PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT …bag-pembangunan.malangkab.go.id/imgnews/SK_SOP...
-
Upload
nguyendien -
Category
Documents
-
view
230 -
download
2
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT …bag-pembangunan.malangkab.go.id/imgnews/SK_SOP...
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH Jl. Raden Panji No. 158 Telepon/Fax. (0341) 392024
Email: [email protected] – Website: http://www.malangkab.go.id
K E P A N J E N – 65163
KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
NOMOR : 180/ 001 /KEP/421.023/2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Malang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Bupati Malang Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Malang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Non Struktural yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Malang secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Unsur ULP adalah Kepala ULP, Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja ULP.
14. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Malang, adalah pusat pelayanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
16. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SPPBJ adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.
17. Standar Operasional Prosedur untuk selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ULP.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pengadaan langsung.
19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak yang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
20. Efektif berarti SOP dapat menjamin proses pengadaan berlangsung mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
21. Efisien, berarti SOP menjamin pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
22. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
23. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
24. Dinamis, berarti prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang.
25. Kemudahan dan kejelasan, berarti prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur, bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.
26. Keterukuran, berarti output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
27. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, berarti prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.
BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2
SOP disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, kemudahan dan kejelasan, keterukuran dan berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani.
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3
SOP disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi anggota ULP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga Tujuan
Pasal 4
Tujuan penyusunan SOP adalah: a. efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa; b. ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; c. meningkatkan efektivitas koordinasi antara ULP dengan SKPD;
BAB III TATA KERJA
Pasal 5
(1) ULP bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/ jasa,
mulai dari proses pelelangan/seleksi hingga penetapan pemenang; (2) Pada awal tahun anggaran SKPD mengirimkan rencana umum
pengadaan kepada ULP, selambat–lambatnya 30 hari sejak
Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) disahkan dan pada perubahan anggaran, selambat-lambatnya 20 hari setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS;
(3) Pelelangan Jasa Konstruksi yang pelaksanaan fisiknya dilakukan pada tahun yang sama harus dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kontrak tahun tunggal;
(4) SKPD menyerahkan kelengkapan dokumen Pengadaan kepada ULP selambat – lambatnya : a. Paket jasa konsultansi/barang/jasa lainnya 7 hari sebelum
pelelangan. b. Paket Konstruksi 10 hari sebelum pelelangan.
(5) ULP mengelola seluruh rencana pengadaan dan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dilelangkan oleh SKPD pada setiap tahun anggaran;
(6) ULP melakukan rekapitulasi data pelelangan pengadaan, baik laporan per SKPD maupun secara keseluruhan sesuai dengan format yang telah di tentukan;
(7) ULP membantu menjawab sanggah banding yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
(8) Untuk pelaksanaan pelelangan diluar ruang lingkup ULP, SKPD dapat menyampaikan permohonan jika ingin dilaksanakan oleh ULP;
(9) ULP memberikan laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa kepada SKPD setiap bulan;
(10)ULP melakukan koordinasi dengan LPSE terkait proses pengadaan barang/jasa.
BAB IV MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6
Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh ULP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 7
Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Bupati ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 14 Pebruari 2014
KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA,
NURMAN RAMDANSYAH, SH., M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199203 1 008
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PEGADAAN BARANG/JASA NOMOR : 180/ 001 /KEP/421.023/2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT
A. PERENCANAAN KEGIATAN LELANG
1. SKPD mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kepada ULP selambat-lambatnya 30 hari sejak KUA PPAS disahkan dan pada perubahan anggaran, selambat-lambatnya 20 hari setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. Lokasi paket pekerjaan;
d. Perkiraan besaran biaya;
e. Untuk paket yang dilelangkan sebelum APBD disahkan, harus diberikan tanda dan dimasukkan 2 klausul, sebagai berikut :
proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan,
kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini tidak diberikan ganti rugi.
3. ULP mengelola semua Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diberikan oleh SKPD.
4. ULP mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh SKPD melalui media:
a. LPSE Kabupaten Malang;
b. Website Pemerintah Kabupaten Malang;
c. Papan pengumuman ULP dan SKPD terkait;
d. Portal Pengadaan Nasional (Inaproc).
B. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK
(Sistem Pasca Kualifikasi)
1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan;
2. PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama PPK setiap kegiatan Lelang kepada LPSE Kabupaten Malang;
3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing PPK;
4. PA/KPA menyerahkan rencana Pengadaan kepada PPK;
5. PPK menetapkan pengelompokan paket yang akan dilaksanakan dalam lelang dan mengirimkannya kepada ULP bersama dokumen kelengkapan pelelangan yang terdiri dari:
a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Spesifikasi Paket Pekerjaan;
c. HPS;
d. Durasi pekerjaan.
6. KepalaULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi kelompok kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud pada poin 5;
7. Kepala ULP mengirimkan nama-nama anggota Pokja untuk masing-masing kegiatan Pelelangan kepada LPSE Kabupaten Malang;
8. LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota Pokja untuk masing-masing kegiatan lelang;
9. Pokja mendapatkan data kelengkapan paket.
10. Pokja menentukan metode pengadaan dan mengusulkan besaran perubahan HPS:
a. Jika ada perubahan dalam HPS dan ketidaklengkapan dokumen pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan perubahan/penjelasan kepada PPK;
b. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumen pelelangan.
11.Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan:
a. LPSE Kabupaten Malang;
b. Website Pemerintah Kabupaten Malang;
c. Papan pengumuman ULP dan SKPD.
12.Pokja melakukan aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pelelangan:
a. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
b. Pokja membuat berita acara penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan-perubahan yang di sepakati pada saat aanwijzing.
13. Jika ada perubahan dalam dokumen pelelangan, pokja menyampaikan kepada PPK untuk disetujui.
14. Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
15. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
16. Pokja menetapkan pemenang lelang.
17. Pokja melakukan expose hasil evaluasi pelelangan di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli.
18. Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui portal LPSE dan papan pengumuman ULP.
19. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.
20. Jika ada sanggah banding yang dilakukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja dapat membantu tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyusun jawaban atas sanggah banding yang diterima.
21. Pokja mengirimkan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar diterbitkannya SPPBJ.
a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.
2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
C. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK
(Sistem Pra kualifikasi)
1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan.
2. PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama PPK setiap kegiatan lelang kepada LPSE Kabupaten Malang.
3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing PPK.
4. PPK mengirimkan data paket pekerjaan yang sudah ditetapkan ke ULP, yang terdiri dari:
a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Spesifikasi Pekerjaan;
c. HPS;
d. Durasi pekerjaan.
5. Ketua ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi kelompok kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud pada angka 2.
6. Kepala ULP mengirimkan nama-nama anggota Pokja untuk masing-masing kegiatan Pelelangan kepada LPSE Kabupaten Malang.
7. LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota Pokja untuk masing-masing kegiatan lelang.
8. Pokja mendapatkan data kelengkapan paket dari PPK.
9. Pokja menentukan metode pengadaan dan besar HPS:
a. Jika ada perubahan dalam HPS dan ketidaklengkapan kelengkapan pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan perubahan/penjelasan kepada PPK;
b. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumen pelelangan.
10. Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah ditetapkan:
a. Mengirimkan kepada LPSE untuk di umumkan di Portal LPSE Kabupaten Malang;
b. Mengirimkan kepada admin Website Pemerintah Kabupaten Malang;
c. Memasang pengumuman di papan pengumuman ULP.
11. Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi yang telah dikirimkan oleh Penyedia barang/jasa.
12. Pokja melakukan evaluasi prakualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Pokja mengirimkan hasil evaluasi prakualifikasi kepada PPK untuk disetujui.
a. Jika hasil evaluasi prakualifikasi tidak disetujui PPK, maka dilakukan:
1) Evaluasi ulang;
2) Evaluasi dibatalkan, dilakukan pengumuman ulang.
b. Jika hasil evaluasi prakualifikasi disetujui PPK, maka Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi.
14. Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media :
a. Mengirimkan ke LPSE untuk diumumkan melalui portal LPSE Kabupaten Malang;
b. Mengumumkan di papan pengumuman ULP dan dinas terkait.
15. Jika ada sanggahan terhadap hasil evaluasi prakualifikasi, Pokja menjawab sanggahan tersebut.
16. Pokja melakukan aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pelelangan.
a. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
b. Pokja membuat berita acara Penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan-perubahan yang di sepakati pada saat aanwijzing.
17. Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
18. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen lelang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.
19. Pokja menetapkan pemenang lelang sesuai dengan hasil evaluasi administrasi dan teknis.
20. Pokja melakukan expose hasil evaluasi pelelangan di hadapan ULP dan jika diperlukan di hadapan tim ahli.
21. Pengumuman Pemenang lelang dilakukan melalui Portal LPSE dan papan pengumuman ULP.
22. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.
23. Jika ada sanggah banding yang dilakukan oleh Penyedia barang/jasa, maka Pokja membantu PA/KPA/PPK menyusun jawaban atas sanggah banding yang diterima.
24. Pokja mengirimkan Berita Acara hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar diterbitkannya SPPBJ.
a. Jika PPK tidak menyetujui pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh Pokja, maka:
1) Dilakukan evaluasi ulang;
2) Apabila setelah dilakukan evaluasi ulang tidak dihasilkan keputusan hasil lelang maka PPK melaporkan kepada PA/KPA;
3) Jika PA/KPA menyetujui hasil lelang maka proses tetap dilanjutkan;
4) Jika PA/KPA tidak menyetujui hasil lelang maka lelang dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang.
b. Jika PPK menyetujui pemenang lelang, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
NURMAN RAMDANSYAH, SH., M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199203 1 008
Nomor SOP 065/ I.01 /421.023/2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tanggal Pembuatan Desember 2013
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 14 Pebruari 2014
Disahkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
NURMAN RAMDANSYAH, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199203 1 008
Nama SOP Prosedur Pengadaan Pasca Kualifikasi (e-Proc)
Dasar Hukum
1
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
2 5. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan kompetensi
yang dipersyaratkan (khusus kelompok kerja); dan
3 6. Menandatangani Pakta Integritas.
Keterkaitan
- 1. Data / Dokumen 4. Internet
2. Buku Peraturan 5. Alat Komunikasi
3. Komputer 6. Buku Kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah
dilakukan dan ditetapkan
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Kualifikasi Pelaksana
Peralatan / Perlengkapan
1. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja
Surat keputusan Bupati Malang Nomor :
188.45/103/KEP/421.013/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 Tentang
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2013 tanggal
23 Desember 2013, Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
PA/KPA masing – masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan
dan menggirimkannya
kepada LPSE untuk meminta user ID dan Password
PNS, minimal III A dan
bersertifikat Ahli
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk PPK
N/A SK PPK
LPSE memberikan User ID dan Password kepada PA/KPA/PPK SK PPK N/A User ID dan Password
PPK menerima Dokumen Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA dan
User ID dan Password dari LPSE
User ID dan Password;
Dokumen Rencana
Pengadaan
N/APengumuman Rencana
Umum Pengadaan
PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK,
dan Spec Teknis) dan menyampaikan kepada PA.
Pengumuman Rencana
Umum PengadaanN/A
Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
PA/KPA mengirim surat permohonan yang dilengkapi dengan Dokumen
Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala ULP
Dokumen Rencana
Pelaksanaan PengadaanN/A
Surat Permohonan Kepada
Kepada ULP
Kepala ULP menerima surat Permohonan dari SKPD beserta kelengkapan
Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Surat Permohonan Kepada
Kepada ULP1 Hari
Disposisi pada surat
Permohonan
Kepala ULP menetapkan anggota ULP yang akan menkjadi kelompok
kerja untuk paket yang akan dilelangkan dan mengirimkannya kepada
LPSE untuk mendapatkan user ID dan Password
Disposisi pada surat
Permohonan1 Hari
Surat Permintaan User ID
dan Password pada LPSE
untuk Kelompok Kerja
LPSE memberikan User ID dan Password untuk Kelompok Kerja
Surat Permintaan User ID
dan Password pada LPSE
untuk Kelompok Kerja
N/AUser ID dan Password
untuk Kelompok Kerja
Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan
pengadaanan B/J, serta menentukan metode
pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan
user id dan password
Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
dan User Name dan
Password
1 Hari
Hasil verivikasi
kelengkapan Dokumen
Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
ALUR PROSES PENGADAAN PASCA KUALIFIKASI (E-Proc)
Rincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu BakuKeterangan
LPSESKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Penyedia Barang/Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
Jika dokumen lengkap maka dilakukan penyusunan
dokumen pengadaan. Jika dokumen tidak lengkap, maka Pokja
mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi. Setelah PPK melengkapi
dokumen dikirimkan kembali kepada Pokja.
Hasil verivikasi
kelengkapan Dokumen
Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
1 Hari Draf Dokumen Pengadaan
Pokja Menyusun dokumen pengadaan dan meminta persetujuan PPK Draf Dokumen Pengadaan 1 Hari Dokumen Pengadaan
Pokja mengumumkan Lelang/Seleksi melalui
media yang telah di tetapkan:
A. LPSE Kabupaten Malang
B. Website Pemerintah Kabupaten Malang
C. Papan pengumuman ULP
Dokumen Pengadaan Maksimal 7 HariPengumuman
Lelang/Seleksi
Pokja menyelenggarakan aanwijzing dan menjawab pertanyaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan Penjelasan / Aanwizjing
Minimal 3 Hari setelah
Pengumuman
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan
Apabila tidak ada perubahan dalam dokumen
pengadaan maka pokja menyampaikan berita acara penjelasan kepada
PPK dan melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutnya
Draf Adendum Dokumen
PengadaanN/A
Permohonan Persetujaun
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan
Apabila ada perubahan dalam ddokumen pengadaan maka Pokja
menyusun dan menyampaikan rancangan adendum pengadaan kepada
PPK
Draf Adendum Dokumen
PengadaanN/A
Permohonan Persetujaun
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan
PPK menerima Rancangan Adendum Pengadaan dari ULP
PPK menerima Draf
Adendum Dokumen
Pengadaan
N/ADraf Adendum Dokumen
Pengadaan disetujui/ditolak
1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum
dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan
pokja mengesahkan adendum dokumen pengadaan
2. apabila PPK tidak menyetujui adendum maka
keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/KPA
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan disetujui/ditolakN/A
Adendum Dokumen
Pengadaan/Dokumen
Pengadaan
Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja mengesahkan
Adendum dokumen pengadaan
Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka tidak ada perubahan di
dalam dokumen pengadaan dan pokja langsung melakukan proses
selanjutnya
Adendum Dokumen
Pengadaan/Dokumen
Pengadaan
N/AUpload Dokumen
Penawaran
Rincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu BakuKeterangan
LPSESKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Penyedia Barang/Jasa
T
Y
T Y
Y
T
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
Penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran melalui LPSE
sesuai ketentuan yang berlaku
Upload Dokumen
Penawaran
Maksimal 7 Hari Setelah
Aanwizjing
Download Dokumen
Penawaran
Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSEDownload Dokumen
PenawaranN/A Evaluasi
Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran Evaluasi N/A Hasil Evaluasi
Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika
diperlukan dihadapan tim ahli dan menetapkan pemenangHasil Evaluasi N/A
Penetapan dan
Pengumuman Pemenang
Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkannyaPenetapan dan
Pengumuman Pemenang3 Atau 5 Hari Masa Sanggah
Masa Sanggah 3 Atau 5 Hari Sanggah/Tidak
Jika tidak ada sanggahan hasil penetepan pemenang maka proses akan
berlanjut dan pokja akan menyampaikan laporan proses
pengadaan B/J kepada PPK.
Sanggah/Tidak 3 Atau 5 Hari Menerima Sanggah
Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan yang disampaikan
penyedia B/J.Menerima Sanggah 3 Atau 5 Hari Jawaban Sanggah
Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan jawaban sanggah 3 Atau 5 HariMenerima Jawaban
Sanggah
KeteranganUnit Layanan Pengadaan (ULP)Penyedia Barang/Jasa
Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi
LPSESKPDRincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu Baku
T
Y
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
KeteranganUnit Layanan Pengadaan (ULP)Penyedia Barang/JasaLPSE
SKPDRincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu Baku
Penyedia barang/jasa menerima jawaban sanggahMenerima Jawaban
Sanggah3 Atau 5 Hari Sanggah Banding/Tidak
Jika tidak ada sanggah banding, maka Pokja mmbuat laporan proses
pengadaan dan mengirimkan kepada PPKSanggah Banding/Tidak 3 Atau 5 Hari
Bupati menerima Sanggah
Banding
Jika penyedia B/J tidak puas dengan jawaban sanggah maka penyedia B/J
dapat melakukan sanggah banding yang disampaikan kepada Bupati
dengan memberikan jaminan sanggah banding.
Bupati menerima Sanggah
Banding3 Atau 5 Hari
Jawaban Sanggahan
Banding Diterima/Ditolak
Dalam hal menjawab sanggah banding Bupati dapat membentuk tim
untuk menjawab sanggah banding dan Pokja dapat melakukan
pendampingaan kepada Bupati dalam menjawab sanggah banding.
Jawaban Sanggahan
Banding Diterima3 Atau 5 Hari
Evaluasi Ulang / Lelang
Ulang
PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan
SPPBJ
A. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat
atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada
PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi
ulang atau pelelangan dinyatakan gagal
2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA
memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ BAHP N/AEvaluasi Ulang / Lelang
Gagal
B. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK
menerbitkan SPPBJ
BAHP
2 Hari Setelah Masalah
Sanggah Banding
terselesaikan
PPBJ
3 Atau 5 Hari BAHPJawaban Sanggahan
Banding Ditolak
Jika sanggah banding diterima oleh Bupati maka diadakan evaluasi ulang
atau lelang ulang dan Jika sanggah banding tidak diterima maka proses
berlanjut dan SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah
jawaban sanggah banding.
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Nomor SOP 065/ I.02 /421.023/2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tanggal Pembuatan Desember 2013
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 14 Pebruari 2014
Disahkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
NURMAN RAMDANSYAH, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199203 1 008
Nama SOP Prosedur Pengadaan Pra Kualifikasi (e-Proc)
Dasar Hukum
1
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
2 5. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan kompetensi
yang dipersyaratkan (khusus kelompok kerja); dan
3 6. Menandatangani Pakta Integritas.
Keterkaitan
- 1. Data / Dokumen 4. Internet
2. Buku Peraturan 5. Alat Komunikasi
3. Komputer 6. Buku Kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah
dilakukan dan ditetapkan
Peralatan / Perlengkapan
1. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2013 tanggal
23 Desember 2013, Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Surat keputusan Bupati Malang Nomor :
188.45/103/KEP/421.013/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 Tentang
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun Anggaran 2014
Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
PA/KPA masing – masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap kegiatan
dan menggirimkannya
kepada LPSE untuk meminta user ID dan Password
PNS, minimal III A dan
bersertifikat Ahli
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk PPK
N/A SK PPK
LPSE memberikan User ID dan Password kepada PA/KPA/PPK SK PPK N/A User ID dan Password
PPK menerima Dokumen Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA dan
User ID dan Password dari LPSE
User ID dan Password;
Dokumen Rencana
Pengadaan
N/APengumuman Rencana
Umum Pengadaan
PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK,
dan Spec Teknis) dan menyampaikan kepada PA.
Pengumuman Rencana
Umum PengadaanN/A
Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
PA/KPA mengirim surat permohonan yang dilengkapi dengan Dokumen
Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala ULP
Dokumen Rencana
Pelaksanaan PengadaanN/A
Surat Permohonan Kepada
Kepada ULP
Kepala ULP menerima surat Permohonan dari SKPD beserta kelengkapan
Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Surat Permohonan Kepada
Kepada ULP1 Hari
Disposisi pada surat
Permohonan
Kepala ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi kelompok kerja
untuk paket yang akan dilelangkan dan mengirimkannya kepada LPSE
untuk mendapatkan user ID dan Password
Disposisi pada surat
Permohonan1 Hari
Surat Permintaan User ID
dan Password pada LPSE
untuk Kelompok Kerja
LPSE memberikan User ID dan Password untuk Kelompok Kerja
Surat Permintaan User ID
dan Password pada LPSE
untuk Kelompok Kerja
N/AUser ID dan Password
untuk Kelompok Kerja
Pokja menerima Dokumen Rencana Pelaksanaan
Pengadaanan B/J, metode pelelangan dan besaran HPS dan
mendapatkan User ID dan Password
Dokumen Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
dan User Name dan
Password
1 Hari
Hasil verivikasi
kelengkapan Dokumen
Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
ALUR PROSES PENGADAAN PRA KUALIFIKASI (E-Proc)
Rincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu BakuKeterangan
LPSESKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Penyedia Barang/Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
Jika dokumen lengkap maka dilakukan penyusunan
dokumen pengadaan. Jika dokumen tidak lengkap, maka Pokja
mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi. Setelah PPK melengkapi
dokumen dikirimkan kembali kepada Pokja.
Hasil verivikasi
kelengkapan Dokumen
Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
1 Hari Draf Dokumen Pengadaan
Pokja Menyusun dokumen pengadaan dan meminta persetujuan PPK Draf Dokumen Pengadaan 1 Hari Dokumen Pengadaan
Pokja mengumumkan prakualifikasi melalui
media yang telah di tetapkan:
A. LPSE Kabupaten Malang
B. Website Pemerintah Kabupaten Malang
C. Papan pengumuman ULP
Dokumen Pengadaan Maksimal 7 Hari Pengumuman Kualifikasi
Penyedia barang/jasa memasukan Dokumen
Kualifikasi melalui LPSE. Pengumuman Kualifikasi
Minimal 3 Hari setelah
berakhirnya penayangan
Pengumuman Kualifikasi
Upload Dokumen Kualifikasi
Sistem LPSE menerima dokumen prakualifikasi Upload Dokumen Kualifikasi Real TimeDokumen Kualifikasi masuk
ke LPSE
Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi yang
telah dikirimkan oleh Penyedia barang/jasa
Dokumen Kualifikasi masuk
ke LPSEN/A
Download Dokumen
Kualifikasi
Pokja melakukan evaluasi dan pembuktian
prakualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
Download Dokumen
KualifikasiN/A Hasil Evaluasi
Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui
media :
a.Mengirimkan ke LPSE untuk diumumkan melalui
portal LPSE Kabupaten MalangHasil Evaluasi N/A
Pengumuman Daftar
Pendek
b.Mengumumkan di papan pengumuman ULP dan dinas terkait
Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi (Daftar Pendek) Pengumuman Daftar
Pendek3 Atau 5 Hari Masa Sanggah
Rincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu BakuKeterangan
LPSESKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Penyedia Barang/Jasa
T
Y
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
Penyedia B/J dapat memberikan sanggahan terhadap hasil prakualifikasi.
Jika ada sanggahan maka pokja menjawab sanggah tersebutMasa Sanggah 3 Atau 5 Hari Sanggah/Tidak
Undangan untuk lelang/seleksi bagi peserta yang lulus kualifikasi
disampaikan 1(satu) hari setelah masalah sanggah selesaiSanggah/Tidak
1 Hari setelah masalah
sanggah terselesaikanUndangan
Pokja menyelenggarakan aanwijzing dan menjawab pertanyaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan Undangan
Paling cepat 3 Hari setelah
UndanganPenjelasan / Aanwizjing
Apabila tidak ada perubahan dalam dokumen
pengadaan maka pokja menyampaikan berita acara penjelasan kepada
PPK dan melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutnya Penjelasan / Aanwizjing N/ADraf Adendum Dokumen
Pengadaan
Apabila ada perubahan dalam ddokumen pengadaan maka Pokja
menyusun dan menyampaikan rancangan adendum pengadaan kepada
PPK
Draf Adendum Dokumen
PengadaanN/A
Permohonan Persetujaun
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan
PPK menerima Rancangan Adendum Pengadaan dari ULP
Permohonan Persetujaun
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan
N/A
PPK menerima Draf
Adendum Dokumen
Pengadaan
1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum
dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan
pokja mengesahkan adendum dokumen pengadaan
2. apabila PPK tidak menyetujui adendum maka
keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/KPA
PPK menerima Draf
Adendum Dokumen
Pengadaan
N/ADraf Adendum Dokumen
Pengadaan disetujui/ditolak
Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja mengesahkan
Adendum dokumen pengadaan
Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka tidak ada perubahan di
dalam dokumen pengadaan dan pokja langsung melakukan proses
selanjutnya
Penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran melalui LPSE
sesuai ketentuan yang berlaku
Adendum Dokumen
Pengadaan/Dokumen
Pengadaan
N/AUpload Dokumen
Penawaran
Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSEUpload Dokumen
Penawaran
Maksimal 7 Hari Setelah
Aanwizjing
Download Dokumen
Penawaran
KeteranganLPSE
SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)Penyedia Barang/Jasa
Draf Adendum Dokumen
Pengadaan disetujui/ditolakN/A
Adendum Dokumen
Pengadaan/Dokumen
Pengadaan
Rincian Kegiatan
Pelaksana
Mutu Baku
Y
T
T Y
Y
T
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaranDownload Dokumen
PenawaranN/A Evaluasi
Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika
diperlukan dihadapan tim ahli dan menetapkan pemenangEvaluasi N/A Hasil Evaluasi
Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkannya Hasil Evaluasi N/APenetapan dan
Pengumuman Pemenang
Jika tidak ada sanggahan hasil penetepan pemenang maka proses akan
berlanjut dan pokja akan menyampaikan laporan proses
pengadaan B/J kepada PPK. Masa Sanggah 3 Atau 5 Hari Sanggah/Tidak
Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan yang disampaikan
penyedia B/J.Sanggah/Tidak 3 Atau 5 Hari Menerima Sanggah
Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Menerima Sanggah 3 Atau 5 Hari Jawaban Sanggah
Penyedia barang/jasa menerima jawaban sanggah jawaban sanggah 3 Atau 5 HariMenerima Jawaban
Sanggah
Jika tidak ada sanggah banding, maka Pokja mmbuat laporan proses
pengadaan dan mengirimkan kepada PPK
Menerima Jawaban
Sanggah3 Atau 5 Hari Sanggah Banding/Tidak
Jika penyedia B/J tidak puas dengan jawaban sanggah maka penyedia B/J
dapat melakukan sanggah banding yang disampaikan kepada Bupati
dengan memberikan jaminan sanggah banding.
Sanggah Banding/Tidak 3 Atau 5 HariBupati menerima Sanggah
Banding
KeteranganSKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Mutu Baku
Pelaksana
LPSE Penyedia Barang/Jasa
Penetapan dan
Pengumuman PemenangMasa Sanggah3 Atau 5 HariMasa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi
Rincian Kegiatan
T
Y
T
Y
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Kelengkapan Waktu Output
KeteranganSKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Mutu Baku
Pelaksana
LPSE Penyedia Barang/Jasa
Rincian Kegiatan
Dalam hal menjawab sanggah banding Bupati dapat membentuk tim
untuk menjawab sanggah banding dan Pokja dapat melakukan
pendampingaan kepada Bupati dalam menjawab sanggah banding.
Bupati menerima Sanggah
Banding3 Atau 5 Hari
Jawaban Sanggahan
Banding Diterima/Ditolak
Jika sanggah banding diterima oleh Bupati maka diadakan evaluasi ulang
atau lelang ulang dan
Jawaban Sanggahan
Banding Diterima3 Atau 5 Hari
Evaluasi Ulang / Lelang
Ulang
Jika sanggah banding tidak diterima maka proses berlanjut dan SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban sanggah banding.Jawaban Sanggahan
Banding Ditolak3 Atau 5 Hari BAHP
PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan
SPPBJ
A. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat
atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada
PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi
ulang atau pelelangan dinyatakan gagal
2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA
memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ BAHP N/AEvaluasi Ulang / Lelang
Gagal
B. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK
menerbitkan SPPBJ
BAHP
2 Hari Setelah Masalah
Sanggah Banding
terselesaikan
PPBJ
T
Y
T
Y
T
Y