PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM · secara administratif terdiri dari 25 kecamatan, 310 desa dan 16...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM · secara administratif terdiri dari 25 kecamatan, 310 desa dan 16...
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2014
2013
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16 Muara Enim
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 i
DDAAFFTTAARR IISSIIHalaman
DAFTAR ISI ........................................................................ ...................... i
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... I-11.1 Latar Belakang ................................................................... I-11.2 Dasar Hukum Penyusunan................................................. I-41.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... I-61.4Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan
lainnya..................................................................................I-6
1.5Sistimatika Penulisan .......................................................... I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUDAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN .....................................................................
II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ...................................... II-12.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDTahun 2012 dan Realisasi RPJMD ..........................................
II-69
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................... II-228
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .......................................
III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Muara EnimTahun 2014 ........................................................................
III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................... III-4
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 ............................
IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................... IV-14.2 Prioritas dan Pembangunan ............................................... IV-84.3 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ............................. IV-33
BAB V REANCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH TAHUN 2014 ...........................................................
V-1
BAB VI PENUTUP ................................................................................. VI-1
DAFTAR ISI
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten dari 15 kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Selatan, terletak antara 4-6 Lintang Selatan dan 104-106 Bujur Timur,
dengan luas wilayah sekitar 9.140,50 km. Wilayah Kabupaten Muara Enim, tahun 2013
secara administratif terdiri dari 25 kecamatan, 310 desa dan 16 kelurahan dengan jumlah
penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 lebih kurang sebanyak 731.410, yang
terdiri dari laki-laki 371.110 jiwa dan perempuan 360.300 jiwa. Dengan luas wilayah yang
tersebar tersebut, merupakan suatu tantangan tersendiri dalam pengembangan wilayahnya.
Hal demikian memerlukan suatu perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan
aspek lingkungan
Rencana Kerja tahunan inilah yang menjadi salah satu instrumen pembangunan
yang mengedepankan pada prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan,
keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembangunan dengan bertumpu
pada kearifan lokal serta berpedoman pada RTRW.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat tujuan, sasaran, dan
program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diterjemahkan dalam
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama satu tahun anggaran.
Selanjutnya, RKPD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Dengan telah dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Muara Enim tanggal 05 Maret 2013 maka kebijakan pembangunan daerah harus dibuat
sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Muara Enim. Sebagaimana telah
1.1 Latar Belakang
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-2
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional di daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di
daerah dengan melibatkan masyarakat.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008, sistem perencanaan pembangunan dimaksud dituangkan dalam
bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD. Melalui dokumen-
dokumen tersebut, rencana pembangunan dijabarkan secara sistematis, sinergi, terukur, dan
bertahap dalam 20 tahun, 5 tahun, dan tahunan membentuk arsitektur kinerja pembangunan
daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim
yang telah disusun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi
dan arah pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim selama 20 tahun yang mengacu
pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. RPJPD Kabupaten
Muara Enim 2005-2025 memiliki empat tahap rencana pembangunan jangka menengah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) pada tahapan tahunannya (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
Pasal 129 ayat (3)). pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. RKPD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 akan menjadi pendorong membangunan Kabupaten
Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera.
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-3
Penyusunan RKPD Kabupaten Muara Enim tahun 2014 dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :
1) Persiapan Penyusunan RKPD
Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari
kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan
penyusunan RPJMD.
2) Penyusunan Rancangan awal RKPD
Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-
dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan
permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan
sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD
dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
3) Penyusunan Rancangan RKPD
Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renja
SKPD dengan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Merupakan forum musyawarah antara para pemanku kepentingan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014. Tujuan
Musrenbang RKPD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku
kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD
Kabupaten Muara Enim menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten Muara Enim.
5) Perumusan Rancangan akhir RKPD
Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan
kesepakatan hasil musrenbang RKPD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala
SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-4
kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RKPD.
Rancangan akhir RKPD Kabupaten Muara Enim diajukan dan dikonsultasikan kepada
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
6) Penetapan peraturan daerah tentang RKPD, yaitu mekanisme pembahasan dan
penetapan rancangan peraturan daerah tentang RKPD Kabupaten Muara Enim
Tahun 2014 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi
Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014.
Tahapan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Muara Enim, pada tiap tahapannya dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar. G-I.1Bagan Alir Tahapan Penyusunan Dokumen RKPD
Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikembangkan berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, landasan
hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten
Muara Enim meliputi :
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-5
1.2.1 Undang-Undang
Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Sumatera Selatan
2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-6
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh
pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RKPD ini sekaligus
merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan
dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
yang bermitra masyarakat, secara berjenjang.
Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Muara Enim 2014 adalah:
1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program prioritas ;
2. Mendukung Koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan
pembangunan nasional;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan;
4. Menjaga Kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah
(Renja SKPD).
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-
prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh
karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus saling bersinergi seperti pada
gambar G-I.2, mulai dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Masing-masing
tingkatan perencanaan memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik, tetapi juga memiliki tujuan
dan sasaran agregatif dari sistem perencanaan yang ada dibawahnya.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-7
Pencapaian sasaran pembangunan nasionalyang menjadi kewenangan daerah
Pencapaian sasaran pembangunan ProvinsiSumatera Selatan yang menjadi kewenanganKabupaten Muara Enim
Gambar. G-I.2
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan RPJP, RPJM dan RKP.
RPJP Kabupaten Muara Enim merupakan hasil integral dari perencanaan pembangunan
nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap dinamika lingkungan, baik skala internasional, nasional, maupun regional.
Secara hirarki, RPJP Kabupaten Muara Enim disusun berdasarkan analisis
permasalahan pembangunan dan isu strategis serta mengacu pada RPJP Provinsi
Sumatera Selatan dan RPJP Nasional. Adapun, RKPD Kabupaten Muara Enim merupakan
penjelmaan dari tujuan, sasaran dan program kepala daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan RPJM Provinsi
Sumatera Selatan dan RPJM Nasional. RPJM Kabupaten Muara Enim juga menjelaskan
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program SKPD, dan program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Keterhubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dan
kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dilihat dalam gambar berikut ini
Perencanaan PembangunanNasional
Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sumatera Selatan
Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Muara Enim
Sasaran Pembangunan Nasional
Sasaran Pembangunan DaerahProvinsi Sumatera Selatan
Sasaran Pembangunan KabupatenMuara Enim
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-8
Gambar. G-I.3Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunanan dan Penganggaran
Dari gambar di atas dapat disimpulkan:
1. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan
tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem
perencanaan pembangunan nasional.
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan
sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan penganggarannya.
Demi mengefektifkan sistem penyelenggaraan daerah dalam mencapai tujuan
pembangunan daerah melalui alokasi dana APBD, perbaikan sistem perencanaan
pembangunan secara integral tidak dapat ditunda lagi demi memberikan hasil berupa
perbaikan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten
Muara Enim.
RPJPD
RPJMD
RKPD
Renstra SKPD
Renja SKPD
KUA PPA
RKA-SKPD
RancanganAPBD
APBD RPJPD
RPJPN
RPJMN
RKP
Renstra K/L
Renja K/L
BAB I - PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 I-9
Penyusunan RKPD Kabupaten Muara Enim antara lain didasarkan pada kajian
aspek tata ruang yang ada. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
dengan aspek penataan ruang merupakan suatu keharusan untuk memastikan
pembangunan yang seimbang den berkelanjutan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB - I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Dasar Hukum Penyusunan1.3 Hubungan Antar RKPD dengan Dokumen Lainnya1.4 Sistematika Penulisan1.5 Maksud dan Tujuan
BAB - II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB - III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB - IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan4.2 Prioritas Pembangunan
BAB - V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB - VI PENUTUP
1.5 Sistematika Penulisan
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDTAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Gambaran umum kondisi Kabupaten Muara Enim memberikan informasi tentang
kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Muara Enim secara umum sampai
saat ini. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan dua
puluh tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi
dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.
Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten dari 15 kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Selatan, terletak antara 4-6 Lintang Selatan dan 104-106 BujurTimur,
dengan luas wilayah sekitar 9.140,5 km. Wilayah Kabupaten Muara Enim
tahun 2012 secara administratif terdiri dari 22 kecamatan, 310 desa dan 16 kelurahan
dengan jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak
731.410 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 371.110 jiwa dan perempuan 360.300 jiwa. Dengan
luas wilayah yang tersebar tersebut, merupakan suatu tantangan tersendiri dalam
pengembangan wilayahnya. Hal demikian memerlukan suatu perencanaan pembangunan
jangka panjang yang terintegrasi dengan aspek lingkungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah inilah yang menjadi salah satu instrumen
pembangunan yang mengedepankan pada prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan,
keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembangunan
dengan bertumpu pada kearifan lokal serta berpedoman pada RTRW.
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-2
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera
Selatan. Secara geografis terletak pada posisi antara 4o 6o Lintang Selatan dan 104o
106o Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai
sumber daya alam yang cukup melimpah dengan sebagian besar wilayahnya merupakan
daerah aliran sungai. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim sekitar 7.383,9 km terletak di
tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, KotaPalembang dan Kota Prabumulih.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan danKabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagaralam danKabupaten Lahat.
Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim terbagi menjadi 20 Kecamatan yang
terdiri dari 326 desa/kelurahan yaitu 310 desa dan 16 kelurahan. Ibukota terletak di
Kecamatan Muara Enim. Jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten Muara Enim ke ibu kota
kecamatan adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 160 km. Selanjutnya adalah
Kecamatan Sungai Rotan yaitu sejauh 150 km, Kecamatan Rambang sejauh 122 km, dan
Kecamatan Gelumbang sejauh 121 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan
Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas.
Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas
wilayah terbesar adalah Kecamatan Lubai yaitu seluas 984,72 km2 (10,80 persen) dari total
luas wilayah Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, Kecamatan Gunung Megang seluas
666,40 km2 (7,30 persen) dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Gelumbang
seluas 644,2 km2 (7 persen) dan Kecamatan Rambang Dangku seluas 628,24 km2 atau (6,9
persen) sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan
Kelekar dengan persentase luas (1,7 persen) dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim.
(Lihat Tabel 2.1)
2.1.1Aspek Geografi dan Demografi
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-3
Topografi Kabupaten Muara Enim cukup beragam mulai dari dataran rendah sampai
dengan dataran tinggi. Sebagian besar kecamatan terletak di daerah dataran rendah dengan
ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) yang meliputi 20 (dua puluh)
kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.058,41 km (77,22 persen) dari luas
Kabupaten Muara Enim. Lima kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 100
meter di atas permukaan laut (m dpl), yaitu Kecamatan Lawang Kidul (100-500 m dpl),
Kecamatan Tanjung Agung (500-800 m dpl), Kecamatan Semende Darat Tengah (1000 m
dpl), Kecamatan Semende Darat Laut (500-1000 m dpl) dan Kecamatan Semende Darat Ulu
(>1000 m dpl). Untuk lebih jelasnya, tinggi rata-rata, luas daerah dan jumlah desa/kelurahan
menurut kecamatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di KabupatenMuara Enim
No. Nama Kecamatan Tinggi Rata-Rata dpl (m)
LuasDaerah(km2)
Persentasedari Luas
Kabupaten(% )
Jumlah Desa/Kelurahan
1 Semende Darat Laut 500 1.000 274,75 3,0 102 Semende Darat Ulu > 1.000 466,60 5,1 103 Semende Darat Tengah 1.000 419,93 4,6 124 Tanjung Agung 500 800 539,97 5,9 265 Rambang 10 25 522,62 5,7 136 Lubai 28 100 984,72 10,8 107 Lawang Kidul 100 500 380,84 4,2 78 Muara Enim 25 - 100 203,80 2,2 169 Ujan Mas 25 100 268,70 2,9 810 Gunung Megang 25 100 666,40 7,3 1311 Benakat 26 100 288,52 3,2 612 Rambang Dangku 25 100 628,24 6,9 2613 Lembak 12 25 388,07 4,2 1014 Sungai Rotan 11 25 296,14 3,2 1915 Gelumbang 10 25 644,20 7,0 2316 Muara Belida 10 25 176,00 1,9 817 Kelekar 10 25 151,00 1,7 718 Belimbing 25-100 289,7 n.a 1019 Belida Darat 11-25 136,97 n.a 1020 Lubai Ulu 10-25 485,82 n.a 11
Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim, Tahun 2013
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-4
Dengan keragaman topografi tersebut menimbulkan terbentuknya banyak bukit dan
sungai. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim (75,7 persen) terletak pada
kemiringan lereng kurang dari 120 dan 9,4 persen berada pada kemiringan lereng 120-400
dan selebihnya merupakan daerah dengan kemiringan lebih besar dari 400 sekitar (14
persen). Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian
pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini meliputi Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende
Darat Laut, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah
berada di bagian tengah. Pada bagian barat laut-utara, terdapat daerah rawa yang
berhadapan langsung dengan aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi kecamatan di dataran
rendah dan rawa lebak yaitu Kecamatan Gelumbang, Muara Belida, dan Sungai Rotan.
Secara geologis, Kabupaten Muara Enim diklasifikasikan dalam cekungan
Sumatera pada formasi Palembang bagian tengah berumur meocene-pleocene dengan
formasi batuan berupa endapan batuan yang berlokasi dari rendah ke tinggi seperti yang
berada di Bukit Asam. Sebesar (42,23 persen) dari luas Kabupaten Muara Enim memiliki
jenis tanah podzolik merah-kuning, diikuti alluvial sekitar (26,03 persen) dari luas wilayah.
Tanah tersebut terutama tersebar di sekitar Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, dan
Gelumbang. Sementara Asosiasi Podzolik coklat kekuning-kuningan dan hidromorf kelabu
seluas (7,59 persen) tersebar di sekitar Kecamatan dan Gelumbang.
Tabel 2.2
Klasifikasi, Persentase Luas Wilayah dan Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Muara Enim
No. Jenis TanahLuas
Wilayah(%)
Daerah Sebaran/Kecamatan
1. Alluvial 26,03 Tanjung Agung, Muara Enim, Gelumbang, Kelekar,Lembak, dan Sungai Rotan.
2. Regosol 2.63 Semende3. Podsolik Merah Kuning 42,23 Tanjung Agung, Muara Enim, Gelumbang, Lawang
Kidul, Kelekar, dan Lembak4. Latosol 7,64 Tanjung Agung, Lawang Kidul, dan Semende5. Andosol 5.54 Tanjung Agung, Lawang Kidul, dan Semende6. Asosiasi Gley 6,79 Gelumbang, Kelekar, Lembak, dan Sungai Rotan
7. Asosiasi Latosol danLitosol
0.59 Tanjung Agung, Lawang Kidul
8. Asosiasi Podsolik Coklatkekuningan
7,59 Gelumbang, Kelekar, Lembak, Sungai Rotan, danMuara Belida
9. Komplek Podsolik danLatosol
0,96 Semende
Sumber: Muara Enim dalam Angka 2013, BPS
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-5
Pemanfaatan lahan di Muara Enim terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu
Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan ini pada dasarnya merupakan kawasan
yang berdasarkan analisis daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan
karena adanya faktor-faktor limitasi yang menjadi kriteria (lereng, jenis tanah, curah hujan,
ketinggian; serta zona bahaya gunung api, zona kerentanan gerakan tanah, dan zona
konservasi air potensial sangat tinggi). Secara keseluruhan, pola spasial pemanfaatan ruang
kawasan lindung tersebar terutama di bagian utara dan selatan Kabupaten Muara Enim.
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan.
Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman
dan industri. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada
bagian wilayah barat-timur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan
tergolong sangat tinggi, dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya
perdesaan/pertanian maupun perkotaan.
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis
perekonomian Kabupaten Muara Enim, disamping dibutuhkan sebagai penyedia pangan,
penduduk Muara Enim juga tergantung pada sektor ini. Hal ini dapat terlihat dari luas wilayah
Kabupaten Muara Enim 83,22 persennya (760.654 Ha) merupakan lahan pertanian.
Bila dirinci menurut penggunaannya, penggunaan lahan di Kabupaten Muara Enim
dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah sendiri
dibedakan atas lahan untuk bangunan, ladang, hutan, kolam, perkebunan dan lahan lainnya.
Fenomena yang terjadi di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa luas lahan
sawah lambat laun semakin berkurang dari tahun ke tahun sejalan dengan banyaknya
perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-6
Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari pembangunan
ekonomi. Pembangunan dibidang ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan
melalui peningkatan produksi pangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Lahan pertanian di
kabupaten Muara Enim, menghasilkan beberapa komoditas pertanian tanaman pangan
seperti: padi sawah, padi ladang, palawija, hortikultura, dan lain sebagainya.
Secara umum luas panen dan produksi padi pada tahun 2012 di Kabupaten
Muara Enim mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, untuk luas
panen dibanding tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 7,67 persen sedangkan
untuk produksinya mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen. Apabila dilihat berdasarkan
dimana tempat padi tersebut ditanam maka hasilnya bervariasi, seperti luas panen padi
sawah di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup
signifikan yaitu sebesar 12,41 persen dibanding tahun 2011, yaitu dari 13.257 Ha pada
tahun 2011 turun menjadi 11.612 Ha pada tahun 2012.
Begitu juga dengan hasil produksi padi sawah, turun sebesar 16,96 persen
dibanding tahun 2011, yaitu dari 82.245 ton pada tahun 2011 menjadi 68.298 ton pada
tahun 2012. Penurunan produksi ini disebabkan selain perubahan fungsi lahan juga banyak
dipengaruhi oleh faktor perubahan musim yang tidak menentu. Sebaliknya untuk padi ladang
baik luas panen maupun produksinya justru mengalami peningkatan, dari dari 14.395 Ha
menjadi 17.957 Ha atau naik sebesar 24,74. Sedangkan produksinya dari 51.398 ton
menjadi 62.394 ton atau naik sekitar 21,39 persen.
Sementara itu, dari hasil produksi tanaman palawija terlihat bahwa terjadi
penurunan produksi hampir seluruh tanaman palawija, kecuali kacang tanah, dikarenakan
adanya penurunan luas panen.
Pada komoditas hortikultura, produksi buah-buahan pada tahun 2012 sebagian
besar setiap jenis komoditi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun yang
paling berpotensi adalah buah nanas, pisang, rambutan dan durian. Sementara untuk
produksi sayur-sayuran sebagian besar komoditas mengalami penurunan pada tahun 2012,
seperti kentang, tomat, bawang daun, buncis, kangkung, bayam, kacang panjang, terung
dan cabai.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-7
Komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di kabupaten Muara Enim
adalah komoditi karet, sawit dan kopi. Pada tahun 2012 ketiga komoditas tersebut
mengalami peningkatan produksi dibanding tahun sebelumnya, selain itu jumlah keluarga
petani ketiga komoditas tersebut mencapai 216.535 kepala keluarga.
Produksi perikanan pada tahun 2012 di Muara Enim berjumlah 8.254 ton yang
berasal dari perairan budi daya sebesar 4.164,9 ton dan perairan umum sebesar 4.089,37
ton. Selama periode tahun 2009-2012 produksi ikan di Kabupaten Muara Enim selalu
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Seiring dengan meningkatnya produksi ikan di Kabupaten Muara Enim, komsumsi
ikan perkapita Kabupaten Muara Enim pada periode 2009 sampai 2012 juga selalu
mengalami peningkatan. Peningkatan daya serap konsumsi ikan sangat terbuka lebar
karena harganya lebih murah daripada komoditas daging sehingga perkembangan
produksinya mempunyai potensi yang besar untuk meningkat di masa yang akan datang.
a. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sering terjadi
bencana banjir, longsor, gunung api, gempa, tsunami, badai, kebakaran hutan dan puting
beliung yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara menyeluruh.
a. Kawasan Rawan Erosi
Kawasan yang merupakan kawasan rawan bencana erosi tersebar di Kecamatan
Rambang dengan luas lebih kurang 12.210 ha dan Kecamatan Rambang Dangku
dengan luas lebih kurang 14.268 ha. Kawasan ini merupakan kawasan yang vegetasi
hutannya sudah jarang dan perlu dilakukan penghijauan kembali (reboisasi),
mengingat kecamatan ini sebagian besar termasuk dalam wilayah dataran tinggi 100
500 m diatas permukaan laut.
b. Kawasan rawan banjir
Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan
sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan yang
paling rawan bencana banjir di Kabupaten Muara Enim berada di Kecamatan
Gelumbang dengan kawasan genangan lebih kurang 15.133 ha.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-8
b. Kondisi Demografi
Penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 berjumlah 576.144 jiwa, terdiri
dari laki-laki 370.772 jiwa dan perempuan 360.300 jiwa dengan rasio jenis kelamin (sex ratio)
sebesar 103. Dengan demikian, terdapat 103 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk
perempuan dan kepadatan penduduk (density) mencapai 80 jiwa per km2. Apabila
dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2008 yang berjumlah 660.906 jiwa, maka
pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar 10,67 persen,
dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan penduduk
tersebut diikuti dengan peningkatan tingkat kepadatan penduduk dari 72 jiwa per kilometer
persegi selama tahun 2008 menjadi 80 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2011.
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan KecamatanDi Kabupaten Muara Enim
No. Kecamatan Luas Daerah(Km)Jumlah
PendudukKepadatanPenduduk(per km2)
1. Semende Darat Laut 274,75 13.160 482. Semende Darat Ulu 466,60 16.130 353. Semende Darat Tengah 419,93 9.884 244. Tanjung Agung 539,97 38.287 715. Rambang 522,62 28.044 546. Lubai 984,72 53.858 557. Lawang Kidul 380,84 64.180 1698. Muara Enim 203,80 62.851 3089. Ujan Mas 268,70 23.691 8810. Gunung Megang 666,40 57.565 8611. Benakat 288,52 8.944 3112. Rambang Dangku 628,24 51.492 8213. Gelumbang 644,20 54.936 8514. Lembak 388,07 31.576 8115. Sungai Rotan 296,14 30.612 10316. Muara Belida 176,00 7.750 4417. Kelekar 151,00 9.574 6318 Belimbing 289,7 26.080 7719 Belida Darat 136,97 12.287 8020 Lubai Ulu 485,82 28.103 78
2012 8.213 629.004 772011 9.140,50 731.410 802010 9.140,50 716.676 782009 9.140,50 668.341 732008 9.140,50 660.906 72
Sumber: Muara Enim dalam Angka 2013, BPS (diolah)
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-9
Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Muara Enim yaitu 267 penduduk
per kilometer persegi, diikuti Kecamatan sebanyak 171 penduduk dan Kecamatan Lawang
Kidul sebanyak 159 penduduk. Namun sebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah
Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak
adalah Lawang Kidul, dan Muara Enim. Ketiga kecamatan tersebut dihuni oleh sekitar 26,75
persen penduduk Kabupaten Muara Enim. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk
paling sedikit adalah Muara Belida (1,4 persen) dan Kelekar (1,2 persen). (Lihat Tabel 2.3)
Apabila dilihat dari kelompok umur, selama tahun 2008-2011, usia produktif (15 64
tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 64 persen, sedangkan usia 0 14 tahun
mencapai 32 persen dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4 persen. Perkembangan
kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di
Kabupaten Muara Enim tahun 2008 - 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok UmurTahun 2008 2011
TahunKelompok Umur Jenis Kelamin
JumlahKepadatanPenduduk(Jiwa/KM2)0 14 15 64 65 +
Perem-puan Laki-laki Rasio
2008 Jiwa 216.664 409.598 34.644 327.153 333.753 102 660.90672
% 32,78 61,98 5,24 49,50 50,50 100
2009 Jiwa 207.785 437.889 22.667 330.833 337.508 102,02 668.34173
% 31,09 65,52 3,39 49,50 50,50 100
2010 Jiwa 231.863 457.424 27.389 352.712 363.294 103 716.67678
% 32,35 63,83 3,82 49,21 50,69 100
2011* Jiwa 233.466 469.785 28.159 360.300 371.110 103 731.41080
% 31,92 64,23 3,85 49,26 50,74 100Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
Dilihat berdasarkan lapangan usaha/sektor ekonomi dari persentase penduduk yang
bekerja menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, selama tahun 2008-2011 sebagian besar
penduduk Kabupaten Muara Enim bekerja pada sektor pertanian. Namun penyerapan
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-10
tenaga kerja sektor pertanian tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan seiring
dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama dalam sub sektor pertambangan dan
perdagangan masing-masing sebesar 4,29 persen dan 11,76 persen pada tahun 2011.
Persentase penduduk Kabupaten Muara Enim yang bekerja menurut lapangan usaha
tahun 20082011 dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2008-2011
SEKTORTahun (%)
2008 2009 2010 2011*
A. SEKTOR PRIMER 73,19 72,58 69,85 64,72- Sektor Pertanian 71,14 71,42 69,85 64,72B. SEKTOR SEKUNDER 5,31 5,79 6,7 9,75- Sektor Pertambangan dan Penggalian 2,05 1,16 2,39 4,29- Sektor Industri Pengolahan 1,07 2,43 2,01 2,16- Sektor Listrik, gas dan Air Bersih 0,96 0,57 0,89 0,23- Sektor Bangunan 1,23 1,63 1,41 3,07C. SEKTOR TERSIER 23,55 22,79 23,45 25,53- Sektor Perdagangan 9,8 8,32 8,6 11,76- Sektor Angkutan 3,4 4,66 3,73 2,98- Sektor Bank, LKBB, Persewaan, Bangunan, Jasa Perusahaan 0,9 0,3 0,7 0,69- Sektor Jasa-jasa 9,44 9,51 10,42 10,1
Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
Dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, komposisi penduduk menunjukkan semakin
baiknya tingkat pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Persentase penduduk yang
tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD) semakin menurun menjadi sebesar 16,01 persen,
sedangkan yang tamat SD mencapai 38,91 persen. Sementara itu, penduduk yang tamat
SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi masing-masing meningkat menjadi sebesar 19,98 persen,
21,40 persen, dan 3,70 persen. Untuk lebih jelasnya, persentase penduduk Kabupaten
Muara Enim umur 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2008 -
2011 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-11
Tabel 2.6
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 2011
PENDIDIKANTahun (%)
2008 2009 2010 2011*Tidak / Belum Tamat SD 21,83 21,79 16,77 16,01
Tamat SD 39,19 39,01 40,21 38,91Tamat SMP 19,28 19,37 19,57 19,98Tamat SMA 17,28 17,34 19,77 21,4
Akademi / Universitas 2,42 2,49 3,68 3,7Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan
kesejahteraan Kabupaten Muara Enim, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah fokus pertama dari 3 fokus
pada aspek kesejahteraan masyarakat. Fokus ini berusaha melihat kondisi ekonomi makro
sebuah wilayah yang diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, laju
inflasi, PDRB per kapita, Indeks Gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia dan
persentase penduduk diatas garis kemiskinan.
1. Pertumbuhan PDRB
Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu
daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas.
Rumus untuk menghitung pertumbuhan PDRB adalah:
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-12
Data mengenai pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim tahun 2008 sampai
2010 didapat dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Data tersebut
dilengkapi dengan data laju PDRB Sumatera Selatan sebagai bahan analisis perbandingan
kemajuan ekonomi Kabupaten Muara Enim dengan provinsi dimana Kabupaten Muara Enim
berada.
Tabel 2.7
PDRB Sumatera Selatan dan Muara Enim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 - 2010
Lapangan Usaha 2008 r) 2009*) 2010**)
A. Sumatera Selatan1. Pertanian 4,09 3,11 4,422. Pertambangan dan Penggalian 1,53 1,62 1,213. Industri Pengolahan 3,42 2,14 5,764. Listrik, Gas dan Air Bersih 5,24 5,09 6,315. Bangunan 6,14 7,34 8,756. Perdagangan, Hotel & Restoran 6,87 3,13 6,917. Pengangkutan & Komunikasi 13,92 13,76 12,688. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan 8,63 6,85 7,399. Jasa-jasa 11,35 9,36 7,38PDRB dengan Migas 5,07 4,11 5,43PDRB Tanpa Migas 6,31 5,06 6,94B. Muara Enim1. Pertanian 8,39 6,08 7,252. Pertambangan dan Penggalian 3,82 3,25 3,273. Industri Pengolahan 7,00 5,27 6,384. Listrik, Gas dan Air Bersih 5,26 5,21 6,455. Bangunan 8,31 8,56 9,296. Perdagangan, Hotel & Restoran 7,53 5,98 8,867. Pengangkutan & Komunikasi 8,53 8,17 9,728. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan 7,73 7,84 8,129. Jasa-jasa 9,11 9,34 9,85PDRB dengan Migas 5,67 4,73 5,34PDRB Tanpa Migas 6,82 6,27 7,32
Sumber: BPS Prop. Sumatera Selatan dan BPS Kab. Muara Enim dalam Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara EnimTahun 2011Keterangan: r) Angka revisi
*) Angka sementara**) Angka sangat sementara
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-13
Pertumbuhan PDRB menggambarkan dinamika kontribusi sektor ekonomi dalam
pembentukan PDRB. Untuk Kabupaten Muara Enim, terdapat tren pergeseran sektor
ekonomi utama dari sektor primer ke sektor tersier. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya laju
pertumbuhan PDRB sektor pertanian dari 8,39% pada tahun 2008 menjadi 7,25% pada
tahun 2010. Sebaliknya sektor perdagangan, hotel dan restoran terus menunjukkan tren
pertumbuhan meningkat, begitu pula dengan sektor pengangkutan dan komunikasi serta
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
2. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan
harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli
masyarakat. Informasi mengenai laju inflasi berguna bagi pemerintah untuk memonitor harga
barang dan jasa dan mengambil kebijakan khusus apabila diperlukan. Rumus untuk
menghitung laju inflasi provinsi adalah sebagai berikut:
Data terkait laju inflasi diperoleh dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten
Muara Enim. Dalam buku tersebut data yang disajikan adalah mengenai Inflasi Sektoral
PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 2010 baik untuk Provinsi Sumatera Selatan
maupun Kabupaten Muara Enim.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-14
Tabel 2.8Inflasi Sektoral PDRB Sumatera Selatan dan Muara Enim Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008 2010 (dalam persen)
Lapangan Usaha 2008 r) 2009*) 2010**)
A. Sumatera Selatan1. Pertanian 9,88 0,62 6,852. Pertambangan dan Penggalian 22,19 -16,38 16,633. Industri Pengolahan 18,80 2,22 8,804. Listrik, Gas dan Air Bersih 3,92 2,92 3,095. Bangunan 12,17 3,91 5,216. Perdagangan, Hotel & Restoran 15,43 6,75 6,867. Pengangkutan & Komunikasi 5,96 -1,27 0,838. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan 10,27 4,19 3,559. Jasa-jasa 15,70 14,50 8,82PDRB dengan Migas 15,76 -1,31 8,97PDRB Tanpa Migas 11,89 5,66 6,31B. Muara Enim1. Pertanian 9,63 0,90 4,542. Pertambangan dan Penggalian 17,85 -10,08 7,423. Industri Pengolahan 8,38 4,53 2,824. Listrik, Gas dan Air Bersih 8,25 5,03 3,985. Bangunan 11,82 3,86 0,926. Perdagangan, Hotel & Restoran 15,51 6,72 2,917. Pengangkutan & Komunikasi 10,49 0,74 0,808. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan 10,62 3,42 4,599. Jasa-jasa 15,12 17,10 6,24PDRB dengan Migas 14,90 -4,54 5,71PDRB Tanpa Migas 10,36 6,10 4,37
Sumber: Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Setelah mengkaji data laju inflasi sektoral di Muara Enim dapat disimpulkan bahwa
secara umum inflasi adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Setiap tahun selalu terjadi
peningkatan harga-harga di Kabupaten Muara Enim, namun nilainya tidak pernah lebih
besar dari laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi masih
dalam tahap wajar dan terkendali.
3. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB
atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita
harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk
suatu daerah. Rumus untuk menghitung PDRB per kapita adalah:
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-15
Sama seperti data perekonomian sebelumnya, data PDRB per kapita juga diperoleh
dari buku Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim. Buku tersebut menyediakan data
PDRB per kapita menurut harga berlaku dan harga konstan untuk Provinsi Sumatera Selatan
dan Kabupaten Muara Enim seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.
Tabel 2.9PDRB per Kapita Tahun 2008 - 2010
No. Uraian 2008r) 2009*) 2010**)
A. Sumatera Selatan1 PDRB atas dasar harga berlaku
- dengan migas 133.664.987 137.331.848 157.772.133- tanpa migas 89.100.922 98.907.507 112.449.335
2 PDRB atas dasar harga konstan- dengan migas 58.065.455 60.452.944 63.735.999- tanpa migas 44.763.105 47.029.273 50.294.815
B. Muara Enim1 PDRB atas dasar harga berlaku
- dengan migas 17.927.942 17.923.618 19.958.937- tanpa migas 9.696.596 10.932.952 12.246.044
2 PDRB atas dasar harga konstan- dengan migas 7.714.277 8.079.324 8.510.649- tanpa migas 4.804.098 5.105.150 5.478.644
Sumber: Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Keterangan: r) Angka revisi*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
Dari data PDRB per kapita dapat dipahami bahwa nilai PDRB Kabupaten
Muara Enim secara keseluruhan (harga konstan) mengalami peningkatan. Pencapaian ini
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat seperti tergambar pada data PDRB per kapita
berdasarkan harga berlaku yang juga menunjukkan peningkatan. Meski Pemerintah
Kabupaten Muara Enim telah berhasil mencatatkan prestasi positif, hal tersebut sebaiknya
tidak lantas membuat pemerintah berpuas diri karena apabila dibandingkan dengan PDRB
per kapita Provinsi Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten
Muara Enim masih lebih kecil.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-16
4. Indeks Gini
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan. Angka
koefisien ini berada pada rentang nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan
sempurna). Indeks atau Koefisien Gini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai
tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Cara menghitung Koefisien Gini adalah dengan
membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya,
kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan.
Rumus untuk menghitung Indeks Gini adalah sebagai berikut:
Data tentang Indeks Gini Kabupaten Muara Enim diperoleh dari Data Sosial
Ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2011. Buku tersebut hanya menyediakan hasil akhir
analisis data Indeks Gini tanpa menjelaskan terlebih dahulu proses analisisnya, seperti data
rata-rata pengeluaran per kapita, total pengeluaran seluruh penduduk sebulan dan proporsi
penduduk per kelas interval.
Tabel 2.10
Indeksi Gini Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2010
Indikator 2008 2009 2010
Indeks Gini 0,28 0,27 0,30Sumber: BPS Sumatera Selatan dalam Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-17
Berdasarkan tabel Indeks Gini diatas, diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten
Muara Enim berada pada kelompok ketimpangan rendah, yaitu < 0,3. Hanya saja apabila
dicermati lebih lanjut terdapat tren yang mencemaskan dimana pada tahun yang lebih baru
nilainya bergerak naik menuju ketimpangan sedang (0,28 pada tahun 2008 menjadi 0,30
pada tahun 2010). Data ini seperti mengkalibrasi data PDRB per kapita menurut harga
berlaku yang menyebutkan bahwa kenaikan PDRB dialami oleh seluruh masyarakat.
Nyatanya, masih ada sekelompok kecil masyarakat yang belum turut menikmati hasil
pembangunan. Hal ini tentu menjadi kesadaran pemerintah bahwa tugas melayani
masyarakat belum usai.
5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia adalah analisis ekonomi makro yang
mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan,
yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan
20% berpendapatan tinggi. Dari data tersebut akan dapat dihitung tingkat ketimpangan
pendapatan. Rumus untuk menghitung pemerataan pendapatan adalah sebagai berikut:
Data pemerataan pendapatan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh
Bank Dunia telah disediakan oleh BPS pada pelaksanaan Susenas 2008-2010. Hasil
perhitungan data pemerataan pendapatan untuk Kabupaten Muara Enim adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.11Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Tahun 2008 - 2010
Indikator 2008 2009 20101 2 3 4
1. 40 persen terendah 25,45 26,37 26,232. 40 persen menengah 39,25 41,06 39,483. 20 persen tertinggi 35,30 32,57 34,30
Sumber: BPS Sumatera Selatan dalam Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-18
Bank Dunia telah membuat tipologi tingkat ketimpangan, yaitu:
1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen
dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen
dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen
dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah
Menilik data pemerataan pendapatan pada tabel di halaman sebelumnya, dimana
pada tahun 2008, 2009 dan 2010 proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk
kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk berturut-turut
adalah sebesar 25,45, 26,37 dan 26,23, maka Muara Enim tergolong dalam kabupaten
dengan ketimpangan pendapatan rendah. Fakta ini sejalan dengan data PDRB per kapita
menurut harga berlaku yang menyatakan bahwa kemajuan daerah dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat, namun berkebalikan dengan data Indeks Gini yang menyatakan bahwa
ketimpangan masyarakat meningkat.
6. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang
menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar
tertentu yang berlaku secara nasional. Rumus untuk menghitung indikator ini adalah:
Data tentang persentase penduduk diatas garis kemiskinan diperoleh dari buku
Data Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2011. Dalam buku tersebut disajikan
persentase penduduk yang berada diatas dan dibawah garis kemiskinan pada tahun 2008,
2009 dan 2010. Data yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-19
Tabel 2.12Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Tahun 2008 - 2010
No KeteranganTahun (%)
2008 2009 20101 Penduduk miskin 17,98 15,96 14,51
2 Penduduk diatas garis kemiskinan 82,02 84,04 85,49Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Dari Tabel 2.12 diketahui bahwa dari tahun ke tahun persentase penduduk yang
tergolong dalam kelas penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan tren meningkat. Pada
tahun 2008 persentase penduduk pada kelas tersebut adalah 82,02%. Pada tahun 2009
jumlahnya meningkat 2,02% menjadi 84,04%. Pada tahun 2010 jumlahnya kembali
meningkat 1,45% menjadi 85,49%.
Kenaikan persentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan
keberhasilan pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang mendukung penciptaan
lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja membuat penduduk yang semula berada
pada kategori miskin naik kelas ke golongan penduduk diatas garis kemiskinan. Kenaikan
persentase juga menggambarkan keberhasilan pemerintah membuat masyarakat
berpenghasilan rendah lebih produktif melalui berbagai program yang dijalankan.
C. Kesejahteraan Masyarakat
Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
berbagai urusan pemerintahan yang terkait. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah
pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.
1. Pendidikan
a) Angka Melek Huruf
Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang
dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka
melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf,
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-20
yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi
jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah
penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus. Berikut adalah rumus
angka melek huruf:
Data angka melek huruf Kabupaten Muara Enim tahun 2008 hingga 2010 adalah
sebagai berikut/ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.
Tabel 2.13Angka Melek Huruf Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010
Indikator Angka Melek Huruf (%)
2008 98,802009 98,812010 98,82
Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten
Muara Enim dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju
peningkatan angka melek huruf adalah 0,01%. Pada tahun 2008 angka melek huruf bernilai
98,80%. Selanjutnya pada tahun 2009 dan 2010 angka melek huruf Kabupaten Muara Enim
adalah 98,81% dan 98,82%.
Semakin tinggi angka melek huruf, maka semakin tinggi kemampuan menyerap
informasi dari berbagai media. Angka melek huruf masyarakat yang tinggi akan
mempengaruhi potensi perkembangan intelektual dan kontribusinya terhadap pembangunan
di Kabupaten Muara Enim. Dengan angka melek huruf yang tinggi, Kabupaten Muara Enim
mempunyai SDM berpendidikan dalam jumlah besar yang potensial untuk mendukung gerak
pembangunan.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-21
b) Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari
masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh.
Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus
sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih
muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan
langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.
Menghitung rata-rata jumlah tahun sekolah di tingkat kabupaten, dapat digunakan rumus
berikut:
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Muara Enim tahun 2008 hingga tahun 2010
meningkat. Pada tahun 2008 angka rata-rata lama sekolah adalah 7,3; pada tahun 2009
angka rata-rata lama sekolah adalah 7,35; dan pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah
adalah 7,4. Peningkatan rata-rata lama sekolah pada tahun 2008 hingga 2010 adalah 0,05.
Meskipun peningkatan setiap tahunnya hanya sebesar 0,05, peningkatan rata-rata lama
sekolah terbilang stabil.
Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di
suatu wilayah. Pada tahun 2008-2010 nilai rata-rata lama sekolah berkisar pada 7,30 hingga
7,40 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Muara Enim bersekolah sampai 7 tahun
4 bulan atau SLTA. Rata-rata lama sekolah penduduk yang 7 tahun 4 bulan menunjukkan
bahwa penduduk di Muara Enim belum memenuhi target nasional yaitu wajib
belajar 12 tahun.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-22
c) Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum
disuatu tingkat pendidikan. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa
pada tingkat pendidikan SD/ SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga
18 tahun atau rasio jumlah siswa. Berikut rumus untuk menghitung angka partisipasi kasar:
Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur
daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Dari tabel
menunjukkan nilai APK pada tahun 2009 dan 2010, nilai APK pada jenjang pendidikan SD
menurun pada tahun 2010, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA meningkat.
Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang PendidikanKabupaten Muara EnimTahun 2009 & 2010
Jenjang Pendidikan 2009 2010
SD 121,17 114,60
SLTP 80,74 85,23
SLTA 63,77 65,17Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011
Penurunan APK pada jenjang pendidikan SD perlu dikendalikan, dan perlu
mendapat perhatian. Perununan nilai APK dapat menghambat program pemerintah nasional
yaitu wajib belajar 12 tahun. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya pendidikan terutama dimulai dari pendidikan dasar.
d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik
yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-23
ditamatkan. Manfaat menghitung APT adalah untuk menunjukkan pencapaian pembangunan
pendidikan disuatu daerah, selain itu berguna untuk melakukan perencanaan penawaran
tenaga kerja, terutama melihat kualifikasi menurut pendidikan tertinggi yang telah
ditamatkan. Menghitung APT dengan rumus sebagai berikut:
Angka pendidikan yang Ditamatkan tertinggi tahun 2008, 2009 dan 2010 ada pada
jenjang pendidikan SD yaitu 39,19, 39,01 dan 40,22. Pada tingkat pendidikan kurang dari
sekolah dasar, persentasenya menurun setiap tahunnya. Pada tingkat pendidikan SD, SMP,
SMA, dan Perguruan Tinggi Sederajat, APT Kabupaten Muara Enim meningkat setiap
tahunnya. Lebih jelasnya mengenai data APT Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.15Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2010
Tingkat Pendidikan 2008 2009 2010
< SD 21,83 21,79 16,78SD Sederajat 39,19 39,01 40,22SMP Sederajat 19,28 19,37 19,55SMU Sederajat 17,28 17,34 19,76Perguruan Tinggi 2,42 2,49 3,69Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011
Dari data yang ada mengenai angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan di
Kabupaten Muara Enim tahun 2008 sampai 2010. Diketahui pada tahun 2008 hingga
tahun 2010 persentase tertinggi ada pada tingkat pendidikan SD. Pada tahun 2008, 2009
dan 2010 APT SD adalah 39,19; 39,01 dan 40,22% dapat diinterpretasikan bahwa pada
tahun 2008 hingga 2010 sebagian besar penduduk hanya tamat SD.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-24
e) Angka Partisipasi Murni
Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.Angka partisipasi
murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih
baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan
yang sesuai dengan standar tersebut. Angka partisipasi murni diperoleh dari rumus sebagai
berikut:
Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah:
SD/MI : 7-12 tahun
SMP/MTs : 13-15 tahun
SMA/MA/SMK : 16-18 tahun
Data mengenai angka pertisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten
Muara Enim Tahun 2009 dan 2010 bersumber dari buku indikator sosial ekonomi tahun 2011
dapat dilihat dari tabe berikut.
Tabel 2.16Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2009 dan 2010Tingkat Pendidikan 2009 2010
SD 95,80 97,41SLTP 58,24 61,75SLTA 44,84 43,07
Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-25
Dari data diatas diketahui bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan,
maka angka partisipasi semakin menurun. Dilihat dari segi tingkat pendidikan, Angka
Partisipasi Murni SD dan SLTP mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010
berturut-turut sebesar 1,61 dan 3,51. Namun pada jenjang pendidikan SLTA, pada
tahun 20092010 terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni sebesar 1,77.
APM menggambarkan kondisi kapasitas SDM Kabupaten Muara Enim di masa
depan, dimana APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas angkatan kerja pada
beberapa tahun mendatang, selepas para pelajar meninggalkan bangku sekolah. Angka
Partisipasi Murni SLTP dan SLTA berturut-turut sebesar 61,75 dan 43,07, maka Kabupaten
Muara Enim diperkirakan akan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk
menjalankan kegiatan pembangunan yang membutuhkan keahlian tinggi.
Meski hal tersebut merupakan kecenderungan yang umum, namun hendaknya
dapat menjadi perhatian bersama dalam penanganannya. Dalam jangka pendek, intervensi
pemerintah diperlukan agar anak usia diatas 15 tahun mendapat pendidikan pada tingkat
yang lebih tinggi, dengan kata lain program wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dalam jangka
panjang, intervensi pemerintah diperlukan agar tersedia angkatan kerja dengan knowledge,
skill dan attitude yang mendukung pembangunan.
2. Kesehatan
a) Angka Usia Harapan Hidup
Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang
baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup berguna untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka harapan hidup pada Kabuaten Muara Enim hanya diketahui pada tahun 2007
dan 2010. Pada tahun 2007 angka harapan hidup bernilai 67,09 dan pada tahun 2010 angka
harapan hidup bernilai 67,49. Dari tahun 2007 ke 2010 angka usia harapan hidup bayi
meningkat sebesar 0,4.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-26
Angka harapan hidup Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007 adalah 67,09 hal ini
menunjukkan bahwa bayi-bayi yang lahir pada tahun 2007 usianya dapat mencapai 67
tahun, tidak jauh berbeda dengan tahun 2007, tahun 2010 bayi-bayi yang dilahirkan usianya
berkisar antara 67 hingga 68 tahun. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu tinggi, namun
sudah dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Muara Enim.
b) Persentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk
terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi
buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Persentase balita gizi buruk
dapat dihitung dengan rumus:
Tabel 2.17
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Muara Enim tahun 2009-2012
No Status GiziTahun
2009 2010 2011 20121 Gizi Sangat Kurang (%) 1.14 1.2 0.75 0.65
Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
Dari data tersebut diketahui bahwa angka balita gizi buruk di Kabupaten
Muara Enim terus menurun. Pada tahun 2009 nilai gizi buruk 1,14. Angka tersebut kemudian
naik pada tahun 2010 menjadi 1,2. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 persentase nilai
balita gizi buruk terus menurun dengan selisih 0,45 (2010-2011) dan 0,1 (2011-2012).
Rendahnya persentase balita gizi buruk menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan
yang baik dari Pemerintah Daerah/kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Dengan
melihat data persentase gizi buruk Kabupaten Muara Enim yang setiap tahunnya terus
menurun, maka hal itu adalah hal yang positif dan baik bagi perkembangan Kabupaten
Muara Enim. Penurunan persentase nilai gizi juga menggambarkan keberhasilan program
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-27
pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan gizi. Keberhasilan ini hendaknya dapat
dipertahankan oleh aparat pemerintah daerah yang menangani urusan kesehatan dengan
melanjutkan program terkait pelayanan kesehatan balita dan mendorong inisiatif kegiatan
penyehatan di tingkat masyarakat.
3. Ketenagakerjaan
Rasio kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja. Atau dapat jugadidefinisikan perbandingan jumlah penduduk yang
bekerja terhadap jumlah angkatankerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran,
maka angka yang digunakan adalah (1 - angka pengangguran). Rumus untuk menghitung
rasio penduduk bekerja sebagai berikut:
Data rasio penduduk yang bekerja bersumber dari data indikator sosial ekonomi
tahun 2011 yang diolah. Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2008 sampai tahun 2010
mengalami sedikit penurunan. Tahun 2008 rasio penduduk yang bekerja adalah 0,225, dan
pada tahun 2010 rasio penduduk yang bekerja 0,204.
Tabel 2.18Rasio Penduduk yang bekerja tahun 2008-2010 Kabupaten Muara Enim
Indikator 2008 2009 2010
Penduduk Bekerja 72.09 70.42 72.86Angkatan Kerja 321.041 319.24 356.46Rasiopenduduk bekerja 0.225 0.221 0.204
Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim 2011
Dari tabel diatas diperoleh kesimpulan pada tahun 2008, 22,5%penduduk
Kabupaten Muara Enim dari kesempatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja,
sedangkan 77,5% masih mencari atau penangguran. Bahkan kesempatan kerja di
tahun 2010 menurun menjadi 20,4% penduduk muara enim mendapatkan kesempatan
bekerja dan 79,6% sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Penurunan kesempatan
bekerja, perlu mendapatkan perhatian pemerintah, seperti pembukaan lapangan kera baru.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-28
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab
Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan
perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, baik
pada urusan wajib dan urusan pilihan.
a. Urusan Wajib
Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselengarakan oleh pemerintahdaerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara
umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Muara Enim masih perlu ditingkatkan.
Pendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan
penduduk terutama usia muda. Proporsi penduduk muda di Indonesia semakin menurun
akibat semakin rendahnya angka fertilitas. Penurunan ini menyebabkan semakin
menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Rumus untuk menghitung angka
partisipasi sekolah berdasar pada lampiran 1 Permendagri 54 tahun 2010.
2.1.3Aspek Pelayanan Umum
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-29
Data angka partisipasi sekolah yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi
Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.19Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten
Muara Enim 2008-2010
Umur2008 2009 2010
L P L+P L P L+P L P L+P
7 12 98,02 98,30 98,16 98,96 97,31 98,19 98,77 97,54 98,2313 15 79,37 84,77 82,04 79,29 87,59 83,10 80,84 86,79 83,8016 18 42,10 42,56 42,33 42,23 49,14 45,43 47,68 52,36 49,98Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Angka partisipasi sekolah dasar adalah pada jenjang umur 7-12 tahun dan 13-15
tahun atau pada tingkat pendidikan SD dan SLTP. Angka partisipasi sekolah menengah
pada usia 16-18 tahun atau pada tingkat pendidikan SLTA. Pada setiap tingkat pendidikan
atau kelompok umur, nilai dari angka partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke
tahun. Angka partisipasi sekolah dasar meningkat sebesar 0,47 sedangkan pada jenjang
pendidikan SMA rata-rata meningkat sebesar 4,82.
Semakin tinggi APS maka pada suatu jenjang pendidikan, maka semakin banyak
menyerap penduduk pada umur kelompok pendidikan tersebut. Di Kabupaten Muara Enim,
diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, nilai APS lebih rendah. Meski
terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, nilai APS yang masih rendah pada tingkat
pendidikan menengah harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Intervensi pemerintah
melalui berbagai program pendidikan menjadi penting dalam rangka meningkatkan kualitas
pendidikan.
2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan Menengah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan
menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan
kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.
Rumus untuk menghitung Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan
Menengah berdasar pada lampiran 1 Permendagri 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut:
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-30
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah
Tidak ada data yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Ketersediaan
Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan Menengah. Namun data dapat disubstitusi
dengan data yang ada yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten
Muara Enim tahun 2011, yaitu data mengenai Rasio Penduduk Usia Sekolah dasar dan
Menengah/ Ketersediaan Sekolah.
Tabel 2.20Rasio Murid-Sekolah Di Kabupaten Muara Enim 2008-2010
Indikator 2008 2009 2010
- SD/MI 200,07 201,31 205,43- SLTP/MTs 247,46 263,48 232,75- SLTA/MA 281,60 307,90 311,47
Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Muara Enim 2008-2010 pada tingkat SD dan
SMP meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 rasionya adalah 200,07, tahun 2009 dan
2010 nilainya meningkat berturut-turut menjadi 201,31 dan 205,43. Berbeda dengan tren di
tingkat SD dan SMP, pada tingkat pendidikan SLTA rasio murid-sekolah pada tahun 2008-
2009 menurun. Baru pada tahun 2010 nilainya meningkat kembali.
Semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah
daerah. Rasio murid-sekolah yang rendah memiliki arti bahwa penambahan jumlah murid
diikuti dengan penambahan jumlah sekolah. Meninjau bahwa nilai rasio murid-sekolah di
Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren meningkat, berarti kecepatan penambahan
kapasitas sekolah oleh pemerintah daerah Muara Enim kurang mampu mengikuti kecepatan
penambahan murid. Hal ini tentu disayangkan mengingat minat masyarakat yang besar
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-31
untuk menempuh pendidikan tidak dapat terfasilitasi secara optimal. Kedepannya
pemerintah harus memiliki sebuah cetak biru (blueprint) pelayanan pendidikan yang antara
lain berisi rencana pembangunan fasilitas pendidikan baru.
3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per
1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai
mutu pengajaran. Menghitung rasio guru tehadap murid dengan rumus berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah
Tidak ada data yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Guru Terhadap
Murid Sekolah Dasar Dan Menengah. Namun data dapat disubstitusi dengan data yang ada
yang bersumber dari Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2011. Data
tersebut hampir sama dengan data pada indikator IKK hanya saja datanya mengenai Rasio
Murid Terhadap Guru.
Tabel 2.21Rasio Murid-Guru Di Kabupaten Muara Enim 2008-2010
Indikator 2008 2009 2010
- SD/MI 29,07 21,72 16,65- SLTP/MTs 18,09 18,30 14,36- SLTA/MA 15,59 16,10 15,26
Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-32
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah pada tingkat SD mengalami penurunan setiap
tahunnya. Pada tahun 2010 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah pada jenjang SLTP
mengalami penurunan sebesar 3.94 sedangkan, pada tingkat SLTA turun sebesar 0,84. Dari
nilai rasio tersebut diketahui bahwa setiap 10.000 siswa terdapat 14-17 guru.
Rasio tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim terjadi ketimpangan
antara guru dan murid. Ketimpangan guru dan murid tersebut seharusnya dikurangi oleh
adanya penambahan guru yang ada di kabupaten Muara Enim.
Kesehatan
Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar, semua lapisan masyarakat
dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Tujuan tersebut
diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya akan
memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.
1. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu
wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar
pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas dan pustu
menurut indikator kinerja kunci dapat dihitung dengan rumus:
Pada rumus diatas untuk mengetahui rasio puskesmas dan pustu pada 1000 penduduk,
namun data yang tersedia merupakan data rasio puskemas dan pustu per 10.000 penduduk.
Tabel 2.22Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 10.000 penduduk Tahun 2008-2010
Fasilitas KesehatanRasio per 10.000 Penduduk2008 2009 2010
Puskesmas 0,33 0,33 0,33
Puskesmas Pembantu 1,66 1,62 1,49Sumber: Dinas Kesehatan Muara Enim dan BPS Muara Enim, data diolah
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-33
Data diatas menunjukkan nilai rasio puskesmas tahun 2008-2010 tidak mengalami
perubahan. Sedangkan rasio puskesmas pembantu pada tahun 2008 hingga 2010
mengalami penurunan. Berturut-turut laju penurunan rasio puskesmas pembantu
adalah 0,04 (2008-2009) dan 0,13 (2009-2010).
Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah
mengukur ketersediaan puskesmas dan pustu berdasarkan jumlah penduduk. Semakin
tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh
puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka
semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penurunan nilai
pustu ini diharapkan tidak terjadi secara menerus. Kesesuaian antara fasiitas kesehatan
dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada pelayanannya.
2. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang
terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan
kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan
penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dapat dihitung
dengan rumus.
Sumber data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ)
tahun 2012 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim adalah 748.857 jiwa,
dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten Muara Enim ada 3 buah. Dari data diatas dapat
dihitung nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dan diketahui nilai rasio rumah sakit per
satuan penduduk diketahui yaitu 0,004.
Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000
penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah
penduduk. Nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dirasa nilainya terlalu kecil, sehingga
diperlukan perencanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim agar kedepannya
pelayanan kesehatan tetap optimal dalam melayani penduduk Kabupaten Muara Enim.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-34
3. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Menghitung rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk bermanfaat
untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Kabuapaten Muara Enim
dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan
Penduduk dapat dihitung dengan rumus:
dan
Dari rumus yang ada untuk mengitung rasio dokter ataupun tenaga medis, dihitung
per 1000 penduduk. Namun data LKPJ tahun 2012 berisikan rasio dokter dan tenaga medis
per 10.000 penduduk, sedikit berbeda dengan yang diarahkan oleh Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumus yang dihitung per 1000 penduduk.
Tabel 2.23Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 10.000 penduduk Tahun 2008-2010
Tenaga KesehatanRasio Per 10.000 Penduduk
2008 2009 2010Dokter 1,03 1,33 1,41Perawat 6,23 8,35 11,22Bidan 5,40 7,48 7,97Sumber: Dinas Kesehatan Muara Enim dan BPS Muara Enim, data diolah
Dari Tabel 2.23 diketahui bahwa rasio dokter dari tahun 2008 hingga 2010 terus
meningkat. Pada tahun 2008-2009 mengalami laju peningkatan sebesar 0,3 dan 0,08 pada
tahun 2009-2010. Sedangkan pada tenaga medis perawat peningkatan rasio tahun 2008-
2009 berturut-turut 2,12 dan 2,87. Pada tenaga kesehatan bidan peningkatan rasio tenaga
kesehatan sebesar 2,08 dan 0,49. Pada tahun 2010 dari 10.000 penduduk di Kabupaten
Muara Enim terdapat 1,41 dokter; 11,22 perawat dan 7,97 bidan.
Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu setiap dokter melayani
2.500 penduduk. Berdasarkan fakta yang ada, di Indonesia jumlah dokter dan dokter
spesialis belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu
distribusi dokter di Indonesia belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena
itu diperlukan penanganan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-35
4. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena
bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat.
Puskesmas biasanya cakupannya adalah Kecamatan, sedangkan pustu cakupannya adalah
desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas dan
puskesmas pembantu dapat diketahui dari rumus:
dan rumus cakupan puskesmas pembantu.
Data yang bersumber dari LKPJ tahun 2012, diketahui Kabupaten Muara Enim
terdiri dari 25 kecamatan, 310 desa dan 16 kelurahan, terdapat 25 puskesmas dan 113
pustu. Sehingga dari data tersebut dapat dihitung dan diketahui nilai cakupannya. Cakupan
untuk puskesmas adalah 100%, sedangkan cakupan untuk pustu adalah 34,7%.
Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layannya
semakin baik. Cakupan puskesmas bernilai 100%, yang berarti menunjukkan bahwa
puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya secara maksimum. Pada puskesmas
pembantu nilai cakupannya 34,7%, hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu belum
mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya. Cakupan pelayanan pustu
perlu ditingkatkan salah satu caranya dengan menambah jumlah pustu.
Pekerjaan Umum
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam
kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan
kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat
digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Rumus
menghitung proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah berikut.
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 II-36
Data untuk menghitung proporsi panjang jalan dalam kondisi baik diperoleh dari
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) 2012. Diketahui
jumlah panjang total jalan adalah 1.235,81 km, dan jalan dalam kondisi baik adalah
558,32 km. Data panjang jalan dalam kondisi baik diperoleh dari penjumlahan data jalan
baru, perbaikan jalan dan pemeliharaan yang terdapat pada dokumen LKPJ. Dari data yang
diperoleh, diketahui proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,452.
Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim dalam kondisi baik sebesar 45% dan sisanya atau
55% kondisi jalan di Kabupaten Muara Enim dalam kondisi buruk.
Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang
baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Kondisi jalan yang 45% dalam
kondisi baik dirasa kurang untuk sebuah daerah. Pembangunan wilayah akan terhambat
karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses
jaringan jalan yang rusak. Pada periode pemerintahan 5 tahun mendatang, isu peningkatan
kualitas jaringan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
2. Rasio Jaringan Irigasi
Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi te