PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI … 9. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI … 9. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas...
1
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAINOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,
Menimbang : a.
b.
c.
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatanusaha dagang guna mewujudkan kesejahteraan dankemakmuran masyarakat serta kondisi perekonomianmasyarakat yang telah mengalami perubahan, makaperlu diadakan penyesuaian terhadap PeraturanDaerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2002tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar,sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan danUndang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, maka perlu di cabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu membentuk PeraturanDaerah Kabupaten Manggarai tentang RetribusiPelayanan Pasar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Baratdan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
2
2.
3.
4.
5.
6.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4539);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangLembaran Daerah dan Berita Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIManggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8 SeriC);
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2002
4
14.Nomor 12 Seri C Nomor 4);Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Manggarai(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008Nomor 4 Seri D Nomor 3);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
danBUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANANPASAR.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.3. Bupati adalah Bupati Manggarai.4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yangberlaku.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yangselanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD KabupatenManggarai.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutandaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentukhusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PemerintahDaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.
5
9. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar, baikpasar sederhana yang berupa halaman/ pelataran dan kios yang dikelolaoleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
10. Pasar adalah tempat yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunanberbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola olehPemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut PeraturanPerundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusitertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkatSKRDLB adalah ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripadaretribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi aministratifberupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satukesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,Kongsi, Koperasi, Dana Pension, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya,Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
18. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
6
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusiserta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif danprofessional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undanganRetribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
BAB IINAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2Retribusi ini diberi nama Retribusi Pelayanan Pasar.
Pasal 3( 1 ) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional /
sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh PemerintahDaerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
( 2 ) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah fasilitas pasar yang dikelolaoleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
Pasal 4Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakanfasilitas pasar.
BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
7
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelaspasar yang digunakan.
BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanantersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan,biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8(1) Struktur dan besarnnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, luas
lokasi dan jangka waktu pemakaian.(2) Kelas Pasar ditetapkan sebagai berikut :
a Pasar Kelas I yaitu Pasar yang terletak di Ibu kota Kabupaten termasukdi Wilayah Kecamatan Langke Rembong;
b Pasar Kelas II yaitu Pasar yang terletak di Wilayah Kecamatan.(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
I Pasar Kelas I Besarnya Tarif
A. Los :
1. Permanen Rp. 2.500,-/M2/bulan
2. Semi Permanen Rp. 1.500,-/M2/bulan
B. Kios :
1. Permanen
a. Lantai I Rp. 10.500,-/M2/bulan
8
b. Lantai II Rp. 9.000,-/M2/bulan
2. Semi Permanen Rp. 5.500,-/M2/bulan
C. Pelataran Rp. 1.500,-/M2/bulan
II Pasar Kelas II
A. Los :
1. Permanen Rp. 2.000,-/M2/bulan
2. Semi Permanen Rp. 1.000,-/M2/bulan
B. Kios :
1. Permanen
a. Lantai I Rp. 5.500,-/M2/bulan
b. Lantai II Rp. 4.500,-/M2/bulan
2. Semi Permanen Rp. 3.000,-/M2/bulan
C. Pelataran Rp. 1.000,-/M2/bulan
(4) Struktur dan besarnya tarif untuk pedagang harian / lesehan dengan luaslokasi maksimal 2 m2 ditetapkan Rp. 1.000,-/hari.
BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Manggarai.
BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atauditetapkan lain oleh Bupati.
Pasal 11Retribusi terutang terhitung sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan.
BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.
9
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat berupa karcis.
BAB XTATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya SKRD, SKRDKBT dan STRD.(3) Semua hasil pungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah
melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah paling lama 1 x 24 jam sesuai PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14Penagihan Retribusi yang terutang dapat dilakukan oleh petugas pemungutyang ditunjuk atau disetor langsung oleh Wajib Retribusi kepada BendaharaPenerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
BAB XIHAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15(1) Hak Pengguna Jasa:
a. menempati dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan baginyaoleh Pemerintah Daerah;
b. mengemukakan dan mengajukan keberatan kepada Pemerintah ataspelayanan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian;
c. mengajukan permohonan untuk memperpanjang perjanjianpenggunaan pasar; dan
d. menuntut ganti rugi apabila terjadi pembatalan perjanjian secarasepihak oleh Pemerintah.
(2) Kewajiban Pengguna Jasa :a. mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian dengan Pemerintah
secara konsekwen;b. membayar retribusi sebagaimana tertuang dalam SKRD;c. memelihara fasilitas umum yang tersedia;d. menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan;
10
e. memperbaiki segala kerusakan, baik ringan maupun berat ataskelalaian pemanfaatan fasilitas pasar;
f. mengajukan permohonan untuk memperpanjang perjanjianpenggunaan pasar paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnyaperjanjian; dan
g. mematuhi larangan untuk tidak menyewakan fasilitas pasar kepadapihak lain untuk memanfaatkannya untuk kegiatan lain yang tidaksesuai dengan peruntukannya.
Pasal 16(1) Hak Lembaga Pelaksana :
a. mengatur penempatan pengguna jasa sesuai peruntukannya;b. memberikan teguran dan sanksi kepada pengguna jasa yang tidak
mematuhi kewajibannya; danc. menagih dan menerima Retribusi yang terutang dari pengguna jasa.
(2) Kewajiban Lembaga Pelaksana :a. menyediakan fasilitas–fasilitas yang layak bagi pelaksanaan
pelayanan di Pasar sesuai dengan isi perjanjian;b. mengakomodir dan menyelesaikan tuntutan–tuntutan yang berkaitan
dengan hak dari pelanggan;c. memperbaiki kerusakan–kerusakan fasilitas pasar yang bukan
disebabkan oleh pengguna jasa;d. membayar ganti kerugian atas pembatalan perjanjian secara sepihak
oleh Lembaga Pelaksana;e. melakukan pembinaan dan pengawasan; danf. menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi pengguna jasa.
BAB XIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBANAN RETRIBUSI
Pasal 17(1) Bupati dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebanan
retribusi.(2) Pengurangan, keringanan dan pembebanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebanan Retribusi
ditetapkan oleh Bupati.
11
BAB XIIITATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 18(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukansecara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasanyang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulansejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentudapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan WajibRetribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 19
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalsurat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yangterutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.
(4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalanbunga sebesar 2 % ( dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
12
BAB XIVPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yangditunjuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya beberapa syarat :a. nama dan alamat wajib retribusi;b. masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;d. alasan yang jelas.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikanKeputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telahdilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatuKeputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggapdikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelahlewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bungasebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan Retribusi.
BAB XVKEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21(1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi kedaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnyaRetribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.
13
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila :a. diterbitkan surat teguran, atau;b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB VISANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak ataukurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahului dengan surat teguran.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakansanksi pembatalan perjanjian.
BAB XVIIPENYIDIKAN
Pasal 23(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olehPejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agarketerangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
14
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang Retribusi;
e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yangdibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidangretribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.
BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 24Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikankeuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataudenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak ataukurang dibayar.
15
BAB XIXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25Segala surat – surat perjanjian yang telah dibuat sebelum Peraturan Daerahini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masaberlaku perjanjian.
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan DaerahKabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi PelayananPasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2002 Nomor 12 SeriC Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 27Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Manggarai.
Ditetapkan di RutengPada tanggal 29 Maret 2010
BUPATI MANGGARAI,
CHRISTIAN ROTOKDiundangkan di RutengPada tanggal 29 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
PAULUS P. BEROLEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAITAHUN 2010 NOMOR 8.
16
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGGARAINOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANGRETRIBUSI PELAYANAN PASAR
I. UMUMDalam rangka kelancaran pelaksanaan roda Pemerintahan,
Pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai, makasangat diperlukan dana yang memadai untuk mendukung kegiatandimaksud. Berhubung masih terbatasnya sumber penerimaan Daerahdibandingkan dengan kebutuhan untuk pembiayaan Pemerintah,pembangunan dan kemasyarakatan, maka diperlukan peningkatanpenerimaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif melalui penggaliansumber-sumber pendapatan yang potensial.
Oleh karena itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perludiadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002tentang Retribusi Pelayanan Pasar, khususnya menyangkut struktur danbesarnya tarif sejalan dengan perubahan struktur perekonomianmasyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Cukup jelas.
Pasal 5Cukup jelas.
17
Pasal 6Cukup jelas.
Pasal 7Cukup jelas.
Pasal 8Cukup jelas.
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf fJaminan kepastian hukum yang dimaksudkan adalahperjanjian Penggunaan Bangunan Pasar Milik PemerintahKabupaten Manggarai antara Pengguna Jasa Pasarmerasa aman dalam berusaha/berdagang.
Pasal 17Cukup jelas.
18
Pasal 18Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannyaadalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendakkekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena WajibRetribusi sakit atau terkena bencana alam.
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam halKelebihan Pembayaran Retribusi harus melakukanpemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas
19
Pasal 21Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2) huruf bYang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secaralangsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannyamenyatakan masih mempunyai utang Retribusi danmelunasinya kepada Pemerintah Daerah.Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidaklangsung adalah Wajib retribusi tidak secara nyata-nyatalangsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyaiutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 22Cukup jelas.
Pasal 23Cukup jelas.
Pasal 24Cukup jelas.
Pasal 25Cukup jelas.
Pasal 26Cukup jelas.
Pasal 27Cukup jelas.
20
BUPATI MANGGARAI
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAINOMOR : HK/ 74.g /2010
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAINOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
BUPATI MANGGARAI,
Menimbang : a.
b.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telahditetapkan pada tanggal 29 Maret 2010, maka perlusegera dilaksanakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusanBupati Manggarai tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2010tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Mengingat : 1.
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Baratdan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);
21
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4539);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangLembaran Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIManggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8 SeriC);
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2002Nomor 12 Seri C Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Manggarai(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008Nomor 4 Seri D Nomor 3);
MEMUTUSKAN :Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
23
KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untukmengundangkan Peraturan Daerah dimaksud ke dalamLembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah untuk :a. melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;b. membuat peraturan dan petunjuk tekhnis pelaksanaan
Peraturan Daerah dimaksud bila dipandang perlu;c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati
Manggarai.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,maka akan ditinjau kembali.
Ditetapkan di RutengPada tanggal 30 Maret 2010
BUPATI MANGGARAI,
CHRISTIAN ROTOK