
Dinas
Menerima laporan dari bawahan
atau dari pemohon dan
meneruskan ke Kabid PSP
untuk menindaklanjuti laporan
Proposal
permohonan,
laporan dari
bawahan atau
pemohon
Disposisi ke
Kabid PSP
Mutu Baku
Kelengkapan
Mengajukan Permohonan
bantuan alsintan dengan
membuat proposal atau usulan
tertulisProposal atau
usulan tertulis
dari pemohon
Laporan
masuk ke
Dinas
PROSEDUR
Uraian Prosedur
Pelaksana
Pemohon StafKasi Pengelolaan Alsintan
dan Investasi Pertanian
Kabid
PSP
Kepala
DinasWaktu Output Ket
Mutu Baku
KelengkapanUraian Prosedur
Pelaksana
9 1 jam
10 30 menit
Ya
11 Tidak 15 menit
Ya
12 15 menit
Tidak
13 Kepala Dinas
menerima
laporan dan
memberikan
disposisi tindak
lanjut laporan15 menit
Kabid PSP menerima laporan dari
Kasi Pengelolaan Alsintan, jika
setuju diteruskan ke Kadis, jika
tidak setuju dikembalikan ke Kasi
untuk dikoreksi
Laporan dari
Kasie Alat
Pengelolaan
Alsintan
Laporan
terkoreksi
Laporan final Bahan
tindak lanjut
dan arsip
Membuat laporan tertulis
Verifikasi
Komputer, ATK,
Buku Kegiatan
Laporan
Verifikasi
Kasi Pengelolaan Alsintan
memberikan laporan kepada
Kabid. PSP untuk dikoreksi
Laporan dari
Staf
Laporan
terkoreksi
Menetapkan CPCL sesuai hasil
verifikasi
Buku
Catatan,Bolpoint
.Kamera dan
Kalkulator
Pengobatan
selesai
dilakukan
PEMERINTAHKABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PONOROGO
No. SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disyahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
Ir. Harmanto, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601`198202 1 005
Nama SOP
PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No. 92 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman S -1
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995tentang Perlindungan Tanaman
3. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT/9/ 1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan
1. Eksternal 1. Peralatan Kerja Lapangan 2. Kendaraan Bermotor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
1. Prosedur Penanganan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) untuk perlindungan dan pemberantasa hama/penyakit, menanggulangi seranganserta kerusakan tanaman pangan dan hortikultura
1. Permohnan bantuan pestisida dari Kecamatan dan Rekomendasi Dinas Pertanian dan Periknan Ponorogo
2. Stok Pestisida masuk dan keluar
KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGU TUMBUAN (OPT)
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Pertanian / OPT
Staf Seksi Perbenihan Dan Prlindungan TPH
Kepala Seksi Perbenihan Dan
Perlindungan TPH
Kepala Bidang TPH
Kepala Dinas Pertanian Dan
Perikanan
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Out Put
1. Mengidentifiksi lokasi ATK
Kendaraan
1 bulan Data ancaman serangan
OPT
2. Memverifikasi dan pengakuratan datahasil
identifikasi
ATK
Data ancaman serangan
OPT
3 hari Dokumen
3 Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
Dokumen RAK 1 hari RAK disetujui
4. Melaksanakan kegiatan sesuai DPA ATK
Dokumen RAK
5 hari DIPA
5. Menyusun Juklak / Juknis ATK
Data ancaman serangan
OPT
2 hari Juklak / Juknis
6. Melaporkan data hasil verifikasi oleh
Kepala Seksi Perbenihan Dan Perlindungan
TPH melalui Kepala Bidang TPH untuk
diambil kebijakan penentuan kegiatan
perlindungan tanaman
Data prakiraan jenis
dan serangan OPT tk
Kebupaten
2 hari Hasil kebijakan Kepla
bidang TPH
7. Melakukan penyimpanan stok barang
(pestisida) di gudang
Kebijakan Kepala
Bidang TPH
1 hari Hasil kebijakan yang sudah
diotorisasi Kepala Dinas
8. Melakukan pengamatan OPT dan
mengajukan permohonan bantuan
pestisida dari Kecamatan ke Dinas
Pertanian Dan Perikanan Ponorogo
Surat Disposisi Kepala
Dinas
3 hari Tindakan Lapang
9. Merekomendasikan jumlah dan jenis
petisida yang diperbantukan
ATK
Pestisida
12 bl Terkendalinya serangan
OPT di Kabupaten
10 Melaporkan hasil kegiatanpengendalian
OPT oleh Kepala Seksi Perbenihan dan
Perlindungan TPH kepada Atasan
Dokumen pengendalian
serangan OPT
Tiap 3
bulan
Dokumen laporan kegiatan
pengendalian OPT
PEMERINTAHKABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN PENANGKARAN BENIH
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
No. SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
DisyahkanOleh Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
Ir. HARMANTO, MMA Pembina UtamaMuda
NIP. 19590601`198202 1 005
Nama SOP
KEGIATAN PENANGKARAN BENIH
DasarHukum KualifikasiPelaksana
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang No. 92 Tahun 1992 tentang BudidayaTanaman Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Keputusan Menteri Pertanian republik Indonesia No. 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan DIPA APBD II Surat Tugas
S -1
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan
1. Eksternal 1. PeralatanKerjaLapangan 2. KendaraanBermotor
Peringatan : PencatatandanPendataan
1. ApabilaprosedurPenangkaranBenihtidakdilaksanakanakanberakibatpada terhambatnya program Penangkaran Benih Unggul untuk mencukupi kebutuhan benih dan penyangga PAD
1. Identifikasi lokasi lahan untuk penangkaran benih 2. Penetapan jenis varietas yang sesuai di daerah
KEGIATAN PENANGKARAN BENIH
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
StafSeksiPerbenihan Dan Prlindungan
TPH
KepalaSeksiPerbenihan Dan Perlindungan
TPH
KepalaBidang TPH
KepalaDinasPertanian Dan
Perikanan
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Out Put
1. Mengidentifikasi data calonlokasi dan kebutuhan sarana
prasarana penangkaranbenih
- ATK
- kendaraan
5 hari Dokumen Data sekunder
2 Memverifikasi dan pengakuratan data kebutuhan sarana
prasarana Penangkaran Benih
- ATK
- Laptop
1 hari Dokumen data
3. Menyusunan Rencana Anggaran Kegiatan - ATK
- Laptop
- Dokumen/data
3 hari Dokumen RAK
4 Melaksanakan kegiatan sesuai DPA - ATK
- Laptop
2 hari Dokumen DIPA
5 Menyusunan Juklak/Juknis Penangkaran Benih - ATK
- Laptop
- Dokumen /data
3 hari Buku Juklak/Juknis
6. Melaporkan hasil verifikasi kebutuhan sarana prasarana
penangkaran benih
- Dokumen Data 1 hari Data kebutuhan Sarana
Prasarana Penangkaran Benih
7 Menyusun surat kerja sama sewa lahan untuk
penangkaran benih
- 1 hari Dokumen Kerja Sama
8 Melaksanakan kegiatan penangkaran benih - ATK
- sarana
pendukung
4 bulan Benih padi bersertifikat
9 Pemasaran hasil penangkaran benih Benih padi
bersertifikat
1bulan Benih terjual
10. Melaporkan hasil kegiatan lesan / tulisan kepada atasan Data hasil
penjualan benih
2 hari Pengesahan laporan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Seksi Produksi Bidang Tanaman Pangan
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP PENYUSUNAN DATA PRODUKSI PER SUBROUND TANAMAN PANGAN
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1.Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. Peraturan Menteri Peranian Republik Indonesia Nomor : 48/Permentan/ OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices) 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 48/Permentan/Tahun 2012 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan 4.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tentang
Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina
1. SLTA 2. S1
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Eksternal
1. Panduan Operasional Petugas Lapangan 2. Aplkasi SIMTP 3. Data produksi dan produktivitas tanaman Bulan lalu
4. Laporan Data Produksi dan luas tanam Bulanan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Penanganan penyusunan Data Produksi Persubround yang tidak optimal disebabkan oleh kurang akuratnya laporan Data Produksi Bulanan di tingkat lapangan akan mengakibatkan tidak akuratnya pembangunan perkebunan periode berikutnya
PENYUSUNAN DATA PRODUKSI PER SUBROUND TANAMAN PANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU
PETUGAS
KEPALA
KEPALA BIDANG
PENYUSUN DATA SEKSI
NO AKTIVITAS TANAMAN KEPALA PERSYARATAN/
PRODUKSI PRODUKSI WAKTU OUTPUT KET. PANGAN DAN DINAS KELENGKAPAN TANAMAN TANAMAN
HORTIKULT
PANGAN PANGAN
URA
Nota Dinas
tentang laporan
1. Data Produksi Per Kertas 15 Menit Nota Dinas Subround
Tanaman Pangan MULAI
Penyampaian Nota
Nota Dinas
Dinas dan formulir
2. Nota Dinas 15 Menit yang telah
isian data ke
didisposi-si
Kepala Bidang
Disposisi Nota
Dinas ke Kepala Laporan
3. Seksi dan Petugas
Nota Dinas 15 Menit Data
Penyusun Data Produksi Per
Produksi Tanaman Subround
Tanaman Pangan
LaporanData-
Data Produksi Draft
Pengolahan data Bulanan,
Laporan
produksi Per
Luas Lahan
Data
subround menjadi
danProdukti-
4. 2 Hari Produksi Per
laporan data Per vitas bulanan
Subround
Subround
Permasalahan
Tanaman
Tanaman Pangan
dan Solusi
Pangan
Pelaksanaan
Kegiatan
Komputer
Printer
Kertas Draft
Penyusunan
Tinta Printer Dokumen
Data Produksi
Laporan
Dokumen Data
Per Subround
Data
5. Produksi Per 2 Hari
Tanaman Produksi Per
Subround
Pangan
Subround
Tanaman Pangan
Data Produksi
Tanaman
Bulanan Pangan
Tanaman
Pangan
Draft
Verifikasi Draft Dokumen
Laporan Data Draft Dokumen
Laporan Produksi Per Data
Laporan Data
Subround Produksi Per
6. Produksi Per 1 Hari
Tanaman Pangan SubroundTa
Subround Tanaman
oleh Kepala Seksi naman
Pangan
Produksi Tanaman Pangan yang
Pangan telah
diverifika-si
Laporan
Penyempurnaan DraftDokum
enLaporan
Draff DraftDokumenLapo
Data
DokumenLaporan
ran Data Produksi
Produksi Per Data Per Per
7. 2 Hari SubroundTa
Subround SubroundTanaman
naman
Tanaman Pangan Pangan yang sudah
Pangan yang
sesuai hasil diverifikasi
sudah
verifikasi
disempur-
nakan
Soft Copy Penyimpanan file
File DokumenLa
Dokumen Laporan poran Data
DokumenLaporan
Data Produksi Per Produksi Per
Data Produksi Per
8. Subround 15 Menit SubroundTa
SubroundTanaman
Tanaman Pangan naman
Pangan sesuai hasil
sesuai hasil Pangan
verifikasi
verifikasi sesuai hasil
verifikasi
Print / cetak DokumenLa
Soft Copy poran Data
DokumenLaporan
DokumenLaporan Produksi Per
Data Produksi Per
Data Produksi per SubroundTa
9. Subround 1 Jam
subround Tanaman naman
Tanaman Pangan
Pangan sesuai hasil Pangan
sesuai hasil
verifikasi sesuai hasil
verifikasi
verifikasi
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan Desember 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Januari 2019
Disahkan oleh
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1 D3/Sarjana;
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 Memiliki kemampuan di bidang Alsintan Pasca Panen ;
4 Meiliki kemampuan berkoordinasi antar instansi terkait;
2 Pedoman Teknis Pengadaan Dan Penyaluran Bantuan 5 Memiliki kemampuan memberikan bimbingan teknis pasca panen pengolahan hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura.
Alat Dan Mesin Pertanian tahun 2018
3 SK Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN BANTUAN ALSINTAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
NAMA SOP PERMOHONAN BANTUAN ALSINTAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
Ir. H. HARMANTO, MMA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
/ /SOP/405.24/2018
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Usaha Penggilingan Padi Huler 1 Komputer, Printer, ATK.
Dan Penyosoh Beras. 2 Dokumen Veifikasi
3 HP
4 Kendaraan
5 Lembar Kerja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1 Pelaksanaan pekerjaan apabila tidak sesuai prosedur. 1 Petugas Operator dari kelompok tani alsintan pasca panen belum trampil dalam mengoperasionalkan alat.
2 Ketersediaan alsin pasca panen masih kurang dibanding luas panen yang ada.
PROSEDUR
Staf Kasi
P2HP
Kabid
TPH
Kepala
Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan bantuan alsintan dengan
membuat proposal
persaratan proposal
lengkap
15 menit Proposal masuk ke Dinas
2 Menerima usulan dari pemohon dan melaporkan
kepada masing - masing atasan
persaratan proposal
lengkap
15 menit Laporan diterima Dinas
3 Kabid TPH menindak lanjuti laporan ke Kepala Dinas Proposan permohonan
dari bawah
1 Jam Disposisi ke Kabid TPH
4 Kabid TPH Menugaskan Kasi P2HP dan Staf melakukan
pengecekan ke lokasi
Disposisi dari Kadis 1 Jam Disposisi ke Kasi P2HP
5 Menugaskan Staf untuk melakukan verifikasi ke pemohon Disposisi dari Kabid TPH 1 Jam Proposal diserahkan staf
6
Melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kenjungan ke
lapangan dalam rangka verifikasi Disposisi dari Kasi P2HP 2 Jam Janji temu dengan pemohon
MutuPelaksana
No Ket. Pemohon
Kegiatan
7 Menerima Staf untuk menyiapkan Dokumen Verifikasi
Mengisi Dokumen
Verifikasi 30 menit di tempat pemohon
8 Melakukan verifikasi dan mencatat dokumen verifikasi Dokumen Verifikasi 2 Jam Pelaksanaan verifikasi
9 Menetapkan CP/CL sesuai hasil verifikasi
Memasukkan data ke
Komputer 1 Jam Verifikasi selesai
10 Membuat laporan tertulis hasil verifikasi Ya
Komputer, ATK,
Dokumen Verifikasi 30 menit
Laporan Verifikasi
Tidak
11
Kasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil memberikan laporan
Kepada Kabid TPH untuk di koreksi Ya Laporan CP/CL 15 menit
Laporan koreksi CP/CL
Tidak
12
Kabid TPH menerima laporan dari kasi P2HP jika setuju di
teruskan ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan . Laporan dari Kasi P2HP 15 menit
Laporan terkoreksi
13
Kepala Dinas menerima dokumen CP/CL untuk ditanda
tangani Penetapan CP/CL selesai 30 menit
Dilanjutkan proses pengadaan
barang
14 Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran
Dokumen dan persyaratan
lengkap 10 Hari
Alsintan Pasca Panen siap untuk
dialokasikan penerima .
PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN
Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tetang Sistem Budidaya Tanaman 1. Sarjana/DIPLOMA III/SLTA
2. 2.
3. 3. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan Internet
5. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam pengamatan di lapang
6. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan
7.
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim
1. Eksternal 1. Peralatan Kerja Lapangan;
2. Kendaraan bermotor;
3. Komputer, Printer;
4. ATK;
5. DPA/RKA;
6. Jaringan Internet
7. Lembar Kerja, Rencana Kerja
Pencatatan dan Pendataan
1.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Peringatan
Apabila prosedur pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan tidak
dilaksanakan, maka akan berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil tanaman
perkebunan serta dalam jangka panjang menurunkan jumlah populasi tanaman perkebunan
secara besar-besaran dan kerusakan Lahan Perkebunan
Memiliki Kualifikasi Pengendalian OPT Perkebunan melalui Sekolah Lapang (SL) PHT/
Diklat/TOT
Memiliki kemampuan bekerja efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT/9/1997 tentang Pedoman
Pengendalian OPT
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
KABUPATEN PONOROGO
Ir H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nomor SOP
PENGAMAT
OPT
PERKEBUNA
N/ MANBUN
BRIGADE
PROTEKSI
PERKEBUN
AN
KEPALA SEKSI
PEMBENIHAN
DAN
PERINDUNGAN
PERKEBUNAN
KEPALA
BIDANG
PERKEBUNA
N
KEPALA
DINAS
Waktu
Output
2. Pengolahan Data serangan OPT
Perkebunan oleh Brigade Proteksi
berdasarkan Pengamat OPT/ Mantri
Perkebunan (Manbun)
2 Hari Kerja Data serangan
OPT Tingkat
Kabupaten
3. Pelaporan Data Serangan OPT Perkebunan
kepada Bidang Perkebunan melalui Seksi
Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan
untuk diambil kebijakan ambang batas
toleransi / ambang batas ekonomi
1 Hari Kerja Kebijakan
Kepala Bidang
Perkebunan
4. Penyampaian kebijakan Kepala Bidang
Perkebunan kepada Kepala Dinas untuk
diotorisasi (Apabila serangan OPT pada
ambangbatas toleransiakan dilakukan
pengendalian dan apabila pada ambang
ekonomiakan dilakukan pemberantasan)
1 Hari Kerja Hasil
Kebijakan yang
sudah
diotorisasi
Kepala Dinas
5. Penyampaian Hasil Kebijakan yang sudah
disahkan Kepala Dinas untuk dilaksanakan
7 Hari Kerja Tindakan di
lapangan
6. Tindakan di Lapangan 7 Hari Kerja Terkendalinya/
Belum
Terkendalinya
OPT
Perkebunan di
Kabupaten
koordinasi
dengan
pihak
terkait
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPersyaratan/
Perlengkapan
Peralatan kerja
lapangan
Data serangan
OPT per
Kecamatan
Data serangan
OPT Tingkat
Kabupaten
Kebijakan
Kepala Bidang
Perkebunan
Hasil Kebijakan
yang sudah
diotorisasi
Kepala Dinas
Tindakan di
lapangan
PENGENDALIAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN
Kendaraan
bermotor
ATK
21 Hari
Kerja
Data serangan
OPT per
Kecamatan
1. Pengamatan Serangan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
No Aktivitas
7. Monitoring dan Evaluasi hasil tindakan di
lapangan
14 Hari
Kerja
Terkendalinya
OPT
Perkebunan di
Kabupaten
Belum
Terkendali
dilakukan
Tindakan
Pengulanga
n
8. Pelaporan Hasil Tindakan dan Pelaporan
Hasil Monev sebagai Data untuk Tindakan
mendatang
1 Hari Kerja Laporan Hasil
Pengendalian
OPT dan
Laporan Monev
Terkendalinya/
Belum
Terkendalinya
OPT
Perkebunan di
Kabupaten
Terkendalinya
OPT
Perkebunan di
Kabupaten
YA
SELESAI
TIDAK
STADAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PONOROGO
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
Ir.H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
LAPORAN LUAS AREAL PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS
Dasar Hukum : Klasifikasi Pelaksanaan :
1. UU.NO. 12 Th 1992 Tentang Sistim Budi Daya Tanaman 2. UU.NO.16 Th. 1997 Tentang Statistik 3. UU.NO.18 Th. 2004 Tentang Perkebunan 4. UU.NO.14 Th.2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007
Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Keputusan Mentan No.511/kpts/pd.310/9/2006 dan No.3599/kpts/pd.310/10/2009 Tentang Komoditi Binaan Perkebunan
1. SMP/SLTA 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki tingkat ketelitihan yang sangat tinggi. 4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan. 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu. 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dengan team.
Keterkaiatan : Peralatan/Perlengkapan :
Sop Laporan Luas Areal Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan . 1. Komputer Printer 2. ATK 3. Jaringan internet. 4. Renncana kerja. 5. Peraturan perundang undangan yang berlaku.
Peringatan : Pecatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk soff copy
STADAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
NO KEGIATAN PELAKSANAAN MUTU BAKU
KETERANGAN
KABID KASI STAF KADIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Mengumpulkan ,merekap mengolah Laporan dari Manbun.
Blangko dari Kec,Kalkulator polpen dan kertas
5 Hari Konsep data
2. Mengetik di komputer Konsep , komputer kertas buku teknis pelaporan
2 Hari Data sementara
3. Dievaluasi oleh Kasi Data sementara dievaluasi, bila sudah benar diparaf.
1 Jam Data
4. Dievaluasi oleh Kabid Data yang sudah diparaf kasi dievaluasi benar ditandatangani
1 Jam Data
5. Kembali ke staf Data sudah jadi dikasih no agenda masuk amplot kirim
1 Jam Data
6. Dikirim ke Disbun Propinsi Jawa Timur Data satu bendel
1 Jam Data
STADAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PONOROGO
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
Mei 2016
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
Ir.H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
LAPORAN PENGAMATAN HAMA PENYAKIT
Dasar Hukum : Klasifikasi Pelaksanaan :
1. UU.NO. 12 Th 1992 Tentang Sistim Budi Daya Tanaman 2. UU.NO.18 Th. 2004 Tentang Perkebunan 3. UU.NO.14 Th.2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan 5. Keputusan Mentan No.511/kpts/pd.310/9/2006 dan No.3599/kpts/pd.310/10/2009
Tentang Komoditi Binaan Perkebunan
1. SMP/SLTA 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki tingkat ketelitihan yang sangat tinggi 4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu. 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dengan team.
Keterkaiatan : Peralatan/Perlengkapan :
Sop Laporan Pengamatan Hama Penyakit. 1. Komputer Printer 2. ATK 3. Jaringan internet. 4. Renncana kerja 5. Peraturan perundang undangan yang berlaku.
Peringatan : Pecatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk soff copy
STADAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
NO KEGIATAN PELAKSANAAN MUTU BAKU
KETERANGAN
KABID KASI STAF KADIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Melakukan Inventarisasi OPT dan Non OPT
Data
5 Hari
Data
2. Melakukan Pengamatan OPT Pinset,Teropong,Kaca pembesar, Handtolycounter,botol plastik, Bor.
5 Hari
Data
3. Mengumpulkan dan mengolah data membuat laporan
Data
2 Hari
Data
4. Dievaluasi oleh Kasie Data
1 Jam
Data
5. Di evaluasi dan ditanda tangani oleh Kabid
Data
1 Jam
Data
6. Kembali ke Staf Data
1 Jam
Data
7. Dikirim ke Disbun Propinsi Jawa Timur Data
1 Jam
Data
STADAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PONOROGO
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
Mei 2016
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo
Ir.H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP.19590601 198202 1 005
LAPORAN PAD
Dasar Hukum : Klasifikasi Pelaksanaan :
1. UU.NO. 12 Th 1992 Tentang Sistim Budi Daya Tanaman 2. UU.NO.18 Th. 2004 Tentang Perkebunan 3. UU.NO.14 Th.2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. No.511/kpts/pd.310/9/2006 dan No.3599/kpts/pd.310/10/2009
Tentang Komoditi Binaan Perkebunan
1. SLTA/D3 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki tingkat ketelitihan yang sangat tinggi 4. .Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dengan team.
Keterkaiatan : Peralatan/Perlengkapan :
Sop Laporan PAD 1. Komputer Printer 2. ATK 3. Jaringan internet. 4. Renncana kerja 5. Peraturan perundang undangan yang berlaku.
Peringatan : Pecatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk soff copy
STADAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
NO KEGIATAN PELAKSANAAN MUTU BAKU KETERANGAN
KABID Kasie STAF/Petugas Bendahara
Dinas Bank Jatim
KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT
1 Setoran sewa lahan aset Daerah di Bidang Perkebunan
Bukti pembayaran
1 Minggu
Pembayaran PAD
2. Pembibitan kelapa untuk menunjang PAD
Tempat Pembedengan, Air,Benih kelapa, Pupuk,Penaung
8 Bulan
Benih Dijual kepada masyarakat/pihak lain
3. Pelaporan Evaluasi Rekening 7 Hari
Bukti pembayar
an
4. Penyetoran Uang 1 Bulan
Bukti pembayar
an
PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERKEBUNAN
Klasifikasi Pelaksana
1. 1. Sarjana/DIPLOMA III/SLTA
2. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
2. 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan Internet
3. 4. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam pelaksanaan di lapang
5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan
6.
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim
1. Eksternal 1. Peralatan Kerja Lapangan;
2. Kendaraan bermotor;
3. Komputer, Printer;
4. ATK;
5. DPA/RKA;
6. Jaringan Internet
7. Lembar Kerja, Rencana Kerja
Pencatatan dan Pendataan
1.
Nomor SOP
Ir H. HARMANTO, MMA
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP
Dasar Hukum
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Peringatan
Apabila prosedur PAD Perkebunan tidak dilaksanakan, maka akan berakibat penurunan
PAD Perkebunan dan tidak teradministrasikannya PAD Perkebunan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tetang Budidaya Tanaman
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kabupaten PonorogoMemiliki kemampuan bekerja efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu
STAF TEKNIS
SEKSI
PEMBENIHAN
DAN
PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
STAF TEKNIS
SEKSI
PEMBENIHAN
DAN
PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
KEPALA SEKSI
PEMBENIHAN
DAN
PERINDUNGAN
PERKEBUNAN
KEPALA
BIDANG
PERKEBUNA
N
KEPALA
DINAS
Waktu
Output
2. Persiapan dan sinkronisasi kondisi di
lapang dengan persiapan administrasi
keuangan kegiatan
14 Hari
Kerja
Data
Administrasi
umum dan
administrasi
keuangan
3. Pelaporan Data Persiapan dan sinkronisasi
kondisi di lapang dengan persiapan
administrasi keuangan kegiatan untuk
diambil kebijakan ambang batas setoran
PAD Perkebunan
3 Hari Kerja Kebijakan
Kepala Bidang
Perkebunan
4. Penyampaian kebijakan Kepala Bidang
Perkebunan kepada Kepala Dinas untuk
diotorisasi (Apabila kondisi budidaya
optimal akan dilakukan setoran PAD
maksimal dan apabila pada kondisi
budidaya tidak optimal dilakukan setoran
PAD sesuai hasil akhir budidaya)
3 Hari Kerja Hasil
Kebijakan yang
sudah
diotorisasi
Kepala Dinas
5. Penyampaian Hasil Kebijakan yang sudah
disahkan Kepala Dinas untuk
dilaksanakan
7 Hari Kerja Tindakan di
lapangan
Surat
Perjanjian
Kerjasama
dengan
pihak ketiga
6. Tindakan di Lapangan 210 Hari
Kerja
Budidaya
tanaman
perkebunan dg
hasil optimal
koordinasi
dengan
pihak
terkait
SOP PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PERKEBUNAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPersyaratan/
Perlengkapan
1. Persiapan di lapang untuk Budidaya
Tanaman Perkebunan untuk PAD
Perkebunan
Peralatan kerja
lapangan
21 Hari
Kerja
Data persiapan
lapang kondisi
awal Budidaya
Tanaman
Perkebunan
untuk PAD
Kendaraan
bermotor
ATKData persiapan
lapang kondisi
awal Budidaya
Tanaman
Perkebunan
untuk PAD
Perkebunan
Data
Administrasi
umum dan
administrasi
keuangan
Kebijakan
Kepala Bidang
Perkebunan
Hasil Kebijakan
yang sudah
diotorisasi
Kepala Dinas
Tindakan di
lapangan
MULAI
7. Monitoring dan Evaluasi hasil tindakan di
lapangan
21 Hari
Kerja
Panen,
Penjualan dan
Penyetoran
Hasil
penjualan sbg
PAD
Perkebunan
Pihak
ketiga/
pembeli
hasil
perkebunan
8. Pelaporan Hasil Tindakan dan Pelaporan
Hasil Monev sebagai Data untuk Tindakan
mendatang
1 Hari Kerja Laporan Hasil
PAD
Perkebunan
Tahunan
Panen,
Penjualan dan
Penyetoran
Hasil penjualan
sbg PAD
Perkebunan
Budidaya
tanaman
perkebunan dg
hasil optimal
SELESAI
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM PERKEBUNAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. S1
2. SMU
2.
3.
4.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Eksternal 1. Data Pengembangan Tanaman dan Produksi Tanaman Semusim dari Petugas Teknis Kecamatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Kalau Penyusunan Data Tan. dan Produksi Tan. Semusim tidak dilaksanakan
maka akan berakibat kebijakan tahun berikutnya kurang tepat dan tidak benar
Undang-undang RI No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam
Undang-undang RI No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
NIP. 19590601 198202 1 005
SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
BIDANG PERKEBUNAN
Peraturan Bupati Ponorogo No 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten PonorogoPONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Mantri
Perkebunan
Koordinator
Manbun
Staf Seksi
Tanaman
Semusim
Kepala Bidang Kepala Dinas Waktu Output Ket
1
15 menit
Nota Dinas
2 15 menit
3 10 menit
4 10 menit
5 3 hari
6
7 1 hari
8 2 hari
9 10 menit
10 15 menit
11 15 menit
12 15 menitPenandatanganan Dokumen Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Semusim oleh Kepala Dinas
Penyempurnaan Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman Semusim sesuai
hasil verifikasi
Penyimpanan file Dokumen Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Semusim sesuai hasil verifikasi
Print / cetak Dokumen Data Tanaman
dan Produksi Tanaman Semusim sesuai
hasil verifikasi
Memparaf Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim sesuai hasil
verifikasi oleh Kabid Perkebunan
File Dok. Data Tan. dan
Produksi Tan. Semusim sesuai
hasil verifikasi
Nota Dinas untuk Penyusunan Data
Tanaman dan Produksi PerkebunanKertas
Penyampaian Nota Dinas kepada Kepala
Bidang Perkebunan
Nota Dinas yang didisposisi
Verifikasi Draft Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman Semusim
Disposisi Nota Dinas kepada Kepala Seksi
Tanaman Semusim
Pengumpulan data Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim dari Mantri
Perkebunan
3 hari
Nota Dinas yang telah
didisposisi
Nota Dinas yang telah
didisposisi
Rekapitulasi data laporan data
jumlah dan data produksi
tanaman semusim
Draff Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman
Semusim
Draff Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman
Semusim yang sudah
diverifikasi
PROSEDUR
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi
Tanaman
Semusim
Persyaratan/Kelengkapan
Soft Copy Dokumen Data
Tanaman dan Produksi
Tanaman Semusim sesuai
hasil verifikasi
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim
Dok. Data Tanaman dan
Produksi Tan. Semusim yang
telah diparaf Kabid
Perkebunan
Nota Dinas
Menyampaikan nota dinas kepada Staff
Seksi Tanaman Semusim untuk
melaksanakan
Nota Dinas yang telah didisposisi
Persiapan pelaksanaan
pekerjaan
Rekapitulasi data laporan data
jumlah dan data produksi
tanaman semusim
Draff Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim
- Data jumlah dan Data
produksi per kecamatan,
- alat tulis,
- komputer / laptop
Pengolahan data Data Tanaman dan
Produksi Perkebunan dari Mantri
Perkebunan menjadi Draff Laporan Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Semusim
Draff Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim
yang sudah diverifikasi
Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim
yang sudah disempurnakan
Soft Copy Data Tan. dan Produksi
Tan. Semusim sesuai hasil
verifikasi
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim
sesuai hasil verifikasi
Dok. Data Tan. dan Produksi Tan.
Semusim yg telah diparaf Kabid
bun
Dok. Data Tan. dan Produksi Tan.
Semusim yang telah disahkan
Kepala Dinas
mulai
Mantri
Perkebunan
Koordinator
Manbun
Staf Seksi
Tanaman
Semusim
Kepala Bidang Kepala Dinas Waktu Output KetUraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi
Tanaman
Semusim
Persyaratan/Kelengkapan
13 Dokumen Laporan Akhir 15 menit
usulan lokasi hibah yg
telah ditetapkan
NIP. 19590601 198202 1 005
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Penyampaian Laporan Dokumen Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Semusim yang telah disahkan Kepala
Dinas kepada Kasi Tanaman Semusim
untuk dilaporkan dan diarsipkan
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusimyang
telah disahkan Kepala Dinas yang
telah dilaporkan dan diarsipkan
selesai
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. S1
2. SMU
2.
3.
4.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Eksternal 1. Data Pengembangan Tanaman dan Produksi Tanaman Tahunan dari Petugas Teknis Kecamatan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Kalau Penyusunan Data Tan. dan Produksi Tan. Tahunan tidak dilaksanakan
maka akan berakibat kebijakan tahun berikutnya kurang tepat dan tidak benar
Undang-undang RI No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam
Undang-undang RI No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
NIP. 19590601 198202 1 005
SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN
BIDANG PERKEBUNAN
Peraturan Bupati Ponorogo No 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten PonorogoPONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Mantri
Perkebunan
Koordinator
Manbun
Staf Seksi
Tanaman
Semusim
Kepala Bidang Kepala Dinas Waktu Output Ket
1 15 menit Nota Dinas
2 15 menit
3 10 menit
4 10 menit
5 3 hari
6
7 1 hari
8 2 hari
9 10 menit
10 15 menit
11 15 menit
12 15 menitPenandatanganan Dokumen Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Tahunan oleh Kepala Dinas
Penyempurnaan Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman Tahunan sesuai
hasil verifikasi
Penyimpanan file Dokumen Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Tahunan sesuai hasil verifikasi
Print / cetak Dokumen Data Tanaman
dan Produksi Tanaman Tahunan sesuai
hasil verifikasi
Memparaf Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan sesuai hasil
verifikasi oleh Kabid Perkebunan
File Dok. Data Tan. dan
Produksi Tan. Tahunan sesuai
hasil verifikasi
Nota Dinas untuk Penyusunan Data
Tanaman dan Produksi PerkebunanKertas
Penyampaian Nota Dinas kepada Kepala
Bidang Perkebunan
Nota Dinas yang didisposisi
Verifikasi Draft Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman Tahunan
Disposisi Nota Dinas kepada Kepala Seksi
Tanaman Tahunan
Pengumpulan data Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan dari Mantri
Perkebunan
3 hari
Nota Dinas yang telah
didisposisi
Nota Dinas yang telah
didisposisi
Rekapitulasi data laporan data
jumlah dan data produksi
tanaman tahunan
Draff Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman
Tahunan
Draff Laporan Data Tanaman
dan Produksi Tanaman
Tahunan yang sudah
diverifikasi
PROSEDUR
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi
Tanaman
Semusim
Persyaratan/Kelengkapan
Soft Copy Dokumen Data
Tanaman dan Produksi
Tanaman Tahunan sesuai hasil
verifikasi
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan
Dok. Data Tanaman dan
Produksi Tan. Tahunan yang
telah diparaf Kabid
Perkebunan
Nota Dinas
Menyampaikan nota dinas kepada Staff
Seksi Tanaman Tahunan untuk
melaksanakan
Nota Dinas yang telah didisposisi
Persiapan pelaksanaan
pekerjaan
Rekapitulasi data laporan data
jumlah dan data produksi
tanaman tahunan
Draff Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan
- Data jumlah dan Data
produksi per kecamatan,
- alat tulis,
- komputer / laptop
Pengolahan data Data Tanaman dan
Produksi Perkebunan dari Mantri
Perkebunan menjadi Draff Laporan Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Tahunan
Draff Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan yang
sudah diverifikasi
Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan yang
sudah disempurnakan
Soft Copy Data Tan. dan Produksi
Tan. Tahunan sesuai hasil
verifikasi
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan
sesuai hasil verifikasi
Dok. Data Tan. dan Produksi Tan.
Tahunan yg telah diparaf Kabid
bun
Dok. Data Tan. dan Produksi Tan.
Tahunan yang telah disahkan
Kepala Dinas
mulai
Mantri
Perkebunan
Koordinator
Manbun
Staf Seksi
Tanaman
Semusim
Kepala Bidang Kepala Dinas Waktu Output KetUraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi
Tanaman
Semusim
Persyaratan/Kelengkapan
13 Dokumen Laporan Akhir 15 menit
usulan lokasi hibah yg
telah ditetapkan
NIP. 19590601 198202 1 005
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Penyampaian Laporan Dokumen Data
Tanaman dan Produksi Tanaman
Tahunan yang telah disahkan Kepala
Dinas kepada Kasi Tanaman Tahunan
untuk dilaporkan dan diarsipkan
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Tahunan yang
telah disahkan Kepala Dinas yang
telah dilaporkan dan diarsipkan
selesai
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PENYUSUNAN PEMANTAUAN HARGA PASAR PERKEBUNAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. S1
2. SMU
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Eksternal 1. Daftar harga pasar dari produsen dan pedagang
2. Kendaraan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten PonorogoPONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Penanganan pemantauan harga pasar yang tidak optimal menyebabkan perhitungan laju
inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kurang akurat.
Petugas Pemantau Harga Pasar Kepala Bidang Kepala Dinas Waktu Output Ket
1
15 menit
Nota Dinas
2 15 menit
3 10 menit
4 3 hari
5 1 hari
6
7
8 15 menit
9 1 jam
10 15 menit
11 15 menit
12 15 menit
- Lap. Prod & Harga komoditas Perkebunan
- Daftar Harga produksi dari produsen / petani /
Pedagang
1 jam
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Peny. Dok. Lap. Harga Pasar Perkebunan yang
telah disahkan Kepala Dinas kepada Kasi Bina
Usaha Bidang Perkebunan untuk dilaporkan dan
diarsipkan.
Penyimpanan file DokumenLaporanHargaPasar
Perkebunan sesuai hasil verifikasi
Print / cetak Dok. Lap. Harga Pasar Perkebunan
sesuai hasil verifikasi
Memparaf Dokumen Laporan Harga Pasar
Perkebunan sesuai hasil verifikasi oleh Kabid
Perkebunan
Penandatanganan DokumenLaporanHargaPasar
Perkebunan oleh Kepala Dinas
KABUPATEN PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Soft Copy Dokumen Laporan Harga Pasar Perkebunan
sesuai hasil verifikasi
Nota Dinas tentang laporan harga pasar
komoditas PERKEBUNANKertas
Penyampaian Nota Dinas ke Kepala Bidang
Perkebunan
Nota Dinas yang didisposisi
Penyempurnaan draft Harga Pasar Perkebunan
yang telah diverifikasi kepada petugas penyusun
dan penyempurnaan draft
Disposisi Nota Dinas ke Kepala Seksi Bina Usaha
Perkebunan
Penyusunan Harga Pasar Perkebunan
1 jam
Nota Dinas yang telah didisposisi
draft harga pasar perkebunan
Dok. Data Tan. dan Produksi Tan.
Semusim yg telah diparaf Kabid
bun
Dok. Data Tan. dan Produksi Tan.
Semusim yang telah disahkan
Kepala Dinas
Pengumpulan data-data
Nota Dinas
Mutu Baku
Persyaratan/Kelengkapan
Dokumen Laporan Harga Pasar Perkebunan yang telah
diparaf Kabid Perkebunan
Dokumen Laporan Harga Pasar Perkebunan yang telah
disahkan Kepala Dinas
draft harga pasar yg telah diverifikasi
File Dokumen Laporan Harga Pasar Perkebunan sesuai
hasil verifikasi
Nota Dinas yang telah didisposisi
Persiapan pelaksanaan pekerjaan
Rekapitulasi data laporan data
jumlah dan data produksi tanaman
semusim
Draff Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim
- komputer, printer, kertas, tinta printer, data hasil
pemantauan harga pasar
Draff Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim yang
sudah diverifikasi
Laporan Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim yang
sudah disempurnakan
Soft Copy Data Tan. dan Produksi
Tan. Semusim sesuai hasil verifikasi
Dokumen Data Tanaman dan
Produksi Tanaman Semusim sesuai
hasil verifikasi
PROSEDUR
Uraian Prosedur Kepala Seksi
Peng. &
Pemasaran
Verifikasi Draft Harga Pasar Perkebunan oleh
Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan
Dokumen Laporan Harga Pasar Perkebunan
mulai
mulai
Petugas Pemantau Harga Pasar Kepala Bidang Kepala Dinas Waktu Output Ket
Mutu Baku
Persyaratan/KelengkapanUraian Prosedur Kepala Seksi
Peng. &
Pemasaran
NIP. 19590601 198202 1 005
SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan Januari 2018
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda NIP 19610626 198603 1 014
Nama SOP Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Ponorogo
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU RI Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
2. Surat Keputusan Gubernur JawaTimur Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Program Inseminasi
Buatan Sejuta Akseptor Sapi (intan Sejati) Jawa Timur.
1. Mempunyai kompentensi jasa pelayanan Inseminasi Buatan
2. Tertib Administrasi
3. Teliti
4. Mampu bekerja dengan cepat
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Straw
2. Countainer N2 cair
3. N2 cair
4. Gun
5. Glove
6. Sheet
7. Alat Tulis Kantor
8. Hp
9. Kendaraan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Mencatat pada buku harian IB
2. Mencatat pada blangko laporan pelaksanaan IB
3. Mencatat pada blangko laporan kebuntingan
4. Mencatat pada blangko laporan kelahiran
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN JL. Urip sumohardjo No. 58 Telp. (0352) 481041
PONOROGO
DIAGRAM ALIR SOP PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Peternak
Petugas pelayanan
Kepala Seksi Kepala Bidang
Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. Laporan Permintaan IB dari peternak Kartu Ternak 10 menit Laporan diterima
petugas
2. Pelaksanaan IB
Straw,Sheet,Gun,N2
cair, Glove,
Kendaraan
15 menit Ternak sudah di IB
3. Mencatat pada buku harian IB
ATK 10 menit Laporan IB sudah
tercatat pada buku
harian IB
4. Mencatat pada blangko laporan
pelaksanaan IB
ATK 10 menit Laporan IB sudah
tercatat pada blangko
laporan pelaksanaan
IB
5. Mencatat pada blangko laporan
kebuntingan
ATK 10 menit Laporan kebuntingan
tercatat pada blangko
laporan kebuntingan
6. Mencatat pada blangko laporan
kelahiran
ATK 10 menit Laporan kelahiran
tercatat pada blangko
laporan kelahiran
7. Merekap kegiatan IB selama sebulan
ATK 3 jam Rekap laporan IB
selama 1 bulan
8. Melapor ke Kasi Perbibitan dan Produksi
Peternakan
Berkas laporan 30 menit Laporan terkoreksi
9. Kasi Perbibitan dan Produksi
Peternakan melaporkan ke Kepala
Bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan
Laporan final 30 menit Laporan terkoreksi
10. Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan melaporkan ke
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Laporan final 30 menit Bahan tindak lanjut
dan arsip
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. 1. Memiliki pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Memiliki pemahaman terkait peraturan pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
2. 3. Memiliki pengetahuan tentang Pelayanan dan Pengobatan Hewan;
4. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang Handling Hewan;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP SIP Ijin Medik Veteriner 1. Obat - obatan, Spuit, dll
2. Kendaraan
3. Surat Tugas
4. Komputer, ATK, Buku Kegiatan
5. Telp/HP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
SEKSI KESEHATAN HEWAN
BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan.
Ir. H. HARMANTO, MMA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
PONOROGO
PemohonMedik
VeterinerKasi Keswan
Kabid
Peternakan &
Keswan
Kepala Dinas Waktu Output Ket
1 5 menit
2 15 menit
3 1 jam
4 1 jam
5 1 jam
6 2 hari
7 15 menit
8 2 jam
9 1 jam
10 30 menit
Ya
11 Tidak 15 menit
Ya
Melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis
hewan, dan apabila perlu melakukan
pengambilan sampel untuk diuji secara
laboratoris dalam mendukung diagnosa dan
mencatat pada buku kegiatan
Box berisi obat-obatan dan alat
pemeriksaan, sepatu
boot, masker, sarung tangan,
spuit, buku kegiatan, kandang
jepit/tali
Menetapkan diagnosa penyakit dan
melakukan pengobatan yang sesuai dengan
diagnosa
Buku kegiatan pemeriksaan dan
pengobatan hewan, stetoskop,
termometer, sepatu boot, masker,
sarung tangan, spuit, plastic glove,
kandang jepit, plastik, spidol, box
sampel
Disposisi dari Kadis Disposisi ke Kasi
Keswan
Disposisi dari Kabid Peternakan
dan Keswan
Disposisi Kasi Keswan, Telp/HP,
Kendaraan
Janji temu dengan
pelapor
Buku kegiatan pemeriksaan dan
pengobatan hewan
Sampai di rumah
pemohon
Menerima laporan dari pemohon dan
menginformasikan kepada atasan masing-
masing
Laporan terkoreksi
Melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk
kunjungan ke lapangan dalam rangka
pemeriksaan dan pengobatan hewan
Menerima Medik Veteriner dan mendampingi
pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan
Medik Veteriner
Menugaskan Medik Veteriner untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan dan
pengobatan hewan
Disposisi ke Medik
Veteriner
Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan
dan pengobatan kepada Kasi Keswan
Kasi Keswan memberikan laporan kepada
Kabid Peternakan dan Keswan, jika setuju
diserahkan ke Kabid Peternakan dan Keswan,
jika tidak dikembalikan ke Medik Veteriner
untuk dikoreksi
Prosedur
pemeriksaan
terlaksana
Pengobatan selesai
dilakukan
Komputer, ATK, Buku Kegiatan Laporan
Pengobatan
Laporan dari Medik Veteriner
Laporan diterima
Dinas
Menerima laporan dari bawahan atau dari
pemohon dan memerintahkan Kabid
Peternakan dan Keswan
untuk menindaklanjuti laporanMeminta Kasi Keswan untuk menugaskan
Medik Veteriner melakukan pengecekan ke
lokasi
Permohonan pemeriksaan dan
pengobatan hewan
Surat permohonan, laporan dari
bawahan atau pemohon
Disposisi ke Kabid
Peternakan dan
Keswan
Meminta pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan kepada Dinas baik secara tertulis atau
lisan
Surat permohonan pemeriksaan
dan pengobatan pengobatan atau
permohonan lisan via telpon/pesan
singkat
Laporan masuk ke
Dinas
PROSEDUR
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
PemohonMedik
VeterinerKasi Keswan
Kabid
Peternakan &
Keswan
Kepala Dinas Waktu Output Ket
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
12 15 menit
Tidak
13 Kepala Dinas 15 menitLaporan final Bahan tindak lanjut
dan arsip
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Laporan dari Kasi Keswan Laporan terkoreksi
NIP. 19590601 198202 1 005
Pembina Utama Muda
Kabid Peternakan dan Keswan menerima
laporan dari Kasi Keswan, jika setuju
diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju
dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi
Ir. H. HARMANTO, MMA
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PERMOHONAN REKOMENDASI SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. 1. Memiliki pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Memiliki pengetahuan tentang Keamanan , Mutu dan Gizi Pangan ,Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
2.
3.
4.
5.
6.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Laboratorium
2. Buku Peraturan Perundang - Undangan
3. Meja dan Kursi Petugas Pelayanan
4. Komputer/Laptop dan Printer
5. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. Pemohon tidak memiliki persyaratan administrasi dan teknis yang lengkap 1. Formulir Pendaftaran
2. Lembar Chek List Prosedur
Permentan No.381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Soemohardjo No. 58 Telp. (0352) 481041
PONOROGO
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
PP No.2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
PP No.95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Ir. H.HARMANTO, MMA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
SEKSI KESMAVET DAN P2HP
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Bid Peternakan
dan Keswan
Kasi Kesmavet
P2Hp
Kabid
Peternakan
dan Keswan
Sekretaris Kepala DinasDinas
Peternakan Prov
Jatim
Tim auditor Waktu Output Ket
1
Surat Permohonan
(Memenuhi syarat
administrasi dan Teknis
Surat Permohonan
Sertifikasi Nomor
Kontrol Veteriner (NKV)
Permohonan dapat PT/CV/
masyarakat
2 - 7 hari Syarat administrasi:
Surat permohonan sertifikasi,
- KTP/Akte pendiriaan, Surat
keterangan domisili, SIUP,
3 - Kendaraan 3 hari NPWP, TDP, Izin HO,
- Alat Komunikasi Rekomendasi dr Dinas yg
membidangi fungsi Peter-
nakan Kab/Kota.
4 1 hari Surat Perintah Syarat teknis:
Memiliki dokumen yg diper--
syaratkan unt RPH, RPU, unit
Pengolahan asal hewan,
5 - 10 menit Peralatan Siap bangunan, sarana & Prasara-
na.Tenaga kerja teknis & pe-
nanggung jawab teknis.
proses penanganan yg hygie-
nis dan cara budidaya yg baik
Sertifikat NKV (Terbit/Ditunda/Ditolak) Penyiapan Sarana Kerja
Kendali
persuratan/Disposisi
Pemberitahuan ke Pemohon
Uraian Prosedur
Menerima Surat Permohonan /
Rekomendasi, Pencatatan Agenda
PROSEDUR
Koordinasi
Pemohon/Mas
yarakat
Pelaksana Mutu Baku
Rencana Pemantauan
Kelengkapan
PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTANI / GAPOKTAN
Klasifikasi Pelaksana
1. Permendagri 73 Tahun 2009 1. Sarjana/D3
2. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer dan Internet
2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 3. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi
4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan
5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja
dalam tim
1. SOP Penilaian Kemampuan Kelompoktani / Gapoktan 1. Komputer, Printer;
2. ATK
3. DPA/RKA
4. Jaringan Internet
5. Lembar Kerja, Rencana Kerja
6. Jadual pelaksanaan
Pencatatan dan Pendataan
1
Nama SOP
Apabila tidak dilaksanakan penilaian kemampuan Kelompoktani / Gapoktan maka klasifikasi
kelompoktani / Gapoktan tidak diketahui
Daerah kepada Masyarakat
Peringatan
050/ /SOP/405.24/2019
Januari 2019
Peralatan/Perlengkapan
Kabupaten Ponorogo
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Ir H. HARMANTO, MMA
Keterangan Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Keterkaitan
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Dasar Hukum
Maret 2019
Kepala Dinas Pertanian dan
Perikanan
Tentang Tata cara pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah
KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nomor SOP
PenyuluhKoordinator
PP
Kelompoktani/
Gapoktan
Kepala Seksi
Kelembagaan
Kepala Bidang
Penyuluhan
Kepala Dinas
Pertanian Dan
Perikanan
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1. Kepala Seksi Kelembagaan menyiapkan
instrumen, menyusun dan menetapkan jadwal
penilaian serta menyiapkan form laporan
penilanan
Rencana Kegiatan
dean instrumen
Penilaian
1 hari Jadwal Penilaian,
Form Penilaian,
Instrumen penilaian
2 Kepala Bidang menetapkan metodologi
penilaian dan membentuk Tim penyelenggara
Metode Penilaian dan
Instrumen penilaian
1 hari Metodologi penilaian
meliputi wawancara,
pengamatan dan
instrumen penilaian
meliputi kelengkapan
administrasi dan
perkembangan usaha
kelembagaan Poktan
/ Gapoktan
3 Kepala Dinas menetapkan dan
menugaskanTim Verifikasi Pelaksanan
penilaian Kelompoktani/Gapoktan Tingkat
Kabupaten
Tim Pelaksana
Verifikasi penilaian
kemampuan Poktan
/ Gapoktan Tingkat
Kabupaten
1 hari Surat Keputusan
Kepala Dinas
Pertanian Dan
Perikanan tentang
Tim Penyelenggara
Penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan
4 Kepala Bidang melakukan sosialisasi tentang
metodologi, jadwal dan pelaksanaan penilaian
di BPP dan Desa
Instrumen penilaian,
metodologi penilaian,
form penilaian,
jadwal penilaian,
tugas pelaksana Tim
verifikasi dan
mekanisme
pelaporan
6 hari Pelaksana memahami
instrumen,
metodologi, jadwal
serta mekanisme
pelaporan penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan
5 Penyuluh melaksanakan penilaian
kelompoktani / Gapoktan
Form penilaian
kemampuan Poktan
/ Gapoktan
2 minggu -
1 bulan
Hasil penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan,
wawancara dan
observasi lapang
No Aktivitas
Mutu BakuPelaksana
Ket
6 Penyuluh melaksanakan verifikasi dan analisis
data kelas Poktan / Gapoktan dengan
klasifikasi sebagai berikut : Kelas Pemula nilai
dari 0 - 245, Kelas Lanjut nilai dari 246 - 455,
Kelas Madya nilai dari 456 - 700, Kelas Lanjut
nilai dari 701 - 1000
Instrumen hasil
penilaian , catatan
hasil wawancara dan
observasi, Acuan
klasifikasi
kemampuan Poktan
/ Gapoktan
2 minggu Hasil penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan di Wilayah
Binaan Penyuluh
Pertanian
7 Penyuluh membuat laporan penilaian
kemampuan Poktan / Gapoktan di wilayah
binaan kepada Koordinator PP
Rekapitulasi hasil
penilaian
kemampuan Poktan
/ Gapoktan di
Wilayah Binaan
Penyuluh Pertanian
2 hari Laporan hasil
penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan kepada
Koordinator PP
8 Koordinator PP merekap hasil penilaian di
tingkat kecamatan
Rekapitulasi hasil
penilaian
kemampuan Poktan
/ Gapoktan tingkat
WKPP
2 hari Laporan Rekapitulasi
hasil penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan Tingkat
Kecamatan
9 Koordinator PP membuat laporan hasil
penilaian kepada Kepala Seksi Kelembagaan
melalui Tim Penilai Tingkat Kabupaten
Laporan Rekapitulasi
hasil penilaian
kemampuan Poktan
/ Gapoktan Tingkat
Kecamatan
1 hari Laporan hasil
penilaian
kemampuan Poktan /
Gapoktan Kepada
Kepala Seksi
Kelembagaan
10 Kepala Seksi membuat rekapitulasi dan
laporan hasil penilaian kepada Kepala Bidang
Rekapitulasi hasil
penilaian Tingkat
Kecamatan
2 minggu Rekapitulasi hasil
penilaian Poktan /
Gapoktan Tingkat
Kabupaten
11 Kepala Bidang penyuluhan membuat laporan
hasil penilaian kepada Kepala Dinas Pertanian
Dan Perikanan
Rekapitulasi hasil
penilaian Poktan /
Gapoktan Tingkat
Kabupaten
1 hari Laporan hasil
penilaian Poktan /
Gapoktan Tingkat
Kabupaten
12 Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan
Menetapkan Kelas Kemampuan Poktan /
Gapoktan
Laporan hasil
penilaian Poktan /
Gapoktan Tingkat
Kabupaten
1 hari Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Dan
Perikanan tentang
kelas kemampuan
Poktan / Gapoktan
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana
1. 1Undang-undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan.
2. Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
3. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Nomor: 112/Per/OT.140/J/10/14 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Balai
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
1. SLTA
2. D3
3. D4
4. S1
5. S2
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Eksternal
1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur
Penumbuhan KelompokTani
2. Dokumen persyaratan untuk penumbuhan kelompoktani
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila tidak dilakukan klasifikasi BPP maka klasifikasi BPP tidak diketahui.
KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Kasi Motode dan Informasi Kepala
Tim Penilai KET.
Klasifikasi di PERSYARATAN/
Penyuluh Bidang Penyuluhan Bupati WAKTU
OUTPUT Kabupaten KELENGKAPAN
Kepala Bidang Penyuluhan
menyiapkan Jadwal instrumen,
klasifikasi menyusun dan
Rencana
dan menetapkan jadwal
kegiatan
pelaporan 1. penilaian klasifikasi, 1 hari
Instrumen
hasil pelaksana klasifikasi
klasifikasi
klasifikasi dan pelaporan hasil
klasifikasi BPP Instrumen
klasifikasi
Instrumen Pelaksana
penilaian
klasifikasi Kepala Bidang Penyuluhan
Daftar
memahami melakukan
pelaksana
instrumen,
sosialisasi
penilaian
jadwal dan instrumen, jadwal klasifikasi tugas serta penilaian klasifikasi,
Tugas
2.
1 hari mekanisme tugas pelaksana pelaksana
pelaporan klasifikasi di klasifikasi
hasil kecamatan dan Mekanisme
klasifikasi kabupaten serta pelaporan
pelaporan penilaian klasifikasi
Instrumen klasifikasi,
meliputi : aspek
Kepala Bidang Penyuluhan
kelembagaan,
ketenagaan,
Hasil bersama Penyuluh
penyelenggaraan
penilaian 3. melakukan
1 minggu sarana prasarana klasifikasi BPP penilaian klasifikasi dan pembiayaan
secara mandiri
Data
inventarisasi
BPP
Kepala Bidang Penyuluhan Hasil penilaian
membuat laporan
klasifikasi secara Terkirimnya hasil penilaian
4. mandiri oleh 1 hari hasil klasifikasi secara
BPP klasifikasi BPP mandiri kepada
Kepala Dispertakan
Hasil penilaian
klasifikasi secara
mandiri oleh
Kepala Bidang Penyuluhan
BPP Acuan klasifikasi
dan Tim Penilai
BPP yaitu: BPP
klasifikasi BPP di
Pratama dengan Hasil akhir
Kabupaten
nilai ≤475,
klasifikasi memverifikasi dan
5. menganalisis hasil BPP Madya 2 minggu BPP dengan nilai
beserta
penilaian mandiri
476-650,
rekapan
klasifikasi BPP
BPP Utama
nilainya
dengan nilai 651-
825,
BPP Aditama
dengan nilai
826-1000
Kepala BP4K
Terkirimnya
hasil penilaian mengusulkan hasil
klasifikasi klasifikasi BP3K
Hasil penilaian
BP3K dan kepada Bupati
6.
klasifikasi BPP 1 hari usulan untuk ditetapkan
penetapan lebih lanjut dalam
klasifikasi keputusan Bupati
BP3K kepada
Bupati
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
Seksi Ketenagaan Penyuluhan Bidang Penyuluhan
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005 Nama SOP MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. : PER/02/MENPAN/2/2007, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
4. Peraturan Menteri Pertanian No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
1. S1 2. S2
5. Permentan No. 67 Tahun 2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. Eksternal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hokum Prosedur Latihan dan Kunjungan Penyuluh
2. Programa Penyuluhan Pertanian 3. Rencana Kerja Penyuluh
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
1. Kalau Kegiatan ini tidak dilakukan, maka penyuluh tidak melaksanakan TUPOKSI nya sehingga dilakukan peringatan secara lisan sebanyak 3 kali, peringatan tertulis,dan dikenakan sanksi.
.
NO.
AKTIFITAS PELAKSANA MUTU BAKU KET. Kabid.
Penyuluhan
Kasi Ketenagaan Penyuluhan
Koordinator Penyuluh
Kabupaten
Koordinator PP
Kecamatan
Tim Supervisi
Penyuluh Pertanian
Kecamatan Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1 Pertemuan untuk menentukan jadwal monev dan supervisi di tingkat kabupaten
Data BPP dan PP 1 Hari Jadwal pelaksanaan dan instrumennya
2 Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervise
Jadwal pelaksanaan dan instrumennya, data PP
1 hari
Surat Perintah
3 Kepala Seksi berkoordinasi dengan Koordinator PP Kabupaten perihal jadwal pelaksanaan, materi, dan pembentukan Tim Supervisi untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi
Surat Perintah, Data PP
1 Hari
Jadwal Pelaksanaan dan Materi Penilaian
4 Membuat surat pemberitahuan jadwal monitoring evaluasi dan supervise
Jadwal Pelaksanaan 1 Hari
Surat Pemberitahuan jadwal monitoring evaluasi dan supervise
5 Pemberitahuan jadwal monitoring evaluasi dan supervisi kepada Koordinator PP Kecamatan
Surat Pemberitahuan jadwal monitoring evaluasi dan supervisi
1 Hari Siap data dan personil/PP di masing-masing BPP
6 Melaksanakan Monitoring evaluasi dan supervisi di BPP
Data hasil monitoring evaluasi dan supervisi 21
Hari
Penilaian hasil kinerja PP
7 Melaksanakan pertemuan di tingkat kabupaten untuk membahas hasil monitoring evaluasi dan supervise
Data hasil monitoring evaluasi dan supervisi
1 Hari
Penilaian hasil kinerja PP
8 Kepala Bidang membuat surat panggilan kepada penyukuh yang tidak menyelesaikan laporan hasil kinerja
Penilaian hasil kinerja PP yang tidak lengkap
1 Hari
Surat Panggilan
9 Pemanggilan Penyuluh yang tidak lengkap Laporan Hasil Kinerjanya
Surat Panggilan 1 Hari
Surat Pernyataan melengkapi laporan hasil kinerja
10 Penyuluh melengkapi Laporan Hasil Kinerja
Kekurangan Laporan Hasil Kinerja 1 Hari
Laporan Hasil Kinerja
11 Penyuluh melaporkan hasil kinerja yang sudah lengkap
Laporan Hasil Kinerja yang sudah lengkap 1 Hari
Laporan Hasil Kinerja yang sudah lengkap
Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018
Tanggal Pembuatan
Tanggal revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir.H.HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590601 198202 1 005
Nama SOP KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PERIKANAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. 1. D3/ Sarjana Perikanan
2. Penyuluh wilayah kerja masing- masing Kecamatan
2. 3. Mampu berkerja dengan cepat
3.
4.
5.
6.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Perikanan 1. Komputer, printer;
2. Peratutan perundang-undangan terkait;
3. ATK.
4. Form CPCL
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. SK Bupati segera dibuat setelah SK Kepala Dinas disahkan 1. Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy
Permen KP Nomor 4/ PERMEN-KP/ 2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha
Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat
Permen KP Nomor 41/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan
SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN
Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang- Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan
Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
NIP. 19590601 198202 1 005
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp. (0352) 481041
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
PONOROGO
Kelompok Bupati Kepala Kepala Kepala Penyuluh Kelengkapan Waktu Output
Ponorogo Dinas Bidang Seksi Binus Tim Teknis
1 Permohonan bantuan perikanan Proposal
dari kelompok pembudidaya ikan
Kepada Kepala Dinas Pertanian dan
Perikanan melalui proposal
2 Proposal di masukkan ke Dinas Proposal surat disposisi
Pertanian dan Perikanan
3 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Proposal surat disposisi
memberikan
disposisi kepada kepala bidang
peternakan dan perikanan untuk
dipertimbangkan sebagai calon
penerima bantuan perikanan
4 Kepala Bidang Proposal surat disposisi
Perikanan selanjutnya memberikan
disposisi kepada kepala seksi perbenihan
dan budidaya untuk menugaskan
penyuluh perikanan + tim teknis
mensurvey pemohon bantuan
5 Kepala Seksi Perbenihan dan Budidaya Proposal Surat Disposisi
menugaskan penyuluh perikanan
untuk melakukan survey
6 Penyuluh perikanan mendapatkan Surat Tugas Form CPCL
tugas untuk mensurvey kelompok Proposal
pemohon bantuan
7 Penyuluh perikanan melaporkan Surat tugas Berita acara
hasil survey kepada kepala seksi Proposal hasil survey
Perbenihan dan budidaya Form CPCL
8 Kepala seksi melaporkan hasil Berita acara Berita acara
survey kepada kepala bidang hasil survey hasil survey
perikanan Form CPCL
9 Kepala bidang Berita acara hasil Undangan rapat
PROSEDUR PENENTUAN KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN PENERIMA BANTUAN PERIKANAN
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
perikanan menginstruksikan untuk survey, nama- nama
diadakan rapat hasil survey kelompok calon
penyuluh perikanan penerima bantuan
10 Rapat pembahasan hasil survey di Nama- nama Notulen, Berita
hadiri : Kepala Bidang kelompok calon acara hasil rapat
perikanan, kepala seksi bina usaha penerima bantuan Form CPCL
tani, penyuluh perikanan Form CPCL
Hasil rapat menentukan pemohon
bantuan layak atau tidak menerima
bantuan
12 Kepala bidang peternakan dan Berita acara Berita acara
perikanan melaporkan hasil rapat hasil rapat hasil rapat
kepadakepala dinas pertanian dan perikanan Nama-nama kelompok Form PCL
untuk
selanjutnya dibuatkan SK Penerima calon penerima
bantuan bantuan
13 Kepala Dinas menerbitkan SK Berita acara hasil SK
Penerima bantuan perikanan + tim rapat, Form CPCL
teknis dilapangan
14 Kepala Dinas mengeluarkan nota dinas SK Dinas SK Bupati
permohonan SK Bupati penerima SK Bupati yang sudah
bantuan dan tim teknis dikoreksi hukum,
KETERANGAN :
Bantuan yang bisa diakses oleh masyarakat tidak harus sama dengan dipermohonan proposal, disesuaikan dengan menu bantuan yang tersedia di bidang perikanan
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan Desember 2018
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan Desember 2018
Disahkan Oleh
Judul SOP PENETAPAN LOKASI GEMARIKAN (GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.
2.
3.
4.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyuluhan 1. Komputer
2. 2. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN
BIDANG PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58
PONOROGO
NIP. 19590601 198202 1 005
Kep. Men. Kelautan dan Perikanan No. KEP.58/MEN/2001 “Tata cara pelaksanaan
siswasmas dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDKP”
Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan
KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan
Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Masyarakat Penyuluh Kasi SDPKabid
Perikanan
Kepala
DinasWaktu Output Ket
1 surat permohonan 1 hari
2 surat permohonan 1 hari
3 surat permohonan 30 menit disposisi
4 30 menit disposisi
5 surat tugas 1 hari
6 Form survey 1 hari Laporan
7 Form survey 1 jam Laporan
8 Kegiatan Selesai
PROSEDUR
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan menugaskan petugas/ penyuluh
wilayah mensurvey lokasi untuk gemarikan
Permohonan masyarakat kepada dinas untuk
diadakan penyuluhan tentang pentingnya
makan ikan di wilayahnya
Uraian Prosedur
Penentuan arah
kebijakan
disposisi
Pelaksana
Kelengkapan
Mutu Baku
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan melaporkan hasil laporan dan
petugas survey kepada Kepala Bidang
Perikanan
surat permohonan
waktu pelaksanaan mengikuti jadwal
pencairan kegiatan
Kepala Dinas memberikan disposisi kepada
kepala bidang perikanan untuk
dipertimbangkan sebagai lokasi gemarikan
Kepala Bidang Perikanan memberikan
disposisi kepada Kasi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan untuk
menugaskan petugas/ penyuluh wilayah untuk
mensurvey lokasi untuk gemarikan
Petugas/ penyuluh wilayah memberikan
laporan hasil survey kepada Kasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kepala Bidang Perikanan menginstruksikan
kepada Kasi Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan untuk memasukkan lokasi
gemarikan yang sudah disurvey kedalam
rencana kegiatan
form survey
Pelaksanaan kegiatan
Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Pengesahan
Disahkan Oleh
Judul SOP PENETAPAN LOKASI RESTOCKING (PENEBARAN IKAN) DI PERAIRAN UMUM
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.
2.
3.
4.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyuluhan 1. Komputer
2. 2. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Ir. H. HARMANTO, MMA
Pembina Utama Muda
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Ponorogo
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN
BIDANG PERIKANAN
Jl. Urip Sumoharjo No. 58
PONOROGO
NIP. 19590601 198202 1 005
Kep. Men. Kelautan dan Perikanan No. KEP.58/MEN/2001 “Tata cara pelaksanaan
siswasmas dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDKP”
Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan
KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan
Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Pokmaswas Penyuluh Kasi SDPKabid
Perikanan
Kepala
DinasWaktu Output Ket
1 surat permohonan 1 hari
2 surat permohonan 1 hari
3 surat permohonan 30 menit disposisi
4 30 menit disposisi
5 surat tugas 1 hari
6 Form survey 1 hari Laporan
7 Form survey 1 jam Laporan
8 Kegiatan Selesai
PROSEDUR
Kasi Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan menugaskan petugas/
penyuluh wilayah mensurvey perairan umum
Permohonan POKMASWAS kepada dinas
untuk diadakan penebaran ikan di perairan
umum di wilayahnya
Uraian Prosedur
Penentuan arah
kebijakan
disposisi
Pelaksana
Kelengkapan
Mutu Baku
Kasi Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan melaporkan hasil
laporan dan petugas survey kepada Kepala
Bidang Perikanan
surat permohonan
waktu pelaksanaan mengikuti jadwal
pencairan kegiatan
Kepala Dinas memberikan disposisi kepada
kepala bidang perikanan untuk
dipertimbangkan sebagai lokasi penebaran
Kepala Bidang Perikanan memberikan
disposisi kepada Kasi Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Perikanan untuk
menugaskan petugas/ penyuluh wilayah untuk
mensurvey lokasi perairan umum
Petugas/ penyuluh wilayah memberikan
laporan hasil survey kepada Kasi
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perikanan
Kepala Bidang Perikanan menginstruksikan
kepada Kasi Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan untuk memasukkan
lokasi perairan umum yang sudah disurvey
kedalam rencana kegiatan
form survey
Pelaksanaan kegiatan