PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP...

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L Kj I P )

KECAMATAN BANYUDONO

TAHUN 2019

KECAMATAN BANYUDONO

2020

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyudono Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan

Banyudono dalam mengelola pemerintahan kecamatan berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta

evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga dokumen LKjIP ini dapat

memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Banyudono serta dapat

diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan

target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi di

Kecamatan Banyudono.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan

kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta

Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan,

melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi dan Sub

Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good

Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan Banyudono.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Banyudono ini telah diupayakan sebaik

mungkin, walaupun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan

kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Kecamatan Banyudono telah

mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala melalui koordinasi dengan pejabat

pelaksana teknis kegiatan. Semoga LKjIP ini telah dapat mencerminkan kinerja

Kecamatan Banyudono tahun 2019.

Banyudono, Januari 2020

ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………..…………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………..…………... ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………..………….. iii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………… iv

IKHTISAR EKSKUTIF …………………………………………………..……… v

BAB I PENDAHULUAN …………………………………….…..………….. 1

1.1. Latar belakang ……………….……………………...………… 1

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Banyudono

……..……..…………

3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7

2.1. Rencana Strategis ........................................................... 7

2.2. Perjanjian Kinerja 2019 ..................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………..…………… 9

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .............................................. 10

3.2. Realisasi Anggaran …..……………………..…….…………. 21

BAB IV PENUTUP ………………………………………………..…………. 23

4.1. Simpulan …………………………………………..………….. 23

4.2. Saran ………………………………………………..………… 23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono tahun 2016-

2021

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

5. Pengukuran Kinerja (PK)

6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

.

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan ................... 5

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018................................................ 8

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ............................................ 11





Tabel 3.6 Capaian Kinerja per Sasaran ................................................... 21

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran .............................................. 21

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan

yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Banyudono

selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan

Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banyudono

Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes

atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran sendiri, tingkat pencapaian kinerja sasaran

Kecamatan Banyudono tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima)

sasaran dengan capaian 4 (empat) sasaran berkategori baik dan 1 (satu) sasaran

berkategori cukup. Alokasi anggaran Kecamatan Banyudono pada tahun 2019

sebesar Rp 2.004.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.951.464.218,- (97,35%)

dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp 53.213.782,- (2,65 %).

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa

yang akan datang, diperlukan langkah-langkah antara lain memperkuat fungsi

koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan,

meningkatkan kualitas, dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan

kinerja.

v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan

memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal,

nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah

Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu

kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik,

pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan

sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi

pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai

masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah

adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang

pada intinya muara tuntutan ini adalah terselenggaranya tata kepemerintahan

yang baik (Good Gavernance). Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka

pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut

dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut

dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang

mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

1

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7

Tahun 1999 mewajibkan setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di

dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta

berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis yang

dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada

atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas yang berkewenangan. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai

pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019

yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP

berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu

Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,

Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Banyudono sebagai salah

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

a) sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Kecamatan Banyudono dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan

penetapan kinerja;

b) bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan

Banyudono;

c) bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan

Banyudono pada tahun berikutnya.

d) Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman

dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Banyudono antara lain :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2

c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

d) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2016-2021;

e) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor

37);

f) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor

17);

g) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019

(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 73);

h) Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Banyudono.

A. Kedudukan dan Tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Kecamatan dibentuk dalam

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Camat mempunyai tugas sebagai

berikut :

a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

3

f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau

kelurahan;

h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah

kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i) menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan

Kecamatan; dan

j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan.

B. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Kecamatan Banyudono terdiri dari :

a) Camat;

b) Sekretariat terdiri dari :

- Subbag Umum dan Kepegawaian

- Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

c) Seksi Pemerintahan

d) Seksi Pelayanan

e) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

f) Seksi Perekonomian Pembangunan;

g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Banyudono didukung

oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 27 orang dengan kualifikasi sebagai

berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan sebagai berikut :

Eselon III.A (Camat) : 1 orang

Eselon III.B (Sekcam) : 1 orang

Eselon IV.A (Kasi) : 5 orang

Eselon IV.B (Kasubbag) : 2 orang

Staf kecamatan (JFU) : 18 orang

Jumlah : 27 orang

4

b. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan

SD SMP SMA/

SMK

D.1 D.2 D.3 D.4 S.1 S.2 JML

-

-

14

-

-

1

-

10

2

27

c. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pangkat Golongan

1. Pengatur Muda ( II/a ) : - orang

2. Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) : 1 orang

3. Pengatur ( II/c ) : 2 orang

4. Pengatur Tingkat I ( II/d ) : 3 orang

5. Penata Muda ( III/a ) : - orang

6. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) : 7 orang

7. Penata ( III/c ) : 3 orang

8. Penata Tingkat I ( III/d ) : 9 orang

9. Pembina ( IV/a ) : 1 orang

10. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang

Jumlah : 27 orang

D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Banyudono diperoleh dengan

mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Banyudono), permasalahan dan

atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu

utama kementerian terkait dengan tugas pokok Kecamatan Banyudono,

yaitu :

1. Permasalahan tatakelola pemerintahan, antara lain meliputi:

a. Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur

dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan.

b. Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan

penganggaran

c. Masih rendahnya kesadaram masyarakat untuk meiliki dokumen

kependudukan.

d. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat

waktu.

5

2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah,

antara lain meliputi:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang

berkelanjutanterhadap pengolahan tata guna lahan sesuai dengan

peruntukannya.

b. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi.

3. Permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:

Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan

perempuan serta perlindungan ibu dan anak.

4. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum,

ketertiban dan keamanan, antara lain meliputi:

Masih kurangnya kesadaran masyarakat berdemokrasi

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan

Banyudono dalam menjalankan tugas pokok yang secara garis besar dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat

dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/

peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;

3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021

mempunyai sasaran strategis :

1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik

2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

4) Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah

Kecamatan

5) Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan,

perekonomian dan bantuan lainnya.

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja dengan target

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap

sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Banyudono merupakan lndikator Kinerja Utama

yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen

renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan OPD (dokumen IKU

terlampir).

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih

lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah

kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan

dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Banyudono, disusun mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021 dengan

mengambil target tahun 2019.

2.5. Perjanjian Kinerja 2019

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 disusun berdasar pada

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai

berikut:

7

1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahn desa/kelurahan yang baik,

mempunyai 3 (tiga) indikator;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai 2 (dua)

indikator;

3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 3

(tiga) indikator;

4) Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah

Kecamatan, mempunyai 2 (dua) indikator;

5) Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan,

perekonomian dan bantuan lainnya, mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2019

sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun

2018 Kecamatan Banyudono.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

Prosentase desa yang tertib administrasi

100%

Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa

100%

Capaian pembayaran PBB 100%

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Nilai SKM Kecamatan 80,60

Jumlah Rakor Muspika 12 kali

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan

1 dok

Cakupan PKK desa yang dibina

100%

Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke lomba tingkat Kabupaten

100%

8


4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan

Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

100%

Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan

100%

5. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya

Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya

100%

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut,

Kecamatan Banyudono pada tahun 2019 melaksanakan 13 Program dan 30

Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.004.678.000,- yang

selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Kecamatan Banyudono (terlampir).

9

BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Banyudono

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Banyudono tahun 2019 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran

(output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan

pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome)

yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi

keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Banyudono dapat

berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian

Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2019.

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan

program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa

jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen

Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2019, Kecamatan

Banyudono telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian

capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja

atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya

kinerja menggunakan rumus :

10

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya

kinerja menggunakan rumus :

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala

pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 100% = Baik (B)

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Banyudono sesuai dengan pengukuran

kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan

evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan

analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian

target kinerja.

A. Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan yang baik

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator kinerja Satuan Target

Renstra 2021

Realisasi Tahun 2016



Target Tahun 2019


Capaian Tahun 2019

Kate gori

Penanggung jawab

Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksi Pemerinta

han

Tingkat ketepatan pengisian Kades/ Perangkat Desa

% 100 100 100 0 100 100 100 B Seksi Pemerinta

han

Capaian Pembayaran PBB

% 100 78 71,8 82 100 73,57 73,57 C Seksi Pemerinta

han

Rata - Rata 91,19 B

11

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja

rata-rata sebesar 91,19% (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator

kategori baik (100%) 2 (dua) dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup

(73,57%).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

a. Penyebab keberhasilan adalah :

- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari

pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;

- Pendampingan dan fasilitasi dari aparatur kecamatan serta

pendamping desa dilaksanakan terus menerus dalam rangka

pembinaan administrasi desa.

- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan

maupun dari para pendamping desa.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :

- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari

para aparat kecamatan maupun pendamping desa.

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target

kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 15.220.000,- dan terealisasi

sebesar Rp 13.742.500,- (90,29%), sehingga ada efisiensi

sebesar Rp 1.477.500,- atau sebesar (9,71 %).

c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian

indikator tercapai 100 % (baik) pada sasaran ini adalah Program

pembinaan dan fasilitasi penyelengaraan pemerintah

desa/kelurahan serta didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu

pembinaan administrasi desa/kelurahan, dan Pembinaan dan

Pengawasan implementasi undang-undang desa.

2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, terbukti saat ini semua

perangkat desa di Kecamatan Banyudono telah terisi, sehingga capaian

indikator ini adalah 100%.

3. Capaian Pembayaran PBB


- Besarnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program

pembangunan lewat pembayaran pajak bumi dan bangunan.

12

- Fasilitas dari pemerintah yang berupa reward atau hadiah bagi

para wajib pajak yang membayar pajak PBB sebelum bulan Juni

2019.

- Petugas pungut dari kecamatan maupun dari desa secara rutin

memberikan sosialisasi baik melalui rapat-rapat koordinasi,

langsung ke masyarakat maupun lewat program pekan panutan

pembayaran pajak PBB.


- Rutinitas dari petugas pungut baik dari kabupaten, kecamatan

mapun desa dalam memberikan sosialisasi maupun himbauan

dalam setiap kegiatan.

- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.



indikator tercapai 82 % (baik) secara spesifik di dalam DPA 2019

Kecamatan Banyudono belum tercapai, tetapi dilaksanakan kegiatan

yang berupa Sosialisasi dan penyisiran maupun pekan panutan PBB.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Pencapaian target kinerja pada sasaran ini tergambarkan pada beberapa

indikator berikut :



Renstra 2021




Target Tahun 2019


Capaian Tahun 2019

Kategori Penanggung

jawab

Nilai SKM Kecamatan

nilai

83,0

78,41

78,41

80,24

80,60

83,88

104

B

Seksi

Pelayanan

Jumlah Rakor Muspika

kali 12 12 12 12 12 12 100 B Seksi

Pemerintahan

RATA-RATA 100 B

Sasaran 2 meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator

sebesar 104% dengan kategori baik (B) dan 1 (satu) indikator kinerja

dengan capaian kinerja indikator sebesar 100% dengan kategori baik (B).

13

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 sebagai berikut :

1. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).


- Komitmen dari Aparat Kecamatan khusunya petugas pelayanan

untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan

secara konsisten.

- Secara berkala melakukan survey kepuasan masyarakat untuk

mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan

di Kecamatan Banyudono, sehingga dapat mendorong

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.


- Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan

inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target

kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi

sebesar Rp 2.459.000,- (98,36%).


Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator

ini adalah Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan

Publik Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan administrasi dan publik

kecamatan/kelurahan.

2. Jumlah Rakor Muspika.


- Rakor Muspika diadakan setiap Bulan oleh unsur pimpinan di

wilayah Kecamatan dan dapat terlaksana dengan baik, dan dalam

Rakor selalu membahas permasalahan2 yang ada khususnya di

wilayah Kecamatan sehingga permasalahan tersebut dapat

ditemukan jalan keluarnya.


- Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan

inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Rakor ini di back up

dari anggaran makan minum yang ada di Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

14

C. Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :



Renstra 2021




Target Tahun 2019


Capaian Tahun 2019

Kategori Penanggung

jawab


dok 100 1 1 1 1 1 100 B Seksi Ekbang


% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksii SPM


% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksi SPM

Rata - Rata

100

B

Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja

rata-rata keseluruhan sebesar 100 % (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga)

indikator kategori baik (100%).

Berikut analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator pada sasaran 3.

1. Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan


Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan pembangunan

melalui Forum Musrenbang;

- Adanya petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang;

- Desa telah melaksanakan Musdus maupun musrenbangdes yang

hasilnya telah diinput didalam aplikasi Musrenbang provinsi;

- Antusias para utusan desa, aparatur kecamatan maupun petugas

dari UPT Dinas/Badan dalam mengikuti pelaksanaan

musrenbang.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Terbentuknya Tim Monitoring Musrenbangdes maupun Tim

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target

kinerja pada indikator ini sebesar Rp 11.663.000,- dan terealisasi

sebesar Rp 11.663.000,- (100%).

15


Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian

indikator ini sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan

Musrenbang, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu

dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kecamatan dan memfasilitasi pelaksanaan

Musrenbangdes.

2. Cakupan PKK desa yang dibina


- Semakin meningkatnya peran aktif dari para wanita (ibu-ibu) yang

tergabung dalam organisasi PKK di desa;

- Semakin meningkatnya pembinaan dari Tim Penggerak PKK

Kecamatan, Sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang

terdapat di desa


- Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim

Penggerak PKK Desa;

- Sarana dan prasarana operasional adalah sarana dan prasarana

dinas/operasional yang berada di kecamatan.

- Anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp 13.000.000,-

dan dipakai untuk biaya operasional guna menunjang capaian

kinerja pada indikator ini sebesar Rp 12.950.000 atau sebesar

99,62%.



indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan/kelurahan dengan Kegiatan Pembinaan

perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan dengan kegiatan yang

dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se

Kecamatan Banyudono dan melakukan pembinaan administrasi

PKK ke desa.

3. Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke lomba tingkat

Kabupaten


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan

dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengikuti

turnamen sepak bola antar Kecamatan se Kabupaten Boyolali.

16


Anggaran yang disediakankan sebesar Rp. 16.804.000,- dapat

terealisasi sebesar Rp. 16.050.000,- atau sebesar (95,51%),

Sehinga ada efisiensi sebesar Rp. 754.000,- atau sebesar (4,49%)


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan

kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan mengikuti

pertandingan sepakbola antar Kecamatan (Liga Kecamatan) se

Kabupaten Boyolali.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)

di wilayah Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :



Renstra 2021




Target Tahun 2019


Capaian Tahun 2019

Kategori Penanggung

jawab


%

100

100

100

100

100

100

100

B

Seksi

Trantib


% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksi Trantib

RATA-RATA 100 B

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja

rata-rata 100 % (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran

3 sebagai berikut :

1. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan) yang ditindaklanjuti.

17


Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin

patroli wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kec. Banyudono

untuk melihat kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam

menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga apabila ada

suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan koordinasi baik

secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di

Kecamatan.


- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT,

Desa dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana,

pos pengamanan, patroli wilayah.

- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada

anggota Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-

peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemanan dan

ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar

berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan

menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.135.000,- dapat

terealisasi sebesar Rp. 3.135.000,- atau sebesar 100%.



indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan

Pengendalian Keamanan Lingkungan. Bentuk kegiatan yang

dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli wilayah sebagai

bentuk pengendalian keamanan lingkungan.

2. Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan.

d. Penyebab keberhasilan adalah :

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan

upara dalam rangka memperingati hari besar di tingkat Kecamatan.

e. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT,

Desa dalam melaksanakan.

Anggaran yang digunakan untuk menunjang capaian indikator ini

sebesar Rp. 13.700.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.

13.700.000,- atau sebesar 100%.

18

f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :


indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan upacara di tingkat

Kecamatan dalam rangka memperingati hari besar.

E. Sasaran 5 : Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator

berikut :



Renstra 2021




Target Tahun 2019


Capaian Tahun 2019

Kategori Penanggung

jawab


% 100 - 100 100 100 100 100 B Seksi Ekbang/

SPM

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja

100 % (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%).

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran sebagai berikut :

1. Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian

dan bantuan lainnya

a. Analisis penyebab keberhasilan:

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah kerjasama

yang baik aparat di lingkungan Kecamatan Banyudono serta

anggaran yang cukup memadai.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber dana dari anggaran Rp. 231.850.000,-

terealisasi Rp. 228.883.000,- atau sebesar 98,72%.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/

kegagalan

19


indikator ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per

sasaran :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja per Sasaran

No. Sasaran Capaian

Kinerja 2017 (%)

Tingkat Keberhasilan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa

yang baik

91,19 Baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap

masyarakat

100 Baik

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan

100 Baik

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan

(K3) di wilayah Kecamatan

100 Baik

5. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya

100 Baik

Rata – Rata

98,2

Baik

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kecamatan Banyudono pada tahun 2019

keseluruhan sebesar Rp 2.004.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

1.951.464.218,- (97,35 %) atau masih ada efisiensi anggaran sebesar sebesar

Rp 12.031.545,- (2.65 %).

Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk

pencapaian target kinerja dari Kecamatan Banyudono pada tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

20

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Undang-undang Desa

5.220.000 5.070.000 97.13 Kasi Pemerintahan

Pembinaan Administrasi Desa

10.000.000 8.672.500 86.73 Kasi Pemerintahan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

Monitoring pengisian dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

8.720.000 7.105.000 81,48 Kasi Pemerintahan

2 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan

Pelayanan administrasi dan publik Kecamatan

2.500.000 2.459.000 98,36 Kasi Pelayanan

3 Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang kec/desa/kelurahan

11.663.000 11.663.000 100 Kasi Perekonomian Pembangunan

Penyusunan Renstra dan Renja

1.695.000 1.555.000 91,74 Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi

RKPDes 6.815.00 4.835.000 70,95 Kasi Pemerintahan

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Pembinaan organisasi perempuan di wilayah Kecamatan

13.000.000 12.950.000 99,62 Kasi Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan

Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga

16.804.000 16.050.000 95,51 Kasi Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

4 Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

3.135.000 3.135.000 100 Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

13.700.000 13.700.000 100 Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

bangsa

Pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat

16.138.000 16.137.500 100 Kasi Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

5 Meningkatnya

monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.850.000 1.850.00 100 Kasi SPM/Ekbang

Pemberian stimulan

pembangunan desa 230.000.000 227.033.000 98,71 Kasi Ekbang

22

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari 5 sasaran dan 11 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Banyudono pada tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2019, dapat disimpulkan

tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 0

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 11 (sebelas) indikator

3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 0

4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 0

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar

98,02%. Alokasi anggaran Kecamatan Banyudono pada tahun 2019

seluruhnya sebesar Rp 2.004.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

1.951.464.218,- (97,35 %) dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp

53.213.782,- (2,65%).

4.2. Saran.

Problematika pelaksanaan kinerja organisasi senantiasa

berkembang yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Banyudono dalam

upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, antara lain :

a. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang

diemban oleh Kecamatan Banyudono, perlu kiranya memperkuat peran

kelembagaan Kecamatan Banyudono melalui:

- Secara rutin setiap bulan mengadakan rapat koordinasi evaluasi

pelaksanaan tugas untuk seluruh pejabat/PPTK maupun staf Kecamatan

Banyudono.

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar dalam melaksanakan tugas

dapat lebih efektif dan efisien;

- meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan

dan kinerja;

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan meningkatkan komitmen dari seluruh

pelaksana kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya.

- Meningkatkan fasilitasi, pendampingan maupun pembinaan administrasi

kepada desa-desa se-Kecamatan Banyudono.

23

b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih

cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada

termasuk langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun

anggaran.

c. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka

optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan

Kecamatan Banyudono akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor

dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

d. Meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi terkait, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah

ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi baik

pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat maupun dunia usaha.

Boyolali, Januari 2020

24

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

SEKRETARIAT

SEKSI PEMERINTAH

AN

DESA/KELURAHAN

SEKSI PELAYANAN

SEKSI SOSIAL PEMBERDAYAA

N MASYARAKAT

SEKSI EKBANG DAN PU

SEKSI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN,

KEUANGAN, DAN

PELAPORAN

LAMPIRAN 2

RENSTRA TAHUN 2016-2021

Tabel : 17

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Banyudono

Kabupaten Boyolali

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Mewujudkan

kemitraan pemerintah

dan masyarakat

untuk kenyamanan

dan kesejahteraan

sosial

Masyarakat Terwujudnya

masyarakat yang tertib,

aman, dan mendapat

perlindungan jaminan

kesejahteraan sosial.

01 05 02 Program

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Cakupan fasilitasi

pengembangan nilai-nilai wawasan

kebangsaan di setiap Kecamatan

04 01 9 05 Pembinaan

Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat

Cakupan fasilitasi

pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap

Kecamatan

1 keg 1 keg 3.000 1 keg 9.000 1 keg 10.000 1 keg 11.000 1 keg 12.000 5 keg 45.000 Kasi SPM

04 01 9 03 Peningkatan kesadaran

masyarakat akar akar nilai luhur budaya

bangsa

Terlaksananya peringatan Hari Besar

/ HUT

1 keg 1 keg 8.000 1 keg 9.000 1 keg 10.000 1 keg 11.000 1 keg 12.000 5 keg 50.000 Kasi Trantib

Mewujudkan kemitraan

pemerintah dan

masyarakat untuk

kenyamanan dan

kesejahteraan sosial

Masyarakat Terwujudnya masyarakat

yang tertib, aman, dan

mendapat perlindungan

jaminan kesejahteraan

sosial.

01 05 03 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Cakupan kegiatan pengendalian

keamanan lingkungan

01 05 03 05 Pengendalian keamanan lingkungan

Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan

12 bulan 12 bulan

9.000 12 bulan

20.000 12 bulan

21.500 12 bulan

22.000 12 bulan

23.000 12 bulan

95.500 Kasi Tramtib

Meningkatkan

kualitas

Kelompok

Masyarakt

Meningkatnya

kemampuan

02 07 01 Program

Peningkatan

Terlaksananya

fasilitasi

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan



Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

pembangunan

manusia mendukung

produktivitas dan daya

saing daerah

produktivitas

dan daya saing

masyarakat

Program

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

penyelenggaraan

kegiatan kepemudaan dan olahraga serta

Bantuan Sosial

02 07 01 04 Fasilitasi kegiatan

dana belanja hibah dan bantuan sosial

Terlaksananya fasilitasi

penyelenggaraan bantuan hibah,

bantuan sosial dan bantuan keuangan.

15 desa 15 ds 24.400 15 ds 10.000 15 ds 14.000 15 ds 16.000 15 ds 18.000 75 ds 82.400 Kasi SPM

02 07 01 05 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan

dan olahraga

Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan

kegiatan kepemudaan dan olahraga.

2 keg 2 keg 5.350 2 keg 17.000 2 keg 18.000 2 keg 19.000 2 keg 20.000 10 keg 79.350 Kasi SPM

Meningkatkan kualitas

pembangunan manusia

mendukung produktivitas

dan daya saing daerah

Kelompok Masyarakt

Meningkatnya kemampuan

produktivitas dan daya

saing masyarakat

02 07 04 Program Peningkatan peran

perempuan di pedesaan/kelurahan

Terlaksananya kegiatan pembinaan

organisasi perempuan

02 07 04 03 Pembinaan organisasi

perempuan di wilayah kecamatan/Kelurahan

Meningkatnya

kemampuan pengurus PKK dan tertib

administrasi PKK di desa/kelurahan dan

kecamatan

15 Ds 15

Ds

3.000 15

Ds

13.000 15

Ds

14.000 15

Ds

15.000 15

Ds

16.000 75 ds 61.000 Kasi SPM

Mewujudkan tata kelola

pemerintahan dan pelayanan

publik yang berintegritas,

anti KKN, responsif dan

Aparat Pemerintah

dan Masyarakat

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang bebas KKN dan

akuntabel

04 01 01 Program Perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah dokumen Evaluasi, Dokumen

Renja dan Renstra PD dan Tersusunnya DSP usulan kegiatan

Kecamatan/kelurahan

04 01 01 15 Monitoring dan Evaluasi RKPDes

Jumlah dokumen tersusunnya laporan

evaluasi RKPDes/Kel

4 dok 4 dok 11.250 4 dok 11.250 4 dok 11.250 4 dok 12.000 4 dok 13.000 20 dok 58.750 Kasi Pemerintahan





Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab


Kondisi Kinerja


SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

akuntabe

04 01 01 16 Penyusunan Renstra

dan Renja PD

Tersusunnya Renja

Kecamatan Banyudono

1 dok 1 dok 13.500 1 dok 5.000 1 dok 5.000 1 dok 6.000 1 dok 7.000 5 dok 27.000 Kasubbag

Renlap

04 01 01 18 Musrenbang

Kecamatan/ Desa/ Kelurahan

Tersusunnya data-data

usulan pembangunan (DSP)

1 dok 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 13.000 1 dok 14.000 1 dok 15.000 1 dok 62.000 Kasi

Pembangunan


pemerintahan dan

pelayanan publik yang

berintegritas, anti KKN,

responsif dan akuntabe

Aparat Pemerintah

Terwujudnya pelayanan

publik yang responsif dan

akuntabel


pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat

Kelurahan

05 02 02 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ Perangkat

Kelurahan

Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan/

kelurahan/ desa

NA 12 bln

6.000 12 bln

7.000 12 bln

8.000 12 bln

9.000 12 bln

10.000 60 bln 40.000 Kasi Pemerintahan


pemerintahan dan




Aparat Pemerintah



akuntabel

05 02 07 Program Penyelenggaraan

pelayanan Administrasi dan

publik Kecamatan

Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan

05 02 07 01 Pelayanan

Administrasi dan publik Kecamatan/

Kelurahan

Terwujudnya

pelayanan administrasi dan publik kecamatan

NA 12

bulan

10.000 12

bulan

12.000 12

bulan

14.000 12

bulan

16.000 12

bulan

18.000 60

bulan

70.000 Kasi Umpeg


pemerintahan dan pelayanan

publik yang berintegritas,

Aparat Pemerintah


publik yang responsif dan akuntabel

05 02 08 Pembinaan dan fasilitasi

penyelenggaraan Pemerintah daerah

Terlaksananya pembinaan dan

pengelolaan keuangan desa/kelurahan

05 02 08 01 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

Tersusunnya evaluasi rancangan perdes

tentang APBDes

NA 6 dok 6.000 6 dok 7.000 6 dok 8.000 6 dok 9.000 6 dok 10.000 6 dok 40.000 Kasi Pemerintahan





Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab


Kondisi Kinerja


SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

anti KKN,


05 02 08 11 Pendampingan

Pengelolaan Keuangan Desa

Terisinya buku

administrasi keuangan desa/kelurahan

2 keg 2 keg 3.000 2 keg 4.000 2 keg 5.000 2 keg 6.000 2 keg 7.000 10 keg 25.000 Kasi

Pemerintahan

05 02 08 12 Pembinaan Administrasi Desa/

Kelurahan

Terisinya buku-buku administrasi desa/kel.

dengan tertib

15 desa 15 ds 5.000 15 ds 7.000 15 ds 10.000 15 ds 11.000 15 ds 12.000 15 ds 45.000 Kasi Pemerintahan

05 02 08 13 Pembinaan dan Pengawasan implementasi UU

Desa

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan

implementasi Undang-Undang Desa

15 desa 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 75.000 Kasi Pemerintahan


pemerintahan dan




Aparat Pemerintah



akuntabel


Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/

Kelurahan

Terlaksananya pengisian perangkat

desa

05 02 09 05 Monitoring Pengisian dan Pemberhentian

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Terlaksananya monitoring pengisian

dan pemberhentian kepala desa dan

perangkatnya

15 Desa 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 50.000 desa

Kasi Pemerintahan

Mewujudkan

tata kelola pemerintahan

yang berintegritas,

anti KKN, responsif dan akuntabel

Aparat

Pemerintah dan

Lingkungan Kantor

Terwujudnya


responsif dan akuntabel

05 04 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya fungsi

layanan operasional Perangkat Daerah.

05 04 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terwujudnya tertib

administrasi surat menyurat

12 bulan 12

bulan

6.240 12

bulan

6.500 12

bulan

7.000 12

bulan

8.000 12

bulan

8.000 60

bulan

37.740 Kasubbag

Umpeg

05 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber

daya air dan listrik

Tercukupinya kebutuhan jasa

komunikasi, listrik, air

12 bulan 12 bulan

30.000 12 bulan

35.000 12 bulan

40.000 12 bulan

45.000 12 bulan

50.000 60 bulan

200.000 Kasubbag Umpeg





Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab


Kondisi Kinerja


SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

dan langganan koran

05 04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas roda

dua dan roda empat

12 bulan 12 bulan

13.500 12 bulan

15.000 12 bulan

17.500 12 bulan

20.000 12 bulan

24.000 60 bulan


05 04 01 08 Penyediaan jasa

perkatoran

Terwujudnya

lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

12 bulan 12

bulan

25.200 12

bulan

42.000 12

bulan

60.000 12

bulan

60.000 12

bulan

60.000 60

bulan

247.200 Kasubbag

Umpeg

05 04 01 09 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya

peralatan kantor

12 bulan 12

bulan

6.000 12

bulan

8.000 12

bulan

9.000 12

bulan

10.000 12

bulan

12.000 60

bulan

46.000 Kasubbag

Umpeg

05 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis

Kantor

12 bulan 12 bulan

12.000 12 bulan

12.000 12 bulan

12.000 12 bulan

12.000 12 bulan

12.000 60 bulan


05 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tercukupinya kebutuhan barang

cetak dan penggandaan

12 bulan 12 bulan

6.000 12 bulan

7.000 12 bulan

8.000 12 bulan

9.000 12 bulan

10.000 60 bulan


05 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/telepon

Tercukupinya kebutuhan komponen

instalasi listrik/telepon

12 bulan 12 bulan

6.000 12 bulan

6.000 12 bulan

7.000 12 bulan

7.000 12 bulan

8.000 60 bulan


05 04 01 14 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Tercukupinya

peralatan dan perlengkapan kantor

7 unit 7

unit

75.000 7

unit

75.000 7

unit

75.000 7

unit

75.000 7

unit

75.000 35

unit

375.000 Kasubbag

Umpeg

05 04 01 15 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Tercukupinya

kebutuhan peralatan rumah tangga

12 bulan 12

bln

6.000 12

bln

6.000 12

bln

6.000 12

bln

6.000 12

bln

6.000 75

bulan

30.000 Kasubbag

Umpeg

05 04 01 17 Penyediaan bahan logistik kantor

Tercukupinya kebutuhan Bahan

Bakar minyak (BBM) dan LPG

2.250 liter 2.500 liter

20.000 2.750 liter

22.000 2.875 liter

23.000 3.000 liter

24.000 3.125 liter

25.000 14.250 liter


05 04 01 18 Penyediaan makanan Tercukupinya 12 bulan 12 66.100 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 60 266.100 Kasubbag





Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab


Kondisi Kinerja


SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

dan minuman kebutuhan makan dan

minuman harian, rapat dan tamu

bulan bulan bulan bulan bulan bulan Umpeg

05 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya keikutsertaan rapat

koordinasi

12 bulan 12 bulan

38.920 12 bulan

40.000 12 bulan

45.000 12 bulan

46.000 12 bulan

47.000 60 bulan



pemerintahan yang



Aparat Pemerintah

dan Lingkungan

Kantor



akuntabel

05 04 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya fungsi layanan operasional

Perangkat Daerah

05 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terciptanya kenyamanan kantor

12 bulan 12 bulan

100.000 12 bulan

100.000 12 bulan

100.000 12 bulan

100.000 12 bulan

100.000 60 bulan


05 04 02 12 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya gedung

kantor yang memadai

12 bulan 12

bulan

15.000 12

bulan

20.000 12

bulan

25.000 12

bulan

30.000 12

bulan

35.000 12

bulan

125.000 Kasubbag

Umpeg


pemerintahan yang



Aparat Pemerintah

dan Lingkungan

Kantor



akuntabel

05 04 05 Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya fungsi layanan operasional

Perangkat Daerah

05 04 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKPJ LPPD,Perjanjian

kinerja, LKJiP yang tersusun

3 dok 3 dok 3.000 3dok 5.000 3 dok 5.000 3 dok 6.000 3 dok 7.500 15 dok 26.500 Kasubbag Renlap

05 04 05 04 penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan

akhir tahun yang disusun

1 dok 1 dok 3.000 1 dok 5.000 1 dok 5.000 2 dok 6.000 2 dok 7.500 7 dok 26.500 Kasubbag Keuangan





Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab


Kondisi Kinerja


SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

01 9 17 04 Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

Terlaksananya

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

15 desa 15 ds 5.000 15 ds 6.000 15 ds 7.000 15 ds 8.000 15 ds 9.000 75 ds 35.000 Kasi SPM

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

SKPD : KECAMATAN BANYUDONO TUGAS :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggungjawa

b 1. terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik

Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi

Formula perhitungan : (jumlah desa-kelurahan yang tertib administrasi/ jumlah desa-kelurahan) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : hasil evaluasi tertib administrasi desa-kelurahan

Seksi Pemerintahan

Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa

Formula perhitungan : (Jumlah yang dilantik tepat waktu/Jumlah formasi yang harus terisi) x 100% Tipe perhitungan :

Seksi Pemerintahan


b Non kumulatif Sumber data : Berita acara Pemilihan Perangkat Desa/ Kepala Desa

Capaian pembayaran PBB Formula perhitungan : (Jumlah uang pembayaran PBB yang terbayar/Jumlah uang yang harus dibayar sesuai SPT PBB) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Rekap laporan dari Desa

Seksi Pemerintahan


Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan

Formula perhitungan : Nilai survei IKM kecamatan Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Hasil survei IKM

Seksi Pelayanan


Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Formula perhitungan : Jumlah kehadiran masyarakat dalam musrenbang/ jumlah yang diundang) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : daftar hadir musrenbang

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan

Formula perhitungan : (Jumlah kader PKK aktif/ jumlah kader PKK) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Buku Kader PKK

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan monitoring dan Formula perhitungan : Seksi


b evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa

(Jumlah desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa yang di monitoring/ jumlah desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : hasil monev

Pemberdayaan Masyarakat

4.

Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah kecamatan

Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti

Formula perhitungan : (jumlah laporan kejadian pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti/ jumlah kejadian pelanggaran K3) x 100% Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : laporan desa/kelurahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5.

Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum

Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Formula perhitungan : Jumlah monev dalam sebulan Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Laporan hasil monev



b 6.

Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi

Formula perhitungan : (Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi yang dilakukan/ monev yang seharusnya) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Laporan hasil monev


LAMPIRAN 4

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

KECAMATAN BANYUDONO


1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

Prosentase desa yang tertib administrasi

100%

Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa

100%

Capaian pembayaran PBB 100%


Nilai SKM Kecamatan 80,60

Jumlah Rakor Muspika 12 kali



1 dok


100%


100%

4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan


100%


100%

5. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya


100%

6. Terpenuhinya Infrastruktur Penunjang

Cakupan pemeliharaan jalan di kecamatan sesuai target

100%

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 326.543.000

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1.223.500.000

3. Program peningkatan pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 5.395.000

4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Rp. 3.135.000

5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/Kelurahan

Rp. 16.804.000

6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Rp. 8.000.000

7. Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 29.838.000

8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Rp. 231.850.000

9. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Rp. 8.720.000

10. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahaan

Rp. 13.000.000

11. Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Rp. 15.220.000

12. Program perencanaan pembangunan Daerah Rp. 20.173.000

13. Program penyelenggaraan pelayanan administrasi dan publik Kecamatan

Rp. 2.500.000

14. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Kecamatan

Rp. 100.000.000

JUMLAH Rp. 2.004.678.000

‘

Banyudono, 2019

Menyetujui,

BUPATI BOYOLALI

Drs. SENO SAMODRO

CAMAT BANYUDONO

Drs. HARI HARYANTO Pembina Tingkat I

NIP. 19700201 199001 1 003

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

Nama SKPD : Kecamatan Banyudono

Tahun Anggaran : 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya Pelayanan publik yang responsive dan akuntabel

1.1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi

100% 100% 100%

1.2 Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa

100% 100% 100%

1.3 Capaian pembayaran PBB 100% 73,57% 73,57%

1.4 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan

80,60 83,88 104%

1.5 Jumlah Rakor Muspika 12 kali 12 kali 100%

2. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesehatan sosial

2.1 Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

2.2 Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan

100% 100% 100%

3. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

3.1 Cakupan PKK desa yang dibina 100% 100% 100%

3.2 Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) lomba Ke tingkat Kabupaten

100% 100% 100%

3.3 Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya

100% 100% 100%

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

4.1 Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan

1 dokumen 1 dokumen 100%

5. Terpenuhinya infrastruktur penunjang

5.1 Cakupan pemeliharaan jalan di Kecamatan

100% 100% 100%

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.004.678.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 1.951.464.218,00

Banyudono, Januari 2020

CAMAT BANYUDONO

Drs. HARI HARYANTO Pembina Tingkat I

NIP. 19700201 199001 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP...