PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PERENCANAAN ... · badan perencanaan pembangunan,...

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

( BAPPELITBANGDA)

KERANGKA HUKUM

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 25 TH. 2004

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


PEMERINTAHAN DAERAH


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TH.2005 – 2025

4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TH. 2008 TATACARA

PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

5. PERMENDAGRI NO. 86 TH. 2017 PELAKSANAAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008

4

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

TAHUN 2019

“PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH”

DISAMPAIKAN PADA ACARA :

FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018

UJOH BILANG, 20 MARET 2018

KERANGKA PAPARAN

5

EVALUASI KINERJA & CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RKPD 2019

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

PERMASALAH DASAR / ISU STRATEGIS DI KAB. MAHAKAM ULU

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAHAKAM ULU

PENUTUP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

EVALUASI KINERJA & CAPAIAN PEMBANGUNANTAHUN 20171

BERAU

BALIKPAPAN

PASER

MAHULU

BONTANG

CAPAIAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

BALIKPAPAN

IPM … 78.57

LAJU PERTUMBUHAN EKONOM… 4.76

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA…. 5.95

TINGKAT KEMISKINAN…. 2.81

SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN

• INDUSTRI PENGOLAHAN (47,62 %)

• PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (8,61 %)

BONTANG

IPM …. 78.92

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI… -1.49

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA… 12.07

TINGKAT KEMISKINAN… 5.18

SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN ;

• INDUSTRI PENGOLAHAN (83, 96 %)


BERAU

IPM …73.05




SEKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN :

• PERTAMBANGAN & PENGGALIAN (60,36 %)

• PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (11,38 %)


MAHAKAM ULU

IPM…..65.51

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI….3.38

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA…4.75



• PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (77,23 &%)



PASER

IPM … 71.00






• PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (12,56 %)

• INDUSTRI PENGOLAHAN (4,51 %)Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim

PERBANDINGAN REGIONAL

Uraian 2014 2015 2016

PDRB adh Berlaku (Milyar Rp)

- Mahakam Ulu 1.778 1.948 2.106

- Kutai Barat 21.443 21.316 21.989

- Kutai Kartenagara 156.723 127.897 127.831

- Kutai Timur 95.030 93.499 94.922

Pertumbuhan Ekonomi (%)

- Mahakam Ulu 4,94 3,32 3,38

- Kutai Barat 1,88 -1,41 -0,72

- Kutai Kartenagara -1,08 -7,08 -1,71

- Kutai Timur 3,43 1,45 -1,07

- Kalimantan Timur -1,70 -1,71 -1,72

PDRB Perkapita adh Berlaku (Juta Rp)

- Mahakam Ulu 68,7 75,0 80,7

- Kutai Barat 147,9 146,2 150,3

- Kutai Kartenagara 223,7 178,2 173,9

- Kutai Timur 309,6 292,1 284,5

Berdasarkan perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kotase-Kalimantan Timur, terlihat ketimpangan yang cukuptinggi. Struktur perekonomian Kalimantan Timur secaraspasial pada tahun 2016 menunjukan bahwa Kabupaten KutaiKartanegara mendominasi sebesar 25,15 persen dari PDRB se-Kalimantan Timur, diikuti Kutai Timur (18,68 %), Balikpapan(15,67 %), Samarinda (10,28 %), dan Bontang (10,61 %),sedangkan Mahakam Ulu merupakan terkecil memberiperannya yaitu hanya 0,41 persen.Namun, jika dilihat perkembangannya pada tahun 2016,hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Timurmengalami pertumbuhan negative, kecuali Samarinda,Balikpapan dan Mahakam Ulu. Kabupaten Paser mengalamipertumbuhan ekonomi terendah (negatif) yaitu -4,79 persendan bahkan dibawah pertumbuhan ekonomi KalimantanTimur (-0,38 %), sebaliknya, capaian pertumbuhan ekonomitertinggi (positif) tercatat di kota Balikpapan sebesar 4,76persen, diikuti Mahakam Ulu (3,38 %).

Sumber: Kabupaten BPS Kutai Barat, 2016


KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RKPD 2019 22

KERANGKA PIKIR

10

1. Pendekatan Penyusunan RKPD 2019 dilakukan dengan Pemilihan Fokus Prioritas dan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program

2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2019• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan• Perkuatan integrasi sumber pendanaan

3. Menekankan pada Penyelarasan, sinkronisasi dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

11

TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF & SPASIAL

TEMA HOLISTIK INTEGRATIF SPASIAL

•Diperoleh dari

evaluasi -> Isu

Strategis -> Tema

RKPD;

•Penetapan Prioritas

Nasional atau Daerah;

•Penetapan sasaran

dan target

pembangunan

(disesuaikan dengan

visi dan misi

Presiden, Gubernur,

Bupati atauWalikota).

•Gambaran substansi

holistik dari tema;

•Tahapan holistik

suatu tema/subjek

dari hulu ke hilir;

•Komponen

pembentuk suatu

tema/subjek.

•Siapa berbuat apa

(who’s doing what)

->Pembagian

urusan atau

kewenangan;

•Integrasi

Pendanaan.

•Prioritas

bersifat spasial

•Prioritas

bersifat

nonspasial

PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM

RKPD 2019

MEMILIH FOKUS PRIORITAS DAERAH

MEMASTIKAN PELAKSANAAN PROGRAM

MENAJAMKAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN

Program Prioritas

Pengendalian dilakukan sampai ke

level kegiatan

Belanja APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota

dan Dana CSR

CONTOH : PERKUATAN INTEGRASI

SUMBER PENDANAAN

PEMBANGUNAN KAWASAN

PERKOTAAN KAB. MAHAKAM ULU

APBD PROVINSI

• Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab Mahakam Ulu

DAK FISIK

• Pembangunan Rs. Pratama• Pembangunan Pasar Induk

• Perc. Teknis Gedung Bupati, DPRD, Bappelitbangda, BPKAD, Dinas PUPR & Inspektorat

• Review Masterplan Pemkab Mahakam Ulu

APBD KAB

Sumber : Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu

TAHAPAN RPJPD KAB. MAHAKAM ULU 2016-2025(PERDA NO. TAHUN 2016)

VISI RPJPD MAHULU

“Terwujudnya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Kawasan Perbatasan yang Sejahtera, Berwawasan Lingkungan, Berbasis Sumberdaya Alam dan

Kearifan Lokal”

MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA BERKEADILAN

Mewujudkan Sistem Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance);

Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal;

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi Daerah yang Terintegrasi dan Sinergis dengan

Pengembangan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI;

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Nilai Budaya Masyarakat yang Berkarakter serta Kelembagaan Masyarakat

yang Produktif dan Harmonis;

Memelihara Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan;

RPJMD I (2016-2021)

Peningkatan

pendapatan

masyarakat

berbasis

ekonomi

kerakyatan dan

pengembangan

potensi daerah

2016 20172018

20192020

Peningkatan

kualitas

pelayanan dasar,

percepatan

pembangunan

ekonomi dan

kawasan

perbatasan

berbasis

pengeloaan

sumberdaya yang

berkualitas

Pemantapan

infrastruktur

jalan,

jembatan,

listrik dan air

bersih yang

mampu

mendorong

kegiatan

ekonomi

daerah

Penguatan

ekonomi dan

peningkatan

pelayanan public

dengan

didukung tata

kelola

pemerintah yang

mantap

Peningkatan

kualitas pelayanan

dasar public,

percepatan

pembangunan

ekonomi daerah

dan kawasan

perbatasan

berbasis

pengelolaan

sumberdaya

hutan, sungai dan

lahan secara

berkelanjutan

15PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA

SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

secara merata

dan berkeadilan

berbasis nilai-

nilai agama dan

budaya

2021

“MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA :

SEJAHTERA BERKEADILAN”

VISI RPJMD MAHAKAM ULU

SINERGI

“MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA

BERKEADILAN”

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SESUAI RPJMD

KAB. MAHAKAM ULU 2016-2021

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas,

adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber

daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis

kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi

kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat, dan berdaya

saing tinggi.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan

Akuntabel.

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU KALIMANTAN TIMUR YANG AMAN, ADIL, MANDIRI, DAN

SEJAHTERA BERBASIS HILIRISASI DAN EKONOMI KREATIF

ARAHAN VISI & MISI PROV. KALTIM

TEKNOKRATIK RPJMD 2018-2023

Menyiapkan SDM yang unggul dan Siap Pakai

Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan berkerakyatan

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui infrastruktur daerah yang

handal

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik

Memelihara kelestarian lingkungan hidupdalam rangka pembangunan berkelanjutan

1. SUMBER DAYA

MANUSIA

2. EKONOMI

3. INFRASTRUKTUR

4.PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN

HIDUP

RENDAHNYA DAYA SAING SDM PROVINSI KALTIM

TRANSFORMASI EKONOMI YANG BELUM SEPENUHNYA

MAMPU DIUNGGULKAN

INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL

PEMERINTAHAN DENGAN CAPAIAN KINERJA YANG

BELUM PRIMA DAN AKUNTABEL

PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

ARAHAN MISIFOKUSMASALAH

ALUR PIKIR PERUMUSAN ARAHAN VISI RPJMDKAB. MAHAKAM ULU TAHUN 2016-2021

Visi RPJPD Kaltim 2005-2025

"Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan"

Visi RPJMN 2015-2019"Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkeperibadian

berlandaskan GotongRoyong"

Visi RPJMD Mahulu2016-2021

“MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA

BERKEADILAN”

Kata Kunci Arahan Visi RPJMD Mahulu 2016-2021:Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan

SEJAHTERA

AMAN ADIL

HILIRISASI EKONOMI KREATIF

MANDIRI

Hubungan Antar ELEMEN Arahan VISI RPJMD Teknokratik Provinsi dan Kab. Mahakam Ulu

TEMA & PRIORITAS RKPD PROV. KALTIM DAN KAB. MAHAKAM ULU 2019

“PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH”

1. PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA

2. PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI

4. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN

5. PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

2. KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

3. PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

4. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

6. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

TEM

A R

KP

D P

RO

V. K

ALT

IM

TEMA

RK

PD

KA

B. M

AH

ULU

PRIORITAS PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI & KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019

3

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI MAHULU 2019

LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 e) 2018 e) 2019 e)

1. PERTANIAN 5,67 2,83 4,64 4,60 4,97

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 23,11 3,51 2,38 4,05 3,95

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 3,62 2,06 2,24 2,42 2,38

4. PENGADAAN LISTRIK, GAS 38,43 9,86 14,28 9,58 11,74

5. PENGADAAN AIR 1,47 4,97 5,51 6,18 6,82

6. KONTRUKSI 15,32 7,36 8,84 9,62 8,08

7. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 9,62 4,98 6,86 6,89 6,96

8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 11,01 9,49 9,04 9,41 8,61

9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN

MINUM 9,10 9,10 10,57 9,06 8,31

10. INFORMASI & KOMUNIKASI 9,32 9,88 10,92 8,97 8,23

11. JASA KEUANGAN 10,71 8,56 17,52 15,14 13,15

12. REAL ESTATE 4,79 4,48 6,54 6,37 5,99

13. JASA PERUSAHAAN 0,39 0,48 6,55 5,47 5,18

14. ADMINSTRASI PEMERINTAHAN,

PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB 11,50 -1,56 2,07 4,79 6,22

15. JASA PENDIDIKAN 9,67 3,69 5,39 6,44 7,78

16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN

SOSIAL 8,60 4,90 5,20 7,76 8,06

17. JASA LAINNYA 8,23 7,32 6,28 5,91 6,36

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 3,32 3,38 4,90 5,10 5,29

Peningkatan tersebut akan terus berlanjutpada tahun-tahun berikutnya, denganasumsi tidak ada gejolak ekonomi globaldan nasional yang menguncang (stabil).Pada tahun 2018, Ekonomi Mahuludiperkirakan mencapai 5,10 persen dantahun 2019 tumbuh menjadi 5,29 persen.


Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Mahakam Ulu, Menurut

Lapangan Usaha

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 4,90% dan terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 5,10% dan tahun 2019 sebesar 5,29%.

Kinerja lapangan usaha pertanian dan perdagangansebagai sektor dominan di Mahulu terus meningkatsampai tahun 2016. Sedangkan lapangan usahapertambangan dan penggalian cenderung menurun.

Terus meningkatkan peranLapangan Usaha Pertanian padasektor perkebunan untukkomoditas karet, kakao, dankelapa dalam. Dan mengembangkan potensi padakomoditas kelapa sawit

Membantu berkembangannyaLapangan Usaha Perdagangandidukung dengan ketersediaaninfrastruktur dasar yang baik

3.32 3.38

4.9 5.1 5.29

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017* 2018* 2019*

(40.00)

(30.00)

(20.00)

(10.00)

-

10.00

20.00

30.00

40.00

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2012 2013 2014 2015 2016

PER

SEN

MIL

IAR

RU

PIA

H

Pertambangan dan Penggalian Pertanian

Konstruksi Perdagangan

Pertambangan & Penggalian Pertanian

Konstruksi Perdagangan

LAPANGAN USAHA POTENSIAL

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2015-2019PDRB ADHB & PERTUMBUHAN LAPANGAN USAHA

REALISASITARGET

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019

NOMOR URUT

URAIANAPBD

TAHUN 2018RENCANA APBD

TAHUN 2019

1PENDAPATAN 1.157.992.877.155,48 1,040,090,135,779.46

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.857.181.303,48 20.193.228.082,46

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 3.239.438.843,91 3.083.537.553,46

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 11.104.237.719,00 6.239.414.029,00

1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.513.504.740,57 10.870.276.500,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 971.122.946.155,00 876.837.182.000,00

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 410.995.369.155,00 406.114.333.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 470.722.849.000,00 470.722.849.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 89.404.728.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 161.012.749.697,00 143.059.725.697,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 26.200.000.000,00 18.800.000.000,00

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 62.587.245.000,00 61.834.221.000,00

1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 6.061.483.697,00 6.061.483.697,00

1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 9.800.000.000,00

1.3.5 Pendapatan Lainnya 56.364.021.000,00 56.364.021.000,00

Sumber : Proyeksi Bappenda Kab. Mahakam Ulu, Tahun 2018

KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH

Sumber : Proyeksi BPKAD Kab. Mahakam Ulu, Tahun 2018

NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019

I PROYEKSI PENDAPATAN 1,040,090,135,779.46

II BELANJA TIDAK LANGSUNG 432,768,160,192.04

1 Belanja Pegawai 219,045,676,156.54

- Belanja Gaji dan Tunjangan 83,066,236,453.84

- Belanja Tambahan Penghasilan PNS 131,933,639,702.70

- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4,045,800,000.00

2 Belanja Subsidi 4,378,000,000.00

- Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga -

3 Belanja Hibah 6,844,781,606.30

- Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi -

- Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat -

4 Belanja Bantuan Sosial 27,178,415,766.70

- Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat ...... -

- Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat ...... -

- Belanja Bantuan Kepada Partai Politik -

5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 173,121,286,662.50

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa -

- Belanja Bantuan Kepada Partai Politik -

6 Belanja Tidak Terduga 2,200,000,000.00

- Belanja Tak Terduga -

7 Pembiayaan Pengeluaran -

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah -

KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH

NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019

I PROYEKSI PENDAPATAN 1,040,090,135,779.46

III BELANJA LANGSUNG -

1. Dana Rebosiasi -

2. Kesehatan -

3. Operasional SKPD (6 Kegiatan Rutin) -

TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT -

KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN -

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

5

KERANGKA PIKIR PERUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019

TEMA RKPD 2019 :“PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH”

“MENINGKATNYA TARAF HIDUP MASYARAKAT DENGAN

MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM,

MEMBERDAYAKAN USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH

YANG BERBASIS KERAKYATAN, DAN PERLUASAN LAPANGAN

KERJA TERMASUK PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL”

MISI II RPJMD

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019

“PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH”

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

1

2

3

4

5

6

SASARAN POKOK RPJPD TAHAP KE I SASARAN INDIKATOR

Terselenggaranya tata kelola pemerintahanyang menerapkan prinsip partisipatif,transparansi, efektif dan efisien

Penerapan keterbukaan informasi publikPersentase SKPD yangmengimplementasikan open government

Pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektifdan efisien

Tingkat serapan anggaran

Tingkat capaian realisasi program

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparaturyang profesional dan sesuai kebutuhanpembangunan daerah

Peningkatan kompetensi aparaturPersentase aparatur yang meningkatkompetensinya

Peningkatan sistem manajemen aparatur dalammembangun organisasi yang tepat ukur dan tepatfungsi

Persentase Perangkat Daerah yang tepatukuran dan tepat fungsi

Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yangmenghasilkan produk yang memilikikeunggulan komparatif dan kompetitif

Peningkatan produksi dan produktivitas produkpertanian di kawasan budidaya pertanian

Produksi (ton)padi sawahpadi ladangKaretkakaoProduktivitas (ton/ha/tahun)padi sawahpadi ladangKaret

kakao

Peningkatan daya saing produk pertanian sehinggadapat meningkatkan kesejahteraan petani

NTP

Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalamperekonomian

Persentase tenaga kerja yang bekerja padaUMKM terhadap tenaga kerja total

Nilai produk UMKM

SASARAN RKPD 2019… (1)


Terwujudnya ketahanan pangan bagimasyarakat

Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan

Jumlah desa rawan pangan

Jumlah desa memiliki lumbung pangan desa

Berkembangnya ekowisata dan wisata budayaberbasis kearifan lokal

Pengembangan destinasi ekowisata dan wisata budayaJumlah destinasi ekowisata dan wisata budaya

Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata Jumlah wisatawan

Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata

Jumlah masyarakat lokal yang menjadi pelaku industri pariwisata

Pengembangan sistem kelembagaan kepariwisataan Asosiasi dibidang pariwisata

Meningkatnya investasi daerah Peningkatan iklim investasi yang kondusif Jumlah PMA dan PMDN

Berkembangnya produk unggulan yang bernilaitinggi di wilayah perbatasan yang ramahlingkungan dan menopang perekonomianmasyarakat

Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk mengasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi

Jumlah potensi produk unggulan yang teridentifikasi

Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggiJumlah produk unggulan yang dikembangkan



Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitasdaerah terpencil/perbatasan, antar wilayahkecamatan dan antar wilayah kabupaten disekitarnya

Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasiantara transportasi darat, sungai dan udara antardaerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatandan antar wilayah kabupaten di sekitarnya

Jumlah desa terisolir

Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagirumah tangga

Persentase Rumah Tangga yang memilikiakses terhadap air bersih

Peningkatan sarana dan prasarana informasi dankomunikasi

Cakupan desa yang mendapat layananfasilitas informasi dan komunikasi

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikanJumlah SD terakreditasi minimal B

Jumlah SMP terakreditasi minimal B

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yangmemiliki jangkauan layanan kepada masyarakat

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan dasarper satuan penduduk

Rasio fasilitas pelayanan kesehatanrujukan per satuan penduduk

Peningkatan sarana dan prasarana perekonomianmasyarakat

Persentase kecamatan yang memilikisarana dan prasarana ekonomi memenuhistandar

Peningkatan layanan dan akses sanitasi masyarakat Persentase rumah tangga bersanitasi

Penataan dan pemenuhan kebutuhan permukimanbagi masyarakat

Persentase rumah layak huni



Terwujudnya pengembangan wilayahpermukiman terpadu di perbatasan

Percepatan pengembangan permukimanJumlah wilayah permukiman terpadu yang dikembangkan

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

Peningkatan kualitas pendidikanAngka rata-rata lama sekolah

Angka Melek Huruf

Peningkatan kualitas kesehatan Angka Harapan Hidup

Peningkatan pemberdayaan masyarakat Pendapatan per kapita

Peningkatan SDM yang terampil sesuai dengankebutuhan daerah

Tingkat pengangguran terbuka

Peningkatan sinergitas penanggulangan kemiskinan Angka kemiskinan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Menjaga kualitas tanah, air dan udara Status Kualitas tanah, air dan udara

Meningkatnya pengelolaan persampahan Persentase sampah terkelola

Mempertahankan sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Jumlah desa yang efektif di dalampengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan perlindungan dan pengendalian kualitas sungai

Status kualitas sungai


PRIORITAS 1PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

PP1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DASAR

PROG.P1 :

PROGRAM PEMBANGUNAN

JALAN DAN JEMBATAN

PROG.P2 :

PROGRAM PEMBANGUNAN

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

PROG.P3 :

PROGRAM PEMELIHARAAN/REHABILITASI

JALAN DAN JEMBATAN

(Program “MandorJalan”)

PROG.P4 :PROGRAM

PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN

PROG. P5: PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGELOLAAN AIR BAKU

PRIORITAS 1PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

PP1 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DASAR

PROG.P6 :

PROGRAM PRASARANA

WILAYAH

PROG.P7 :

PROGRAM PEMBANGUNAN

DAN PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

PROG.P8 :

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIK

AN

PROG. P9: PROGRAM

PENGEMBANGAN PENATAAN

RUANG DAN PERUMAHAN

PROG. P10: PROGRAM

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA

PRIORITAS 2KETAHANAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

PP2 : KETAHANAN

PANGAN DAN PERKEBUNAN

PROG.P1 :

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

PROG.P2 :

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN

PROG.P3 :

PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI (PUBLIC

PRIVATE PARTNERSHIP BIDANG PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN)

PROG.P4 : PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN

PROG. P5: PROGRAM

PERCEPATAN PENGANEKARAG

AMAN KONSUMSI

PANGAN (P2KP)

PROG. P6: PROGRAM

PENGEMBANGAN KAWASAN

LP2B

PRIORITAS 3PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PP3 : PENINGKATAN

KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROG.P1 :

PROGRAM PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

PROG.P2 :

PROGRAM WAJIB BELAJAR

SEMBILAN TAHUN

PROG.P3 : PROGRAM

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROG. P4: PROGRAM

PENDIDIKAN NON FORMAL)

PROG. P5: PROGRAM

MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

PRIORITAS 4PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

PP4 : PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP

MASYARAKAT

PROG.P1 :

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKES

MAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

PROG.P2 :

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN

IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

PROG.P3 :

PROGRAM PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR /

ENDEMIK

PROG.P4 : PROGRAM

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

PROG. P5: PROGRAM OBAT

DAN PERBEKALAN KESEHATAN

PRIORITAS 4PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

PP4 : PENINGKATAN KUALITAS DAN

PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT

PROG. P6: PROGRAM

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

PROG.P7 :

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT

PROG.P8 :

PROGRAM PENINGKATAN

KESADARAN LINGKUNGAN

PROG.P9 :

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

PRIORITAS 5PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PP5 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PROG.P1 :

PROGRAM PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL (KAT) &

PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

PROG.P2 :

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA

PROG.P3 :

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

PROG.P4 : PROGRAM

PENGEMBANGAN PRODUK

UNGGULAN DAERAH

PROG. P5: PROGRAM

PENGEMBANGAN PARIWISATA

PRIORITAS 5PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PP5 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PROG.P6 :

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

DALAM PEMBANGUNAN

PROG.P7 :

PROGRAM PENINGKATAN

PRESTASI OLAHRAGA DAN

KESENIAN

PROG.P8 :

PROGRAM SUBSIDI ONGKOS

ANGKUT

PROG.P9 : PROGRAM

PENINGKATAN PENANAMAN

MODAL DAERAH

PROG. P10

PROGRAM MENDORONG PERCEPATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

SARANA KAMPUNG

PRIORITAS 6REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

PP6 :

REFORMASI BIROKRASI DAN

TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK

PROG.P1 :

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNA

N DAERAHPROG.P2 :

PROGRAM PENINGKATAN

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH)

PROG.P3 :

PROGRAM PENINGKATAN,

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

KEUANGAN

PROG.P4 : PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PAD

PROG. P5

PROGRAM PENINGKATAN

LAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

PROG. P5

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS DPRD

1. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD TAHUN 2019 HARUS

BERORIENTASI PADA PEMECAHAN MASALAH PEMBANGUNAN;

2. DIHARAPKAN MASUKAN DAN PERBAIKAN DARI SELURUH STAKEHOLDER

TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2019;

3. DIHARAPKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU AGAR

MENYESUAIKAN JADWAL PENYUSUNAN DAN RANCANGAN AWAL RENJA

DENGAN RKPD KABUPATEN TAHUN 2019 (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

4. USULAN RENJA AKHIR SKPD HARUS DI INPUT PADA APLIKASI SIPPD PALING

LAMBAT MINGGU II BULAN APRIL

PENUTUP/TINDAK LANJUT

TERIMA KASIH

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PERENCANAAN ... · badan perencanaan pembangunan,...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU BADAN PERENCANAAN ... · badan perencanaan pembangunan,...