PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG dan prasarana. B. Dasar Hukum ... c. Pelaksanaan Evaluasi dan...

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2017

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467

L U M A J A N G – 67314

LaporanKinerjaInstansiPemerintah (LKjIP)

DinasPemberdayaanMasyarakatdan Desa KabupatenLumajangTahun 2017

i

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khusunya berkenan dengan amanah Undang-undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

dijabarkan delam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah atas

pelaksanaan anggaran. Dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari seluruh

jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, kami berharap penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ini dapat memberikan kontribusi positif

terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola

pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2017 disusun dalam rangka menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah

disusun dengan berpedoman pada Review RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan Review Renstra SKPD tahun 2015-2019.

Lumajang, 31Januari 2018

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19740910 199412 1 001

LaporanKinerjaInstansiPemerintah (LKjIP)

DinasPemberdayaanMasyarakatdan Desa KabupatenLumajangTahun 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang ………… ............................................................. 1

B. Dasar Hukum .......................................................................... 2

C. Gambaran Umum Organisasi .................................................... 3

D. Sistematika Penulisan ............................................................... 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis..................................................................... 21

B. Rencana Kerja Tahunan ............................................................ 24

C. Perjanjian Kinerja ..................................................................... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja .................................................................. 32

B. Capaian Kinerja Tahun 2017 ..................................................... 34

C. Realisasi Anggaran Tahun 2017 ................................................. 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 52

B. Permasalahan ......................................................................... 53

C. Upaya Perbaikan ..................................................................... 53

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Matriks Review Renstra DPMD 2015 – 2019

RKT 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2017

1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya

yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan

dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu

diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut

dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Kinerja (LKjIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sebagai

perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian

kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP 2017 ini merupakan pelaporan tahun awal pencapaian kinerja

berdasarkan Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



2 BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Lumajang periode 2015-2019. Hal ini sejalan dengan Pasal 3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran II) yang

menyebutkan bahwa Laporan kinerja adalah merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran . Hal yang

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya

tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga indikator kinerja utama

(IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Berkaitan dengan hal ini ,

DPMD telah menetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja

organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa, serta kinerja organisasi dari tata kelola yang

akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja

keuangan organisasi, kepuasan stakeholders serta hal-hal terkait sarana

dan prasarana.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Lumajang mengacu kepada :

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998

Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3 BAB I PENDAHULUAN

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi

1.1. Kedudukan

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat

Daerah dalam urusan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan

Desa.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Dasar Hukum Kelembagaan

Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah

2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 29 September

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tanggal 10

Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian

tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.



4 BAB I PENDAHULUAN

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lumajang. mempunyai tugas : “ Membantu

Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Bupati ”.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.



5 BAB I PENDAHULUAN

3. Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

terdiri dari :

a. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis

administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan

pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai

fungsi :

a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas

yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja

b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan

c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama,

dan hubungan masyarakat

d) Pengelolaan urusan rumah tangga

e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan

peningkatan karier pegawai

f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan

serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern (SPI)



6 BAB I PENDAHULUAN

h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan

peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan

Dinas

i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana

j) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah

k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas

bidang

l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana

m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

:

a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam

penyusunan rencana progran dan kegiatan Dinas

c) Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja

(Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP,

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-

lain)

d) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan

e) Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana

prasarana

f) Melakukan administrasi kepegawaian



7 BAB I PENDAHULUAN

g) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit

(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

h) Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan

barang inventaris

i) Melakukan surat menyurat dan pengarsipan

j) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat

dan protocol

k) Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan

l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

peraturan perundang-undangan

m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub

Bagian Keuangan

b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam

penyusunan anggaran

c) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan,

dan revisi anggaran

d) Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan

e) Melakukan urusan perbendahaan, pengujian dan

penerbitan surat perintah membayar

f) Melakukan urusan gaji pegawai

g) Melakukan administrasi keuangan

h) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan

pengelolaan dokumen keuangan

i) Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan

Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain



8 BAB I PENDAHULUAN

j) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut

laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan gatirugi

k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

b. Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan

kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina

Pemerintahan Desa

b. Pelaksanaan Penataan Desa

c. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan

d. Pemfasilitasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa

e. Pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa

f. Pembinaan tenaga pendamping desa

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :

1) Seksi Penataan Desa

2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa

3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa

1) Seksi Penataan Desa, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa

b. Menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penataan

Desa



9 BAB I PENDAHULUAN

c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan

pedesaan dan tata ruang desa

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,

pengelolaan keuangan dan aset desa

e. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan

evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa

f. Membina Tenaga Pendamping Desa

g. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan

pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD)

dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR)

serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah

dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa, mempunyai

tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan

Pemerintahan Desa

b. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa

(PILKADES) dan Pengisian Perangkat serta Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan

kapasitas Pemerintahan Desa

d. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

e. Memfasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan

Desa



10 BAB I PENDAHULUAN

f. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan

pembuatan Produk Hukum Desa

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah


h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa, mempunyai tugas

:

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan

dan Evaluasi Desa

b. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan,

pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan

penghapusan Desa

c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

d. Memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa,

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

e. Memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan

Pedesaan

f. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan,

penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

pelaksanaan produk hukum Desa

g. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi

pengembangan potensi Desa

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan

pengembangan potensi Desa

i. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Desa




j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah


k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan

kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,


ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja

di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka

perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat

c. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan Desa serta peningkatan kerjasama antar

Lembaga Kemasyarakatan

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan Masyarakat

2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan

3) Seksi Partisipasi Masyarakat




1) Seksi Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan

Masyarakat

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Lembaga

Kemasyarakatan Desa

c. Merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun

Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan

lainnya

d. Melaksanakan bimbingan teknis Lembaga

Kemasyarakatan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Kelembagaan Masyarakat

f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah

dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader

Pemberdayaan

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Bina

Kader Pemberdayaan

c. Merencanakan pembinaan dan motivasi kepada Kader


d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kader


e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Bina Kader Pemberdayaan

f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah





g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


3) Seksi Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi

Masyarakat

b. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan

Partisipasi Masyarakat

c. Menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan

berhasil

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan

Desa/Kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)

e. Menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi

masyarakat desa

f. Melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data

Partisipasi Masyarakat Desa

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Partisipasi Masyarakat

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah


i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan

mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat.


ayat (1), Bidang PUEM, mempunyai fungsi :




a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat

b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

c. Penyiapan pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

d. Pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan

kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan

pengembangan sektor informal

e. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam

pelaksanaan kegiatan program peningkatan Usaha Ekonomi

Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan kerjasama

desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan


f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang


g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5) Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi

Masyarakat

b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga

Ekonomi Masyarakat

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap

Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa)

d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan

pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa)




e. Merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha

Milik Desa (BUMDesa)

f. Menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan

kemiskinan

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan

Lembaga Ekonomi Masyarakat

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan

tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

6) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam,

mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat

Guna dan Sumber Daya Alam

b. Menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi

Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)

c. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi

Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)

d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok

penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan

Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan

e. Memfasilitasi pemanfaatan pengembangan Sumber Daya

Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok

penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber

Daya Alam (SDA) berkelanjutan

g. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa berkelanjutan

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi

Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);




i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan


j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


7) Seksi Kerja Sama Desa, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa

b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Kerja Sama

Desa

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa

d. Memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan

Lembaga Ekonomi Antar Desa

e. Memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan

membantu proses penyelesaian perselisihan Kerja Sama

Desa dengan pihak lainnya

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama

Desa

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan


h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB. BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB. BAGIAN

KEUAGAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN

USAHA EKONOMI

MASYARAKAT

BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

BIDANG

BINA PEMERINTAHAN

DESA

SEKSI

LEMBAGA EKONOMI

MASYARAKAT

SEKSI

KELEMBAGAAN

MASYARAKAT

SEKSI

PENATAAN DESA

SEKSI

TTG DAN SDA

SEKSI

BINA KADER

PEMBERDAYAAN

SEKSI

KELEMBAGAAN

PEMERINTAHAN DESA

SEKSI

KERJA SAMA DESA

SEKSI

PARTISIPASI

MASYARAKAT

SEKSI

PERENCANAAN DAN

EVALUASI DESA




B. Sumber Daya DPMD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut

sampai saat ini DPMD telah memiliki SDM , sarana dan prasarana sebagai

berikut :

1. Sumber daya manusia DPMD Kab. Lumajang (Kondisi 31 Desember

2017)

NO URIAN JUMLAH JUMLAH

SELURUHNYA LAKI - LAKI PEREMPUAN

1. Jumlah PNS 17 9 26

2. Jumlah Tenaga Kontrak 12 11 23

3. Tingkat Pendidikan PNS 17 9 26

a. SD 2 - 2

b. SMP - - -

c. SMA 1 4 5

d. Diploma III (D3) 2 1 3

e. Sarjana Strata (S1) 9 2 11

f. Magister (S2) 3 2 5

4. Golongan Kepangkatan PNS 17 9 26

a. I/a - - -

I/b - - -

I/c 2 - 2

I/d - - -

b. II/a 1 - 1

II/b - 1 1

II/c 1 - 1

II/d - 1 1

c. III/a 2 1 3

III/b 3 1 4

III/c 2 - 2

III/d 3 4 7

d. IV/a 2 1 3




IV/b 1 - 1

IV/c - - -

IV/d - - -

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan Sarana Prasarana

Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset tetap sampai dengan akhir

tahun 2017 adalah sebanyak 222 buah/set atau senilai Rp.

2.725.852.527,- . Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana

yang merupakan Aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lumajang :

NO JENIS ASET JUMLAH SATUAN NILAI (Rp)

KONDISI

BAIK RUSAK

BERAT

1 Tanah 1 Bidang 705.695.000 1

2 Alat-Alat Besar

(Generator/Genset) 1 Buah / Set 7.805.000 1

3 Kendaraan Roda 4 3 Buah 490.624.500 3

4 Kendaraan Roda 2 24 Buah 362.572.827 23 1

5 Alat-Alat Kantor Dan

Rumah Tangga 72 Buah 130.910.000 70 11

6 AC 16 Buah 77.335.500 15 1

7 Komputer 27 Buah 214.888.900 14 13

8 Laptop 15 Buah 130.545.000 11 4

9 Printer 35 Buah 89.911.000 20 15

10 Alat-Alat Studio Dan

Komunikasi 11 Buah 82.218.300 10 1

11 Bangunan Gedung 4 Buah 432.695.000 3

12 Barang Bercorak

Kesenian/Kebudayaan 13 Buah / Set 650.000 13

JUMLAH 222 2.725.852.527 184 38




D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja DPMD, yang dilakukan dengan membandingkan hasil

capaian kinerja tahun 2017 dengan target dalam Rencana Kinerja dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir

tersebut, maka Laporan Kinerja DPMD disajikan dengan sistematika

I. Pendahuluan

II. Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis SKPD

b. Rencana Kerja Tahunan

c. Perjanjian Kinerja

III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

- Pengukuran Kinerja

- Capaian Kinerja

- Evaluasi dan Analisis Kinerja

b. Realisasi Anggaran

IV. Penutup



21 BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang

dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang

diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin

diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari

nilai-nilai luhur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

masuk dalam Misi ke-2 yaitu :

“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan

masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM

dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya”.




2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Tabel 2.1

MISI – TUJUAN

M I S I TUJUAN

URAIAN INDIKATOR

Meningkatkan

Perekonomian Daerah

dan Kesejahteraan

masyarakat secara

merata berbasis

pertanian, pemberdayaan

UMKM dan jasa

pariwisata serta usaha

pendukungnya

Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat dan desa

Penurunan Jumlah Desa

Tertinggal (DT) dan Desa

Sangat Tertinggal (DST)

berdasarkan Indeks Desa

Membangun

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan.




Tabel 2.2

TUJUAN – SASARAN

No. TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1 Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

dan desa

1. Meningkatnya

Keberdayaan

Masyarakat

1. Persentase Partisipasi

Masyarakat.

2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Jumlah Desa Maju

berdasarkan Indeks Desa

Membangun.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan SKPD pada dasarnya adalah cara dipilih

secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu

strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi

yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi

payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan SKPD

di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk kurun waktu 2015 – 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi dan arah

kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif

untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan penanggulangan

bencana yang telah dirumuskan dan akan dilaksanakan di lapangan adalah

bersifat terpadu. Artinya strategi yang akan dikembangkan bukanlah

strategi tunggal yang sifatnya parsial, malainkan strategi terpadu yang




melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder mulai dari unsur

intern DPMD, SKPD terkait Dunia usaha maupun unsur masyarakat umum

Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat dalam

pemberdayaan masyarakat dan desa melalui beberapa strategi kebijakan

sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui

Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan.

b. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan

partispasi masyarakat.

c. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui

pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan pemanfaatan SDA

berbasis TTG.

d. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan pengelolaam

keuangan desa yang baik melalui Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan,

dan Bimbingan teknis yang berbasis teknologi informasi.

Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan

program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus

penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Strategi tersebut akan

dijabarkan menjadi program dan kegiatan sebagaimana terlampir .

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Review

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian

sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target




pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis

seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah

ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun

2017. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja

yang spesifik dan terukur.

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET

KINERJA

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik

3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang Daerah

4. Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

6. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

8. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9. Terlaksananya Penyediaan Makanan Dan Minuman

10. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

11. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Prosentase

Penyerapan

Anggaran Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

2. Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

1. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor

3. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

4. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Aparatur

100%




Dinas/Operasional 6. Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor

7. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

3. Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Peningkatan

Disiplin Aparatur

100%

4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

1. Terlaksananya Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100%

5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

1. Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

2. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran

3. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Prosentase

Penyerapan

Anggaran

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

100%




6. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

1. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

2. Terlaksananya Monitoring Dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas

3. Terlaksananya Penerapan Teknologi Tepat Guna

4. Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri Pedesaan

5. Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Output :

- Terlaksananya Lomba Adm. LKMD & Lomba Gotong Royong

- Jumlah Pengurus Posyandu GMS yang dibina

- Jumlah Pokmas yang dibina

- Jumlah Pelaku Program yang aktif

- Jumlah KPMD yang dibina

Outcomes :

Persentase

Lembaga

Kemasyarakatan

desa yang aktif

- 410 Orang

- 1259 Orang

- 5 Pokmas

- 60 Lembaga

- 410 Orang

22%

7. Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan

1. Terlaksananya Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

2. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro

3. Terlaksananya Pengembangan Pasar Desa

4. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

Output :

- Jumlah Desa sasaran Program Jalin Matra

- Jumlah LKM yang dibina

- Jumlah Pasar Desa yang dibina

- Jumlah Pengurus BUMDes yang dibina

Outcomes :

Persentase Desa

yang memiliki

BUMDes

- 5 Desa

- 50 Lembaga

- 15 Pasar Desa

- 114 Orang

16.7%




8. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pembangunan

Desa

1. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

2. Terlaksananya Pembinaan Dan Evaluasi Desa Berhasil

Output :

- Terlaksananya Fasilitasi Pencanangan BBGRM

- Jumlah Desa ikut lomba

Outcomes :

Persentase Jumlah

Swadaya

Masyarakat

Terhadap Program

Pemberdayaan

Masyarakat

- 198 Desa

- 21 Desa

7 %

9. Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

Desa

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

2. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Kabupaten Dengan Kepala Desa

4. Terlaksananya Pembekalan Kepala Desa

Output :

- Jumlah Kasi/Kaur yang dibina

- Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades

- Jumlah Kades yang dibina

- Jumlah Desa yang Mengikuti Pembekalan

Outcomes :

Persentase

Aparatur

Pemerintah Desa

yang telah

mengikuti

Bimbingan

Teknis/Pembinaan/

Sosialisasi

- 21 Kec. & 198 Desa

- 8 Desa

- 198 Desa

- 198 Desa & 21 Kec.

55%

10. Program

Peningkatan

Peran

Perempuan Di

Pedesaan

1. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Output :

- Terlaksananya Rakor TP PKK Kab, Raker TP PKK Kab, Rapat Pleno PKK

- 292 Orang




2. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja I Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

3. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

4. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

5. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

- Jumlah Kader Pokja I yang dibina

- Jumlah Kader Pokja II yang dibina

- Jumlah Kader Pokja III yang dibina

- Jumlah Kader Pokja IV yang dibina

Outcomes :

Persentase Kader

PKK yang aktif

- 1050 Orang

- 360 Orang

- 202 Orang

- 440 Orang

14 %

11. Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

1. Terlaksananya Komunikasi Aktif Antara Pemerintah Daerah Dengan Desa

Output :

- Jumlah Desa yang dibina

Outcomes :

Persentase Desa

yang Tata Kelola

Administrasinya

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

- 198 Desa

35%

12. Program

Pengembangan

Potensi Desa

1. Terlaksananya Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Desa

2. Terlaksananya Fasilitasi Updating Data Profil Desa

Output :

- Jumlah Desa yang dibintek SID

- Jumlah Desa yang Terupdating Data profil Desa

Outcomes :

Persentase Desa

yang pengelolaan

Aset/Kekayaan

- 198 Desa

- 198 Desa

25%




Desa sesuai

ketentuan

13. Program

Pembinaan Dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

1. Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

2. Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, Dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa

3. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes

4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Output :

- Jumlah Pendamping Desa yang aktif

- Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu

- Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu

- Jumlah Perangkat Desa yang dibintek Keuangan Desa

Outcomes :

Persentase Desa

yang telah

menyusun laporan

pelaksanaan

APBDes tepat

waktu

- 198 Orang

- 198 Desa

- 636 Orang

- 198 Desa

60%




C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabillitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja,

dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

Kabupaten Lumajang tahun 2017, mengacu pada sasaran yang telah

ditetapkan dalam review renstra DPMD. Adapun Perjanjian Kinerja DPMD

Tahun 2017 beserta Indikator Kinerja Utama dan Targetnya adalah

sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat

Persentase Partisipasi

Masyarakat.

1,8 %

2 Meningkatnya Tata Kelola

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa Maju berdasarkan

Indeks Desa Membangun (IDM)

38 Desa

Pencapaian sasaran di dalam Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan

melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran Strategis Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 4 Program 16 Kegiatan

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4 Program 11 Kegiatan



32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2017 untuk mengukur

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Review Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2019 dan dituangkan

lebih lanjut pada Rencana Kinerja tahunan 2017 dan Perjanjian Kinerja 2017.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang

diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang maupun APBD Provinsi

Jawa Timur dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

A. PENGUKURAN KINERJA,

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Lumajang menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan

pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran

strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan

simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai

berikut :




1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = -------------------- x 100%

Rencana

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi

menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi – (Realisasi – Rencana)

Capaian Indikator Kinerja = ------------------------------------- x 100%

Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu :

Skala Ordinal Predikat/Kategori

> 85 Sangat Berhasil

70 < X ≥ 85 Berhasil

55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil

< 55 Tidak Berhasil




Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator

Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”. Penyimpulan capaian

kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas.

Formula yang digunakan sebagai berikut:

Total Nilai Capaian Kelompok Indikator

Capaian Kinerja Sasaran = --------------------------------------------- x 100%

Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian

mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT/Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang. Laporan kinerja adalan pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisasis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome

yang akan dan seharusnya diacapai sehingga diperoleh gambaran

terwujudnya akuntabilitas organsasi. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang dapat

diilustrasikan pada tabel dibawah ini :




Tabel 3.1

Capaian Knerja Tahun 2016

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017

Capaian 2016 (%)

Katagori

1. Persentase Partisipasi Masyarakat

1,8 % 1,78 % 98,9 Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Sasaran 1 98,9 Sangat Berhasil

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator

kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat, secara operasional diwujudkan

melalui Pelaksanaan Program berikut :

1. Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan terdapat 5

kegiatan dengan anggaran Rp. 1.646.215.000,00 yang realisasinya Rp.

1.502.413.750,00 (91,26%).

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan terdapat 4

Kegiatan dengan anggaran Rp. 423.980.000,00 yang realisasinya Rp.

356.196.000,00 (84,01%)

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Desa terdapat 2 Kegiatan dengan anggaran Rp. 264.775.000,00 yang

realisasinya Rp. 260.182.500,00 (98,27%).

4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan terdapat 5


837.356.100,00 (85,14)

Dengan jalannya 4 program diatas dengan pendekatan

pemberdayaan melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga

ekonomi Desa dan PKK Kabupaten maka di tahun 2017 terhimpun




swadaya masyarakat kabupaten lumajang sebesar Rp.

38.457.000.000,00. Dan APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebesar

Rp. 2.161.405.063.000,00. Dengan data ini, maka capaian kinerja Dinas

Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada

Indikator Kinerja Sasaran 1 mencapai 1,78 % Partispasi Masyarakat, hasil

perhitungan 38.457.000.000 dibagi 2.161.405.063.000 kali 100.

Tabel 3.2

Capaian Knerja Tahun 2017

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Target 2017

Realisasi 2017 Capaian 2017 (%)

Katagori

Jumlah Desa Maju berdasarkan

Indeks Desa Membangun

(IDM)

38 Desa 39 Desa 102,6 Sangat Berhasil

Capaian Kinerja Sasaran 2 102,6 Sangat Berhasil

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan ukuran indikator

kinerja Jumlah Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM),

secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa terdapat 4

kegiatan dengan anggaran Rp. 1.058.795.000,00 yang realisasinya Rp.

991.915.200,00 (93,68%).

2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat 1


502.583.000,00 (85,93%)




3. Program Pengembangan Potensi Desa terdapat 2 Kegiatan dengan

anggaran Rp. 184.717.000,00 yang realisasinya Rp. 164.840.500,00

(89,24%).

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

terdapat 4 Kegiatan dengan anggaran Rp. 590.997.000,00 yang

realisasinya Rp. 534.163.000,00 (90,38)

Dengan pelaksanaan 4 program diatas dengan pendekatan

pemberdayaan Desa melalui Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa dan pengelola keuangan desa baik dari ADD maupun DD maka

terjadi meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa dan pembangunan

sarana dan prasarana Desa. Di tahun 2017 dilakukan Update Indeks Desa

Membangun (IDM) maka terjadi perubahan jumlah Desa Maju di

Kabupaten Lumajang menjadi 39 Desa Maju. Dengan data sebagai berikut

:

Tabel 3.3

Data Desa Maju Tahun 2017

NO KODE KEC

KECAMATAN KODE DESA

NAMA DESA IDM STATUS

1 3500810 TEMPURSARI 35008101 TEGAL REJO 0,7333 MAJU

2 3500810 TEMPURSARI 35008102 BULUREJO 0,7747 MAJU

3 3500820 PRONOJIWO 35008201 SIDOMULYO 0,7796 MAJU

4 3500820 PRONOJIWO 35008202 PRONOJIWO 0,7459 MAJU

5 3500820 PRONOJIWO 35008203 TAMANAYU 0,7293 MAJU

6 3500820 PRONOJIWO 35008204 SUBERURIP 0,7473 MAJU

7 3500820 PRONOJIWO 35008205 ORO ORO OMBO 0,7634 MAJU

8 3500820 PRONOJIWO 35008206 SUPITURANG 0,7783 MAJU

9 3500830 CANDIPURO 35008302 JARIT 0,7177 MAJU

10 3500830 CANDIPURO 35008303 CANDIPURO 0,7159 MAJU

11 3500840 PASIRIAN 35008401 GONDORUSO 0,7260 MAJU

12 3500840 PASIRIAN 35008402 KALIBENDO 0,7205 MAJU

13 3500840 PASIRIAN 35008403 BADES 0,7168 MAJU

14 3500840 PASIRIAN 35008404 BAGO 0,7204 MAJU

15 3500840 PASIRIAN 35008406 CONDRO 0,7102 MAJU

16 3500840 PASIRIAN 35008408 PASIRIAN 0,765 MAJU




17 3500850 TEMPEH 35008506 TEMPEH TENGAH 0,7075 MAJU

18 3500850 TEMPEH 35008508 TEMPEH LOR 0,7567 MAJU

19 3500850 TEMPEH 35008510 JATISARI 0,7527 MAJU

20 3500850 TEMPEH 35008511 PULO 0,8021 MAJU

21 3500850 TEMPEH 35008512 GESANG 0,7576 MAJU

22 3500850 TEMPEH 35008513 JOKARTO 0,7811 MAJU

23 3500861 SUMBERSUKO 35008612 KEBONSARI 0,7179 MAJU

24 3500861 SUMBERSUKO 35008614 LABRUK KIDUL 0,7465 MAJU

25 3500870 TEKUNG 35008707 KARANGBENDO 0,7260 MAJU

26 3500890 YOSOWILANGUN 35008905 YOSOWILANGUN KIDUL 0,7118 MAJU

27 3500890 YOSOWILANGUN 35008906 YOSOWILANGUN LOR 0,7247 MAJU

28 3500910 JATIROTO 35009106 JATIROTO 0,7227 MAJU

29 3500920 RANDUAGUNG 35009203 TUNJUNG 0,7077 MAJU

30 3500920 RANDUAGUNG 35009207 RANDUAGUNG 0,7113 MAJU

31 3500930 SUKODONO 35009303 KARANGSARI 0,7122 MAJU

32 3500930 SUKODONO 35009304 DAWUHAN LOR 0,7510 MAJU

33 3500930 SUKODONO 35009306 SELOKBESUKI 0,7176 MAJU

34 3500960 SENDURO 35009605 SENDURO 0,7501 MAJU

35 3500980 KEDUNGJAJANG 35009803 KEDUNGJAJANG 0,7495 MAJU

36 3500990 KLAKAH 35009908 KLAKAH 0,7508 MAJU

37 3500990 KLAKAH 35009909 MLAWANG 0,7085 MAJU

38 3500970 GUCIALIT 35009704 GUCIALIT 0,7980 MAJU

39 3500970 GUCIALIT 35009702 PAKEL 0,7760 MAJU

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas (Tabel 3.1, dan

Tabel 3.2), rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebesar 100,75 %. Hasil Rata-rata

pencapaian kinerja 2 Sasaran Strategis yaitu ke 1 Meningkatnya

Keberdayaan Masyarakat senilai 98,9 % dan ke 2 Meningkatnya Tata

Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa senilai 102,6 %.




C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

1. BELANJA Rp. 6.618.365.110 Jumlah tersebut

merupakan realisasi belanja daerah yang dianggarkan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa di dalam APBD tahun 2017, terdiri dari belanja operasi

sebesar Rp. 6.438.461.310( enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta

empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan belanja modal

sebesar Rp. 179.903.800 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga

ribu sembilan ratus rupiah)

Realisasi belanja tahun 2017 mencapai 90.97% dari anggarannya, dengan

rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Realisasi Belanja Tahun 2017

NO

RINCIAN

OBYEK

BELANJA

ANGGARAN

Rp. REALISASI Rp. %

SISA

ANGGARAN

Rp.

%

1 2 4 5 6 7 8

1 Belanja Operasi 7.093.997.324 6.438.461.310 90,76 655.536.014 9,24

2 Belanja Modal 181.360.300 179.903.800 99,20 1.456.500 0,80

Jumlah Belanja 7.275.357.624 6.618.365.110 90,97 656.992.514 9,07

1.1.BELANJA OPERASI Rp. 6.438.461.310

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi tahun 2017 terdiri dari

realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 889.681.215 (delapan ratus delapan puluh

delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) dan

belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.548.780.095 (lima milyar lima ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah)

Realisasi belanja operasi tahun 2017 mencapai 90,76 % dari anggarannya,

dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.




Tabel 3.5

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017

NO RINCIAN OBYEK

BELANJA ANGGARAN Rp. REALISASI Rp. %

SISA

ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6 7

1 Belanja Pegawai 964.001.624 889.681.215 92,29 74.320.409 7,71

2 Belanja Barang 6.129.995.700 5.548.780.095 90,52 581.215.605 9,48

Jumlah Belanja 7.093.997.324 6.438.461.310 90,76 655.536.014 9,24

1.1.1 Belanja Pegawai Rp. 889.681.215

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja pegawai belanja tidak

langsung dan belanja langsung tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai – bel. tidak langsung Rp. 355.101.715

- Belanja pegawai – bel. langsung Rp. 534.579.500

Realisasi belanja pegawai tahun 2017 mencapai 92,29% dari anggarannya,

dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

N

O

RINCIAN OBYEK

BELANJA

ANGGARAN

Rp. REALISASI Rp. %

SISA

ANGGARAN

Rp.

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Belanja Tidak

Langsung 361.922.624 355.101.715 98,12 6.820.909 1,88

2 Belanja Langsung 602.079.000 534.579.500 88,79 67.499.500

11.21

Jumlah Belanja 964.001.624 889.681.215 92,29 74.320.409 7,71




(1) Belanja pegawai tidak langsung Rp. 355.101.715

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai – tidak langsung untuk

pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan berupa

uang makan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2017

NO RINCIAN OBYEK

BELANJA

ANGGARAN

Rp.

REALISASI

Rp. %

SISA

ANGGARAN

Rp.

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Gaji dan Tunjangan 325.442.624 323.661.715 99,45 1.780.909 0,55

Gaji Pokok 244.492.200 243.804.000 99,72 688.200 0,28

Tunjangan keluarga 25.705.472 24.993.590 97,23 711.882 2,77

Tunjangan jabatan 34.875.000 34.875.000 100 0 0

Tunjanga fungsional - - - 0 0

Tunjangan fungsional

umum 4.890.000 4.890.000 100 0 0

Tunjangan beras 15.206.200 14.846.100 97,62 362.100 2,38

Tunjangan PPh/Tunj.

Khusus 267.144 249.440 93,37 17.704 6,63

Pembulatan gaji 4.608 3.585 77,8 1.023 22,2

2 Tambahan

penghasilan (Uang

Makan)

36.480.000

31.440.000 86,18 5.040.000 13,82

Jumlah Belanja Pegawai 361.922.624 355.101.715 98,12 6.820.909 1,88




(2) Belanja pegawai - belanja langsung Rp. 534.579.500

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai – belanja langsung untuk

honorarium dan uang lembur yang terkait dengan pelaksanaan program dan

kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2017

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah

96.096.000,00 89.763.000,00 93,41

II PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

2.600.000,00 2.520.000,00 96,92

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

755.000,00 744.000,00 98,54


Akhir Tahun

2.560.000,00 2.500.000,00 97,66

III PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

11.687.000,00 11.687.000,00 100,00




2 Pelatihan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan

1.900.000,00 1.900.000,00 100,00

3 Monitoring dan Pembinaan Posyandu

Gerbangmas

48.128.000,00 30.528.000,00 63,43

4 Penerapan Teknologi Tepat Guna 9.850.000,00 9.850.000,00 100,00

5 Pembinaan Kelembagaan Pasca

Program PNPM-Mandiri Pedesaan

2.908.000,00 2.908.000,00 100,00

IV PROGRAM PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

1 Jalin Matra Penanggulangan

Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan

Kerentanan Kemiskinan (PK2)

Bantuan Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM)

35.560.000,00 30.920.000,00 86,95

2 Pemberdayaan Lembaga Keuangan

Mikro

400.000,00 400.000,00 100,00

3 Pengembangan Pasar Desa 13.525.000,00 13.525.000,00 100,00

4 Fasilitasi Pengembangan Badan

Usaha Milik Desa

21.650.000,00 21.650.000,00 100,00

V PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DESA

1 Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

17.450.000,00 17.450.000,00 100,00

2 Pembinaan dan Evaluasi Desa

Berhasil

12.100.000,00 12.100.000,00 100,00

VI PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH

DESA

1 Bimbingan Teknis Aparatur

Pemerintah Desa dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan Desa

3.214.000,00 3.197.000,00 99,47




2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Serentak

144.720.000,00 131.518.000,00 90,88

3 Rapat Koordinasi antara Pemerintah

Kabupaten dengan Kepala Desa

3.700.000,00 2.505.000,00 67,70

4 Pembekalan bagi Kepala Desa 4.260.000,00 3.830.500,00 89,92

VII PROGRAM PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DI PEDESAAN

1 Fasilitasi Pelaksanaan Program

Kegiatan Bidang Umum

Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga

40.800.000,00 38.800.000,00 95,10

VIII PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

1 Komunikasi Aktif Antara Pemerintah

Daerah dengan Desa

47.650.000,00 34.450.000,00 72,30

IX PROGRAM PENGEMBANGAN

POTENSI DESA

1 Pengembangan Implementasi Sistem

Informasi Desa

5.450.000,00 4.600.000,00 84,40

X PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

1 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi

Dana Bantuan Keuangan kepada

Desa

67.336.000,00 60.458.000,00 89,79

2 Fasilitasi Penyusunan Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa

4.624.000,00 3.834.000,00 82,92

3 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa

3.156.000,00 2.942.000,00 93,22

JUMLAH 602.079.000,00 534.579.500,00 88,79




1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.548.780.095

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja barang tahun 2017

yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja barang

pakai habis, belanja pemeliharan, belanja perjalanan dinas dan lain-lain, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Barang

Tahun Anggaran 2017

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

99.870.000,00 95.659.000,00 95,78

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air, dan Listrik

54.956.000,00 44.871.322,00 81,65

3 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang Daerah

55.440.000,00 52.440.000,00 94,59

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.321.600,00 41.889.400,00 98,98

5 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

18.068.500,00 17.975.600,00 99,49

6 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

4.989.400,00 4.980.000,00 99,81

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

1.680.000,00 1.642.500,00 97,77

8 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

3.771.100,00 3.758.100,00 99,66




9 Penyediaan Makanan dan

Minuman

10.000.000,00 9.890.000,00 98,90

10 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

301.974.000,00 288.816.956,00 95,64

11 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

25.475.000,00 18.975.000,00 74,48

II PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1 Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

5.750.000,00 5.557.500,00 96,65

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

111.118.600,00 109.581.600,00 98,62


Kendaraan Dinas/Operasional

95.217.000,00 85.920.982,00 90,24


Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

3.700.000,00 3.700.000,00 100,00


Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

11.800.000,00 11.790.000,00 99,92

III PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

29.500.000,00 26.500.000,00 89,83

IV PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1 Pengiriman Aparatur Dalam

Rangka Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.657.500,00 23.073.585,00 89,93

V PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM




PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

600.000,00 550.000,00 91,67


Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

131.000,00 131.000,00 100,00


Akhir Tahun

500.000,00 480.000,00 96,00


KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Pedesaan

1.077.363.500,00 1.022.717.250,00 94,93

2 Pelatihan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan

96.939.500,00 95.499.500,00 98,51

3 Monitoring dan Pembinaan

Posyandu Gerbangmas

148.097.000,00 120.702.000,00 81,50

4 Penerapan Teknologi Tepat

Guna

157.550.000,00 126.925.000,00 80,56

5 Pembinaan Kelembagaan Pasca

Program PNPM-Mandiri

Pedesaan

91.792.000,00 79.697.000,00 86,82

V PROGRAM PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

1 Jalin Matra Penanggulangan

Feminisasi Kemiskinan (PFK)

dan Kerentanan Kemiskinan

(PK2) Bantuan Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM)

114.440.000,00 94.885.000,00 82,91




2 Pemberdayaan Lembaga

Keuangan Mikro

34.600.000,00 27.420.000,00 79,25

3 Pengembangan Pasar Desa 80.050.000,00 78.437.000,00 97,99

4 Fasilitasi Pengembangan Badan

Usaha Milik Desa

123.755.000,00 88.959.000,00 71,88


PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN DESA

1 Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

169.550.000,00 168.335.000,00 99,28

2 Pembinaan dan Evaluasi Desa

Berhasil

65.675.000,00 62.297.500,00 94,86

VII PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

1 Bimbingan Teknis Aparatur

Pemerintah Desa dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan

Desa

249.235.000,00 238.255.000,00 95,59

2 Fasilitasi Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa

Serentak

260.971.000,00 234.706.900,00 89,94

3 Rapat Koordinasi antara

Pemerintah Kabupaten dengan

Kepala Desa

37.100.000,00 23.862.500,00 64,32

4 Pembekalan bagi Kepala Desa 355.595.000,00 354.040.300,00 99,56

VIII PROGRAM PENINGKATAN

PERAN PEREMPUAN DI

PEDESAAN


Kegiatan Bidang Umum


Keluarga

538.704.000,00 408.270.700,00 75,79





Kegiatan Kelompok Kerja I


Keluarga

168.620.500,00 163.366.500,00 96,88


Kegiatan Kelompok Kerja II


Keluarga

45.046.500,00 43.334.900,00 96,20


Kegiatan Kelompok Kerja III


Keluarga

39.762.000,00 37.944.000,00 95,43


Kegiatan Kelompok Kerja IV


Keluarga

150.517.000,00 145.640.000,00 96,76

IX PROGRAM PENINGKATAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

1 Komunikasi Aktif Antara

Pemerintah Daerah dengan

Desa

537.215.000,00 468.133.000,00 87,14

X PROGRAM PENGEMBANGAN

POTENSI DESA

1 Pengembangan Implementasi

Sistem Informasi Desa

145.225.000,00 130.730.100,00 90,02

2 Fasilitasi Updating Data Profil

Desa

34.042.000,00 29.510.400,00 86,69

XI PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

1 Fasilitasi dan Pendampingan

Pengelolaan Keuangan Desa

44.025.000,00 44.025.000,00 100,00




2 Verifikasi, Monitoring, dan

Evaluasi Dana Bantuan

Keuangan kepada Desa

175.523.800,00 147.897.000,00 84,26

3 Fasilitasi Penyusunan

Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa

120.951.000,00 113.137.000,00 93,54

4 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa

165.131.200,00 151.870.000,00 91,97

JUMLAH 6.129.995.700,00 5.548.780.095,00 90,52

1.2. BELANJA MODAL Rp.179.903.800

Realisasi belanja modal secara keseluruhan menyerap anggaran sebesar 99,20%.

Rincian realisasi per jenis belanja modal sebagaimana tampak pada Tabel 3.7

berikut ini.

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Belanja Modal

Tahun Anggaran 2017

NO. BELANJA MODAL ANGGARAN Rp. REALISASI Rp. %

1 Belanja Modal Tanah

2 Belanja Modal Peralatan dan mesin 181.360.000 179.903.800 99,2

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainya

6 Belanja Modal Aset Lainya

Jumlah Belanja Modal 181.360.000 179.903.800 99,2




1.2.1 Belanja Modal Peralatan & Mesin Rp. 179.903.800

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja modal peralatan

dan mesin tahun 2017. Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan

sebesar Rp. 181.360.300 terealisasi 99,2 % atau sebesar Rp. 179.903.800.

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut :

Tabel 3.11

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO KEGIATAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

Rp. % Rp. %

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4 bh Sepeda Motor

Yamaha Jupiter Z CW

FI dan 1 bh Sepeda

Motor Trail Kawasaki

101.455.000 100.540.000 99,1 915.000 0,9

2 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

2 bh AC 1 PK

Panasonic 9.622.000 9.547.000 98,65 525.000 1,35

3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1 Bh Mesin Potong

Rumput 1.900.000 1.880.000 98,95 20.000 1,05

1 Bh Kamera Digital

DSLR Canon 5.575.800 5.548.300 99,51 27.500 0,49

3 Bh PC Lenovo dan

1 Bh Laptop Dell 39.157.000 39.067.500 99,81 51.000 0,19

4 bh Printer Injet

Epson dan 1 bh

Printer Dot Matrik

Epson

12.794.000 12.755.000 99,7 39.000 0,3




1 Bh Kursi eselon II

dan 4 Bh Kursi eselon

III

13.400.000 13.321.000 99,41 79.000 0,59

4 Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada

Desa

1 bh Hammer test

copcrete dan 1 bh

meteran Gulung 100

meter

10.250.000 10.000.000 97,56 250.000 2,44

Jumlah 181.360.300 179.903.800 99,2 1.456.500 0,8

52 BAB IVPENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai

bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib

pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

yang di Tahun 2017 merupakan OPD baru .

Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2017 ini menyajikan

kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator

sasaran yang utama dan analisin kinerjanya.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa

rata-rata pencapaian kinerja 2 sasaran strategis adalah sangat baik

(diatas 100% yaitu 102,6%), walaupun masih terdapat 1 indikator yang

pencapaian indikatornya belum memenuhi pencapaian target kinerja

100% yaitu di indikator sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat (98,9%).

Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan

kegiatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara

rata-rata telah mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat

pencapaian realisasi anggaran tahun 2017 adalah 90,97% sedangkan

realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 102,6%, maka hal tersebut

menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

53 BAB IVPENUTUP

B. PERMASALAHAN

Kurang semangatnya Kepala Desa dalam membentuk Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) karena masih rendahnya kapasitas Kepala

Desa dan Masyarakatnya, hal ini akan memunculkan ketakutan atau

tidak paham akan pentingnya keberadaan BUMDes. Dan BUMDes akan

berdiri kalau Desa itu mendapat bantuan program.

Masih rendahnya kapasitas dan kepedulian masyarakat sehingga

dalam melakukan kegiatan kesulitan mencari kader baru khususnya

kegiatan PKK.

Pengelolaan Tata Pemerintahan Desa belum optimal hal ditandai

masih adanya Desa yang belum melaksanakan pedoman teknis

peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pembentukan peraturan

desa. Dan di tahun 2017 aparatur/perangkat desa banyak yang baru

dengan adanya susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

yang baru.

C. UPAYA PERBAIKAN

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal

yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang untuk terus berkomitmen memberdayakan masyarakat di

Kabupaten Lumajang.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan

masyarakat dan desa ke depan adalah :

1. Meningkatkan jumlah usaha ekonomi masyarakat khususnya BUMDes

dengan terus diadakan pembinaan yang lebih intensif yang

berkelanjutan.

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan

memanfaatkan potensi desa/Sumber Daya Alam.

54 BAB IVPENUTUP

3. Memfasilitasi keberadaan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD, RT-RW,

TP-PKK, Posyandu GMS) agar aktif berperan serta dalam

pemberdayaan Masyarakat.

4. Meningkatkan jumlah kader pemberdayaan masyarakat sebagai

tenaga fasilitator, motivator, dan dinamisator pemberdayaan

masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam

pengelolaan tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan

desa.

Pentingnya komitmen dan dukungan semua pihak untuk

pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan desa,

sinkronisasi perencanaan dan anggaran menjadi bagian penting dalam

rangka mewujudkan keerpaduan program mengingat capaian kinerja

yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan

kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Lumajang, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19740910 199412 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG dan prasarana. B. Dasar Hukum ... c. Pelaksanaan Evaluasi dan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG dan prasarana. B. Dasar Hukum ... c. Pelaksanaan Evaluasi dan...