PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Biro Hukum2).pdf · kegiatan penagihan pajak kepada Wajib...

Lembaran Daerah 203

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pengaturan tentang Retribusi Daerah maka aturan tentang Retribusi Daerah perlu disusun berdasarkan golongan Retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Lembaran Daerah 204

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penga-wasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5).

Lembaran Daerah 205

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

6. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Timur.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perUndang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan persetujuan bersama Bupati Lombok Timur

9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lombok Timur.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Lembaran Daerah 206

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Lembaran Daerah 207

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

e. Retribusi Pelayanan Pasar

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan yang menjadi Obyek Retribusi adalah Rawat jalan, Rawat Inap, Pengujian Pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Radio Therapi, Rehabilitasi Medik, Perawatan Jenazah, dan Pelayanan Kesehatan lain-lain.

Pasal 5

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Lembaran Daerah 208

Pasal 6

(1) Hasil pungutan Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu, seluruhnya disetor ke kas daerah.

(2) Seluruh hasil pungutan Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu, di kembalikan ke Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.

(3) Pelaksanaan Penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

(1) Kepala Puskesmas dapat memberikan keringan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan bagi :

a. Orang kurang mampu (miskin) dengan bukti surat keterangan sah yang ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.

b. Anak yatim dan orang jompo yang ditampung oleh panti sosial dengan surat keterangan dari Kepala Panti Asuhan yang bersangkutan.

c. Anggota veteran dan keluarganya dengan menunjukkan bukti keanggotaan veteran dari markas Legiun Veteran.

d. Orang tahanan narapidana dan anak negara dengan bukti surat keterangan dari kepolisian, jaksa dan kehakiman.

(2) Fasilitas pelayanan rawat inap terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada kelas III kecuali anggota veteran dan anggota keluarganya disediakan pada kelas II.

Pasal 8

(1) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

(2) Seluruh hasil pungutan Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, di kembalikan ke RSUD yang bersangkutan.

(3) Dari seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan pembagian sebagai berikut :

a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk biaya operasional;

b. 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa Medik/pelayanan.

(4) Pelaksanaan Pembagian penerimaan yang berupa jasa Medik/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 9

(1) Direktur dapat memberikan keringan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan bagi :

a. Orang kurang mampu (miskin) dengan bukti surat keterangan sah yang ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.

b. Anak yatim dan orang jompo yang ditampung oleh panti sosial dengan surat keterangan dari Kepala Panti Asuhan yang bersangkutan.

Lembaran Daerah 209

c. Anggota veteran dan keluarganya dengan menunjukkan bukti keanggotaan veteran dari markas Legiun Veteran.

d. Orang tahanan narapidana dan anak negara dengan bukti surat keterangan dari kepolisian, jaksa dan kehakiman.

(2) Fasilitas pelayanan rawat inap terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada kelas III kecuali anggota Veteran dan anggota keluarganya disediakan pada kelas II.

Pasal 10

Penyelenggaraan kelas-kelas dan ruang perawatan pada RSUD diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 11

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Direktur RSUD berwenang mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Pengaturan menejemen RSUD akan diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Bupati.

(3) Petunjuk teknis dan tata laksana tentang pelayanan kesehatan di RSUD lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dan dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 12

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

Lembaran Daerah 210

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 14

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai-mana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.


Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil

Pasal 15

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan :

a. Kartu keterangan bertempat tinggal;

b. Kartu identitas kerja;

c. Kartu penduduk sementara;

d. Kartu identitas penduduk musiman;

e. Kartu keluarga;

f. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing, dan akta kematian.

Pasal 16

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lembaran Daerah 211

Pasal 17

(1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali

paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 18

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut

retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan

umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 19

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum.

Pasal 20

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.


(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Lembaran Daerah 212

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 21

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 22

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Pasal 23

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.


(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 24

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Lembaran Daerah 213


atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 26

(1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf f adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan




Bagian Ketujuh

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 27

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas

pelayanan penyediaan peta.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf g adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.


atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan


pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Cetak Peta.

Pasal 29

(1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 huruf g adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.





Lembaran Daerah 214

Bagian Kedelapan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 30

(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus.

Pasal 32

(1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang

Pasal 33

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan tera/tera ulang.

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 2 huruf i adalah :

a. Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya; dan

b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Lembaran Daerah 215

Pasal 34

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 2 huruf i adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut dan Pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/tera ulang.

Pasal 35

(1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Pelayanan Penyeleng-garaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratruran Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau pelayanan penyelengga-raan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(3) Pengenaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 36

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tekhnis oleh pemerintah daerah.

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Pelayanan Pendidikan Dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan; d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 37

(1) Subjek Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan.

Lembaran Daerah 216

Pasal 38

(1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Pelayanan Penyeleng-garaan Pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau pelayanan penyelengga-raan pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3

(tiga) tahun sekali.




dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 39

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut

retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana

dimaskud dalam Pasal 2 huruf k adalah pemanfaatan ruang untuk menara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan

kepentingan umum.

Pasal 40

(1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati fasilitas dan/atau pelayanan Pengendalian Menara

Telekomunikasi.


atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan


pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengendalian

Menara Telekomunikasi.

Pasal 41

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf k ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.




dengan Peraturan Bupati

Lembaran Daerah 217

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 42

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %

(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 43

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD didahului dengan Surat

terguran.

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat

Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi

retribusinya yang terutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

yang ditunjuk.

Pasal 44

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan

pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

(1) Retribusi yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Apabila pemungutan dilakukan ditempat lain yang ditentukan, hasil

penerimaan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau

dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Lembaran Daerah 218

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 46

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 47

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (duabelas)bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Lembaran Daerah 219

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 51

Cara mengukur besarnya pengenaan tarif retribusi jasa umum yang disetorkan ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur dari tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan didasarkan atas pelayanan yang diberikan atas kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan pengobatan sebagai alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur dari tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/Kebersihan didasarkan atas pelayanan yang diberikan berupa pengangkutan sampah sampai pada pembuangan sementara dan dari pembuangan sementara sampai pada pembuangan akhir

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur dari tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur dari tingkat Penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat melakukan parkir

e. Retribusi Pelayanan Pasar diukur dari tingkat Penggunaan Jasa Pasar didasarkan atas kualitas dan kuantitas luas tempat sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas pasar.

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur dari tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas pelayanan pengujian laik jalan sebagai dasar pengenaan beban biaya yang dipikul untuk pelayanan pengujian.

g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur dari tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembuatan dan percetakan peta sebagai dasar pengenaan biaya yang dipikul dalam pelayanan pemberian peta.

h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur dari tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus didasarkan pada kualitas dan kuantitas pelayanan penyedotan kakus sebagai dasar dalam menentukan biaya yang dipikul dalam pelayanan penyedotan kakus.

i. Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur dari tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan didasarkan pada jenis dan lamanya pelayanan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan sebagai dasar dalam pengenaan biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pendidikan/pelatihan

j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur dari tingkat Penggunaan Jasa pengendalian menara telekomunikasi didasarkan atas kualitas dan kuantitas luas tempat dan volume frekwensi sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas pengendalian menara telekomunikasi.

Lembaran Daerah 220

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Lembaran Daerah 221

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 55

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 56

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Lembaran Daerah 222

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 58

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) Disamping Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang retribusi, dapat juga melakukan kerja sama dengan Penyidik Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lembaran Daerah 223

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 60

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari Tahun 2011.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pasar;

Lembaran Daerah 224

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur

Ditetapkan di Selong pada tanggal 6 Agustus 2010

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.

M.SUKIMAN AZMY

Ditetapkan di Selong pada tanggal 11 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 11

Lembaran Daerah 225

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETERIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Timur mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pemberian Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya di RSUD senantiasa akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan pelayanan, hal tersebut nantinya akan merubah status RSUD dari Lembaga Teknis Daerah menjadi Badan Layanan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Perubahan status tersebut tentunya memberikan dampak perubahan secara keseluruhan pada RSUD khusus untuk pengelolaan keuangannya dapat digunakan secara langsung, dan penetapan tarif pelayanan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Timur diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

Lembaran Daerah 226

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud “orang pribadi di luar masyarakat miskin” adalah orang yang tidak termasuk Data Base Jamkesmas dan Jamkesda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4

Yang dimaksud rawat inap adalah Pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan menyembuhkan penyakit yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya lebih dari 6 jam

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas

Lembaran Daerah 227

Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24

Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas

Lembaran Daerah 228


Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36

Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, dan besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46

Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas.

Lembaran Daerah 229

Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas, Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53

Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56

Cukup jelas Pasal 57

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas






Pasal 64

Lembaran Daerah 230

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Biro Hukum2).pdf · kegiatan penagihan pajak kepada Wajib...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Biro Hukum2).pdf · kegiatan penagihan pajak kepada Wajib...